kataPENGANTARPuji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang
maha esa karena atas perkenan dari beliau lah kami bisa
menyelesaikan laporan ini dengan cukup baik dan tepat pada
waktunya. Yaitu LAPORAN PENDIDIKAN PANCASILA yang berisi tentang
Pelaksanaan pancasila sebagai sisitem filsafat Nilai-nilai
perjuangan bangsa sebelum proklamasi Kondisi yang terjadi dalam
NKRI sesudah proklamasi Kondisi yang terjadi dalam NKRI pada masa
orde lamaWalaupun dengan buku penunjang yang terbatas.Adapun
laporan ini sengaja kami susun atas dasar kelengkapan tugas PKN
kelas F, semester 1,Dan agar para mahasiswa juga dapat mengetahui
tentang bagaimana pelaksanaan pancasila sebagai sistem filsafat
dalam praktek penyelenggaraan negara, nilai-nilai perjuangan bangsa
sebelum proklamasi, kondisi yang terjadi dalam NKRI sesudah
proklamasi, dan kondisi yang terjadi dalam NKRI pada masa orde lama
baik dari segi pemerintahannya, keadaan sosial masyarakatnya maupun
dari segi perekonomiannya.kami mengucapkan terimakasih kepada pihak
yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini, semua yang
telah memberi informasi yang kami tidak bisa sebut satu
persatu.Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari bahwa masih
banyak terdapat kekurangan di dalamnya, maka untuk itu kami
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para
pembaca dalam kesempurnaan laporan ini.Semoga laporan ini dapat
bermanfaat bagi para mahasiswa.Sekali lagi saya ucapkan TERIMA
KASIH.Tondano, Oktober 2012KELOMPOK 2DAFTAR ISIKATA
PENGANTAR..............................1DAFTAR ISI..2PEMBAHASANI.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFATA. Pengertian filsafat3B.
Pancasila sebagai sistem filsafat.5C. Kesatuan sila-sila pancasila
sebagai suatu sistem filsafat....8D.nilai-nilai pancasila menjadi
dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban.9II.
MENYIMPULKAN NILAI-NILAI PERJUANGAN BANGSASEBELUM PROKLAMASI
KEMERDEKAAN RIA. Sejarah perjuangan bangsa..10B. Era Sebelum
Penjajahan.10C. Era selama penjajahan.11D. Era Merebut dan
Mempertahankan Kemerdekaan...11E. Era mengisi kemerdekaan..12III.
KONDISI YANG TERJADI DALAM NKRI SESUDAHPROKLAMASIA. Proses kembali
ke negara kesatuan RI (NKRI)14B. Pemilihan Umum I Tahun 1955 di
Tingkat Pusat dan Daerah15C. Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959
dan Pengaruh yang Ditimbulkannya..16IV. KONDISI YANG TERJADI DALAM
NKRI PADA MASAORDE LAMAA. Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia
pada masa orde lama...19B. Kebijakan Ekonomi Dalam Pembangunan pada
masa orde lama.20PENUTUP1) SARAN..222) KESIMPULAN223)
PENUTUP22DAFTAR PUSTAKA .
I. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFATA.Pengertian FilsafatSecara
etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philein yang
artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan
atau wisdom.Jadi secara harfiah istilah filsafat mengandung makna
cinta kebijaksanaan.Keseluruhan arti filsafat dapat dikelompokkan
menjadi dua macam yaitu:Filsafat sebagai produk yang mencakup
pengertian1.Filsafat sebagai jenis ilmu
pengetahuan,ilmu,konsep,pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada
zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem
filsafat tertentu2.Filsafat sebagai suatu jenis problema yang
dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas
berfilsafat.Filsafat sebagai suatu proses,yang dalam hal ini
filsafat diartikan dalam bentuk suatuakftivitas berfilsafat,dalam
proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara
dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya.Adapun
cabang-cabang filsafat yang pokok adalah sebagai berikut:-
Metafisika,membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik
fisis.Epistemologi,yang berkaitan dengan persoalan hakikat
pengetahuan.Metodologi,yang berkaitan dengan persoalan hakikat
metode dalam ilmu pengetahuan--Logika,yang berkaitan dengan
persoalan filsafat berfikir.Etika,berkaitan dengan
moralitas,tingkah laku manusia.--Estetika,berkaitan dengan
persoalan hakikat keindahan.Ada tiga hal yang mendorong manusia
untuk berfilsafat yaitu :1. Keheranan, sebagian filsuf berpendapat
bahwa adanya kata heranmerupakan asal dari filsafat. Rasa heran itu
akan mendorong untukmenyelidiki.2. Kesangsian, merupakan sumber
utama bagi pemikiran manusia yang akan menuntun pada kesadaran.
Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang
kemudian tidak disangsikan lagi.3. Kesadaran akan keterbatasan,
manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat
kecil dan lemah terutama bila dibandingkan dengan alam
sekelilingnya. Kemudian muncul kesadaran akan keterbatasan bahwa
diluar yang terbatas pasti ada sesuatu yang tdak terbatas.
Pada umumnya terdapat dua pengertian filsafat yaitu filsafat
dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Selain itu, ada
pengertian lain, yaitu filsafat sebagai ilmu dan filsafat sebagai
pandangan hidup. Disamping itu, dikenal pula filsafat dalam arti
teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat
digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai
pandangan hidup, dan filsafat dalam arti praktis. Hal itu berarti
Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan
dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan
sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara bagi bangsa Indonesia dimanapun mereka berada.1. Obyek
FilsafatFilsafat merupakan kegiatan pemikiran yang tinggi dan murni
(tidak terikat langsung dengan suatu obyek), yang mendalam dan daya
pikir subyek manusia dalam memahami segala sesuatu untuk mencari
kebenaran. Berpikir aktif dalam mencari kebenaran adalah potensi
dan fungsi kepribadian manusia. Ajaran filsafat merupakan hasil
pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kesemestaan, secara
mendasar (fundamental dan hakiki). Filsafat sebagai hasil pemikiran
pemikir (filsuf) merupakan suatu ajaran atau sistem nilai, baik
terwujud pandangan hidup (filsafat hidup) maupun sebagai ideologi
yang dianut suatu masyarakat atau bangsa dan negara. Filsafat
demikian, telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu tata nilai yang
melembaga sebagai suatu paham (isme) seperti kapitalisme,
komunisme, fasisme dan sebagainya yang cukup mempengaruhi kehidupan
bangsa dan negara modern. Filsafat sebagai kegiatan olah pikir
manusia menyelidik obyek yang tidak terbatas yang ditinjau dari
dari sudut isi atau substansinya dapat dibedakan menjadi :a. obyek
material filsafat : yaitu obyek pembahasan filsafat yang mencakup
segala sesuatu baik yang bersifat material kongkrit seperti
manusia, alam, benda, binatang dan lain-lain, maupun sesuatu yang
bersifat abstrak spiritual seperti nilai-nilai, ide-ide, ideologi,
moral, pandangan hidup dan lain sebagainya.b. obyek formal filsafat
: cara memandang seorang peneliti terhadap objek material
tersebut.Suatu obyek material tertentu dapat ditinjau dari berbagai
sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat berbagai
macam sudut pandang filsafat yang merupakan cabang-cabang filsafat.
Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah :a..Metafisika,
yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis
yang meliputi bidang : ontologi (membicarakan teori sifat dasar dan
ragam kenyataan), kosmologi (membicarakan tentang teori umum
mengenai proses kenyataan, dan antropologi.b. Epistemologi, adalah
pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran.c.
Metodologi, adalah ilmu yang membicarakan cara/jalan untuk
memperoleh pengetahuan.d. Logika, dalah membicarakan tentang
aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang
benar.e. Etika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah
laku manusia tentang baik-burukf. Estetika, membicarakan hal-hal
yang berkaitan dengan hakikat keindahankejelekan2. Aliran-Aliran
FilsafatAliran-aliran utama filsafat yang ada sejak dahulu hingga
sekarang adalah sebagai berikut :a. Aliran Materialisme, aliran ini
mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan, termasuk mahluk
hidup dan manusia ialah materi. Semua realitas itu ditentukan oleh
materi (misalnya benda ekonomi, makanan) dan terikat pada hukum
alam, yaitu hukum sebab-akibat (hukum kausalitas) yang bersifat
objektif.b. Aliran Idealisme/Spiritualisme, aliran ini mengajarkan
bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian
manusia. Subjek manusia sadar atas realitas dirinya dan kesemestaan
karena ada akal budi dan kesadaran rohani manusia yang tidak sadar
atau mati sama sekali tidak menyadari dirinya apalagi realitas
kesemestaan. Jadi hakikat diri dankenyataan kesemestaan ialah akal
budi (ide dan spirit)c. Aliran Realisme, aliran ini menggambarkan
bahwa kedua aliran diatas adalah bertentangan, tidak sesuai dengan
kenyataan (tidak realistis). Sesungguhnya, realitas kesemestaan,
terutama kehidupan bukanlah benda (materi) semata-mata. Kehidupan
seperti tampak pada tumbuh tumbuhan, hewan, dan manusia mereka
hidup berkembang biak, kemudian tua dan akhirnya mati. Pastilah
realitas demikian lebih daripada sekadar materi. Oleh karenanya,
realitas adalah panduan benda (materi dan jasmaniah) dengan yang
non materi (spiritual, jiwa, dan rohaniah). Khusus pada manusia
tampak dalam gejala daya pikir, cipta, dan budi. Jadi menurut
aliran ini, realitas merupakan sintesis antara jasmaniah-rohaniah,
materi dan nonmateri.B. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT1.
Pancasila Sebagai Jati diri Bangsa IndonesiaKedudukan dan fungsi
Pancasila harus dipahami sesuai dengankonteksnya, misalnya
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia,sebagai dasar
filsafat negara Republik Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan
negara Indonesia. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila itu
bukanlah berdirisecara sendiri-sendiri namun bilamana dikelompokan
maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu
sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa
Indonesia.Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai (value
system) yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan
bangsa Indonesia sepanjang sejarah, yang berakar dari unsur-unsur
kebudayaan luar yang sesuai sehingga secara keseluruhannya terpadu
menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Hal itubisa dilihat dari
proses terjadinya Pancasila yaitu melalui suatu proses yang disebut
kausa materialisme karena nilai-nilai dalam Pancasila sudah ada dan
hidup sejak jaman dulu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
Pandangan yang diyakini kebenarannya itu menimbulkan tekad bagi
bangsa Indonesia untu mewujudkan dalam sikap dan tingkah laku serta
perbuatannya. Di sisi lain, pandangan itu menjadi motor penggerak
bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuannya. Dari
pandangan inilah maka dapat diketahui cita-cita yang ingin dicapai
bangsa, gagasan kejiwaan apa saja yang akan coba diwujudkan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Satu pertanyaan
yang sangat fundamental disadari sepenuhnya oleh para pendiri
negara Republik Indonesia adalah :di atas dasar apakah Negara
Indonesia didirikan ketika mereka bersidang untuk pertama kali di
lembagaBPUPKI. Mereka menyadari bahwa makna hidup bagi bangsa
Indonesia harus ditemukan dalam budaya dan peradaban bangsa
Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan dan pengejawantahan
nilai-nilai yang dimiliki, diyakini dan dihayati kebenarannya oleh
masyarakat sepanjang masa dalam sejarahperkembangan dan pertumbuhan
bangsa sejak lahirnya.Nilai-nilai itu adalah buah hasil
pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan dasar bangsa Indonesia tentang
kehidupan yang dianggap baik. Mereka menciptakan tata nilai yang
mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian
bangsa yang memberi corak, watak dan ciri masyarakat dan bangsa
Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat dan bangsa lainnya.
Kenyataan yang demikian itu merupakan suatu kenyataan objektif yang
merupakan jatidiri bangsa Indonesia.Jadi nilai-nilai Pancasila itu
diungkapkan dan dirumuskan dari sumber nilai utama yaitu :a.
nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi
dari Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam inti kesamaan
ajaranajaran agama dalam kitab sucib. nilai-nilai yang bersifat
kolektif nasional yang merupakan intisari dari nilai-nilai yang
luhur budaya masyarkat (inti kesatuan adat-istiadat yang baik) yang
tersebar di seluruh nusantara.2. Rumusan Kesatuan Sila-Sila
Pancasila Sebagai Suatu SistemPancasila yang terdiri atas lima sila
pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem
adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling
bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan
merupakan suatu kesatuan yang utuh. Lazimnya sistem
memilikiciri-ciri sebagai berikut :a. suatu kesatuan
bagian-bagianb. bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi
sendiri-sendiric. saling berhubungan dan saling ketergantungand.
kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan
sistem)e. terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.Pada
hakikatnya setiap sila Pancasila merupakan suatu asas
sendirisendiri, fungsi sendiri-sendiri namun demikian secara
keseluruhan adalah suatu kesatuan yang sistematis dengan tujuan
(bersama) suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila.3. Susunan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Yang Bersifat
OrganisIsi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu
kesatuan peradaban, dalam arti, setiap sila merupakan unsur (bagian
yang mutlak) dari kesatuan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila
merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal, dengan akibat setiap
sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiriterlepas dari sila-sila
lainnya. Di samping itu, di antara sila satu dan lainnya tidak
saling bertentangan.Kesatuan si;a-sila yang bersifat organis
tersebut pada hakikatnya secara filisofis bersumber pada hakikat
dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari
sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia monopluralis yang
memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani-rohani, sifat kodrat
individu-mahluksosial, dan kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri
sendiri-mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur itu merupakan suatu
kesatuan yang bersifat organis harmonis.4. Susunan Kesatuan Yang
Bersifat Hirarkhis Dan Berbentuk Piramidal.Hirarkhis dan piramidal
mempunyai pengertian yang sangat matematis yang digunakan untuk
menggambarkan hubungan sila-sila Pancasila dalam hal urut-urutan
luas (kuantitas) dan juga dalam hal isi sifatnya. Susunan sila-sila
Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi
sifatnya dari silasila sebelumnya atau diatasnya. Dengan demikian,
dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai ikatan yang kuat pada
setiap silanya sehingga secara keseluruhan Pancasila merupakan
suatu keseluruhan yang bulat. Oleh karena itu, sila pertama yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari sila-sila Pancasila
berikutnya. Secara ontologis hakikat Pancasila mendasarkan setiap
silanya pada landasan, yaitu : Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, dan
Adil. Oleh karena itu, hakikat itu harus selalu berkaitan dengan
sifat dan hakikat negara Indonesia. Dengan demikian maka, sila
pertama adalah sifat dan keadaaan negara harus sesuai dengan
hakikat Tuhan; sila kedua sifat dan keadaan negara harus sesuai
dengan hakikat manusia; sila ketiga sifat dan keadaan negara harus
satu; sila keempat adalah sifat dan keadaan negara harus sesuai
dengan hakikat rakyat; dan sila kelima adalah sifat dan keadaan
negara harus sesuai dengan hakikat adil.Contoh rumusan Pancasila
yang bersifat hirarkis dan berbentuk piramidaladalah : sila
pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai
sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan-perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.5. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila
Yang Saling Mengisi Dan Saling Mengkualifikasi Kesatuan sila-sila
Pancasila yang majemuk tunggal, hirarkhis piramidal.juga memiliki
sifat saling mengisi dan salng mengkualifikasi. Hal itu dimaksudkan
bahwa setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, dengan
kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi
oleh keempat sila lainnya.Contoh rumusan kesatuan sila-sila
Pancasila lyang mengisi dan saling mengkualifikasi adalah sebagai
berikut : sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah berkemanusiaan yang
adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.C. KESATUAN
SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEMFILSAFATApabila kita bicara
tentang filsafat, ada dua hal yang patut diperhatikan, yaitu
filsafat sebagai metode dan filsafat sebagai suatu pandangan,
keduanya sangat berguna untuk memahami Pancasila. Di sisi lain,
kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya
merupakan kesatuan yang bersifatformal logis saja namun juga
meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologi dan dasar
aksiologis dari sila-sila Pancasila. Filsafat Pancasila adalah
refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara
dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan
pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh.Pembahasan
filsafat dapat dilakukan secara deduktif (dengan mencari hakikat
Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis
menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif dan secara induktif
(dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat,
merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari
gejala-gejala itu).Dengan demikian, filsafat Pancasila akan
mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan saja ditujukan
pada bangsa Indonesia, melainkan bagi manusia pada umumnya.1. Aspek
OntologisOntologi menurut Runes, adalah teori tentang adanya
keberadaan atau eksistensi. Sementara Aristoteles, menyebutnya
sebagai ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu dan disamakan artinya
dengan metafisika. Jadi ontologi adalah bidang filsafat yang
menyelidiki makna yang ada (eksistensi dan keberadaan), sumber ada,
jenis ada, dan hakikat ada, termasuk ada alam, manusia,
metafisikadan kesemestaan atau kosmologi. Dasar ontologi Pancasila
adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh
karenanya disebut juga sebagai dasar antropologis. Subyek
pendukungnya adalah manusia, yakni : yang berketuhanan, yang
berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan yang
berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. Hal yang sama juga
berlaku dalam konteks negara Indonesia, Pancasila adalah filsafat
negara dan pendukung pokok negaraadalah rakyat (manusia).2. Aspek
EpistemologiEpistemologi adalah bidang/cabang filsafat yang
menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu
pengetahuan. Pengetahuan manusia sebagai hasil pengalaman dan
pemikiran, membentuk budaya. Bagaimana manusia mengetahui bahwa ia
tahu atau mengetahui bahwa sesuatu itu pengetahuan menjadi
penyelidikan epistemologi. Dengan kata lain, adala bidang/cabang
yang menyelidiki makna dan nilai ilmu pengetahuan, sumbernya,
syarat-syarat dan proses terjadinya ilmu, termasuk semantik,
logika, matematika dan teori ilmu.Pancasila sebagai suatu sistem
filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Dalam
kehidupan sehari-hari Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi
bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia,
masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai
dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian
seperti itu telah menjadi suatu sistem cita-cita atau
keyakinan-keyakinan (belief system) sehingga telah menjelma menjadi
ideologi (mengandung tiga unsur yaitu : 1. logos (rasionalitas atau
penalaran), 2. pathos (penghayatan), dan 3. ethos(kesusilaan).3.
Aspek AksiologiAksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran dan
atau ilmu/teori. Menurut Brameld, aksiologi adalah cabang filsafat
yang menyelidiki :a. tingkah laku moral, yang berwujud etika,b.
ekspresi etika, yang berwujud estetika atau seni dan keindahan,c.
sosio politik yang berwujud ideologi.Kehidupan manusia sebagai
mahluk subyek budaya, pencipta dan penegak nilai, berarti manusia
secara sadar mencari memilih dan melaksanakan (menikmati) nilai.
Jadi nilai merupakan fungsi rohani jasmani manusia. Dengan
demikian, aksiologi adalah cabang fisafat yang menyelidiki makna
nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai dan hakikat
nilai, termasuk estetika, etika,ketuhanan dan agama.Berdasarkan
uraian tersebut maka dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung
nilai itu bukan hanya yang bersifat material saja tetapi juga
sesuatu yang bersifat nonmaterial/rokhaniah. Nilai-nilai material
relatif mudah diukur yaitu dengan menggunakan indra maupun alat
pengukur lainnya, sedangkan nilai rokhaniah alat ukurnya adalah
hati nurani manusia yang dibantu indra manusia yaitu cipta, rasa,
karsa serta keyakinan manusia.D. NILAI-NILAI PANCASILA MENJADI
DASAR DAN ARAH KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBANPandangan
mengenai hubungan antara manusia dan masyarakat merupakan falsafah
kehidupan masyarakat yang memberi corak dan warna bagi kehidupan
masyarakat. Pancasila memandang bahwa kebahagiaan manusia akan
tercapai jika ditumbuh-kembangkan hubungan yang serasi antara
manusiadengan masyarakat serta hubungan manusia dengan Tuhan Yang
Maha Kuasa.Apabila memahami nilai-nilai dari sila-sila Pancasila
akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan
keseimbangan antara hak dan kewajiban antar hubungan tersebut,
yaitu sebagai berikut :1. Hubungan VertikalAdalah hubungan manusia
dengan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penjelmaan dari nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hubungannya dengan itu, manusia
memiliki kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan perintah-Nya dan
menjauhkan/menghentikan larangan-Nya, sedangkan hak-hak yang
diterima manusia adalah rahmat yang tidak terhingga yang diberikan
dan pembalasan amal perbuatan di akhirat nanti.2. Hubungan
HorisontalAdalah hubungan manusia dengan sesamanya baik dalam
fungsinya sebagai warga masyarakat, warga bangsa maupun warga
negara. Hubungan itu melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang.3.
Hubungan AlamiahAdalah hubungan manusia dengan alam sekitar yang
meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan dan alam dengan segala kekayaannya.
Seluruh alam dengan segala isinya adalah untuk kebutuhan manusia.
Manusia berkewajiban untuk melestarikan karena alam mengalami
penyusutan sedangkan manusia terus bertambah. Oleh karena itu,
memelihara kelestrian alam merupakan kewajiban manusia, sedangkan
hak yang diterima manusia dari alam sudah tidak
terhinggabanyaknya.II. MENYIMPULKAN NILAI-NILAI PERJUANGAN BANGSA
SEBELUM PROKLAMASI KEMERDEKAAN RISejarah Perjuangan Bangsa
Indonesiaa. Sejarah Perjuangan Bangsa.Perjalanan sejarah bangsa
Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan
dilanjutkan dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan
sampai dengan era mengisi kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan
tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan
yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan
kesamaan nilai-nilai semangat kebangsaan kejuangan yang senantiasa
tumbuh dan berkembang yang dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat
kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu
mendorong proses terwujudnya NKRi dalam wadah Nusantara.b. Era
Sebelum Penjajahan.Sejak tahun 400 Masehi sampai dengan tahun 1617,
kerajaan-kerajaan yang ada di Bumi Persada Nusantara adalah
kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Kediri, Singasari,
Majapahit, Samudera Pasai, Aceh, Demak, Mataram, Goa dan
lain-Iainnya, merupakan kerajaan-kerajaan yang terbesar di seluruh
Bumi Persada Nusantara. Nilai yang terkandung pada era sebelum
penjajahan adalah rakyat yang patuh dan setia kepada rajanya
membendung penjajah dan menjunjung tinggi kehormatan dan kedaulatan
sebagai bangsa monarchi yang merdeka di bumi Nusantara.c. Era
Selama Penjajahan.Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing mulai
tahun 1511 sampai dengan 1945 yaitu bangsa Portugis, Belanda,
inggris dan Jepang. Selama penjajahan peristiwa yang menonjol
adalah tahun 1908 yang dikenal sebagai Gerakan Kebangkitan Nasional
Pertama, yaitu lahirnya organisasi pergerakan Budi Utomo yang
dipelopori oleh Dr. Sutomo Dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dan 20
tahun kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 ditandai dengan
lahirnya Sumpah Pemuda sebagai titik awal dari kesadaran masyarakat
untuk berbangsa Indonesia, dimana putra putri bangsa Indonesia
berikrar : BERBANGSA SATU, BERTANAH AIR SATU, DAN BERBAHASA SATU :
INDONESIA. Pernyataan ikrar ini mempunyai nilai tujuan yang sangat
strategis di masa depan yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia.
Niiai yang terkandung selama penjajahan adalah Harga diri,
solidaritas, persatuan dan kesatuan, serta jati diri bangsa.d. Era
Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan.Dimulai dari tahun 1942
sampai dengan tahun 1949; dimana pada tanggal 8 Maret 1948 Belanda
menyerah tanpa syarat kepada Jepang me!alui Perjanjian Kalijati.
Selama penjajahan Jepang pemuda pemudi Indonesia dilatih dalam olah
kemiliteran dengan tujuan untuk membantu Jepang memenangkan Perang
Asia Timur Raya. Pelatihan tersebut melalui Seinendan, Heiho, Peta
dan lain-lain, sehingga pemuda Indonesia sudah memiliki bekal
kemiliteran.Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada
Sekutu disebabkan dibom atomnya kota Hirosima dan Nagasaki.
Kekalahan Jepang kepada Sekutu dan kekosongan kekuasaan yang
terjadi di Indonesia digunakan dengan sebaik-baiknya oleh para
pemuda Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dengan semangat juang
yang tidak kenal menyerah yang dilandasi iman dan taqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, serta keikhlasan berkorban telah terpatri
dalam jiwa para pemuda dan rakyat Indonesia untuk merebut
kemerdekaannya, yang kemudian diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Setelah merdeka bangsa Indonesia
harus menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia
dengan melancarkan aksi militernya pada tahun 1948 (Aksi Militer
Belanda Pertama) dan tahun 1948 (Aksi Militer Belanda Kedua), dan
pemberontakan PKI Madiun yang didalangi oleh Muso dan Amir
Syarifuddin pada tahun 1948. Era merebut dan mempertahankan
kemerdekaan mengandung nilai juang yang paling kaya dan lengkap
sebagai titik kulminasinya adalah pada perang Kemerdekaan 17
Agustus 1945. Nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam merebut
dan mempertahankan kemerdekaan adalah sebagai berikut :1. Nilai
kejuangan relegius (iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa).2.
Nilai kejuangan rela dan ikhlas berkorban.3. Nilai kejuangan tidak
mengenal menyerah.4. Nilai kejuangan harga diri.5. Nilai kejuangan
percaya diri.6. Nilai kejuangan pantang mundur.7. Nilai kejuangan
patriotisme.8. Nilai kejuangan heroisme.9. Nilai kejuangan rasa
senasib dan sepenanggungan.10. Nilai kejuangan rasa setia kawan.11.
Nilai ke juangan nasionalisme dan cinta tahah air12. Nilai
kejuangan persatuan dan kesatuan.e. Era Mengisi Kemerdekaan.Pada
awal mengisi kemerdekaan timbul berbagai masalah antara lain timbul
pergantian kabinet sebanyak 27 kali dan terjadinya berbagai
pemberontakan-pemberontakani seperti : DIITII, APRA, RMS, Andi
Azis, Kahar Muzakar, PRRI/Permesta, dan lain-lain serta terjadinya
berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan negara sehingga timbul
Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali pada UUD
1945, penyimpangan yang sangat mendasar adalah mengubah pandangan
hidup bangsa Indonesia Pancasila menjadi ideologi Komunis, yaitu
dengan meletusnya peristiwa G30S/PKI. Peristiwa ini dapat segera
ditumpas berkat perjuangan TNI pada waktu itu bersama-sama rakyat,
maka lahir Orde Baru yaitu kembali kepada tatanan kehidupan yang
baru dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara mumi dan
konsekuen. Selama Orde Baru pembangunan berjalan lancar, tingkat
kehidupan rakyat perkapita naik, namun penyelenggaraan negara dan
rakyat bermental kurang baik sehingga timbul korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) mengakibatkan krisis keuangan, krisis ekonomi dan
krisis moneter serta akhimya terjadi krisis kepercayaan yang
ditandai dengan turunnya Kepemimpinan Nasional, kondisi tersebut
yang menjadi sumber pemicu terjadinya gejolak sosial.Kondisi
demikian ditanggapi oleh mahasiswa dengan aksi-aksi dan tuntutan
Reformasi, yang pada hakekatnya reformasi adalah perubahan yang
teratur, terencana, terarah dan tidak merubah/menumbangkan suatu
yang sifatnya mendasar Nilai yang terkandung pada era mengisi
kemerdekaan adalah semangat dan tekad untuk mencerdaskan bangsa,
mengentaskan kemiskinan dan memerangi keterbelakangan, kemandirian,
penguasaan IPTEK serta daya saing yang tinggi berdasarkan pada
Pancasila dan UUD 1945 sehingga siap menghadapi abad ke-21 dalam
era globalisasi.Dari uraian tersebut diatas bahwa sejarah
perjuangan bangsa memiliki peranan dalam memberikan kontribusi
niJai-niiai kejuangan bangsa dalam mempertahankan dan mengisi
kemerdekaan untuk tetap utuh dan tegaknya NKRI yaitu SATU INDONESIA
SATU.Proses Bangsa Yang Menegara.Proses bangsa menegara adalah
suatu proses yang memberikan gambaran tentang bagaimana
terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang ada di
dalamnya merasakan sebagai bagian dari bangsa dan terbentuknya
negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa serta dirasakan
kepentingannya oleh bangsa itu, sehingga tumbuh kesadaran untuk
mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya Bela
Negara. Dalam rangka upaya Bela Negara agar dapat terlaksana dengan
baik apabila tercipta pola pikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa
yang berbudaya sebagai dorongan/motivasi adanya keinginan untuk
sadar Bela Negara sebagai berikut : Bangsa Yang Berbudaya, artinya
bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan penciptanya Tuhan
disebut Agama; Bangsa Yang Mau Berusaha, untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya disebut Ekonomi; Bangsa Yang Mau Berhubungan Dengan
lingkungan, berhubungan sesamanya dan alam sekitarnya disebut
Sosial; Bangsa Yang Mau Berhubungan Dengan Kekuasaan, disebut
Politik; Bangsa Yang Mau Hidup Aman Tenteram dan Sejahtera,
berhubungan dengan rasa kepedulian dan ketenangan serta kenyamanan
hidup dalam negara disebut Pertahanan dan Keamanan.Pada zaman
modern adanya negara lazim_ya dibenarkan oJeh anggapan-anggapan
atau pandangan kemanusiaan. Demikian pula halnya menurut bangsa
Indonesia, sebagaimana dirumuskan di dalam Alinea Pertama Pembukaan
UUD 1945, adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah karena
kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan, yang
bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan harus
dihapuskan.Apabila dalil inj kita analisis secara teoritis, maka
hidup berkelompok baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
seharusnya tidak mencerminkan eksploitasi sesama manusia
(penjajahan) harus berperikemanusiaan dan harus berperikeadilan.
Inilah teori pembenaran paling mendasar dari pada bangsa Indonesia
tentang bernegara. Hal yang kedua yang memerlukan suatu analisa
ialah bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, mengapa dalam
penerapannya sering timbul pelbagai ragam konsep bernegara yang
kadang-kadang dapat saling bertentangan. Perbedaan konsep tentang
negara yang dilandasi oleh pemikiran ideologis adalah penyebab
utamanya, sehingga perlu kita pahami filosofi ketatanegaraan
tentang makna kebebasan atau kemerdekaan suatu bangsa dalam
kaitannya dengan ideologinya. Namun di dalam penerapannya pada
zaman modern, teori yang universal ini didalam kenyataannya tidak
diikuti orang. Kita mengenal banyak bangsa yang menuntut wilayah
yang sama, demikian pula halnya banyak pemerintahan yang menuntut
bangsa yang sama. Orang kemudian beranggapan bahwa pengakuan dari
bangsa lain, memerlukan mekanisme yang memungkinkan hal tersebut
adalah lazim disebut proklamasi kemerdekaan suatu
negara.Perkembangan pemikiran seperti ini mempengaruhi pula
perdebatan di dalam PPKI, baik didalam membahas wilayah negara
maupun di dalam merumuskan Pembukaan UUD 1945 yang sebenarnya
direncanakan sebagai naskah Proklamasi. Oleh karena itu merupakan
suatu kenyataan pula bahwa tidak satupun warga negara Indonesia
yang tidak menganggap bahwa terjadi Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah pada waktu Proklamasi 17 Agustus 1945, sekalipun
ada pihak-pihak terutama luar negeri yang beranggapan berbeda
dengan dalih teori yang universa.III. KONDISI YANG TERJADI DALAM
NKRI SESUDAH PROKLAMASIPeristiwa-Peristiwa Politik dan Ekonomi
Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPada tahun 2004, negara
Indonesia mengadakan pemilu yang diikuti oleh 24 partai politik.
Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 yang diikuti puluhan
partai, organisasi masa, dan perorangan. Masih ingatkah kalian
bahwa setiap kali akan diselenggarakan Pemilihan Umum diadakan
kampanye dari masing- masing partai politik peserta pemilu? Dalam
kampanye tersebut dipaparkan masing- masing program partainya. Hal
ini merupakan pendidikan politik bagi rakyat. Akan tetapi dalam
kampanye seringkali ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan
karena adanya pelanggaran dari aturan yang dibuat bersama. Rakyat
sering menjadi korban dari orang- orang yang tidak bertanggung
jawab ketika adanya arak- arakan kampanye. Walaupun seringkali
memakan korban dari kampanye yang merupakan rentetan dari pemilu,
namun Pemilihan Umum tetap diadakan sebab merupakan syarat sebagai
negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Indonesia sebagai negara
demokrasi mulai melaksanakan Pemilihan Umum pada tahun 1955. Pemilu
I tahun 1955 yang didambakan rakyat dapat meperbaiki keadaan
ternyata hasilnya tidak memenuhi harapan rakyat. Krisis politik
yang berkepanjangan akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit
pada tanggal 5 Juli 1959. Sejak itulah kehidupan bangsa Indonesia
di bawah kekuasaan Demokrasi Terpimpin. Peristiwa-peristiwa politik
dan ekonomi Indonesia pasca Pengakuan Kedaulatan tersebut akan kita
pelajari dalam bab ini.A Proses Kembali ke Negara Kesatuan RI
(NKRI)Seperti telah kalian pelajari pada bab II bahwa dengan
melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi akhirnya bangsa
Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda.
Penandatanganan pengakuan kedaulatan tersebut dilaksanakan pada
tanggal 27 Desember 1949. Dengan diakuinya kedaulatan Indonesia ini
maka bentuk negara Indonesia adalah menjadi negara serikat dengan
nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan Undang Undang
Dasar atau Konstitusi yang digunakan adalah Undang- Undang Dasar
RIS. Tentunya kalian masih ingat bahwa salah satu hasil Konferensi
Meja Bundar adalah bahwa Indonesia menjadi Negara Republik
Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya setelah KMB kemudian
dilaksanakan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada RIS pada
tanggal 27 Desember 1949. Berdasarkan UUD RIS bentuk negara kita
adalah federal, yang terdiri dari tujuh negara bagian dan sembilan
daerah otonom. Adapun tujuh negara bagian RIS tersebut adalah :(1)
Sumatera Timur,(2) Sumatera Selatan,(3) Pasundan,(4) Jawa Timur,(5)
Madura,(6) Negara Indonesia Timur, dan(7) Republik Indonesia
(RI).Sedangkan kesembilan daerah otonom itu adalah:(1) Riau, (6)
Banjar,(2) Bangka, (7) Kalimantan Tenggara,(3) Belitung, (8)
Kalimantan Timur, dan(4) Kalimantan Barat, (9) Jawa Tengah.(5)
Dayak Besar,Negara-negara bagian di atas serta daerah- daerah
otonom merupakan negara boneka ( tidak dapat bergerak sendiri)
adalah ciptaan Belanda. Negara- negara boneka ini dimaksudkan akan
dikendalikan Belanda yang bertujuan untuk mengalahkan RI yang juga
ikut di dalamnya. Bentuk negara federalis bukanlah bentuk negara
yang dicita- citakan oleh bangsa Indonesia sebab tidak sesuai
dengan cita- cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu
setelah RIS berusia kira- kira enam bulan, suara- suara yang
menghendaki agar kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia semakin menguat. Sebab jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945
menghendaki adanya persatuan seluruh bangsa Indonesia. Hal inilah
yang menjadi alasan bangsa Indonesia untuk kembali ke bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan golongan mereka yang setuju
dengan bentuk negara Serikat (golongan federalis) semakin terlihat
kejahatannya ketika Sultan Hamid dari Kalimantan Barat yang
menjabat sebagai Menteri Negara bersekongkol dengan Westerling.
Raymond Westerling melakukan aksi pembantaian terhadap ribuan
rakyat di Sulawesi Selatan yang tidak berdosa dengan menggunakan
APRAnya.Petualangan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung
pada bulan Januari 1950 menjadikan rakyat semakin tidak puas
terhadap kondisi pemerintahan RIS. Oleh karena itu rakyat Bandung
menuntut dibubarkannya pemerintahan negara Pasundan untuk
menggabungkan diri dengan RI. Pada bulan Februari 1950 pemerintah
RIS mengeluarkan undang-undang darurat yang isinya pemerintah
Pasundan menyerahkan kekuasaannya pada Komisaris Negara (RIS),
Sewaka. Gerakan yang dilakukan di Pasundan ini kemudian diikuti
oleh Sumatera Selatan dan negara-negara bagian lain. Negara-negara
bagian lain yang menyusul itu cenderung untuk bergabung dengan RI.
Pada akhir Maret 1950 tinggal empat negara bagian saja dalam RIS,
yakni Kalimantan Barat, Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, dan
RI setelah diperluas. Selanjutnya pada tanggal 21 April 1950
Presiden Sukawati dari NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia bergabung
dengan RI menjadi negara kesatuan. Melihat dukungan untuk kembali
ke NKRI semakin luas, maka diselenggarakanlah pertemuan antara Moh.
Hatta dari RIS, Sukawati dari Negara Indonesia Timur dan Mansur
dari Negara Sumatera Timur. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950
diadakanlah konferensi antara wakil-wakil RIS yang juga mewakili
NIT dan Sumatera Timur dengan RI di Jakarta. Dalam konferensi ini
dicapai kesepakatan untuk kembali ke Negara Kesatuan RI.
Kesepakatan ini sering disebut dengan PiagamPersetujuan, yang
isinya sebagai berikut:1). Kesediaan bersama untuk membentuk negara
kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RIS yang berdasarkan
Proklamasi 17 Agustus 1945.2). Penyempurnaan Konstitusi RIS, dengan
memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945.Sebagai
tindak lanjut dari kesepakatan kembali ke NKRI maka proses kembali
ke NKRI tersebut dilakukan dengan cara mengubah Undang-Undang Dasar
RIS menjadi Undang- Undang Dasar Sementara RI. Undang Dasar
Sementara RI ini disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai
berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian sejak saat itulah
Negara Kesatuan RI menggunakan UUD Sementara (1950) dan demokrasi
yang diterapkan adalah Demokrasi Liberal dengan sistem Kabinet
Parlementer. Jadi berbeda dengan UUD 1945 yang menggunakan Sistem
Kabinet Presidensiil.B. Pemilihan Umum I Tahun 1955 di Tingkat
Pusat dan DaerahSemenjak Indonesia menggunakan sistem Kabinet
Parlementer keadaan politik tidak stabil. Partai-partai politik
tidak bekerja untuk kepentingan rakyat akan tetapi hanya untuk
kepentingan golongannya saja. Wakil-wakil rakyat yang duduk di
Parlemen merupakan wakil-wakil partai yang saling bertentangan.
Keadaan yang demikian rakyat menginginkan segera dilaksanakan
pemilihan umum. Dengan pemilihan umum diharapkan dapat terbentuk
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga dapat memperjuangkan
aspirasi rakyat sehingga terbentuk pemerintahan yang stabil.
Pemilihan Umum merupakan program pemerintah dari setiap kabinet,
misalnya kabinet Alisastroamijoyo I bahkan telah menetapkan tanggal
pelaksanaan pemilu. Akan tetapi Kabinet Ali I tersebut sudah jatuh
sebelum melaksanakan Pemilihan Umum. Akhirnya pesta demokrasi
rakyat tersebut baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan
Kabinet Burhanuddin Harahap. Pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Umum Pusat
dilaksanakan dalam dua gelombang, yakni :1. gelombang I, tanggal 29
September 1955 untuk memilih anggota- anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), dan2. gelombang II, tanggal 15 Desember 1955 untuk
memilih anggota- anggota Konstituante (Badan Pembuat Undang- Undang
Dasar).Suatu pesta demokrasi nasional pertama kali yang diadakan
sejak Indonesia merdeka itu dilakukan oleh lebih dari 39 juta
rakyat Indonesia. Mereka mendatangi tempat-tempat pemungutan suara
guna menyalurkan haknya sebagai pemilih. Dalam pelaksanakannya,
Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208
kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Dalam Pemilihan Umum
tersebut diikuti oleh banyak partai politik, organisasi, dan
perorangan pun juga ikut, sehingga DPR terbagi dalam banyak fraksi
di antaranya keluar sebagai empat besar adalah : (1) Fraksi Masyumi
(60 anggota); (2) Fraksi PNI (58 anggota); (3) Fraksi NU (47
anggota); (4) Fraksi PKI (32 anggota). Seluruh anggota DPR hasil
Pemilu I tersebut berjumlah 272 anggota, yaitu dengan perhitungan
bahwa seorang anggota DPR mewakili 300.000 orang penduduk.
Sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang. Pada tanggal 25
Maret 1956 DPR hasil pemilihan umum dilatik. Sedangkan anggota
konstituante dilantik pada tanggal 10 November 1956. Pemilihan Umum
I tahun 1955 berjalan secara demokratis, aman, dan tertib sehingga
merupakan suatu prestasi yang luar biasa di mana rakyat telah dapat
menyalurkan haknya tanpa adanya paksaan dan ancaman. Walaupun
Pemilu berjalan sukses akan tetapi hasil dari Pemilu tersebut belum
dapat memenuhi harapan rakyat karena masing- masing partai masih
mengutamakan kepentingan partainya daripada untuk kepentingan
rakyat. Oleh karena itu pada waktu itu masih mengalami krisis
politik dan berakibat lahirnya Demokrasi Terpimpin.C. Dekrit
Presiden Tanggal 5 Juli 1959 dan Pengaruh yang DitimbulkannyaPada
Pemilu I tahun 1955 rakyat selain memilih anggota DPR juga memilih
anggota badan Konstituante. Badan ini bertugas menyusun
Undang-Undang Dasar sebab ketika Indonesia kembali ke Negara
Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945
menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (1950). Sejak itu pula di
negara kita diterapkan Demokrasi Liberal dengan sistem Kabinet
Parlementer. Pertentangan antarpartai politik seringkali terjadi.
Situasi politik dalam negeri tidak stabil dan di daerah-daerah
mengalami kegoncangan karena berdirinya berbagai dewan, seperti
Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Gajah di Sumatera Utara,
Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan,
Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi
gerakan yang ingin memisahkan diri.Karena keadaan politik yang
tidak stabil maka Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957
mengemukakan konsepnya yang terkenal dengan Konsepsi Presiden yang
isinya antara lain sebagai berikut.1. Sistem Demokrasi Liberal akan
diganti dengan Demokrasi Terpimpin.2. Akan dibentuk Kabinet Gotong
Royong, yang menteri-menterinya terdiri atas orang-orang dari empat
partai besar ( PNI, Masyumi, NU, dan PKI).3. Pembentukan Dewan
Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam
masyarakat. Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik
diminta maupun tidak.Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik, dan
PRI menolak konsepsi ini dan berpenadapat bahwa merubah susunan
ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada konstituante.
Karena keadaan politik semakin hangat maka Presiden Soekarno
mengumumkan Keadaan Darurat Perang bagi seluruh wilayah Indonesia.
Gerakan-gerakan di daerah kemudian memuncak dengan pemberontakan
PRRI dan Permesta. Setelah keadaan aman maka Konstituante mulai
bersidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Sidang Konstituante
ini berlangsung sampai beberapa kali yang memakan waktu kurang
lebih tiga tahun, yakni sejak sidang pertama di Bandung tanggal 10
November 1956 sampai akhir tahun 1958. Akan tetapi sidang tersebut
tidak membuahkan hasil yakni untuk merumuskan Undang-Undang Dasar
dan hanya merupakan perdebatan sengit.Perdebatan-perdebatan itu
semakin memuncak ketika akan menetapkan dasar negara. Persoalan
yang menjadi penyebabnya adalah adanya dua kelompok yakni kelompok
partai-partai Islam yang menghendaki dasar negara Islam dan
kelompok partai-partai non-Islam yang menghendaki dasar negara
Pancasila. Kelompok pendukung Pancasila mempunyai suara lebih besar
daripada golongan Islam akan tetapi belum mencapai mayoritas 2/3
suara untuk mengesahkan suatu keputusan tentang Dasar Negara (pasal
137 UUD S 1950). Pada tanggal 22 April 1959 di hadapan
Konstituante, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menganjurkan
untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pihak yang pro dan
militer mendesak kepada Presiden Soekarno untuk segera
mengundangkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekrit.
Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno menyampaikan
dekrit kepada seluruh rakyat Indonesia. Adapun isi Dekrit Presiden
tersebut adalah:1) pembubaran Konstituante,2) berlakunya kembali
UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950, serta3) pemakluman
bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu
sesingkat-singkatnya.Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli
1959 maka negara kita memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan
negara dan bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan. Sebagai tindak
lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka dibentuklah beberapa
lembaga negara yakni: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
(MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) maupun Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Dalam pidato Presiden
Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul
Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato yang terkenal dengan sebutan
Manifesto Politik Republik Indonesia (MANIPOL) ini oleh DPAS dan
MPRS dijadikan sebagai Garisgaris Besar Haluan Negara (GBHN).
Menurut Presiden Soekarno bahwa inti dari Manipol ini adalah
Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Kelima
inti manipol ini sering disingkat USDEK.Dengan demikian sejak
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki pengaruh yang
besar dalam kehidupan bernegara ini baik di bidang politik, ekonomi
maupun sosial budaya. Dalam bidang politik, semua lembaga negara
harus berintikan Nasakom yakni ada unsur Nasionalis, Agama, dan
Komunis. Dalam bidang ekonomi pemerintah menerapkan ekonomi
terpimpin, yakni kegiatan ekonomi terutama dalam bidang impor hanya
dikuasai orang- orang yang mempunyai hubungan dekat dengan
pemerintah. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, pemerintah
melarang budaya-budaya yang berbau Barat dan dianggap sebagai
bentuk penjajahan baru atau Neo Kolonialis dan imperalisme
(Nekolim) sebab dalam hal ini pemerintah lebih condong ke Blok
Timur.IV. KONDISI YANG TERJADI DALAM NKRI PADA MASA ORDE LAMAORDE
LAMA (1945-1965)Yang pertama kita akan membahas mengenai dinamika
Politik, Sosial, dan Ekomoni di Era Bung Karno, tepatnya pada era
Orde Lama. Sejarah panjang mengenai dinamika politik pada masa orde
lama di Indonesia yang berhubungan dengan praktek politik berdasar
demokrasi muncul semenjak dikelurkannya Maklumat Wakil Presiden
No.X, 3 November 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai
politik. Perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi
parlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. Presiden
Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan
ceremonial, sementara kekuasaan pemerintah yang nyata dimiliki oleh
Perdana Menteri, kabinet dan parlemen. Kegiatan partisipasi politik
di masa itu berjalan dengan hingar bingar, terutama melalui saluran
partai politik yang mengakomodasikan berbagai ideologi dan
nilai-nilai primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat. Namun,
demikian, masa itu ditandai oleh terlokalisasinya proses politik
dan formulasi kebijakan pada segelintir elit politik semata, hal
tersebut ditunjukan pada rentang 1945-1959 ditandai dengan adanya
tersentralisasinya kekuasaan pada tangan elit-elit partai dan
masyarakat berada dalam keadaan terasingkan dari proses
politik.Namun pada akhirnya masa tersebut mengalami kehancuran
setelah adanya perpecahan antar-elit dan antar-partai politik di
satu sisi dan pada sisi yang lain adalah karena penentangan dari
Soekarno dan Militer terhadap distribusi kekuasaan yang ada,
terlebih Bung Karno sangat tidak menyukai jika dirinya hanya
dijadikan Presiden simbolik. Perpecahan yang terjadi diantara
partai politik yang diperparah oleh konflik tersembunyi antara
kekuatan partai dengan Bung Karno dan Militer, serta adanya
ketidakmampuan sistem cabinet dalam merealisasikan
program-programnya dan mengatasi potensi perpecahan regional, telah
membuat periode revolusi dan demokrasi parlementer oleh krisis
integrasi dan stabilitas yang parah. Pada keadaan inilah Bung Karno
memanfaatkan situasi dan pihak militer untuk menggeser tatanan
pemerintahan ke arah demokrasi terpimpin pun ada di depan mata.
Dengan adanya Konsepsi Presiden tahun 1957, direalisasikannya
nasionalisasi ekonomi, dan berlakunya UU darurat, maka pintu ke
arah Demokrasi terpimpin pun dapat diwujudkan seperti apa yang
telah dia idam-idamkan. Namun ada sebuah hal positif yang dapat
kita ambil di Era Orla yakni diadakannya pemilu tepatnya pada
tanggal 29 september 1955 dan 15 desember 1955 yang pada tanggal 29
september adalah pemilu untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15
desember adalah pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Pada
pemilu tersebut dianggap pemilu yang paling demokratis dikarenakan
pada waktu itu ada 29 partai yang dan individu independen yang
mengikuti pemilu. Pada saat itu juga kita ketahui bahwa keadaan
Indonesia sendiri sedang tidak kondusif akibat peperangan dan
kabinet yang jatuh bangun, namun hebatnya partisipasi masyarakat
tidak berkurang untuk melaksanakan pemilu dan juga sama sekali
tidak ada kecurangan dan tidak ada yang berpikir untuk curang atau
tepatnya bisa dikatakan benar-benar murni, tidak adanya money
politik dan lain sebagainya, sehingga pemilu tahun 1955 dianggap
sebagai pemilu yang benar-benar dikatakan demokratis.Kembali lagi
mengenai demokrasi terpimpin yang sudah di depan mata Bung Karno.
Jelas permasalahan dari demokrasi terpimpin sendiri kita ketahui
adalah berubahnya peta distribusi kekuasaan. Kekuasaan yang semula
terbagi dalam sistem parlementer berubah menjadi kekuasaan yang
terpusat (sentralistik) pada tangan Bung Karno, dan secara
signifikan diimbangi oleh peran dan kekuasaan PKI dan Angkatan
Darat. Dan akhirnya menjadi blunder bagi Bung Karno sendiri dengan
adanya peristiwa pemberontakan PKI tanggal 30 september 1965 dalam
kepemerintahannya.Kemudian kita membicarakan masalah ekonomi pada
masa Orde Lama, krisis ekonomi adalah keadaan lain yang menjadi
ciri dari periode ini. Dalam masa revolusi dan demokrasi
parlementer, pergantian kekuasaan yang terus menerus telah
menyebabkan setiap kabinet tidak sempat merealisasikan program
ekonomi dan program sosial yang sudah menjadi agenda. Akibatnya
perekonomian mejadi terbengkelai. Begitu pula halnya dengan periode
demokrasi terpimpin. Kegandrungan akan revolusi, perhatian
berlebiahan terhadap persoalan internasional, dan salah urus serta
kesalahpahaman manajemen politik telah menyebabkan demokrasi
terpimpin mengalami krisis ekonomi yang bisa dikatakan separah
keadaan politik pada masa itu. Disamping itu ketika demokrasi
terpimpin, Bung Karno secara tegas mengumumkan mengenai
penasionalisasian hampir seluruh perusahaan swasta dan asing yang
berada di seluruh Indonesia. Ironis lagi ketika tahun 1950 dikenal
dengan gunting syafruddin dimana nilai mata uang rupiah berubah
atas dasar kebijakan Bung Karno dalam menangani kasus inflasi di
Indonesia pada saat itu, misalnya uang pecahan seribu rupiah
berubah nilai dan nominalnya menjadi seratus rupiah. Politik
pengebirian uang yang dilakukan soekarno membuat masyarakat menjadi
panik. Apalagi diumumkan secara diam-diam, sementara televisi belum
muncul dan hanya diumumkan melalui RRI (Radio Republik Indonesia).
Karena dilakukan hari Sabtu, koran-koran baru memuatnya Senin.
Dikabarkan banyak orang menjadi gila karena uang mereka nilainya
hilang 50 persen. Yang paling menyedihkan mereka yang baru saja
melakukan jual beli tiba-tiba mendapati nilai uangnya hilang
separuh. Demikian mengenai sebagian dinamika ekonomi pada masa orde
lama.Beralih pada dinamika sosial era orde lama sendiri juga
seluruh aturan yang ada benar-benar dijalankan oleh Bung Karno.
Sekelumit cerita mengenai bagaimana keadaan sosial di masa itu
adalah seperti kasus peristiwa bagaimana seorang anak katakanlah
remaja pada saat itu tidak bisa mengekspresikan kebebasannya bisa
dibilang dalam dunia seni atau hal-hal yang berbau kebebasan
berekspresi. Salah satu contohnya pada masa itu sebenarnya di dunia
barat sudah mengenal apa yang dinamakan dengan celana pensil, dan
secara tidak langsung tren celana pensil pada saat itu juga turut
menpengaruhi tren di Indonesia sendiri khususnya pada anak-anak
remaja. Dan ironisnya yang terjadi adalah pengadaan operasi
mengenai celana pensil dimana dalam operasi yang digelar oleh pihak
keamanan tersebut setiap warga yang terdeteksi atau tidaknya bahwa
apa yang dikenakan adalah celana pensil dengan memasukkan kedalam
setiap celana para pemuda pada waktu itu, sehingga akibatnya siapa
yang terdeteksi maka konsekuensinya celana yang dikenakan wajib
robek hingga atas. Dan peristiwa yang tak kalah bersejarah dalam
dunia musik Indonesia adalah penangkapan Band Koes Plus.Pada Kamis
1 Juli 1965, sepasukan tentara dari Komando Operasi Tertinggi
(KOTI) menangkap kakak beradik Tony, Yon, dan Yok Koeswoyo dan
mengurung mereka di LP Glodok, kemudian Nomo Koeswoyo atas
kesadaran sendiri, datang menyusul. Adik Alm Tony Koeswoyo itu
rupanya memilih mangan ora mangan kumpul ketimbang berpisah dari
saudara-saudara tercinta. Adapun kesalahan mereka adalah karena
selalu memainkan lagu lagu The Beatles yang dianggap meracuni jiwa
generasi muda saat itu. Sebuah tuduhan tanpa dasar hukum dan
cenderung mengada ada, mereka dianggap memainkan musik ngak ngek
ngok istilah Pemerintahan berkuasa saat itu, musik yg cenderung
imperialisme pro barat. Dari penjara justru menghasilkan lagu-lagu
yang sampai saat sekarang tetap menggetarkan, Didalam Bui, jadikan
aku dombamu, to the so called the guilties, dan balada kamar 15. 29
September 1965, sehari sebelum meletus G 30 S-PKI, mereka
dibebaskan tanpa alasan yang jelas. Itulah sedikit dinamika sosial
di era Orde Lama dimana setiap keadaan masyarakat harus sesuai
aturan yang diterapkan oleh Bung Karno pada waktu itu.A. Sejarah
Perencanaan Pembangunan Indonesia pada masa orden lamaPada era Orde
Lama, masa pemerintahan presiden Soekarno antara tahun 1959-1967,
pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara (MPRS) yang menetapkan
sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional:
TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik
Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara TAP MPRS
No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional
Semesta Berencana 1961-1969, Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang
Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan
Haluan Pembangunan.Dengan dasar perencanaan tersebut membuka
peluang dalam melakukan pembangunan Indonesia yang diawali dengan
babak baru dalam mencipatakan iklim Indonesia yang lebih kondusip,
damai, dan sejahtera. Proses mengrehablitasi dan merekontruksi yang
di amanatkan oleh MPRS ini diutamakan dalam melakukan perubahan
perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional yang telah didera
oleh kemiskinan dan kerugian pasca penjajahan Belanda.Pada tahun
1947 Perencanaan pembangunan di Indonesia diawali dengan lahirnya
Panitia Pemikir Siasat Ekonomi. Perencanaan pembangunan 1947 ini
masih mengutamakan bidang ekonomi mengingat urgensi yang ada pada
waktu itu (meskipun di dalamnya tidak mengabaikan sama sekali
masalah-masalah nonekonomi khususnya masalah sosial-ekonomi,
masalah perburuhan, aset Hindia Belanda, prasarana dan lain lain
yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial). Tanpa perencanaan
semacam itu maka cita-cita utama untuk merubah ekonomi kolonial
menjadi ekonomi nasional tidak akan dengan sendirinya dapat
terwujud. Apalagi jika tidak diperkuat oleh Undang-Undang yang baku
pada masa itu.Sekitar tahun 1960 sampai 1965 proses sistem
perencanaan pembangunan mulai tersndat-sendat dengan kondisi
politik yang masih sangat labil telah menyebabkan tidak cukupnya
perhatian diberikan pada upaya pembangunan untuk memperbaiki
kesejahtraan rakyat.Pada masa ini perekonomian Indonesia berada
pada titik yang paling suram. Persediaan beras menipis sementara
pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras serta
memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga barang membubung tinggi,
yang tercermin dari laju inflasi yang samapai 650 persen ditahun
1966. keadaan plitik tidak menentu dan terus menerus bergejolak
sehingga proses pembangunan Indonesia kembali terabaikan sampai
akhirnya muncul gerakan pemberontak G-30-S/PKI, dan berakir dengan
tumbangnya kekuasaan presiden Soekarno.B. Kebijakan Ekonomi Dalam
Pembangunan pada masa orde lamaMasa pemerintahan Soekarno kebijakan
ekonomi pembangunan masih sangat labil, yang didera oleh berbagai
persoalan antaranya pergejolakankan politik yang belum kondusif dan
juga system pemerintahan yang belum baik, sehingga berdampak pada
proses pengambilan kebijakan.a. Masa Pasca Kemerdekaan
(1945-1950)Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat
buruk, antara lain disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi,
disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak
terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI
menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata
uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan
mata uang pendudukan Jepang. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda
sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar
negeri RI. Kas negara kosong. Eksploitasi besar-besaran di masa
penjajahan.Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi
kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain : Program Pinjaman
Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan
persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946. Upaya menembus
blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan
perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera
dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Pembentukan Planning Board
(Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947Rekonstruksi dan
Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas
angkatan perang ke bidang-bidang produktif.Kasimo Plan yang intinya
mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk
pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan
perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor
pertanian merupakan sumber kekayaan).b. Masa Demokrasi Liberal
(1950-1957)Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik
maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.
Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik
yang menyatakan laissez faire laissez passer. Usaha-usaha yang
dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain : Gunting
Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950,
untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15
Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank
sentral dan bank sirkulasi. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil
Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya
sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih
perusahaan-perusahaan tersebut.c. Masa Demokrasi Terpimpin
(1959-1967)Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur
ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya
diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa
pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan
ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil
pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia, antara lain : Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus
1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp
500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan
semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. Pembentukan
Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis
Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru
mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada
1961-1962 harga barang-baranga naik 400%. Devaluasi yang dilakukan
pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp
1.Tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah
meningkatkan angka inflasi.Kegagalan-kegagalan dalam berbagai
tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat
pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek
mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat
politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.Sistem
Pemerintahan pada masa orde lama kebijakan pada pemerintah,
berorientasi pada politik,semua proyek diserahkan kepada
pemerintah, sentralistik,demokrasi Terpimpin,
sekularisme.PENUTUPSARANSaran kami sebagai penyusun laporan ini
adalah, dengan mengetahui dan membaca laporan kami ini di harapkan
para mahasiswa pembaca dapat mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai
dalam perjuangan bangsa, dalam pancasila pada masa proklamasi dan
orde lama.Dengan mengetahui ini, mahasiswa di harapkan dapat
mengamalkan hal-hal yang baik dalam perjuangan
bangsa.PENUTUPDemikianlah laporan ini kami susun semoga dapat
bermanfaat bagi semua pembaca, dan memberi informasi bagi para
mahasiswa mengenai bagaimana pelaksanaan pancasila sebagai sistem
filsafat dalam praktek penyelenggaraan negara, nilai-nilai
perjuangan bangsa sebelum proklamasi, kondisi yang terjadi dalam
NKRI sesudah proklamasi, dan kondisi yang terjadi dalam NKRI pada
masa orde lama baik dari segi pemerintahannya, keadaan sosial
masyarakatnya maupun dari segi perekonomiannya.Kami mengucapkan
terimakasih kepada semua yang aktif berperan dalam membantu proses
penyusunan laporan ini.Semoga semua yang kami susun ini dapat
bermanfaat.TERIMA KASIHDAFTAR PUSTAKAHttp//www.Google.com
Http//www.Wikipedia.com Http//blog.Author: Arie Fadjar
http://baak.gunadarma.ac.id http://gunadarma.ac.idWordPress.com