SALINAN - Kediri · 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 ... Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk,

WALIKOTA KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya

untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum

berlakunya peraturan perundang-undangan yang

menjadi kewenangannya masing-masing dan peraturan

daerah perlu optimalisasi peran Penyidik Pegawai Negeri

Sipil;

b. bahwa pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri

Sipil perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah,

terpadu, dan berkesinambungan, sehingga perlu diatur

kembali mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita

Negera Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

SALINAN

2

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5494);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang




7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010


3




Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik




Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan

Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan

Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik


11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003

tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003

tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;


tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan

Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

4

17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan

dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri

Sipil;

18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor: M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan

Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna,

Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat

Penyidik Pegawai Negeri Sipil;


tentang Standar Operasional Prosedur Satuan polisi

Pamong Praja;


tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun

2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI

NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.

5

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota

Kediri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang yang

menjadi dasar hukumnya masing-masing dan Peraturan Daerah

7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat

Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan.

8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai

pelaku tindak pidana.

10. Tindak Pidana adalah tindakan pidana pelanggaran undang-undang

dan peraturan daerah yang mempunyai sanksi pidana.

11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP

adalah perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

12. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut

Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi,

operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik

Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Walikota.

6

Pasal 3

(1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana atas

pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

PPNS mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya

tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan

pelaksanaannya;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk

dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya

melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada

penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan

pelaksanaannya.

(3) Dalam melakukan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan

penangkapan dan/atau penahanan.

7

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, apabila

melakukan tindakan penyidikan dapat diberikan insentif dan anggaran

khusus penyidikan.

(2) Besarnya insentif dan anggaran khusus penyidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota dengan

memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah

Daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai

terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang

menjadi kewenangannya masing-masing dan peraturan daerah;

b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

POLRI dalam wilayah hukum yang sama;

c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :

1. pemeriksaan tersangka;

2. pemasukan rumah;

3. penyitaan barang;

4. pemeriksaan saksi; dan

5. pemeriksaan tempat kejadian.

d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

BAB IV

PENDIDIKAN

Pasal 7

(1) Pendidikan PPNS terdiri dari :

a. pendidikan dan pelatihan Calon PPNS;

b. pendidikan dan pelatihan lainnya menurut peraturan perundang-

undangan; dan

c. bimbingan teknis peningkatan kemampuan PPNS.

(2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh Tim Pembina PPNS.

8

Pasal 8

(1) PNS yang akan diangkat menjadi PPNS wajib lulus pendidikan dan

pelatihan calon PPNS di bidang penyidikan.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pendidikan

PPNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan

HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Jaksa

Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;

b. berpangkat paling rendah Penata Muda / golongan III/a;

c. pendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;

d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan

dokter pada rumah sakit pemerintah;

f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan

yang diselenggarakan oleh POLRI bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 11

Apabila terjadi mutasi wilayah kerja pejabat PPNS, Walikota

menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM

untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNS.

9

Pasal 12

(1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

b. atas permintaan sendiri ;

c. melanggar disiplin kepegawaian;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah; dan

e. meninggal dunia.

(2) Pemberhentian PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diusulkan oleh

Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam

Negeri.

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 13

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik

dan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau

pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia.

(2) Lafal sumpah/janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berbunyi sebagai berikut:

”Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri

sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik

pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara,

pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta

akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan

negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan

bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah

10

dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada

kaitannya dengan pekerjaan saya".

BAB VII

KODE ETIK PPNS

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan

penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab dengan berdasarkan

prinsip-prinsip:

a. integritas;

b. kompetensi;

c. obyektifitas; dan

d. independensi.

(2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat

daripada kepentingan pribadi atau golongan;

b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);

c. mendahulukan kewajiban daripada hak;

d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;

e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;

h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;

i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam

penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;

j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di

masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;

k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah

kedinasan harus dirahasiakan;

l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam

sistem peradilan pidana; dan

m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang

perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada

semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud,

sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

11

Pasal 15

(1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Pemerintah

Daerah membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.

(2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang berasal dari 3 (tiga) unsur,

yaitu:

a. SKPD tempat PPNS bertugas;

b. Inspektorat; dan

c. Bagian Hukum.

(3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 16

(1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS diberi

kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM

atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai

pejabat yang ditunjuk.

(2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

(3) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan

dan dapat diperpanjang.

BAB IX

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 17

(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.

(2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Ex

Officio diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana

Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

12

BAB X

MEKANISME PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Dalam pelaksanaan proses penyidikan, penyidik POLRI melakukan

koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.

(2) Dalam pelaksanaan proses penyidikan, PPNS dan Penyidik Polri

bersinergi secara profesional, dengan mengedepankan PPNS dalam

menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

(3) Ketentuan mengenai mekanmisme penyidikan mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 19

(1) Hubungan PPNS dengan PPNS daerah lainnya dalam pelaksanaan

tugasnya :

a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPNS daerah

lainnya dan instansi terkait;

b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;

c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan

d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.

(2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa :

a. menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah;

b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan

c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 20

(1) Pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri

dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Pembinaan operasional dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi

Jawa Timur, Kepolisian Resort Kediri Kota, dan Kejaksaan Negeri

Kediri.

(3) Pimpinan atasan langsung pejabat PPNS melakukan pembinaan profesi

dan mental.

13

(4) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan informal.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pelaksanaan pembinaan

operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Kediri.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

(1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (3) dikenakan

sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian tetap kegiatan;

e. pencabutan sementara izin;

f. pencabutan tetap izin;

g. denda administratif; dan/atau

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus telah ditetapkan

paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

14

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 29 Januari 2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKARDiundangkan di Kediri

pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR :

033-1/2015

Salinan sesuai dengan aslinyaa.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001

15

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana serta

peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka peranan dan

kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menempati posisi yang

strategis dalam upaya penegakan produk-produk hukum daerah.

Pengaturan tentang PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Kediri

untuk memberikan landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka

peningkatan tertib hukum yang dapat menunjang kelancaran

pembangunan terutama penegakan hukum atas pidana tertentu

menurut Peraturan Perundang-undangan dan/atau pidana pada semua

undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan

Peraturan Daerah, sehingga perlu mengatur kembali keberadaan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Daerah. Keberadaan

PPNS pada hakekatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan

ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga

kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan

baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup Jelas

Pasal 2Cukup Jelas

Pasal 3Cukup Jelas

Pasal 4Cukup Jelas

Pasal 5Cukup Jelas

Pasal 6Cukup Jelas

16

Pasal 7Ayat (1)

Pendidikan dan pelatihan PPNS bertujuan untuk :a. memantapkan semangat pengabdian Calon PPNS dan

PPNS Daerah yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;

b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pembentukan kepribadian Calon PPNS dan PPNS Daerah sedini mungkin; dan

c. meningkatkan profesionalisme PPNS Daerah dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan Tim Pembina PPNS adalah tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS di daerah. Tim Pembina PPNS dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8Cukup Jelas

Pasal 9Cukup Jelas

Pasal 10Cukup Jelas

Pasal 11Cukup Jelas

Pasal 12Cukup Jelas

Pasal 13Cukup Jelas

Pasal 14Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Integritas” yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab.Yang dimaksud dengan “Kompetensi” yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.Yang dimaksud dengan “Obyektifitas” yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya.Yang dimaksud dengan “Independensi” yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Pasal 15Cukup Jelas

17

Pasal 16Cukup Jelas

Pasal 17Cukup Jelas

Pasal 18Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasAyat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah ketentuan dalam KUHAP.

Pasal 19Cukup Jelas

Pasal 20Cukup Jelas

Pasal 21Cukup Jelas

Pasal 22Cukup Jelas

Pasal 23Cukup Jelas

Pasal 24Cukup Jelas

Pasal 25Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 30

SALINAN - Kediri · 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 ... Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk,

Documents