IKHTISAR EKSEKUTIF Bappelitbangda Kabupaten Sampang pada tahun 2017 melaksanakan 15 program dan 57 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.806.855.000,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.2.394.817.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp.7.412.038.000,00. Realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp.2.239.338.739,00 atau 93,51% dan belanja langsung sebesar Rp.6.317.373.627,00 atau 85,23%. Realisasi belanja langsung di bawah 95%, karena efisiensi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan walaupun terdapat 1 kegiatan yang outputnya tidak mencapai target. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Bappelitbangda melaksanakan 8 indikator kinerja dengan rata-rata capaian dalam kategori baik, yang dibuktikan dengan nilai rata – rata capaian berada dalam rentang 75% – 100%. Dalam melaksanakan program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sampang tidak mengalami hambatan yang menjadi tugas dan fungsinya, begitu juga dengan pencapaian target indikator kinerja utama maupun indikator kinerja sasaran yang sudah tertuang dalam RENSTRA. Adapun keberhasilan pelaksanaan tugas disebabkan oleh kinerja karyawan/karyawati di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sampang yang optimal demi mewujudkan Visi Bupati Sampang. Laporan kinerja pemerintah ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
64
Embed
sakip.sampangkab.go.idsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/... · Web viewBappelitbangda Kabupaten Sampang pada tahun 2017 melaksanakan 15 program dan 57 kegiatan dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IKHTISAR EKSEKUTIF
Bappelitbangda Kabupaten Sampang pada tahun 2017 melaksanakan 15 program
dan 57 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.806.855.000,00 yang terdiri dari
belanja tidak langsung sebesar Rp.2.394.817.000,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.7.412.038.000,00. Realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung sampai dengan
akhir tahun anggaran sebesar Rp.2.239.338.739,00 atau 93,51% dan belanja langsung
sebesar Rp.6.317.373.627,00 atau 85,23%. Realisasi belanja langsung di bawah 95%,
karena efisiensi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan walaupun terdapat 1 kegiatan
yang outputnya tidak mencapai target.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Bappelitbangda melaksanakan 8 indikator
kinerja dengan rata-rata capaian dalam kategori baik, yang dibuktikan dengan nilai rata –
rata capaian berada dalam rentang 75% – 100%.
Dalam melaksanakan program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sampang
tidak mengalami hambatan yang menjadi tugas dan fungsinya, begitu juga dengan
pencapaian target indikator kinerja utama maupun indikator kinerja sasaran yang sudah
tertuang dalam RENSTRA. Adapun keberhasilan pelaksanaan tugas disebabkan oleh
kinerja karyawan/karyawati di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sampang yang
optimal demi mewujudkan Visi Bupati Sampang.
Laporan kinerja pemerintah ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu
bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah
pada umumnya dan Bappelitbangda Kabupaten Sampang pada khususnya.
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan
nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta
kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif
perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan
berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial,
budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan
yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
(Good Governance).
Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan
dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita
masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu,
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas
dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke bawah
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang
dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan
sebelumnya yaitu melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan penetapan
kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
1) Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Daerah
(Bappelitbangda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappelitbangda
mempunyai tugas:
a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
b) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
c) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta
tugas pembantuan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam
melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
a) penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan;
b) pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan;
c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Pengembangan;
d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya
C. LANDASAN HUKUM
Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2016 ini adalah:
a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
h. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Se Jawa Timur
i. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
j. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Sampang Tahun
2013-2018;
k. Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabuaten Sampang.
D. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud menginformasi
pertanggungjawaban Bapelitbangda Kabupaten Sampang secara akuntabel dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam penggunaan anggaran dan
kebijakan yang diamanatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan
strategis yang ditetapkan.
Adapun tujuannya adalah Memberikan informasi mengenai kinerja Bappelitbangda
Kabupaten Sampang dan sebagai bahan evaluasi Kinerja Bappelitbangda Kabupaten
Sampang dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki
kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang di masa yang akan datang.
E. STRUKTUR ORGANISASI
Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Bappelitangda Kab. Sampang:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum;
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
b. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusuna Program;
c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Ekonomi, membawahi :
a. Sub Bidang Pertanian;
b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Pengembangan Usaha;
c. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Ekonomi Kreatif;
4. Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, membawahi :
a. Sub Bidang Prasarana Perhubungan;
b. Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman
c. Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
a. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan
c. Sub Bidang Pemerintahan dan Desa.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan
Pemerintahan
c. Sub Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
· Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
· Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
· Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
· Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kab. Sampang
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan
masyarakat dan protokol.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
· pengelolaan pelayanan administrasi umum;
· pengelolaan administrasi keuangan;
· pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
· pengelolaan administrasi perlengkapan;
· pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
· pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
· pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKANpengendalian dan evaluasi atas capaian indikator kinerja sasaran RPJMD secara berkala
pelaksanaan pengendalian dan evaluasi atas kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian target-target sasaran RPJMD
Melaksanakan pendataan dan penghimpunan data analisis perencanaan pembangunan yang valid
Penyusunan dokumen analisisis data dan profil daerah
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti
Mengoptimalkan koordinasi dan integrasi lintas sektor dalam tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan
Penguatan implementasi Tindaklanjut Penelitian dan Pengembangan.
Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan Dokumen RTRW Sebagai Acuan Dalam Penggunaan Lahan
Memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW
Pelaksanaan Sosialisasi pemanfaatan dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Meningkatkanya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengikutsertaan dalam Bintek dan Diklat bagi aparatur
Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dan administrasi perkantoran
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan
B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda, telah ditetapkan
indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan
dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sampang, yaitu :
a. Presentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok
pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 22
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
b. Persentase SKPD dengan kualitas Dokumen Perencaaannya Baik Kriteria Baik:
1. Berorientasi pada Hasil
2. Target Jelas
3. Indikator SMART
4. Konsistensi dengan RPJMD/Renstra
c. Presentase Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Pada Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang berkomitmen untuk melaksanakan
kinerja sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Strategis dan RKT, dengan
menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetdi tahun 2017 sebagai
berikut :
Tabel 2.3
Rencana Kinerja Bappelitbangda Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
1 Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Dokumen Perencaaannya BaikKriteria Baik:a. Berorientasi pada Hasilb. Target Jelasc. Indikator SMARTd. Konsistensi dengan
RPJMD/Renstra
85%
2 Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD
100%
2 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program
3 Persentase program dalam RPJMD tertuang dalam RKPD
100%
4 Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD > 80%
85%
5 Persentase pemenuhan data analisis perencanaan pembangunan
100%
3 Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang
6 Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg ditindaklanjuti
100%
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 23
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
dipublikasikan dan ditindaklanjuti
4 Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan Dokumen RTRW Sebagai Acuan Dalam Penggunaan Lahan
7 Persentase Pemanfataan Kawasan Yang Sesuai RTRW
100%
5 Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappelitbangda
80
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan
tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab
kinerja. Adapun rencana kinerja Bappelitbangda ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
sebagai berikut:
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Program Anggaran
1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
1 Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Dokumen Perencaaannya BaikKriteria Baik:a. Berorientasi pada
Hasilb. Target Jelasc. Indikator SMARTd. Konsistensi dengan
RPJMD/Renstra
85% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
331.845.000,00
2 Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD
100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
829.721.000,00
Program Perencanaan Bidang Ekonomi
552.100.000,00
Program perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah
411.000.000,00
Program 440.000.000,00
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 24
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Program Anggaran
Perencanaan Sumber Daya Air dan Lingkungan HidupProgram Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
550.000.000,00
Program Pengembangan Pemerintahan dan Desa
251.890.000,00
Program Kerjasama Pembangunan
50.000.000,00
2 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program
3 Persentase program dalam RPJMD tertuang dalam RKPD
100% Perencanaan Pembangunan Daerah
295.700.000,00
4 Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD >80%
85% Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
433.249.500,00
5 Persentase pemenuhan data analisis perencanaan pembangunan
100% Program Pengembangan data/informasi
416.370.000,00
3 Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti
6 Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg ditindaklanjuti
100% Program Penelitian dan Pengembangan
574.780.000,00
4 Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan Dokumen RTRW Sebagai Acuan Dalam Penggunaan Lahan
7 Persentase Pemanfataan Kawasan Yang Sesuai RTRW
100% Program Perencanaan Tata Ruang
892.399.500,00
5 Meningkatkanya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda
80 Administrasi Perkantoran
721.435.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
535.360.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
98.000.000,00
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28.188.000,00
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 25
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Bappelitbangda Kabupaten Sampang merupakan kewajiban untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan Bappelitbangda Kabupaten Sampang kepada pihak-pihak yang memiliki
kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja
Bappelitbangda Kabupaten Sampang adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran atau tujuan Bappelitbangda sebagai penjabaran dari strategi Bappelitbangda
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan
memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:
a Persentase program dalam RPJMD tertuang dalam RKPD
% 100 100 100,00
b Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD >80%
% 100 91,67 91,67
c Persentase pemenuhan data analisis perencanaan pembangunan
% 100 100 100,00
2 Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti
a Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg ditindaklanjuti
% 100 100 100,00
3 Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dokumen RTRW sebagai acuan dalam penggunaan lahan
a.
Persentase pemanfaatan kawasan sesuai dengan RTRW
% 100 100 100,00
4 Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
a Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda
82 79,17 96,55
A.2 Capaian Kinerja atas IKU
Hasil pengukuran capaian kinerja atas IKU Bappelitbangda pada tahun 2017
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.5
Capaian Kinerja IKU
INDIKATOR KINERJA UTAMA Target Realisasi Capaian Kinerja
Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Dokumen Perencaaannya Baik
85 73,81 86,84
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 29
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
INDIKATOR KINERJA UTAMA Target Realisasi Capaian Kinerja
Kriteria Baik:a. Berorientasi pada Hasilb. Target Jelasc. Indikator SMARTd. Konsistensi dengan RPJMD/RenstraPersentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD
100 99,72 99,72
Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg ditindaklanjuti
100 100 100
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik sesuai dengan
perubahan RPJMD sebanyak 31 Perangkat Daerah 42 Perangkat Daerah atau
73,81%.
b. Jumlah usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok
pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD sebanyak 367 dari 368 usulan atau
99,72%. Usulan yang tidak dapat diakomodir ke dalam RKPD adalah rehabilitasi
pagar Puskesmas Dharma Tanjung karena Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
menganggap pagar tersebut masih layak.
c. Kajian yang disusun selama tahun 2017 sebanyak 2 kajian yaitu:
1) Kajian Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2017 – 2025
2) Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2017
Kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait untuk
digunakan sebagai acuan penyusunan Program/Kegiatan lanjutan.
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan dalam angka
mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh Bappelitbangda.
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 30
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Tabel 3.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Anggaran % Anggaran
1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
1 Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Dokumen Perencaaannya BaikKriteria Baik:a. Berorientasi pada Hasilb. Target Jelasc. Indikator SMARTd. Konsistensi dengan
RPJMD/Renstra
331.845.000,00 4,48
2 Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD
3.084.711.000,00 41,62
2 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program
3 Persentase program dalam RPJMD tertuang dalam RKPD
295.700.000,00 3,99
4 Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD >80%
433.249.500,00 5,85
5 Persentase pemenuhan data analisis perencanaan pembangunan
416.370.000,00 5,62
4 Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti
7 Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg ditindaklanjuti
574.780.000,00 7,75
5 Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan Dokumen RTRW Sebagai Acuan Dalam Penggunaan Lahan
8 Prersentase Pemanfataan Kawasan Yang Sesuai RTRW
892.399.500,00 12,04
3 Meningkatkanya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda
1.382.983.000,00 18,66
JUMLAH 7.412.038.000,00 100,00
BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 31
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran terbesar digunakan untuk
melaksanakan indikator Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam
musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD.
Adapun perbandingan capaian kinerja dengan anggaran yang disediakan
1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
1.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Dokumen Perencaaannya BaikKriteria Baik:a. Berorientasi pada Hasilb. Target Jelasc. Indikator SMARTd. Konsistensi dengan RPJMD/Renstra
85 73,81 86,84 331.845.000,00 300.523.184,00
90,56
1.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
b Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD
100 99,72 99,72 829.721.000,00 733.551.766,00
88,41
1.3 Program Perencanaan Bidang Ekonomi
552.100.000,00 415.462.919,00
75,25
1.4 Program perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah