SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KHUSUS TAHUN 2019 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang
49
Embed
SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KHUSUS
TAHUN 2019
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang
Petunjuk Teknis Bantuan penyelenggaraan PAUD layanan
khusus (PAUD-LK) Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 146);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M
Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 923) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun
2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 576);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Dinas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1340), sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Dinas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 653);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor
18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
43 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1697);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KHUSUS TAHUN 2019.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan PAUD Layanan Khusus (PAUD-
LK) tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Februari 2019
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, TTD. Agus Salim NIP 196308311988121001
SALINAN
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KHUSUS TAHUN 2019
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan
kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak
masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa
pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling
mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap
kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan
rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019
yang menyatakan bahwa peningkatan akses dan kualitas PAUD secara
holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar
12 tahun yang berkualitas.
Layanan PAUD seyogyanya dapat memenuhi hak-hak anak
khususnya hak memperoleh stimulasi pendidikan, hak bermain, dan hak
memperoleh perlindungan. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan
bahwa masih banyak lembaga PAUD yang belum dapat memenuhi hak-hak
anak tersebut karena keterbatasan sarana yang dimilikinya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pada tahun 2019
pemerintah melalui Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Program Bantuan
Penyelenggaraan PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK) tahun 2019 di lokasi
terpilih, guna memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan bermain dan
stimulasi pendidikan bagi anak usia dini di lokasi tersebut.
B. Tujuan Petunjuk Teknis
1. Sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan PAUD dalam menetapkan
lembaga/organisasi penyelenggara PAUD Layanan Khusus (PAUD-
LK) tahun 2019;
2. Sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas
dalam memberikan rekomendasi kepada lembaga/organisasi calon
penyelenggara PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK) tahun 2019;
3. Sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan setempat dalam memberikan
rekomendasi kepada lembaga/organisasi calon penyelenggara
Program PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK) tahun 2019;
4. Sebagai acuan bagi satuan pendidikan penyelenggara PAUD Layanan
Khusus
BAB II BANTUAN PENYELENGGARAAN PAUD LAYANAN KHUSUS
(PAUD-LK) TAHUN 2019
A. Pengertian
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Khusus (LK) yang
selanjutnya disingkat PAUD LK adalah pendidikan yang diberikan bagi
anak usia dini (1) di daerah perbatasan, terpencil, terluar, terdepan; (2) di
daerah perkebunan/perhutanan; (3) di daerah maritim; (4) anak jalanan,
asongan dan lain sebagainya.
Bantuan Penyelenggaraan PAUD LK adalah bantuan yang diberikan
kepada satuan pendidikan anak usia dini (1) di daerah perbatasan,
terpencil, terluar, terdepan; (2) di daerah perkebunan; (3) di daerah
maritim/pesisir; (4) anak jalanan, asongan, dan lain sebagainya.
B. Tujuan
1. Memperluas layanan PAUD berkualitas bagi anak usia 0-6 tahun: (1) di
daerah perbatasan, terpencil, terluar, terdepan; (2) di daerah
perkebunan; (3) di daerah maritim; (4) anak jalanan, asongan, dan lain
sebagainya;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas satuan pendidikan anak usia
dini;
3. Meningkatkan mutu pembelajaran bagi anak usia dini di daerah
marginal: (1) di daerah perbatasan, terpencil, terluar, terdepan; (2) di
daerah perkebunan; (3) di daerah maritim; (4) anak jalanan, asongan,
prostitusi dan sejenis lainnya
C. Penyelenggaraan Kegiatan
Anak usia dini belajar secara bertahap dengan cara berpikir yang khas.
Anak belajar dengan berbagai cara melalui proses interaksi dengan
lingkungannya. Pada prinsipnya anak belajar melalui bermain, untuk itu
perlu menyediakan kegiatan bermain yang sesuai dengan perkembangan
anak sehingga anak bisa menjadi pembelajar aktif, dan memungkinkan
anak menjadi semakin kreatif.
Kegiatan bermain yang didukung oleh lingkungan yang kondusif,
sesungguhnya memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar
mengembangkan nilai-nilai karakter. Pada saat bermain, anak belajar
berbagi, peduli, kerjasama, bertanggung jawab, dan lain-lain. Penanaman
nilai-nilai karakter untuk anak usia dini akan terbangun pada saat anak
melakukan praktek langsung dan melihat model/teladan dari orang lain.
Untuk itu sangat diperlukan lingkungan yang kondusif yang akan
mendukung pembentukan karakter anak. Pemanfaatan media dan sumber
belajar yang mudah ditemukan di lingkungan, serta dukungan dari
fasilitator, akan membuat anak dapat belajar secara optimal
Dukungan yang dapat diberikan guru berupa:
1. Memberi kesempatan untuk mencoba/mengeksplorasi dan
menggunakan berbagai obyek/bahan dengan cara yang beragam;
2. Memberi dukungan dengan pertanyaan yang tepat;
3. Tidak membandingkan anak dengan anak yang lain.
Pendekatan pembelajaran yang menyenangkan merupakan proses
pembelajaran yang dirancang agar anak secara aktif dapat mengamati,
menanyakan, mengumpulkan informasi, menalar, dan
mengkomunikasikan, baik terkait diri sendiri, lingkungan, atau kejadian di
sekitar anak. Penerapan pendekatan pembelajaran yang baik akan
menumbuhkan kemampuan berpikir anak. Salah satu pendekatan
pembelajaran tersebut adalah pendekatan saintifik.
Pembelajaran melalui pendekatan saintifik menjadi salah satu yang dapat
meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya pendidikan karena mendorong
guru memanfaatkan bahan ajar muatan lokal, sehingga pembelajaran lebih
bermakna sesuai dengan kebutuhan anak di: (1) di daerah perbatasan,
tertingal, terluar, terdepan; (2) di daerah perkebunan, pasar perhutanan;
(3) di daerah maritim/pesisir; (4) anak jalanan, asongan, korban prostitusi
dan lain sebagainya
BAB III
TATA KELOLA BOP PAUD LK TAHUN 2019
A. Pemberi Bantuan
Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD dan
Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana
Bantuan Penyelengaraan PAUD-LK sebagaimana tertuang dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini Tahun 2019.
B. Bentuk dan Besaran Satuan
Jumlah anggaran dana bantuan tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) dialokasikan untuk 200 lembaga/satuan, sehingga
setiap lembaga akan memperoleh alokasi Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah).
Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer melalui rekening
Penerima Bantuan.
C. Sasaran Penerima Bantuan
Bantuan Penyelenggaraan PAUD LK diberikan kepada satuan pendidikan
penyelenggara program PAUD di daerah perbatasan, tertinggal, terluar,
terdepan; (2) di daerah perkebunan, pasar perhutanan; (3) di daerah
maritim/pesisir; (4) anak jalanan, asongan, dan lain sebagainya.
D. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan
1. Kriteria Satuan
a. Memiliki ruang belajar;
b. Pendidik dari daerah setempat (minimal 2 orang);
c. Memiliki peserta didik anak usia dini minimal 15 orang;
d. Lembaga yang belum pernah mendapatkan bantuan layanan
khusus (LK).
2. Kriteria Administrasi
a. Mengajukan proposal bantuan kepada Direktur Pembinaan PAUD,
Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud (contoh format terlampir);
b. Memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan anak usia
dini (bukan rekening milik pribadi) yang masih aktif;
c. Memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN);
d. Memilkiki NPWP atas nama satuan pendidikan anak usia dini;
e. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
setempat); UPT Pusat PAUD dan Dikmas
f. Melampirkan Surat Pernyataan dari satuan pendidikan anak usia
dini yang berisi kesanggupan menyelenggarakan program dan
mempertahankan keberlanjutannya (contoh format terlampir)
E. Kelengkapan Pengajuan Bantuan
1. Surat Permohonan Bantuan (contoh format terlampir);
2. Proposal yang dilengkapi dengan:
a. RAB pelaksanaan kegiatan;
b. Susunan tim pelaksana yang disahkan oleh ketua
lembaga/organisasi (contoh format terlampir);
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibubuhi
materai yang cukup (contoh format terlampir);
d. Fotokopi rekening atas nama lembaga/ organisasi/ perkumpulan/
satuan pendidikan anak usia dini penyelenggara bantuan dan
NPWP (dapat menggunakan NPWP organisasi induk)
e. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota
setempat;
f. Melampirkan Surat Pernyataan dari satuan pendidikan anak usia
dini yang berisi kesanggupan menyelenggarakan program dan
mempertahankan keberlanjutannya (contoh format terlampir).
F. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan
1. Pengelolaan Proposal Bantuan
a. Setiap satuan pendidikan anak usia dini yang mengajukan bantuan
membuat proposal dalam rangkap 3 masing-masing untuk Direktorat
Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan Kab/Kota, untuk arsip satuan
pendidikan anak usia dini calon penyelenggara bantuan. Proposal
disampaikan ke:
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud
u.p. Kepala Subdit Kurikulum
Gedung E Lantai VII Jalan Jenderal Sudirman Senayan - Jakarta
Jakarta 10270 Telp. (021) 5725043
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sub Direktorat (Subdit) Kurikulum
Direktorat Pembinaan PAUD membentuk Tim Pengelola Proposal untuk
melakukan pengelolaan proposal bantuan dengan kelengkapan
persyaratan administrasi dan teknis.
c. Tim Pengelola Proposal terdiri atas tim administrasi dan tim penilai
d. Tim Penilai Proposal melaksanakan penilaian proposal
e. Tim Pengelola Proposal menyampaikan hasil penilaian kepada PPK Sub
Direktorat Kurikulum Direktorat Pembinaan PAUD untuk ditetapkan
sebagai penerima bantuan.
f. Lembaga/organisasi/perkumpulan/satuan pendidikan anak usia dini
calon penerima menyusun kelengkapan persyaratan administrasi yang
tercantum dalam Petunjuk Teknis ini.
2. Waktu Pelaksanaan
1. Penerimaan Proposal:
a. tahap I proposal diterima paling lambat akhir April 2018;
b. tahap II proposal diterima paling lambat akhir Juli 2018;
Penerimaan proposal dapat diperpanjang apabila kuota masih tersedia.
Proposal yang masuk menjadi milik Direktorat Pembinaan PAUD.
3. Mekanisme dan Pelaksanaan Bantuan
1. Mekanisme seleksi
a. Calon penerima dana bantuan mengajukan proposal permohonan
bantuan kepada Direktorat Pembinaan PAUD dengan mengacu
pada juknis;
b. Tim penilai melakukan verifikasi sesuai dengan proposal yang
diajukan yang dibuktikan dengan berita acara verifikasi.
c. Berdasarkan berita acara verifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen
menetapkan lembaga penerima bantuan dalam bentuk surat
keputusan yang disahkan oleh KPA;
d. Direktorat Pembinaan PAUD dapat juga menerima usulan
permohonan bantuan dari Stakeholder dan melakukan verifikasi
berdasarkan data dan informasi yang akurat dengan
mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran.
2. Penetapan Penerima Bantuan
a. PPK dapat menetapkan penerima bantuan:
• berdasarkan usulan tim penilai proposal berdasarkan hasil
penilaian/evaluasi;
• berdasarkan data dan informasi yang akurat baik dari
masyarakat maupun stakeholder/lembaga/organisasi ;
• berdasarkan verifikasi/visitasi langsung ke lembaga oleh pihak
berwenang dengan tetap mengacu pada persyaratan
administrasi dan teknis;
b. PPK menetapkan Lembaga Penerima bantuan, berdasarkan data
yang memuat:
• Identitas penerima bantuan
• Nominal uang
• Nomor rekening penerima bantuan
3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
a. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan PAUD mengenai
penetapan satuan/lembaga PAUD penerima bantuan PAUD LK,
Direktorat membuat akad kerjasama dan kuitansi yang berisi
nominal bantuan untuk diserahkan serta ditandatangan oleh
Pimpinan/pengelola satuan PAUD.
b. Perjanjian kerjasama merupakan salah satu syarat untuk
pencairan dana bantuan. Perjanjian kerjasama ini
ditandatangani oleh ketua lembaga/ organisasi/ perkumpulan/
satuan pendidikan anak usia dini penerima bantuan dan PPK
Subdit Kurikulum.
Mekanisme penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai
berikut.
1) PPK Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan PAUD menyiapkan
perjanjian kerja sama yang memuat:
a) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b) jumlah bantuan yang diberikan;
c) tata cara dan syarat penyaluran dana;
d) pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan
sesuai rencana yang disepakati
e) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk
menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
f) sanksi; dan
g) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada
a. Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan berkas pencairan bantuan,
antara lain: SK, lampiran rekap satuan/lembaga PAUD, matrik
pengajuan satuan/lembaga PAUD, Akad, Kuitansi, dan SPTJM, ke
bagian keuangan untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).
b. Mengusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) ke bagian
keuangan, untuk selanjutnya di tandatangani Pejabat
Penandatanganan SPM.
c. Mengajukan SPM yang dilengkapi berkas pengajuan bantuan ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kemudian KPPN
mencairkan dana bantuan ke rekening Bank Penyalur.
d. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan permohonan pencairan
kepada Bank Penyalur.
e. Bank Penyalur mendistribusikan dana bantuan langsung ke rekening
penerima batuan, berdasarkan surat pengajuan dan rekap penerima
bantuan yang di tandatangani PPK.
G. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan
1. Alokasi Penggunaan Dana Bantuan PAUD LK
Rincian penggunaan dana sebagai berikut:
No Komponen Penggunaan %
1. Bantuan biaya masuk dan biaya administrasi
Perlengkapan Administrasi dan alat tulis kantor (bukan biaya seragam)
maksimal 15 %
2.
Bantuan biaya bahan bermain dan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran
a. Penyediaan buku-buku Pembelajaran (buku cerita, ensiklopedia anak, dan buku yang relevan untuk peningkatan kompentensi anak, bukan lembar kerja anak/buku kegiatan anak)
b. Bahan Main dan bahan ajar (jenisnya terlampir)
Maksimal 65 %
3. Transport pendidik dan tenaga pendidikan
Biaya transport guru terkait kegiatan yang mendukung pembelajaran (misalnya kunjungan ke PKG atau ke instansi terkait)
Maksimal 20 %
2. Larangan Penggunaan Dana Bantuan PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK)
1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Pembiayaan untuk kegiatan yang bukan prioritas untuk keperluan
lembaga;
4. Membayar iuran
5. Membeli Seragam
6. Rehab gedung
7. Membangun gedung
8. Membeli barang fisik misal laptop, dan barang elektronik lainnya
9. Membeli mebeler
10. Membeli buku, alat dan bahan pembelajaran/bahan main yang
mengandung unsur kekerasan, pornografi dan paham kebencian
terhadap suku, agama, dan ras.
H. Indikator Keberhasilan
1. Tersalurkannya dana bantuan penyelenggaran PAUD Layanan Khusus
secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran;
2. Tersalurkannya bantuan penyelenggaran PAUD Layanan Khusus
sesuai ketentuan dalam juknis yang telah ditetapkan;
3. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan
penyelenggaran PAUD Layanan Khusus secara benar sesuai ketentuan.
I. Laporan Pertanggungjawaban
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
a. Setiap Satuan PAUD yang telah menerima dana bantuan wajib
menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan
kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Paling lambat 2 minggu setelah dana masuk pada rekening satuan
PAUD dan wajib melaporkan penerimaan dana kepada Direktur
Pembinaan PAUD baik secara tertulis maupun melalui media
elektronik (telepon, email, fax, dan lain-lain) dan ditembuskan
kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota.
c. Penggunaan/Pengeluaran dana harus sesuai dengan proposal yang
diajukan.
d. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan
peruntukan sebagai berikut:
e. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh satuan PAUD penyelenggara
dan;
f. Lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan
program ke Direktur Pembinaan PAUD.
g. Laporan akhir disampaikan kepada Direktur Pembinaan PAUD
selambatnya 2 (dua) bulan setelah dana diterima, dan dipastikan
keseluruhan kegiatan selesai dilaksanakan sesuai RAB yang
diusulkan.
2. Laporan Penggunaan Dana Bantuan
a. Pengelolaan Dana Bantuan:
1) Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan dan
aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan
Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini.
2) Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus disertai
dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai dengan peraturan
yang berlaku).
3) Penerima Bantuan membuat laporan pertanggungjawaban
bantuan (format lampiran 7), membuat surat pernyataan
tanggungjawab belanja (format lampiran 8). Semua berkas yang
dibuat oleh satuan PAUD dilengkapi dengan bukti-bukti
pengeluaran.
4) Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan
peruntukan sebagai berikut:
a) Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga
penyelenggara dan;
b) Lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan
pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan PAUD.
5) Pihak penerima bantuan wajib menyimpan dan
mengadministrasikan semua bukti pengeluaran keuangan
dengan sebaik-baiknya untuk persiapan pemeriksaan oleh
auditor (Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bawasda/Bawaska
atau pihak berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka
waktu minimal 5 (lima) tahun.
b. Pengelolaan Keuangan
Pembelian Barang
1) Kuitansi dan Bukti Pembelian
Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa:
a) Kuitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual
dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko.
b) Faktur/Nota Pembelian/bukti pembelian lainnya.
2) Materai dan kuitansi
a) Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk pembelian di
atas Rp1.000.000,00
b) Materai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai
Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00. Materai
tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/toko.
c) Pajak pembelian barang menjadi tanggung jawab pihak
penjual.
d) Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau
rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi sama
dengan pembelian barang.
J. Perpajakan
1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Lembaga wajib meminta bukti pembayaran pajak pembelian dari toko
penjual.
3. Lembaga memotong pajak honorarium PPh Ps. 21 dengan ketentuan:
a. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus PNS golongan
II/d ke atas.
b. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus non PNS
adalah untuk kelebihan uang honorarium dari batas Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak.
c. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak
orang pribadi adalah Rp15.840.000,00 per tahun (Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp1.320.000,00 per bulan.
4. Lembaga selaku wajib pajak harus:
a. Menyetor pajak kepada Kas Negara sesuai ketentuan atau
peraturan perpajakan;
b. Menyimpan semua bukti setor pajak.
c. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan
akhir.
Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini mengikuti peraturan
perpajakan yang berlaku. Penerima bantuan berkewajiban untuk:
a. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara sesuai
ketentuan atau peraturan perpajakan;
b. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan
akhir.
c. Penerima bantuan tidak diperkenankan memecah pembelian dengan
tujuan menghindari pembayaran pajak.
d. Penerima bantuan yang tidak melampirkan bukti fisik penggunaan
dana dan pembayaran pajak dianggap belum menggunakan dana dan
belum mempertanggungjawabkan keuangannya.
Ketentuan lain:
a. Satuan PAUD tidak diperkenankan memecah pembelian dengan tujuan
menghindari pembayaran pajak.
b. Satuan PAUD yang tidak melampirkan bukti fisik penggunaan dana
dan pembayaran pajak dianggap belum menggunakan dana dan belum
mempertanggungjawabkan keuangannya. (contoh penggunaan dan
pemotongan pajak lampiran 12)
c. Perubahan Anggaran. Pergeseran pembiayaan yang berbeda dengan
yang dicantumkan dalam proposal harus memperoleh persetujuan
tertulis dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
d. Satuan PAUD yang karena sesuatu hal mendapatkan dana double,
wajib mengembalikan kembali kelebihan dana ke Negara.
K. Sanksi
Apabila penerima bantuan dana tidak melaksanakan kegiatan sesuai
dengan perjanjian kerja sama dan/atau tidak menyampaikan laporan
sesuai jangka waktu yang ditentukan, dapat dikenakan sanksi teguran
dan/atau kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara.
Apabila penerima bantuan dana terbukti menyalahgunakan dana bantuan
yang diterima, akan dikenakan sanksi hukum, dan/atau sanksi
administrasi melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bantuan ini tidak dipungut biaya apapun, apabila ada Aparat Sipil Negara
yang mengatasnamakan lembaga meminta imbalan, agar segera dilaporkan ke
Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal
PAUD-Dikmas, Kemdikbud Gedung E lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman,
1. Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (unit kerja pusat dan UPT Pusat)
memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan
monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan;
2. unsur dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai kewenangannya
(kepala dinas, kepala bidang/kepala seksi dan pengawas/penilik
memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan monitoring,
evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan);
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan
tidak dibiayai dari penerima dana bantuan.
B. Pengawasan
1. Aparat Penegak Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen)
melakukan pengawasan dan dapat melakukan proses hukum apabila
terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan.
2. Masyarakat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan
3. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran
pelaksanaan kegiatan/dana bantuan.
Dana Bantuan
diterima melalui
rekening
Penerima
Bantuan
Penerima Bantuan
melaporkan bahwa
dana sudah
diterima
Penerima
Bantuan
melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan
perjanjian kerja
sama dan
petunjuk teknis
Penerima
Bantuan
menyimpan
dokumen
dan
administrasi
kegiatan
Penerima Bantuan
menyampaikan
laporan sesuai juknis
kepada Diektorat
Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini
Monitoring, Evaluasi, dan
Supervisi
Pengawasan oleh Aparat Penegak
Hukum (APH), BPK, BPKP, Itjen
Kemendikbud dan Aparat Pengawas
lainnya, serta Masyarakat
6
1 2 3 4 5
5
Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan
7
C. Pengaduan Masyarakat
Pelayanan pengaduan masyarakat dimaksudkan untuk menjaga
transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan sehingga
pelaksanaan bantuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Apabila masyarakat menemukan penyimpangan terhadap
pelaksanaan Bantuan, maka dapat melaporkan kepada:
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud
Gedung E Kemendikbud Lantai VII Jalan Jenderal Sudirman Senayan
Jakarta 10270 Telp. (021) 5725043
Direktur Jenderal, TTD. Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, TTD. Agus Salim NIP 196308311988121001
SALINAN
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KHUSUS TAHUN 2019
Format 1: Formulir Usulan
FORMULIR USULAN
Contoh : Formulir Usulan Bantuan Bantuan Penyelenggaraan PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK)
FORMULIR USULAN BANTUAN
PENYELENGGARAAN PAUD LAYANAN KHUSUS
(PAUD-LK) TAHUN 2019
DISAMPAIKAN OLEH
Nama Pengusul .........................
Alamat Lengkap Organisasi/Yayasan
Jalan
RT/RW/No.
Desa/Kel. *)
Kecamatan
Kab./Kota *)
Provinsi
Kode Pos
Kontak Person Nama Pengelola/Penanggung Jawab
Nomor Telp/HP/Fax
DITUJUKAN KEPADA : Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
u.p. Kepala Kurikulum d.a. Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E, Lantai 7, Komplek Kemendikbud
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Format 2: Formulir Pengajuan Dana dan Surat Pernyataan Kepada Yth. Direktur Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemdikbud Gedung E Lantai 7 – Senayan, Jakarta Kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Pengelola : ………………................................................................. (1) Jabatan :…………….................................................................... (2) Nama Lembaga :…….......................................................................... (3) Status Lembaga :…………………................................................................ (4) Tahun Berdiri :………………….............................................................. (5) Alamat :……………………........................................................... (6)
Mengajukan usulan Bantuan Penyelenggaraan PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK) untuk tahun anggaran 2019. Berkenaan dengan hal tersebut
kami menyatakan bahwa:
1. Bersedia untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2019.
2. Semua dana yang diterima menjadi tanggung jawab mutlak Satuan/lembaga PAUD kami sesuai dengan Petunjuk Teknis dan peraturan yang berlaku;
3. Bersedia mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan pengajuan yang disetujui yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku;
4. Bersedia memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku;
5. Bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana keseluruhan paling lambat 3 bulan sejak uang diterima.
Demikian pengajuan sekaligus pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Yang membuat pernyataan,
......................................... (7)
Materai Rp. 6.000,-
Stempel Satuan
.......................................... (8)
Format 3: Identitas Satuan PAUD
Identitas Satuan PAUD
Nama Satuan PAUD : ……………………...................................................... (1)
NPSN : ……………................................................................. (2)
Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Penyelenggaraan PAUD
Layanan Khusus ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh
tanggungjawab.
..................................(17)
..................................(18)
Materai
Rp. 6.000,-
..................................(19)
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PENYELENGGARAAN
PAUD LAYANAN KHUSUS
NO URAIAN ISIAN
(1) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(2) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan
(3) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(4) Diisi dengan nama bantuan
(5) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(6) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(7) Diisi dengan nama bantuan
(8) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(9) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(10) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah dipergunakan
(11) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang belum dipergunakan
(12) Diisi dengan nama bantuan
(13) Diisi dengan nama bantuan
(14) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah dipergunakan
(15) Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah disetor ke Kas Negara (jumlah sama seperti angka 11)
(16) Diisi dengan nama bantuan operasional
(17) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggungjawaban Bantuan ditandatangani
(18) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(19) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan
Format 8: Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
<KOP SURAT>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama Lembaga : ....................................................................... (1)
2. Nama Pimpinan Lembaga : ........................................................... (2)
3. Alamat Lembaga : ........................................................................ (3)
4. Nama Bantuan : Bantuan.......................................................... (4)
berdasarkan Surat Keputusan Nomor : ......................................... (5) dan
Perjanjian Kerja Sama Nomor ............................. (6) mendapatkan Bantuan
........................................................ (7) sebesar ................................... (8)
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Sampai dengan bulan ......................... (9) telah menerima pencairan
Tahap Ke-. .... ............ .......... (10) dengan nilai nominal sebesar Rp
............ .( .......... ) (11), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp ............ ( ........ ) (12)
b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp ............ ( ........ ) (13)
c. Jumlah total sisa dana : Rp ............ ( ........ ) (14)
2. Persentase jumlah dana bantuan .................. (15) yang telah digunakan
adalah sebesar ........................... ( ......... . ) ( 16).
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang
telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran
oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan
kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian
negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
..................................(17)
..................................(18)
Materai Rp6.000,- .....................(19)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
NO URAIAN ISIAN
(1) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(2) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan
(3) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(4) Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, madrasah, atau lainnya)
(5) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Ban tuan
(6) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(7) Diisi dengan nama ban tu an operasional (sekolah, madrasah, ataulainnya)
(8) Diisi dengan nilai bantuan operasional berdasarkan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama
(9) Diisi dengan bulan dan tahun
(10) Diisi dengan tahap II, tahap III, atau tahap IV bantuan yang telah di terima
(11) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(12) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(13) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah di pergunakan
(14) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum di pergunakan
(15) Diisi dengan nama ban tu an operasional (sekolah, madrasah, atau lainnya)
(16) Diisi dengan persentase bantuan yang belum di pergunakan Uumlah pada angka 13 dibagi dengan jumlah pada angka 12 dikali 100%)
(17) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(18) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(19) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan
Format 9: Format Berita Acara Serah Terima
<KOP SURAT> BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR ........................... (1)
Pada hari ini ................... (2) tanggal ................... (3) bulan ................... (4) tahun ................... (5) yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : ............................................................................ (6) Jabatan : Pimpinan/Ketua ........................................... (7) Alamat : ............................................................................ (8) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : ……………........................................................ (9) NIP : ............................................................................ (10) Jabatan : PPK Satker. ........................................................ (11)
Alamat : …………….......................................................... (12) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ................... (13) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ................... (14) dan Perjanjian Kerja Sama nomor ...................... (15).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima : ........................ ( .......) (16) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ........................ ( .......) (17) c. Jumlah total sisa dana : ........................ ( .......) (18)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan ...................... (19) sebesar ..................... ( .......) (20) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa ......................... (21) dengan nilai ....................... (22).
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ........................ (23) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, TTD. Agus Salim NIP 196308311988121001
Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 Email : [email protected] Call Center : 0821 1213 1323 SMS : 1193 Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323 No Fax : 021-3453085 Website : www.saberpungli.id
Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.
DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA