Bab 3 Rpjmd Sampang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2013–2018

III - 1

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan

fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan

pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada

daerah sesuai peraturan perundang-undangan (money follow function).

Arah kebijakan keuangan daerah yang dirumuskan oleh Kabupaten Sampang adalah

sebagai berikut:

1. Arah kebijakan belanja APBD digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan

prioritas strategis jangka menengah lima tahunan.

2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk

mendapatan berbagai sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran

tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan Pengeloaan keuangan daerah

diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis

pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan Laporan Keuangan Daerah

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah


III - 2

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, telah diuraikan tentang beberapa

hal, diantaranya adalah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah Hak pemerintah

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Selain itu, diuraikan pula bahwa

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana

Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sampang dalam periode tahun 2008–2012 pada

sisi Pendapatan adalah optimalisasi dan intensifikasi/ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan asli daerah dengan tanpa atau seminimal mungkin membebani masyarakat.

Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kemandirian keuangan

daerah. Masing-masing kelompok Pendapatan Daerah di atas, dapat dijelaskan sebagai

berikut:

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok Pendapatan Asli Daerah, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas

(1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (30 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan

retribusi tersebut dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Daerah

Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terdiri atas: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran,

(3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan yang akan diberlakukan Januari tahun 2014.

Sedangkan untuk Retribusi Daerah yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten

Sampang meliputi: (1) Retribusi Jasa Umum (Perda No 05 Tahun 2011 ), (2) Retribusi Jasa

Usaha (Perda No 06 Tahun 2011 ), dan (3) Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Perda No 07

Tahun 2011).

Hasil pengeloalaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek

pendapatan yang mencakup (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik

pemerintah/BUMN dan (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Swasta

atau kelompok masyarakat.


III - 3

Searah dengan hal di atas, dijelaskan pula bahwa jenis Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah, dirinci menurut obyek pendapatan yang meliputi: (1) Hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan, (2) Jasa giro, (3) Pendapatan Bunga, deposito dan

pinjaman, (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, (5) Penerimaan komisi,

potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang

dan/atau jasa oleh daerah, (6) Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan, (7) Pendapatan denda pajak, (8) Pedapatan denda retribusi, (9) Pendapatan hasil

eksekusi atas jaminan pelaksanaan pekerjaan, (10) Pendapatan dari pengembalian, (11)

Fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan (12) Pendapatan jasa dana bergulir.

3.1.1.2 Dana Perimbangan

Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan, dibagi menurut jenis pendapatan yang

terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum, dan (3) Dana

Alokasi Khusus. Jenis Dana Bagi Hasil, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup

Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Sedangkan Jenis Dana Alokasi Umum, hanya

terdiri atas obyek pendapatan Dana Alokasi Umum. Adapun Jenis Dana Alokasi Khusus,

dirinci menurut obyek pendapatan sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat.

3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, dibagi menurut jenis pendapatan yang

terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah, (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi/pemda lain, (3)

Dana penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, (4) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari

pemerintah daerah lainnya, dan (5) Lain-lain Penerimaan.

Selama kurun waktu tahun 2008–2012, target dan realisasi pendapatan daerah

ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008–2012

No. Uraian Target ( Rp.) Realisasi (Rp.) %

1. Pendapatan Daerah Tahun 2008

a. PAD 20.479.065.400,00 28.476.318.728,87 139,05b. Dana Perimbangan 529.677.270.000,00 525.155.067.769,66 99,15c. Lain-lain Pendapatan yang sah 17.410.721.531,92 45.524.141.690,00 261,36Jumlah 567.567.056.931,92 599.135.528.188,53 105,56

2. Pendapatan Daerah Tahun 2009a. PAD 28.202.689.203,58 37.026.235.941,13 131,29b. Dana Perimbangan 569.631.098.946,00 574.914.791.817,00 100,93c. Lain-lain Pendapatan yang sah 60.098.639.216,00 66.909.097.085,00 111,33Jumlah 657.932.427.365,58 678.850.124.843,13 103,18

3. Pendapatan Daerah Tahun 2010a. PAD 35.798.141.697,00 36.396.342.480,50 101,67b. Dana Perimbangan 578.804.691.142,00 592.023.897.869,00 102,28c. Lain-lain Pendapatan yang sah 182.659.783.954,00 176.959.101.686,00 96,88

Jumlah 797.262.616.793 805.379.342.035,50 101,02

4. Pendapatan Daerah Tahun 2011a. PAD 44.971.765.028,08 46.973.974.632,16 104,45b. Dana Perimbangan 638.136.741.632,00 646.247.193.920,00 101,27


III - 4

No. Uraian Target ( Rp.) Realisasi (Rp.) %

c. Lain-lain Pendapatan yang sah 198.741.886.474,00 204.054.538.562,00 102,67

Jumlah 881.850.393.134,08 897.275.707.114,16 101,75

5. Pendapatan Daerah Tahun 2012a. PAD 56.460.008.475,00 61.065.357.245,07 108,16b. Dana Perimbangan 747.239.783.914,00 767,651,845,430.00 102,73c. Lain-lain Pendapatan yang sah 142.449.079.706,00 145,125,753,051.00 101,88

Jumlah 946.148.872.095,00 973,842,955,726.07 102,93

Sumber Data: Dispendaloka Kabupaten Sampang

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan daerah setiap tahun

dapat melebihi target yng ditetapkan. Realisasi terbesar diperoleh pada tahun 2008 yaitu

sebanyak 105,56%. Secara umum, sisi pendapatan Kabupaten Sampang Tahun 2008–2012

menunjukkan trend positif yang ditandai dengan pencapaian realisasi yang melampaui target.

Perkembangan pendapatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan 3.3.


III - 5

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008–2012 Kabupaten Sampang

No Uraian Pendapatan 2008 (RP) 2009 (RP) 2010 (RP) 2011 (RP) 2012 (RP)Rata-rata

Pertumbuhan (%)

1 Pendapatan Asli Daerah 28,476,318,728.87 37,026,235,941.13 36,396,342,480.50 46,973,974,632.16 61,065,357,245.07 21.85

Pajak Daerah 3,079,469,026.00 3,637,540,618.00 5,055,708,343.00 6,628,833,412.97 7,229,609,140.84 24.32Retribusi Daerah 10,151,748,432.50 17,116,750,710.50 18,244,618,791.46 27,927,829,665.91 40,508,080,846.00 43.33Hasil Pengelolaan Kekayaan DaerahYang Dipisahkan

1,279,769,917.14 1,987,880,234.97 3,152,172,678.04 4,709,039,222.34 6,778,438,502.56 51.81

Lain-Lain PAD yang Sah 13,965,331,353.23 14,284,064,377.66 9,943,842,668.00 7,708,272,330.94 6,549,228,755.67 -16.41

2 Dana Perimbangan 525,155,067,769.66 574,914,791,817.00 592,023,897,869.00 646,247,193,920.00 767,651,845,430.00 10.08

Dana Bagi Hasil pajak/Bagi hasilbukan Pajak

49,997,335,769.66 56,557,716,817.00 74,790,552,869.00 78,280,412,920.00 91,484,925,430.00 16.72

Dana Alokasi Umum 422,388,032,000.00 442,747,075,000.00 454,853,945,000.00 499,433,081,000.00 603,996,470,000.00 9.57

Dana Alokasi Khusus 52,769,700,000.00 75,610,000,000.00 62,379,400,000.00 68,533,700,000.00 72,170,450,000.00 8.35

3 Lain-lain Pendapatan daerah yangSah

45,504,141,690.00 66,909,097,085.00 176,959,101,686.00 204,054,538,562.00 145,125,753,051.00 94.58

Hibah 26,162,898,800.00 107,397,098.00 1,269,415,000.00

Dana Bagi Hasil pajak dari provinsidan Pemerintah Darah Lainnya

16,405,586,824.00 20,530,768,195.00 26,072,712,686.00 29,901,326,064.00 34,642,218,051.00 20.67

Dana Penyesuaian Khusus 4,030,054,866.00 37,582,347,600.00 101,108,515,400.00 70,255,423,000.00 9.63

Bantuan Keuangan dari Provinsi atauPemerintah Daerah lainnya

25,068,500,000.00 46,378,328,890.00 87,141,142,600.00 21,177,895,000.00 38,238,910,000.00 44.44

Bantuan Keuangan PemerintahPusat

- - - 51,759,405,000.00 719,787,000.00

JUMLAH 599,135,528,188.53 678,850,124,843.13 805,379,342,035.50 897,275,707,114.16 973,842,955,726.07 12,97


Bambang Sutrisno

Typewriter


III - 6

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Sampang masih menunjukkan ketergantungan

yang tinggi terhadap sumber dana pusat. Hal ini ditandai oleh masih besarnya dana

perimbangan. Selama lima tahun kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan

daerah rata-rata 78,67%. Dana Perimbangan yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah

bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah yang ditetapkan

berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan

yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan

perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang.

Di sisi lain kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun masih relatif

kecil. Berdasarkan data perkiraan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2008 sampai

dengan tahun 2012 hanya 5,25% dari total pendapatan daerah. Selanjutnya, Pendapatan Asli

Daerah dari Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terbesar dari

total PAD yaitu sesesar 51,81%, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Kabupaten

Sampang untuk mengembangkan beberapa BUMD dalam rangka mendukung kegiatan migas

di Kabupaten Sampang serta pengembangan Bank Perkreditan Rakyat.

Sumber pendapatan yang ketiga, yaitu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

memberikan kontribusi rata-rata terhadap total pendapatan daaerah sebesar 14,58%.

Tingginya kontribusi tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah Provinsi maupun

pemerintah pusat dalam bentuk bantuan keuangan serta dana penyesuaian otonomi khusus

dalam rangka mendukung kinerja tenaga pendidik di Kabupaten Sampang.

Uraian lebih lanjut sesuai dengan struktur APBD meliputi pengelolaan Pendapatan

Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dapat diuraiakan sebagai berikut:


III - 7

Tabel 3.3 Realisasi APBD Kabupaten Sampang Tahun 2008–2012

NO KETERANGAN 2008Ratio(%)

2009Ratio(%)

2010Ratio(%)

2011Ratio(%)

2012Ratio(%)

PENDAPATAN

1 Pendapatan Asli Daerah 28.476.318.728,87 4.75 37.026.235.941,13 5.45 36.396.342.480,50 4.52 46.973.974.632,16 5.24 61.065.357.245,07 6.27

2 Dana Perimbangan 525.155.067.769,66 87.65 574,914,791,817.00 84.69 592.023.897.869,00 73.51 646.247.193.920,00 72.02 767.651.845.430,00 78.83

3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 45,504,141,690.00 7.59 66.909.097.085,00 9.86 176.959.101.686,00 21.97 204.054.538.562,00 22.74145,125,753,051.00

14.90

Jumlah Pendapatan 599.135.528.188,53 100 678.850.124.843,13 100 805.379.342.035,50 100 897.275.707.114,16 100 973.842.955.726,07 100



Grafik 3.1 Realisasi APBD Kabupaten Sampang Tahun 2008–2012


III - 8

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib

maupun urusan pilihan. Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi,

program, kegiatan, dan jenis belanja yang penganggarannya didasarkan kepada kemampuan

keuangan daerah.

Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja

langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan.

Apabila diperhatikan lebih lanjut ditinjau dari komposisi penggunaannya, antara

komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung dari tahun ke tahun

perkembangannya perkembangannya semakin menurun. Pada tahun 2008 belanja langsung

menyerap sebesar 50,48%, tahun 2009 menyerap sebesar 48,69%, tahun 2010 menyerap

sebesar 40,33% pada tahun 2011 belanja langsung menyerap sebesar 39,53% Sedangkan

tahun 2012 sebesar 38,43%.

Sedangkan komponen belanja yang digunakan untuk belanja tidak langsung trend-nya

dari tahun 2008 sampai dengan 2012 semakin naik, yakni pada tahun 2008 menyerap

sebesar 49,52%, tahun 2009 menyerap sebesar 51,31%, pada tahun 2010 menyerap sebesar

59,67%, tahun 2011 menyerap sebesar 60,47% dan pada tahun 2012 menyerap sebesar

61,57%. Secara umum proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total

belanja daerah dari tahun 2008–2012 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4.


III - 9

Tabel 3.4 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sampang Tahun 2008–2012

NO JENIS BELANJA 2008Ratio(%)

2009Ratio(%)

2010Ratio(%)

2011Ratio(%)

2012Ratio(%)

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 301,588,676,144.46 49.52 387,674,419,695.45 51.31 486,263,489,453.68 59.67 526,591,800,535.18 60.47 610,737,288,179.58 61.57

2 BELANJA LANGSUNG 307,374,642,966.00 50.48 367,949,140,042.18 48.69 328,683,742,341.65 40.33 344,293,601,362.00 39.53 381,239,851,876.59 38.43

JUMLAH BELANJA 608,963,319,110.46 100,00 755,623,559,737.63 100,00 814,947,231,795.33 100,00 870,885,401,897.18 100,00 991,977,140,056.17 100,00

Sumber: Dispendaloka Kabupaten Sampang


III - 10

Rasio komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap anggaran

Belanja Daerah selama 5 Tahun (2008–2012) ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Jenis Belanja terhadap kelompok Belanja Dalam APBDKabupaten Sampang (dalam %)

NO URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012ProporsiRata-rata

TerhadapTotal

Belanja

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 49.52 51.31 59.67 60.47 61.57 56,50 56,51

1 Belanja Pegawai 80.03 79.23 80.78 81.95 79.69 80,33 45,422 Belanja Bunga3 Belanja Subsidi4 Belanja Hibah 0.89 1.18 1.84 2.23 8.37 2,90 1,735 Belanja Bantuan Sosial 5.78 12.80 10.94 9.85 5.81 9,03 5,106 Belanja Bagi Hasil Kepada

Prov/Kab/Kota & Pemdes0.07 0.00 0.00 0.00 5.77 1,17 0,01

7 Belanja Bantuan KeuanganKepada Prov/Kab/Kota &Pemdes

13.22 6.79 6.05 5.91 5.77 7,55 4,15

8 Belanja Tidak Terduga 0.00 0.00 0.39 0.06 5.77 1,24 0,10

B. BELANJA LANGSUNG 48.69 48.69 40.33 39.53 61.57 47,47 43,491 Belanja Pegawai/Personalia 20.02 8.70 8.25 12.73 10.61 12,06 4,772 Belanja Barang dan Jasa 20.02 21.23 27.31 33.58 30.35 26,50 11,283 Belanja Modal 65.72 70.07 64.44 53.69 59.04 62,59 27,44

JUMLAH TOTAL 100 100 100 100 100 100 100


Tabel diatas menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir (2008–2012) proporsi rata-

rata penggunaan anggaran belanja tidak langsung terhadap jumlah anggaran belanja dengan

proporsi rata-rata adalah 56,51%, sedangkan proporsi rata-rata belanja langsung terhadap

belanja daerah sebesar 43,49%.

Pada belanja tidak langsung komposisi terbesar adalah dalam rangka pemenuhan

kebutuhan belanja pegawai. Selama 5 tahun rata-rata Kabupaten Sampang dapat menekan

belanja pegawai dengan rata-rata 45,42% terhadap total belanja. Di sisi lain selama 5 tahun

terakhir, proporsi belanja hibah dan bantuan sosial masih cukup tinggi. Kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan wajib belum sepenuhnya dapat dilaksanakan

secara efektif dan efisien.

Berdasarkan APBD Kabupaten Sampang tahun anggaran 2008–2012 rata-rata rasio

prosentase antara total belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap total pengeluaran

yang meliputi belanja dan pembiayaan pengeluaran sebesar 76,32% seperti dirinci pada tabel

dibawah ini:

Bambang Sutrisno

Typewriter

Bambang Sutrisno

Typewriter

Bambang Sutrisno

Typewriter

Bambang Sutrisno

Typewriter


III - 11

Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Aparatur terhadap PengeluaranKabupaten Sampang (dalam Rupiah)

NO URAIAN

TOTAL BELANJA(Pemenuhan

Kebutuhan Aparatur)

TOTAL PENGELUARAN(Total Belanja +

PembiayaanPengeluaran)

PROSENTASE

A b(a) / (b) X 100

%

1 Tahun Anggaran (n-3) Tahun 2010 642.220.300.345,83 818.688.301.614,33 78,45



Sumber: Dispendaloka Kabupaten Sampang (Diolah)

Proporsi belanja Aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan bahwa

Pemerintah Kabupaten Sampang melalui APBD nya diantaranya masih memprioritaskan

pemenuhan belanja yang sifatnya wajib diberikan pemerintah kepada aparaturnya, sebagai

hak yang harus diterima pegawai sebagaimana diatur dalam perundang-undangan seperti

belanja gaji, tunjangan pegawai dan sejenisnya.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam kelompok Belanja Tidak Langsung adalah

masih sangat besar/dominan untuk porsi Belanja Pegawai, sedangkan Pemerintah Kabupaten

Sampang relatif terbatas kewenangannya dalam menempuh langkah langkah untuk

memperkecil porsi Belanja Pegawai (Misalnya merasionalisasi pegawai yang tidak/kurang

kompeten atau tidak menaikkan gaji pegawai sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah

Pusat).

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup

selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber

pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan

pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang

dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah anggaran hutang, bantuan

modal dan transfer ke dana cadangan.

Gambaran pembiayaan riil daerah selama 3 tahun terakhir (2010-2012) adalah

sebagai berikut:


III - 12

Tabel 3.7 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sampang

No Uraian 2010 (Rp) 2011 (Rp) 2012**) (Rp)

A Realisasi pendapatan danbelanja

1 Pendapatan Daerah 805.379.342.035,50 897.275.707.114,16 973.842.955.726,07

2 Belanja Daerah 814.952.403.945,33 870.885.401.897,18 991.977.140.056,17

3 Defisit Riil (1-2) (9.573.061.909,83) 26.390.305.216,98 (18.134.184.330,10)

B Pembiayaan 107.438.482.977,83 68.865.421.068,00 110.255.726.284,98

B.1 Penerimaan Pembiayaan 111.179.552.796,83 98.365.421.068,00 110.255.726.284,98

1 Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SILPA)

110.629.552.796,83 97.865.421.068,00 95.255.726.284,98

2 Penerimaan PiutangDaerah

550.000.000,00 500.000.000,00 15.000.000.000,00

B.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.741.069.819,00 29.500.000.000,00 0

A-B Sisa Lebih Pembiayaananggaran TahunBerkenaan

97.865.421.068,00 95.255.726.284,98 92,121,541,954.88


3.1.3 Neraca Daerah

Total aset Pemerintah Kabupaten Sampang dari sisi Neraca Daerah sampai dengan

tahun 2012 tercatat sebesar Rp.2.203.825.207.966,69 mengalami kenaikan sebesar 3,72%

dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp.2.124.700.383.686,69. Total aset

pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp.1.944.089.908.110,44, pada tahun 2009 tercatat

sebesar Rp.1.799.650.858.952,31 dan pada tahun 2008 tercatat sebesar

Rp.1.718.756.263.307,27. Rata-rata pertumbuhan aset daerah berdasarkan data necara

daerah mengalami pertumbuhan sebesar 3,72% pada tahun 2012, sebesar 9,29% pada tahun

2011, sebesar 9,08% pada tahun 2010, sebesar 3,69% pada tahun 2009 dan sebesar 3,67%

pada tahun 2008. Pertumbuhan asset terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 9,29%

yang disebabkan terjadinya peningkatan pada investasi jangka panjang yang meningkat dari

Rp.9.972.456.937,54 menjadi Rp.15.346.863.604,56 atau meningkat sebesar 64,98%

dibanding tahun sebelumnya.

Secara lebih lengkap Neraca Pemerintah Kabupaten Sampang per 31 Desember 2012,

2011, 2010, 2009 dan 2008 disajikan pada tabel di bawah ini.


III - 13

Tabel 3.8 Necara Pemerintah Kabupaten Sampang per 31 Desember 2008 s/d 31 Desember 2012

Kode Uraian

Posisi Keuangan

Per 31/12/2012(Unaudited)

PER 31/12/2011(Audited)




1. ASET

1.1. ASET LANCAR

1.1.1. Kas dan Bank

1.1.1.1. Kas di Kas Daerah 92,121,541,954.88 95,284,881,535.70 97.865.421.068,00 110.629.552.796,83 201.778.771.291,33

1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan - 2,645,584,509.92 187.272.000,00

1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran 502,143,467.97 124.216.400,0

1.1.2. Investasi Jangka Pendek

1.1.3. Piutang Dana Bagi Hasil 1,879,499,347.00 4,704,117,250.00 4.317.659.740,00

1.1.3.1. Piutang Pajak 487,608,331.00 417,216,346.00 413.662.645,00 208.760.359,00 287.449.525,00

(Penyisihan) (12,869,473.09)

Piutang Retribusi 2,006,562,810.00 1,949,393,271.00 335.323.670,00 127.723.875,00 100.226.535,50

Piutang Askes dan Jamkesmas 3.249.716.987,00 2.671.754.980,87 255.246.500,00

1.1.3.2. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 21.066.420,00 28.278.720,00

1.1.3.4. Penyisihan piutang tak tertagih (608,516,333.59) 0,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 25,206,420.00 49,466,420.00 21.066.420,00 0,00

(Penyisihan ) (23,136,420.00) 0,00

Bagian Lancar tuntutan Ganti Rugi 1,625,586,171.14 18,240,000.00 12.785.000,00 0,00

(Penyisihan ) (1,556,554,135.11)

Piutang Lainnya 403,017,112.33 364.759.012,33 300.921.701,13 268.828.733,33 226.685.733,33

(Penyisihan Piutang Lainnya) (352,052,293.33)

1.1.4. Persediaan 8,529,017,944.00 11.263.201.823,12 9.863.030.156,01 7.750.682.483,29 9.454.473.927,64

Jumlah Aset Lancar 105.027.054.903,20 116.696.860.168,07 116.379.587.387,14 121.865.641.648,32

1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG


III - 14

Kode Uraian

Posisi Keuangan






1.2.1. Investasi Non Permanen

Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 600,320,000.00 600,320,000.00 600.320.000,00 600.320.000,00 600.320.000,00

Investasi Non Permanen Lainnya 14,058,675,000.00 14,058,675,000.00 14.558.675.000,00 13.608.675.000,00 12.018.675.000,00

(Penyisihan Investasi Non Permanen) (6,235,883,688.13) (7.202.492.034,49)

Investasi Non Permanen 8.423.111.311,87 7.456.502.965,51 15.158.995.000,00 14.208.995.000,00 12.618.995.000,00

1.2.2. Investasi Permanen

1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemda 66,862,437,188.51 38.539.247.142,95 22.966.974.595,90 19.682.179.315,00 6.772.179.315,00

Jumlah Investasi Permanen 66,862,437,188.51 38.539.247.142,95 22.966.974.595,90 19.682.179.315,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang 75.285.548.500,38 45.995.750.108,46 38.125.969.595,90 33.891.174.315,00

1.3. ASET TETAP

1.3.1. Tanah 319,614,128,942.00 313.415.365.168,00 311.016.508.718,00 307.966.597.924,00 305.566.455.815,00

1.3.2. Peralatan dan Mesin 459,906,153,924.92 497.763.118.574,00 462.285.931.040,00 429.848.221.340,00 391.646.202.976,00

1.3.3. Gedung dan Bangunan 849,262,122,748.15 1.264.022.044.595,30 1.209.204.608.397,30 1.161.741.152.999,69 1.076.657.888.819,00

1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 929,676,365,892.31 845.203.536.416,31 760.575.930.939,31 645.553.120.605,77 530.942.428.730,77

1.3.5. Aset Tetap Lainnya 37,560,270,976.25 32.522.613.001,00 20.273.102.490,00 19.221.329.515,00 17.915.323.030,00

1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 37,560,270,976.25 0,00 7.444.685.900,00 1.210.206.560,00

1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap 2.604.681.858.303,00 2.952.926.677.754,61 2.770.800.767.484,61 2.565.540.628.944,46 2.322.728.299.370,77

1.4. DANA CADANGAN

1.4.1. Dana cadangan 1,380,955,790.41 16.000.000.000,00

1.4.2. Dana Depresiasi

1.5. ASET LAINNYA

1.5.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran


III - 15

Kode Uraian

Posisi Keuangan






1.5.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1.512.362.347,08 1.450.579.397,08 1.701.051.583,05 2.569.824.533,68

1.5.3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

1.5.4. Aset Tidak Berwujud

1.5.5. Aset Lain-Lain 578,647,700,405.98 7.589.581.555,00 3.230285.721,00 1.632.922.481,00 1.632.922.481,00

Jumlah Aset Lainnya 578,647,700,405.98 9.101.943.902,08 4.680.865.118,08 3.333.974.064,05 4.202.747.014,68

JUMLAH AKTIVA 3.365.023.117.903,60 3.140.721.231.933,22 2.929.987.189.585,73 2.724.631.418.971,83

2. KEWAJIBAN

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga 43.922.750,72

2.1.2. Hutang Bunga - -

2.1.3. Hutang Pajak - -

2.1.4. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang - -

2.1.5. Pendapatan Diterima Dimuka

2.1.6. Hutang Jangka Pendek Lainnya 4.533.300,00 1.063.679.450,00 40.553.963,00 78.397.184,00

2.1.7. Uang Muka Dari Kas Darah

Kewajiban Jangka Pendek 4.533.300,00 1.107.602.200,72 40.553.963,00

2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

2.2.1. Hutang Jangka Panjang Dalam Negeri

2.2.2. Hutang Jangka Panjang Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Lainnya 4.533.300,00

JUMLAH KEWAJIBAN 4.533.300,00 1.112.135.500,72 40.553.963,00


III - 16

Kode Uraian

Posisi Keuangan






3. EKUITAS DANA

3.1. EKUITAS DANA LANCAR

3.1.1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 92,121,541,954.88 95.255.726.284,98 97.865.421.068,00 110.629.552.796,83 201.902.987.691,33

Pendapatan yang Ditangguhkan 502.143.467,97 2.645.584.509,92 187.272.000,00

3.1.2. Cadangan Piutang 3,874,351,536.35 7.503.192.299,33 8.651.136.163,13 3.298.134.368,20 897.887.013,83

3.1.3. Cadangan Persediaan 8,529,017,944.00 11.263.201.823,12 9.863.030.156,01 7.750.682.483,29 9.454.473.927,64

3.1.4. Dana Yang Harus Disediakan Untuk PembayaranHutang Jangka Pendek

(4.533.300,00) (1.063.679.450,00) (40.553.963,00) 9.454.473.927,64

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 105.022.521.603,20 115.589.257.967,35 116.379.587.387,14 121.825.087.685,32 212.176.951.448,80

3.2. EKUITAS DANA INVESTASI

3.2.1. Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 75,285,548,500.38 45.995.750.108,46 38.125.969.595,90 33.891.174.315,00 19.391.174.315,00

3.2.2. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 2,604,681,858,303.63 2.952.926.677.754,61 2.770.800.767.484,61 2.565.540.628.944,46 2.324.361.221.851,77

3.2.3. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 578,647,700,405.98 9.101.943.902,08 4.680.865.118,08 3.333974.064,05 2.569.824.533,68

3.2.4. Dana Yang Harus Disediakan Untuk PembayaranHutang Jangka Panjang

(4.533.300,00)

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 3.258.615.107.209,99 3.008.019.838.465,15 2.813.607.602.198,59 2.602.765.777.323,51 2.346.322.220.700,45

3.3. EKUITAS DANA CADANGAN

3.3.1. Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan 1,380,955,790.41 16.000.000.000,00 0,00

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN 1.380.955.790,41 16.000.000.000,00

JUMLAH PASIVA 3,365,023,117,903.60 3.140.721.231.933,22 2.929.987.189.585,73 2.724.631.418.971,83

Sumber Data: DPPKA Kabupaten Sampang


III - 17

Berdasarkan analisa rasio keuangan daerah, kemampuan keuangan pemerintah

Kabupaten Sampang dalam memenuhi kewajiban dan utang jangka pendek sangat baik, hal

ini dapat dilihat dari Rasio Likuiditas rata-rata tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 yang

dihitung dari Rasio Lancar (current ratio) sebesar 8.759 dan Rasio Quick (quick ratio) sebesar

8.065. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Sampang juga mempunyai kemampuan yang

sangat baik dalam memenuhi hutang jangka panjangnya yang dapat dilihat dari Rasio

Solvabilitas, hal ini dapat dilihat dari rasio total hutang terhadap total aset tahun 2009

sampai dengan tahun 2012 rata-rata sebesar 0,00 (Jumlah Hutang dibanding total aset tidak

material).

Tabel 3.9 Analisa Rasio Keuangan

No Uraian 2009 (%) 2010 (%) 2011(%) 2012(%)Rata-rata

(%)

1 Rasio Lancar (currentratio)

3.005 Tidak adaHutang

105 23.168 8.759

2 Rasio Quick(quick ratio)

2.814 Tidak adaHutang

95 21.286 8.065

3 Rasio total hutangterhadap total aset

0,00 Tidak adaHutang

0,00 0,00 0,00


3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Beberapa kebijakan umum keuangan daerah (rencana dan realisasi APBD) yang

ditetapkan dalam RPJMD tahun 2008–2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menggunakan sistem APBD defisit artinya anggaran pendapatan lebih kecil dari

belanja daerah dan hal tersebut ditutup dari Pembiayaan Penerimaan.

2. Prosentase Peningkatan Pendapatan diimbangi dengan prosentase Peningkatan

Belanja.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan alokasi belanja pada

belanja pelayanan publik.

4. Efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran melalui kebijakan anggaran

berdasarkan program prioritas.

Ditinjau dari sisi belanja, dapat dipetakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak

langsung. Belanja langsung adalah belanja yang bersentuhan langsung dengan

program/kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak bersentuhan

secara langsung dengan program/kegiatan.

Dari aspek pemanfaatan belanja tidak langsung, titik berat kebijakan Pemerintah

Kabupaten Sampang lebih ditekankan pada pengalokasian belanja pegawai, belanja hibah,

belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan bagi Pemerintah Desa serta belanja tidak

terduga. Sedangkan pemanfaatan Belanja Langsung, titik berat kebijakan Pemerintah

Kabupaten Sampang ditekankan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta


III - 18

Belanja Modal. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat menempatkan keberadaan

Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam satu hubungan yang harmonis

dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta.

Perbandingan proporsi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat

dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.2 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sampang

Tahun 2008–2012


III - 19

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai

pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja

yang bersangkutan. Kondisi belanja Kabupaten Sampang dari tahun ke tahun mengalami

pertumbuhan seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah. Penetapan format anggaran

surplus atau defisit baik secara absolut maupun relatif menunjukkan adanya peningkatan sisi

belanja. Perkembangan belanja daerah selama tahun 2008–2012 sebagaimana disajikan

dalam Tabel 3.4 adalah sebagai berikut:

Tahun 2008 realisasi anggaran sebesar Rp. 608.963.319.110,46





Pengeluaran Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2010

sampai dengan 2012 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas UtamaKabupaten Sampang Tahun 2010 sampai dengan 2012

No Uraian Tahun 2010(Rp)

Tahun 2011(Rp)

Tahun 2012(Rp)

Rata2Pertumb

(%)

A Belanja Tidak Langsung 392.818.113.021,68 431.556.101.495,18 486.701.656.685,58 11,320

1

Belanja Pegawai(Belanja Gaji dan Tunjangan, TambahanPenghasilan PNS, Belanja PenerimaanAnggota dan Pimpinan DPRD sertaOperasional KDH/WKDH)

392.808.062.771,68 431.546.051.245,18 486.701.656.685,58 11,32

2 Belanja Bagi Hasil Pemerintah Desa 10.050.250,00 10.050.250,00 0,00 -50,00

B Belanja Langsung 36.421.856.175,00 41.949.283.192,00 43.948.903.618,00 9,97

1 Belanja Honorarium PNS khusus untuk Gurudan tenaga Medis

0,00 0,00 0,00 0,00

2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 262.640.300,00 17.525.000,00 137.500.000,00 295,63

3 Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan(Telepon Air Listrik)

7.040.309.646,00 10.730.192.204,00 10.142.115.701,0023,47

4 Belanja Sewa Gedung Kantor yang telah adakontrak jangka panjangnya.

1.563.421.810,00 1.379.635.100,00 2.247.782.840,0025,59

5 Belanja Sewa sarana mobilitas 609.053.500,00 487.211.000,00 329.558.000,00 -26,18

6 Belanja Sewa Alat Berat 69.500.000,00 77.250.000,00 90.000.000,00 13,83

7 Belanja sewa sarana perlengk. peralatankantor yang telah ada kontraknya

701.169.125,00 460.979.941,00 579.369.500,00 -4,29

8 Belanja Makan dan Minum 10.673.667.790,00 12.951.787.395,00 11.440.534.800,00 4,84

9 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 413.473.500,00 281.505.000,00 275.914.000,00 -16,95

10 Belanja Perjalanan Dinas 12.344.605.404,00 13.594.793.152,00 17.024.362.777,00 17,68

11 Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi 2.744.015.100,00 1.968.404.400,00 1.681.766.000,00 -21,41

C Pengeluaran Pembiayaan 3.741.069.819,00 29.500.000,000,00 0,00 294,27

1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 16.000.000.000,00 0,00 -50,00

Bambang Sutrisno

Typewriter


III - 20

No Uraian Tahun 2010(Rp)

Tahun 2011(Rp)

Tahun 2012(Rp)

Rata2Pertumb

(%)

2 Pembayaran Pokok Utang 40.553.963,00 - 0,00 -50,00

3 Penyertaan Modal 3.700.515.856,00 13.500.000.000,00 0,00 82,41

TOTAL (A+B+C) 432.981.039.015,68 503.005.384.687,18 530.650.560.303,58 10,83

Tabel diatas menggambarkan fluktuasi pengeluaran Pengeluaran Periodik,Wajib dan

Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sampang yang meliputi belanja tidak langsung,

belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan, selama 3 tahun terakhir mengalami

pertmbuhan rata-rata 10,83%.

3.3.2 Analisis Proyeksi Data Masa Lalu

Konsekuensi dari otonomi daerah terhadap Pemerintah Daerah adalah untuk

menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam rangka

mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

mampu memberikan kepuasan. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari

pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber

pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari

daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah

yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Sampang

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

3.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada

daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuntutan peningkatan

PAD semakin besar, mengingat palayanan kepada masyarakat selayaknya memenuhi Standar

Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan PAD dirumuskan

sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pajak atau Retribusi daerah diantaranya melalui optimalisasi pelaksanaan

Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha serta

Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, yang berkaitan dengan

penerimaan daerah yaitu dengan cara memperbarui tarif pajak dan retribusi daerah,

meningkatkan pengawasan dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan

terhadap realisasi PAD, mengenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan pajak daerah

dan retribusi serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja

Bambang Sutrisno

Typewriter


III - 21

terkait agar penerimaan pajak atau retribusi dapat lebih optimal, dan penagihan piutang

pajak yang sulit ditagih

2. Ekstensifikasi Pajak atau Retribusi daerah diantaranya melalui memperluas objek pajak

daerah dan retribusi daerah, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diharapkan dapat

menjadi salah satu sumber yang signifikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli

Daerah, yang menunjukkan bhwa investasi daerah dapat memberikan manfaat

nyata/terukur bagi keuangan daerah khususnya dan perkembangan perekonomian

daerah pada umumnya. Pengelolaan BUMD dan perusahaan daerah secara efisien dan

efektif diantaranya melalui perbaikan manajemen dan profesionalisme BUMD serta

pembinaan intensif oleh instansi pembina. Kontribusi BUMD terhadap PAD didasarkan

pada laporan rugi laba BUMD. Selama tahun 2008–2012 realisasi penerimaan setiap

tahun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya rata-rata diatas 50%. Sumbangan

terbesar berasal dari penerimaan Deviden Bank Jatim, yaitu sebagai berikut: Tahun 2012

sebesar Rp.5.139.556.885,70 tahun 2011 sebesar Rp.3.712.677.608,34 tahun 2010

sebesar Rp.5.139.556.885,70 tahun 2009 sebesar Rp.1.583.860.646,97 Tahun 2008

sebesar Rp.1.262.769.917,14

4. Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah dengan

mempercepat alur penyetoran pajak dan menyederhakan format-format pembayaran

pajak mulai penetapan pajak sampai penyetoran pajak sistem pemungutan pajak daerah

telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Sistem pengendalian dan

pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan

efisiensi bersifat preventif dan korektif, serta peningkatan kesejahteraan pegawai

melalui pemberian insentif biaya pemungutan.

3.3.2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari

pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya

merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy. Konsep

revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip

keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan

revenue sharing harus transparan, demokratis dan adil. Terhadap dana perimbangan ini

maka kebijakan yang ditetapkan adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Sampang secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan

terhadap wajib pajak dan pendapatan lainnya yang nantinya merupakan Pendapatan

Bagi Hasil bagi Daerah;


III - 22

2. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula

bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga

alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan

kebutuhan yang akan direncanakan.

3.3.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang

berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana

Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut

adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan

penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja daerah hingga tahun 2018 mendatang,

Pemerintah Kabupaten Sampang telah merencanakan perkiraan peningkatan penerimaan

dan pendapatan daerah berdasarkan tren laju pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun

2008–2012 sebesar 13,90% dengan asumsi Pertumbuhan Ekonomi 6-7% dan inflasi

Kabupaten Sampang sebesar 5-6% sedangkan Indikator makro ekonomi Nasional (stabil) 6%,

sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.


III - 23

Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013–2018

No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018Rata-rata

pertumbuhan

I Pendapatan Asli Daerah 63.041.056.020 77.666.744.572 84.768.314.670 92.435.046.637 100.666.336.926 109.398.660.124 11,79

1 Pajak Daerah 6.860.000.000 9.562.500.000 11.152.750.000 12.450.525.000 13.847.877.500 15.260.705.250 17,82

2 Retribusi Daerah 33.549.002.520 44.850.696.572 47.502.381.870 50.861.560.557 54.512.232.238 58.451.464.968 12,21

3Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil

Kekayaan Daerah yg Dipisahkan15.533.000.000 15.530.800.000 17.678.880.000 19.910.268.000 22.238.494.800 24.676.554.280 9,82

4 Lain-lain PAD yang Sah 7.099.053.500 7.722.748.000 8.434.302.800 9.212.693.080 10.067.732.388 11.009.935.627 9,17

II Dana Perimbangan 864.227.275.092 917.201.213.280 999.502.947.475 1.089.208.277.150 1.186.984.855.990 1.293.560.694.413 8,41

1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 75.600.061.092 80.747.010.000 88.821.711.000 97.703.882.100 107.474.270.310 118.221.697.341 9,36

2 Dana Alokasi Umum 683.242.704.000 731.069.693.280 796.865.965.675 868.583.902.586 946.756.453.819 1.031.964.534.662 8,60

3 Dana Alokasi Khusus 105.384.510.000 105.384.510.000 113.815.270.800 122.920.492.464 132.754.131.861 143.374.462.410 6,40

III Lain-lain Pendapatan yang Sah 161.021.043.445 154.017.509.189 183.453.938.352 208.381.967.533 233.646.039.648 259.279.758.994 10,29

1 Hibah 608.594.385 608.594.385 608.594.385 608.594.385 608.594.385 608.594.385 0,00

2Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya30.549.357.804 30.549.357.804 33.604.293.584 36.964.722.943 40.661.195.237 44.727.314.761 8,00

3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 100.144.766.256 122.859.557.000 149.241.050.383 170.808.650.205 192.376.250.026 213.943.849.848 16,49

IV Penerimaan Pembiayaan 93.621.541.954 53.500.000.000 55.539.938.094 51.757.291.016 67.390.022.590 74.935.613.859 -89,00

1 SILPA 92.121.541.954 53.500.000.000 55.539.938.094 51.757.291.016 57.390.022.590 74.935.613.859 -69,00

2 Pencairan Dana Cadangan 1.000.000.000 - - - 10.000.000.000 - 0,00

3Penerimaan kembali investasi dana

bergulir500.000.000 - - - - - 0,00

JUMLAH (I+II+III+IV)1.181.910.916.511

1.202.385.467.041 1.323.265.138.591 1.441.782.582.336 1.588.687.255.154 1.737.174.727.390 8,06



III - 24

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018

proyeksi pendapatan yang bersumber dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan

mengalami kenaikan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan 8,06%.

Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 11,79%, hal ini mengindikasikan

komitmen daerah dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan urusan wajib dan urusan

pilihan daerah. Pendapatan dana perimbangan diproyeksikan mengalami pertumbuhan

sebesar 8,41%, pertumbuhan ini diproyeksikan lebih kecil rata-rata pertumbuhan dana

perimbangan 5 tahun terakhir karena meskipun alokasi dana perimbangan secara nasional

setiap tahun meningkat, peningkatan dana perimbangan per daerah tidak signifikan karena

jumlah daerah terus bertambah, Proporsi Alokasi Dasar dalam formula dana perimbangan

diperkecil setiap tahun agar formula dana perimbangan berdasarkan celah fiskal lebih

berperan dalam rangka pemerataan keuangan antardaerah, Proporsi celah fiskal dalam

formula dana perimbangan harus diperbesar peranannya untuk mengoptimalkan peran

formula murni atau celah fiskal sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada daerah-

daerah yang kemampuan fiskalnya rendah.

Pendapatan dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan mengalami

rata-rata pertumbuhan sebesar 10,29%, pendapatan ini dipengaruhi oleh kemampuan dan

kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam memberi bantuan keuangan

kepada pemerintah daerah. Pemerimaan pembiayaan sebagai komponen dari pendapatan

diformulasikan dalam rangka penutup defisit anggaran dan secara rata-rata pertumbuhanya

diperkirakan -89,00%.

Sedangkan proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat

serta Prioritas Utama Kabupaten Sampang pada tahun 2013–2018, diperkirakan

kebutuhannya terus mengalami peningkatan. Belanja wajib dan mengikat ini merupakan

belanja yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya, seperti gaji dan

tunjangan pegawai, bunga, belanja kantor dan belanja sejenisnya. Sedangkan belanja

prioritas utama merupakan belanja yang digunakan dalam rangka keberlangsungan layanan

dasar pemerintah daerah.

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


III - 25

Tabel 3.12 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Sampang (Tahun 2013 s/d 2018)

No UraianAPBD Proyeksi

Tahun 2013 Tahun 2014 (Rp.) Tahun2015 (Rp.) Tahun 2016 (Rp.) Tahun 2017 (Rp.) Tahun 2018 (Rp.)

A. Belanja Tidak Langsung 667.913.344.565,07 682.702.920.758,10 709.557.919.991,00 746.515.796.243,00 777.233.023.765,00 804.205.353.465,00

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 572.493.951.815,07 604.381.108.008,10 630.498.527.241,00 667.456.403.493,00 688.173.631.015,00 725.145.960.715,00

2 Belanja Hibah 25.908.780.000,00 22.946.200.000,00 23.383.780.000,00 23.383.780.000,00 33.383.780.000,00 23.383.780.000,00

3 Belanja Bantuan Sosial 26.453.688.900,00 13.118.688.900,00 13.118.688.900,00 13.118.688.900,00 13.118.688.900,00 13.118.688.900,00

4Belanja Bagi Hasil KpdProv./Kab./Kota & Pemdes

10.050.250,00 10.050.250,00 10.050.250,00 10.050.250,00 10.050.250,00 10.050.250,00

5

Belanja Bantuan KeuanganKpdProv./Kab./Kota/Pemdes &Parpol

37.546.873.600,00 37.546.873.600,00 37.546.873.600,00 37.546.873.600,00 37.546.873.600,00 37.546.873.600,00

6 Belanja Tidak Terduga 5.500.000.000,00 4.700.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

B Belanja Langsung 513.997.571.946,00 519.682.546.282,90 613.707.218.600,00 685.266.786.093,00 811.454.231.389,00 932.969.373.925,00

C Pengeluaran Pembiayaan - - - 10.000.000.000,00 - -

1 Penyertaan Modal - - - - - -

2Pembentukan DanaCadangan

- - - 10.000.000.000,00 - -

3 Pembayaran Pokok Utang - - - - - -

Total Belanja danPembiayaan (A+B+C)

1.181.910.916.511,07 1.202.385.467.041,00 1.323.265.138.591,00 1.441.782.582.336,00 1.588.687.255.154,00 1.737.174.727.390,00



III - 26

Dari tabel di atas, dapat diketahui proyeksi kebutuhan belanja dan pembiayaan

selama kurun waktu 5 tahun ke depan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kebijakan belanja tidak langsung setiap tahun mengalami peningkatan, namun

demikian proporsinya terhadap belanja langsung diupayakan terus ditekan, Pada belanja

tidak langsung porsi terbesar adalah dalam rangka pemenuhan belanja pegawai Penekanan

tersebut bisa dilakukan dengan berusaha tidak melakukan penambahan pegawai dalam

jumlah yang besar pada tahun mendatang, kecuali tenaga teknis yang memang sangat

diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja, karena hal itu akan memberikan beban

anggaran yang cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Sampang, sehingga proporsi belanja

langsung bisa terus ditingkatkan. Selain itu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan terus

mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah. Belanja hibah dan bantuan sosial

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

pemerintah daaerah dapat mengontrol kebijakan dalam pemberian hibah dan bantuan

sosial.

Belanja langsung dalam rangka pemenuhan pendanaan program dan kegiatan dan

untuk membiayai Urusan wajib dan Urusan pilihan Daerah difokuskan untuk belanja Program

Prioritas untuk mencapai target capaian indikator kinerja daerah. Peningkatan proporsi

belanja langsung lebih diprioritaskan khususnya sektor strategis dan produktif.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam Belanja Langsung antara lain:

a. Pemenuhan standar pelayanan publik minimal di Sampang

b. Peningkatan efisiensi pelayanan publik di Sampang

c. Mendukung pada program regional dan nasional.

d. Implementasi strategi pro growth (pro investment), pro job, dan pro poor di Kabupaten

Sampang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Rakyat

e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi

masyarakat

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan daerah di Kabupaten Sampang

sudah relatif baik jika dibandingkan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, ini tercermin

dari proporsi belanja langsung lebih besar dipergunakan untuk belanja modal daripada pos

belanja langsung lainnya seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Kedepan

Pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya untuk meningkatkan kemandiran daerah

melalui kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja yang dimanfaatkan sebaik dan seoptimal

mungkin untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian

daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


III - 27

Dalam rangka mempertimbangkan belanja-belanja tersebut di atas, maka diperlukan

struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang

tepat merupakan syarat pokok bagi pengelola keuangan yang baik di daerah, untuk itu ada

beberapa yang perlu dilakukan, yaitu:

a. Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan.

Pembiayaan yang berasal dari utang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan

karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Demikian pula penerimaan

yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan

SILPA) ataupun dana dana yang bersifiat temporer (seperti hasil penjualan aset daerah)

tidak bisa dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah karena berpotensi

menganggu perencanaan keuangan daerah.

b. Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja

untuk urusan yang bersifat wajib dan pilihan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan

manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan

di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan

mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan bagi pengelola keuangan

daerah yang baik maka perlu memahami dan menggali potensi unggulan daerah serta

mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada, prioritas prioritas pembangunan

daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di

Kabupaten Sampang.

Dalam upaya pemenuhan urusan wajib dan kewenangan daerah perlu dilakukan

pembenahaan di segala bidang terkait pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya

Manusia (SDM). Untuk itu, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya

melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melalui upaya penggalian sumber

pembiayaan lain serta melakukan efisiensi belanja. Di samping itu, perlu dilakukan proses

penganggaran partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dalam upaya

memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah, perlu dikembangkan model

pembiayaan public-private partnership.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang juga bergantung pada proyeksi

pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi dan kemampuan pengeluaran investasi oleh

Pemerintah Kabupaten Sampang. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013–2018

diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik

nasional, regional maupun tingkat kabupaten.

Peranan investasi pemerintah (APBN dan APBD) rata-rata berkisar 5%-7%. Arah

kebijakan keuangan daerah bermanfaat untuk:


III - 28

a. Menopang proses pembangunan dan pengembangan Kabupaten Sampang yang

berkelanjutan sesuai dengan visi Nasional dan visi Pemerintah Kabupaten Sampang.

b. Menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

c. Menjaga keberlanjutan anggaran kabupaten agar tetap terjamin melalui minimalisasi

resiko fiskal.

d. Mempermudah akses masyarakat bagi pelayanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan,

Kependudukan, Ketenagakerjaan, dll.

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kabupaten Sampang dalam Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang

ingin dicapai (performance-based budgeting). Dalam perencanaan lima tahun ke depan,

Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai antara lain:

a. Belanja Pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, kesejahteraan pegawai, dan lain-lain;

b. Belanja Telepon, Air dan Listrik (TAL)

c. Belanja Dedicated Program yakni program yang berskala besar, monumental, dan

berdampak luas pada kepentingan masyarakat

d. Belanja Kegiatan Tahun Jamak (multi years) yakni kegiatan yang diselesaikan lebih dari

setahun dan telah memperoleh persetujuan DPRD

e. Belanja Prioritas SKPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tupoksi dan urusan

pemerintahan

Selanjutnya berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja dan pengeluaran

pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama maka dapat diproyeksikan Belanja

Pengeluaran dan Pembiayaan Wajib, Mengikat dan Prioritas Utama Kabupaten Sampang

yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan

sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.13.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah

Kabupaten Sampang tahun 2013–2018 sebagaimana disajikan dalam data Tabel 3.14.


III - 29

Tabel 3.13 Belanja Pengeluaran dan Pembiayaan Wajib, Mengikat dan Prioritas Utama Kabupaten Sampang

No UraianTahun 2013

APBD

Proyeksi

Tahun 2014 (Rp.) Tahun 2015 (Rp.) Tahun 2016 (Rp.) Tahun 2017 (Rp.) Tahun 2018 (Rp.)

A. Belanja Tidak Langsung1. Belanja Pegawai

(Belanja Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, BelanjaPenerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta OperasionalKDH/WKDH)

572.493.951.815,07 604,912,842,966 630,498,527,241 667,456,403,493 688,173,631,015 775,145,960,715

5. Belanja Bagi Hasil Pemerintah Desa 10.050.250,00 10.050.250,00 10.050.250,00 10.050.250,00 10.050.250,00 10.050.250,00B Belanja Langsung1. Belanja Honorarium PNS khusus untuk Guru dan tenaga Medis 29.121.429.000,00 37.857.857.700,00 49.215.215.010,00 63.979.779.513,00 83.173.713.366,90 108.125.827.376,97

2. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 93.000.000.000,00 120.900.000,00 157.170.000,00 204.321.000,00 265.617.300,00 345.302.490,00

3. Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan (Telepon Air Listrik) 8.338.380.000,00 10.422.975.000,00 13.028.718.750,00 16.285.898.437,50 20.357.373.046,88 25.446.716.308,59

4. Belanja Sewa Gedung Kantor yang telah ada kontrak jangkapanjangnya.

2.821.354.700,00 3.526.693.375,00 4.408.366.718,75 5.510.458.398,44 6.888.072.998,05 8.610.091.247,56

5. Belanja Sewa sarana mobilitas 761.485.000,00 799.559.250,00 839.537.212,50 881.514.073,13 925.589.776,78 971.869.265,62

6. Belanja sewa sarana perlengk. peralatan kantor yang telah adakontraknya

1.174.933.000,00 1.233.679.650,00 1.295.363.632,50 1.360.131.814,13 1.428.138.404,83 1.499.545.325,07

7. Belanja Makan dan Minum 15.167.392.500,00 15.925.762.125,00 16.722.050.231,25 17.558.152.742,81 18.436.060.379,95 19.357.863.398,95

8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 392.105.000,00 411.710.250,00 432.295.762,50 453.910.550,63 476.606.078,16 500.436.382,069. Belanja Perjalanan Dinas 22.003.669.000,00 26.404.402.800,00 31.685.283.360,00 38.022.340.032,00 45.626.808.038,40 54.752.169.646,0810. Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi 2.240.300.000,00 2.352.315.000,00 2.469.930.750,00 2.593.427.287,50 2.723.098.651,88 2.859.253.584,47C Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan - - - 10.000.000.000,00 - -2. Pembayaran Pokok Utang - - - - - -

3. Penyertaan Modal - - - - - -

D. Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat sertaPrioritas Utama

654.618.050.265,00 703.978.748.366,00 750.762.508.918,50 824.316.387.592,13 868.484.759.306,82 997.625.085.990,38



III - 30

Tabel 3.14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang

No UraianTahun 2013

APBD

Proyeksi

Tahun 2014 (Rp.) Tahun 2015 (Rp.) Tahun 2016 (Rp.) Tahun 2017 (Rp.) Tahun 2018 (Rp.)

1 Pendapatan 1,088,289,374,557 1,178,603,792,041 1,297,443,525,498 1,419,743,616,320 1,551,015,557,564 1,691,957,438,532

2 Pencairan Dana Cadangan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00

Penerimaan Kembali Dana Bergulir 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 92.121.541.954,88 77.492.230.057,26 70.882.142.833,38 64.835.896.049,69 59.305.394.116,65 54.246.643.998,50

Total Penerimaan 1.174.508.113.003,77

Dikurangi:

4 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan YangWajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

654.618.050.265,00 703.978.748.366,00 750.762.508.918,50 824.316.387.592,13 868.484.759.306,82 997.625.085.990,38

5 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 519.890.062.738,77 552.117.273.732,26 617.563.159.412,88 660.263.124.777,56 741.836.192.373,83 758.578.996.540,50



III - 31

Arah kebijakan Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas

Pembangunan Kabupaten;

2. Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu yang dominan antara

lain: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan;

3. Melakukan efisiensi belanja, melalui:

Meminimalkan belanja yang tidak langsung berdampak atau dirasakan pada

masyarakat;

Melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas

setiap program;

Melakukan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja

kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

4. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (performance-based budgeting)

5. Melakukan analisis khusus untuk permasalahan gender, anak, ibu hamil, pendidikan,

ekonomi kerakyatan, birokrasi, dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

6. Memberikan bantuan-bantuan (khususnya) keuangan dalam bentuk:

Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik.

Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas sebagai seed money

yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka

pembangunan modal sosial yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan

terjadinya resiko sosial.

Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah

kabupaten/kota lainnya dan Pemerintahan Desa dalam rangka kerjasama/komitmen

antar pemerintah kabupaten/kota

7. Membangun Medium Term Expenditure Framework (MTEF) terutama untuk

menyelesaikan program-program yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari satu

tahun anggaran;

8. Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi

dari setiap SKPD;

9. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh dan

berdampak pada kepentingan masyarakat.

Bab 3 Rpjmd Sampang

Documents