SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN …anggunpaud.kemdikbud.go.id/...juknis_pasca_bencana.pdfsalinan peraturan direktur jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PASCA BENCANA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAHUN 2019

DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pasca

Bencana Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun

2018 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

192);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 136);

6. Keputusan Presiden Nomor 91/M Tahun 2015 tentang

Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak

Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1279);


Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak


Nomor 1668);


Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia

Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

1679);


Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 576);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)

sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1745);


Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran

Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);


tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);


tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak


Nomor 654);


tahun 2018 tentang Rincian Tugas Direktorat Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN PASCA BENCANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAHUN 2019.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Pasca Bencana Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2019

Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

ttd

Agus Salim

NIP 196308311988121001

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN

MASYARAKATKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PASCA

BENCANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, peningkatan

akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi

terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Hal ini sejalan

dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa

Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, Nawa Cita ke-

6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional”, dan Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter

bangsa”. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development

Goals/SDGs) pada poin ke-empat, yakni memastikan pendidikan berkualitas

yang layak dan inklusif melalui penyiapan manusia berkualitas sejak dini.

Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan

generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia

dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia

dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang

berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada

jenjang selanjutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pada tahun 2019,

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program bantuan

pasca bencana untuk membangun kembali PAUD yang mengalami

kerusakan infrastruktur baik sarana maupun prasarana akibat bencana.

Selanjutnya untuk mewujudkan tata kelola program bantuan yang baik

(good) dan bersih (clean), terbuka (transparant), dan bertanggungjawab

(accountable) telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pasca

Bencana Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019, untuk mengakomodasi

kebutuhan dan perkembangan masyarakat, diharapkan juga dapat

mengoptimalkan program bantuan agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat

waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses pengelolaan program bantuan tidak terbatas pada kegiatan

sosialisasi, pengajuan usulan, dan pembentukan organ pelaksana program

bantuan, yang sudah dan dalam proses sebelum berlakunya Peraturan

Dirjen PAUD dan Dikmas diakui dan diproses lebih lanjut dengan

penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas

ini.

B. Tujuan Petunjuk Teknis

Sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas,

Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas, Dinas pendidikan setempat,

yayasan/organisasi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam

pengelolaan, pendayagunaan, pertanggungjawaban, supervisi, dan

pengawasan Bantuan Pasca Bencana Tahun 2019.

C. Indikator Keberhasilan

1. Tersalurkannya dana bantuan secara tepat guna, tepat waktu, dan

tepat sasaran;

2. Terlaksananya pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2019;

3. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai

ketentuan.

BAB II

PROGRAM BANTUAN PASCA BENCANA PAUD TAHUN 2018

A. Pengertian Bantuan

Bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun 2019 adalah bantuan pemerintah dalam

bentuk uang yang diberikan kepada penerima bantuan, yakni satuan

Pendidikan penyenggara program PAUD yang terkena bencana.

B. Tujuan

1. Mendukung ketersediaan akses layanan PAUD berkualitas.

2. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada satuan

pendidikan penyelenggara program PAUD

3. Mengoptimalkan kembali pembelajaran di satuan pendidikan penyelenggara

program PAUD yang terkena bencana.

C. Prinsip Pelaksanaan Bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun 2019

Bantuan Pasca Bencana Tahun 2019 dilaksanakan dengan prinsip:

1. terbuka (transparan), dapat diakses oleh semua pihak;

2. akuntabel, penerima bantuan bertanggungjawab atas pelaporan dan

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana, dan serah

terima pekerjaan;

3. swakelola oleh Penerima Bantuan.

D. Pemberi Bantuan

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana bantuan sebagaimana

tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019.

E. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan adalah satuan pendidikan penyelenggara program PAUD,

yang terdampak bencana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa

maupun masyarakat.

F. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima bantuan pasca bencana tahun 2019, memenuhi persyaratan

administrasi dan teknis sebagai berikut.

1. Persyaratan Administrasi

a. Memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional).

b. Surat Keterangan dari Kepala Desa lembaga PAUD terkena bencana.

c. Terdaftar di DAPODIK.

d. Memiliki rekening bank pemerintah atas nama satuan PAUD yang

menyelenggarakan program PAUD.

e. Memiliki NPWP lembaga/yayasan.

f. Memiliki rekomendasi dari dinas pendidikan/UPT PAUD dan Dikmas

setempat/Pejabat yang berwenang.

g. Dokumen kepemilikan hak atas lahan atas nama yayasan atau satuan

PAUD atau milik pemerintah daerah atau pemerintah desa.

h. Mengajukan usulan bantuan dan lampirannya kepada Direktur

Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud.

2. Persyaratan Teknis

a. Melampirkan data kerusakan sarana dan prasarana pada Lembaga.

b. Melampirkan foto dokumentasi kondisi bangunan lembaga PAUD yang

rusak.

c. Menyampaikan usulan rencana anggaran biaya yang ditetapkan dan

ditandatangani oleh pengelola/kepala satuan PAUD yang

menyelenggarakan Program PAUD.

d. Melampirkan denah lokasi bangunan.

G. Bentuk Bantuan

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mengalokasikan dana

Bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun 2019 dalam bentuk uang sebesar

Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) paling sedikit untuk

20 paket.

Besarnya bantuan yang diterima Lembaga sesuai tingkat kerusakan gedung

dan/atau sarana pembelajaran.

H. Rincian Penggunaan Bantuan

Bantuan Pasca Bencana diperuntukan untuk: 1) pekerjaan rehabilitasi Gedung

PAUD; dan/atau 2) penyediaan sarana pembelajaran/Alat Permainan Edukatif

(APE) dan Mebel.

No Penggunaan Dana Bantuan Persentase

1. Pekerjaan rehabilitasi gedung

Minimal 70%

2. penyediaan sarana pembelajaran/Alat

Permainan Edukatif (APE) dan Mebel

Maksimal 30%

BAB III

TATA KELOLA BANTUAN PASCA BENCANA PAUD

A. Mekanisme Kerja Penyaluran Dana Bantuan

r

1. Direktorat Pembinaan PAUD bertugas dan bertanggungjawab untuk:

a. Direktorat Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan melakukan sosialisasi Bantuan Pasca Bencana PAUD

Tahun 2019 kepada dinas pendidikan kabupaten/kota melalui Anggaran

(DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas,

Kemendikbud Tahun 2019.

b. Menetapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Ruang Kelas Baru Tahun

2019.

c. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan PAUD tentang

- Verifikasi Lembaga

- Merekomendasikan lembaga

- Melakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan

Satuan/Lembaga PAUD

Kemdikbud

Ditjen PAUD-DIKMAS

Direktorat Pembinaan PAUD

Kabupaten/Kota

- Verifikasi Data DAPODIK

- Penilaian

- Penetapan Penerima Bantuan

- Pengajuan Pencairan dana bantuan

UPT PAUD DIKMAS

- Membantu kegiatan sosialisasi ke Kab/Kota

- Membantu proses koordinasi dengan Kab/Kota untuk

pengajuan lembaga calon penerima bantuan

- Merekomendasikan lembaga

- Membuat pengajuan

- Membentuk Tim Pelaksana

- Melaksanakan pembangunan sesuai dokumen yang disepakati

- Menyampaikan laporan hasil pekerjaan

- Memanfaatkan gedung hasil pekerjaan setelah mendapat BAST

D

A

P

O

D

I

K

Pembentukan Tim Penilai Usulan Bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun

2019.

d. Melaksanakan seleksi Usulan Bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun

2019.

e. Melaksanakan verifikasi calon penerima bantuan sebagai bagian dari tahap

penilaian pengajuan usulan bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun 2019.

f. Menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan Pasca Bencana Tahun

2019.

g. Melakukan perjanjian kerjasama dengan Penerima Bantuan Pasca

Bencana Tahun 2019.

h. Melaksanakan proses pencairan: Surat Permintaan Pembayaran (SPP),

Surat perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

menyalurkan dana bantuan ke rekening Penerima Bantuan melalui

bank penyalur.

i. Menyampaikan foto kopi SK Penetapan Penerima Bantuan Pasca Benana

Tahun 2019 kepada penerima bantuan dan Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota.

j. Mengarsipkan semua dokumen asli yang terkait penyaluran Bantuan

Pasca Bencana Tahun 2019.

k. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam

rangka melaksanakan pengawasan Bantuan Pasca Bencana Tahun 2019

jika diperlukan.

l. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan Bantuan Pasca

Bencana Tahun 2019.

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas bertugas dan

bertanggungjawab untuk:

a. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam menyosialisasikan

Bantuan Pasca Bencana Tahun 2019 ke kabupaten/kota sesuai dengan

kebutuhan daerah berdasarkan data hasil pemetaan mutu.

b. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam hal mengkoordinir

dokumen pengajuan dari Kabupaten/Kota atau Satuan PAUD.

c. Menyampaikan dokumen pengajuan usulan bantuan Pasca Bencana

Tahun 2019 ke Direktorat Pembinaan PAUD.

d. Memberikan surat rekomendasi atas usulan bantuan Pasca Bencana

Tahun 2019.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggungjawab

untuk:

a. Meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen pengajuan usulan bantuan

Pasca Bencana Tahun 2019.

b. Memberikan surat rekomendasi atas usulan bantuan Pasca Bencana

Tahun 2019.

c. Melakukan koordinasi dengan penerima bantuan Pasca Bencana Tahun

2019 dalam rangka pengawasan pembangunan.

4. Penerima Bantuan bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a. membuat dan mengajukan usulan bantuan Pasca Bencana Tahun 2019

sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam persyaratan

Administrasi dan Persyaratan Teknis.

b. mengarsipkan fotokopi usulan bantuan Pasca Bencana Tahun 2019

serta lampirannya.

c. menandatangani Perjanjian Kerjasama dan kuitansi bukti penerimaan

dana bantuan Pasca Bencana Tahun 2019.

d. melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama (termasuk RAB)

yang disepakati dengan Pemberi Bantuan.

e. Menyampaikan laporan awal.

f. Mendokumentasikan Arsip.

g. Menyampaikan laporan akhir.

B. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Bantuan 1. Pengajuan Usulan Bantuan

a. Calon penerima dana bantuan menyusun Usulan Bantuan Pasca

Bencana Tahun 2019 dengan Lampiran kelengkapan persyaratan

administrasi dan teknis sesuai yang tercantum dalam Petunjuk Teknis

ini.

b. Usulan Bantuan memuat:

1) Judul Sampul Usulan (Contoh Format 1 terlampir);

2) Surat Permohonan Bantuan (Contoh Format 2 terlampir );

3) Alasan, Tujuan, Hasil yang diharapkan (Contoh Format 3 terlampir);

4) Profil Lembaga Pengusul (Contoh Format 4 terlampir );

5) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan/UPT PAUD dan Dikmas

setempat/Pejabat yang berwenang (Contoh Format 5 terlampir);

6) Dokumen kepemilikan hak atas lahan atas nama lembaga PAUD atau

milik pemerintah desa/yayasan/organisasi yang diperuntukkan

bagi penyelenggaraan PAUDdengan total lahan kosong yang dimilikiminimal

1m2 diluar area bermain outdoor;

7) Fotocopy NPSN;

8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibubuhi materai

yang cukup (Contoh Format 6 terlampir).

9) Pakta integritas (Contoh Format 7 terlampir);

10) Surat pernyataan keabsahan dokumen (Contoh Format 8

terlampir);

11) Fotokopi rekening bank pemerintah atas nama penerima bantuan

(Contoh Format 9 terlampir);

12) Fotokopi NPWP atas nama penerima bantuan (Contoh Format 10

terlampir);

13) Foto/dokumentasi kondisi terkini bangunan.

14) Rencana Anggaran Biaya (RAB)

c. Usulan ditujukan kepada Direktorat Pembinaan PAUD up. Kepala

Subdit Sarana dan Prasarana.

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud

u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana

Gedung E Lantai VII Jalan Jenderal Sudirman Senayan - Jakarta

Telp. (021) 57900502

d. Usulan yang masuk ke Direktorat Pembinaan PAUD ataupun melalui

UPT PAUD dan Dikmas menjadi milik Direktorat Pembinaan PAUD.

2. Mekanisme Seleksi

a. Direktorat Pembinaan PAUD mencatat dan merekap seluruh dokumen

pengajuan usulan bantuan Pasca Bencana Tahun 2019.

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sub Direktorat (Subdit) Sarana dan

Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD mengusulkan Tim Penilai

Usulan Bantuan Pasca Bencana Tahun 2019 yang disahkan dalam

bentuk Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia

Dini.

c. Tim Penilai Usulan Bantuan Pasca Bencana Tahun 2019 melaksanakan

penilaian administrasi dan teknis serta hasil verifikasi lapangan.

d. Tim Penilai Usulan Bantuan Pasca Bencana Tahun 2019

menyampaikan hasil penilaian kepada PPK Sub Direktorat Sarana dan

Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD.

3. Penetapan Penerima Bantuan

a. PPK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD

menetapkan Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan disahkan

Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD.

b. Surat Keputusan PPK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat

Pembinaan PAUD tentang Penerima Bantuan, memuat:

1) identitas penerima bantuan

2) nominal uang

3) nomor rekening penerima bantuan.

4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

a. Perjanjian kerjasama merupakan salah satu syarat untuk pencairan

dana bantuan Pasca Bencana Tahun 2019. Perjanjian kerjasama ini

ditandatangani oleh PPK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat

Pembinaan PAUD selaku Pihak Kesatu dengan Penerima Bantuan

selaku Pihak Kedua.

b. Perjanjian Kerja Sama memuat:

1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;

2) jumlah bantuan yang diberikan;

3) tata cara dan syarat penyaluran dana;

4) pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai

rencana yang disepakati

5) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa

dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;

6) sanksi; dan

7) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK Sub

Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD

setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

5. Tata cara pencairan dan penyaluran bantuan

a. Penyaluran bantuan pasca bencana dilakukan dalam satu tahap, yang

dilakukan setelah penandatangan perjanjian kerjasama satuan

pendidikan penyelenggara program paud,

b. PPK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD

mengajukan permintaan pembayaran dengan melampirkan:

1) perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima

bantuan dan PPK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat

Pembinaan PAUD;

2) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh

penerima bantuan dan PPK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana

Direktorat Pembinaan PAUD;

3) Rencana anggaran dan biaya.

c. Penyaluran dana bantuan melalui bank penyalur

1) PPK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan

PAUD menandatangani perjanjian kerjasama dengan bank penyalur

yang ditunjuk

2) Penerima bantuan melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan

yang telah ditentukan


PAUD melakukan pengujian berkas pencairan yang diajukan oleh

penerma bantuan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

dan Petunjuk Teknis ini.


PAUD mengajukan permintaan pencairan dana (SPP)

5) Pejabat penandatangan SPM menerbitkan SPM dan mengajukan

permohonan SP2D kepada KPPN

6) KPPN menerbitkan SP2D dan mencairkan dana kepada bank

penyalur


PAUD memerintahkan Bank Penyalur untuk melakukan transfer

dana kepada penerima bantuan.

8) Bank Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana kepada PPK

Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan

Jangka waktu pelaksanaan Bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun 2019

adalah maksimal 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak satu

minggu setelah dana masuk ke rekening Penerima Bantuan.

D. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan

pemanfaatan dana bantuan yang diterimanya.

Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan

akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.

Lembaga penerima dana bantuan Pasca Bencana PAUD tahun 2019

menyampaikan:

a. laporan awal (penerimaan dana awal) dilampiri:

1) Surat Keterangan penerimaan dana;

2) Fotocopy buku tabungan/rekening penerimaan dana.

b. Laporan akhir, Laporan akhir diserahkan setelah pekerjaan selesai

100%, terdiri dari:

1) Laporan pertanggungjawaban bantuan

2) Dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan

3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

4) Berita Acara Serah Terima

5) Catatan Buku Kas umum

6) Fotocopy kuitansi dan Nota Pembelian

7) Bukti Pembayaran Pajak

2. Pendokumentasian/Arsip

Penerima bantuan wajib menyimpan bukti asli penggunaan dana bantuan

minimal selama 10 tahun.

Penerima bantuan wajib menyimpan bukti-bukti penggunaan dana

bantuan.

a. Bukti Pembelian Barang

Setiap pembelian barang disertai bukti pembelian berupa:

1) Kuitansi yang ditandatangani oleh penjual dan dibubuhi stempel

perusahaan/toko;

2) Faktur/Nota Pembelian.

b. Bea Materai Setiap kuitansi pembelian/pembayaran:

1) Sampai dengan Rp250.000,00 tidak perlu dibubuhi materai.

2) Senilai di atas Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 harus

dibubuhi materai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

3) Senilai di atas Rp1.000.000,00 harus dibubuhi materai Rp6.000,00

(enam ribu rupiah).

4) Materai tersebut harus dilintasi tandatangan penerima uang dan jika

pembelian dikenai stempel toko/penjual.

E. Ketentuan Pajak

Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini mengikuti peraturan

perpajakan yang berlaku.

Contoh:

a. Pembelanjaan barang sampai Rp1.000.000,00 tidak dikenakan pajak,

b. Pembelanjaan barang di atas Rp1.000.000,00 dikenakan PPN 10%,

c. Pembelanjaan barang di atas Rp2.000.000,00 dikenakan PPN 10% dan

PPh pasal 22 sebesar 1,5%,

d. jika penjual tidak ada NPWP maka pajak yang dibayarkan sebesar 3%.

Penerima Bantuan berkewajiban untuk:

a. menyetorkan pajak ke Kas Negara atas dana bantuan yang diterima

sesuai peraturan perpajakan;

b. mengadministrasikan semua bukti setor pajak tersebut.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Belanja (SPTB) diverifikasi oleh PPK Sub Direktorat Sarana

dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD dan hasilnya disampaikan

kepada penerima bantuan.

Laporan akhir, BASTP, dan SPTJB yang sudah benar dicetak serta dikirim ke

alamat: Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Komplek Kemendikbud

Gedung E Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

F. Sanksi

Penerima bantuan yang melanggar peraturan dapat diberikan sanksi berupa

teguran, kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara dan/atau

diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN

Dalam rangka tertib administrasi, dinas pendidikan provinsi penerima dana

bantuan harus melakukan pengembalian dana bantuan kepada kantor kas

negara. Adapun penyebab lembaga penerima dana bantuan harus

mengembalikan dana bantuan antara lain:

1. Pembatalan oleh pihak Direktorat Pembinaan PAUD karena hal-hal tertentu

yang berkaitan dengan masalah hukum;

2. Pembatalan oleh lembaga penerima bantuan, karena hal-hal tertentu;

3. Terdapat sisa dana atas belanja terhadap komponen yang ada di RAB;

4. Adanya komponen belanja yang sudah masuk dalam RAB tetapi karena

sesuatu hal tidak digunakan sampai kegiatan selesai dilaksanakan; dan

5. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku

setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.

Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut:

1. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (tahun 2018) disetor dengan

menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu

menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu

Kementerian/Lembaga);

2. Pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (tahun 2019) disetor

dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu menggunakan

aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu Penerimaan

Negara Lainnya).

Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/e-billing, lalu dicetak dan

ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor pos terdekat untuk

penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya Bank akan menerbitkan Nomor

Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif pembuatan Simponi/e-billing

adalah selama 7 hari kerja dan apabila lebih dari 7 hari kerja dari masa

pembuatan Simponi/e-billing sudah tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa)

sehingga harus dilakukan pembuatan Simponi/e-billing yang baru. Untuk

informasi lebih lanjut dapat berkonsultasi dengan menghubungi:

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD

dan Dikmas, Telepon: 021-57900502, Email : [email protected]

BAB V

PENGENDALIAN

Pelaksanaan Supervisi dan Pengawasan Program Bantuan dapat digambarkan

dalam chart sebagai berikut:

A. Monitoring, Evaluasi danSupervisi

1. Monitoring, evaluasi, dan supervisi dilakukan untuk memastikan

ketepatan, kesesuaian dan kelancaran pelaksanaan bantuan;

2. Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (unit kerja pusat dan UPT Pusat)

memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring,

evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan;

3. unsur dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai kewenangannya (kepala

dinas, kepala bidang/kepala seksi dan pengawas/penilik memiliki tugas

dan tanggung jawab dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan

supervisi pelaksanaan kegiatan);

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan

tidak dibiayai dari penerima dana bantuan.

A. Pengawasan

1. Aparat Penegak Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan

(BPKP), Inspektorat Jenderal Kemendikbud (Itjen) melakukan

Dana

Bantuan diterima

lewat rekening

Penerima

Bantuan

Penerima Bantuan

melaporkan bahwa dana

sudah diterima dan

memberi

lapoan awal

Penerima Bantuan

melaksanakan kegiatan

sesuai dengan

perjanjian kerja sama

dan petunjuk teknis

Penerima

Bantuan menyimpan dokumen

dan

administra

si kegiatan

Penerima Bantuan menyampaikan laporan secara rinci kepada

Diektorat Pembinaan

Pendidikan Anak

Usia Dini

Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi oleh Unsur Direktorat

Jenderal PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

sesuai kewenangannya

Pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), BPK, BPKP, Itjen

Kemendikbud dan Aparat Pengawas

lainnya, serta Masyarakat

6

1 2 3 4 5

5

5

5

5

7

pengawasan dan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi

penyelewengan dalam pelaksanaan;

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dapat melakukan

pengawasan pelaksanaan kegiatan;

3. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran

pelaksanaan kegiatan/dana bantuan.

B. Penutup

Kami sampaikan kepada semua pihak agar jangan tergiur oleh berbagai

rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana bantuan oleh

orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk

iming-iming dan permintaan dana kepada lembaga. Direktorat Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini menyalurkan dana bantuan sesuai dengan

petunjuk teknis, profesional dan transparan.

Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar



ttd

Agus Salim

NIP 196308311988121001

PENGADUAN DAN INFORMASI Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 7,

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon/Fax 021-57900502

website: www.paud.kemdikbud.go.id

email: [email protected]

http://www.paud.kemdikbud.go.id/

SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK

TEKNIS BANTUAN PASCA BENCANA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI TAHUN 2019

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DITJEN PAUD DAN DIKMAS

DAN WILAYAH KERJA

No Provinsi Nomenklatur Alamat Kontak

1 Aceh BP PAUD dan

DIKMAS Aceh

Jalan Tengku Cut

Malem Lubuk

Aceh Besar 23371

Telp. (0651) 7557508

Faks. (0651) 7557509

Email:

[email protected]

2 Sumatera

Utara

BP-PAUD &

DIKMAS

Sumatera

Utara

Jalan Kenanga

Raya No 64

Tanjung Sari,

Medan 20132

Telp. (061) 8213254

Email:

pauddikmassumut@kemdi

kbud.go.id

3 Sumatera

Barat

BP PAUD dan

DIKMAS

Sumatera Barat

Jalan Dewi

Sartika Rawang,

Pariaman 25511

Telp. 0751-91178

Faks (0751) 92559

Email:

pauddikmassumbar@kemd

ikbud.go.id

4 Sumatera

Selatan

BP PAUD dan

DIKMAS

Sumatera

Selatan

Jalan Naskah II

No.734 Km.7,

Sukarame,

Palembang 30153

Telp. (0711) 5612036

Faks. (0711) 410634,

5 Bangka

Belitung

6 Riau BP PAUD dan

DIKMAS Riau

Jalan Sarwo Edie

No.7 Pekanbaru

28133

Telp/Faks (0761) 8406168

Email:

pauddikmasriau@kemdikb

ud.go.id

7 Kepulauan

Riau

8 Jambi BP PAUD dan

DIKMAS Jambi

Jalan Koni No.43

Muara Bulian

Batang Hari

Jambi 36613

Telp. 0743-21298

Email:

bppauddikmasjambi@yaho

o.com

9 Bengkulu PAUD dan

DIKMAS

Bengkulu

Jalan Basuki

Rahmat No.12

Kota Bengkulu

22821

Telp. 0736-22542

Email:

pauddikmasbengkulu@ke

mdikbud.go.id

10 Lampung BP PAUD dan

DIKMAS

Jalan Cut Meutia

No.23 Teluk

T : 0721-485828

F : 0721-489861

mailto:[email protected]







Lampung Betung Utara

Kota Bandar

Lampung 35214

11 Banten BP PAUD dan

DIKMAS

Banten

Jalan Raya

Serang –

Pandeglang Km.

12 Baros Kab.

Serang 42173

Telp. (0254) 7823915

Faks (0254) 7823948

Email:

bppauddikmasbanten@gm

ail.com

12 Jawa Barat PP-PAUD dan

DIKMAS Jawa

Barat

Jalan Jayagiri No.

63 Lembang,

Bandung Barat

40391

Telp. (022) 2786017

Faks (022) 2787474 13 DKI

Jakarta

14 Jawa

Tengah

PP-PAUD dan

DIKMAS Jawa

Tengah

Jalan Pangeran

Diponegoro No.

250 Ungaran

Semarang 50512

Telp. (024) 6921187,

Faks. (024) 6922884

15 DI

Yogyakarta

BP PAUD dan

DIKMAS D.I.

Yogyakarta

Jalan Sorowajan

Baru No.1

Banguntapan

Bantul

Yogyakarta 55198

Telp/Faks : 0274-484367

Email:

[email protected]

om

16 Jawa

Timur

BP-PAUD dan

DIKMAS Jawa

Timur

Jalan Gebang

Putih No 10,

Sukolilo -

Surabaya 60117

Telp. (031) 5945101,

5925972

Faks (031) 5953787

Email:

[email protected].

id

17 Bali BP PAUD dan

DIKMAS Bali

Jalan ahmad Yani

No. 192 Denpasar

Utara 80115

Telp. (0361) 9079045

Email:

pauddikmasbali@kemdikb

ud.go.id

18 Nusa

Tenggara

Barat

BP-PAUD dan

DIKMAS Nusa

Tenggara Barat

Jalan Gajah Mada

No. 173 Kel.

Jempong Baru

Kec. Sekarbela

Kota Mataram,

83116

Telp. (0370) 620870

Faks. (0370) 620871

19 Nusa

Tenggara

Timur

BP PAUD dan

DIKMAS Nusa

Tenggara Timur

Jalan Perintis

Kemerdekaan,

Kayu Putih

Kupang 85111

Telp. 0380-831833, web

Email:pauddikmasntt@kem

dikbud.go.id

20 Sulawesi

Selatan

BP-PAUD dan

DIKMAS

Sulawesi

Selatan

Jl. Adhyaksa No.

2 Panakukang

Makassar 90231

Telp. (0411) 440065,

Faks. (0411) 421460

Email:

bppauddikmassulsel@kem

dikbud.go.id

21 Sulawesi

Tengah

BP PAUD dan

DIKMAS

Jalan Tolambu

No.12 Palu 94223

T: 0451-460291

F: 465133








Sulawesi

Tengah

Sulawesi Tengah Email:

pauddikmassulteng@kemdi

kbud.go.id

22 Sulawesi

Tenggara

BP PAUD dan

DIKMAS

Sulawesi

Tenggara

Jalan Kijang No.1

Rahandouna

Poasia Kendari

Web: bpkb-sultra.com, E:

[email protected]

d, T: 0401-3190376,

23 Sulawesi

Utara

BP PAUD dan

DIKMAS

Sulawesi Utara

Jalan RW

Monginsidi No.10

Manado

T: 0431-853398, F : 0431-

863184,

bpkbsulawesiutara@gmail.

com

24 Sulawesi

Barat

BP PAUD dan

DIKMAS

Sulawesi Barat

Jalan RE

Martadinata

Legenda Square

Tegar 777 Blok

R1 No. 6 Simboro

Mamuju 91511

25 Gorontalo BP PAUD dan

DIKMAS

Gorontalo

Jalan H. Adam

Hoesa No. 106

Pentadio Timur

Kec.Telaga Biru

Gorontalo 96181

Telp/Faks: 0435-882487

Email:

pauddikmasgorontalo@kem

dikbud.go.id

26 Kalimantan

Barat

BP PAUD dan

DIKMAS

Kalimantan

Barat

Jalan Raya No.50

Jungkat Kab.

Mempawah 78351

Telp. (0561) 6596227

Fak. (0561) 6596227

Email:

pauddikmaskalbar@kemdi

kbud.go.id

27 Kalimantan

Tengah

BP PAUD dan

DIKMAS

Kalimantan

Tengah

Jalan Tjilik Riwut

Km 5.5

Palangkaraya

73112

28 Kalimantan

Selatan

BP-PAUD dan

DIKMAS

Kalimantan

Selatan

Jalan Ambulung

Loktabat Selatan

Banjarbaru -

Kalsel 70712

Telp. (0511) 4772875

Faks. (o511) 4777722

29 Kalimantan

Timur

BP PAUD dan

DIKMAS

Kalimantan

Timur

Jalan Basuki

Rahmat No.41

Samarinda

Telp. 0541 - 741301

30 Kalimantan

Utara

31 Maluku BP PAUD dan

DIKMAS

Maluku

Jalan Raya

Hunitetu, Kab.

Seram Bag Barat,

Kairatu Maluku

T : 0911-351186

F : 0911-351186

32 Maluku

Utara

BP PAUD dan

DIKMAS

Maluku Utara

Jalan Teratai

Kelurahan Tanah

Tinggi Kota

Ternate Selatan

33 Papua BP-PAUD dan Jalan Raya Bumi Telp. (0967) 573934








34 Papua

Barat

DIKMAS Papua Perkemahan

(Buper) Waena,

Jayapura 99351

FORMULIR ISIAN

A.FORMAT USULAN PENGAJUAN BANTUAN

Contoh : Judul Sampul Usulan .................................................. Lampiran 1

PERMOHONAN DANA BANTUAN PAUD PASCA BENCANA

TAHUN 2019

Ditujukan kepada :

Direktorat Pembinaan Pendidikan anak Usia Dini

Direktorat pendidikan Anaka Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Gedung E Lt.7, Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Diajukan Oleh :

Nama Lembaga/ Organisasi/ Yayasan*) :……………..

Alamat PAUD : ……………..

Desa / Kelurahan : …………….

Kecamatan :……………..

Kabupaten / Kota : ……………..

Propvinsi : ……………..

Telpon. / Hp : ……………..

*) Pilih salah satu

Contoh : Daftar Isi Usulan

Lampiran 2

DAFTAR ISI USULAN

Daftar lampiran :

Lampiran 1 : Judul sampul Usulan

Lampiran 2 : Daftar isi Usulan

Lampiran 3 : Surat Permohonan Dana Bantuan

Lampiran 4 : Profil Lembaga PAUD

Lampiran 5 : Surat Rekomendasi

Lampiran 6 : Surat Pertanggungjawaban Mutlak

Lampiran 7 : Pakta Integritas

Lampiran 8 : Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen

Lampiran 9 : Foto kopi NPSN/ surat pengajuan NPSN

Lampiran 10 : Foto kopi rekening lembaga (aktif)/UPKK/TIM pelaksana

pembangunan

Lampiran 11 : Foto kopi NPWP Lembaga/ yayasan

Lampiran 12 : Surat Pernyataan Kesanggupan Membangun

Lampiran 13 : Laporan Penerima Dana

Lampiran 14 : Rekening Bank atas nama Lembaga/Yayasan

Lampiran 15 : Pembuatan Pelaporan Penggunaan Bantuan

Lampiran 16 : Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

sesuai Proposal, Menyusun dan Mengirimkan Laporan

Pertanggung jawaban

Format 1: Contoh Surat Permohonan Rekomendasi

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

Nomor : 2019 tgl/bln/tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Rekomendasi

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat

Jalan ……………………………………………………..

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan PAUD, bersama ini kami

sampaikan berkas permohonan Bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun 2018

yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas,

Kemendikbud.

Sehubungan hal tersebut di atas, dan sesuai persyaratan dalam petunjuk

teknis Bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun 2018, kami mohon bapak/ibu

dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga/organisasi/yayasan

kami dibawah ini:

Nama Pengelola : ………………………………………………….

Alamat :. ……..….…..

Telepon/HP yang dapat di hub : …………..……………………………

Sebagai pertimbangan Kami bertanggung jawab penuh atas keabsahan

dokumen terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya

kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua ………………

Ttd & stempel

……………………..…

(nama terang)

FORMAT 2: Contoh Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota.

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN / KOTA

SURAT REKOMENDASI

Nomor : ……../ ………/……/2019

Dinas pendidikan Kabupaten / Kota……. Provinsi…….. setelah dilakukan

verifikasi terhadap lembaga PAUD yang mengusulkan Permohonan dana

Bantuan PAUD Pasca Bencana Tahun 2019, yang diajukan Kepada

Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan

rekomendasi kepada :

Nama Lembaga PAUD :

Nama Penanggung Jawab :

Alamat :

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan

sebagai mestinya.

………,……….2019

Kadisdik Kab/Kota

Ttd / cap

Nama terang

NIP.

Format 3 : Contoh Permohonan Dana Bantuan PAUD Pasca Bencana

KOP LEMBAGA PAUD/ORGANISASI/YAYASAN PENDIDIKAN

Nomor : …………….2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Bantuan PAUD Pasca Bencana tahun 2019

Yang terhormat,

Direktur Pembinaan PAUD

Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas

Kemdikbud, Gedung E lt.7,

Jl. Jenderal Sudirman Senayan,

Jakarta 10270

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lembaga PAUD : …………………..

Nama Pimpinan Lembaga : …………………..

Alamat Lembaga : Jalan….., Rt/Rw……, Dusun…..,

Desa/Kel……,Kecamatan……, Kab/Kota……, Provinsi…….

Dalam Mendukung Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD di

Lembaga kami, bersama ini kami mengajukan Dana Bantuan PAUD Pasca

Bencana Tahun 2018, kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat

Jenderal PAUD dan DIKMAS, Kemdikbud.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan:

1. Proposal Bantuan Pasca Bencana PAUD tahun 2019

2. Surat rekomendasi

Atas perhatian bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua lembaga PAUD

Stempel dan Ttd

……………………….

Nama Terang

Tembusan: Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota……

Format 4: Contoh daftar isi Proposal

DAFTAR ISI PROPOSAL

1. Judul Proposal (Lamp.1)

2. Daftar Isi (Lamp.3)

3. Profil lembaga (Lamp.5)

4. Surat rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/ Kota (Lamp.2)

5. Surat Permohonan Dana Bantuan PAUD Pasca Bencana Tahun 2019

(Lamp.4)

6. Alasan, tujuan dan hasil yang diharapkan (lamp.6)

7. Usulan kegiatan dan biaya (lamp.7)

8. SK penetapan Tim pelaksana bantuan PAUD Pasca Bencana (Lamp.8)

9. Denah Lokasi dan Bangunan PAUD (Site plan) (Lamp.9)

10. Rincian RAB (Lamp.10)

11. Rekapitulasi RAB (Lamp.11)

12. Analisa Biaya Kontruksi (lamp.12)

13. Rencana jadwal Pelaksanaan (Lamp.13)

14. Surat pertanggung jawaban Mutlak Lembaga: a. Tidak sedang

menerima bantuan sejenis yang bersumber dari APBN; b. Belum

pernah menerima bantuan PAUD Pasca Bencana; c. sanggup

menyelesaikan Pekerjaan dan menyerahkan Laporan (Lamp.14)

15. Foto copy rekening atas nama lembaga/ yayasan pendidikan

(Lamp.15)

16. Foto copy NPWP atas nama lembaga/yayasan/organisasi desa

(lamp.16)

Format 5: Contoh Profil Lembaga

PROFIL LAYANAN PAUD/ LEMBAGA PENGUSUL

(KONDISI TAHUN 2018/2019)

1. Nama Lembaga : …………………………………..

2. Alamat Lembaga : ……………………………….......

a. Jalan : …………………………………………………..

b. Rt/Rw/Dusun : …………………………………………………..

c. Desa/Kel : …………………………………………………..

d. Kecamatan : ………………………………………………….

e. Kab/kota : ………………………………………………….

f. Provinsi : ………………………………………………….

g. Kode Pos : ………………………………………………….

h. No.telp/Hp : ………………………………………………….

3. Kepala / Penanggung jawab

a. Nama Lengkap : ………………………….

a. Jabatan : ………………………….

b. No.telp/ Hp : ………………………….

4. Ijin operasional Pendirian organisasi/yayasan/Desa atau Lembaga

PAUD

( ) ada copy terlampir ( ) Tidak ada

a. Dikeluarkan oleh : …………………………..

b. Nomor : …………………………..

c. Tanggal/bulan/tahun : …………………………..

5. NPWP ( atas nama Lembaga PAUD)

( ) ada copy terlampir ( ) tidak ada

a. Nomor NPWP : …………………………..

b. Nama di NPWP : …………………………..

6. Rekening Tabungan/giro di bank Pemerintah (atas nama Lembaga)

a. Nama Bank : ……………………………

b. Nomor Rekening : ……………………………

c. Nama Rekening : ……………………………

7. Jenis Layanan PAUD yang diselenggarakan

NO.

Jenis Program

Jumlah Anak

Bulan dan

Tahun

Berdiri

1. Taman Kanak-kanak (TK)

2. Kelompok Bermain (KB)

3. Taman Penitipan Anak (TPA)

4. POS PAUD

5. ……………..

6. ……………..

8. Data Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan

NO.

Nama

Jenis Kelamis

Jabatan

Pendidikan

Terakhir

1.

2.

3.

4.

9. Struktur Organisasi Lembaga PAUD, Yayasan (dilampirkan)

NO.

Nama

Jenis Kelamin

Jabatan Dalam Organisasi

Lembaga PAUD

Contoh alasan, Tujuan, dan hasil yang diharapkan

ALASAN, TUJUAN, DAN

HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Latar Belakang

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Alasan Pengajuan Proposal

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Tujuan Pengajuan Proposal

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Hasil Yang Diharapkan, Jika Memperoleh Bantuan PAUD Pasca Bencana

Tahun 2018

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. Uraian Singkat Program Jangka Pendek dan Program Jangka Panjang

untuk Pengembangan PAUD yang dikelola

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Format 6: Rencana Penggunaan Bantuan PAUD Pasca Bencana

KOP LAMBAGA PAUD

RENCANA

PENGGUNAAN BANTUAN

A. ALASAN BANTUAN PAUD PASCA BENCANA

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

B. IDENTITAS LEMBAGA PAUD

1. Nama Lembaga :…………………………………………………...........

2. Alamat : ……………………………………………………………..

3. Telepon : ……………………………………………………………..

C. PRASARANA DAN SARANA YANG AKAN DIPERBAIKI/DIBANGUN

NO.

Nama Sarana Pembelajaran

Jumlah

1. Ruang Pembelajaran / Kelas

2. Ruang Kamar mandi / WC

3. Ruang Kantor / Guru

4. Ruang Dapur

5. Alat Permainan Edukatif (APE)

6. Meubalai (rak mainan, meja, kursi)

.............,………2019

Pengelola/Kepala…….

TTD Cap

…………………………

(Nama Terang)

Format 7: : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP SATUAN PAUD/PNF

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

BANTUAN PASCA BENCANA PAUD TAHUN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Lembaga :

Alamat Lembaga :

Kabupaten/Kota :

Propinsi :

Kode Pos :

Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab

penuh atas:

1. kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait

pengusulan, penyaluran, dan penggunaan serta pertanggungjawaban

bantuan;

2. penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan Pasca Becana PAUD;

3. dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan pelaksanaan serta

penggunaan bantuan sesuai dengan peraturan perundangan;

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan

kerugian Negara, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan

kerugian Negara dan/atau di proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa

tanggung jawab.

......, tgl-bln-thn

Pengelola/Kepala Satuan PAUD/PNF……

stempel & ttd

………………................

nama terang

Format 8: Contoh Pakta Integritas

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ......................................

Kepala/Pengelola : ......................................

Alamat : ......................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan

Pasca Bencana PAUD Tahun 2019 pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tidak akan melakukan praktik KKN;

2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui

ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini;

3. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan serta pelaksanaan dan

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan

evaluasi

4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan atas

penggunaan dana bantuan yang Kami terima dari Direktorat Pembinaan PAUD,

Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS, Kemendikbud

5. tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun yang

terkait dengan bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun 2019

6. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA

INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan hukum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.........................., ……………2019

Pengelola/Penanggung Jawab/ …..……

Stempel & ttd

………………….…………

(nama jelas)

Contoh 9: Foto kopi Rekening dan Saldo

ontoh: Foto Kopi NPWP Lembaga

CONTOH COPY BUKU REKENING BAGIAN SALDO

(saldo akhir minimal Rp 250.000,-)

CONTOH COPY BUKU REKENING BAGIAN DEPAN

NPWP : xx.xxx.xxx.x-

xxx.xxx

...........................

..............................

Jl. .................................

............................ .................................................................

TERDAFTAR : xx / xx /

xxxx

LAPORAN

A. FORMAT LAPORAN AWAL

KOP LEMBAGA PAUD

Nomor : .............. 2019

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Awal Bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun 2019

Yang terhormat,

Kuasa Pengguna Anggaran

Direktorat Pembinaan PAUD

Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pengelola : .............................

Nama Lembaga :.............................

Alamat Lembaga :.....................

Kami sampaikan bahwa PAUD/KB/TK/SPS*)...... telah menerima dana bantuan

Pasca Bencana PAUD Tahun 2019 sebesar Rp-------------(---------- rupiah)

melalui rekening ............... a.n............. Untuk selanjutnya digunakan sebagai

uang muka pekerjaan Pasca Bencana PAUD Tahun 2019.

Bersamaan ini, kami lampirkan Foto kopi Rekening dan Foto kopi saldo setelah

dana masuk dalam rekening

Atas perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

.....,.........................................

Kepala Sekolah

stempel & ttd

………………................

Nama Terang

Tembusan: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota...

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Pimpinan Lembaga : …………………………………………………………

2. Nama Lembaga : …………………………………………………………

3. Alamat Lembaga : …………………………………………………………

4. Nama Bantuan : Bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ……………………………..………. Lembaga

Satuan PAUD/PNF mendapatkan Bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun 2019

sebesar Rp-------------(---------------- rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pada bulan ……………………. telah menerima pencairan dana ................,

dengan nominal total sebesar Rp ....................... (......................), dengan

rincian penggunaan sebagai berikut:

a. Jumlah total dana yang diterima : Rp ……………………………………

b. Jumlah total dana yang digunakan : Rp ……………………………………

c. Jumlah total sisa dana : Rp ……………………………………

2. Presentase jumlah dana Bantuan Pasca Bencana PAUD telah digunakan ....%.

3. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada

yang berhak menerima.

4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang

telah dilaksanakan.

5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran

oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

6. Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan

kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara

dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.........................., …………………2019

Pengelola/Penanggung Jawab/

Ketua Satuan PAUD/PNF …..……

Stempel & ttd

………………….…………

(nama jelas)

M

ate

rai

Rp

6.0

00,

00

D.FORMAT LAPORAN AKHIR

Contoh : Sampul Laporan ...................................................................... Lampiran 1

LAPORAN AKHIR/PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

PENYEDIAAN

SARANA DAN PRASARANA PADA BANTUAN PASCA BENCANA PAUD

TAHUN 2019

Ditujukan kepada:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Gedung E Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Diajukan oleh:

Nama Pemerintah Daerah /Yayasan *) :............................

Alamat :............................

Desa/Kel. :............................

Kecamatan :...........................

Kab/Kota *) :............................

Propinsi :...........................

Telp./Hp :...........................

*) Pilih salah satu

E. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

<KOP SURAT>

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PASCA BENCANA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Pimpinan Lembaga : ……………......………………………………………

2. Nama Lembaga : …………………………………………………………

3. Alamat Lembaga : …………………………………………………………

4. Nama Bantuan : Pasca Bencana PAUD Tahun 2019

berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..................... dan Perjanjian Kerja Sama

Nomor .. . ... .. , telah menerima Bantuan Pasca Bencana PAUD Tahun 2018

dengan nilai nominal sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan

pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana

a. Jumlah total dana yang telah diterima........................ ( ........ )

b. Jumlah total dana yang dipergunakan.................... ( ........ )

c. Jumlah total sisa dana........................ ( ....... )

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Pasca Bencana

PAUD Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-

benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan sebesar Rp ....................

( ........ ) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan

administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp...

................... ( ....... ) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Pasca bencana tersebut

mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian

kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Pasca Bencana PAUD ini kami

buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

.........................., …………………2019

Pengelola/Penanggung Jawab/

Ketua Satuan PAUD/PNF …..……

Stempel & ttd

………………….…………

(nama jelas)

Materai

Rp6.000,00

Contoh : Laporan Akhir Pekerjaan (swakelola) ....................................... Lampiran 3

LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

BANTUAN PASCA BENCANA PAUD

TAHUN 2019

1. Nama : .......................................................

2. Alamat Lembaga : .......................................................

3. Jumlah dana Bantuan :Rp.......................................

4. Waktu pelaksanaan : ......................s/d.............................

5. Hasil fisik :100%

6. Rincian penggunaan dana secara keseluruhan:

No. Rincian

Penggunaan

Volume Biaya Satuan Jumlah

Biaya

Sumber Dana

a Bahan

Bangunan

1.

2.

3. dst

b Upah Kerja

1.

2.

3. dst

c Pembayaran Pajak

a. PPN

b. PPh Pasal 22

1. Masalah yang dihadapi dan upaya penanggulangan selama pelaksanaan

program adalah:

...............................................................................................

2. Lampiran Bukti Pengeluaran dan bukti Setoran Pajak (NPWP Lembaga)

Lampiran pengeluaran disusun berdasarkan nomor urut bukti pengeluaran

3. Lampiran Dokumentasi Foto

Foto hasil pelaksanaan fisik mulai dari 0%, sampai dengan 100%

4. Lampiran Foto kopi bukti penerimaan dana dan saldo akhir di rekening

Lembaga PAUD

F. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

<KOP SURAT>

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NOMOR :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pada hari ini . . . . . . . . . . .. . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . .bulan . . . . . . . . . . . ..

tahun . . . . . . . . . . . . . . . . yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jabatan : Pimpinan/Ketua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alamat . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jabatan : PPK Satker. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa. . . . . . .

sesuai dengan Surat Keputusan Nomor . . . .. . . . . . . .. . . . .dan Perjanjian

Kerja Sama nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah

dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah total dana yang telah diterima : . . .. . . . . .. . . . . . . ( . . . . . . .)

b. Jumlah total dana yang dipergunakan : . . . . . . . . . .. . . . . ( . . . . . . . )

c. Jumlah total sisa dana : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ( . . . . . . . )

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan . .

. . .. . . . ... . . . sebesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . .. . . .) telah disimpan

sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan

pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA

menerima dari PIHAK KESATU berupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dengan nilai....................... .

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar

................. sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan

ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

................................ PPK Satker .....................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.

Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar



ttd

Agus Salim

NIP 196308311988121001

SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN …anggunpaud.kemdikbud.go.id/...juknis_pasca_bencana.pdfsalinan peraturan direktur jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan

Documents