Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar Mata Pelajaran : PPKN Kelas / Semester : X / 1 Pokok Materi : Napak Tilas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Sub Pokok Materi : Pengertian, Macam-macam, dan perkembangan Hak Asasi Manusia Pertemuan ke : 1 Peminatan : IPA / IPS Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit A. Kompetensi Inti 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan ppkn kelas x semester 1 Halaman: 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppRENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 1
Pokok Materi : Napak Tilas Penegakan Hak Asasi
Manusia di Indonesia
Sub Pokok Materi : Pengertian, Macam-macam, dan
perkembangan Hak Asasi Manusia
Pertemuan ke : 1
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
1.1. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.
1.2. Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.1. Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 1
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp2.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara..2.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.3.1. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka pelindungan dan pemajuan
HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.1. Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
C. Indikator
1. Menunjukkan nilai-nilai syukur kepada Tuhan YME dalam kehidupan bermasyarakat.2. Menunjukkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama dengan saling menghargai Hak
Asasi Manusia.3. Menyebutkan isi pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. 4. Menyebutkan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pasal 28E dan 29 ayat (2).5. Menjelaskan hakikat Hak Asasi Manusia.6. Mengidentifikasi macam-macam Hak Asasi Manusia7. Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.8. Mengidentifikasi upaya-upaya penegakkan HAM di Indonesia.9. Mendeskripsikan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia.10. Melaporkan kasus-kasus pelanggaran HAM serta upaya untuk menangani kasus-kasus
HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
PERTEMUAN I
D. Materi Pembelajaran
Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab I, Sub-bab A.
“Pengertian, Macam-macam, dan perkembangan Hak Asasi Manusia” pelaksanaan
pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan
kegiatan penutup.
Pengertian, Macam-macam, dan perkembangan Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia terdiri atas tiga bentuk kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Kata hak berasal
dari bahasa Arab, “haqq”, yang artinya benar, nyata, tetap, dan wajib. Kata asasi berasal dari kata
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 2
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp“assa”, “yaussu”, atau “assasaan”, yang artinya bersifat dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak mendasar pada diri manusia.
Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Tap MPR Nomor XVII/ MPR/1999 adalah hak dasar yang
melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha
Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia
dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapa pun.
1. Pengertian Hak Asasi Manusia
a. Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai anugerah
dari Tuhan.
b. Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki
manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga
sifatnya suci.
c. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang secara kodrati melekat pada
setiap manusia.
d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
e. Dari pengertian di atas dapat disimpulan :
1. Hak asasi manusia bersifat universal artinya berlaku dimana saja dan kapan saja,
untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun.
2. Hak asasi dibutuhkan manusia untuk melindungi martabat kemanusiaannya dan
digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul dan komunikasi dengan
sesamanya.
3. Konsep hak asasi manusia mencakup seluruh segi kehidupan baik hak hukum,
hak sosial budaya, hak ekonomi, maupun dalam pembangunan.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 3
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp2. Macam-macam Hak Hak Asasi Manusia
Pandangan tentang hak asasi sangat beragam dan kontemporer antara lain dapat kita lihat
kembali pada Magna Charta Bill of Right, Declaration of Human Right dan sebagainya.
a. Macam-macam hak asasi manusia menurut John Lock, Aristoteles, Montesquieu dan
JJ Roussean dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hak kemerdekaan atas diri sendiri.
2. Hak kemerdekaan beragama.
3. Hak kemerdekaan berkumpul.
4. Hak menyatakan kebebasan warganegara dari pemenjaraan sewenang-wenang.
5. Hak kemerdekaan pikiran dan pers.
b. Rumusan hak asasi manusia pada declaration des Droits del Homme et du Citoyen
antara lain.
1. Manusia dilahirkan merdeka.
2. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak orang lain.
3. Manusia mempunyai hak yang sama.
4. Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan dan
pekerjaan umum.
5. Manusia tidak boleh ditangkap dan dituduh, selain menurut Undang-Undang.
6. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
7. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
8. Adanya kemerdekaan surat kabar.
9. Adanya kemerdekaan bersatu dan mengadakan rapat.
10. Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
11. Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang dan melaksanakan kerajinan.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 4
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp12. Adanya kemerdekaan rumah tangga.
13. Adanya kemerdekaan hak milik.
14. Adanya kemerdekaan lalu lintas.
15. Adanya kemerdekaan hak hidup dan mencari nafkah.
c. Rumusan hak asasi manusia menurut piagam hak asasi manusia sedunia (Universal
Declaration of Human Right) yang ditetapkan PBB tanggal 10 Desember 1948 antara
lain:
1. Hak-hak sipil dan politis antara lain:
a) Hak atas hidup
b) Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya
c) Hak atas kebebasan berpikir dan mempunyai agama
d) Hak atas kebebasan berpikir dan mempunyai agama
e) Hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan
f) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai
g) Hak untuk berserikat
2. Hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang mencakup
a) Hak atas pekerjaan
b) Hak untuk membentuk serikat kerja
c) Hak atas pensiun
d) Hak atas kehidupan yang layak bagi diri serta keluarganya termasuk
makanan, minuman, pakaian dan perumahan
e) Hak atas pendidikan
d. Secara umum hak-hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi enam macam
yaitu.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 5
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp1. Hak asasi pribadi (personal rights)
2. Hak asasi politik (political rights)
3. Hak asasi ekonomi (property rights)
4. Hak mendapatkan persamaan hukum dan pemerintahan (rights of legal equality)
5. Hak sosial budaya (social and cultural rights)
6. Hak mendapatkan prosedur hukum yang benar (procedural rights)
e. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebelum amandemen hanya tercantum dari pasal
27 sampai dengan 34 saja antara lain:
1. Pasal 27 ayat 1 tentang hak persamaan hukum dan pemerintahan
2. Pasal 27 ayat 2 tentang hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Pasal 28 tentang jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan
pendapat secara lisan dan tulisan.
4. pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut
kepercayaan masing-masing.
5. Pasal 30 ayat 1, tentang hak untuk membela negara.
6. Pasal 31 ayat 1, tentang hak untuk mendapatkan pengajaran.
7. Pasal 32 ayat 2, tentang hak untuk mengembangkan kebudayaan.
8. Pasal 33 ayat 1, sampai dengan 3 tentang hak berekonomi.
9. Pasal 34 tentang hak sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh
negara.
Setelah UUD 1945 diamandemen ke 4 tahun 2002 disempurnakan rincian tentang hak
asasi manusia menjadi lebih banyak dan lengkap, disamping pasal-pasal terdahulu
masih dipertahankan, dimunculkan pula bab baru yang berjudul Bab XA tentang Hak
Asasi Manusia beserta pasal pasalnya (Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J)
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 6
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppHubungan antara HAM dan Pancasila diantaranya adalah :
1. Sila ketuhanan yang maha Esa memberikan jaminan tentang hak kemerdekaan untuk
memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan jaminan tentang hak setiap warga
negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Selain itu, ada juga kewajiban dan hak-
hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang.
3. Sila persatuan Indonesia berisi tentang keharusan persatuan di antara warga Negara
dengan semangat rela berkorban. Setiap warga negara juga harus menempatkan
kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Prinsip HAM
yang berkaitan dengan hal ini adalah mengenai keharusan sesama manusia bergaul satu
sama lainnya dengan semangat persaudaraan.
4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan terjadi dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan
bermasyarakat yang demokratis. Kita harus saling menghargai hak setiap warga negara
untuk bermusyawarah mufakat tanpa tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang
membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan
dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada
masyarakat.
E. Metode Pembelajaran :
Pendekatan : Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:
Pendekatan : Saintifik
Strategi : Problem Based Learning(PBL)
PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBL:
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 7
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp(1) Mengorientasi peserta didik pada masalah
Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan
rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi
agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang
perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:
a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru,
tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan
bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
b. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian
dan seringkali bertentangan.
c. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang
siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan
temannya.
d. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada
penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.
(2) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga
mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat
membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing
kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini
seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan
mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika
kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar,
selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan,
dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 8
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppsiswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan
dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru
berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring,
dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
(3) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan
teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang
identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan
memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang
sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data
dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul
memaHAKi dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan
cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu
siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan
mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi
yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang
fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam
bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru
mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru
juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.
(4) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya
Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran.
Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan
situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari
situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya
adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.
Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua,
dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 9
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp(5) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah
Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa
menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan
intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
G. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan DeskripsiAlokasi Waktu
Pendahuluan Memberikan salam Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan
untuk belajar Menanyakan kehadiran siswa Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa Tanya jawab materi mengenai HAM Menyampaikan tujuan pembelajaran
10 menit
Inti Menyampaikan mengenai hakikat dan sejarah Hak Asasi Manusia serta Hubungan nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia melalui contoh kasus.
Siswa mendapat penjelasan mengenai teknik Artikulasi Siswa dibagi secara berpasangan Setiap pasangan secara bergantian menyampaikan kembali
materi yang telah disampaikan guru, sementara yang lainnya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan kecil mengenai materi yang telah disampaikan oleh pasangannya
Setiap siswa secara acak dan bergiliran menyampaikan kembali hasil wawancara dengan pasangannya
Siswa yang lain menanggapi
60 menit
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 10
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppPenutup Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru
menyimpulkan materi mengenai hakikat Hak Asasi Manusia
Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran
Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran
Siswa membuat tugas laporan mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah sekitar tempat tinggalnya dan upaya penanggulangannya dalam bentuk makalah (dikumpulkan pada 2 pertemuan yang akan datang)
Mengucapkan salam
20 menit
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis atau Grafindo
Taupan, M. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA-MA/SMK Kelas X. Bandung : Yrama Widya.
Peta Konsep mengenai HAMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 11
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppSatuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 1
Pokok Materi : Napak Tilas Penegakan Hak Asasi
Manusia di Indonesia
Sub Pokok Materi : Intrumen dan Lembaga Penegakan
HAM di Indonesia
Pertemuan ke : 2
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
1.3. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.
1.4. Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.1. Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara2.6 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara..
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 12
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp2.7 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.3.1. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka pelindungan dan pemajuan
HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.1. Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
C. Indikator
1. Menunjukkan nilai-nilai syukur kepada Tuhan YME dalam kehidupan bermasyarakat.2. Menunjukkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama dengan saling menghargai Hak
Asasi Manusia.3. Menyebutkan isi pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. 4. Menyebutkan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pasal 28E dan 29 ayat (2).5. Menjelaskan hakikat Hak Asasi Manusia.6. Mengidentifikasi macam-macam Hak Asasi Manusia7. Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.8. Mengidentifikasi upaya-upaya penegakkan HAM di Indonesia.9. Mendeskripsikan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia.10. Melaporkan kasus-kasus pelanggaran HAM serta upaya untuk menangani kasus-kasus
HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
PERTEMUAN II
D. Materi Pembelajaran
Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab I, Sub-bab B.
“Intrumen dan Lembaga Penegakan HAM di Indonesia” pelaksanaan pembelajaran secara
umum dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Di Indonesia, penegakan HAM mendapat jaminan penegakan HAM tersebut diwujudkan
dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berikut ini jaminan penegakan dan
perlindungan HAM di Indonesia.
Hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebelum amandemen hanya tercantum dari pasal 27
sampai dengan 34 saja antara lain:
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 13
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp1. Pasal 27 ayat 1 tentang hak persamaan hukum dan pemerintahan
2. Pasal 27 ayat 2 tentang hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Pasal 28 tentang jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan
pendapat secara lisan dan tulisan.
4. pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut
kepercayaan masing-masing.
5. Pasal 30 ayat 1, tentang hak untuk membela negara.
6. Pasal 31 ayat 1, tentang hak untuk mendapatkan pengajaran.
7. Pasal 32 ayat 2, tentang hak untuk mengembangkan kebudayaan.
8. Pasal 33 ayat 1, sampai dengan 3 tentang hak berekonomi.
9. Pasal 34 tentang hak sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh
negara.
Setelah UUD 1945 diamandemen ke 4 tahun 2002 disempurnakan rincian tentang hak
asasi manusia menjadi lebih banyak dan lengkap, disamping pasal-pasal terdahulu masih
dipertahankan, dimunculkan pula bab baru yang berjudul Bab XA tentang Hak Asasi
Manusia beserta pasal pasalnya (Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J)
Hubungan antara HAM dan Pancasila diantaranya adalah :
1. Sila ketuhanan yang maha Esa memberikan jaminan tentang hak kemerdekaan untuk
memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan jaminan tentang hak setiap warga
negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Selain itu, ada juga kewajiban dan hak-
hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang.
3. Sila persatuan Indonesia berisi tentang keharusan persatuan di antara warga Negara
dengan semangat rela berkorban. Setiap warga negara juga harus menempatkan
kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Prinsip HAM
yang berkaitan dengan hal ini adalah mengenai keharusan sesama manusia bergaul satu
sama lainnya dengan semangat persaudaraan.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 14
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan terjadi dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan
bermasyarakat yang demokratis. Kita harus saling menghargai hak setiap warga negara
untuk bermusyawarah mufakat tanpa tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang
membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan
dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada
masyarakat.
E. Metode Pembelajaran :
Pendekatan : Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:
Pendekatan : Saintifik
Strategi : Problem Based Learning(PBL)
PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBL:
(6) Mengorientasi peserta didik pada masalah
Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan
rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi
agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang
perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:
a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru,
tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan
bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 15
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppb. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian
dan seringkali bertentangan.
c. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang
siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan
temannya.
d. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada
penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.
(7) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga
mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat
membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing
kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini
seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan
mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika
kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar,
selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan,
dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua
siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan
dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru
berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring,
dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
(8) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan
teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 16
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppidentik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan
memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang
sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data
dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul
memaHAKi dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan
cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu
siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan
mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi
yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang
fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam
bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru
mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru
juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.
(9) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya
Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran.
Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan
situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari
situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya
adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.
Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua,
dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.
(10) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah
Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa
menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan
intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 17
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppF. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
G. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan DeskripsiAlokasi Waktu
Pendahuluan Memberikan salam Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan
untuk belajar Menanyakan kehadiran siswa Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa Tanya jawab materi mengenai HAM Menyampaikan tujuan pembelajaran
10 menit
Inti Menyampaikan mengenai intrumen penegakan HAM di Indonesia serta Hubungan nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia melalui contoh kasus.
Siswa mendapat penjelasan mengenai intrumen penegakan HAM di Indonesia
Siswa dibagi secara berpasangan Setiap pasangan secara bergantian menyampaikan kembali
materi yang telah disampaikan guru, sementara yang lainnya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan kecil mengenai materi yang telah disampaikan oleh pasangannya
Setiap siswa secara acak dan bergiliran menyampaikan kembali hasil wawancara dengan pasangannya
Siswa yang lain menanggapi
60 menit
Penutup Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru menyimpulkan materi mengenai intrumen penegakan HAM di Indonesia
Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran
Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran
Siswa membuat tugas laporan mengenai intrumen penegakan HAM di Indonesia dalam bentuk makalah (dikumpulkan pada 2 pertemuan yang akan datang)
Mengucapkan salam
20 menit
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 18
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppH. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis atau Grafindo
Taupan, M. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA-MA/SMK Kelas X. Bandung : Yrama Widya.
Peta Konsep mengenai HAMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 1
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 19
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
Pokok Materi : Napak Tilas Penegakan Hak Asasi
Manusia di Indonesia
Sub Pokok Materi : Pelanggaran HAM di Indonesia
Pertemuan ke : 3
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
1.5. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.
1.6. Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.1. Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara2.8 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara..2.9 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 20
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp3.1. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka pelindungan dan pemajuan
HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.1. Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
C. Indikator
1. Menunjukkan nilai-nilai syukur kepada Tuhan YME dalam kehidupan bermasyarakat.2. Menunjukkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama dengan saling menghargai Hak
Asasi Manusia.3. Menyebutkan isi pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. 4. Menyebutkan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pasal 28E dan 29 ayat (2).5. Menjelaskan hakikat Hak Asasi Manusia.6. Mengidentifikasi macam-macam Hak Asasi Manusia7. Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.8. Mengidentifikasi upaya-upaya penegakkan HAM di Indonesia.9. Mendeskripsikan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia.10. Melaporkan kasus-kasus pelanggaran HAM serta upaya untuk menangani kasus-kasus
HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
PERTEMUAN III
D. Materi Pembelajaran
Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab I, Sub-bab C.
“Pelanggaran HAM di Indonesia” pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga
tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Pelanggaran HAM di Indonesia.
1. Penyebab terjadinya pelanggaran HAM
Perangkat penegakan HAM, baik intrumen hukum maupun instrumen kelembagaan di
Indonesia telah ada namun, pelanggaran HAM masih relatif banyak. Mengapa demikian ?
Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM antara lain :
a. Belum adanya pemahaman yang merata tentang HAM, baik di kalangan sipil
maupun militer
b. Tipisnya rasa tanggung jawab
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 21
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppc. Masih adanya diskriminasi dalam penegakan hukum
d. Masih belum adanya kesepahaman terhadap konsep HAM yang pro dan dan yang
kontra
e. Masih adanya pandangan bahwa HAM bersifat individualisttik yang akan
mengancam kepentingan umum
f. Belum berfungsinya secara maksimal lembaga-lembaga penegak hukum (polisi,
jaksa, dan pengadilan)
2. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia
Contoh pelanggaran HAM secara umum diantaranya:
a. Pelanggaran terhadap hak asasi ekonomi atau hak milik
b. Pelanggaran terhadap hak asasi politik
c. Pelanggaran terhadap hak asasi pribadi
d. Pelanggaran terhadap hak asasi sosial
e. Pelanggaran terhadap hak asasi persamaan hukum
Contoh pelanggaran HAM secara khusus diantaranya:
a. Kasus Tanjung Priok (1984), Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat
dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam
peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan korban
meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.
b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya
Porong, Jatim (1994) Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas
yang hak-hak pekerja di PT Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia
meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM
berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan.
c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996), Wartawan
Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian Bernas
yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan
sudah tewas.
d. Peristiwa Aceh (1990), Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah
banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 22
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpptidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik dimana terdapat
pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka.
e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998),Telah terjadi peristiwa
penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para aktivis yang menurut
catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13
orang lainnya masih hilang).
f. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998), Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei
1998 (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi
I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi
Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan 217
orang luka-luka).
g. Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat (1999), Kasus
pelanggaran Hak Asasi Manusia menjelang dan pasca jejak pendapat 1999 di
timor timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan komisi Kebenaran
dan Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste kepada dua kepala negara
terkait.
h. Kasus Ambon (1999), Peristiwa yang terjadi di Ambon ni berawal dari masalah
sepele yang merambat kemasala SARA, sehingga dinamakan perang saudara
dimana telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang memakan banyak
korban.
i. Kasus Poso (1998 – 2000), Telah terjadi bentrokan di Poso yang memakan banyak
korban yang diakhiri dengan bentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama
(FKAUB) di kabupaten Dati II Poso.
j. Kasus Dayak dan Madura (2000), Terjadi bentrokan antara suku dayak dan
madura (pertikaian etnis) yang juga memakan banyak korban dari kedua belah
pihak.
k. Kasus TKI di Malaysia (2002), Terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Tenaga
Kerja Wanita Indonesia dari persoalan penganiayaan oleh majikan sampai gaji
yang tidak dibayar
l. Kasus-kasus lainnya
Selain kasusu-kasus besar diatas, terjadi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia
seperti dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah atau pun dilingkungan
masyarakat.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 23
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
Contoh kasus pelanggaran HAM dilingkungan keluarga antara lain:
1. Orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya (tentang masuk
sekolah, memilih pekerjaan, dipaksa untuk bekerja, memilih jodoh).
2. Orang tua menyiksa/menganiaya/membunuh anaknya sendiri.
3. Anak melawan/menganiaya/membunuh saudaranya atau orang tuanya sendiri.
4. Majikan dan atau anggota keluarga memperlakukan pembantunya sewenang-
wenang dirumah.
Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat antara lain :
1. Pertikaian antarkelompok/antargeng, atau antarsuku(konflik sosial).
2. Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota
masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila.
3. Merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan
kebijakan yang ada
E. Metode Pembelajaran :
Pendekatan : Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:
Pendekatan : Saintifik
Strategi : Problem Based Learning(PBL)
PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBL:
(11) Mengorientasi peserta didik pada masalah
Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan
rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 24
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppmengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi
agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang
perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:
a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru,
tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan
bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
b. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian
dan seringkali bertentangan.
c. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang
siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan
temannya.
d. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada
penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.
(12) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga
mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat
membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing
kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini
seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan
mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika
kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar,
selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan,
dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua
siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 25
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppdengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru
berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring,
dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
(13) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan
teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang
identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan
memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang
sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data
dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul
memaHAKi dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan
cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu
siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan
mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi
yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang
fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam
bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru
mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru
juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.
(14) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya
Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran.
Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan
situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari
situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya
adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.
Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua,
dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.
(15) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah
Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa
menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan
intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 26
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppmerekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
G. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan DeskripsiAlokasi Waktu
Pendahuluan Memberikan salam Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan
untuk belajar Menanyakan kehadiran siswa Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa Tanya jawab materi mengenai HAM Menyampaikan tujuan pembelajaran
10 menit
Inti Menyampaikan mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia serta Hubungan nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia melalui contoh kasus.
Siswa mendapat penjelasan mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia
Siswa dibagi secara berpasangan Setiap pasangan secara bergantian menyampaikan kembali
materi yang telah disampaikan guru, sementara yang lainnya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan kecil mengenai materi yang telah disampaikan oleh pasangannya
Setiap siswa secara acak dan bergiliran menyampaikan kembali hasil wawancara dengan pasangannya
Siswa yang lain menanggapi
60 menit
Penutup Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru menyimpulkan materi mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia
Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan
20 menit
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 27
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpppembelajaran
Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran
Siswa membuat tugas laporan mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia dalam bentuk makalah (dikumpulkan pada 2 pertemuan yang akan datang)
Mengucapkan salam
I. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis atau Grafindo
Taupan, M. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA-MA/SMK Kelas X. Bandung : Yrama Widya.
Peta Konsep mengenai HAMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 28
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppSatuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 1
Pokok Materi : Napak Tilas Penegakan Hak Asasi
Manusia di Indonesia
Sub Pokok Materi : Upaya pemajuan, penghormatan, dan
penegakan HAM di Indonesia
Pertemuan ke : 4
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
1.7. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.
1.8. Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.1. Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara2.10 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara..
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 29
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp2.11 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.3.1. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka pelindungan dan pemajuan
HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.1. Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
C. Indikator
1. Menunjukkan nilai-nilai syukur kepada Tuhan YME dalam kehidupan bermasyarakat.2. Menunjukkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama dengan saling menghargai Hak
Asasi Manusia.3. Menyebutkan isi pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. 4. Menyebutkan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pasal 28E dan 29 ayat (2).5. Menjelaskan hakikat Hak Asasi Manusia.6. Mengidentifikasi macam-macam Hak Asasi Manusia7. Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.8. Mengidentifikasi upaya-upaya penegakkan HAM di Indonesia.9. Mendeskripsikan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia.10. Melaporkan kasus-kasus pelanggaran HAM serta upaya untuk menangani kasus-kasus
HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
PERTEMUAN IV
D. Materi Pembelajaran
Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab I, Sub-bab D. “Upaya
pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia” pelaksanaan pembelajaran
secara umum dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia.
Beberapa langkah penegakan dan perjuangan hak asasi manusia bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia adalah sebagai berikut,
1. Sosialisasi Hak Asasi Manusia
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 30
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppUntuk menegakkan hak asasi manusia, langkah pertama adalah memasyarakatkan hak asasi manusia di tengah-tengah masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dari usaha ini, antara lain sebagai berikut,
a. Agar manusia respek terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai inti hak asasi manusia.
b. Tumbuhnya kesadaran rakyat tentang hak asasi manusia.
c. Mempercepat proses demokratisasi sehingga dapat dicegah munculnya kekuasaan yang sewenang-wenang.
2. Pendidikan HAM
Dalam rangka internalisasi nilai-nilai, hak asasi manusia perlu dikembangkan dalam kehidupan manusia sejak dini, pada sekolah, kampus, dan media massa, Sebagai suatu tata nilai, hak asasi manusia untuk bisa dipahami, dihayati, dan diamalkan melalui proses yang panjang. Pembentukan sikap dan kebiasaan memerlukan interaksi dengan lingkungan di bawah pimpinan, guru, atau tokoh masyarakat.
3. Advokasi HAM
Advokasi adalah dukungan, pembelaan atau upaya, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang dapat menciptakan masyarakat yang adil da,n sederajat. Tujuan advokasi terhadap HAM adalah untuk mengubah lembaga-lembaga masyarakat dengan menegakkan keadilan dan kesetaraan untuk memperoleh akses dari tuntutan pengambilan keputusan.
4. Kelembagaan
Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi ini dimaksudkan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut,
a. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional. . I
b. Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan meratifikasinya.
c. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia.
d. Mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka mengajukan dan melindungi hak asasi manusia.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 31
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp5. Pelestarian Budaya (Tradisi Lama)
Keberhasilan penguasaan dan pemberdayaan hak asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pernantapan budaya hak-hak asasi manusia dan bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar kepada seluruh anggota masyarakat. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia perlu memperhitungkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, agama, dan tradisi bangsa dengan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan.
6. Pemberdayaan Hukum
Untuk menegakkan hak asasi manusia, harus ada kesiapan struktural dan kultur politik yang lebih demokratis. Hak asasi manusia tidak mungkin dapat ditegakkan oleh pemerintahan yang represif. Eksistensi hak asasi manusia tergantung sejumlah faktor, seperti:
a. Hukum positif dan konstitusi.
b. Tingkat solidaritas politik.
c. Tingkat konsensus atas nilai-nilai tersebut.
d. Tingkat stabilitas politik.
e. Tipe sistem hukum dari pemerintah.
f. Tingkat perkembangan ekonomi.
g. Tingkat kepercayaan terhadap produk hukum badan-badan legislatif dan peradilan.
h. Sifat dari komunikasi internal serta faktor pendidikan dapat mendukung pembangunan hak-liak asasi manusia.
7. Pengesahan Perangkat Nasional
Untuk menegakkan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlu pengesahan perangkat-perangkat nasional hak asasi manusia. Pemerintah minimal mengesahkan piagam hak asasi manusia sedunia (Universal Declaration of Human Rights) yang disahkan oleh Majelis Umurn PBB tanggal 10 Desember 1948.
Piagam ini mempunyai fungsi, antara lain:
a. Sebagai standar umum pelaksanaan hakasasi manusia untuk seluruh rakyat dan negara.
b. Sebagai kode perilaku yang dapat menjadi parameter kebijakan sebuah pemerintahan.
8. Rekonsiliasi Nasional
Cara lain yang harus ditempuh untuk menegakkan hak asasi manusia adalah dengan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Kornisi ini berfungsi sebagai lembaga ekstra yuridis untuk menegakkan kebenaran dengan rnengungkap penyalahgunaan kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lampau demi kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan pengalaman negara lain, menurut Kardino Laksono ada tiga langkah penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau yaitu sebagai berikut,
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 32
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppa. Memulihkan hak-hak korban dan keluarganya melalui proses reparasi.
b. Pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang dilakukan pelaku kemungkinan amnesti dengan tidak mengabaikan rasa keadilan.
c. Perlunya referensi kebijakan dari lembaga peradilan untuk memungkinkan terciptanya penegakan hukum.
TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
1. Hambatan dan tantangan utama yang sering ditemukan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia antara lain,
a. Masalah ketertiban dan keamanan nasional.
b. Rendahnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki orang lain.
c. Terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada.
d. Adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivisme.
e. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan.
f. Pemahaman belum merata, baik kalangan sipil maupun militer.
g. Belum adanya kesepakatan pada tatanan konsep hak asasi manusia antara aliran universalisme dengan partikularisme.
2. Secara umum, hambatan dan tantangan dalam menegakkan hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut,
a. Kendala Ideologis
Salah satu hambatan dalam menegakkan HAM adalah adanya perbedaan pandangan antara ideologi sosialis dan ideologi liberalis serta pandangan negara berkembang lentang hak asasi manusia.
1) Pandangan liberalis mengenai konsepsi hak asasi manusia lebih mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak pribadi, sipil, dan politik.
2) Pandangan sosialis lebih menonjolkan peran negara atau peran rnasyarakat sehingga kepentingan umum harus lebih dikedepankan daripada kepentingan pribadi dan golongan.
b. Kendala Teknis
Kendalateknis berupa belum diratifikasinya berbagai instrumen internasional HAM oleh negara-negara di dunia. Walaupun sudah diratifikasi, pongawasan pelaksanaan ketentuan konvensi masih tertunda-tunda serta banyaknya persyaratan yang dikemukakan negara-negara yang akan meratifikasi suatu konvensi HAM internasional.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 33
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppc. Kendala Ekonomis
Ada hubungan antara. kondisi ekonomi masyarakat suatu negara yang ekonomitiya mapan dan penegakan HAM. Makin maju masyarakat, makin tinggi pula usaha menegakkan hak asasi manusia. Di negara berkembang yang ekonomis masih terbelakang, pada umumnya kurang memerhatikan HAM. Negara berkembang pada umumnya berkonsentrasi pada bagaimana meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat sehingga HAM terabaikan.
E. Metode Pembelajaran :
Pendekatan : Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:
Pendekatan : Saintifik
Strategi : Problem Based Learning(PBL)
PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBL:
(1) Mengorientasi peserta didik pada masalah
Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan
rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi
agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang
perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:
a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru,
tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan
bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
b. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian
dan seringkali bertentangan.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 34
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppc. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang
siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan
temannya.
d. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada
penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.
(2) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga
mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat
membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing
kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini
seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan
mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika
kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar,
selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan,
dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua
siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan
dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru
berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring,
dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
(3) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan
teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang
identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan
memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang
sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 35
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppdan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul
memaHAKi dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan
cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu
siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan
mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi
yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang
fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam
bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru
mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru
juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.
(4) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya
Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran.
Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan
situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari
situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya
adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.
Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua,
dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.
(5) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah
Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa
menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan
intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 36
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
G. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan DeskripsiAlokasi Waktu
Pendahuluan Memberikan salam Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan
untuk belajar Menanyakan kehadiran siswa Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa Tanya jawab materi mengenai HAM Menyampaikan tujuan pembelajaran
10 menit
Inti Menyampaikan mengenai upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia.
Siswa mendapat penjelasan mengenai upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia
Siswa dibagi secara berpasangan Setiap pasangan secara bergantian menyampaikan
kembali materi yang telah disampaikan guru, sementara yang lainnya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan kecil mengenai materi yang telah disampaikan oleh pasangannya
Setiap siswa secara acak dan bergiliran menyampaikan kembali hasil wawancara dengan pasangannya
Siswa yang lain menanggapi
60 menit
Penutup Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru menyimpulkan materi mengenai upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia
Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran
Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran
Siswa membuat tugas laporan mengenai upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia dalam bentuk makalah (dikumpulkan pada 2 pertemuan yang akan datang)
Mengucapkan salam
20 enit
H. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 37
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis atau Grafindo
Taupan, M. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA-MA/SMK Kelas X. Bandung : Yrama Widya.
Peta Konsep mengenai HAMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
/lampiran
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 38
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
Penilaian Hasil Belajar
1. Tes 1. Uraian
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Mengapa sampai saat
ini masih terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia?
2. Mengapa setiap orang perlu menghormati dan menghargai hak asasi orang lain?
3. Mengapa suatu instrumen hukum diperlukan dalam perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia?
4. Jelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menegakkan HAM diIndonesia.
5. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam rangka membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia?
2. Pilihan ganda
2. Non tes1. Lembar pengamatan wawancara berpasangan (terlampir)2. Lembar pengamatan presentasi (terlampir)3. Membuat laporan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan
sekitar dan upaya penanggulangannya (kriteria penilaian terlampir)Format penulisan laporan :BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang MasalahB. Rumusan MasalahC. Tujuan Penulisan
BAB II Isi dan PembahasanBAB III Penutup
A. Kesimpulan B. Saran
Daftar Rujukan
Catatan :Laporan di susun dalam bentuk makalah diketik dengan huruf Times New Roman, spasi 1,5, print-out kertas A4, minimal 10 lembar
4. Tugas Mandiri
Kisah Marsinah
Cerita tragis yang dialami Sinah dimulai pada Ahad, 9 Mei 1993. Sosok perempuan
muda berambut lebat itu ditemukan tak bernyawa lagi di sebuah lokasi dekat tempat
tinggalnya, di Desa Wilangan, Nganjuk. Kala itu, kondisi tubuh Sinah amat
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 39
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppmengenaskan. Sekujur tubuh penuh luka parah plus tulang panggul yang patah.
Desas-desus langsung mengentak sesama rekan kerja. Beredar kabar kemudian,
Sinah tewas dibunuh gara-gara terkait demonstrasi buruh yang terjadi di PT CPS.
Usut punya usut, unjuk rasa para buruh dipicu sebuah surat edaran gubernur
setempat. Isinya, semua perusahaan di wilayah itu diimbau menaikkan upah
minimum regional (UMR). Walau kebijakan itu sudah dikeluarkan, PT CPS memilih
bergeming. Perusahaan itu belum juga menaikkan UMR. Kondisi ini memicu geram
para buruh.
Tepat pada Senin, 3 Mei 1993, sebagian besar karyawan PT CPS berunjuk rasa
dengan cara mogok kerja. Aksi ini berlanjut hingga keesokan harinya. Namun
menjelang Selasa siang, manajemen perusahaan dan pekerja berdialog dan
menyepakati sebuah perjanjian. Intinya, perusahaan akan mengabulkan permintaan
karyawan dengan membayar upah sesuai UMR. Sepintas lalu, persoalan antara
perusahaan dan karyawan seolah terselesaikan. Tapi pada keesokan harinya,
sebanyak 13 orang karyawan dipanggil ke Markas Komando Distrik setempat dan
diminta untuk mengundurkan diri dari PT CPS.
Marsinah penuh amarah. Menurut dia, dalam kesepakatan antara karyawan dan
perusahaan--yang disaksikan Kantor Departemen Tenaga Kerja Sidoarjo dan Dewan
Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia--PT CPS berjanji tak akan
mencari-cari kesalahan karyawan pasca tuntutan kenaikan UMR. Bagi Sinah, itu
artinya sama dengan tak bakal memberlakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
karyawan.
Pada Rabu itu juga, sekitar pukul 21.00 WIB, Sinah mengunjungi teman-temannya
yang terkena PHK. Usai beranjangsana seraya menyampaikan keprihatinannya,
perempuan lajang ini berpisah di dekat Tugu Kuning, di Sidoarjo. Sebagai kalimat
perpisahan saat itu, Sinah kembali menegaskan tak bisa menerima keputusan PHK
bagi rekan-rekannya tadi. Tak hanya itu, Sinah berjanji bakal menyelesaikan
persoalan tersebut ke pengadilan. Terhitung sejak Rabu malam itulah, keberadaan
Marsinah seolah lenyap ditelan gelap malam. Tepat delapan hari kemudian, 9 Mei
1993, tersiar kabar kalau Sinah ditemukan tewas secara tak wajar. Kasus ini sontak
disorot media massa nasional. Sempat disebut-sebut, kematian sosok yang kini
menjadi nama sebuah jalan di Nganjuk itu melibatkan tentara.
Polisi tentu tak tinggal diam. Berdasarkan hasil penyidikan, tercatat sembilan nama
yang berasal dari susunan kepemimpinan dan pemilik PT CPS sebagai tersangka
pelaku penganiayaan Marsinah. Dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri dan
tingkat banding, kesembilan orang tadi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.
Tapi ketika persidangan naik ke tingkat kasasi Mahkamah Agung, semua tersangka
malah dibebaskan demi hukum. Dasarnya: ada kesalahan prosedur dalam kasus ini.
Semenjak itulah, pengusutan Kasus Marsinah belum menunjukkan titik terang,
bahkan seakan terlupakan. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid,
kasus Sinah sempat dibicarakan kembali. Bahkan Gus Dur--panggilan akrabnya--saat
itu meminta agar Kasus Marsinah kembali diusut. Keinginan senada pun
dikemukakan Komisi Nasional HAM saat bertemu Presiden Megawati Sukarnoputri,
sekitar pertengahan April 2002. Menurut Komnas HAM, Megawati sepakat buat
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 40
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppmengusut ulang kasus kematian peraih penghargaan HAM Yap Thiam Hien 1993 itu.
Setelah kalian menyimak dan mencermati kasus tersebut, barangkali ada hal- hal yang akan
kalian klarifikasi atau pertanyakan. Silakan tuliskan klarifikasi atau pertanyaan kalian pada kolom
di bawah ini.
No. Kolom klarifikasi dan Pertanyaan Kasus Marsinah
Coba kalian lengkapi tabel perbandingan antarperiode dalam hal penegakan HAM di Indonesia berikut ini.
Orde Baru:
Peraturan yang pernah dibuat :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fungsi Aparat Penegak HAM :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hambatan yang di hadapi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 42
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reformasi :Peraturan yang pernah dibuat :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fungsi Aparat Penegak HAM :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hambatan yang di hadapi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Di antara kedua periode tersebut, periode manakah yang penegakan HAM-nya relatif lebih baik. Jelaskan jawaban kalian------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coba kalian tuliskan tentang pasal dan pengaturan HAM yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945
No. Pasal Pengaturan Hak Asasi Manusia
1 Pasal 28
Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, Pasal 28 E ayat 1
Dalam rangka memahami lebih jauh tentang tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia, coba
kalian diskusikan dengan teman dan kemudian lengkapilah tabel upaya penegakan HAM di
Indonesia berikut ini.
No. Bidang Tantangan yang Dihadapi Solusi terhadap Tantangan
1. Politik Golongan Putih atau Golput Sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula
2. Ekonomi
3. Hukum
4. Sosial
5. Budaya
6. Hankam
7 Ideologi
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 47
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp8 Pendidikan
9 Tenaga Kerja
10 Buruh
Setelah kalian menapak tilas penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, tentunya kalian
semakin paham bahwa upaya pemajuan, penghormatan dan penegakkan Hak Asasi
Manusia di Indonesia sudah ada mulai dari awal kemerdekaan. Upaya tersebut merupakan
keinginan pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia. Nah, coba sekarang renungkanlah
hal-hal berikut serta cobalah berikan jawabannya. Kemudian, amalkanlah dalam kehidupanmu
sehari-hari.
1. Bila kalian melanggar hak asasi orang lain, bagaimana perasaan kalian?
2. Apa hak dan kewajibanmu sebagai warga negara untuk memajukan dan menegakkan
hak asasi manusia?
3. Mengapa masih ada peristiwa pelanggaran hak asasi manusia saat ini? Bagaimana untuk menghindari hal itu?
4. Bagaimana ketentuan yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang upaya pemajuan hak asasi manusia?
5. Manfaat apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran bab ini?
Diskusikan dengan kelompok kalian tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Deskripsikan kasus tersebut serta berikan penyelesaian terhadap kasus tersebut.
No Bidang Peristiwa HAM Penyelesaiannya terhadap Kasus
1 Politik
2 Ekonomi
3 Hukum
4 Sosial
5 Budaya6 Hankam
7 Ideologi
8 Pendidikan
9 Tenaga Kerja
10 Buruh
Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan sesuai dengan rutinitas yang
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 48
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppbiasa dilakukan (selalu, pernah, tidak pernah). Kemudian, berikan alasan dan akibat dari perilaku itu. Nah, coba sekarang kalian renungi diri masing- masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang selalu menghormati hak asasi manusia? Isilah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
No Contoh Perilaku Kegiatan Alasan Akibat
1Menghina kondisi orang lain yang
berbeda dengan kita. Tidak PernahSetiap orang
memiliki nasib yang berbeda
Hubungan pertemanan akan semakin erat dan
suasanan akan semakin kondusif
2
Berkata yang sopan dan santun kepada setiap orang tanpa melihat
pangkat, jabatan, dan usia.
3
Menyapa terlebih dahulu dan mengucapkan salam ketika bertemu
orang laian, teman, atau guru.
4Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan.
5Menengok saudara atau teman yang
sakit.
6Menyemangati teman yang
melakukan kesalahan tanpa sengaja.
7Menjaga perasaan orang lain.
8Tidak menceritakan aib atau
kesalahan orang lain.
9Memberikan pujian terhadap
keberhasilan orang lain.
10 Menolong orang lain yang terkena musibah.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 49
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
a. Lembar Observasi dan kinerja presentasi
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI
DAN KINERJA PRESENTASI
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Program : X/IPA/IPS
Kompetensi : __________________
No Nama Peserta didik
Observasi Kinerja PresentasiJml
SkorNilaiAkt Disl Kerjsm Prnsrt Visual Isi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. AFRISKO ADHA
MACOLA
4 4 3 4 3 3 21
2. AGRY LEOFANNY
3. ANA RANIRI UTARI
4.
5.
6.
Rubrik Penilaian Pengamatan/Observasi
No Aspek yang dinilai Rubrik Skor
1. Aktivitas Menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi
dan memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
4
Menunjukkan aktivitas yang tinggi dan
memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
3
Menunjukkan aktivitas yang cukup tetapi
kurang memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
2
Tidak menunjukkan aktivitas yang 1
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 50
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppmemberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
2. Kerjasama Dapat bekerjasama dalam kelompok, dan
memberikan warna dalam kelompok
tersebut
4
Dapat bekerja sama dalam kelompok, dan
cukup memberikan warna dalam kelompok
3
Dapat bekerja sama dalam kelompok, tetapi
kurang memberikan warna dalam kelompok
2
Tidak menunjukkan aktivitas kerjasama
dalam kelompok.
1
3. Disiplin Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik dan memberikan
warna dalam kegiatan
4
Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik membeirkan
waran dalam kegiatan
3
Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik dan membeirkan
waran dalam kegiatan
2
Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik dan membeirkan
waran dalam kegiatan
1
Rubrik Penilaian Kinerja Presentasi
No Aspek yang dinilai Rubrik Skor
1. Peran serta dalam presentasi Terlibat aktif dalam presentasi dan
memberikan makna dalam presentasi
3
Terlibat aktif dalam presentasi tetapi kurang
memberikan makna dalam presentasi
2
Tidak terlibat aktif dalam presentasi 1
2. Visualisasi dalam presentasi Bersuara jelas dan keras saat melakukan
presentasi
3
Bersuara jelas tetapi kurang keras saat 2
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 51
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppmelakukan presentasi
Bersuara kurang jelas dan kurang keras saat
melakukan presentasi
1
3. Isi Presentasi Isi presentasi yang disampaikan lengkap
sesuai dengan materi ajar
3
Isi presentasi yang disampaikan sesuai
dengan materi ajar, tetapi kurang lengkap
2
Isi presentasi yang disampaikan kurang
sesuai materi ajar dan kurang lengkap.
1
Keterangan :
3. Sangat tinggi2. Tinggi1. Kurang
PENILAIAN PRESENTASI
(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)
Tanggal /bulan/tahun : ................................................................
Evaluasi Pembelajaran (Proses) Lembar kegiatan diskusi
No
Nama
Siswa
Aspek pengamatanJumlah skor
Nilai
KetKerj
a sam
a
Menkomunikasikan pendapat
Toleransi
Keaktifan
Menghargai
pendapat teman
Keterangan Skor :Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :4 : Baik Sekali3 : Baik2 : Cukup1 : Kurang
Nilai=∑ Skor perolehan
Skor MaksimalX 100
Kriteria Nilai :A = 80 – 100 : Baik SekaliB = 70 – 79 : BaikC = 60 – 69 : CukupD = < 60 : Kurang
Rubrik penilaian presentasi
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 55
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
No
Nama Siswa
Aspek pengamatan Jumlah
skor
Nilai
Ket
Komunikasi
Sistematika
penyampaian
Wawasan
Keberanian
Antusias
Gesture dan
penampilan
Keterangan Skor :Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :4 : Baik Sekali3 : Baik2 : Cukup1 : Kurang
Nilai=∑ Skor perolehan
Skor MaksimalX 100
Kriteria Nilai :A = 80 – 100 : Baik SekaliB = 70 – 79 : BaikC = 60 – 69 : CukupD = < 60 : Kurang
Format penilaian makalah
Struktur Makalah Indikator Nilai
Pendahuluan
Menunjukkan dengan tepat isi : Latar belakang masalah Rumusan masalah Tujuan penulisan
Isi
Orisinalitas makalah Ketepatan memilih kasus Ketepatan penanggulangan atas kasus
yang dipilih Struktur/logika penulisan disusun dengan
jelas sesuai dengan metode yang dipakai Bahasa yang digunakan sesuai dengan
EYD dan komunikatif Daftar pustaka yang dapat dipertanggung
jawabkan (ilmiah) Menghindari sumber (akun) yang belum
dikaji secara ilmiah
Penutup
Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah
Saran relevan dengan kajian dan berisi pesan untuk peningkatan terhadap penegakkan HAM
Jumlah
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 56
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator :
Sangat sesuai 4Sesuai 3Cukup 2Kurang 1
Nilai=∑ Skor perolehan
Skor MaksimalX 100
Materi Ajar
A. HAK ASASI MANUSIA
1. Pengertian Hak Asasi Manusia
a. Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan.
b. Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
c. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang secara kodrati melekat pada setiap manusia.
d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
e. Dari pengertian di atas dapat disimpulan :
1. Hak asasi manusia bersifat universal artinya berlaku dimana saja dan kapan saja, untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun.
2. Hak asasi dibutuhkan manusia untuk melindungi martabat kemanusiaannya dan digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul dan komunikasi dengan sesamanya.
3. Konsep hak asasi manusia mencakup seluruh segi kehidupan baik hak hukum, hak sosial budaya, hak ekonomi, maupun dalam pembangunan.
2. Macam-macam Hak Hak Asasi Manusia
Pandangan tentang hak asasi sangat beragam dan kontemporer antara lain dapat kita lihat kembali pada Magna Charta Bill of Right, Declaration of Human Right dan sebagainya.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 57
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppa. Macam-macam hak asasi manusia menurut John Lock, Aristoteles, Montesquieu dan JJ
Roussean dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hak kemerdekaan atas diri sendiri.
2. Hak kemerdekaan beragama.
3. Hak kemerdekaan berkumpul.
4. Hak menyatakan kebebasan warganegara dari pemenjaraan sewenang-wenang.
5. Hak kemerdekaan pikiran dan pers.
b. Rumusan hak asasi manusia pada declaration des Droits del Homme et du Citoyen antara lain.
1. Manusia dilahirkan merdeka.
2. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak orang lain.
3. Manusia mempunyai hak yang sama.
4. Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan dan pekerjaan umum.
5. Manusia tidak boleh ditangkap dan dituduh, selain menurut Undang-Undang.
6. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
7. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
8. Adanya kemerdekaan surat kabar.
9. Adanya kemerdekaan bersatu dan mengadakan rapat.
10. Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
11. Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang dan melaksanakan kerajinan.
12. Adanya kemerdekaan rumah tangga.
13. Adanya kemerdekaan hak milik.
14. Adanya kemerdekaan lalu lintas.
15. Adanya kemerdekaan hak hidup dan mencari nafkah.
c. Rumusan hak asasi manusia menurut piagam hak asasi manusia sedunia (Universal Declaration of Human Right) yang ditetapkan PBB tanggal 10 Desember 1948 antara lain:
1. Hak-hak sipil dan politis antara lain:
a) Hak atas hidup
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 58
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppb) Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya
c) Hak atas kebebasan berpikir dan mempunyai agama
d) Hak atas kebebasan berpikir dan mempunyai agama
e) Hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan
f) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai
g) Hak untuk berserikat
2. Hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang mencakup
a) Hak atas pekerjaan
b) Hak untuk membentuk serikat kerja
c) Hak atas pensiun
d) Hak atas kehidupan yang layak bagi diri serta keluarganya termasuk makanan, minuman, pakaian dan perumahan
e) Hak atas pendidikan
d. Secara umum hak-hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi enam macam yaitu.
1. Hak asasi pribadi (personal rights)
2. Hak asasi politik (political rights)
3. Hak asasi ekonomi (property rights)
4. Hak mendapatkan persamaan hukum dan pemerintahan (rights of legal equality)
5. Hak sosial budaya (social and cultural rights)
6. Hak mendapatkan prosedur hukum yang benar (procedural rights)
e. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebelum amandemen hanya tercantum dari pasal 27 sampai dengan 34 saja antara lain:
1. Pasal 27 ayat 1 tentang hak persamaan hukum dan pemerintahan
2. Pasal 27 ayat 2 tentang hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Pasal 28 tentang jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan.
4. pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing.
5. Pasal 30 ayat 1, tentang hak untuk membela negara.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 59
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp6. Pasal 31 ayat 1, tentang hak untuk mendapatkan pengajaran.
7. Pasal 32 ayat 2, tentang hak untuk mengembangkan kebudayaan.
8. Pasal 33 ayat 1, sampai dengan 3 tentang hak berekonomi.
9. Pasal 34 tentang hak sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Setelah UUD 1945 diamandemen ke 4 tahun 2002 disempurnakan rincian tentang hak asasi manusia menjadi lebih banyak dan lengkap, disamping pasal-pasal terdahulu masih dipertahankan, dimunculkan pula bab baru yang berjudul Bab XA tentang Hak Asasi Manusia beserta pasal pasalnya (Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J)
B. UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM
Beberapa langkah penegakan dan perjuangan hak asasi manusia bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia adalah sebagai berikut,
1. Sosialisasi Hak Asasi Manusia
Untuk menegakkan hak asasi manusia, langkah pertama adalah memasyarakatkan hak asasi manusia di tengah-tengah masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dari usaha ini, antara lain sebagai berikut,
a. Agar manusia respek terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai inti hak asasi manusia.
b. Tumbuhnya kesadaran rakyat tentang hak asasi manusia.
c. Mempercepat proses demokratisasi sehingga dapat dicegah munculnya kekuasaan yang sewenang-wenang.
2. Pendidikan HAM
Dalam rangka internalisasi nilai-nilai, hak asasi manusia perlu dikembangkan dalam kehidupan manusia sejak dini, pada sekolah, kampus, dan media massa, Sebagai suatu tata nilai, hak asasi manusia untuk bisa dipahami, dihayati, dan diamalkan melalui proses yang panjang. Pembentukan sikap dan kebiasaan memerlukan interaksi dengan lingkungan di bawah pimpinan, guru, atau tokoh masyarakat.
3. Advokasi HAM
Advokasi adalah dukungan, pembelaan atau upaya, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang dapat menciptakan masyarakat yang adil da,n sederajat. Tujuan advokasi terhadap HAM adalah untuk mengubah lembaga-lembaga masyarakat dengan menegakkan keadilan dan kesetaraan untuk memperoleh akses dari tuntutan pengambilan keputusan.
4. Kelembagaan
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 60
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppDalam rangka menegakkan hak asasi manusia, pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi ini dimaksudkan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut,
a. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional. . I
b. Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan meratifikasinya.
c. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia.
d. Mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka mengajukan dan melindungi hak asasi manusia.
5. Pelestarian Budaya (Tradisi Lama)
Keberhasilan penguasaan dan pemberdayaan hak asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pernantapan budaya hak-hak asasi manusia dan bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar kepada seluruh anggota masyarakat. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia perlu memperhitungkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, agama, dan tradisi bangsa dengan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan.
6. Pemberdayaan Hukum
Untuk menegakkan hak asasi manusia, harus ada kesiapan struktural dan kultur politik yang lebih demokratis. Hak asasi manusia tidak mungkin dapat ditegakkan oleh pemerintahan yang represif. Eksistensi hak asasi manusia tergantung sejumlah faktor, seperti:
a. Hukum positif dan konstitusi.
b. Tingkat solidaritas politik.
c. Tingkat konsensus atas nilai-nilai tersebut.
d. Tingkat stabilitas politik.
e. Tipe sistem hukum dari pemerintah.
f. Tingkat perkembangan ekonomi.
g. Tingkat kepercayaan terhadap produk hukum badan-badan legislatif dan peradilan.
h. Sifat dari komunikasi internal serta faktor pendidikan dapat mendukung pembangunan hak-liak asasi manusia.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 61
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp7. Pengesahan Perangkat Nasional
Untuk menegakkan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlu pengesahan perangkat-perangkat nasional hak asasi manusia. Pemerintah minimal mengesahkan piagam hak asasi manusia sedunia (Universal Declaration of Human Rights) yang disahkan oleh Majelis Umurn PBB tanggal 10 Desember 1948.
Piagam ini mempunyai fungsi, antara lain:
a. Sebagai standar umum pelaksanaan hakasasi manusia untuk seluruh rakyat dan negara.
b. Sebagai kode perilaku yang dapat menjadi parameter kebijakan sebuah pemerintahan.
8. Rekonsiliasi Nasional
Cara lain yang harus ditempuh untuk menegakkan hak asasi manusia adalah dengan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Kornisi ini berfungsi sebagai lembaga ekstra yuridis untuk menegakkan kebenaran dengan rnengungkap penyalahgunaan kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lampau demi kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan pengalaman negara lain, menurut Kardino Laksono ada tiga langkah penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau yaitu sebagai berikut,
a. Memulihkan hak-hak korban dan keluarganya melalui proses reparasi.
b. Pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang dilakukan pelaku kemungkinan amnesti dengan tidak mengabaikan rasa keadilan.
c. Perlunya referensi kebijakan dari lembaga peradilan untuk memungkinkan terciptanya penegakan hukum.
C. TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN
HAK ASASI MANUSIA
1. Hambatan dan tantangan utama yang sering ditemukan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia antara lain,
a. Masalah ketertiban dan keamanan nasional.
b. Rendahnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki orang lain.
c. Terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada.
d. Adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivisme.
e. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan.
f. Pemahaman belum merata, baik kalangan sipil maupun militer.
g. Belum adanya kesepakatan pada tatanan konsep hak asasi manusia antara aliran universalisme dengan partikularisme.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 62
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp2. Secara umum, hambatan dan tantangan dalam menegakkan hak asasi manusia dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut,
a. Kendala Ideologis
Salah satu hambatan dalam menegakkan HAM adalah adanya perbedaan pandangan antara ideologi sosialis dan ideologi liberalis serta pandangan negara berkembang lentang hak asasi manusia.
1) Pandangan liberalis mengenai konsepsi hak asasi manusia lebih mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak pribadi, sipil, dan politik.
2) Pandangan sosialis lebih menonjolkan peran negara atau peran rnasyarakat sehingga kepentingan umum harus lebih dikedepankan daripada kepentingan pribadi dan golongan.
b. Kendala Teknis
Kendalateknis berupa belum diratifikasinya berbagai instrumen internasional HAM oleh negara-negara di dunia. Walaupun sudah diratifikasi, pongawasan pelaksanaan ketentuan konvensi masih tertunda-tunda serta banyaknya persyaratan yang dikemukakan negara-negara yang akan meratifikasi suatu konvensi HAM internasional.
c. Kendala Ekonomis
Ada hubungan antara. kondisi ekonomi masyarakat suatu negara yang ekonomitiya mapan dan penegakan HAM. Makin maju masyarakat, makin tinggi pula usaha menegakkan hak asasi manusia. Di negara berkembang yang ekonomis masih terbelakang, pada umumnya kurang memerhatikan HAM. Negara berkembang pada umumnya berkonsentrasi pada bagaimana meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat sehingga HAM terabaikan.
D. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN
PROSEDUR PENYELESAIANNYA
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaiari hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
2. Macain-Macam Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Menurut Richard Falk, pelanggaran hak asasi manusia meliputi,
a. Pembunuhan besar-besaran (genosida).
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 63
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppb. Rasialisme resmi.
c. Terorisme resmi berskala besar.
d. Pemerintahan totaliter.
e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutulian dasar mariusia.
f. Perusakan kualitas lingkungan.
g. Kejahatan-kejahatan perang.
Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pelanggaran HAM meliputi:
a. Pembunuhan massal secara terencana terhadap suatu etnis tertentu (genosida)
b. Pembunuhan sewenang-wenang atau putusan di luar pengadilan (arbytrary extra yudicial killing).
c. Penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa.
d. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).
3. Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggar hak asasi manusia adalah sebagai berikut,
a. Setiap orang atau orang per orang
Pelaku pelanggar hak asasi manusia bisa orang perorang sehingga penanggungjawabnya adalah orang itu sendiri. Contohnya perbuatan main hakim sendiri.
b. Sekelompok orang
Pelanggaran HAM bisa dilakukan sekelompok orang, yang terdiri dari beberapa orang, atau dilakukan oleh masyarakat.
Contoh:
1) Kasus konflik horizontal yang pernah terjadi di beberapa daerah, seperti di Ambon, Poso, kasus Sanggauledo, Tasikmalaya.
2) Pengeroyokan dan pembakaran terhadap orang yang disangka pencuri hingga tewas.
c. Pemerintah atau aparat keamanan.
Menurut undang-undang, tidak dikenal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, badan hukum publik, atau badan hukum perdata. Setiap pelanggaran yang bertanggung jawab adalah pelakunya, bukan institusinya.
Hal ini berarti bahwa:
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 64
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp1) Komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM yang
dilakukan oleh anak buahnya atau pasukan yang berada di bawah komandonya.
2) Seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM yalig dilakukan oleh bawahannya. Hal ini bisa terjadi bilamana atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya rnelakukan pelanggaran HAM berat, dan tidak mengambil tindakan apa-apa.
Contoh kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah atau aparat adalah sebagai berikut,
1) Kasus Tri Sakti tanggal 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa yang sedang melakukan demo untuk menurunkan Presiden Soeharto.
2) Kasus pasca jajak pendapat di Timor Timur, seperti Kasus Bumi Hangus, pembunuhan massal di Gereja Suai, dan lain-lain.
4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM Berat
Dalam rangka menegakkan HAM, telah dibentuk pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat pelanggaran HAM berat meliputi,
a. Kejahatan Geniosida, yaitu pernbunuhan secara besar-besaran, terencana terhadap suatu bangsa atau etnis, kelompok agama, dan ras dengan cara:
1) Membunuh anggota kelompok,
2) Mengakinatkam penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok.
3) Menciptakaii kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan fisik, baik sebagian atau seluruhnya. .
4) Melaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
b. Kejahatan torhadap kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Kejahatan kemanusiaan dapat herupa:
1) Pembunuhan.
2) Pemusnahan.
3) Perbudakan
4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
5) Perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar hukum internasional.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 65
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp6) Penyiksaan
7) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain yang setara.
8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
9) Penghilangan seseorang secara paksa.
10) Kejahatan apartheid.
E. BEBERAPA KETENTUAN TENTANG PENYELESAIAN
PELANGGARAN HAM
1. Ketentuan Pidana
a. Untuk pelanggaran HAM berat seperti genosida atau kejahatan kemanusiaan diberikan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh lima tahun dan paling ringan sepuluh tahun.
b. Untuk kejahatan penyiksaan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara.
c. Untuk pelanggaran HAM berupa kekerasan seksual, penganiayaan, SARA, dan penghinaan secara paksa diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan paling ringan sepuluh tahun penjara.
2. Konsekuensi dari Peradilan HAM
Konsekuensi peradilan HAM bagi masyarakat adalah sebagai berikut,
a. Para hakim, jaksa, dan pengacara mau tidak mau harus memiliki pengetahuan dalam bidang HAM.
b. Para akadernisi di perguruan tinggi, LSM, atau masyarakat pada umumnya dituntut pemahamannya tentang HAM.
c. Setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa HAM-nya dilanggar dapat mengajukan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)
3. Perlindungan Saksi
Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan perlindungan fisik atau mental dari segala macam bentuk ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan fisik dari pihak mana pun juga. Perlindungan ini wajib diberikan oleh aparat penegak hukum.
4. Penangkapan dan Penahanan
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 66
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppSetelah mendapat laporan adanya pelanggaran HAM berat, maka dilaktikan penangkapan terhadap tersangka dengan disertai:
a. bukti permulaan cukup,
b. surat tugas,
c. surat penangkapan serta uraian singkat pelanggaran HAM yang disangkakan kepadanya.
5. Tujuan Penahanan
a Agar terdakwa tidak melarikan diri.
b. Terdakwa tidak merusak atau menghilangkan barang bukti.
c. Agar tidak mengulangi kembali pelanggaran terhadap HAM.
6. Wewenang Penyidik
a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.
b. Menerima laporan dan pengaduan.
c. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan.
d. Memianggil saksi.
e. Meninjau tempat kejadian.
f. Memanggil para pihak yang terkait.
g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa perneriksaan surat, penggeledahan, dan penyitaan serta pemeriksaan tempat.
7. Peradilan
a Setelah penyidikan selesai, maka berkas dilimpahkan ke pengadilan untuk diadakan penuntutan.
b. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM di daerah kabupaten wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Pengadilan Negeri. Pengadilan yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000, mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat termasuk yang dilakukan di luar teritorial negara RI.
c. Dalam mengadili pelanggaran HAM berat, hakim yang memeriksa berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 2 hakim pengadilan HAM dan 3 orang hakim Ad hoc.
d. Apabila tidak puas terhadap putusan hakim, maka jaksa atau tersangka boleh melakukan banding, kasasi atau PK (peninjauan kernbali).
e. Selain peradilan nasional, ada juga peradilan internasional yang mengadili pelanggaran HAM berat, yakni:
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 67
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp1) Peradilan Ad hoc, yaitu peradilan yang didirikan khusus untuk mengadili suatu kasus
tertentu sehingga setelah selesai mengadili peradilan ini dibubarkan.
2) Peradilan yang bersifat tetap, yaitu peradilan yang didiri kan berdasarkan sebuah perjanjian internasional tahun 1998 yang terkenal dengan Statuta Roma. Peradilan tersebut adalah International Criminal Court (ICC).
f. Tujuan ideal pengadilan HAM adalah untuk memelihara perdamaian dunia, menjamin HAM, serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan perorangan ataupun masyarakat. Tujuan praktisnya adalah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat.
8. Beberapa Asas yang Dianut Pengadilan HAM menurut UU No. 26
Tahun 2000
a. Hanya mengadili pelanggaran HAM berat.
Pengadilan HAM hanya mengadili pelanggaran HAM berat, sedang kejahatan terhadap HAM bisa diadili oleh pengadilan pidana biasa.
b. Kejahatan universal.
Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yanq berat, baik dilakukan di daerah teritorial RI maupun di luar.
c Genosida dan kejahatan kemanusiaan.
Menurut UU No. 26 Tahun 2000 pelanggaran HAM berat Meliputi gonosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
d. Jaksa agung sebagai penyidik dan penuntut umum.
Dalam perkara pelanggaran HAM berat, penyidik, dan penuntut umumnya adalah jaksa penuntut umum.
e Pejabat Ad hoc.
Dalam pengadilan HAM dikenal penyidik Ad hoc, penuntut umum Ad hoc, dan hakim Ad hoc.
f. Pemeriksaan banding dan kasasi limitatif
Tenggang waktu pemeriksaan banding dan kasasi dibatasi paling lama hanya dalam waktu 90 hari.
g. Perlindungan korban dan saksi.
Dalam rangka pelanggaran HAM, korban dan saksi mendapat perlindungan dan aparat keamanan.
h. Dikenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban.
Kepada korban pelanggaran HAM berat dapat diberikan kompensasi, dan rehabilitasi.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 68
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppi. Ancaman hukuman diperberat.
Ancaman hukum untuk pelanggaran HAM lebih berat bila dibanding pelanggaran terhadap hukurn pidana. Untuk pelanggaran HAM, maksimal 25 dan minimal 10 tahun, sedang menurut pasal 10 KUHP ancaman hukuman paling lama adalah 20 tahun.
j . Tanggung jawab atasan dan komandan.
Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bawahan atau pasukan yang harus bertanggungjawab adalah atasan atau komandan.
k. Retroaktif.
Pelanggaran HAM yang dilakukan sebelum UU No. 26 Tahun 2000 diadili oleh Pengadilan HAM Ad hoc. yang dibentuk oleh presiden atas usulan DPR.
l . Tidak ada kadaluwarsa.
Perkara pelanggaran HAM tidak mengenal tenggang waktu kadaluwarsa, sehingga sewaktu -waktu dapat disidik, didakwa, dan diadili.
m. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai penyidik.
Untuk pelanggaran HAM berat, penyidikan dilakukan oleh komisi nasional hak asasi manusia.
n. Kewenangan Ankum (Atasan yang berhak Menghukum) dan perwira penyerah perkara tidak ada.
Untuk kasus pelanggaran HAM, wewenang Ankum seperti diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tidak berlaku.
F. KONSEKUENSI JIKA SUATU NEGARA TIDAK MENEGAKKAN HAM
Jika suatu negara tidak menegakkan hak asasi manusia akan mendapat tekanan dari dalam atau tekanan dari luar negeri.
1. Dari Dalarn Negeri
a. Demo dari warga negaranya untuk mendapatkan pprlindungan HAM
b. Pemberontakan yang dilakukan rakyat karena merasa tertindas.
c. Kekacauan dan aksi anarkis akan terjadi di mana-mana.
2. Dari Luar Negeri
a. Pemberian predikat sebagai negara yang tidak menegakkan HAM oleh negara di dunia.
b. Pengenaan sanksi ekonomi oleh negara internasional (diembargo)
c. Desakan dari negara lain untuk menegakkan HAM
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 69
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppd. Pemerintahan negara tersebut dapat dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia.
e. Pemerintah (pelakunya) bisa diajukan ke depan Mahkamah Internasional.
Lembaga – lembaga penegak HAM di Indonesia:
a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
b. Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempian.