SALINAN - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/KAB_TAPIN_7_2014.pdfterhadap masyarakat sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam ... memperoleh

BUPATI TAPINPROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPINNOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAANDI KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,Menimbang : a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab

terhadap masyarakat sebagai wujud kepeduliandan peran serta dalam mempercepattercapainya tujuan pembangunan daerah;

b. bahwa pelaksanaan pembangunan daerahsebagaimana dimaksud dalam huruf a, padadasarnya adalah upaya untuk mewujudkankesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,sehingga dalam pelaksanaannya perludibangun hubungan yang sinergis antaraPemerintah Daerah dengan para pelaku duniausaha dan masyarakat;

c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untukmendorong dunia usaha agar mereka dapatberkembang dengan optimal sehinggadiharapkan dapat memberi kontribusi bagidaerah dan masyarakat luas di KabupatenTapin;

d. bahwa salah satu kontribusi yang harusdilaksanakan oleh dunia usaha sebagaimanadimaksud dalam huruf c adalah berupaProgram Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,sehingga masyarakat di lingkungan perusahaanmemperoleh dampak positif atas kehadiran dankeberadaan perusahaan;

e. bahwa agar Program Tanggung Jawab SosialPerusahaan dapat terlaksana secara serasi,seimbang dan memperoleh hasil yang optimal,diperlukan adanya regulasi yang dapat menjadipedoman bagi semua pihak;

SALINAN

2

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,huruf d dan huruf e, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Tanggung JawabSosial Perusahaan di Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat IITabalong (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 51, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentangBadan Usaha Milik Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 67, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4724);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 106, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4756);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentangUsaha Mikro Kecil dan Menengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor93, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4866);

3

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentangPenanganan Fakir Miskin (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5235);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman dan Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kabupaten (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 47 Tahun2012 tentang Tanggung Jawab Sosial danLingkungan Perseroan Terbatas (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5305);

14. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara Nomor Per-05/MBU/2007 tentangProgram Kemitraan Badan Usaha Milik NegaraDengan Usaha Kecil dan Program BinaLingkungan, sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan PeraturanMenteri Negara Badan Usaha Milik NegaraNomor Per-07/MBU/2013 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Menteri Negara BadanUsaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007tentang Program Kemitraan Badan Usaha MilikNegara Dengan Usaha Kecil dan Program BinaLingkungan;

4

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012tentang Forum Tanggung Jawab Dunia UsahaDalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2014 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintah Daerah KabupatenTapin;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah KabupatenTapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenTapin Nomor 01 Tahun 2014 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan DaerahKabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan TataKerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATENTAPIN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

5

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTapin.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatSKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah DaerahKabupaten Tapin.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnyadisingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Tapin.

8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disingkatTJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaanuntuk membangun hubungan kemitraan dengan masyarakatagar tercipta interaksi positif dan saling menguntungkan.

9. Program TJSP adalah program pengembangan masyarakat,program kemitraan dan bina lingkungan, pemberdayaanmasyarakat desa, dan sejenisnya, yang bertujuan untukmeningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkunganperusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangikesenjangan sosial di lingkungan masyarakat sekitarperusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklimkondusif bagi perusahaan.

10. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah Program TJSP yangbertujuan meningkatkan sumber daya manusia agarmasyarakat semakin mampu melaksanakan hak dan tanggungjawabnya.

11. Program Kemitraan adalah Program TJSP yang bertujuanmenumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecildan menegah untuk mendukung kemandirian unit usahamasyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

12. Program Bina Lingkungan adalah Program TJSP yang bertujuanuntuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakatdi wilayah masyarakat sasaran.

13. Program Investasi adalah Program TJSP dalam bentukpenanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung olehperusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidangusaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkankesejahtaraan karyawan maupun masyarakat umum yangmemberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengahmaupun panjang bagi perusahaan.

14. Sumbangan atau Donasi adalah Program TJSP dalam bentukhibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepadamasyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalambentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberianlainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambilkembali.

6

15. Promosi adalah Program TJSP sebagai bentuk upayaperusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknyakepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikankemanfaatan bagi masyarakat.

16. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalampengelolaan sumber daya alam yang didirikan berdasarkanPeraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yangmelakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, sertabertujuan memperoleh keuntungan.

17. Peran Serta Masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosialdan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasipenyelenggaraan TJSP, hak yang melekat pada setiap orangperseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang bisamenikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapatberpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP.

18. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalamlingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan,yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidaklangsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengankeberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yangbersangkutan.

19. Fasilitas TJSP adalah bentuk penghargaan, kemudahandan/atau keringanan yang diberikan Pemerintah Daerah bagiperusahaan yang melaksanakan TJSP.

20. Perusahaan Swasta Lokal adalah perusahaan swasta yangmodalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atauPenduduk Kabupaten Tapin.

21. Perusahaan Swasta Nasional adalah Perusahaan Swasta MilikWarga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempatdan/atau Penduduk Kabupaten Tapin.

22. Perusahaan Swasta Asing adalah perusahaan yang modalnyasebagian besar dan/atau seluruhnya dimiliki warga negara ataubadan hukum asing.

23. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMNadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secaralangsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

24. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMDadalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerahyang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milikPemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yangberasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

7

25. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaaninduk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupunanak perusahaan yang membuka kantor di Kabupaten Tapin.

26. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah danayang digunakan oleh perusahaan untuk peyelenggaraantanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dandiperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikankepatutan dan kewajaran.

27. Tim Kerja Tanggung Jawab Sosial, yang selanjutnya disebut TimKerja TJSP adalah Tim Independen yang terdiri dari unsurPemerintah Daerah, DPRD , Akademisi, Asosiasi Pengusahauntuk membantu Bupati selaku Kepala Daerah untukmengkoordinasikan dan mensinergikan Program PemerintahDaerah dengan Perusahaan.

BAB IIRUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang TJSP di KabupatenTapin meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian,Pengawasan, dan Penegakan Hukum TJSP di Kabupaten Tapindalam melaksanakan kewenangan otonominya.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakudalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsungmenerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IIIMAKSUD DAN TUJUAN

Bagian KesatuMaksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atasPenyelenggaraan Program TJSP di Kabupaten Tapin; dan

b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semuapemangku kepentingan atas Penyelenggaraan Program TJSPyang dapat bersinergi dengan Program Pembangunan PemerintahDaerah di Kabupaten Tapin.

8

Bagian KeduaTujuan Umum

Pasal 4

Tujuan Umum Program TJSP adalah untuk meningkatkan kualitaskehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagiperusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakatumum secara efektif dan efisien.

Bagian KetigaTujuan Khusus

Pasal 5

Secara khusus Program TJSP bertujuan :

a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosialtermasuk lingkungan perusahaan beserta pihak–pihak yangmenjadi pelakunya;

b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturanperundang-undangan dalam suatu koordinasi;

c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelakudunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu danberdaya guna;

d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yangdilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;

e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan danmengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan

f. terwujudnya Program Pemerintah Daerah untuk melakukanapresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP denganmemberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalampelayanan administrasi.

BAB IVASAS

Pasal 6

Penyelenggaraan Program TJSP diselenggarakan dengan asas :

a. kepastian hukum;

b. kepentingan umum;

c. keterpaduan;

d. partisipatif dan aspiratif;

e. keterbukaan;

f. berkelanjutan;

9

g. kemandirian;

h. berwawasan lingkungan;

i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan

j. kearifan lokal.

BAB VHAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian KesatuHak Perusahaan

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak :

a. menyusun Program TJSP yang akan dilaksanakan olehperusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaanyang berkesinambungan;

b. menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaatProgram TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelahberkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan

c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari PemerintahDaerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaanTJSP.

Bagian KeduaKewajiban Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan wajib :

a. menyusun rencana Program TJSP sesuai dengan prinsip–prinsiptanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikankebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;

b. menumbuhkembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dan selanjutnya melaksanakan kajian, monitoringdan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikankepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dankelestarian lingkungan;

c. menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yangtidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun programpengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan

d. menyampaikan rencana program sebagai pelaksanaan dari TJSPserta menerima usulan masyarakat baik perorangan maupunkelompok dalam proses penyusunan Program TJSP.

10

Bagian KetigaPerusahaan Pelaksana TJSP

Pasal 9

(1) Setiap Perusahaan di Kabupaten Tapin yang bergerak danmengelola sumber daya alam pada dasarnya wajib sebagaiPelaksana TJSP.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktermasuk Perusahaan yang berada dalam kondisi merugiberdasarkan hasil audit dari Akuntan Publik dan/atauperusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahberstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasionalperusahaan yang berkedudukan dalam wilayah KabupatenTapin.

(4) Perusahaan Pelaksana TJSP tidak dibedakan antara PerusahaanMilik Swasta, Milik Negara, Milik Asing, dan/atau MilikPemerintah Daerah.

BAB VIPROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSP

Bagian KesatuProgram TJSP

Pasal 10

(1) Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakatdan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasidan/atau sumbangan/donasi dan/atau promosi.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dandikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusidan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerahyang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntunganperusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

(3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yangakan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Bupatimelalui Tim Kerja TJSP.

Bagian KeduaBidang Kerja TJSP

Pasal 11

(1) Bidang Kerja TJSP antara lain :

11

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. infrastruktur;

d. olah raga dan seni budaya;

e. sosial dan keagamaan;

f. pelestarian lingkungan hidup;

g. usaha ekonomi kerakyatan;

h. pemberdayaan masyarakat adat; dan

i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampakpeningkatan kualitas masyarakat.

(2) Bidang Kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan itu berdomisili dan/atau beroperasi.

Pasal 12

Bidang Kerja TJSP dalam Pendidikan dapat berupa bantuanpendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baikdalam bentuk dana, dan/atau barang, dan/atau jasa demipeningkatan kecerdasan masyarakat.

Pasal 13

Bidang Kerja TJSP dalam Kesehatan dapat berbentuk bantuanpelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatansumberdaya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk danadan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 14

Bidang Kerja TJSP dalam Infrastruktur dapat berbentukpembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untukkepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi gunabermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 15

Bidang Kerja TJSP dalam Olahraga dan Seni Budaya dapatberbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapatdiberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepadamasyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni budayadan olah raga masyarakat.

12

Pasal 16

Bidang Kerja TJSP dalam Sosial dan Keagamaan dapat berbentukbantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalambentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untukmenunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dankualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 17

Bidang Kerja TJSP dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dapatberbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkunganhidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untukmendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 18

Bidang Kerja TJSP dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan dapatberbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakandan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomikerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakatsetempat.

Pasal 19

Bidang Kerja TJSP dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat dapatberbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa gunamemberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dansosial masyarakat adat.

Pasal 20

Bidang Kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yangditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembanganperusahaan dan masyarakat.

BAB VIIMEKANISME DAN PROSEDUR

PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSP

BagianKesatuMekanisme dan Prosedur

Program TJSP

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan Program TJSP dilakukan sesuai mekanismedan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melaluiTim Kerja TJSP.

13

(2) Mekanisme dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :

a. pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TJSP;

b. penyusunan rencana dan menentukan program TJSP;

c. penandatanganan naskah kerjasama program TJSP apabilamelibatkan pihak ketiga;

d. pelaksanaan program TJSP;

e. monitoring dan evaluasi program TJSP; dan

f. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSP.

(3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antaraperusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSPKabupaten Tapin.

Bagian KeduaCara Penerapan TJSP

Pasal 22

Peyelenggaraan Program TJSP dapat dilakukan oleh perusahaandengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkordinasidengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Kabupaten Tapin.

Bagian KetigaMasyarakat Sasaran

Pasal 23

(1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalammelaksanakan Program TJSP.

(2) Program yang strategis terhadap masyarakat sasaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan denganPemerintah Daerah melalui Forum TJSP Kabupaten Tapin.

(3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmeliputi masyarakat adat, masyarakat pedesaan maupunmasyarakat umum.

Bagian KeempatLokasi Pelaksanaan TJSP

Pasal 24

Lokasi Pelaksanaaan TJSP sebagaimana diatur dalam PeraturanDaerah ini meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Tapin.

14

BAB VIIIPEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan TJSP meliputi :

a. pembiayaan pelaksanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dialokasikandari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengankepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturanperundang-undangan;

b. pembiayaan pelaksanaan TJSP dapat berupa dana, barangdan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biayaperusahaan;

c. bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatanusahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alamwajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dandiperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan denganmemperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuranusaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerjakeuangannya.

BAB IXTIM KERJA TJSP

Pasal 26

(1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan danevaluasi dibentuk Tim Kerja TJSP.

(2) Tim Kerja TJSP dipimpin oleh Bupati beranggotakan unsurSKPD terkait, Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi, LembagaAdat, dan forum sejenisnya.

(3) Pembiayaan Kegiatan Operasional Tim Kerja TJSP dibebankanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenTapin melalui Anggaran Sekretariat Daerah.

(4) Tim Kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugasmembantu Bupati dalam Penyelenggaraan TJSP di KabupatenTapin.

(5) Keanggotaan Tim Kerja TJSP berjumlah ganjil danSekretariatnya bertempat di Kantor Sekretariat DaerahKabupaten Tapin.

15

(6) Struktur Organisasi Tim Kerja TJSP terdiri dari : DewanPenasehat (terdiri dari unsur DPRD, Tokoh Ulama/Masyarakatdan Tokoh Adat) dan Dewan Pelaksana (Ketua : Bupati, WakilBupati, Ketua I : Unsur SKPD, Wakil Ketua II : AssosiasiPengusaha, Sekretaris : Bappeda, Anggota : AssosiasiPengusaha, Akademisi/Perguruan Tinggi, Lembaga Adat danLembaga Swadaya Masyarakat).

(7) Pembentukan dan Pengisian Struktur Organisasi Tim KerjaTJSP sebagaimana dimaksud ayat (6) serta tugas pokok, fungsidan masa kerjanya ditetapkan oleh Bupati denganmemperhatikan unsur-unsur dan mempertimbangkan usulanmasyarakat.

Pasal 27

Tim Kerja TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)menyusun tata kerja, program, serta rencana kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XPENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

(1) Setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaanTJSP sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepadaPemerintah Daerah melalui Forum TJSP Kabupaten Tapin.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;

b. realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosialperusahaan;

c. capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosialperusahaan;

d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan

e. rencana tindak lanjut .

(3) Laporan Pelaksanaan TJSP bersifat terbuka dan dapat diaksesoleh masyarakat umum, dan tembusan laporan disampaikankepada DPRD.

(4) Tata cara pelaporan pelaksanaan TJSP akan diatur lebih lanjutoleh Bupati.

16

Pasal 29

(1) DPRD dan/atau Komisi dan/atau Gabungan Komisi melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan TJSP dalam bentuk RapatDengar Pendapat dengan Forum TJSP Kabupaten Tapin.

(2) Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukanusul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalampelaksanaan TJSP melalui Forum TJSP Kabupaten Tapin.

(2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untukberperan dalam penyelenggaraan Program TJSP baik secaramandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk ikutmelakukan pengawasan pelaksanaan TJSP, dan harusberkoordinasi dengan Forum TJSP Kabupaten Tapin.

BAB XIISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

(1) Perusahaan yang tidak melaksanakan Program dan BidangKerja TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis; dan

b. bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

(3) Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi adiminstratifsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan olehPemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

17

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700722 200501 1 013

BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberianpersetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yangmenjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetap diberlakukansepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannyaberada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah, diwajibkanmelakukan TJSP paling lambat 6 (enam) bulan setelahdiundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantaupada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPANDiundangkan di Rantaupada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPINPROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (83/2014)

18

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPINNOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAANDI KABUPATEN TAPIN

I. UMUM

Ide dasar adanya tanggung jawab sosial perusahaanpada awalnya dilandasi oleh pemikiran bahwa keberadaansuatu perusahaan di tengah suatu komunitas seyogyanyaharus memberi dampak positif bagi masyarakat sekitarnya.Dampak positif dimaksud baik secara sosial maupunsecara ekonomi bagi masyarakat pada gilirannya akanmenciptakan hubungan yang serasi dan harmonis bagikedua belah pihak, sehingga masing-masing salingmembutuhkan satu sama lain.

Pengaturan tentang Tanggung Jawab SosialPerusahan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutamadalam Pasal 74. Tanggung Jawab Sosial tersebutsebenarnya ditujukan kepada perusahaan yang bergerak disektor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber dayaalam. Dasar pemikirannya adalah karena pengelolaansumber daya alam membawa dampak yang sangat besarterhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial, sehinggasangat wajar jika perusahaan dimaksud dikenakantanggung jawab sosialnya.

Sebelum adanya ketentuan yang mewajibkanperusahaan untuk melaksanakan tanggung jawabsosialnya, panduan normatifnya bersifat sukarela. Pemilikperusahaan dan para pelaku bisnis menganggap bahwapelaksanaan tanggung sosial merupakan kegiatanberdasarkan alasan dan pertimbangan kemanusiaan. Olehkarena itulah dalam perkembangan dan pelaksanaannya dilapangan, panduan normatif yang sifatnya sukarelatersebut ternyata tidak berjalan efektif, sehingga dirasaperlu untuk mengubah panduan normatif dari sifatsukarela menjadi suatu kewajiban.

19

Pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan yangtermuat dalam Peraturan Daerah ini sebenarnya hanyaditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerakdi sektor pengelolaan sumber daya alam. Hal ini sebagaitindak lanjut dari kewajiban yang sudah disebutkan dalamtingkatan undang-undang, sehingga pengaturan dalamtingkatan peraturan daerah hanya untuk lebihmemperkuat dan mempertajam serta disesuaikan dengankondisi objek daerah. Selain itu pengaturan dalamtingkatan Peraturan Daerah dimaksudkan pula untukmemberikan panduan agar perencanaan dan penggunaandana sosial perusahaan dapat disinergikan denganperencanaan pembangunan daerah, sehingga lebih efektifdan efisien.

Dasar pemikiran dan pertimbangan yang mengemukaadalah agar pihak perusahaan memiliki kepedulian yangtinggi untuk ikut serta dalam membangun masyarakat danmembangun daerah. Kemajuan masyarakat dan jugakemajuan daerah diharapkan akan memberi implikasipositif bagi kemajuan perusahaan, dan dengan demikianterjadi pengaruh timbal balik bagi keduanya.

Agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaanlebih terencana dan terkoordinasi serta sejalan denganarah pembangunan daerah, maka pengaturan dalamperaturan daerah dirasakan sangat penting. Selain ituuntuk menjaga agar pelaksanaan di lapangan melibatkanpartisipasi masyarakat secara optimal, maka secaraoperasional perencanaan program, monitoring dan evaluasidilakukan oleh suatu Tim Kerja yang di dalamnya duduksemua unsur terkait, baik unsur perusahaan, pemerintahdaerah, tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat adatsetempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

20

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

21

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 02