PENULISAN HUKUM WEWENANG PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ) BEA DAN CUKAI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL (Studi di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) Oleh : SYAKURU SYAHRUR RISQY 201510110311064 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM 2019
19
Embed
PENULISAN HUKUM WEWENANG PPNS (PENYIDIK PEGAWAI … · 2020. 9. 16. · 2020. WEWENANG PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL) BEA DAN ... Pejabat bea Cukai melainkan dapat dilakukan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENULISAN HUKUM
WEWENANG PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ) BEA
DAN CUKAI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL
(Studi di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 Pelabuhan Tanjung
Perak Surabaya)
Oleh :
SYAKURU SYAHRUR RISQY
201510110311064
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2019
WEWENANG PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL) BEA
DAN CUKAI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN MINUMAN YANG MENGANDUNG
ALKOHOL (STUDI DI KANTOR WILAYAH BEA CUKAI JAWA
TIMUR 1 PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA)
SKRIPSI
Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Disusun oleh:
SYAKURU SYAHRUR RIZQI
NIM: 201510110311064
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2020
WEWENANG PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL) BEA DAN CUKAI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL
(STUDI DI KANTOR WILAYAH BEA CUKAI JAWA TIMUR 1
PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA)
Diajukan Oleh:
SYAKURU SYAHRUR RIZQI
201510110311064
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Jumat 17 Juli 2020
Pembimbing Utama,
Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
Pembimbing Pendamping,
Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum
Dekan, Ketua Program Studi,
Dr. Tongat, SH., M. Hum Nu'man Aunuh, SH., M.Hum
SKRIPSI Disusun oleh:
SYAKURU SYAHRUR RIZQI 201510110311064
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Jumat 17 Juli 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
SUSUNAN DEWAN PENGUJI
Ketua
: Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
Sekretaris
: Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum
Penguji I
Penguji II
: Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum
: Nu'man Aunuh, SH., M.Hum
i
ii
UNGKAPAN PRIBADI:
Percayalah terhadap kemampuan Anda untuk meraih apa yang Anda inginkan
dalam hidup
Motto :
Hakunamatata
iii
ABSTRAKSI
Nama : Syakuru Syahrur Risqy
Nim : 201510110311064
Judul : WEWENANG PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL) BEA DAN CUKAI DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL (Studi di
Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 Pelabuhan Tanjung
Perak Surabaya)
Pembimbing: Dr. Sidik Sunaryo., S.H.,M.Si.,M.Hum
Tinuk Dwi Cahyani, SH,.S.HI, M.Hum
Kasus penyelundupan dari tahun ke tahun jumlah kasus Minuman Mengandung Etil
Alkohol (MMEA) atau minuman keras (miras) semakin meningkat dan terus
mengalami peningkatan, Berdasarkan catatan Direktorat Jendral Bea dan Cukai,
Kementrian Keuangan, Terjadi Peningkatan dalam jumlah kasus dari tahun ke
tahun, ditahun 2013 terdapat 444 kasus penyelundupan miras, dan meningkat
ditahun 2014 menjadi 631, dan meningkat lagi ditahun 2015 menjadi 968 kasus
penyelundupan minuman keras. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1)
Bagaimana PPNS Bea dan Cukai Menjalankan Kewenangannya dalam Melakukan
Tindakan Penangkapan dan Penahanan sebagaimana menurut pasal 7 KUHAP
huruf (d) Terhadap Kasus Penyelundupan Minuman Yang Mengandung Alkohol ?
2) Bagaimana PPNS Bea dan Cukai menjalankan Kewenangannya dalam
melakukan Penyitaan Barang maupun Surat sebagaimana menurut pasal 7 KUHAP
huruf (e) Terhadap Kasus Penyelundupan Minuman Yang Mengandung Alkohol?
Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penulis
menggunakan analisa deskripsi kualitatif yang menjabarkan atau menguraikan dari
hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan yang mendalam mengenai persoalan yang
dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Bea dan Cukai belum
sepenuhnya memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan penangkapan dan
penahanan sebagaimana menurut pasal 7 KUHAP huruf (d) terhadap kasus
penyelundupan minuman yang mengandung alkohol. Hal tersebut dapat
ditunjukkan dalam proses penegakkan hukum pidana tidak hanya dilakukan oleh
Pejabat bea Cukai melainkan dapat dilakukan juga oleh Polisi Negara Republik
Indonesia (POLRI). PPNS Bea dan Cukai dalam menjalankan kewenangannya
terjadi penyalahgunaan kewenangan yaitu adanya penerimaan suap serta kurang
adanya keterbukaan atau tranparansi dalam menjalankan tugasnya, sehingga
diperlukan suatu penegakan hukum secara jelas sehingga segala bentuk
pelanggaran dapat dihindarkan.
Kata Kunci: Wewenang PPNS dan Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Yang
Mengandung Alkohol
iv
ABSTRACTION
Name: Syakuru Syahrur Risqy
Nim: 201510110311064
Title : PPNS (CIVIL SERVANTS INVESTIGATOR) CUSTOMS AND EXCISE
EXAMINATION IN CONDUCTING CRIMINAL ACTION OF CRIMINAL
DRINKING DRINKS CONTAINING ALCOHOL (Study at the East Java
Customs Office 1 Tanjung Perak Port Surabaya)
Supervisor: Dr. Sidik Sunaryo., S.H., M.Sc., M.Hum
Tinuk Dwi Cahyani, SH, .S.HI, M.Hum
Cases of smuggling from year to year the number of cases of Beverage Containing
Ethyl Alcohol (MMEA) or liquor (alcohol) is increasing and continues to increase,
Based on records of the Directorate General of Customs and Excise, Ministry of
Finance, An Increase in the number of cases from year to year, year 2013 there
were 444 cases of alcohol smuggling, and increased in 2014 to 631, and increased
again in 2015 to 968 cases of alcohol smuggling. The formulation of the problems
in this study are: 1) How do Customs and Excise PPNS Exercise Their Authority in
Taking Arrest and Detention Measures as referred to in article 7 of the Criminal
Procedure Code (d) Against Cases of Smuggling Alcoholic Beverages? 2) How do
Customs and Excise PPNS carry out its Authority in Confiscating Goods and
Letters as according to Article 7 of the Criminal Procedure Code (e) Against Cases
of Smuggling Alcoholic Beverages? In this study using a sociological juridical
approach. The data used in this study are primary and secondary data. The author
uses a qualitative description analysis that describes or elaborates on the results of
research into an in-depth writing about the problem under study. The results of the
study showed that PPNS Customs and Excise did not yet fully have the authority in
carrying out arrest and detention actions as according to article 7 of the Criminal
Procedure Code (d) for smuggling cases containing alcoholic beverages. This can
be demonstrated in the process of criminal law enforcement not only carried out by
customs officials but can also be carried out by the Indonesian National Police
(POLRI). PPNS of Customs and Excise in exercising their authority there is an
abuse of authority, namely the receipt of bribes and the lack of transparency or
transparency in carrying out their duties, so we need a clear law enforcement so
that all forms of violations can be avoided.
Keywords: PPNS Authority and the Smuggling of Alcoholic Beverages
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat
dan karunia yang telah dicurahlan terhdapa penulis, sehingga dapat menyelesaikan
tugas akhir yang berjudul “Wewenang PPNS (Penyidik Pegawai Negri Sipil) Bea
dan Cukai Dalam Malakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan
Minuman Yang Mengandung Alkohol (Studi di Kantor Wilayah bea Cukai
Jawa Timur 1 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)” ini dipenuhi dengan
segala kekurangan yang ada dalam diri penulis. Namun berkat izin Rahmat Tuhan
Yang Maha Esa penulis menyadari bahwa pengerjaan tugas ini tidak lepas dari
bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat
dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa Terima kasih dan penghargaan
yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.
1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat, Rakhmat dan
Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua penulis , Ayah yang selalu siap mensupport dengan
memebrikan doa dari kejauhan dan memberikan bimbingan-bimbingan
serta semangat kepada penulis, Khususnya ibu yang selalu menemani
penulis dengan vidiocall serta memberikan semangat tidak hanya secara
fisik namun lewat doa.
3. Bapak Dr. H. Fauzan , M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Malang yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana belajar yang
memadai di kampus.
4. Bapak Dr. Tongat,SH., M.Hum,. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang selaku Dosen MPH penulis
terimakasih atas bimbingannya
5. Ibu Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.., Selaku Wakil Dekan I,
serta Dosen Wali Kelas B yang selalu setia membimbing, bersabar, dan
memberikan pengarahan yang terbaik agar Skripsi Penulis dapat
terselesaikan dengan baik,
vi
6. Bapak Sidik Sunaryo,SH.,M.Si.,M.Hum., selaku Wakil Rektor IV Dan
Dosem Pembimbing I penulis , terimakasih atas ilmu dan bimbingannya
serta kritikannya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, SH,.S.HI, M.Hum Dosen Pembing II penulis
yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan serta ilmu yang
diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini.
8. Sahabat-sahabat saya teman satu geng “Ular Campus” Desna Dwi Putra