RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. (H.C) IR. SOEKARNO

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNGNOMOR : TAHUN2017

TANGGAL : 2017

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. (H.C) IR. SOEKARNOPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

STANDAR PELAYANAN MINIMALRUMAH SAKIT

•.•••••••••"•••H

RSUD DR.(H.C) Ir.SOEKARNO

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BEUTUNG

PERIOOE 2017-20Z1

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RSUD DR. (H.C.) IR. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

STANDART PELAYANAN MINIMAL

PERIODE 2017-2021

Mengesahkan,

a.n Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Sekretaris Daerah

(TANDI.,SH.,M.Si

08811 1001

Pangkalpinang, Desember2016

Direktur RSUD DR. (H.C.) IR. SOEKARNO

dr. LUCIA SHINTA SILALAHI

NIP. 19750305 200501 2 007

H. ATA PFMffiAHTAF

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatdan hidayah-Nya Iah Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Rumah SakitUmum Daerah Provinsi ini dapat tersusun dengan baik sesuai dengan waktu yang

ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM-RS)merupakan alat ukur muturayanan rumah sakit yang dapat mendukung pencapaian mdikator kinerja rumah sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.(H.C) Ir. Soekamo sebagai salah satu sarana

kesehatan ikut berkontribusi memberi dukungan untuk pencapaian indikator kinerja

kabuDaten/kota bidang kesehatan yang terukur melalui Standar Pelavanan Minimal

Kesehatan Kabupaten/Kota

Diharapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum

Daerah Dr.(H.C) Ir. Soekarno ini dapat digunakan oleh insan RSUD Dr.(H.C) Ir.

Soekarno untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional

serta dapat dijadikan bahan akuntabilitas kinerja rumah sakit.

Disamping itu, kami harapkan pula pedoman ini dapat dijadikan StandarPelayanan bag' Tenaga kpcphatpn dglam mpm.hf»rikan np|p\/pn»n y*ng hprm. iti i naria

masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DnxEKTUR

RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSIKEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dr. LUCIA SriiNTA SILALAHINIP.19750503 200501 2 007

QAFTAELJSl

Kata Pengantar '

Daftarlsi ji

DaftarTabel '•'

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 1

C. Pengertian Umum dan Khusus 2

D. Landasan Hukum 3

E. Sistematika Dokumen Standar Pelavanan Minimal di Rumah Sakit 4

BAB II Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno 5

A. Jenis- Jenis Pelayanan 5

B. Indikator dan Standar Pelayanan Minimal 5

BAB III Penutup 24

nAPTAR TABEL

Tafce 1 Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanang

Gawat Darurat

"aoei 2 Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan

RawatJalan

Tabel 3 Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan8

Kawat map

Tabel 4. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal PelayananQ

Bedah Sentral

Tabel 5 Rencana Pencaoaian Standar Pelavanan Minimal Pelavanan

Persalinan dan Perinatalogi 10Tabel 6. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan

Intensif 12Tabel 7. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan

13Radiologi

Tabel 8. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal PelayananI ahnratnrinm Patnlngi KliniW

Tabel 9. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan

Rehabilitasi Medik 15Tabel 10. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan

Farmasi

Tabel 11. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Gizi 16Tabel 12. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan

Tr-jnpf ipi r\orol-». .„...»•.•.*<. -— •-• —


Gakin 17Tabel 14. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan

Rekam Medis 18Tabel 15. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan

PengolahanLimbah

Toot rs. Raneans Peneapaiari Stands? Palayawm Mfewnal fotaysranAdministrasi Manajemen 20

Taoei 17. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan

Ambulance/ Kereta Jenazah 21

"ace 18 Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan21Pemuiasaran jenazan

•ii-,zl- Peiayanan Minima; RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno in

TaW 19 Rencana Pfincanaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan

Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 22

"aoei 20 Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan

Laundry 22

Taoel 21. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan PPI 23

Scndar nan Minimal RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan

merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam

mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran pelayanan

kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat

kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang

beragam, berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran

yang berkembang sangat pesat yang perlu diikuti oleh tenaga kesehatan dalam

rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar, membuat semakin

kompleksnya permasalahan di rumah sakit. Oleh karena itu, RSUD Dr.(H.C) Ir.

Soekarno membuat Standar Pelayanan Minimal yang mengacu pada Permenkes

129/Menkes/SK/ll/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Pada Permenkes 129/2008 yang dimaksud dengan Standar Pelayanan

Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang

merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara

minimal. Disebutkan juga dalam penjelasao pasal 39 ayat 2 PP Rl No 58 tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud

dengan standar pelayanan minimal adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan

capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar pelayanan minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir.

Soekarno ini dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekamodalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian.pengawasan dan pertanggungjawaban serta penyelenggaraan

standar pelayanan minimal rumah sakit.

Standar pelayanan minimal ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman

tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan rujukan, target

yang harus dicapai mengacu pada target nasional dengan kerangka waktu

pencapaian sesuai kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir.

Soekarno.cara perhitungan/rumus/pembilang/penyebut/standar/satuan pencapaian

kinerja.

Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno

C. PENGERTIAN UMUM DAN KHUSUS

1. Umum:

a. Standar Pelayanan Minimaladalah ketentuan tentang jenis dan mutu

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis

tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan

Umum kepada masyarakat.

b. Rumah Sakitadalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan

rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan

gawat darurat.

2. Khusus

a. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah

Sakit kepada masyarakat.

b. Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat

kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat

menimbulkan kepuasan kepada setiap pasien sesuai dengan tingkat

kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara

penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yangtelah ditetapkan. 1 "" E

c. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian

terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi,

keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambungan pelayanan

kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar

WHO.

d. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu

organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau

barang kepada pelanggan.

e. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk

mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan

pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau

tolak ukur prestasi kuantitatif / kualitatif yang digunakan untuk mengukur

terjadinya perubahane terhadap besaran target atau standar yang telah

ditetapkan sebelumnya.

f. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan

sesuatu yang harus dicapai.


g. Definisi operasional: dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari

indikator

h. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari

sumber data untuk tiap indikator

i. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap

indikator kinerja yang dikumpulkan

j. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam

rumus indikator kinerja

k. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam

rumus indikator kinerja

I. Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa

dicapai

m. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan

dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, tentang Kesehatan,

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2du0 tentang program Pembangunan

Nasional tahun 2000 - 2005, =, - mm WM 9 J5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang

Kewenanga Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah,

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2003 tentang

pedoman organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2001 No. 14,

tambahan lembaran negara No. 42621)

8. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Rl sebagaimana telah

beberapa kali diiubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005


Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,


Pengelolaan Keuangan Daerah,


Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno 3

12. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 tahun 2004

tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik,

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 61 / Menkes/ SK /I/2004 tentang

Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di

Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Rumah Sakit

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 / MenKes/SK/ III/ 2002 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib

Dilaksanakan Daerah

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MenKes/SK/ll/2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

16. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575/ Menkes/ SK / II /2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

tentang penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal,

18. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.

188.44/619.01/RSUDP/IX/2014 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. SISTEMATIKA DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI RUMAH SAKIT

Sistematika dokumen SPM di Rumah Sakit dtsusun dalam bentuk:

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Pengertian Umum dan Khusus

. Landasan Hukum

. Sistematika Dokumen Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit

BAB II Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno

A. Jenis - Jenis Pelayanan

B. Indikator dan Standar Pelayanan Minimal

BAB III Penutup


BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

A. JENIS-JENIS PELAYANAN

Jenis-jenis pelayanan di Rumah Sakit yang minimal wajib disediakan oleh

Rumah Sakit meliputi:

1. Pelayanan Gawat Darurat

2. Pelayanan Rawat Jalan

3. Pelayanan Rawat Inap

4. Pelayanan Bedah

5. Pelayanan Persalinan Dan Perinatologi

6. Pelayanan Intensif

7. Pelayanan Radiologi

8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

9. Pelayanan Rehabilitasi Medik

10. Pelayanan Farmasi

11. Pelayanan Gizi

12. Pelayanan Transfusi Darah

13. Pelayanan Keluarga Miskin

14. Pelayanan Rekam Medik

15. Pengelolaan Limbah

Pelayanan Administrasi Manajemen

17. Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah

18. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

19. Pelayanan Laundry

20. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

21. Pencegah Pengendalian Infeksi

B. INDIKATOR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr.(H.C.)lr.Soekarno

meliputi:

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Gawat darurat adalah salah satu ujung tombak pelayanan di

Rumah Sakit. Pelayanan ini diberikan kepada pasien yang datang dengan

kondisi membutuhkan bantuan medis sesuai dengan kebutuhan dan prioritas,


hingga yangmemerlukan tindakan segera untuk menyelamatkan jiwa pasien

(life saving).Kemampuan menangani Iifesaving6\ gawat darurat

menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan gawat

darurat kepada bayi, anak, orang dewasa dan ibu melahirkan berupa upaya

penyelamatan jiwa manusia (life saving) dengan urutan Airway, Breath,

Circulation. Standar sesuai Permenkes 129/2008 nilainya 100%, dimana

kondisi saat ini di RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno baru mencapai nilai sebesar

87,5%.

Indikator lain yang juga sangat penting adalah waktu tanggap pelayanan

dokter di gawat darurat. Hal inidapat menggambarkan terselenggaranya

pelayanan yang cepat, responsif dan mampu menyelamatkan pasien gawat

darurat. Waktu tanggap inididefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan pasien

untuk dilayani sejak pasien datang sampai mendapat pelayanan dokter. Standar

sesuai Permenkes 129/2008, dalam waktu ^ 5 menit pasien sudah terlayani oleh

dokter. Kondisi saat ini di RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno sudah memenuhi standar

< 5 menit terlayani setelah pasien datang.

Selain itu, berdasarkan permenkes 129/2008 tidak diperkenankan bagi

Rumah Sakit untuk meminta uang muka kepada pasien saat menangani kasus

gawat darurat. Hal ini untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang mudah

diakses dan mampu segera memberikan pertolongan pada pasien gawat darurat.

Hingga saat ini semua pasien yang datang ke UGD RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno

selalu dilayani keluhannya terlebih dahulu sesuai dengan tingkat kegawatannya

dan tidak pernah meminta uang muka kepada pasien.

Tabel 1. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Gawat

Darurat

Indikator Saat ini 2017 2018 2019 2020 2021

1. Kemampuan menangani

life saving anak dan dewasa87.5% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Jam buka Pelayanan Gawat

Darurat24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam

3. Pemberian pelayanankegawatdaruratan yangbersetifikat

ATLS/BTLS/ACLS/PPGD

59,4% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Ketersediaan tim

penanggulangan bencana0 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim

5. Waktu tanggap pelayanan

Dokter di gawat darurat£5 menit s5 menit <5 menit s5 menit <5 menit <5 menit

B. Kepuasan pelangganBelum

diukur>70% >70% >70% >70% £70%

7. Kematian pasien <24 jam < 7/\ 000 < QA 000 < 2^000 < 2A 000 £21000 < 21000


8. Tidak adanya pasien yangdiharuskan membayar uang

muka

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan

dimana pasien memperoleh pelayanan dari dokter untuk keperluan diagnosa,

pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di ruang

rawat inap. Berdasarkan Permenkes 129/2008, salah satu standar minimal

rawat jalan adalah dokter yang melayani di poliklinik spesialis adalah harus

100% dokter spesialis. Selain itu, setidaknya harus tersedia pelayanan klinik

anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan, dan klinik bedah. Saat ini di RSUD

Dr.(H.C) Ir. Soekarno sudah memiliki dokter spesialis anak, dokter spesialis

penyakit dalam, dokter spesialis kebidanan, dan dokter spesialis bedah, dan

semuanya memberikan pelayanan di klinik sesuai spesialisasinya masing-

masing.

Pelayanan rawat jalan dapat pula menjadi tolak ukur bagi mutu pelayanan

rumah sakit secara keseluruhan. Hal ini karena pelayanan rawat jalan

merupakan salah satu unit pelayanan yang memiliki kontak terbanyak dengan

pelanggan rumah sakit. Untuk itu, mutu pelayanan rawat jalan perlu didesain

sedemikian rupa hingga mampu mewujudkan kepuasan pelanggan. Metode

yang bisa dilakukan untuk evaluasi adalah dengan survei, namun saat ini di

RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno belum pernah dilakukan.

Tabel 2. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Rawat Jala n


1. Dokter pemberiPelayanan diPoliklinik Spesialis

100% Dokter

Spesialis100% 100% 100% 100% 100%

2. Ketersediaan

Pelayanan

1) Klinik Anak2) Klinik Penyakit

Dalam

3) KlinikKebidanan

4) Klinik Bedah

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

3. Jam buka pelayanan 100% pada jam08.00-13.00

setiap hari kerja

kecuali Jum'at

08.00-11.00

100% 100% 100% 100% 100%

4. Waktu tunggu di

rawat jalan£60 menit

<60

menit

<60

menit

<60

menit

<60

menit

<60

menit

5. Kepuasan

pelangganBelum diukur £90% >90% >90% >90% £90%


6. a. Penegakan 0% £60% £60% £60% £60% £60%

diagosis TB melaluipemeriksaan

mikroskopis TB

b. Terlaksananya 0% £60% £60% £60% £60% £60%

kegiatan pencatatandan pelaporan TB di

RS

3. Pelayanan Rawat Inap

Pada Pelayanan Rawat Inap terdapat indikator-indikator yang harus

dicapai sesuai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sepertiindikator

pemberipelayanan rawat inap. Ini menggambarkan tersedianya pelayanan rawat

inap oleh tenaga yang kompeten dimana pemberi pelayanan rawat inap adalah

dokter spesialis dan tenaga perawat yang kompeten (minimal D3). Kondisi saat

ini di RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno sudah memenuhi target Permenkes 129/2008

yaitu 100% pemberi pelayanan adalah dokter spesialis dan perawat minimal

D3, dan diharapkan tahun selanjutnya tetap dapat memenuhi standar.

Indikator yang juga penting yaitu tidak adanya kejadian pasien jatuh yang

berakibat kecacatan/kematian.lni merupakan bagian dari mutu keselamatan

pasien yang dapat memberikan gambaran pelayanan keperawatan yang aman

bagi pasien. Kejadian pasien jatuh adalah kejadian pasien jatuh selama dirawat

baik akibat jatuh dari tempat tidur, di kamar mandi, dan sebagainya, yang

berakibat kecacatan atau kematian. Berdasarkan Permenkes 129/2008 nilai

standarnya 100%, kondisi di saat ini di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi

Kepulauan Bangka Belitungsudah mencapai nilai 100%.

3. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Rawat Inap


1. Pemberi pelayanan diRawat Inap

100% Dokter

Spesialis danPerawat min D3

100% 100% 100% 100% 100%

2. Dokter penanggungjawab pasien rawat

inap100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Ketersediaan

pelayanan Rawat Inap1) Anak2) Penyakit Dalam1) Kebidanan4) Bedah

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

4. Jam Visite Dokter

Spesialis100% pada jam08.00 s/d 14.00

setiap hari kerja100% 100% 100% 100% 100%

5. Kejadian infeksi pascaoperasi

0% £1,5% £1,5% £1,5% £1,5% £1,5%

3. Kejadianinfeksinosokomial

0% £1,5% £1,5% £1,5% < 1,5% £1,5%


7. Tidak adanya kejadianpasien jatuh yangberakibat

kecacatan/kematian

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Kematian pasien >48jam 0% £0,24% £0,24% £0,24% £0,24% £0,24%

9. Kejadian pulangpaksa 12% £5% £5% £5% £5% £5%

10. Kepuasan pelanggan Belum di ukur £90% > 90% £90% £90% £90%

11.Rawat InapTB

a. Penegakandiagosis TB melalui

pemeriksaan

mikroskopis TBb. Terlaksananya

kegiatan

pencatatan dan

pelaporan TB diRS

0%

0%

£ 60%

£60%

£60%

£60%

£ 60%

£ 60%

£ 60%

£60%

£ 60%

£ 60%

4. Bedah Sentral

Bedah sentral merupakan salah satu bagian pelayanan rumah sakit yangmelakukan pelayanan kepada pasien yang memerlukan tindakan pembedahan,

baik elektif (terencana) maupun darurat (emergensi). Indikator-indikator dalam

standar layanan bidang bedah sentral mencerminkan beberapa hal terkait mutu

pelayanan pasien. Dimensi mutu yang dimaksud berupa keselamatan pasien di

meja operasi, efektivitas dan efisiensi dalam tindakan operasi, serta kepuasan

pasien. Karena lebih banyak membahas perihal keselamatan pasien, hampirsemua indikator dalam layanan ini mematok nilai tinggi sebagai standar

minimal. Untuk pencapaian pelayanan minimal RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini telah sesuai dengan ketentuan

dalam standar pelayanan minimal permenkes 129/2008.

Tabel 4. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bedah

Sentral


1. Waktu tunggu operasi elektif Ohari £2 hari £2 hari £2 hari £2 hari £2 hari

2. Kejadian kematian di meja operasi0% £1% £1% £1% £1% £1%

3. Tidak adanya kejadian operasisalah sisi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Tidak adanya kejadian operasisalah orang

100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Tidak adanya kejadian salahtindakan pada operasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%


6. Tidak adanya kejadiantertinggalnya benda asing/lain padatubuh pasien setelah operasi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

7. Komplikasi anesthesi karena

overdosis, reaksi anestesi dan

salah penempatan endotracheal

tube

0% £6% £6% £6% £6% £6%

5. Persalinan dan Perinatologi

Ada delapan jenis indikator dalam standar pelayanan minimal di bidang

persalinan dan perinatologi rumah sakit. Indikator utama adalah pemberi

pelayanan yang kompeten dalam melakukan tugas nya kepada pasien.

Pemberi pelayanan yang dimaksud berupa Dokter spesialis obstetri dan

ginekologi, dokter umum terlatih dan bidan sebagai standar dalam pelayanan

persalinan normal, dan tim PONEK jika proses persalinan dengan penyulit.

Untuk persalinan melalui tindakan operasi section caesarea, standar

permenkes 129/2008 mengharuskan tindakan ini dilakukan oleh dokter

spesialis anestesi, dokter spesialis kandungan dan kebidanan, serta dokter

anak. RSUD Dr. (HC) Ir. Soekarno menargetkan untuk pemberi pelayanan

bidang persalinan dan perinatologi akan mencapai 100% pada tahun 2021.

Dengan tercapainya target tersebut, diharapkan indikator-indikator terkait

dibidang yang sama turut tercapai sesuai standar permenkes 129/2008.

Indikator yang dimaksud adalah kejadian kematian ibu karena persalinan,

kemampuan menangani BBLR < 1500gr - 2500 gram, dan pertolongan

inan melalui seksio cesaria.

Pelayanan minimal bidang persalinan dan perinatologi saat SPM ini dibuat

secara umum hampir mencapai target yang telah ditentukan permenkes

129/2008. Hal ini dilihat dari pemberi layanan dari tenaga dokter dan bidan

yang sudah 100% kompeten. Untuk indikator mengenai sasaran keselamatan

pasien (kematian ibu, penanganan BBLR, dan Iain-Iain) saat ini sudah tercapai

bisa dikarenakan jumlah kumulatif pasien yang dianggap masih sedikit yang

dilayani dibidang ini.

Tabel 5. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Persalinan

dan Perinatalogi


1. Kejadian kematian ibukarena persalinan

0%

(perdarahan)£1% £1% £1% £1% £1%

0%

(preeklampsia)£30% £30% £30% £30% £30%


0%

(sepsis)£0,2% £0,2% £0,2% £0,2% £0,2%

2. Pemberi pelayanan

persalinan normal100%olehdokter

SpOG/dokter umum

terlatih APN/bidan

100% 100% 100% 100% 100%


persalinan denganpenyulit

0% oleh

TIM PONEK100% 100% 100% 100% 100%


persalinan dengan

tindakan operasi

100% oleh dokter

SpAn, dokter SpOGdan dokter SpA

100% 100% 100% 100% 100%

5. Kemampuan menangani

BBLR <1500gr-2500 gr 0% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Pertolongan Persalinanmelalui seksio cesaria

0% £20% £20% £20% £20% £20%

7. Presentase KB

(vasektomi &

tubektomi) yang

dilakukan oleh tenagakompeten dr.Sp.OG,dr.Sp.B.dr.Sp.U.dr.Umum terlatih

100% 100% 100% 100% 100% 100%

8. Presentase peserta KBmantap yang mendapatkonseling KB mantapoleh bidan terlatih

100% 100% 100% 100% 100% 100%

9. Kepuasan Pelanggan Belum diukur >80% > 80% > 80% >80% > 80%

6. Pelayanan Intensif

Unit intensif merupakan perawatan khusus yang dikelola untuk merawat

pasien berat dan kritis yang mengancam nyawa. Pelayanan di unit intensif

melibatkan tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten, serta harus didukung

oleh peralatan medis khusus.

Pelayanan di unit kritis merupakan salah satu ujung tombak dalam melihat

mutu rumah sakit. Mutu utama dinilai dari persentase rerata pasien yang

kembali ke perawatan intensif dengan kasus penyakit yang sama. Ketentuan

dalam permenkes 129/2008 menghendaki rata-rata pasien yang kembali ke unit

intensif dengan kasus yang sama tidak boleh lebih dari 3% pada rumah sakit.

Perawatan medis di unit intensif suatu rumah sakit harus dilakukan oleh

tenaga yang kompeten dan terlatih. Hal ini sesuai dengan permenkes

129/2008, yang menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal di unit intensif

harus dilakukan oleh dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis sesuai

dengan kasus yang ditangani, sedangkan untuk tenaga paramedis harus

perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir intensive care unit atau setara.

RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno saat ini telah memiliki tenaga dokter spesialis


anestesi yang bertanggung jawab di unit intensif, dan dokter-dokter spesialis

lain sesuai bidang keilmuannya. Berdasarkan analisis saat ini jumlah perawat

yang memiliki kualifikasi D3 dengan sertifikat mahir ICU berjumlah 50%.

Persentase tersebut ditargetkan sampai 100% sesuai dengan persyaratan

standar pelayanan minimal rumah sakit.

Tabel 6. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Intensif


1. Pemberi pelayanan UnitIntensif

100% Dokter

Spesialisanestesi dan

dokter sesuai

dengan kasus

yang ditangani

100% 100% 100% 100% 100%

50% Perawat

minimal D3

dengan sertifikat

Perawat mahir

ICU/setara D4

100% 100% 100% 100% 100%

2. Rata-rata Pasien yangkembali ke perawatanintensif dengan kasus yangsama < 72 jam

0% £3% £3% £3% £3% £3%

7. Radiologi eifJjMgMf|

Pelayanan bidang radiologi merupakan salah satu penunjang medis yang

memberikan layanan pemeriksaan radiologi dengan hasil pemeriksaan berupa

foto atau gambar yang dapat membantu dokter dalam hal penegakan

diagnosis. Pelayanan ini juga memerlukan peralatan dan tenaga medis khusus

yang kompeten dibidangnya

Standar pelayanan minimal bagian radiologi di RSUD Dr. (H.C) Ir.

Soekarno diukur dengan tujuan menggambarkan efektivitas dan efisiensi

rontgendilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis.

Untuk gambaran persepsi pasien terhadap mutu pelayanan radiologi yang

diberikan diukur melalui survei terhadap pasien. Masing-masing standar pada

tiap-tiap indikator, frekuensi pengumpulan dan analisis data mengacu pada

permenkes 129/2008. Indikator-indikator dalam standar bidang radiologi terdiri

dari: waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto, pelaksana ekspertise hasil

pemeriksaan, kejadian kegagalan pelayanan rontgen, dan kepuasanpelanggan.

Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto adalah tenggang waktu mulai

pasien di foto sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertise.


Pelaksana ekspertise rontgen adalah dokter spesialisradiologi yang mempunyai

kewenangan untuk melakukan pembacaan foto rontgen/ hasil pemeriksaan

radiologi. Bukti pembacaan dan verifikasi adalah dicantumkannya tanda tangan

dokter spesialis radiologi pada lembar hasil pemeriksaan yang dikirimkan

kepada dokter yang meminta. Sedangkan kegagalan pelayanan rontgen adalah

kerusakan foto yang tidak dapat dibaca.

Survei pada saat ini indikator-indikator dalam pelayanan radiologi secara

umum telah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini masih dipengaruhi

oleh jumlah pasien yang mendapat pelayanan dibidang ini yang masih minim.

Namun rencana 5 tahun mendatang dengan semakin banyaknya kumulatif

pasien yang berobat RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno tetap menargetkan

pencapaian indikator tetap mengacu ke permenkes 129/2008.

Tabel 7. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Radiologi


1. Waktu tunggu hasilpelayanan thorax foto

1 Jam £3 jam £3 jam £3 jam £3 jam £3 jam

2. Pelaksana ekspertisi100% dokter

Sp. Rad100% 100% 100% 100% 100%

3. Kejadian kegagalanpelayanan Rontgen

15% <2% £2% £2% £2% £2%

4. Kepuasan Pelanggan Belum diukur >80% >80% >80% >80% >80%

8. Laboratorium Patologi Klinik

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium seringkali menjadi salahsatu

masalah yang dikeluhkan oleh pelanggan rumah sakit. Waktu tunggu yang

dimaksud adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sample sampai dengan

menerima hasil yang sudah diekspertisi. Untuk itu permenkes 129/2008 telah

mengatur bahwa standar waktu tunggu adalah < 140 menit untuk hasil kimia

darah dan darah rutin. Di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung sendiri hingga saat ini belum pernah dilakukan pengukuran

secara objektif mengenai waktu tunggu tersebut.

Dalam permenkes 129/2008 juga disebutkan bahwa semua pelaksanaan

ekspertise hasil pemeriksaan laboratorium harus dilakukan oleh dokter spesialis

Patologi Klinik dan dibuktikan dengan adanya tandatangan pada lembar hasil

pemeriksaan yang dikirimkan pada dokter yang meminta. Saat ini di RSUD

Prov. Kep. Babel sudah memiliki 1 orang dokter spesialis Patologi Klinik,

sehingga semua hasil laboratorium yang dikeluarkan telah mendapat ekspertisi

dan ditandatangani oleh dokter spesialis Patologi Klinik.


Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium

menjadi salahsatu faktor dalam keselamatan pasien. Berdasarkan data yang

diperoleh, hingga saat ini di RSUD Prov. Kep. Babel belum pernah ditemukan

laporan kesalahan tersebut sehingga dapat diperoleh hasil 100%.

Ketiga hal diatas dilakukan bertujuan untuk mencapai tingkat kepuasan

pelanggan yang baik. Berdasarkan permenkes 129/2008 disebutkan bahwa

target kepuasan pelanggan yang harus dicapai adalah > 80%. Untuk itu

diperlukan survei mengenai kepuasan pelanggan.

Tabel 8. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Laboratorium

Patologi Klinik


1. Waktu tunggu hasil pelayananLaboratorium

Belum

diukur

£140

menit

£140

menit

£140

menit

£140

menit

£140

menit2. Pelaksana ekspertisi 100%

dr.SpPK100% 100% 100% 100% 100%

3. Tidak adanya kesalahanpemberian hasil pemeriksaanlaboratorium

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Kepuasan Pelanggan >80% >80% >80% >80% >80% >80%

9. Rehabilitasi Medik

-E tat*

Pelayanan rehabilitasi medik merupakan salahsatu pelayanan penunjang

utama rumah sakit. Pelayanan ini melalui tahapan-tahapan yang menyesuaikan

dengan perkembangan kondisi pasien, sehingga membutuhkan beberapa kali

kunjungan pasien untuk mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini terkadang

membuat pasien enggan dan malas untuk datang melanjutkan program yang

sudah ditetapkan atau Drop Out. Berdasarkan permenkes 129/2008 telah diatur

bahwa kejadian Drop Out pasien terhadap pelayananan rehabilitasi medik yang

direncanakan harus mencapai target < 50%. Kondisi saat ini di RSUD Dr. (H.C.)

Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih di angka < 60%.

Dalam pelayanan juga diharapkan tidak terjadi kesalahan tindakan

rehabilitasi medik. Kesalahan tindakan rehabilitasi medik adalah memberikan

atau tidak memberikan tindakan rehabilitasi medik yang diperlukan yang tidak

sesuai dengan rencanaasuhan dan/atau tidak sesuai

denganpedoman/standarpelayananrehabilitasimedik. Target yang harus dicapai

adalah 100%.

Kemudian perlu juga dilakukan survei kepuasan pelanggan yang bertujuan

untuk memperoleh gambaran persepsi pelanggan terhadap pelayanan

Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr.(H.C.} Ir. Soekarno 14•—•

rehabilitasi medik. Dapat dilakukan dengan cara memberikan kuisioner pada

pasien yang datang. Targetnya adalah > 80% pelanggan merasa puas dengan

pelayanan rehabilitasi medik yang diberikan.

Tabel 9. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Rehabilitasi

Medik

1


1. Kejadian Drop Out pasien terhadappelayananan rehabilitasi Medik yangdirencanakan

£ 60% £50 % £50% £50% £ 50% £ 50%

2. Tidak adanya kejadian kesalahantindakan rehabilitasi medic

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Kepuasan Pelanggan Belum

diukur£ 80% >80% £80% £80% £ 80%

10. Farmasi

Dalam rangka keselamatan pasien di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak diperbolehkan terjadi kesalahan

dalam pemberian obat. Kesalahan pemberian obat dapat meliputi salah dalam

memberikan jenis obat, salah dalam memberikan dosis, salah orang, dan salah

jumlah. Hingga saat ini belum pernah dilaporkan terjadi kesalahan, sehingga

diperoleh hasil sesuai target yaitu 100%. tmj£Permenkes 129/2008 telah mengatur bahwa waktu tunggu pelayanan

farmasi untuk obat jadi adalah ^ 30 menit dan untuk obat racikan adalah < 60

menit. Waktu tunggu yang dimaksud adalah tenggang

waktumulaipasienmenyerahkan resep sampai dengan menerima obat. Saat ini

belum dilakukan pengukuran untuk mengetahui waktu tunggu tersebut.

Selain itu, dalam rangka evaluasi pelayanan, perlu juga dilakukan survei

kepuasan pelanggan terhadap pelayanan farmasi. Namun, saat ini juga belum

dilakukan. Targetnya adalah > 80% pelanggan merasa puas.

Indikator lain yang perlu diukur adalah penulisan resep sesuai

formularium. Tujuannya adalah tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada

pasien. Ditargetkan 100%, namun saat ini belum ada data pengukuran

mengenai hal tersebut.


Tabel 10. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Farmasi


1. Waktu tunggu pelayanan

a. Obat jadi

b. Obat racikan

Belum diukur

Belum diukur

£30

menit

£60

menit

£30

menit

£60

menit

£30

menit

£60

menit

£30

menit

£60

menit

£30

menit

£60

menit

2. Tidak adanya kejadiankesalahan pemberian obat

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Kepuasan pelanggan Belum diukur > 80% > 80% £ 80% > 80% > 80%

4. Penulisan resep sesuaiformularium

Belum diukur 100% 100% 100% 100% 100%

11. Gizi

Terdapat 3 indikator yang perlu diukur dalam pelayanan gizi. Yang

pertama adalah ketepatan waktu pemberian makan kepada pasien. Definisinya

adalah ketepatanpenyediaan makanan pada pasien sesuai dengan jadwal yang

telah ditentukan. Targetnya adalah > 90%, dimana berdasarkan hasil

pengukuran saat ini sudah diperoleh angka 100%.

Indikator yang kedua adalah sisa makanan yang tidak termakan oleh

pasien. Ini menggambarkan efektifitas dan efisiensi pelayanan instalasi gizi,

dimana yang dinilai adalah porsi makanan yang tersisa yang tidak dimakan oleh

pasien (sesuai dengan pedoman asuhaa gizi rumah sakit). Targetnya adalah

20%, namun saat ini di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung masih berada di angka 40%. Ini tentunya akan menjadi

perhatian untuk diperbaiki kedepannya.

Indikator ketiga adalah tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet.

Saat ini belum pernah ada laporan kesalahan pemberian diet, sehingga

diperoleh pengukuran 100% dan sesuai dengan target dalam Permenkes

129/2008.

Tabel 11. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Gizi


1. Ketepatan waktu pemberian

makan kepada pasien100% £90% > 90% > 90% 2: 90% £90%

2. Sisa makanan yang tidak termakanoleh pasien

40% £20% £20% £ 20% £20% £20%

3. Tidak adanya kejadian kesalahanpemberian diet

75% 100% 100% 100% 100% 100%


12. Transfusi Darah

Transfusi darah diperlukan untuk pasien yang membutuhkan darah di

RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada

pelayanan transfusi darah terdapat 2 indikator yang diukur. Pertama adalah

kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi. Hasil pengukuran saat ini

kebutuhan darah sudah 100% terpenuhi sesuai dengan target yang ditentukan

oleh Permenkes 129/2008.

Kedua adalah munculnya kejadian reaksi transfusi. Reaksi transfusi

adalah kejadian tidak diharapkan (KTD) yang terjadi akibat transfusi darah,

dalam bentuk reaksi alergi, infeksi akibat transfusi, hemolisis akibatgolongan

darah tidak sesuaiatau gangguan systemimun sebagai akibatpemberian

transfusi darah. Angka kejadian reaksi transfusi di RSUD Provinsi saat ini

adalah 0%, dan sesuai dengan target Permenkes 129/2008 yaitu < 0,01%. Hal

ini akan terus coba dipertahankan untuk kedepannya.

Tabel 12. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Transfusi

Darah


1. Kebutuhan darah bagi setiap

pelayanan tranfusi100% 100% .. 100% 100% 100% 100%

2. Kejadian Reaksi transfusi 0% £0,01% £ 0,01 % £0,01% £0,01% £0,01%

13. Pelayanan Gakin

Pasien Keluarga Miskin adalah pasien pemegang kartu BPJS yang

dibiayai pemerintah. Pelayanan dilakukan pada seluruh pasien GAKIN yang

datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan dalam satu bulan sehingga

tergambar kepedulian rumah sakit terhadap masyarakat miskin. Saat ini di

RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah

melayani pasien BPJS. Pelayanan yang dilakukan pun sudah memenuhi target

100%.

Tabel 13. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Gakin


Pelayanan terhadap pasien Gakinyang datang ke rumah sakit pada

setiap unit pelayanan100% 100% 100% 100% 100% 100%


14. Rekam Medis

Standar pelayanan minimal rekam medis terdiri atas 4 indikator yaitu

kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan,

kelengkapan informed concent setelah mendapat informasi yang jelas.waktu

penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

Untuk saat ini, kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai

pelayanan dan kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi

yang jelas.sudah mencapai target 100%.

Sementara untuk waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan

rawat jalan dan rawat inap sudah memenuhi waktu yang ditargetkan walaupun

kadang masih terkendala dibeberapa faktor yang menyebabkan waktu

terlampaui seperti menunggu keputusan keluarga apakah pasien setuju untuk

di rawat inap atau tidak.

Tabel 14. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Rekam

Medis


1. Kelengkapan pengisian rekammedik 24 jam setelah selesaipelayanan

100% 100% ~100% 100% 100% 100%

2. Kelengkapan Informed Consentsetelah mendapat informasiyang jelas

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Waktu penyediaan dokumenrekam medik pelayanan rawatjalan

7,5 Menit£10

menit

£10

menit

£10

menit

£10

menit

£10

menit

4. Waktu penyediaan dokumen

rekam medik pelayanan rawatinap

7,5 Menit£15

menit

£15

menit

£15

Menit

£15

menit

£15

menit

15. Pengolahan Limbah

Standar pelayanan minimal pengolahan limbah terdiri dari 2 indikator

yaitu baku mutu limbah cair sesuai standar dan pengelolaan limbah padat

infeksius sesuai dengan aturan.

Baku mutu adalah standar minimal pada limbah cair yang dianggap

aman bagi kesehatan di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Hasil laboratoriumpemeriksaan limbah cair rumah sakit

harus sesuai dengan ambang batas yang ditolerir dan diukur dengan

indikator:

a. BOD (Biological Oxygen Demand) : < 30 mg/liter


b. COD (Chemical Oxygen Demand) : < 80 mg/liter

c. TSS (Total Suspended Solid) < 30 mg/liter

d. PH : 6-9

Saat ini belum dilakukan pengukuran baku mutu limbah cair di

lingkungan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Sedangkan untuk pengelolaan limbah padat infeksius sesuai

dengan aturan sudah dilakukan walaupun baru mencapai target 50%.


PengolahanLimbah


1. Baku mutu limbah BOD BOD BOD BOD BODcair sesuai standar <30mg/L <30mg/L <30mg/L <30mg/L <30mg/L

COD COD COD COD COD

diukur<80mg/L <80mg/L <80mg/L <80mg/L <80mg/LTSS TSS TSS TSS TSS<30mg/L <30mg/L <30mg/L <30mg/L <30mg/LPH6-9 PH6-9 PH6-9 PH6-9 PH6-9

2. Pengelolaan limbahpadat infeksiussesuai dengan

50% 100% 100% 100% 100% 100%

aturan

mm*

16. Administrasi Manajemen

Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Administrasi Manajemen di RSUD

Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada indikator

tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi adalah pelaksanaan

tindak lanjut yang harus dilakukan oleh peserta pertemuan terhadap

kesepakatan atau keputusan yang telah diambil dalam pertemuan tersebut

sesuai dengan permasalahan pada bidang masing-masing. Hasil pertemuan

direksi ditindaklanjuti dalam satu bulan. Saat ini tindak lanjut hasil pertemuan

tingkat direksi baru mencapai 50%, belum sesuai dengan Permenkes 129/2008

dimana ditetapkan standar 100%..

Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat dan gaji berkala sudah

sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku. Saat ini ketepatan untuk 2

indikator tersebut bagi pegawai RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung hampir mencapai target 100%.



AdministrasiManajemen


1. Tindak lanjut penyelesaianhasil pertemuan tingkatdireksi

50% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Kelengkapan laporanakuntabilitas kinerja

50% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Ketepatan waktu pengusulankenaikan pangkat

70% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Ketepatan waktupengurusan kenaikan gajiberkala

90% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Karyawan yang mendapatpelatihan minimal 20 jamper-tahun

70% > 60% > 60% >60% >60% > 60%

5. Costrecovery Belum

diukur>40% > 40% >40% >40% > 40%

7. Ketepatan waktupenyusunan laporan

keuangan100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Kecepatan waktu pemberianinformasi tentang tagihanpasien rawat inap

Belum

diukur<2jam £2 jam £2 jam £2 jam £2 jam

9. Ketepatan waktu pemberianimbalan (insentif) sesuaikesepakatan waktu

70% 100% 100% 100% 100% 100%

,_., ....•-

-,..

17. Ambulance/ Kereta Jenazah —e 65; S3

n.•

...;•'-

Standar pelayanan minimal pelayanan ambulance/ kereta jenazah di

RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno diantaranya dinilai dari segi waktu pelayanan

ambulance/ kereta jenazahdan kecepatan memberikanpelayanan ambulance/

keretajenazah di Rumah Sakit. Ketentuan dalam Permenkes 129/2008 bahwa

pelayanan ambulance/ kereta jenazah harus dapat diakses setiap waktu oleh

pasien/keluarga pasien yang membutuhkan sehingga pelayanan ini harus

tersedia 24 jam.Demikian pula dengan kecepatan waktu pelayanan

ambulance/kereta jenazah mulai dari permintaan ambulancediajukan oleh

pasien dan keluarga pasien di rumah sakit sampai tersedianya

ambulance/kereta jenazah diharapkan tidak lebih dari 30 menit. Saat ini

pelayanan ambulance/ kereta jenazah di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno sudah

tersedia 24 jam dan kecepatan waktu pelayanannya £ 30 menit.


Tabel 17. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Ambulance/

Kereta Jenazah

Indikator

Waktu pelayananambulance/ kereta jenazah

|2. Kecepatan memberikanpelayanan ambulance/

kereta jenazah di RS

3. Respon time pelayananambulan oleh masyarakatyang membutuhkan

Saat ini

24 jam

£30

menit

Belum

sesuai

2017

24 jam

<30

menit

Sesuai

2018

24 jam

<30

menit

Sesuai

2019

24 jam

<30

menit

Sesuai

2020

24 jam

30menit

Sesuai

2021

24 jam

<30

menit

Sesuai

18. Pemulasaran Jenazah

Waktu tanggap (response f/'me)pelayanan pemulasaran jenazah di RSUD

Dr. (H.C) Ir. Soekarno berdasarkan pengukuran saat ini adalah < 2jam.Waktu

tanggap yang dimaksud adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien dinyatakan

meninggal sampai dengan jenazah mulai ditangani oleh petugas.Hal ini sudah

sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes 129/2008 dan diharapkan bisa

dipertahankan untuk tahun berikutnya.


mm*


Waktu tanggap (responsetime) pelayanan Pemulasaranjenazah

<2jam £2 jam £2 jam < 2 jam<2jam £2 jam

19. Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Standar pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit di RSUD Dr. (H.C)

Ir. Soekarno dinilai dari indikator kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat,

indikator ketepatan waktu pemeliharaan alat dan indikator peralatan

laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai

dengan ketentuan kalibrasi. Untuk saat ini dalam pelayanan pemeliharaan

sarana rumah sakit belum sesuai standar.Seperti hai nya indikator kecepatan

waktu menanggapi alat yang rusak baru mencapai 60%, indikator ketepatan

waktu pemeliharaan alat baru mencapai angka 80%, dan indikator peralatan

laboratorium terkalibrasi tepat waktu baru mencapai 60%.

Beberapa kendala seperti alat-alat untuk memperbaiki yang belum

tersedia di instalasi prasarana dan sarana rumah sakit dan beberapa alat yang


dilakukan perbaikantidak selesai tepat waktu. Hal tersebut adalah beberapa

kendala yang biasa dialami oleh rumah sakit pemerintah yang belum menjadi

BLUD. Proses pengadaan alat-alat perbaikan yang belum pernah di anggarkan

pada tahun sebelumnya menjadi salah satu faktor penyebab yang paling

mendasar.


Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit


1. Ketepatan waktu menanggapikerusakanalat

60% £80% <80% <80% <80% £80%

2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 80% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Peralatan Laboratorium dan alat

ukur digunakan dalam pelayananterkalibrasi tepat waktu sesuaidengan ketentuan kalibrasi

60% 100% 100% 100% 100% 100%

20. Laundry

Standar pelayanan laundry di RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno dinilai dari

aspek tidak adanya kejadian linen yang hilang dan ketepatan waktu penyediaan

linen untuk ruang rawat inap.Saat ini untuk pelayanan laundry di RS masih

menggunakan pihak ketiga yang proses kerjasamanya di tuangkan dalam MOU

antara RS dengan pihak ke tiga tersebut.

Pelayanan laundry saat ini belum memenuhi standar Permenkes

129/2008. Kendala yang biasa terjadi diantaranya jarak antara rumah sakit

dengan tempat pihak ketiga terlalu jauh sehingga memperiambat dalam proses

pengambilan linen bekas pakai dan proses pengembalian linen yang sudah

dilakukan laundry. Untuk itu RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno akan berusaha

meningkatkan mutu pelayananan laundry sehingga bisa memenuhi target

Permenkes 129/2008 yaitu 100%.

Tabel 20. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Laundry


1. Tidak adanya kejadian linen yang

hilang80% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Ketepatan waktu penyediaan linen

untuk ruang rawat inap80% 100% 100% 100% 100% 100%


21. PPI (Pencegahan Pengendalian Infeksi)

Standar pelayanan PPI di RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno dinilai dari

tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih, tersedianya APD (alat pelindung

diri)di setiap instalasi/ departemen dan terlaksananya kegiatan pencatatan dan

pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit.AnggotatimPPI yang terlatih adalah

anggota tim PPI yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjut

PPI. Tujuan yang diharapkan adalah tersedianya anggota tim PPI yang

kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas tim PPI. Untuk saat ini baru 40%

anggota tim PPI yang terlatih. Ini belum sesuai standar dikarenakan beberapa

hal diantaranya baru terbentuknya tim PPI/ Komite PPI di RS.

Untuk ketersediaan APD di setiap instalasi rumah sakit saat ini baru

mencapai 40%, masih dibawah standar Permenkes 129/2008 yaitu 60%. APD

adalah alat terstandar yang berguna untuk melindungi tubuh, tenaga

kesehatan, pasien atau pengunjung dari penularan penyakit di RS seperti

masker, sarung tangan karet, penutup kepala, sepatu boots, dan

gaun.Sasarannya meningkatnya mutu pelayanan, keamanan pasien, petugas

dan pengunjung. =**

Salah satu fungsi PPI adalah untuk mengendalikan infeksi nosokomial.

Untuk itu perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di

rumah sakit yang kegiatannya adalah pengamatan faktor resiko infeksi

nosokomial, pengumpulan data (cek list) pada instalasi yang tersedia di RS,

inimal 1 parameter (ILO, ILI, VAP, ISK).Tujuan yang diharapkan adalah

tersedianya pencatatan pelaporan infeksi di RS sehingga bisa menjadi dasar

evaluasi pelaksanaan PPI di rumah sakit. Saat ini di RSUD Dr. (H.C) Ir.

ekarno kegiatan ini belum berjalan, namun akan dilakukan untuk selanjutnya.

Tabel 21. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan PPI


1. Ada Anggota Tim PPI yangTerlatih

40% > 75% £ 75% > 75% > 75% >75%

2. Tersedia APD di setiapInstalasi/Departemen

40% 60% 60% 60% 60% 60%

3. Kegiatan pencatatan danpelaporan infeksi nosokomial

/ HAI (Health CareAssosiated Infection) di RS

(minimal 1 parameter)

0% 75% 75% 75% 75% 75%

Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr.(H.C] Ir. Soekarno 23

BAB III

PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit pada hakekatnya merupakanjenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahprovinsi/pemerintah kabupaten/kota dengan standar kinerja yang ditetapkan. Namundemikian mengingat kondisi masing-masing daerah yang terkait dengan sumber dayayang tidak merata maka diperlukan pentahapan dalam pelaksanaan SPM oleh masing-masing daerah, sesuai dengan kondisi perkembangan kapasitas daerah. MengingatSPM sebagai hak konstitusional maka seyogyanya SPM menjadi prioritas dalamperencanaan danpenganggaran daerah.

Dengan disusunnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit diharapkandapatmembantu pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di rumah sakit. SPM ini

dapat dijadikan acuan bagi pengelola rumah sakit dan unsur terkait dalam

melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan.

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ROSMAN"


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. (H.C) IR. SOEKARNO

Documents