PERANAN PPNS DALAM PENGUATAN DAN PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG HAK KEKAYAAN INETELEKTUAL DIREKTORAT PENYIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INETELEKUAL
PERANAN PPNS DALAM PENGUATAN DAN PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG HAK
KEKAYAAN INETELEKTUALDIREKTORAT PENYIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INETELEKUAL
EKSISTENSI PPNS
Ketentuan Umum
Pasal 6 ayat 1 UU No. b Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Ketentuan Khusus• Pasal 89 UU No. 15 Tahun 2001
tentang Merek
Lanjutan
• Pasal 129 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten • Pasal 110 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta • Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2000 Tentang
Rahasia Dagang • Pasal 53 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain
Industri • Pasal 41 UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu
PERANAN PPNS DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Penegakan Hukum ( Konsep Penyidikan)• Mencari serta mengumpulkan bukti
untuk membuat terang suatu tindak pidana dibidang HKI
• Menemukan tersangka/pelaku tindak pidana dibidang Hak Kekayaan Intelektual
Lanjutan
Penguatan Hak Eksklusif• Pembuktian kepada pemilik HKI atas
Hak Eksklusif yang dimiliki atas suatu ide atau karya
• Pembuktian kepada pelaku tindak pidana dan pemilik HKI atas kapasitas negara sebagai pemberi hak eksklusif dan Pengelola HKI
• Peningkatan pengakuan atas eksistensi hak
Lanjutan
Stimululus dalam Pengembangan HKI dan Pertumbuhan Ekonomi • Dengan adanya proses hukum berupa
penyidikan yang kuat diharapkan akan menumbuhkan ide-ide /karya yang baru dibidang HKI
• Diharapkan dengan adanya proses hukum yang kuat akan menumbuhkan gairah pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan
KEWENANGAN dan FUNGSI PPNS
Kewenangan • ( Pasal 7 ayat 2 UU No. 8 Tahun
1981 tentang KUHAP) Kewenangan PPNS adalah sesuai dengan Lingkup yang diberikan UU yang menjadi dasar pelaksanaan Tugas PPNS yang bersangkutan
Lanjutan
Secara Umum dalam UU dibidang HKI Kewenangan PPNS adalah sebagai berikut :• Melakukan pemeriksaan atas kebenaran
Aduan/Laporan atau keterangan berkenan dengan tindak Pidana dibidang Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Lanjutan
• Melakukan Pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Hak Cipta berdasarkan aduan atau laporan
• Meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang terkait sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Hak Cipta
• Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Hak Cipta
• Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Hak Cipta
• Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Hak Cipta
FUNGSI PPNS HKI
FUNGSI EDUKASI • Memberikan arahan dan masukan-masukan
kepada pelaku usaha produsen dan Pedagang terkait dengan adanya penggunaan unsur HKI dalam kegiatan usaha yang dilakukan
• Memberikan pertimbangan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya dugaan tindak pidana dibidang HKI dan tata cara tentang proses penyelesaian sengketa.
Lanjutan
FUNGSI PENCEGAHAN• Melakukan pemantauan terhadap tempat-
tempat yang diduga dapat dimungkikan dapat terjadi tindak pidana dibidang Hak kekayaan Intelektual
• Pemasangan spanduk-spanduk /Poster –poster di tempat-tempat yang diduga dapat dimungkinkan dapat terjadi tindak pidana dibidang Hak kekayaan Intelektual
Lanjutan
• Pengadaan sosialisasi terkait dengan eksistensi PPNS dan pengekan hukum khususnya yang bersifat pidana.
• Memberikan masukan dalam proses pembuentukan/pembuatan RUU dibidang HKI yang terkait dengan proses penegakan hukum
Lanjutan
FUNGSI REPRESIF• Melakukan tindakan hukum berupa upaya
paksa ditempat-tempat yang diduga tempat terjadinya tindak pidana dibidang HKI
• Melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang patut atau ada hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan
Lanjutan
• Pemberkasan• Pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut
Umum• Penyerahan Barang bukti dan
Tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum
Lanjutan
• sosialisasi terkait dengan eksistensi PPNS dan pengekan hukum khususnya yang bersifat pidana.
• Memberikan masukan dalam proses pembuentukan/pembuatan RUU dibidang HKI yang terkait dengan proses penegakan hukum
SYSTEM PENEGAKAN HUKUM
• Terkait Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
• Konstitutif ( Merek, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu )
• Deklaratif ( Hak cipta)Terkait dengan sistem Delik• Delik Aduan
KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA DIBIDANG HKI
• MEREK : Persamaan dan memproduksi dan memperdagangkan (Pasal 90, 91 dan Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
• PATEN : Membuat, menjual, menggunakan , mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual (Pasal 130 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
Lanjutan
• DESAIN INDUSTRI ; membuat, memakai, menjual, mengimpor,mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain (Pasal 54 UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri )
• HAK CIPTA ; menjual, menggandakan, menyiarkan, mengumumkan , memperbanyak,membajak (Pasal 112 s/d 118 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lanjutan
• RAHASIA DAGANG : Mengungkap rahasia dagang, mencuri rahasia dagang (Pasal 17 UU N0 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang)
• DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU : membuat, memakai , menjual, mengimpor,mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2000)
BAGAN DIREKTORAT PENYIDIKAN SESUAI ORTA
DIREKTUR PENYIDIKAN Subag .Tata Usaha
SUBDIT PENGADUAN SUBDIT PENINDAKAN DAN PEMANTAUAN
- Seksi Pengaduan - Seksi Penindakan - Seksi Adm Penyidikan - Seksi
Pemantauan
TIM PENYIDIK (PPNS)
PENYIDIK- Definisi Penyidik tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.
- Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi:“Pejabat polisi negara Republik Indonesia”.
- Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi:“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.
DASAR HUKUM PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi:“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi:“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam 6 ayat (1) huruf a”.
UNDANG-UNDANG SEBAGAI DASAR HUKUM PPNS HKI
UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Pasal 16);
UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Pasal 53);
UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 41);
UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Pasal 129);
UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Pasal 89);
UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Pasal 71)
KETENTUAN PIDANA DAN DELIK UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Pasal 17(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.
UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain IndustriPasal 54
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.
UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduPasal 42
(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.
UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PatenPasal 130
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 131
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 132
Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40, dan Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 133
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 merupakan delik aduan.
Pasal 134
Dalam hal terbukti adanya pelanggaran Paten, hakim dapat memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran Paten tersebut disita oleh Negara untuk dimusnahkan.
Pasal 135
Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah:
a. mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh Pemegang Paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memproduksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten tersebut berakhir.
UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 90
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 91
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 92
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis
(3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
(4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 93
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 94
(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 95
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.
UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 72
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 73
(1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.
WEWENANG PPNS HKI1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang HKI;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang HKI;
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang terkait;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang HKI;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti;
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
7. Memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri.
8. Menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dangan ketentuan Pasal 107 KUHAP.
PENYIDIKAN HKI
Delik Biasa: Dapat dimulainya Penyidikan tanpa diterimanya Pengaduan, yaitu Hak Cipta.
Penyidikan
Delik Aduan:
Dimulainya Penyidikan Atas Dasar diterima Pengaduan masyarkat, yaitu Hak Merek, Hak desain Industri, Hak Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
SELS RAH KARA
Buat ResumeMenyusun Isi BAP
PemberkasanRah. Berkas Perkara
RIKSA
TersangkaSaksiAhli
TINDAKPanggilTangkap
TahanGeledah
Sita
LIDIKInterviewObservasi
SurveillanceUndercover
Gun Inf
DIKET TP
- LAP/ DUAN- TTKP/ TNGN- DIKET.
LANGSUNG OLEH PETUGAS
LP/ LK
•Terbuka• Tertutup
MINDIK
P U B. PerkaraTSK B. BUKTI
TINGKATAN KOORDINASI PPNS HKI DENGAN POLRI
Wilayah NKRIDitjen. HKI
MABES POLRI = BARESKRIM KA.BIRO KORWAS PPNS
Wilayah Propinsi Ditjen HKI bersama PPNS HKI di Kanwil
MABES POLRI
POLDA Dit. Reskrimsus = Ka. Seksi Korwas PPNS
POLRESDiemban Oleh Kasubdit Reskrim
POLSEK DIEMBAN KAPOLSEK
PPNS HKI
MABES POLRI
MABES POLRI
Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Dibidang Hak Kekayaan Intelektual
TERBENTUKANYA TIM NASIONAL PENANGGULANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (TIMNAS PPHKI) DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 4 TAHUN 2006 YANG DITETAPKAN PADA TANGGAL 27 MARET 2006.
TIMNAS BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA PRESIDEN.
KOMITMEN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTA), Kementerian Hukum HAM RI tertanggal 31 Desember 2010, pada Direktorat Jenderal HKI dibentuk satu Direktorat baru yaitu Direktorat Penyidikan sebagai salah satu wujud upaya penegakan hukum di bidang HKI
Perbedaan Sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010
SEBELUM
Penyidik bernaung dibawah seksi penyidikan Subdit Hukum pada Direktorat TeknisLingkup Penegakkan Hukumnya lebih cenderung hanya melaksanakan sesuai dengan direktorat teknis Penyidik itu berada (Mis: Penyidik pada Direktorat Merek hanya melaksanakan terkait pelanggaran merek saja) yang terkadang terdapat kebijakan berbeda diantara Masing-masing direktorat teknis tersebutTerkadang terkesan bercampur aduk dengan kegiatan yang bersifat administratif permohonan pendaftaran HKI
SESUDAH
Penyidik bernaung dibawah Direktorat PenyidikanProses pelaksanaan Penyidikan lebih fokus dikarenakan telah ada penyeragaman seluruh sistem dan tata cara penyidikan serta pendataan dan pengarsipan yang tertibKepada masyarakat terdapat kejelasan tentang keberadaan, tugas dan fungsi pokok PPNS HKI karena tidakbercampur baur dengan sistem administrasi permohonan pendaftaran HKI
Kasus yang ditangani oleh Direktorat Penyidikan dari April 2011 – April 2015
Jumlah 115 kasus yang terdiri dari :- Hak Cipta : 18 kasus- Paten : 3 kasus- Merek : 78 kasus- Disain Industri : 16 kasus
Status Kasus
Proses Penyidikan : 24 kasus Pencabutan laporan : 24 kasus Proses tidak dilanjutkan : 4 kasus Kekurangan admin.laporan : 10 kasus Proses mediasi : 3 kasus Gugatan Pengadilan Niaga : 4 kasus SP3 : 40 kasus Kirim Berkas ke Kejagung : 10 kasus P-19 : 9 kasus P-21 : 1 kasus (tahap-II)
KASUS PELANGGARAN MEREK
BUSI MEREK “NGK”
KASUS PELANGGARAN MEREK HONDA UNTUK POMPA AIR DAN GENERATOR
PPNS HKI MENYITA POMPA AIR HONDA
PPNS HKI MENYITA MESIN GENERATOR (GENSET) HONDA
PPNS HKI MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP PRODUK SPAREPART DENGAN MEREK HONDA DIDUGA PALSU (JAKARTA, METRO LAMPUNG dan BANDAR LAMPUNG)
KASUS PELANGGARAN MEREK HONDA UNTUK SPAREPART
PPNS HKI MENELITI PRODUK-PRODUK SPARE PARTS DI DAERAH PERUMAHAN CIPINANG ELOK, JAKARTA TIMUR DAN DILAKSANAKAN SERENTAK DI WILAYAH LAMPUNG DAN METRO
PPNS HKI MELAKUKAN PENGHITUNGAN TERHADAP BUKTI-BUKTI YANG AKAN DISITA
Kasus Pelanggaran Pompa Air dan Genset “Honda”
Penggeledahan oleh PPNS
Penggeledahan oleh PPNS
Pelanggaran Merek GS HYBRID
KASUS PELANGGARAN MEREK CAPDASE UNTUK CASSING HANDPHONE PELAPOR DARI HONGKONG
LOKASI TOKO ROXY MAS JAKARTA
KASUS MEREK BOSS UNTUK PAKAIAN
PPNS HKI DAN POLRI MENEMUKAN BB DI TKP
KEGIATAN DILIPUT OLEH MEDIA
KASUS PELANGGARAN MEREK JASA BAKSO TULANG MUDA
PELANGGARAN MEREK JASA ATAS WARALABA (FRANCHISE)
BARANG BUKTI DITITIPKAN DI RUPBASAN YOGYAKARTA
Kasus Merek Dagang/Jasa GANDA Untuk Roti di Rantau Prapat,
Sumatera Utara
KASUS PATEN SEDERHANA PEREDAM PANASDI SENTUL-BOGOR, JAWA BARAT
DI PABRIK PEMBUATAN
BB YANG DISITA
WASMAT (Pengawasan dan Pengamatan) PPNS HKI DI DAERAH PAPUA
LAPAK PASAR JAYAPURA
KASUS HAK CIPTA SOFTWAREDI MAL AMBSADOR DAN RATU PLAZA JAKARTA – APRIL 2012
PPNS TENGAH MENGUMPULKAN BB
PPNS HKI DAN POLRI SAAT OLAH TKP
PEMUSNAHAN BB PELANGGARAN HKI DI DITJEN HKI, TANGERANG, 25 APRIL 2012
Penindakan TV Kabel
Penindakan CD/VCD/DVD Glodok, Jakarta- Februari 2013
Sda.
TERIMA KASIH