RISALAH RAPAT PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200611-090306-5254.p… · RISALAH RAPAT PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

RISALAH RAPAT PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Tahun Sidang 1998/1999

Masa Persidangan : IV

Rapat ke-5

Jenis Rapat

Sifat Rapat

Hari, tanggal

Pukul

Rapat Kerja

Terbuka

Rabu, 7 Juli 1999

09.00 - 16.00 WIB

Tern pat

Ketua Rapat

Sekretaris Rapat

Acara

Ruang Rapat Panitia Khusus Lantai 3 Kamar 2

Drs. DP. Datuk Labuan

Subijanto Sudardjo, S.H.

Pembahasan Persandingan Daftar lnventarisasi Masai ah

Hadir 1. Anggota Panitia Khusus :

40 dari 50 Anggota Panitia Khusus

2. Pemerintah :

Menteri Kehakiman dan Staf

FABRI: I.

3.

F.X. Ferry Tinggogoy H. Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., CN .. M.Hum Drs. Ign. Koes Sujudono, S.H.

653

4. Tjahjono HS, S.E. 5. Sri Hardjendro 6. Christina M. Rantetana, S.K.M., M.P.H. 7. Uddy Rusdilie, S.H. 8. Rukmini, S.IP

Faksi Karya Pembangunan I. Drs. DP. Datuk Labuan 2. Drs. H. Zamharir. A. 3. Dr. Bahtiar Aly, M.A. 4. Ir. Suwatri OT. Bandaro Sati 5. Ors. H. Noviannan Kailani 6. Ors. Ferry Mursyidan Baldan 7. Drs. Norman Soni Sontani 8. Walujo, S.H. 9. Ora. Tri Prihatini Endang Kusumastuti, M.Sc. I I. Ir. Gatot Murdjito, M.S. 12. Ors. Tjarda Muchtar I 3. Ora. Ny. Hj. Oelfah As Hannanto 14. Ors. Yasril Ananta Baharuddin 15. Ors. Abdullah Mokoginta 16. Dra. Ny. Hemani Hurustiati Subiyanto 17. Dra. Ny. Hj. Gunariah R.M Kartasasmita, P.hd. 18. Tisnawati Karna, S.H .. 19. Ny. Hj. Lydia Arlini Rianzi Julidar 20. Drs. Yusupadi, S.H. 22. Prof. H.A. Masyhur Effendi, S.H., . M.S. 23. Otto Daryono 24. Ferdinand Potu Dotulong Lengkey 25. H.M. Laode Djenihasmar, S.Sos. 26. Josep Pieter Yoseano Waas

Fraksi Persatuan Pembangunan I. Drs. H. Hadimulyo, M.Sc. ,., Drs. H. Lu.kman Hakim Saifuddin 3. H. Fatchurrachman, HM. 4. Ors. Ghazali Abbas Adan

654

Fraksi Partai Demokrasi ·Indonesia 1. YB. Wiyanjono, S.H. 2. Drs. Markus Wauran

Pemerintah 1. Prof. Dr. Muladi, S.H. 2. Prof. Dr. Natabaya, S.H. 3.

4.

5. 6. 7.

Ny. Lies Sugondo Rudy Rizky M. Fachruddien Chairul Iman Beserta Jajarannya

KETUA RAPAT (DRS. DP. DATUK LABUAN)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saudara dari pihak Pemerintah; dan

Bapak dan lbu Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang HAM yang saya hormati.

(SKORSING DICABUT PUKUL 09.20 WIB)

Sebelum kita menginjak kepada melanjutkan pembahasan DIM, kami ingin menginformasikan kepada Bapak dan lbu sekalian, bahwa resume rapat kemarin sudah sampai di tangan Bapak dan lbu sekalian yang ada ruangan tempat absen. Oleh karena itu sesuai dengan anjuran kami kemarin, bahwa mohon di koreksi hasil Rapat kita kemarin. Oleh karena itu supaya bisa di betulkan kalau ada kesalahan-kesalahan oleh pihak sekretariat.

Kedua perlu kami informasikan, tugas-tugas yang telah kita kerjakan selama hari Senin dan hari Selasa, dari hari Senin tanggal 5 Juli, kita sudah sempat menyelesaikan 48 DIM dengan tetap atau setuju 13 DIM, Panja 14 DIM Tim Kecil 6 DIM. di drop 2 Daftar lnventarisasi Masalah, berjumlah 48 DIM.

Pada hari Selasa tanggal 6 Juli kemarin itu 23 DIM tetap, Timus 28 DIM. Panja 20 DIM, Tim Kecil kosong 1. dan di drop 1, berjumlah 72 DIM. Jadi sampai hari kemarin kita menyelesaikan sekitar 120 Daftar lnventarisasi Masalah. Oleh karena itu DIM kita berjumlah 400 DIM. pada hari ini hari Rabu, jadwal semula yang kita sepakati sampai hari

Q_~_5 ________ _

Jurn'at untuk bicara Tingkat III ini.

Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian. Ini sebagai untuk mengingatkan kita bersama hal-hal yang sudah

kita kerjakan. Sekarang sudah pukul 09.20 WIB, kami mohon maaf untuk keterlambatan kita memulai rapat ini. Oleh karena kita akan rnernasuki pembahasan DIM, kalau tidak ada hal-hal lain yang kita bicarakan.

Bapak-bapak sekalian. Kemarin kita sudah sampai pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 119, di naskah DIM ini halaman 35, sekarang kita masuk ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 120. Dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 120 ini FKP tetap, FABRI tetap, FPP terbuka untuk diskusi, dan FPDI tetap, jadi tetap.

Kita dapat berlanjut ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 121, dalarn Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 121 FKP tetap, FABRI tetap, dan FPP ada usu) perubahan, FPDI ada usu) perubahan urutan nomor, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 121, dengan demikian kita berlanjut ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 122.

Pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 122, Bapak dan Ibu sekalian, usu) perubahan ada dari FKP, FABRI, FPP dan FPDI. Untuk memulai ini kami persilakan dari FKP.

FKP (DRS. TJARDA. MUCHTAR) :

Terirna kasih Ketua.

Kembali kepada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 122, setelah mencermati kembali konsep dari Pernerintah, dan rnensandingkan dengan DIM yang kami usulkan, karni sepakat usu1an kami dicabut, sependapat dengan RUU.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan kepada FABRI.

FABRI (TJAHJONO HS, S.E.):

Terirna kasih Ketua.

Dari FA]3RI hanya menambahkan satu kata setelah kata "untuk", jadi sehingga kalimatnya ada perbedaan sedikit.

J adi setelah perubahan ada1ah :

656

"hak anak adalah HAM dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sebelum saat kelahirannya"

Jadi penjelasannya sedikit adalah "anak-anak" plus "sebelum saat kelahiran". Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari FABRI.

Kalau kita lihat ini, artinya untuk penyempumaan kalimat

Kami persilakan dari FPP.

FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

lbu-ibu dan Bapak-bapak para Anggota Pansus yang kami hormati.

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 122 ini Fraksi kami hanya mengajukan usul perubahan yang bersifat redaksional. Jadi katakata "sebelum saat kelahirannya" itu kami usulkan dihapus, kemudian diganti "sejak dalam kandungan".

Sehingga setelah perubahan rumusannya berbunyi :

"hak anak adalah HAM untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan". Demikian.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari FPP.

Dari FPDI pada dasarnya sama, setelah kata "hukum" ditambah dengan kata "sejak". Jadi artinya "dari sejak sebelum saat kelahirannya".

Dengan demikian, setiap usul perubahan dalam pembenahan atau penyempumaan kalimat, kalau kami bisa usulan perubahan dari setiap Fraksi-fraksi, sebab demikian untuk putaran pertama kami persilakan untuk pihak Pemerintah.

PEMERINTAH (MENTERI KEHAKIMAN/PROF. DR. MULADI, S.H.) :

Pemerintah tidak keberatan untuk disempumakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kalau demikian tanggapan dari pihak Pemerintah, oleh karena itu

657

ini bisa kita Timus, bisa disetujui Bapak-bapak sekalian?

(RAPAT SETUJU)

Kita berlanjut ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 123, ada usul perubahan dari FKP, dan usul perubahan dari FABRI, dan usul perubahan dari FPP, dan dari FPDI tetap.

Kami persilakan dari FKP.

FKP (PROF. H.A. MASYHUR EFFENDI, S.H., M.S):

Terima kasih.

Pertama ada perubahan, kedua ada kesalahan redaksional dari perubahan kami, karena itu kami bacakan setelah kami sesuaikan dengan konsep asli. "sejak dalam kandungan setiap anak mempunyai hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan orang tua wajib meningkatkan, mempertahankan keselamatan kehidupan anak". Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari FKP (mohon mencatat perubahan redaksi dari FKP) .. Kami persilakan dari FABRI, ini tetap kalau tidak salah.

Kami persilakan dari FPP.

FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN)

Dari FPP perubahan ini hanya menyangkut penghapusan nomor ayat karena berkaitan dengan DIM berikutnya.

KETUA RAPAT :

Dari FPP perubahan itu menyangkut ayat yang berkaitan dengan DIM berikutnya, oleh karena itu untuk putaran pertama kami persilakan kepada pihak Pemerintah. Kami persilakan.


Pemerintah melihat, bahwa dalam pasal ini ada 2 hak yang penting, jadi sepanjang tidak menyangkut 2 hal ini kita tidak keberatan.

Pertama, adalah jaminan terhadap kelangsungan hidup anak dan pengembangan di masa depan, pengembangan anak itu, jadi sepanjang itu tidak terkait saya kira tidak ada masalah. Hanya yang usu) FKP ada istilah "diberi" itu kami tidak setuju, dihapus?

Syukur kalau sudah dihapus. Terima kasih.

658

KETUA RAPAT:

Bapak-bapak sekalian. Sesuai dengan penjelasan dari pihak Pemerintah, kami ingin tanggapan dari Fraksi lain, dari FKP atau FABRI tentang keinginan dari FPP untuk dijadikan ini satu ayat, jadi Ayat (2) dihapus. Tapi kalau kita mengacu kepada penjelasan Pemerintah, seperti yang sebagaimana yang disampaikan tidak ada masalah, asal terkandung hal-hal yang diangkat oleh Pemerintah tadi.

Oleh karena itu kalau tidak ada tanggapan kepada FPP, apakah nanti 2 ayat atau 1 ayat tergantung dari rumusan pembenahan yang kita lakukan. Oleh karena itu kami tawarkan ini untuk ke Timus? bagaimana FPP? FABRI?

FABRI (H. HENDI TJASWADI, S.H., S.E., M.B.A., CN, M. Hum) :

Untuk Ayat (1) setuju Timus, Ayat (2) belum Pak.

KETUA RAPAT:

Dari FPP yang kami hormati ada usulan dari FPP Ayat (2) ini dihapus.

FABRI (H. HENDI TJASWADI, S.H., S.E., M.B.A., CN, M. Hum):

Oleh karena itu karena tadi belum diputar, maka kami belum menyatakan pendapat.

KETUA RAPAT :

Jadi artinya kami untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 123 yang dirnaksud dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 123 ini termasuk untuk Ayat (2) ini untuk di Timuskan belum mendapat persetujuan. Oleh karena itu kami putar sekali lagi tentang masalah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 124, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 123 kita sepakati untuk di-Timus-kan, bagaimana FPP?


Jadi untuk klarifikasi saja, pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 123 ini yang kami usulkan hanya sekedar penghapusan nomor ayat, jadi bukan kepada substansi rumusannya, rumusannya kami setuju hanya nomornya. Kenapa Kami usulkan dihilangkan atau dihapus, karena nanti berkaitan dengan DIM berikutnya.

KETUA RAPAT:

Oleh karena itu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 123 bisa di-Timus-kan.

(RAPAT SETUJU)

659

Terima kasih.

Kita masuk ke Daftar Inventarisai Masalah Nomor 124, dari FKP ada perubahan, FABRI ada perubahan dan dari FPP juga ada perubahan, FPDI tetap. Kami persilakan kepada FKP.

FKP (PROF. H.A. MASYHUR EFFENDI, S.H., MS) :

Terima kasih.

Ada perubahan juga Pak, apa yang tertulis ini ada sedikit ralat, kami bacakan : "sejak kelahirannya setiap anak wajib memperoleh kasih sayang, pemeliharaan, nama, kewarganegaraan dari orang tuanya".

Jadi kami awali dari "anak wajib memperoleh kasih sayang, pemeliharaan, nama, kewarganegaraan dari orang tuanya", jadi tidak sekedar nama. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari FKP.

Kami persilakan dari FABRI.

FABRI (DRS. IGN. KOES SUJUDONO, S.H.) :

Dari FABRI kita mengusulkan ada perubahan, yaitu "nama keluarga" diganti "suatu nama", jadi lengkapnya: "sejak kelahirannya setiap anak berhak atas suatu nama dan stastus kewarganegaraan". Karena FABRI berpikiran, bahwa soal siapa yang membicarakan bagaimana mendapat kewarganegaraan ada peraturan tersendiri. Jadi di sini haknya diberikan nama dan status kewarganegaaan. Sedangkan nama keluarga, ada di Indonesia yang tidak memakai nama keluarga. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan kepada FPP.


Menyangkut Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 124 ini, kami mengusulkan agar Ayat (2) ini bisa dihapus, pertimbangannya adalah karena rumusan ini sebetulnya mengatur 3 hal :

1. anak untuk mempero1eh namanya sendiri; 2. nama ke1uarga; 3. status kewarganegaraan.

Yang paling mengganggu bagi kami sesungguhnya adalah menyangkut nama keluarga. Jadi karcna ini berkaitan dengan perwakilan

660

kemudian. Jadi kami mengusulkan agar ayat ini sebaiknya dihapus saja, demikian.

KETUA RAPAT

Terima kasih untuk putaran pertama kami persilakan kepada pihak Pemerintah.


Nama dan nasionalitas itu suatu ha] yang sangat penting di bidang hukum, dan pencantuman naskah ini tidak begitu saja, dan ini kita sudah meratifikasi konvensi tentang hak anak. Dan di dalam Pasa] 7 dari konvensi itu tercantum ha] semacam ini.

Jadi ini konsistensi, bahwa nama dan nasionality itu menjadi sangat penting dalam kehidupan seseorang, dan usu] FKP menyebutkan orang tua kami tidak setuju, karena bisa juga orang karena adopsi dan sebagainya, jadi tidak hams orang tuanya sendiri dan kami tetap pada rumusan semula.

Begitu juga dari FABRI tentang suatu nama, kita gentle bersifat saja dalam perumusan atas nama sendiri, nama keluarga penting yang masih ada kaitannya dengan perkawinan, warisan dan sebagainya.

Sedangkan usu] hapus saya kira kami berkeberatan karena konsistensi kita kepada ratifikasi tentang konvensi anak-anak. Terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih.

Pada putaran kedua kami persilakan kepada FKP.

FKP (PROF. H.A. MASYHUR EFFENDI, S.H., M.S.)

Pertama kalau memang . ada dasar hukum dari konvensi yang kita ratifikasi kita bisa menerima, hanya istilahnya anak berhak atas namanya sendiri. Ini pengertian nama sendiri, nama pemberian orang tua atau bagaimana ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan kepada FABRJ.

661

FABRI (ff. HENDI TJASWADI, S.H., S.E., M.B.A., CN., M. Hum) :

Terima kasih Pimpinan.

Kami secara substansi sebenamya sama dengan Pemerintah, hanya melihat kondisi di kita bahwa tidak semua suku bangsa tidak memiliki nama keluarga, tidak semua suku bangsa tidak memiJiki nama marga, nama fam dan lain sebagainya. Oleh karena itu pencatuman nama sendiri nama keluarga itu kami singkat menjadi suatu narna, di dalam suatu nama bisa nama fam, nama keluarga, nama marga atau bisa nama sendiri.

Jadi di dalam pasal ini jangan sampai sesuatu yang di harus mati yang di dalam kenyataannya rnernang berbeda. Dan di dalam hak-hak anak pun ada di situ suatu nama tidak harus nama keluarga. Untuk luar negeri memang betul setiap kita mau ke luar negeri memang kita diharuskan kita mempunyai 2 nama, itu inderanya memang betul, kalau kita mau naik haji atau ke mana, hams 2 nama, nama tambahan nama orang tua, biasanya begitu.

Tetapi di dalam negeri saya kira tidak seluruh suku bangsa memiliki suatu nama keluarga. Paimin, Paimin saja, biasanya kalau diminta 2 nama Paimin bin Gimin. Jadi oleh karena itu mengingat kondisi yang nyata, riil di masyarakat kita, maka kami dengan tidak merubah substansinya, kami mengganti nama sendiri dan nama keluarga dengan suatu nama, dan ini saya kira tadi sudah dt:J;itir rekan kami dari FPP. Jadi saya kira demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari FABRI. Kami persilakan dari FPP.

FPP (DRS. H. GHAZALI ABBAS ADAN) :

Setelah mendengar penjelasan dari pihak Pemerintah, prinsipnya kami tidak keberatan dengan rumusan ini, cuma hams ada penjelasan yang tegas, karena bagi kami faktor nashab keturunan itu sangat-sangat penting. Apalagi bagi anak wanita dalam Islam khususnya, jelas hams ada wali dalam perkawinan, bahwa dia belum, bahwa dia masih gadis. Karena itulah kami mengharapkan suatu catatan atau penjelasan dari pasal, sehingga tidak mengaburkan perwalian seorang anak dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kita teruskan kepada pihak Pemerintah.

662

Terutama dari FKP itu tentang pengertian nama sendiri, pemberian dari orang tua. Kedua tentang masalah nama keluarga yang disampaikan oleh FKP. Silakan.


Usu! FPP saya kira akan bisa mempertimbangkan, sepakat. Tapi yang dari FABRI, memang ini sesuatu yang debatable, apakah kita tetap akan dalam posisi sekarang ini, dalam memperlakukan nama keluarga, Ataukah kita berpikir ke depan, berpikir dalam rangka globalisasi nanti, ini jamannya jaman reformasi, kita berpikimya ke depan. Saya sendiri terus terang sering disebut nama keluarga di luar negeri, Muladi, Muladi, menyebutnya begitu, Bapak saja kalau nama keluarga di panggil di airport bingung, bingung namanya siapa yang dipanggil temyata namanya sendiri.

Jadi kita berpikimya pro aktif ke depan, tapi terserah, tapi bagi saya sebetulnya nama keluarga ini harus sudah mulai dibiasakan di negeri ini, karena kita berpikirnya berpikir anti sipatif ke depan. Terima kasih.

FABRI (H. HENDI TJASWADI, S.H., S.E., M.B.A., CN. M. Hum):

Menambahkan sedikit dari FABRI.

Jadi tadi sumber instrumen pokok sudah disampaikan oleh Pemerintah, bahwa ini adalah konvensi tentang hak-hak anak. Ada di dalam Pasal 7 disebutkan di situ, di Pasal 7 dari konvensi tadi disampaikan oleh Pemerintah, bahwa ini sudah diratifikasi, di situ disebutkan sejak lahir mempunyai hak atas suatu nama. Jadi jelas-jelas di dalam Pasal 7 adalah suatu nama. Kalau Pemerintah tadi menyatakan, bahwa kita merever kepada konvensi anak-anak yang sudah diratifikasi, tentunya konsekuen, jadi tidak nampak lagi.

Memang pro aktif, tetapi kita hendaknya juga sesuai dengan realitas masyarakat, barangkali 10 tahun lagi semua masyarakat Indonesia sudah mempunyai nama keluarga bisa, tidak masalah. Dan ini sudah tercantum di dalarn suatu nama keluarga ini ada nama keluarga.

Oleh karena itu kami tetap berpendapat untuk suatu nama menggantikan nama sendiri dan nama keluarga. Apabila tidak diterima kami sepakat untuk dipanjakan. Terima kasih.

663 ----- -

KETUA RAPAT :

Dari FPP ka1au hisa kami menyerap, bahwa setelah FPP menyampaikan putaran kedua tadi, bahwa mohon ada penjelasan di pasal ini bisa diterima ada Ayat (2), demikian bisa pengertian seperti itu? Baik.

Ada usulan dari pihak FABRI, bahwa ini kita Panjakan, atau masih ada penjelasan tambahan dari pihak Pemerintah.


Memang kalau debat itu bisa saja, saya juga bisa berdebat mencari pembenarannya, memang kita ini pertukaran pendapat. Kalau di konvensi yang kebanyakan otomatis dominasi dari negara-negara maju, mereka tidak mencantumkan nama keluarga, karena kalau .kita bicara nama mereka sudah bicara nama keluarga, jadi saya tidak ada masalah di sana.

Justru prinsip artikulastik di sini kondisinya di Indonesia itu belum biasa dengan nama keluarga, sehingga perlu ada penegasan secara eksklusif. Jadi di sana kalau di sana menyebutkan sebuah nama, berarti sudah termasuk nama keluarga, ini kalau saya mau debat kusir begitu kira-kira Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Tapi perlu saya angkat kembali, sete1ah ada penjelasannya tambahan, oleh karena itu ada tawaran ini untuk kita Panja kan, bagaimana FPP, FKP, Pemerintah? Panja ini dengan catatan ada penjelasan pasa] yang dikatakan oleh FPP.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 125, FKP tetap, FABRI ada usul perubahan dan FPP perubahan pasa] disesuaikan dan FPDI tetap.


FABRI (DRS. IGN. KOES SUJUDONO, S.H.)

Dari FABRI hanya penyempumaan kata kalimat saja, jadi kita supaya berurutan, yaitu merubah letak kata "bermasyarakat" lebih dahulu, jadi bermasyarakat,. berbangsa dan bemegara, hanya itu saja. Jadi tidak merubah substansi. Terima kasih.

664

KETUA RAPAT :

Kami persilakan FPP, dari FABRI cuma penyempurnaan kalimat.

FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN):

Ya, bagi kami tidak keberatan penyempumaan redaksional.

KETUA RAPAT :

FKP.

FKP (IR. SUWATRI DT. BANDARO SATI)

Setuju usul dari FABRI karena hanya letak saja, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, pihak Pemerintah ada tambahan penjelasan, putaran ini.


Perumusan berbangsa lebih dulu itu memang mengandung suatu nuansa khusus, kita itu mementingkan masalah berbangsa itu lebih dulu, bemegara, baru bermasyarakat, bukan bermasyarakat lebih dulu, ini selalu urut-urutan saja. Pemikiran kesatuan berbangsa itu memang sangat penting, lalu bermasyarakat itu terlalu general, itu pemikiran dari Pemerintah. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau demikian, karena ini masalah kalimat, penyempumaan oleh karena itu bisa di Timuskan saja Pak, bisa FABRI? FKP Timus?, FPP? baik pihak Pemerintah Timus?

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 126, ada usu! perubahan dari FKP. ada usul perubahan dari FABRI, ada usul perubahan dari FPP dan dari FPDI tetap, kami persilakan pada FKP.

FKP (DRS. TJARDA MUCHTAR) :

Terima kasih Kettrn.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 126, kami dari FKP mengusulkan perubahan dijadikan dua ayat. sebelum masuk dua ayat ada pernah dilihat naskah asli ada kelebihan kata-kata dengan, yaitu _mdalui forum ini Ayat (2)-nya dengan pertama dicoret. yaitu lengkapnya setelah perubahan Pasal 54 ayat ( 1) Setiap anak berhak untuk beribadah

menurut agamanya, Ayat (2) setiap anak berhak memperoleh pendidikan budi pekerti, ketatakramaan adat berpikir serta berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualnya dan usia di bawah bimbingan orang tua atau walinya.

Terima kasih Ketua.


Kami tambahkan, mengapa ini kami bagi dua ayat, FKP ingin menempatkan posisi agama yang memang kita sakralkan dan memang sakral pada satu ayat tersendiri Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan pada FABRI.


Dari FABRI hanya mengubah yaitu kalimat tingkat intelektualitas diganti dengan kemampuan anak yang sedang berkembang, maksudnya lebih bersifat umum, jadi setelah perubahan. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kemampuan anak yang sedang berkembang dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.

KETUA RAPAT :

Baik, kami persilakan pada FPP.


FPP mengusulkan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 126 ini untuk didrop, dihapuskan, pertimbangan kami adalah bahwa rumusan ini mengatur hak anak untuk beribadah menurut agamanya, jadi menurut . kami kalau seorang anak itu diberi hak untuk beribadat menurut agamanya ini tentunya dangan pengertian kita bahwa usia 18 tahun ke bawah, itu masih belum bisa dia untuk kemudian mengetahui tata cara urut-urutan bagaimana peribadatan pada masing-masing agama itu, dan di setiap agama tentunya memiliki tata cara peribadatannya yang bersifat yang polanya jelas baku, kalau seorang anak diberikan hak untuk kemudian beribadat menurut agamanya, ini bagi kami justru nanti akan mengaburkan, mengacaukan tata cara peribadatan pada masing-masing agama itu, oleh karenanya kami mengusulkan agar rumusan Pasal 54 ini didrop.

Demikian terima kasih.

666

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari FPP, untuk putaran pertama kami persilakan pada pihak Pemerintah.

PEMERINTAH

Baik, terima kasih.

Tanpa mengesampingkan pendapat-pendapat yang Jain, saya ingat kan kembali bahwa ketentuan ini juga mengacu pada Pasa] 14 dari konvensi hak-hak anak, tetapi pemikiran seperti FPP dan sebagainya itu memerlukan pertimbangan, dalam arti tidak menghapuskan tetapi bagaimana menyempurnakan ini, terjemahannya begini Pasal 14 ayat (1 ), Negara-negara peserta akan menghormati hak anak atas kemerdekaan berfikir hati nurani dan beragama, di unsur ini, jadi kebebasan berfikir, hati nurani, concern dan relegion, tapi sampai seberapa jauh ini, yang saya katakan aspek ... Indonesia ini berkaitan dengan agama, sampai seberapa jauh kebebasan ini terjadi, itu kalau mau disempurnakan kita tidak keberatan tetapi jangan dihapuskan. Terima kasih. Ini saya bisa menambah.

Di dalam Ayat (3), terjemahannya kebebasan untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya tunduk pada pembatasanpembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan umum dan moral atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain, jadi dimungkinkan adanya limitation, jadi bagaimana menggabungkan pemikiran universal ini dengan

. pandangan agama Islam misalnya atau faham agama yang lain, peranan orang tua dan sebagainya ini saya kira perlu dirumuskan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Demikian Bapak-bapak sekalian, penjelasan atau tanggapan dari pihak Pemerintah tentang tanggapan dari beberapa Fraksi-fraksi, pertama kami kembalikan dulu kepada FKP.

FKP (PROF. H.A. MASYHUR EFFENDI S.H., M.S.)

Terirna kasih. Jadi melihat sub judul bagian kesepuluh ini hak anak, kemudian diakatkan dengan konvensi yang tadi dibacakan oleh Pak Menteri, kami setuju ada penyempurnaan di dalam makna pendidikan itu bagaimana mendidik dalam artian termasuk agama itu rnasuk di dalamnya sehingga agama bisa tetap secara eksplisit masuk di dalam Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 126 tapi dengan catatan sebelumnya

667

itu ada semacam kewajiban atau apa, orang tua mendidik dalam pengertian mendidik itu nanti di dalam penjelasannya diberi mendidik dalam artian umum termasuk mendidik kepercayaan atau agama, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih FKP.

Jadi setuju untuk kita rumuskan kembali, apakah menjadi satu ayat atau dua ayat itu sesuai dengan kesepakatan rumusan nanti, demikian kami persilakan pada FABRI.

FABRI (UDDY RUSDILIE, S.H.) :

Terima kasih Pak.

Dalam mendengarkan keterangan Pemerintah dikaitkan dengan apa yang dii.Jtarakan oleh rekan kita dari FPP memang di sini timbul satu keraguan Pak, tetapi kita lihat sebenamya bahwa konsep dari Pemerintah itu sudah baik, coba mohon dilihat oleh FPP bahwa ini kalimatnya tidak terputus Pak, jadi memang setiap anak berhak untuk beribadah rnenurut agamanya di bawah birnbingan orang tua atau wali, jadi dia si anak itu tidak lepas sendirinya, mungkin ini tadi keterangan Pemerintah itu rnemang perlu disempurnakan kalimatnya saja, jadi hak anak itu untuk rnemperoleh bimbingan dari orang tuanya dalarn rangka melaksanakan ibadahnya atau ibadah agamanya, jadi konteksnya itu sebetulnya, jadi akan ini diberi hak untuk memilih agamanya tapi di bawah bimbingan orang tua atau wali jadi dia tidak bisa lepas begitu saja Pak.

ltu yang bisa kami tangkap oleh karena itu maka konsep Pemerintah itu, sebetulnya sudah baik hanya tinggal disempurnakan saja, setiap anak berhak untuk beribadah rnenurut agamanya di bawah bimbingan orang tua atau wali atau kalirnat disernpurnakan jadi gitu saja ada sambungannya di sana, jadi anak tidak bisa lepas.

Betul, jadi ini kalirnat yang di atasnya itu yang di bawah itu supaya lebih tegas lagi. Dernikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari FABRI, kami kernbalikan pada FPP.


Setelah rnendengarkan penjelasan dari Pemerintah dan khususnya dari FABRI maka kami bisa rnenerirna dengan penyernpumaan rurnusan

668

isi pasal ini dan oleh karenanya kami sepakat ini dimasukkan dalam Timus.

KETUA RAPAT :

Baik, sebelum kami teruskan pada pihak Pemerintah ini beberapa Fraksi sudah sepakat untuk ditimuskan penyempurnaan kalimat, masih ada pihak Pemerintah memberikan .

Terima kasih, ini sepakat kita Timu~an. Setuju ?

(RAPAT SETUJU)

Pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor I 27, FKP tetap, FABRI tetap, FPP ada usu! perubahan, dan FPDI ada usu! perubahan pertama kami persilakan dulu pada FPP.

FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN )

Ini kami ralat, tidak ada perubahan, tetap.

KETUA RAPAT :

Dari FPDI juga tetap, sesuai dengan usulan Pemerintah pertama tentang nomor pasal, oleh karena itu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor I 27 ini tetap dan kita berlanjut pada Daftar lnventarisasi Masalah Nomor I 28. Pada FKP ada usul perubahan dan FABRI tetap, dari FPP ada usul perubahan dan dari FPDI tetap. Pertama kami persilakan pada FKP.

FKP (PROF. H.M: MASYHU-R EFFENDI, S.H., M.S.) : Dari FKP ini kita drop, kita sesuai dengan apa yang konsep dari

RUU. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan selanjutnya untuk FPP.


Dari FPP ini ada ralat DIM yang kami ajukan, jadi perubahannya menyangkut penambahan kata, pada rumusan ini kami menambahkan kata nilai-nilai agama setelah kata berdasarkan, jadi setelah perubahan maka rumusannya menjadi apabila orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh oleh atau diangkat sebagai anak orang lain berdasarkan nilai-nilai agama dan menurut

669

prosedur yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan, jadi kami menambahkan kata nilai-niJai agama setelah berdasarkan, Demikian .

KETUA RAPAT :

Tadi dari FKP itu tetap, FABRI tetap, dan FPDI tetap, dan ada usul penyempurnaan kalimat oleh FPP, untuk itu sebelum pada pihak Pemerintah, kami persilakan dulu FABRI ada tanggapan tentang usul FPP.

FABRI (UDDY RUSDILIE, S.H) :

Kami tetap saja.

KETUA RAPAT :

Kami kembalikan pada pihak Pemerintah .

PEMERINTAH (MENTER! KEHAKIMAN/PROF. DR. MULADI, S.H.) :

Sepanjang masalah ini kami tetap pada rumusan semula.

Terima kasih.

KETUA RAPAT ;

Demikian Bapak-bapak sekalian karena FKP tetap, FABRI tetap, dan FPDI tetap, setelah mendengar penjelasan dari pihak Pemerintah untuk menanggapi usul perubahan dari FPP, untuk itu kami kembalikan pada FPP.


Dasar pertimbangan kami menambahkan nilai -nilai agama ini karena m1 menyangkut upaya untuk pengasuh anak-anak, jadi kami tetap mengusulkan agar nilai-nilai agama ini juga dijadikan pertimbangan dalam pengasuhan anak-anak, yang dilakukan oleh selain orang tua, jadi tidak hanya sebatas ketentuan perundang-undangan tapi juga berdasarkan nilai-nilai agama. Demikian .

KETUA RAPAT :

Baik. ada komentar dari FABRI, dari FKP ada komentar.

FKP (PROF. H.A. MASYHUR EFFENDI, S.H., M.S.) :

Kalau tadi di dalam DIM sebelumnya masuk Timus dan di sana aspek agama akan masuk di dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nomor

670

126 maka upaya yang diharapkan oleh FPP itu sebenarnya sudah masuk di sana. Terima kasih.

KETUA RAPAT : FABRI ada komentar, baik ada tambahan dari FPP silakan.

FPP (DRS. H. GHAZALI ABBAS ADAN):

Terima kasih.

Mengapa kami ingin memasukkan nilai-nilai agama di sini karena menyangkut dengan pengadopsian itu dalam Islam ada ketentuan tersendiri itu persoalannya, ini juga ada kaitannya dengan nashab dengan perwalian sehingga apabila dia berbuat sesuatu ke depan apakah namanya perkawinan dan sebagainya tetap ada urusan nashabnya dan itu penting nilai agama bagi kami terima kasih.

KETUA RAPAT :

Untuk putaran kedua mungkin Pemerintah ingin memberikan penjelasan.


Pada dasarnya ini usulan yang baik tetapi perlu dipersoalkan ini nilai-nilai agamanya siapa, orang tuanya asli atau orang tuanya yang mengangkat ini kemungkinan terjadi perbedaan kan, supaya ada suatu klarifikasi nilai agama ini. Terima kasih.


Nilai agama orang tuanya, ini rupanya masih anak-anak bukan belum dewasa dia.


Persoalannya timbul kalau orang tuanya diketahui lalu bisa juga tidak diketahui, kami tidak keberatan tapi tolong ini dipikirkan, terima kasih.

KETUA RAPAT

Karena ini agak substansi Bapak-bapak sekalian. oleh karena itu saya tawarkan saja untuk ke Panja, bagaimana FKP, FPP setuju untuk

671

dipanjakan, FABRI, baik terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

Pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 129, FKP tetap, FABRI tetap, FPP tetap dan FPDI tetap, oleh karena itu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 129 kita bisa berlanjut pada Daftar Inventarisasi Masai ah Nomor 130, FKP ada usu! perubahan, FABRI tetap, FPP tetap, dan FPDI tetap, oleh karena itu kepada FKP kami persilakan.

FKP (PROF. H.A. MASYHUR EFFENDI, S.H., M.S.):

Terima kasih.

Selain ada perubahan juga ada ralat sehingga bunyinya sebagai berikut, setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dengan orang tuanya, jadi kata dan itu dengan, bertentangan dengan kehendak anak sendiri kecuali jika ada alasan dan prosedur hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan masa depan yang terbaik bagi anak. Jadi karni tambahkan masa depan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Sebelum pada pihak Pemerintah karena FABRI tetap, FPP tetap, ada komentar dari FABRI tentang usuJan dari FKP. Silakan.


Mungkin kami berkomentar Pak, sedikit mungkin dari dengan itu mana yang lebih cocok gitu, dari, dan, dengan itu mungkin lebih cocok jadi mohon diperhatikan kembali.

Dan kemudian rnengenai masa depan anak, berarti kepentingan rnasa depan terbaik bagi anak, untuk rnasa depannya untuk rnasa sekarang mungkin tidak perlu diperhatikan hal ini juga mohon supaya diperhatikan, jadi alangkah terbaiknya tidak usah rnenggunakan masa depan tetapi pedu diperhatikan untuk anak itu mulai dari masa sekarang sampai rnasa depannya, demikian Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih FABRI, jadi dari sebaliknya dari ya, silakan FPP.

Pasal 3

Setiap orang berhak perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan dasar rnanusia, serta diskriminasi.

672

Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dengan jalan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan dalam tanda kutip "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat, yang dimaksud dengan dalam tanda petik "siapapun" adalah negara, Pemerintah dan atau warga masyarakat, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 5

( 1 ) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 5

( 1) cukup jelas

(2) cukup jelas

(3) Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat".

Pasal 6

(I) Dalam rangka penegakan HAM, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi hukum,

673

masyarakat, dan Pemerintah.

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Pasal 6

( 1 ) Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkukngan masyarakat adat hams dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka penegakan HAM, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berisikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 7

( 1 ) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum International atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum International mengenai HAM yang telah diterima Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan hukum Intemasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut HAM menjadi hukum nasional.

PEMERINTAH (MENTER! KEHAKIMAN/PROF. DR. MULADI, S.H.) : INTERUPSI

Pak Ketua, boleh tanya atau tunggu sampai 105 atau boleh kita langsung Pak Ketua.

· Satu contoh tadi yang ada Intemasional sama Indonesia itu kecil memang, bukan maksud saya mengganggu tapi, mana tadi ada Intemasional sama Indonesia, karena saya tidak punya saya baca di situ.

FABRI (CHRISTINA M. RANTETANA, S.K.M., M.P.H.) :

Pasal 7 ayat (2).

674


Ada hukum Indonesia besar, hukum International kecil ada bedanya.

FABRI (CHRISTINA M. RANTETANA, S.K.M., M.P.H.) : Ayat (I) Pak.


Sebenamya banyak yang ingin saya tanyakan sudah kelewatan, tetapi sekarang satu persatu. Bukan ini hukum Indonesia ia sama Internasional itu, kecil sekali tetapi kan ini hukum.

Terima kasih Pak, silakan dilanjutkan.

FABRI (CHRISTINA M. RANTETANA, S.K.M., M.P.H.) : Baik, Pasal 8.

PEMERINTAH : MENTERI KEHAKIMAN/PROF. DR. MULADI, S.H.) :

Nanti <lulu Bu belum ada perubahan.

Kami kira kecil itu Pak, karena itu lokal regional Internasional itu kecil, kalau Indonesia itu nama dari itu besar, kalau international itu bukan nama apa itu, sama dengan lokal, regional, nasional itu tidak masalah kecil Pak, kalau Indonesia itu nama diri jadi huruf besar.

FABRI (CHRISTINA M. RANTETANA, S.K.M., M.P.H.):

Beda antara hukum Indonesia dan hukum International.


Betul hukum adat kecil juga. Tapi kalau hukum adat mana itu baru bisa, jadi nama diri misalnya hukum adat Jawa adat Jawanya besar karena nama diri, tapi kalau hukum adat saja adatnya kecil. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Bisa dilanjutkan atau Pemerintah yang bahasa hukum bisa dijelaskan.


Terima kasih Pak.

675

KETUA RAPAT :

Kalau kita mau ganti kalau dengan huruf kecil hukum nasional, kalau nasional, internasional.

Mau diulangi pihak Pemerintah.

Tetap, silakan lanjutkan.

FABRI (CHRISTINA M. RANTETANA, S.K.M., M.P.H.) : INTERUPSI

Saudara Ketua, boleh.

Kami minta supaya penjelasan ditayangkan sekali lagi, karena ada satu kata yang memberi nuansa tidak jelas menurut kami.

Dari pointers a. itu ada kata "Allah" tinggal kami ingin mendapatkan penjelasan kenapa pakai kata "Allah" atau tidak pakai kata "Tuhan" saja, jadi ini untuk mendapatkan penjelasan yang Iainnya pakai kata "Tuhan", saya hanya mengingatkan saja bahwa Indonesia ini memiliki agama resmi 5, dan ada yang tidak memakai kata "Tuhan" yaitu dengan "Allah" apakah itu berarti dengan dicantumkan dengan kata "Allah" di sini itu hanya mengikat untuk mereka-mereka yang tidak yang mengikat mereka-mereka yang pakai kata Tuhannya itu dengan Allah, sedangkan yang lain itu boleh tidak terikat. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Selesai, kami mohon tanggapan dari pihak Pemerintah dalam pasal hukumnya, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENTERI KEHAKIMAN/PROF. DR. MULADI, S.H.): Baik ini memang masalah yang penting, saya tidak tahu banyak ahli

agama di sini biasanya kalau saya pidato itu apakah Allah bisa diganti dengan Tuhan Yang Maha Esa begitu, saya serahkan kepada ...... yang ada di sini~ Pak Hadimulyo mungkin bisa.

Kalau bisa secara gender kita bisa menggunakan kata "Tuhan Yang Maha Esa" itu yang biasa dipakai. Bisa diterima begitu.

KETUA RAPAT :

Bisa menerirna penjelasan dari kuasa hukum dari Pemerintah dan dibantu oleh Pak Hadimulyo, baik saya lanjutkan.

676

FABRI (CHRISTINA M. RANTETANA, S.K.M. M.P.H.)

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "upaya hukum" adalahjalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM, atau oleh Pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Dalam pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan HAM dan kebebasan dasamya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu ( ......... . bahasa asing . . . . . . ) sebelum menggunakan forum baik ini tingkat regional maupun intemasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan penenutan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "Perlindungan" adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia.

BAB III HAK ASASI DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu Hak Untuk Hidup

Pasal 9

( 1 ) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 9

( 1) Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang

677

yang terpidana mati. DaJam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan keputusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diijinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas

KETUA RAPAT : INTERUPSI

Mohon judul Bab III, ini hak asasi kurang manusia jadi HAM itu bisa satu napas, jadi perlu ditambah HAM dan kebebasan dasar manusia. Jadi tidak dipisah tetapi satu napas. Terima kasih.

FABRI (NY. CHRISTINA M. RANTETANA, S.K.M., M.P.H.) :

Bagian Kedua Bak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

(I) Setiap orang berhak membentuk satu keluarga dan melanjutkan keturunan rnelalui perkawinan yang sah.

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(I) Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuanketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dirnaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang Iahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suarni dan atau calon isteri.

Bagian Ketiga Bak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk turnbuh

678

dan berkembang secara layak.

Pasal 11

Cukup jelas Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia, yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

( 1 ) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(3) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif. untuk membangun

679

masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 15

Cukup jelas.

FABRI (CHRISTINA M. RANTETANA, S.K.M., M.P.H.)

Kami lanjutkan

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam acara pidana, perdata, naupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

( 1 ) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah. sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hokum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka

680

berlaku ketentuan yang paling menguntungkan kepada tersangka.

( 4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

( 1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersangkutan.

(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidak mampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang.

Pasal 19

(I) Yang dimaksud dengan · "seluruh harta kekayaan milik yang bersalah" adalah harta yang bukan berasal dari pelanggaran atau kejahatan.

(2) Cukup jelas

FKP (FERDINAND POTU DOTULONG LENGKEY) : INTERUPSI

Pak. Ini saya kira Pasal 14 mungkin disesuaikan dengan . Tap MPR karena di sana merupakan hak tersendiri tidak masuk dalam hak pengembangan diri, kalau tidak salah di sana itu bagian tersendiri hak untuk memperoleh informasi kaJau tidak salah ini, disendirikan bisa nanti dilihat Tap MPR tidak digabung dengan hak mengembangkan diri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT

Silakan kepada Panja menjelaskan, silakan dibacakan.

FKP (FERDINAND POTU DOTULONG LENGKEY) :

Ya terima kasih, memang sudah kita identifikasikan sejak awal,

681

namun hak memperoleh informasi itu juga merupakan bagian dari mengembangkan diri. Atas dasar kesepakatan itu maka Panja setuju untuk berada pada bagian ketiga termasuk dalam bagian hak mengembangkan diri. Terima kasih.

FKP (WALUJO, S.H.)

Pimpinan kami hanya mengingatkan kita sudah setujui Panja, Pasal 18 ini menjadi satu bagian yaitu Bagian Keempat, kemudian Pasal 15 menjadi Pasal 14, Pasal 16 menjadi Pasal 15, baru kita memasuki bagian-bagian keempat yang tadinya Pasal 14 menjadi Pasal 16 dalam Panja ada itu dalam catatan kami.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, barangkali ini sudah dirumuskan oleh Tim Kecil dalam susunannya atau Tim Sinkronisasi.

Pak Juandono ada catatan.

JUANDONO:

Tidak Pak, hanya begini dalam rasionya itukan pendidikan, memperoleh informasi, itukan semuanya dalam pengembangan dirinya dan didekatkan di sana. Memang kemudian tidak ada pengkhususan bahwa ini diangkat atas hak kebebasan informasi kan itu, apakah itu boleh pengkoreksi tadinya untuk diusulkan di bagian tersendiri atau bagaimana saya kurang jelas.

Disesuaikan dengan Tap MPR sendiri itu merupakan bagian tersendiri dari hak kelembagaan sendiri. Kalau tidak salah hak untuk memperoleh informasi.

Terima kasih.

FKP (WALUJO, S.H.)

Kalau saya boleh jelaskan memang latar belakang pada waktu sidang istimewa dan kebetulan saya berada dalam tim tersebut, mulanya hak untuk memperoleh informasi itu tidak masuk tetapi karena ada desakan dari kalangan wartawan kita akses dalam rangka membentukan undangundang. Dan saya ingat pada waktu itu rekan-rekan wartawan sedang mengerubungi Menhankan/ Pangab dan tidak setuju karena ada wartawan yang kameranya jatuh dan dipukul. Kemudian atas perintah Ketua FABRI

682

untuk menerima akomodasi itu untuk diberikan menjadi Bab sendiri, yang mulanya hanya satu yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi. Tetapi kemudian saya katakan kalau hak berkomunikasi itu hanya satu ayat jadikan satu pasal, alangkah tanggungnya. Dan kemudian disepakati menjadi dua pasal dimasukkan dalam Ayat (2), namun kalau itu akan dikeluarkan dari hak mengembangkan diri dan hak memperoleh informasi kita khususkan dalam hak · asasi ini tetapi merupakan bagian dari hak mengembangkan diri.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT :

Saya rasa ada tambahan penjelasan, kalau tidak ada bisa kita lanjutkan.

Kami melihat di Pasal I 9 di Batang Tubuh tiada suatu pelanggaran dan sebagainya dan seterusnya. Ini kalau tidak salah catatan kami "tiada suatu" ini sudah diganti dengan "tidak satu pelanggaran" kejahatan apapun. Karena saya ingat betul bahwa tiada suatu ini seperti agak politis bahasanya. Waktu itu sudah tidak satupun pelanggaran atau kejahatan apapun.

Baik, bisa kita lanjutkan? Silakan.


Pertama Pasal 18 ayat (4) dan Ayat (5), Ayat (4) disebutkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang Ayat (5) putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ini kesalahan Sinkronisasi Pak. Kalau tidak Timus juga mesti konsisten itu memperoleh saja Pak.

KETUA RAPAT :

Sudah Pak?


Sembilan belas Pasal (19) itu tadi tolong di ini apapun tolong dibuang karena sudah satupun.

683


Pasal 18 ayat (5) rasa-rasanya ada yang kurang pas ini rumusannya. Setiap orang yang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh. Bagaimana sampai dua kali memperoleh rasa-rasanya kok kurang tepat.

KETUA RAPAT :

Di sana itu kelebihan di naskah sudah satu di sana kelebihan memperoleh, memperoleh yang terakhir diganti mempunyai Pak.

FPDI (Y.B. WIYANJONO, S.B.) :

Pasal 19 ya Pak, apakah tidak sengaja waktu itu bukan masalah politis mengenai penggantian suatu dengan satu itu, itu beda Pak. Suatu itu kan jenis Pak kalau satu itu kan ini titik beratnya kalau tidak keliru itu rnemang jenis perbuatan tidak suatupun. Bukan masalah satu atau dua perbuatan bukan itu. Seingat saya sengaja dipasang bukan kekeliruan begitu.

KETUA RAPAT :

Bisa saudara terima kalau memang Bapak yang baca kurang enak kelihatannya ini. Kalau Ibu yang baca lancar saja ya silakan teruskan Pak! Bu Ema ini bagaimana?

FKP (DRA. NY. HJ. ERNA SOEPARMAN) :

Silakan diganti karena saya ingat betul bahwa itu sudah disetujui tiada suatu pun karena saya ingat bahwa itu usulan dari FKP dan disetujui. Kalau ini beda pengertian ya kami mohon untuk dipertimbangkan lagi.

KETUA RAPAT :

Saya minta kalau kaita buka rekaman lagi, saya minta yang agak ahlilah ya artinya memang tentang tiada suatu atau tidak satupun. Apakah itu sama atau berbeda dalam Ayat (1) Pasal 19 ini, atau kita merujuk kepada ayat-ayat yang lain, kalau yang lain tidak satupun silakan Pak Natabaya!.

PEMERINTAH (KEPALA BPHN/PROF. DR. NATABAYA, S.H.):

Di dalam Pasal 19 ini kita menggunakan tiada suatu, cuma kita ganti pada waktu itu tiada suatu pelanggaran kejahatanpun, menjadi

684

apapun. Bukan kalau kita mengetahui sesuatu tidak suatu, ini jenis pelanggaran itu, Jadi hukuman jenis pelanggaran apapun juga tidak boleh menyita seluruh harta kekayaan. Kalau tidak satupun itu jumlahnya kalau pelanggaran, ini jenis nah itu.

KETUA RAPAT :

Baik kita lanjutkan Bu, dengan penekanan-penekanan yang sederhanalah. Silakan Bu !

FABRI (CHRISTINA M. RANTETANA, S.K.M., M.P.H.)

Bagian Kelima Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

( l) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 20

Cukup jelas. Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rokhani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.


Penjelasan Pasal 21.

Yang dimaksud dengan "jadi obyek penelitian adalah k,egiatan menempatkan seorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

685

FKP : INTERUPSI

Tanya saja apakah waktu itu juga sudah dibicarakan karena ini saya lihat perbudakan atau perhambaan perdagangan budak, perdangan wanita dan segala berupa apa itu perdagangan wanita apa tidak ada perdagangan laki-laki juga. Jadi kita lihat kedepan ini kan ada gigolo sekarang juga sudah ramai. Kenapa khusus hanya wanita yang dijual, laki-laki juga ada yang dijual.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak !

FPDI (Y.B. WIYANJONO, S.H.) :

Satu yang menggelitik bagi saya memang pertanyaan ini. Tempohari FPDI memang tidak merasakan perlu memasukkan, karena kondisi di dalam mengatur HAM ini. Perbudakan wanita itu kan bukan karena kemauan sendiri kira-kira begitu kan. Di dalam konteks keterpaksaan dia itu dijual, diperdagangkan. Kalau laki-laki menawar-nawarkan dirinya itu kan kebebasan. Sehingga yang terkesan harus dilindungi begitu. Dalam kontekstualnya semacam itu menggelitiknya.

FKP (DRA. NY. HJ. ERNA SOEPARMAN) : INTERUPSI

Tapi tidak benar juga bahwa laki-laki juga ada yang terpaksa, ada yang dipaksa bukan banyak/tidak banyak itu relatif. Ini sekedar tanya saja bukan main-main tapi ini kenyataan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Sekali lagi kita sepakat untuk tidak memasuki substansi. Kalau ada substansi itu mestinya sudah masuk pada saat Panja atau Timus. Mari kita sepakati aturan main kita, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Ketua Panja.

Kami persilakan untuk melanjutkan silakan

FABRI (CHRISTINA M. RANTETANA, S.K.M., M.P.H.} :

Pasal 22

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat

686

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "Hak untuk secara bebas untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya" adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Cukup jelas

FKP (WALUJO, S.H.) : INTERUPSI

Pasal 22 nya, itu di Ayat (2) menurut agamanya jadi sesuai dengan penjelasan sama. Terima kasih.


Pasal 23

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara Iisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan, umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 23


( 1) Setiap orang be bas untuk berkurnpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

68_1 _____ _

(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lain untuk berperan serta dalam jaJannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24


Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Cukup jelas

Silakan kepada seJanjutnya

FPDI (Y.B. WIYANJONO, S.H.) :

Untuk penjelasannya saya rasa tetap Ibu barangkali ya, supaya suaranya agak mengimbangi yang Bapak-bapak.

FKP (NY W. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Baik kami lanjutkan.

PEMERINTAH (KEPALA BPHN/PROF. DR. NATABAYA, S.H.) :

Sedikit boleh kita penjelasan yang tadi, kata "secara" ini dalam batang tubuhnya tidak ada kata secara. Nah untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya, kok pakai yang secara, dalam batang tubuhnya secara itu.

KETUA RAPAT :

Sudah Pak Natabaya, ya silakan Pak Lukman.

FKP (DRS. FERRY MURSYIDAN BALDAN) :

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya .

. 688

(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


Pasal 26

Cukup jelas.


Pasal 27

( 1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara be bas, bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia.

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak mening~alkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 27 ·

Cukup jelas


Bagian Keenam Hak atas Rasa Aman

Pasal 28

( 1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

FABRI (CHRISTINA M. RANTETANA, S.KM., M.P.H.) :

Pasal 28

(1) · Cukup jelas

689

(2) Yang menentukan suatu perbuatan yang termasuk kejahatan politik atau non-politik adalah negara yang menerima pencari suaka.


Pasal 29

(I) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.


Pasal 29

Cukup jelas


Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa arnan dan tentram serta perliridungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.


Pasal 30

Cukup jelas


Pasal 31

(I) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.

(2) Menginjak atau memasuki suatu perkarangan tempat kediarnan atau mernasuki suatu rurnah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

FABRI {CHRISTINA M. RANTETANA, S.K.M., M.P.H.) :

Pasal 31

(I) Yang dimaksud dengan "tidak boleh diganggu" adalah-hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi {private) (di dalam tempat

690

kediamannya).

(2) Cukup jelas.


Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah Hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 32

Cukup jelas

FKP (DRS. FERRY MURSYIDAN BALDAN) : Pasal 33

( 1) Setiap orang berbak untuk bebas dari penyiksaan, perhukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. _ ..


Pasal 33 (1) Cukup jelas

(2) Yang dimaksud dengan "penghilangan paksa" dalam ayat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh · siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "penghilangan nyawa" adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang tidak berdasarkan keputusan pengadilan.


Pasal 34

Setiap_ orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

691

FABRI (CHRISTINA M. RANTETANA, S.K.M, M.P.H.) : Pasal 34

Cukup jelas

FKP (DRS. FERRY MURSYDAN BALDAN) ·:

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati,. melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

692

Pasal 35

Cukup jelas


Bagian Ketujuh Hak Atas Kesejahteraan

Pasal 36

( 1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi penenangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenangwenang dan secara melawan hukum.

(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

PEMERINTAH (MENTERI KEHAKIMAN/PROF. DR. MULADI, S.H.) : Pasal 36

( 1) Cukup jelas

(2) Cukup jelas

(3) Yang dimaksud dengan "hak milik mempunyai fungsi sosial" adalah bahwa dalam setiap mempergunakan hak milik hams memperhatikan kepentingan umum. Apabila kepentingan umum menghendaki atau membutuhkan benarbenar maka hak milik dapat dicabut sesuai dengmi ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 37

(I) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan hukum harus dimusnahkan atau tidak diberdayagunakan baik untuk selamanya atau sementara waktu _maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan . perundang-undangan kecuali ditentukan lain.


Pasal 37

Cukup jelas


Pasal 38

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sama sebanding, setara atau serupa, berhak atas syarat-syarat upah kerja yang sama.

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan hidup keluarganya.


Pasal 38

Cukup jelas

693

FKP (DRS. FERRY MURSYIDAN BALDAN) : Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikajn serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya dengan melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 39

Yang dimaksud dengan "Tidak boleh dihambat" adalah bahwa setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota atau untuk tidak menjadi anggota dari suatu serikat pekerja.


Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak


Pasal 40

Cukup jelas


Kami serahkan kepada giliran berikut.

KETUA RAPAT :

Terirna kasih Pak Lukman. Kami teruskan untuk selanjutnya.

Silakan Pemerintah.

694


Pasal 41

( 1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

(2) Setiap penyandang cacat, orang yang usia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

FKP (DRA. NY. HERNANI HURUSTIATI SUBIYANTO)

Pasal 41

(I) Yang dimaksud dengan "berhak ata~jaminan sosial" adalah bahwa setiap warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara.

(2) Yang dimaksud dengan "Kemudahan qan perlakuan khusus" adalah pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan kesel amatan.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

FKP (DRA. NY. HERNANI HURUSTIATI SUBIJANTO) :

Pasal 42

Cukup jelas

ANGGOTA: Interupsi Pak.

KETUA RAPAT :

Silakan.

ANGGOTA: Kalau tidak salah FKP dulu mengusulkan cacat mental tuna grahita

Pak. Jadi sekarang yang dipergunakan tuna grahita.

695

ANGGOTA:

Saudara Ketua di dalam Undang-Undang Penyandang Cacat kita mengundangkan cacat mental, mental inability. Bisa dipahami Pak, karena seperti sekolah luar biasa itu kan dibawah asuhan Departemen Pendidikan, nah ini saya kira begitu .

. ANGGOTA:

Saya coba bantu menjelaskan, waktu di Panja sudah muncul dan waktu itu sudah ditolak. Sudah ditolak dan sudah kembali ke rumusan ini, jadi waktu di Panja sudah muncul itu Pak. Terima kasih.

FKP (DRA. NY. HERNANI HURUSTIATI SUBIYANTO )

Bagian Kedelapan Bak Turut Serta Dalam Pemerintahan

Pasal 43

(I) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan per~turan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

696


Pasal 43

Cukup jelas

FKP .(DRA. NY. HERNANI HURUSTIATI SUBIYANTO)

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada

pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien baik dengan Iisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .


Pasal 44

Cukup jelas

FKP (DRA. NY. HERNANI HURUSTIATI SUBIYANTO):

Bagian Kesembilan Hak Wanita

Pasal 45

Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.


Pasal 45

Cukup jelas

FKP (DRA. NY. HERNANI HURUSTIATI SUBIJANTO) :

Pasal 46

Sistem Pemilihan Umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, hams menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan . yang ditentukan.


Pasal 46

Yang dimaksudkan dengan "keterwakilan wanita" adalah pemberian kesempatan wanita dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

697


Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkebangsaan negara asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, memperoleh kembali kewargane-garaannya.


Pasal 47

Cukup jelas.

FKP (DRA. NY. HERNANI HURUSTIATI SUBIYANTO) :

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.


Pasal 48

Cukup jelas

FKP (DRA. NY. HERNAN! HURUSTIATI SUBIYANTO) :

698

Pasal 49

(I) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wan-ita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

PEMERINTAH (MENTERI KEHAKIMAN/PROF. DR. MULADI, S.H.) : Pasal 49

( 1) Cukup jelas

(2) Yang dimaksud dengan "Perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi" adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

(3) Cukup jelas


Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.


Pasal 50

Yang diartikan dengan "melakukan perbuatan hukum sendiri" adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan bagi wanita yang beragama Islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan untuk menggunakan wali.


Pada 51

( 1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubunga_n dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

· .. · - (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

699

(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perudnang-undangan.

FKP (FERDINAND POTU DOTULONG LENGKEY): INTERUPSI

Sebentar Pak Ketua.

Coba tayangkan penjelasan Pasal 50.

Nah ini bukan yang diartikan, yang dimaksud, yang dimaksud dengan

KETUA RAPAT :

Terns


Pasal 51

(I) Cukup jelas

(2) Yang dimaksud dengan "tanggungjawab yang sama" adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak.

Yang dimaksud dengan hak anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahon 1990 tentang Pengesahan Konvensi on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak Anak).

(3) Cukup jelas.


700

Bagian Kesepuluh HakAnak

Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan diJindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.


Pasal 52

Cukup jelas


Pasal 53

( l) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.


Pasal 53

( 1) Cukup jelas

(2) Yang dimaksud dengan "Suatu nama" adalah nama sendiri dan nama orang tua kandung, atau nama keluarga, dan atau nama marga.


Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas bantuan negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


Pasal 54

Pelaksanaan hak anak yang cacat dan atau mental atas biaya negara diutamakan dari kalangan yang tidak mampu.

701

FKP (DRA. NY. HERNANI HURUSTIATI SUBIYANTO:

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

PEMERINTAH (MENTERI KEHAKIMAN/PROF. DR. MULADI, S.H.) : Pasal SS

Cukup jelas


702

Pasal 56

(I) Setiap anak berhak untuk mengetahui, siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang

, undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak orang lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.


Pasal 56

Cukup jelas


Pasal 57

( 1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan keputusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai orang tua.

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 57

Cukup jelas

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami mohon dilihat di Pasal 53 ayat (I) ini mohon bertanya saja apakah pemahaman kami tentang kalimat pada Ayat (1) itu yang tidak lengkap atau bagaimana, jadi kami bacakan; "setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya".

Jadi pemahaman kami atau penangkapan kami kalimat ini bahwa sejak dalam kandungan itu dia sudah berhak hidup, itu betul berhak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup; jadi apakah sejak dalam kandungan itu sudah berhak meningkatkan taraf kehidupannya, padahal dia belum memahami itu. Jadi mungkin penangkapan karni saja apakah mernang demikian, atau kalimat ini agak rancu begitu.

Terirna kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Ketua Panja.

WAKIL KETUA (F.X. FERRY TINGGOGOY)

Memang pada waktu itu jawabannya sederhana bahwa apabila anak itu belum punya kemampuan maka hak-hak anak itu dilaksanakan oleh ibunya.

KETUA RAPAT :

Jadi rnudah-mudahan pemahamannya itu bisa dimengerti secarajelas.

Silakan.

FABRI (CRISTINA M. RANTETANA, S.K.M., M.P.H.)

Terima kasih.

Pasal 58

(I) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran,

703

perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlak1:1an buruk dan pelecehan seksual termasuk pem~rkosaan. dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka hams dikenakan pemberatan hukuman.


Pasal 58

Cukup jelas


Pasal 59

(I ) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada. alas an dan aturan hukum yang sah yang menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi. anak.

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam· ayat (J ), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tu~ya tetap dijamin oleh undang-undang.


Pasal 59

Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa orang tua dicabut, atau bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidak mampuan orang tuanya.

704


Pasal 60

( 1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.


Pasal 60

( 1) Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti.

(2) Sudah jelas

PEMERINTAH (MENTERI KEHAKIMA.N/PROF. DR. MULADI, S.H.) :

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.


Pasal 61

Cukup jelas


Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.


Pasal 62 Cukup jelas


Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

705


Pasal 63

Cukup jelas


Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.


Pasal 64

Cukup jelas


Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari seluruh berbagai penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.


Pasal 65

Cukup jelas.


Pasal 66

Berbagai penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan sarnpai dengan penggunaannya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

706

FKP (DRA. NY. HERNANI HURUSTIATI SUBIYANTO)

Kami teruskan oleh rekan kami, terima kasih.

Terima kasih akan kami lanjutkan.


Pasal 66

( 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) · Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku yang masih anak.

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Pasal 66

Cukup jelas

BAB IV

Kewajiban dasar manusia

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

707

Pasal 67

Cukup jalas

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

( 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 69

Cukup jelas

PasaJ 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjaf!Jin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang: lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangari moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

708

BABV Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah


Bab V

Cukup jelas

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR):

Saya lanjutkan.

BABV Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab rnenghormati, melindungi, dan menegakkan, dan memampukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum Intemasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

PEMERINTAH :

Pasal 71

Cukup jelas.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR):

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

PEMERINTAH :

Pasal 72

Cukup jelas

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

BAB VI

Pembatasan dan Larangan Pasal 73

Hak · dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi

709

manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa".

PEMERINTAH :

Pasal 73

Pembatasan yang dimaksud dalam pasal ini, tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi non debatable right dengan memperhatikan penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9. Yang dimaksud dengan kepentingan bangsa adalah untuk kepentingan bangsa dan bukan merupakan kepentingan penguasa.

Terima kasih Bapak Ketua.

Jadi FKP di dalamnya kurang yaitu sebelum kata terdiri dari ditambah kata antara lain dan kata yang itu dihapus, sehingga setelah perubahan pasal ini berbunyi, Komnas HAM mempnyai kelengkapan operasi, antara lain terdiri dari, terima kasih.

KETUA RAPAT :

FABRI kami persilakan.

FABRI (TJAHJONO, HS, S.E.) :

Pasal 98 ini diusulkan perubahan menjadi Pasal 99 baru, pasal-pasal berikutnya menyesuaikan Pasal 98 barn yakni pertama, Komnas HAM berasaskan Pancasila, kemudian ayat yang kedua Komnas HAM berdasarkan pada Pancasila_ dan UUD 1945. Setelah perubahan Pasal 98 baru berbunyi sebagai berikut, Ayat (1), Komnas HAM berasaskan Pancasila (2) Komnas HAM berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, sedangkan Pasal 99 baru Komnas HAM mempunyai kelengkapan organisasi yang terdiri dari :

a. Sidang Paripurna b. Sub Komisi c. Sekretaris Jenderal.

KETUA RAPAT :

FPP ada tanggapan atau penjelasan, kami persilakan pada pihak Pemefintah.

PEMERINTAH :

Komentar terhadap usul FKP, itu saya kira saya tidak setuju, antara

710

lain itu nanti sangat terbuka itu, kalau toh mau berupa itu dengan undangundang lagi harusnya jadi jangan dibuka dengan antara lain hams, yang terdiri dari komisi ini dan sebagainya. Kemudian FABRI kami setuju yang pertama, seperti pada waktu dikeluarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 itu di Pasal 2 ada Komnas berasaskan Pancasila, UUD 1945 saya kira tidak perlu dicantumkan karena UUD 1945 itu pada masa mendatang terus berkembang dan dibuka kemungkinan Amandemen-amandeman dan sebagainya dan otomatis kita tetap mengacu pada UUD 1945 dalam hal tertentu. Jadi Pancasila saja menurut pendapat kami itu sesuai dengan Keppres yang dikeluarkan <lulu Komnas berasaskan Pancasila. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik pada putaran kedua bagi FKP.

FKP (FERDINAND' POTU DOTULONG LENG KEY) :

Terima kasih.

Jadi kami memasukkan antara lain, kami ingin kaitkan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 231 sebenarnya, bahwa di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 231 jadi Komnas HAM_ bisa mengadakan perubahan-perubahan mengenai jumlah sub komisinya, jadi ini memberikan satu peluang sebenarnya, ya nanti kalau menurut RUU ini diatur dalam tata tertib Komnas HAM sehingga kalau ada perubahan tidak perlu kita merubah undang-undang tetapi disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan kepada Komnas HAM. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

FABRI ada penjelasan.

FABRI (TJAHJONO, HS, S.E.) :

Terima kasih.

Setelah mencermati penjelasan dari Pemerintah, kami dapat menerima, jadi Komnas HAM berdasarkan pada Pancasila saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

FPP ada komentar.

711


Ya, kami setuju dengan yang terakhir dari FABRI, jadi usulannya hanya Pancasila saja.

KETUA RAPAT :

Kemudian sebelum pada pihak Pemerintah, bisa kita over ini ke Timus, bagaimana pihak Pemerintah, ada tambahan penjelasan.

PEMERINTAH :

Sepanjang menyangkut usulan FKP kami tetap minta supaya antara lain itu dihapuskan ya, karena apa, kalau itu dia itu _ meriver Pasal 23 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 231, perubahan jumlah sub komisi, jumlahnya bisa berubah tapi nama sub komisinya sebagai nomor faktumya tetap, mempunyai kelengkapan organisasi yang terdiri dari sub komisi, jadi yang diatur dalam.Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 231 itu adalah perubahan jumlah komisi tapi sub komisinya tidak berubah, nama sub komisinya itu sebagai kelengkapan organisasi bukan kwantitatif tapi kwalitatif di sini, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik dengan catatan penjelasan Pemerintah bahwa Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 217 kita Timus-kan.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 218, FKP tetap, FABRI, FPP, FPDI tetap, Daftar lnventarisasi Masalah-- 217 ini adalah Pasal 98 itu kelengkapan organisasi yang terdiri dari, kami ingin bertanya peAjelasan saja, Sidang Paripuma itu bentuk-bentuk rapat atau bentuk daripada kelengkapan organisasi.

PEMERINTAH :

Jadi Sidang Paripuma itu sebetulnya merupakan satu sidang pleno, tetapi disitu kewenangannya adalah memutuskan jadi merupakan kelengkapan organisasi jadi tidak ada satu hal yang bisa dilaksanakan kecuali berdasarkan keputusan Sidang Paripuma ini, jadi disamping merupakan forum juga sekaligus merupakan kelengkapan organisasi mempunyai kewenangan-kewenangan dan tugas-tugas khusus, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak-bapak sekalian, jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 218,

712

PKP tetap, PABRI tetap, PPP tetap, dan PPDI tetap.

Daftar Inventarisasi Masalah 219, PKP tetap, PABRI tetap, PPP tetap, PPDI tetap.


Ini hanya soal kecil saja sebenarnya, ini yang lain-lain juga sama, yaitu kata dan pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 220 kami mengusulkan dihapus. Mohon maaf, saya kira karena semua tetap tadi Nomor 218, 219 langsung loncat Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 220, PKP tetap, PABRI dihapuskan, dan FPDI ada usul perubahan penasehat diganti dengan pertimbangan, silakan dulu PKP tadi ada.


Terima kasih Pak.

Jadi kata dan ini saja, jadi kata sambung ini biasanya sebenarnya adanya kata sambung kalau kalimat itu lanjut, tetapi kalau sudah dijadikan umpamanya seperti contoh Pancasila, kalau kita lihat Pembukaan UUD 1945 jadi dan, serta ini tapi setelah kita tulis 1, 2, 3, kata dan sertanya hilang semua jadi kata sambungnya hilang, jadi kata dan ini hilang diganti dengan titik, koma sesuai dengan penulisan ini, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik kami persilakan pada PABRI.

FABRI (H. HENDI TJASWADI, S.H., S.E., M.B.A. CN, M. Hum) :


Pertama menanggapi dulu dari PKP, menurut ahli bahasa Pak, bahwa setiap rumusan itu kalau butirnya lebih dari tiga itu ditambah dan, dan ini sudah beberapa kali berlangsung masalah ini, kemudian mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 220 kami merigusulkan dihapus karena dikaitkan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 233 dan 235 maka terlihat bahwa badan penasehat itu keanggotaannya adalah mantan dari anggota Komnas HAM jadi kelihatan bersifat dari HAM ini adalah sama semua orang bisa masuk kepada badan penasehat ini bukan hanya khusus mantan anggota Komnas HAM, oleh karena mantan maka ini sifatnya eksklusif yang lain tidak ·bisa dan ini semangatnya tentu

713

berbeda dengan semangat dari undang-undang ini yang sama semuanya mempunyai hak yang sama.

Kemudian yang kedua adalah tugas-tugasnya hanya memberi nasehat yang bisa diterima bisa ditolak jadi fakultatif tugasnya ini boleh iya boleh tidak silakan jalan, ya Komnas HAM jalan sendiri tidak masala~ tidak terikat sama sekali oleh karena itu kelihatannya ini hanya ya banyak mengeluarkan dana saja ini oleh karena itu kami mengusulkan untuk badan penasehat dan berikutnya yang berkaitan dengan badan penasehat ini dihapus saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, ada penjelasan dari FPP, tanggapan terhadap usulan FABRI, FKP ..


Kami tidak akan memperpanjang, jadi masalah dan bisa dihapus dan pengalaman kami juga dulu -menyusun tidak pemah pakai dan sekian kami mengikuti, tetapi untuk ini kami tidak memperpanjang jadi kita serahkan saja kepada ahlinya yang akan menyusun dalam Timus nanti. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, kepada pihak Pemerintah khusus tentang usulan dari FABRI bahwa butir c ini dihapus, silakan.

_ PEMERINTAH :

Kami tidak setuju dengan penghapusan penasehat ini, bukan karena saya pengin duduk di situ, tapi usulan ini adanya badan penasehat ini muncul secara otomat dari Komnas HAM sendiri karena angkatan yang pertama itu terdiri betul orang tua dan dianggap bijak betul-betul diharapkan kiranya angkatan pertama, angkatan selanjutnyajuga diminta

-atau tidak diminta dia punya pengalaman yang banyak waktu berdirinya Komnas HAM ini dan keputusan siapa yang diangkatpun · didasarkan pada Rapat Paripuma, jadi ini kebutuhan yang muncul dari Komnas HAM sendiri karena seringkali anggota Komnas HAM yang lama itu sekalipun tidak jadi anggota sering nyelonong ke sana dan ngobrol, ngobrol yang juga memberikan advis kalau ada kritik-kritik terhadap Komnas HAM, saya kira sama dengan PEPABRI dan saya kaitkan dengan Pasal 133 tidak ada diskriminasi di sini karena di dalam Pasal 48 ada

714

partisipasi masyarakat, di dalam Pasal 133 disebutkan setiap orang atau kelompok dalam masyarakat termasuk di dalamnya LSM berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM, jadi ini semuanya terbuka untuk memberikan saran, jadi tidak ada diskriminasi sama sekali.

Terima kasih.

KETUA RAPAT

Kami kembalikan pada FABRI.

FABRI (H. HENDI TJASWADI, S.H., S.E., M.B.A, CN, M.Hum) :

Terima kasih.

Jadi kami berkaitan dengan badan penasehat ini yang relevan adalah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 233 di sana dikatakan bahwa keanggotaan dari mantan anggota Komnas HAM dan mengenai keanggotaan ini kalau misalnya kita berpegang pada semangat dari Rancangan Undang-Undang HAM ini semangat HAM yang sama maka hendaknya keanggotaan ini terbuka ya memang betul-betul diperlukan, kriterianya saya kira bisa dibuat jadi tidak harus hanya dari mantan anggota Komnas HAM, ini eksklusif sekali ini sudah menyimpang jauh dari rancangan yang kita buat ini, dikaitkan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 233 yang relevan dengan badan penasehat ini.

Kemudian mengenai tugasnya, tugasnya ini juga hendaknya kalau memang mau diperlukan itu betul-betul mengikat, jadi badan penasehat ini punya nasehat, saran atau segala macam yang patut diperhatikan bukan hanya diabaikan begitu saja oleh Komnas HAM kalau memang ini masih diperlukan, kemudian keputusan mengenai keanggotaannya ini sebetulnya belum masuk di dalam hal ini tetapi karena tadi sudah disinggung oleh Pemerintah maka keputusan keanggotaannya tentunya tidak diputuskan oleh mereka sendiri tetapi oleh DPR atau badan lain misalnya, tapi yang lebih tepat saya kira oleh DPR, jadi tidak oleh intern mereka mengangkat sendiri, memutuskan sendiri, a menunjuk b, b menunjuk c dan seterusnya dan kembali c menunjuk a, akhirnya lingkaran di situ saja, oleh karena itu tadi sudah disinggung keanggotaan, kami sampaikan juga di sini bahwa termasuk dalam badan penasehat oleh karena itu ini hendaknya terbuka selagi ini membicarakan HAM kita sendiri mengusulkan pasal-pasal yang tidak terbuka, hak asasinya dimana ini, oleh karena itu kami mengusulkan bahwa badan penasehat

715

kalau sekiranya masih diperlukan mari kita ubah 'beberapa pasal yang berkaitan dengan badan penasehat, kita kasih dia power dan lain sebagainya, mengenai keanggotaanya juga seperti yang kami usulkan tadi, sekian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Fraksi lain untuk memberikan komentar, sebelum pada pihak Pemerintah, ini sudah putaran dua setengah, silakan.


Ya, saya pikir kita lebih fokuskan saja kepada DIM yang sedang kita bahas, jadi di sini Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 220 itu menyangkut institusinya, kelembagaannya, jadi masalah keanggotaannya lalu nanti kemudian fungsinya, kewenangannya dan lain sebagainya itu nanti DIM-DIM berikutnya akan sampai kesana, jadi kita fokuskan pada institusi ini, badan penasehat ini saja, demikan.

KETUA RAPAT :

Pihak Pemerintah mau berkomentar dengan DIM ini.

PEMERINTAH :

Nanti kita tinjau dulu sambil berjalan, seperti. tadi saya katakan, sambil berjalan nanti kita akan melihat re_levansinya dengan usulan FABRI tadi. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kalau begitu kami tawarkan untuk sementara karena sudah pukuJ 12.00 WIB, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 220 ini kita pending menjelang masuk lagi nanti pukul 13.30 WIB, setuju kita pending dulu sampai pukul 13.30 WIB untuk istirahat. Terima kasih.

(RAPAT DISKORS HINGGA PUKUL 13.30 WIB)

KETUA RAPAT : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Skorsing kami cabut kembali, dan mohon maaf terlambat 10 menit.

(SKORSING DICABUT PUKUL 13.40 WIB)

Bapak dan lbu Anggota Pansus yang kami hormati, dan Bapak

716

Menteri beserta jajarannya yang, kami hormati.

Tadi kita pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 220 kita pending untuk pembicaraannya, sampai masuk pada jadwal acara pada hari ini. Oleh karena itu kita teruskan untuk memulainya pembahasan pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 220 dalam pending itu kami membuka sekali lagi satu putaran. Oleh karena itu kami silakan kepada FABRI untuk memberikan putaran pertama ini. Kami persilakan.

FABRI (H. HENDI TJASWADI, S.H. S.E., M.B.A., CN, M. Hum) :

Terima kasih.

Setelah mendengarkan uraian dari Fraksi-fraksi dan dari Pemerintah, maka mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 222 memang tidak bisa dilepas dari DIM-DIM yang lain. Jadi kalau dikatakan, bahwa khusus Daftar Inventarisasi Masalah ini kita ini adalah suat.u perangkat yang kita perlu tahu juga DIM-DIM berikutnya. Oleh karena itu kami mengusulkan agar DIM ini di Panja kan dan nanti dikaitkan dengan substansi pada berikutnya, saya kira demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari FABRI.

Kami teruskan dari FPP ada tawaran dari FABRI untuk ini di Panja kan. Kami persilakan kepada FPP.


Bagi kami sebenarnya sebelum di Panja kan inti atau prinsip yang ingin menjadi perhatian kita bersama yang diajukan oleh FABRI, itu sesungguhnya adalah fungsi atau peran yang harus dijalankan oleh Badan Penasehat ini apa, lalu juga keanggotaannya seperti apa. Jadi kalau kita bisa sepakat dengan 2 hal ini secara umum begitu, menurut saya menyangkut institusi ini bisa kita setujui untuk tetap ada, sejauh fungsi dan keanggotaannya itu, memang ini dalam DIM-DIM berikutnya.

Jadi kalau sebelum di Panja kan kita bisa menyepakati, bahwa menyangkut fungsi tidak hanya sebagai penasehat dalam pengertian yang sama ini kita kenal, jadi diminta maupun tidak diminta, artinya tidak terlalu mengikat itu tidak seperti itu. Lalu sistem keanggotaannya bisa lebih terbuka, tidak hanya diperuntukkan bagi mereka mantan anggota Komnas HAM, itu menurut saya institusi ini masih diperlukan, demikian.

717

KETUA RAPAT :

Mohon kami diteruskan kepada FPP, karena FABRI ingin mendalam di Panja, bagaimana kira-kira.


Kita setuju.

KETUA RAPAT :

FKP kami persilakan sebelum kami kepada pihak Pemerintah.

FKP (FERDINAND POTU OOTULONG LENG.KEY):

Pada dasarnya kami sepakat dengan FABRI maupun dari FPP, jadi kita Panja kan untuk ini.

KETUA RAPAT :

Kami teruskan kepada pihak Pemerintah.


Yang penting Badan Penasehat tetap ada, terhadap susbstansinya kita bicarakan lagi nanti, saya kira tidak mutlak begitu, aspiratif.

KETUA RAPAT :

Jadi sepakat kita Panja kan Bapak-bapak sekalian?

(RAPAT SETUJU)

Kita teruskan ke Daftar Inventerisasi Masalah Nomor 221 FKP tetap, FABRI terbuka untuk diskusi, FPP terbuka untuk diskusi dan FPDI tetap.

Kita terus ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 222, FKP ada usul perubahan, soal urutan nomor ini tetap ya, FABRI tetap, FPP pasal menyesuaikan, termasuk FPDI pasal menyesuaikan dengan urutan nomor seperti diusulkan pada DIM-DIM sebelumnya. Oleh karena itu ini bisa kita lanjut ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 223, karena Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 223 ini kita anggap tetap, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 223 FKP tetap, FABRI tetap, dan FPP tetap, FPDI tetap.

718

Demikian juga Daftar Inventarisasi Masalah 224 FKP tetap, FABRI tetap, FPP tetap dan FPDI tetap.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 225 FKP tetap, FABRI ada perubahan, FPP menyesuaikan dan FPDI ada usul perubahan.

Kami persilakan kepada FABRl.

FABRI (H. HENDI TJASWADI, S.H., S.E., M.B.A., C.N., M.Hum):


Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 225 nya sendiri sebetulnya, ada perubahan memang jadi menyederhanakan Komnas HAM terdiri dari atau senada dengan rancangan. Kemudian rnengenai lanjutannya ini adalah, karena ini ada usul perubahannya itu ada rnasuk di Daftar Inventarisasi Masalah Nornor 226 ada hak tentang HAM, jadi kami sampaikan di sini dilengkapi. Jadi rnengenai substansi antara Daftar lnventarisasi Masalah Nornor 225 kami dengan rancangan itu sebetulnya tidak ada perbedaan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ada komentar dari Fraksi lain? dari FKP? dari FPP? Dari pihak Pernerintah.


Dari Pemerintah tetap.

KETUA RAPAT:

Oleh itu kami tanyakan kepada FABRI ini bisa kita tetapkan karena tidak ada, FABRI?.

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nornor 226 FKP tetap, FABRI tetap, FPP tetap dan FPDI tetap.

Daftar Inventarisasi Masalah Nornor 227 FKP tetap, FABRI ada perubahan, FPP tetap dan FPDI tetap.

Kami persilakan dari FABRI.


FABRI melengkapi saja, rnelengkapi bahwa Nornor 227 penyuluhan

719

itu bukan penyuluhan rnasyarakat, tetapi penyuluhan tentang HAM, mengalir dari Daftar Inventarisasi Masalah 226. Terirna kasih.

KETUA RAPAT :

Kalau begitu bisa kita tetapkan.


Bukan, Pak. Kami menyempumakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 227 dari rancangan ini disini, sub komisi penyebarluasan pendidikan dan penyuluhan masyai"akat, penyuluhan rnasyarakat ini ada Departernen lain yang punya penyuluhan masyarakat, rnisalnya Departemen. Oleh karena itu rnengalir dari Daftar lnventarisasi Masalah Nornor 226, disana jelas sub kornisi rnengenai ini-ini tentang HAM, kemudian Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 227 dan Daftar lnventarisasi Masalah Nornor 228 ini kami tarnbah penyuluhan masyarakat itu rnenjadi penyuluhan tentang HAM sesuai dengan komisi ini, saya kira dernikian. Terirna kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, sebelum putaran kedua karni persilakan kepada pihak Pemerintah.


Tidak keberatan tarnbah HAM. Terirna kasih.

KETUA RAPAT :

Oleh karena itu FPP bagaimana? tidak keberatan, FPP? oleh karena itu dari Daftar Inventarisasi Masalah Nornor 226, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 227, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 228 ini bisa disetujui untuk FABRI, setuju?.

(RAPAT SETUJU)

Dari Daftar lnventarisasi Masalah Nornor 229, FKP tetap, FABRI ada perubahan, FPP ada usul perubahan.

Oleh karena itu kami persilakan kepada FABRI.


Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229 tetap.

720

KETUA RAPAT :.

Kami persilakan kepada FPP.


Usulan perubahan FPP sebagaimana DIM yang lalu itu menyangkut fungsi mediasi dan penarnbahan fungsi rnelakukan penyidikan khusus, sehingga dalarn Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229 ini salah satu sub komisi pernantauan, penyelidikan itu juga ditarnbah dengan penyidikan khusus, dernikian.

KETUA RAPAT :

Baik, ada kornentar dari FKP.


Terima kasih. Jadi kami tetap kepada ini, bahwa untuk tidak rancunya rnenggunakan kata penyidikan ini, jadi karni tetap kepada konsep RUU saja.

KETUA RAPAT :

Ada komentar dari FABRI.


Konsisten dengan penjelasan dari Pemerintah tadi, bahwa penyelidikan ini meliputi pernantauan dan penelitian. Oleh karenanya kalau memang mernakai kata penyelidikan, maka pemantau tidak usah. Jadi kalau pakai pemantau, penelitian dan mediasi masalah HAM.

Terirna kasih.

FABRI (UDDY RUSDILIE, S.H.)

Ada tarnbahan.

Mengacu pada Pasal 4 Tap MPR, jadi pemantau, penelitian itu, tadi dari Pemerintah katanya penyelidikan diganti, kalau mau ada kata penyelidikan, pernantauannya dihilangkan. Dan masalah penyidikan itu tadi sesuai dengan apa yang diutarakan pihak Pemerintah. Jadi karni tetap berpedoman kepada Pemerintah, hanya masalah pemantauan dan penyelidikan itu pemantauannya dihilangkan. Sekian.

7~1

KETUA RAPAT:

Baik, kami persilakan kepada pihak Pemerintah.


Pemerintah itu saya kira penting, karena lebih luas artinya, lebih luas tapi tidak mempunyai implikasi yuridis.

Penyelidikan tetap, hanya masalah penyidikan saya kira kami tetap keberatan sesuai dengan Tap MPR. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami teruskan ke FPP dulu.


Jadi menyangkut 2 substansi ini, terutama menyangkut mediasi, memang di Tap MPR itu dijelaskan di Pasal 4 itu. Hanya yang karni khawatirkan kalau hal-hal yang berkaitan dengan gross violation itu dimediasikan, itu yang kami khawatirkan.

Jadi kalau rnemang fungsi rnediasi ini tetap ingin dipertahankan, · mungkin perlu ada sernacam penjelasan dalarn pasal ini, bahwa mediasi

itu terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan perdata begitu.

Kedua, rnenyangkut penyidikan khusus memang dalarn KUHP kita telah dijelaskan, bahwa penyidikan itu hanya dilakukan oleh Kepolisian. Oleh karenanya kita rnenggunakan istilah penyidikan khusus, jadi ada yang khusus memang ini, dan ini yang kita coba untuk juga menjadi fungsi Komnas HAM, supaya Komnas ini juga memang punya kekuatan untuk sampai pada tahap penyidikan untuk pelanggaran-pelanggaran HAM itu, demikian.

KETUA RAPAT :

Pada putaran kedua dari FKP ada kornentar ?

FKP (FERDINAND POTU DOTULONG LENGKEY) : Tidak ada, tetap pada komentar yang semula.


Tambah sedikit.

Jadi kalau kita ikuti alur pembicaraan dari FPP, dikhawatirkan nanti

722

peran dari para Polisi, Kejaksaan dan sebagainya itu akan rancu, karena itu pihak kami tetap menyetujui naskah RUU. Kita ke depan, fungsi daripada aparat penegak hukum itu akan semakin baik. Kami yakin atas itu, sehingga naskah RUU inilah yang kami setujui. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

FABRI mau menambahkan.


lngin kami tambahkan Pak.

Mari kita lihat, bahwa penyidikan ini, seorang penyidik ini membutuhkan suatu persyaratan khusus, jadi tidak bisa setiap orang melaksanakan penyidikan. Ini memang akan sangat berat bagi Komnas HAM kalau seandainya diberi wewenang penyidikan, dan kita lihat bersama, bahwa undang-undang yang dilahirkan beberapa waktu yang lalu dan akan datang, ini komisi-komisi ini cenderung akan dibentuk, komisi ini komisi ini.

Kalau seandainya Komnas HAM ini akan diberikan kewenangan penyidikan, kita khawatir kalau seandainya kalau sekarang sudah menjurus kepada pembentukan setiap undang-undang ada komisinya. Setiap komisi itu diberi hak untuk penyidikan, Polisi dan Jaksa ini tidur saja, nganggur saja, tidak punya ke1jaan. Dan ini akan mengakibatkan proses hukum yang tumpang tindih nantinya.

Jika itu nanti ada persyaratan khusus yang memang ini tidak dipakai oleh sembarangan orang. Jadi kami tetap mengacu kepada RUU yang dari Pemerintah. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Sebelum kita ke Pemerintah, FPP ada komentar.

Saya persilakan.


Kalau memang alasan keberatannya itu semata menyangkut, ini kan menyangkut SDM nya kemudian yang kami tangkap, karena persyaratanpersyaratan khusus dalam hal melakukan penyidikan, ini kemudian diperlukan orang-orang yang kapabel dan yang lain sebagainya. Menurut kami itu bisa saja komisi ini dilengkapi dengan orang-orang yang bisa memenuhi kunlifikasi untuk melakukan penyidikan khusus itu.

7 ') .... --"'

Jadi kami tidak melihat itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, demikian.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan kepada pihak Pemerintah.

PEMERINTAH:

Dalam KUHP yang disebut sebagai penyidik itu sebenarnya adalah Polisi, tapi kemudian diperluas dalam tindak pidana khusus korupsi dan sebagainya itu Jaksa. Jaksa pun masih menimbulkan benturan karena dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sekarang sedang di_susun tetap terjadi perbenturan pendapat. Sehingga muncul komisi pemberantasan korupsi itu, tetapi tetap Jaksa dan Polisi itu di sub komisi penyidikan dan penuntutan itu tetap diduduki oleh Jaksa dan Polisi.

Kemudian diperluas lagi dengan PPNS namanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil, itu berdasarkan Pasal 6 KUHP, itu dalam hak yang berkaitan dengan hukum administrasi, perpajakan dan sebagainya, itu bisa diangkat PPNS, diangkat oleh departemen masing-masing, mendapat·Jatihan khusus dan ini spesifik profesiohalismenya karena menyangkut urusan-urusan khusus pajak, kehutanan, lingkungan hidup dan sebagainya.

Kemudian ditambah lagi Angkatan Laut, di daerah-daerah perairan itu Angkatan Laut sebagai penyidik, kemudian pada Bea Cukai. Jadi saya kira perluasan-perluasan ini sudah terlalu dipaksakan, walupun akhirnya bisa diterima. Tetapi kalau menyangkut Komnas HAM yang anggota-anggota itu biasanya juga tidak betul-betul spesifik bekerja di situ, tapi diangkat dari tokoh-tokoh masyarakat, mungkin juga merangkap jabatan ada yang Rektor, ada yang juga Polisi, ada pensiunan, ada anggota partai dan sebagainya. Tidak bisa diharapkan mempunyai kemampuankemampuan seperti itu yang betul-betul khusus menangani masalahmasalah itu.

Jadi ini bisa nanti menimbulkan masalah-masalah yang cukup kompleks kewenangannya itu, apalagi jumlahnya hanya 25 orang. 25 orang disebar diseluruh Indonesia, saya kira kita akan kewalahan. dan konsekuensi-konsekuensi cukup banyak, yurisdiksi dan sebagainya. Jadi saya kira tetap penyelidikan, khusus mengenai Gross Violation and Human Rights ini, saya kirajelas kalau mediasi itu setiap orang tahu, bahwa kita baru menggolkan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. barn selesai. Jadi itu khusus untuk memang

724

masalah-masalah perdata, dan administrasi, administrasi bisa juga. Tapi khusus masalah pidana, itu saya kira tidak mengenal yang namanya mediasi, kecuali dalam delik aduan. itu masih sebelum diadukan saya kira masih dimungkinkan adanya penjelasan. Tapi kalau penjelasan itu berlebihan. karena setiap orangpun tahu bahwa mediasi itu perdata dan administrasi baru bisa. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami kembalikan dulu kepada FPP.

Setelah ada penjelasan dari pihak Pemerintah dan kawan-kawan Fraksi lainnya.


Menyangkut yang terakhir penjelasan itu, menurut kami masih diperlukan untuk supaya memberikan kejelasan bagi kita semua. s_upaya tidak memandang interpretasi yang beragam. Yang berkaitan dengan penyidikan khusus kami masih melihat dengan, artinya begini kalau hanya keterbatasan jumlah anggota Komnas yang hanya 25 orang, itu korpsnya memang 25, tetapi masing-masing sub komisi ini bisa dilengkapi dengan orang-orang yang kualifait untuk bidangnya. Jadi bisa menurut saya itu dilakukan, karena dalam gambaran kami justru Komnas ini biar supaya dalam rangka menjaga independensinya juga bisa melakukan kontrol terhadap seluruh pihak yang melakukan pelanggaran HAM, sehingga untuk itu memang diperlukan fungsinya penyidikan khusus ini.

Jadi menyangkut orang, kami pikir masih bisa didiskusikan untuk dicari mana yang terbaik, demikian.

KETUA RAPAT :

Ada tambahan? silakan Pak.

FPP (DRS. H. GHAZALI ABBAS ADAN)

Juga menyangkut dengan penambahan personal Komnas HAM, memang jelas 25 orang itu. Tapi tadi kalau tidak salah saya. Pemerintah juga menjelaskan ada perwakilan Komnas HAM di daerah. itu kan ada penambahan namanya. rneskipun 25 orang itu duduk ke daerah. Atas dasar ini, saya kira menyangkut 25 orang itu duduk ke daerah. Atas dasar ini. saya kira menyangkut dengan personal, SDM. menyangkut dengan penyidikan khusus tidak ada kendala. ltu sekedar tambahan penjelasan. Terima kasih.

725

KETUA RAPAT:

Bapak-bapak sekalian.

FABRI mau menambah? silakan.

FABRI (DRS. IGN. KOES SUJUDONO, S.H.)

Kami sangat berharap kita kembali terhadap Tap MPR yang sudal ada, di man a pada Pasal 4 yang tadi disebutkan oleh FPP, demikian jela sekali. Di sana itu tugasnya adalah penelitian, pengkajian, pemantauan penyuluhan dan mediasi, kami sarankan untuk kembalikan saja kepad1 Tap MPR itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

FPP, masih ada perlu untuk tambahan penjelasan?


Pasal 4 itu dalam Tap XVII, pelaksanaan penyuluhan, penyidikan khusus ini bisa merupakan turunan atau penjabaran dari pemantauan dan penelitian itu. Jadi penelitian ini luas, jadi artinya tidak bertentangan kalau juga fungsi Komnas HAM ini ditambah dengan fungsi penyidikan khusus, tidak bertentangan dengan isi Pasal 4. Pemantauan dan penelitian juga bisa dimaknai dengan penyidikan, demikian.

KETUA RAPAT :

Bapak lbu sekalian,

Kita sudah dua putaran, dalam arti kata untuk membicarakan tentang masalah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229, karena masing-masing dari pihak yang setuju dengan Rancangan Undang-Undang dan usul perubahan, untuk itu kami tawarkan kepada Bapak-Ibu sekalian waktu kita tinggal untuk jadwal Rapat Kerja dalam tingkat III ini sebelum ke Panja itu sampai hari Jum'at. Oleh karena itu kami tawarkan Bapak lbu sekalian untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229 itu jika pending untuk nanti kita bicarakan hari Jum'at, ini usul untuk kita tawarkan pada presentasi. Kami silakan pada FABRI, FKP. FPP. Pemerintah?

PEMERINTAH :

Ada tambahan sedikit, saya ingin membandingkan masalah ini dengan komisi-komisi yang baru dibentuk dengan undang-undang. Ada komisi pemeriksa harta negara. Jadi waktu itu juga diperebutkan komisi penyelidikan atau penyidikan yang memeriksa harta negara itu. Pada

726

akhirnya diputuskan tidak bisa penyidikan, hanya penyidikan kalau ada gejala mernang ada pengaduan korupsi diserahkan kepada penyidik, ada Polisi ada Jaksa, begitu pula komisi anti monopoli. ltu juga hanya sampai penyclidikan. Jadi istilahnya investigation.

Mengenai masalah sumber daya saya beri infomasi juga bahwa 25 orang itu nanti dibagi menjadi 4 sub komisi. Tidak semua dalam pemantauan itu. Jadi pemantauan itu mungkin hanya 5 orang atau 6 orang atau 7 orang, maksimum. Jadi tidak semuanya ikut pemantauan penyelidikan. Yang bekerja di bi dang-bidang dengan masalah pendidikan itu cukup memakan tenaga, luar biasa penyuluhan dan lainnya itu bidangnya sendiri-sendiri. Sering kali dari kepolisian kita diminta bantuan tapi yang bekerja betul-betul ctibidang pemantauan dan sebagainya itu hanya 7 atau 6 orang, ini suatu informasi saja. Jadi tidak 25 orang itu bergerak dalam bidang pemantauan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Setelah ada penjelasan tarnbahan pihak Pemerintah,.kalau kita sepakat untuk pending dibicarakan setelah selesai ada beberapa hal untuk Daftar lnventarisasi Masalah ini. Oleh karena itu masing-masing Fraksi itu lebih mendalami daripada Daftar Inventarisasi Masalah yang Nomor 229 ini untuk sempat sampai tepat waktu kita bicarakan. Kita setuju Bapak ibu sekalian?

(RAPAT SETUJU)

Pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 230 FKP tetap. FABRI tetap. FPP tetap dan FPDI tetap.

Kita berlanjut pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 231. FKP tetap. FABRI ada usul perubahan, FPP tetap dan FPDI tetap.

Kami silakan pada FABRI.

FABRI (H. HENDI TJASWADI, S.H. S.E., M.B.A., CN., 1\1. Hum):

Kami meninjau dari segi yuridis Pak. Jadi di sini disebutkan jumlah sub kornisi. dalam undang-undang ini berarti ini perubahan ayat atau pasal undang-undang ini. Perubahan ayat atau undang-undang ini mekanismenya adalah tidak bisa organ tersebut merupa_kan sendiri. Ada mekanisme perubahan undang-undang. seperti Undang-Undang Nomor 14. Tahun 1970 hanya 2 pasal dirubah. ltu mekanisrnenya ada. Oleh karena itu secara substansi karni tidak keberatan. hanya secarc.t yuridis ada 2 alternatif yang kami ajukan.

T!.7

Pertama, jumlah komisi ditetapkan dalam tatib, tidak perlu dimasukkan dalam undang-undang, sehingga dirubah silakan dia yang merubah, asal jelas mau 45 silakan. komisi yang menetapkan jumlah. Atau jumlah komisi ditetapkan dalam undang-undang tetapi komisi tidak berhak merubah itu· lagi seenaknya. Kalau mau merubah harus ada perubahan undang-undang jadi ini secara yuridis saja. Jadi ada dua altematif. Kalau kewenangan ini ditarik komisi dikeluarkan dari undangundang ini, kalau sub komisi dimasukkan di sini berarti tidak ada kewenangan dari komisi untuk merubah jumlah sub komisi. Saya kira demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ada komentar dari Fraksi lain sebelum kami silakan Pemerintah'?

FKP? FPP?. Kami teruskan pada pihak Pemerintah.

PEMERINTAH :

Pasal ini sebenamya bermaksud untuk mengantisipasi kemungkinan ada perkembangan-perkembangan saya kira cepat sekali dan kalau ini dihapus sebab saya kuatir kalau nanti terjadi suatu pertentangan. Jadi pada prinsipnya saran dari FABRI perlu diperhatikan, namun substansinya tidak hilang untuk mengantisipasi perkembangan ini. Tentang mekanismenya nanti dapat diatur. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami silakan pada FABRI.


Melihat dari pilihan Pemerintah adalah demikian, saran kami seyogyanya Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 225 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229 itu didrop, itu merupakan kewenangan dari komisl dan dimasukkan dalam tatib itu. Jadi kita hanya memberikan tugasnya apa, sub komisi silakan Komnas HAM yang mengatur. Jadi kita tidak usah mengatur lagi dalam undang-undang. Saya kira demikian.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan dari Fraksi lain.

FABRI (H. lIENDI TJASWADI, S.H., S.E., M.B.A., CN, M. Hum) :

Sub komisi itu dari Pasal 100 Daftar Inventarisasi Masai ah Nomor 225, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 226. Daftar

728

Inventarisasi Masalah Nomor 227, Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 228 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229. Jadi kalau ini didrop maka sub komisi ini ditetapkan oleh Komnas HAM. Sehingga setiap saat inengikuti mengantisipasi perkernbangan yang sedernikian cepatnya. Jadi tidak perlu dalam bentuk undang-undang. Saya kira dernikian.


Tarnbahan Pak.

Jadi di Pasal 100 itu terkesan bahwa sub kornisi itu hanya ada 4, sudah ditegaskan kalau sub komisi bisa dirubah Kornnas HAM sendiri maka disarankan Pasal 4 itu didrop supaya nanti terkesan dan sub kornisi itu hanya ada 4, boleh saja nanti sub komisi dibentuk oleh Kornnas HAM dengan catatan Pasal I 00 terkesan hanya ada 4 sub Komisi ini ditiadakan, itu dernikian.

KETUA RAPAT

FPP.


Jadi setelah mendengarkan penjelasan Pernerintah. Kalau mernang yang mau ditekankan memang sisi tleksibilitas dari jurnlah sub kornisi ini berdasar perkembangan keadaan, mernang usulan yang pertarna, jalan keluar dari FABRI itu bisa kita pilih. Jadi rnenyangkut rnungkin mulai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 225 itu hanya dijelaskan fungsinya saja, fungsi Kornnas itu apa saja dan sub komisi bisa diatur sendiri oleh mereka, kalau rnemang ingin fleksibilitas. Demikian.

KETUA RAPAT:

Kami teruskan pada pihak Pernerintah.

PEMERINTAH:

Pasal 100 ya. 4 sub kornisi itu secara historis itu rnutlak harus ada. Jadi hams disebut dalam undang-undang ini. Hanya perkembangannya nanti kalau ada itu pengaturannya bisa tleksibel, siapa yang menentukan perubahan itu terserah bisa diatur. Tapi saya kira penyebutan 4 ini mutlak. Ini secara historis waktu didirikan ya ada 4 komisi ini. Jangan sampai tidak disebutkan dalam undang-undang ini. Kalau di luar itu kalau mau dikembangkan silakan. mungkin ada sub kornisi apa kita belurn tahu.

729

tapi 4 sub komisi itu bersifat mutlak. Ini sesuai Tap MPR tentang Komnas HAM ya 4 komisi ini. Jadi kita tidak bisa menghilangkan 4 sub komisi ini. Terirna kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan FPP.


Saya ingin mendapatkan penjelasan saja dari Pemerintah. itu kalau mengacu pada asas-asas Paris Principle itu apakah penyebutan sub komisi jelas seperti itu.

PEMERINTAH :

Paris Principle itu suatu prinsip-prinsip yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Hanya guiden, jadi hanya guide lines dalam membentuk komisi. Tetapi kita mempunyai suatu pengalaman Keppres Nomor 50 Tahun 1993 yang sudah berlaku secara positif di sini sudah berjalan 5 tahun dan diperkuat dengan Tap MPR. Jadi Paris Principle itu merupakan guide lines yang dijadikan pedoman saja, kekuatannya. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

FABRI.


Kalau Pemerintah berpendapat demikian, bahwa ke 4 komisi itu hams ada di dalam undang-undang, maka untuk tidak menyimpangi prosedur perubahan undang-undang maka di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 221 ini rumusannya dirubah. Bukan ditetapkan oleh Komnas HAM. tetapi oleh peraturan perundang-undangan karena kalau ini ditambah itu berarti merubah Pasal 100. Misalnya katakanlah dari 4 menjadi 5 sub komisi berarti merupakan pasal dari 4 menjadi 5 sub komisi. Nah ini tidak bisa Kornnas HAM memiliki kewenangan begini, tidak bisa. Jadi, harus diajukan prosedumya seperti merubah undangundang yang berlaku sekarang, kecuali kalau prosedumya seperti membah undang-undang yang berlaku sekarang, kecuali kalau prosedur ini dimbah dengan undang-undang barn. silakan. Tapi kalau sepanjang prosedur ini masih berlaku· maka perubahan I ayat pun harus Pemerintah mengajukan melalui DPR dan lain sebagainya. Ini ada prosedumya. Jadi kalau yang 4 ini tetap dipertahankan maka Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 231

730

ini dirubah substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau dihapus, ·say a kira demikian. Teri ma kasih.

KETUA RAPAT

FKP silakan.


Mohon penjelasan dari Pemerintah, dengan pengalaman 5 tahun selama dengan 4 sub komisi dan kemungkinan-kemungkinan ke depan apakah akan diperkirakan jumlah atau kuantitas atau kualitaslah yang akan diterima oleh komisi ini cukup ditangani oleh 4 komisi yang ada. Apakah ini sudah mencakup kira-kira di masa depan, kalau kira-kira di masa depan sudah bisa dimasukkan ke sini apa yang dikatakan FABRI itu memang bisa kita perhatikan. Di dalam escape clausulnya nanti dimungkinkan perubahan lewat perundang-undangan yang baru.

Terima kasih.

KETUA RAPAT

Silakan.

PEMERINTAH

Memang saat sekarang ini ada tuntutan cukup keras untuk membentuk sub komisi yang bersifat khusus seperti sub komisi wanita, sub komisi perburuhan dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah sehingga muncul pasal itu, banyak sekali, semakin spesifik yang namanya HAM itu.

Terima kasih .

. FKP (PROF. H.A. MASYHUR EFFENDI, S.H., M.S.)

Kalau demikian misalnya nanti sub-sub komisi itu menurut versi Pemerintah dibentuk dalam cara bagaimana Pak, membentuknya atas sub komisi wanita. apakah nanti ada Peraturan Pemerintah sebagainya?

PEMERINTAH:

Bisa juga demikian. masalahnya apakah Komnas HAM tidak bisa diberi kewenangan berdasarkan undang-undang, ini masalahnya. Kita bisa juga nanti diatur kemudian itu berdasarkan Keputusan Presiden apa tidak terlalu birokratik ya. masalahnya. Bisa juga dengan Peraturan Pemerintah, hanya membentuk 1, 2 sub komisi dengan Keppres. itu m~tsalahnya. Silakan Pak kalau mau menambahkan.

731.


Jadi dalam pasal ini, undang-undang ini sendiri memberikan kekuasan pada Komnas HAM untuk membentuk komisi-komisi ini. Saya berikan contoh, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengenai "Kewarganegaraan", itu Menteri Kehakiman menanda tangani kewarganegaran itu berdasarkan undang-undang. Nah, demikian juga Komnas HAM itu atas kuasa undang-undang dapat membentuk komisi yang dibutuhkan, nah di sini yang pertama itu.

Jadi ini mengalir dari atas kalau kita melihat kewenangan Komnas · HAM, lantas mengenai fungsinya dan kewenangannya, di sini atau kuasa undang-undang ini tidak menyaJahi, itu berdasarkan UndangU ndang Nomor 62 Tahun 1958 itu Menteri Kehakiman dapat "mewarganegarakan orang".


Saya bisa memberikan tambahan informasi, kita tidak perlu analog, pada waktu Komnas HAM pertama dibentuk anggota berjumlah 20 diangkat dengan Keppres, tapi untuk selanjutnya kalau ada yang meninggal ada yang diganti, yang mengundurkan diri cukup dilakukan pada rapat Paripurna. Jadi diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komnas HAM. Mungkin bisa itu contohnya. Jadi tata cara pengangkatan keanggotaan komisi berikutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga itu diberi kewenangan untuk mengatur tambahan sub komisi itu, ini satu pikiran saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih pihak Pemerintah dan Bapak sekalian dari Fraksi-fraksi FKP, FPP dan FABRI. Oleh karena itu untuk lebih mendalami daripada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 231 nanti di Panja. FKP, FABRI, dan Pemerintah?.

Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 232 FKP tetap, FABRI ada usul perubahan, FPP tetap dan FPDI tetap. Silakan FABRI.

FABRI (H. HENDI TJASWADI, S.H., S.E •• M.B.A., CN, M. Hum) :

Hanya perubahan ayat saja, sehubungan dengan perubahan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 231. Jadi substansi tetap hanya ayat saja. Ayat (4) menjadi Ayat (3), berkaitan clengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 231. Terima kasih.

732

KETUA RAPAT :

Baik supaya dia konsisten dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 231 masuk ke Panja. FKP, FPP, Pemerintah?

Untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 233 FKP tetap, FABRI ada usul perubahan, FPP tetap dan FPDI tetap.

Kami silakan pada FABRI, menyampaikan alasan.

FABRI (H. HENDI TJASWADI, S.H. S.E., M.B.A~, CN, M. Hum):

Ini berkaitan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 220, badan penasehat. Jadi keanggotaan badan penasehat diangkat dari mantan anggota Komnas HAM maupun untuk membantu kegiatan. Jadi ini sepanjang substansinya masih tetap seperti ini kami mengusulkan untuk dihapus karena ini merupakan suatu awal yang bertentangan dengan semangat HAM ini sendiri. Jadi ini suatu ekslusif yang hanya untuk mantan anggota Komnas HAM. Tidak terbuka untuk yang lain, dan ini suatu diskriminsi di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu apabila ini tetap rumusannya, kami mengusulkan untuk dihapus. Tetapi dipisah, dirubah dengan catatan terbuka untuk semua orang dengan syarat bukan hanya mantan anggota Komnas HAM maka kami bisa menyepakati. Sekian, Terima kasiuh.

KETUA RAPAT:

Bapak-bapak/lbu sekalian, karena FKP tetap, FPP tetap dari FPDI ada usu] perubahan kata "penasehat" diganti dengan kata "pertimbangan", ini mohon dipertimbangkan oleh FKP, FABRI karena memang karena anggota HAM ini sudah menjadi anggota masih dikasih penasehat lagi kan, sebagai pertimbangan barangkali. Oleh karena itu sebelum kami silakan pada Pemerintah ada. silakan tambahan.


Mungkin kami ijin menanyakan pada Pemerintah, seandainya Pemerintah memaksakan atau menghendaki untuk penasehat itu ada apakah memungkinkan atau menghendaki untuk penasehat itu ada apakah memungkinkan penasehat itu terbuka untuk umum, siapa saja'? Jadi di sini kan Pernerintah rnenginginkan bahwa penasehat itu terdiri dari man tan anggota yang mempunyai kemampuan. Nah apakah penasehat ini boleh siapa saja. yang konotasinya baik. Jadi tidak berpengalaman atau mantan saja tapi para tokoh yang credible di dalam masyarakat boleh enggak menjadi penasehat.

733

KETUA RAPAT :

Ada komentar dari FPP, FKP?

FKP (PROF. H.A. MASYHUR EFFENDI, S.H. M.S.)

Jadi apa yang dipikirkan FABRI bisa kami terima berpikimya dengan satu catatan bahwa kita berasumsi bahwa anggota Komnas HAM adalah beliau-beliau yang sudah "berumur" dan berpengalaman seperti anggota DPA, Dewan Pertimbangan Agung, seperti itu. Nah kalau pemikiran kita seperti itu maka penasehatannya kami setuju kalau bersifat terbuka, sehingga kita tidak membatasi hanya dari para anggota Komnas HAM saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT

Kami temskan pada Pemerintah.

PEMERINTAH:

Saya kira usu! yang baik, terbuka saya kira tidak keberatan, mekanisme itu yang menentukan Sidang Paripurna. Komnas HAM dan, jadi penekanan pada anggota Komnas HAM itu tetap penting, mantan tapi bisa ditambah, dengan orang lain bisa. Mengetahui hukum dan memenuhi syarat sebagai anggota Komnas HAM, persyaratan hams sama dengan Komnas HAM. Sebenarnya "Wise man" yang masuk di situ. Jadi memang sejarahnya tidak boleh dihilangkan karena usulan Komnas HAM dan anggota-anggota lain yang dipandang perlu memenuhi syarat, itu bisa ditambahkan. Jadi tetap terbuka, bisa terbuka tapi intinya juga tidak dihilangkannya. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik untuk putaran kedua, ini mmusan yang hams kita carikan di sini. Oleh karena itu saya mengajak pada Fraksi-fraksi dan Pemerintah ini kita masukkan ke Timus. FABRI, Panja, FKP, baik, Pemerintah Panja? Supaya ada kesempatan Pimpinan Pansus untuk masuk penasehat.

Baik, Bapak Ibu sekalian,

Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 234 FKP tetap. FABRI usu! perubahan, FPP tetap dan FPDI ada usu! pembahan.

FABRI (H. HENDI TJASWADI. S.H., S.E., M.B.A., CN, M. Hum) :

Yang Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 233 kami usulkan untuk

734

Panja saja.

KETUA RAPAT :

Ada kornentar dari FPP.

:FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) : Sebelum dipanjakan kami bisa mendapatkan penjelasan usulan

FABRI ini, dasar pertimbangannya.

FABRI (H. HENDI TJASWADI, S.H., S.E., M.B.A, CN, M. Hum) :

Jadi seyogyanya hukum Komisi HAM yang demikian itu ingin kita angkat, penasehatnya juga seyogyanya pilihan badan penasehat itu juga ditingkatkan, bukan saja Sidang Paripurna tapi barang kali di Sidang DPR atau dan lain sebagainya itu bisa melalui ke sana. Tidak hanya di Sidang Paripurna tapi lebih ditingkatkan lagi lebih tinggi. Ini usulanusulan saja, pandangan-pandangan barangkali bisa kita diskusikan pada Panja. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

FPP ada komentar?


Ya kalau khusus anggota badan penasehat ini juga harus diangkat rnelalui DPR. Menurut kami terlalu berlebihanlah. Jadi karni tetap melalui Sidang Paripurna ini, kecuali anggota Kornnas HAM itu sendiri. Kami mengusulkan agar itu melalui usulan DPR.

KETUA RAPAT ;

FKP ada komentar?


Setuju dengan Konsep dari Pernerintah, jadi kita ingin memposisikan Sidang Paripurna dari Komnas ini benar-benar pada ternpat yang pas.

KETUA RAPAT:

Kami serahkan pada pihak Pemerintah.

735


Ya saya setuju dengan FKP. Pasal 99 menyatakan bahwa Sidang Paripurna adalah kekuasaan tertinggi Komnas HAM. Semua DPR. nanti susah DPR. Kalau semua DPR-DPR, nanti DPR akan membentuk divisidivisi khusus. Jadi dalam hal yang bisa didelegasikan saya kira kita percayakan pada organisasi yang bersangkutan, bottom up itu penting sekali. Khusus yang untuk penasehat. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan kita kembalikan ke FABRI.


Terima kasih.

Saya kira usul kami tidak berlebihan kita rnelihat di sini kalau Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 233 itu terbuka untuk warga negara lain apabila dalarn Sidang Paripuma dalam keterbukaan bahwa persyaratannya sama untuk Badan Penasehat dengan untuk Komnas HAM.

ltu persyaratan·sama kalau persyaratan sama yang milihjuga anggota Komnas HAM dipilih menjadi Badan Penasehat. Kesempatan warga negara lain ini yang kernampuannya sama barangkali oleh karena itu perlu ada mekanisme barangkali bisa oleh Sidang Paripuma. Tapi hams ada jaminan bahwa warga negara lain yang dinyatakan dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nornor 233 yang terbuka untuk warga negara lain dengan kernampuan yang sarna yang bisa mumpuni itu harus ada jarninan. bahwa itu diberi kesernpatan.

Jadi jangan sampai Sidang Paripuma tapi terns langsung hanya untuk mereka-mereka saja. Jadi hanya tertulis di sini tetapi miliknya untuk mereka sendiri ini perlu diwaspadai. Jadi usu) kami tidak berlebihan ini. terima kasih.

KETUA RAPAT

Jadi tetap untuk di Panjakan? Nah kalau sekarang kalau komentar dari FKP dan FPP. tentang permintaan dari pada FABRI untuk masalah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 234 untuk di Panjakan FKP setuju?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

736

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 135 FKP tetap. FABRI ada usul perubahan, FPP tetap, FPDI ada usul perubahan. Kami silakan kepada FABRI.


Terima kasih,

Ini sama Pak dengan yang tadi jadi ini kami usulkan untuk di Panjakan, sebelum di Panjakan kita melihat bahwa tugas ini baik diminta maupun tidak diminta dan tidak bersifat mengikat. Ini agak repot ini. Memberi saran tapi tidak bersifat mengikat padahal ini mumpung pulang dari orang-orang yang sangat berpengalaman yang sangat tokoh-tokoh masyarakat baik itu mantan Anggota Komnas HAM ataupun warga negara lain. Barangkali wawasannya sangat tinggi sekali tapi tidak mengikat. Ini saya kira sangat tidak konsisten dengan kebutuhan pada penasehat oleh Komnas HAM.

Sekiranya ini rumusannya tidak bersifat mengikat tidak usah ada Badan Penasehat karena tidak bersifat mengikat. · Oleh karena itu barangkali kalau badan penasehat itu sarannya ataupun segala macam perlu diperhatikan oleh Komnas HAM, maka ini masih bisa. Tapi kalau tidak bersifat mengikat ya saya kira agak susah.

Suatu Badan Penasehat yang begitu tingginya demikian diperlukan dan harus dipertahankan di dalam undang-undang tapi tidak mengikat sama sekali. Oleh karena itu kami mohon ini dipertimbangkan mmusannya terima kasih.

KETUA RAPAT

FPP ada komentar?


Kami sejalan dengan pikiran FABRI, jadi Badan Penasehat m1 kewenangannya memang harus ditingkatkan. Jadi tidak hanya diminta maupun tidak diminta lalu tidak mengikat ini yang mungkin perlu disempurnakan. Oleh karenanya berkaitan dengan Daftar Inventarisasi Masalah-Daftar Inventarisasi Masalah yang lalu dan itu Panja, maka kami setuju ini di Panjakan.

KETUA RAPAT

FKP silakan.

737


Setuju di Panjakan namun mungkin pengertian yang mengikat ini yang perlu kita lebih ini. Sebab kalau ini mengikat itu sebenarnya mengentrefiles daripada Rapat Paripurna Pak, ini perlu dipertimbangkan ini dalam pengertian ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan Pemerintah dalam putaran pertama.


Selesai mengkaji pasal ini ya, justru ada satu pasal yang kelewatan nampaknya. Yaitu penunjukan Anggota-anggota Komnas HAM belum diatur di sini, belum ada ya? Ada, o ya. Saya setuju mengacu kepada Komisi Pemeriksaan Harta Pejabat dan sebagainya itu. saya kira bagus sekali terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi Daftar Inventarisasi Masa]ah Nomor 235 Pemerintah setuju di Panjakan?


Setuju.

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Lanjut Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 236 FKP tetap. FPP tetap, usul perubahan oleh FPDI penasehat pertimbangan FPDI setuju oleh karena itu ini tetap.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 237 FKP tetap. dari FABRI tetap, FPP tetap. dan FPDI tetap.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 238 FKP tetap, dari FABRI tetap. FPP tetap. dan FPDI tetap.

Daftar Inventarisasi ·Masai ah Nomor 239 FKP tetap, dari FABRI tetap. FPP terap. FPDI tetap.

(RAPAT SETUJU)

738

Terima kasih.

Terns ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 240 FKP tetap, FABRI tetap, FPP tetap, FPDI tetap.

FKP (FERDINAND POTU DOTULONG LENGKEY)

Pak Ketua, mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 240 di sini memang kami menyampaikan bahwa ini tetap, tetapi apa kemungkinan bukan PNS. Karena dikaitkan dengan Pasal 102, bahwa tugas dari Sekretaris Jenderal adalah Kesekretariatan.

Sehingga kalau memang ini bisa oleh PNS jadi tidak perlu mengangkat baru dari luar baru, sehingga tidak perlu ada persyaratan baru hanya tugas Kesekretariatan Jenderal. Sehingga memang tidak akan menambah beban bagi kegiatan ini.

Sehingga pengangkatan Sekretaris Jenderal ini yang perlu ditinjau, apakah perlu ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib. Komnas. Jadi ini kami ingin menanyakan sebenarnya kepada pihak Pemerintah, kalau bisa PNS berarti kan mungkin tidak perlu dengan pengangkatan Tata Tertib Komnas.

KETUA RAPAT

Kami silakan pihak Pemerintah.


Ya, karena dari Komnas HAM ini sampai saat ini memang sebagian besar dibiayai oleh Pemerintah melalui APBN. Dulu dari Sekneg tapi mestinya hams dari APBN, karena dibentuk Pemerintah ini. Di samping dari donor yang tidak mengikat.

Sehingga untuk itu yang mengelola itu harus mempunyai kapasitas untuk mempertanggung jawabkan keuangan itu. Jadi Sekjen itu dijabat oleh seorang bukan Anggota Komnas HAM dan bekerja dengan penuh waktu. Jadi'siapa yang berhak mengelola dan adapun kapabilitas itu saya penting ini. Jadi pertimbangan dari FKP saya perlu dipertimbangkan asal jangan sampai menjadi mempengaruhi. Tapi saya kira tidak mempengaruhi karena Anggota Komnas HAM itu dengan persyaratan yang ketat bisa dijamin. Terima kasih.

KETUA RAPAT

Bagaimana FKP?

739


Jawabannya kami sudah dapat menerima. Jadi bagaimana kita merumuskannya. Jadi dirumuskan oleh Timus saja Pak.

KETUA RAPAT :

Ada pikiran, kalau demikian Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 240 ini bukan tetap, hams kita Panjakan. Timus?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 24 I FKP tetap, FABRI tetap. PPP tetap, FPDI tetap.

Kita berlanjut ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 242 FKP tetap, FABRI ada usul perubahan, FPP tetap, FPDI tetap. Kami persilakan kepada FABRI.


FABRI untuk lebih memantapkan, Komnas HAM itu terdiri dari paling banyak 25 Anggota yang dipilih oleh DPR terima kasih.

KETUA RAPAT :

Dari FKP kami persilakan sebelum ke Pemerintah.

FKP (PROF. H.A. MASYHUR EFFENDI, S.B., M.S.) :

Mohon penjelasan dari Pemerintah apakah sudah terpikirkan kirakira untuk menjadi Anggota Komnas HAM ini siapa yang menentukan. Sebelum ada usulan sebagaimana disebutkan oleh FABRI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

FPP ada komentar?


Ya. substansi dari usulan FABRI ini kami sependapat karena masalah ini menyangkut lirna ayat. jadi di ayat yang lain karni juga rnengusulkan hal yang sarna. Jadi kalau ini bisa ditarnpung di Ayat (I) ini, karena ini keterkaitan dengan ayat-ayat berikutnya pada pasal yang sama. Jadi intinya substansinya kami dapat setujui terirna kasih.

740

KETUA RAPAT :

Baik, kami silakan kepada pihak Pemerintah.


Justru ini yang kami pertanyakan tadi itu soal keanggotaan. Saya mengacu kepada undang-undang yang baru kita buat Nomor 28 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeri~sa Harta Pejabat, disebutkan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Presiden, setelah mendapat persetujuan DPR.

ltu yang merumuskan kawan-kawan di DPR sini semacam itu ini independen ini Komisi Independen dan sangat permanen. Jadi ditetapkan dengan Keppres sebagai Kepala Negara setelah meridapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ada komentar setelah ada penjelasan dari pihak Pemerintah, FABRI.

FABRI (DRS. IGN. KOES SUJUDONO, S.H.):

FABRI setuju Pak, setelah mendengarkan penjelasan Pemerintah. Jadi oleh negara ada persetujuan DPR, terima kasih.


Ada tambahan Pak, ini memang Pasal I 04 tadi sudah diutarakan sama Pemerintah, ini sebaiknya memang di depan. Jadi diantara setelah Pasal I 00, jadi kami usulkan yang ini kalau Pasal I 04 itu pengangkatan anggota HAM <lulu, baru nanti unsur-unsumya begitu.

Jadi ini ditarik ke depan, demikian terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Dari FKP kami persilakan.

FPP (PROF. H.A. MASYHUR EFFENDI, S.H., M.S.) :

Ya, jadi kami setuju sesuai dengan yang lain sebagaimana disampaikan oleh yang Jain sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri. Sehingga sebagaimana diusulkan oleh FABRI beban DPR dikhawatirkan semakin berat, terima kasih.

7+ r

KETUA RAPAT :

Baik, FPP kami persilakan, silakan Pemerintah, jadi kalau demikian ini kita bisa masuk ke Panja, jadi usulan dari FABRI, bahwa Pasal 104 ini, mengenai masalah Keanggotaan dulu, dan baru sesuai dengan jumlah.

Dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 242 ditawarkan kepada Bapak-bapak sekalian sampai kepada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 246 kita Panjakan. Bagaimana FABRI, FPP, dan Pemerintah'?

Baik Bapak/lbu sekalian, pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 FKP tetap, FABRI tetap, FPP tetap dan pasal menyesuaikan dan FPDI tetap.

Kita berlanjut kepada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 248 FKP tetap, FABRI tetap, FKP terbuka untuk diskusi, FPDI tetap.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 249 FKP tetap, FABRI tetap. FPP tetap, dan FPDI tetap.

Kita berJanjut ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250 FKP tetap, FABRI tetap, FPP tetap, dan FPDI tetap. Termasuk Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 251 ada usul perubahan dari FKP, FABRI terbuka untuk diskusi, FPP terbuka untuk diskusi dan FPDI tetap kami persilakan kepada FKP.


Terima kasih.

Jadi FKP hanya menambahkan bahwa di samping ini tokoh masyarakat, perlu dimasukkan juga tokoh agama. Waiau pun tokoh agama sebenarnya sudah merupakan juga tokoh masyarakat, tetapi lebih ditekankan bahwa tokoh agama juga dapat dimasukkan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

742

Baik, demikian usul FKP ada komentar dari FABRI'?


Pemikirannya sangat baik Pak, bisa diakomodir Pak.

KETUA RAPAT :

FPP ada komentar'?


Bisa menerima usulan FKP terima kasih.

KETUA RAPAT.:

Kepada pihak Pemerintah?


Setuju, karena pada masa lalupun demikian.

KETUA RAPAT :

Baik, jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 251 setuju dengan usulan FKP.

FABRI (DRS. IGN. KOES SUJUDONO, S.H.) : INTERUPSI

Mulai dari Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 248, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 249, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250 terus Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 251 di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250 itu ada kata di belakang itu atau ini pengertiannya bagaimana? Apa hanya c atau d atau dari a, b, c, d ini sendiri-sendiri?

PEMERINTAH :

Atau Pak. ini alternatif bukan komulatif ini alternatif.

KETUA RAPAT :

Kita temskan ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 252 FKP tetap, FABRI terbuka untuk diskusi, FPP ada usul perubahan dan FPDI tetap. Kami persilakan kepada FPP.


Sesuai dengan pengangkatannya jadi Anggota Komnas m1 berdasarkan usulan DPR katakanlah hal pemberhentian kami mengusulkan itu juga diberitahukan kepada DPR. Jadi tidak hanya keputusan Sidang Paripurna internal mereka saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Pemerintah.


Ya, tadi sudah kami katakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian

Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keppres telah mendapat persetujuan DPR itu sekaJigus sama dengan komisi yang saya sebutkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Supaya konsisten di sini barns kita Panjakan ya?

Pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 153 FKP tetap, FABRI ada usul perubahan, FPP tetap, FPDI tetap. Silakan kepada FABRI.

FADRI (DRS. IGN. KOES SUJUDONO, S.H.) : .

FABRI hanya menghilangkan kata dengan hormat, jadi anggota diberhentikan, karena itu demikian.

FADRI (H. HENDI TJASWADI, S.H., S.E., M.B.A., CN, M. Hum) :

Nanti orang yang bertugas perbuatan tercela permintaan sendiri.

Menambahkan sedikit Pak.

Jadi kalau kita melihat memilah-milah antara dengan hormat dan tidak dengan hormat, atau dengan tidak hormat itu agak susah memilahnya. Karena misalnya katakanlah dengan hormat pada Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 257 tidak cakap atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Lalai menjalankan tugas diberhentikan dengan hormat, nah ini katagori lalai sampai seberapa jauh?

Kemudian kita melihat di sini misalnya melakukan perbuatan tercela kemudian atas permintaan sendiri mengajukan permohonan berhenti. Nah ini dari tidak dengan hormat menjadi hormat. Ini batasannya agak susah oleh karena itu kami mengusulkan agar Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 254 ini digabung dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 259 menjadi hormat dan tidak dengan hormatnya dihapus. Soal hormat dan tidak hormat itu silakan saja ke tata tertib mereka kita tidak mengatur sampai mendetail.

Karena rumusan antara hormat dan tidak hormat ini tipis sekali susah membedakannya. Orang yang bertugas lalai dengan hormat dengan hormat. Jadi antara bawah dengan atas agak sedikit sekali bedanya oleh karena itu kami mengusulkan untuk kata dengan hormat atau tidak dengan hormat itu dihapus saja. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Silakan!

744


Tambahan penegasan saja Pak.

Nanti ini kalau seandainya ada Anggota Komnas HAM hanya mencuri atau melakukan perbuatan yang dipidana tidak lebih dari 5 tahun masih dihormati juga diberhentikan dengan hormat. Padahal rnungkin ada tindak pidana yang hukurnannya hanya 2 tahun atau 3 tahun itu harus tercela juga ya tidak boleh dihormati. Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT

Ada komentar sebelum ke Pemerintah, FPP?


Sebenarnya untuk membedakan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat. Memang ada beberapa sistem di sini yang perlu dipindah begitu seperti tadi telah disebutkan oleh FABRI jadi tidak cacat atau lalai itu dia harus dengan tidak hormat. Lalu kaitannya dengan pidana yaitu mungkin tidak harus ada batasan 5 tahun lebih dari 5 tahun, berapa tahun kalau dia sudah dipidana itu artinya kemudian tidak dengan hormat begitu.

Jadi sebenarnya ini masih bisa kita pertahankan sejauh kita masih bisa rinci dan meneliti mana-mana saja yang dengan hormat dan mana yang tidak dengan hormat. Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT

Silakan.

FPP (H. HUSSEIN UMAR)

Nambah sedikit Pak.

Narnpaknya ini sangat diperlukan masih perlu dipertahankan bentukbentuk atau kualifikasi pemberhentiannya itu. Karena sifat-sifat kesalahan itu kan berbeda apalagi ini suatu lembaga yang sangat terhormat. Kalau urnparnanya salah seorang umpama tiba-tiba ditemukan berbuat mesum umpamanya di Panti Pijat, Wartawan memergoki itu sudah merusak seluruh, saya rasa tidak cukup dengan diberhentikan. Karena musti tidak dengan hormat. siapa tahu namanya manusia banyak yang aneh-aneh kan.

745

KETUA RAPAT :

Kami persilakan kepada pihak Pemerintah.


Ya, saya kira semua usul itu baik, tapi kategori ini penting kalau tidak cacat, karena bodoh diberhentikan tidak dengan hormat ya kasihan melanggar HAM. Ya nanti bisa dirumuskan kalau tidak pidana saya setuju kejahatan saja. 5 tahun itu sebetulnya mengacu pada UndangUndang Pokok Kepegawaian.

Tapi untuk Komnas HAM saya kira banyak tindak pidana di bawah 5 tahun yang sangat tercela seperti penipuan, penggelapan dan sebagainya. Melakukan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Perlu ada satu kategorisasi kembali tapi perbedaan ini saya kira tetap penting karena ini Bapak-bapak yang terhormat. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan di Panjakan ya?

Saudara-saudara sekalian ada tawaran dari FABRI untuk di Panjakan Daftar Inventarisasi Masalah Nornor 253 sampai Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 261.

Bapak-bapak sekalian, karena ini adalah tentang masalah keanggotaan yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, oleh karena itu ada permintaan atau usu~an dari FABRI Daftar lnventarisasi Masalah Nornor 253 sampai 261. ada komentar dari FKP, FPP, atau Pemerintah ada catatan, penjelasan.

Baik, jadi kami ulangi jadi Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 253 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 261 masuk ke Panja, kami teruskan pada Daftar lnventarisasi Masalah Nornor 262 .FKP tetap. FABRI tetap, FPP pasal disesuaikan berarti tetap, dan FPDI tetap.

Kita berlanjut pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 263 FKP tetap. FABRI tetap, FPP tetap. dan FPDI tetap. Kalau kita lihat dari lembaran Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 264 sampai Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 266 itu tetap semua Fraksi, bisa kami ketok sekian Daftar Inventarisasi Masalah.

(RAPAT SETUJU)

746

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 267 usu! perubahan dari FKP, FABRI tetap, dan FPP tetap, dan FPDI tetap, kami persilakan FKP.

FKP (FERDINAND POTU DOTULONG LENGKEY):

Sebenarnya Pak, dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 271 jadi kalau Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 267-nya tetap, 268 tetap, 269 tetap, 270 tetap, yang Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 271 yang berkaitan dengan 5 tahun baru ada masalah pengecekan di tempat.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 270 FPP. kami persilakan.


Baik, di sini meskipun kami lihat sudah ada keputusan tadi dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nornor 267, bagi kami 267 ada kaitannya dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 270 karena ada pasal tambahan dari pada kegiatan dari Komnas HAM, derigius kami sebutkan setiap anggota Komnas HAM berhak a sudah, b sudah, c ditambahkan ini mengajukan calon, dan memilih Ketua dan Wakil Ketua Calon Komnas HAM. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik ada komentar dari FKP, usulan dari FABRI.


Sebetulnya Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 270 Pak ya, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 270 FPP itu mengkait Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 271 sebetulnya itu, hanya rnenghilangkan memilih anggota, jadi ini sejalan dengan usulan kami dihilangkan, tapi anggota memilih mengajukan calon dan memilih Ketua dan Wakil Ketua saya kira, jadi anggotanya tidak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kami teruskan kepada pihak Pernerintah ..


Dalam komisi-komisi yang sudah dibentuk itu ada satu pasal. Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih oleh dan dari para anggota berdasarkan

7-+7

musyawarah dan mufakat, jadi saya kira tentang pengaturan musyawarah dan mufakat itu mungkin apa perlu diatur di sini terlalu detail begitu, ini saya minta pertimbangan saja. kalau dalam ketentuan komisi ..... dipilih oleh anggota dengan Keppres dengan persetujuan DPR, tapi apakah Ketuanya mau dipilih dan Wakil Ketuanya itu tidak secara musyawarah mufakat anggotanya itu sendiri, mereka hams memilih yang betul-betul mempunyai wibawa dimata anggotanya sendiri. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami kembalikan putaran kedua kepada FPP.


Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 271 ini ada keterkaitan dari sebenarnya ada penambahan substansi barn, bagi kami sehingga yang 270 itu dari naskah RUU ada perubahannya, bahwa anggotanya memilih hak untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua, tapi anggota itu sendiri itu tidak, jadi anggota tidak memilih, hak memilih untuk anggotanya.

Sedangkan pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 271 itu kami tambahkan butir b nya, mengajukan calon dan anggota Komnas HAM dala.m pergantian antar waktu untuk anggota DPR, jadi di sini penekanannya pada pergantian antar waktu. Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan FKP.


Terima kasih .

. Jadi sebenamya kami melihat ada 2 substansi ini Pak. pertama itu substansi itu adalah kalau ada pergantian antara waktu, jadi kalau ada pergantian antar waktu, maka setiap anggoi:a Komnas HAM berhak mengajukan calon, calon untuk pergantian antar waktu itu yang pertama Pak. .

Kemudian kalau nanti tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita persetujui bersama nanti diajukan ke DPR, disetujui tidak. Kemudian mungkin di sini barangkali ini, calon itu penggantian antar waktu antara Ketua atau Wakil Ketua, makanya yang memilih nanti yang untuk menjadikan Ketua atau Wakil Ketua adalah anggota-anggota

748

Komnas HAM sendiri sesuai dengan tata tertibnya, kalau keduanya itu yang kami persoalkan sama pendapat ini, kami tidak keberatan yang kami ingin pertanyakan kepada Pemerintah adalah kalau masa jabatannya sudah selesai jadi setiap 5 tahun, apakah anggota Komnas HAM yang sudah selesai masajabatannya masih mempunyai hak untuk mengajukan calon ini yang kami pertanyakan.

Hanya itu saja <lulu sementara, terima kasih.,

KETUA RAPAT :

Ada pertanyaan dari FABRI, dari FPP sebelum pihak Pemerintah, baik silakan Pemerintah.

PEMERINTAH :

Kalau menyangkut antar waktu berkaitan dengan anggota itu tetap melalui prosedur Presiden dengan unsur DPR tadi, tapi kalau memilih Ketua dan Wakil Ketua itu dilakukan dengan anggota dengan musyawarah mufakat.

Kalau bekas anggota 5 tahun saya kira tidak punya hak untuk mengajukan ini, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Bagaimana FPP setelah kita beberapa kali putaran, yang diusulkan perubahannya.


Kami mengusulkan ingin bisa dibawa kepada Timus, karena menyangkut perubahan urut-urutan hak anggota itu.

KETUA RAPAT:

Usul FPP bisa diterima oleh FKP, setuju Timus.


Sebentar Pak, ini masalah bukan itu kalau mengajukan calon dan memilih Ketua dan Wakil Ketua itu betul Pak, itu betul Pak, tapi kalau mengajukan calon dan memilih anggota dalam perjanjiannya kami mengusulkan untuk dihapus anggotanya dihapus.

Jadi yang di sini adalah rumusan dari Ketua dan Wakil Ketua itu silakan tidak perlu prosedur kelihatannya dengan DPR kita. tetapi kalau

749

misalnya memilih anggota ini yang harus persetujuan DPR, jadi di sini ada substansi mengajukan calon dan memilih. jadi anggota berhak memilih anggota begitu Pak.

Ini yang substansi yang kami tidak setuju, jadi bukan mengajukan calon, kalau mengajukan calon iya setuju. Jadi anggota mengajukan calon Ketua dan Wakil Ketua dan memilih di situ setuju, tapi anggota rnengajukan calon dan rnemilih anggota itu tidak setuju. karena ini melewati apa yang sudah disepakati tadi, di depan.

Di depan disepakati bahwa anggota dengan Keppres sebagai Kepala Negara dengan persetujuan Presiden, jadi ada DPR-nya di sini, terirna kasih Pak.

KETUA RAPAT

Silakan.


Pak Ketua, mungkin nama penjelasan saja.

Jadi di sini substansinya menurut pendapat kami barangkali adalah rnengajukan calon anggota pengganti antar waktu tetapi disesuaikan dengan ketentuan yang lewat DPR, dialog dan sebagainya. Jadi rnereka punya hak untuk umpamanya saya ingin rnencalonkan tetapi akhimya yang akan menentukan sesuai dengan kata ketentuan yang ada, yaitu lewat DPR, jadi calon anggota pengganti antar waktu mempunyai hak begitu Pak.

KETUA RAPAT

Silakan.


Jawab Pak, perrnisi.

Mohon Bapak baca, · cermati substansinya, di situ setiap anggota mengajukan calon dan memilih Ketua, Wakil Ketua, dan anggota jadi memilih, jadi anggota boleh memilih anggota kalau mernilih berarti sudah . definitif itu Pak, kalau mengajukan calon memilih Ketua dan Wakil Ketua setuju, karena itu di dalam forum mereka, tetapi kalau setiap anggota mengajukan calon dan memilih anggota itu lain.

Substansinya berbeda seperti apa yang Bapak jelaskan, jadi ini to long dicermati itu berbeda sekali. Pemerintah sudah setuju bahwa ini masuk

750

dengan Keputusan Pres_iden dengan persetujuan DPR, jadi substansinya yang Bapak sampaikan berbeda sekali dengan substansi dari pasal ini, dan ini sudah disetujui oleh Pemerintah hanya oleh karena itu kami menghapuskan apa anggota di sini, karena ini Sidang Paripurna ini, Sidang Paripuma mereka. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan.

FKP (FEDINAND POTU DOTULONG LENGKEY)

Pak Ketua, mungkin kami bisa sedikit hanya untuk klarifikasi saja, tadi kami menyampaikan bahwa itu substansi. Jadi pergantian antar waktu dan kalau sudah ada pesetujuan sesuai kebetulan Ketua atau Wakil Ketua yang diganti, maka anggota-anggota itulah memilih Ketua dan Wakil Ketua.

Jadi memang ini bukan kita akan menerima penuh lisan ini atau tetapi perlu di Timuskan dan melihat substansi-subtansi yang ada, tetapi mengenai tata caranya dan ini untuk sama-sama dengan yang sudah kita sepakati pada yang di depan, jadi saya kira tidak ada bedanya Pak. Mungkin hanya kata-kata Bapak yang saya tidak mengerti atau mungkin kata-kata saya ya~g Bapak tidak mengerti, hanya itu saja.

KETUA RAPAT

Silakan.


Usu] Pak.

Jadi substansinya kalau dari waktu Pak ya, bukan hanya antar waktu jadi 5 tahun sekali dalam pergantian antar waktu ada 2 substansinya dan setiap 5 tahun, jadi ada 2 substansi mengenai waktu Pak ya, jadi bukan hanya antar waktu saja Pak, setiap 5 tahun anggota itu berhak mengajukan calon anggota dan memilih anggota ini yang tetapi sudah disepakati oleh Pemerintah, diajukan ke DPR ini sudah sepakat.

Kalau misalnya setiap anggota mengajukan calon dan memilih Ketua dan Wakil Ketua, setiap pergantian atau 5 tahun sekali. jadi ada dua substansi antar waktu. sedangkan substansinya adalah calon dan memilih Ketua dan Wakil Ketua, itu setuju kami. Jadi ada tolong jangan dipisah atau dicabut, jadi mungkin kami tidak mengerti barangkali Pak ya, tapi penafsiran saya begitu.

751

Jadi kami sependapat kalau diajukan ke Panja, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih FKP dan FABRI dan FPP. mohon maaf kepada Pernerintah ini putaran yang kedua ini Pemerintah terlewatkan, karena itu kami persilakan kepada Pemerintah, tetap terlalu banyak putaran di Fraksi.

PEMERINTAH :

Satu hal ini dari usulan FKP kami juga, saya juga heran kenapa di DPR ini tidak ada yang protes anggotanya hanya 25 orang begitu, apa cukup. Sebetulnya 25 itu kita kewalahan waktu kita di Komnas HAM, tapi tidak ada yang mengutik-utik, bisa menampung sekalian mendingan pensiunkan, kalau 25 ini terlalu sedikit ini, tapi terserah saja ini suatu ide, terlalu banyak juga kurang baik dan terlalu sedikit juga kurang baik, terima kasih

KETUA RAPAT :

Kalau tadi kami bisik-bisik 25 itu kebanyakan.

Baik, usul dua Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 270 dan 271 itu Panja, setuju.

(RAPAT SETUJU)

Pada Daftar. Inventarisasi Masalah Nomor 272 FKP ada usul perubahan, FABRI ada usul perubahan, FPP pasal disesuaikan dan FPDI tetap. Kami persilakan <lulu dari FKP.


Terima kasih dari FKP, minta ini didrop karena sudah tertampung Pasal 104.

KETUA RAPAT :

Silakan FABRI


Saya pikir ini sudah tertampung dalam Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 244 Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan FPP.

752


Setuju dengan usulan FKP.

KETUA RAPAT :

Pihak Pemerintah putaran pertama.

PEMERINTAH .(MENTERI KEHAKIMAN/PROF. DR. MULADI, S.H.) :

Setuju Pak, FKP.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 272, Pasal 109 drop.

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 273, FKP ada usu] perubahan, FABRI ada usu] perubahan, FPP terbuka untuk diskusi, FPDI tetap. Kami persilakan kepada FKP.


Sama dengan tadi Pak, jadi pada Pasal 104 ayat (5).

KETUA RAPAT :

FABRI silakan.


Sama Pak.

KETUA RAPAT :

Silakan FPP.


Kami ini usu] didrop.

KETUA RAPAT :

Pemerintah setuju.

Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 274, FKP tetap. FABRI ada usu] perubahan. FPP tetap, FPDI tetap. Kami persilakan kepada FABRI.

753


FABRI hanya menambahkan, melengkapi ditambah dengan kata "tata cara pelaksanaan", jadi setelah perubahan itu, menjadi "tata cara pelaksanaan ketentuan mengenai kewajiban dan hak anggota Komnas HAM ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM", demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Minta komentar dari FKP usulan dari FABRI.


Dapat menerima Pak.

KETUA RAPAT :

FPP .

. FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :

Yaitu penyempurnaan redaksional, kami bisa terima.

KETUA RAPAT :

Pemerintah.

PEMERINTAH :

Kalau hanya "tata earn" saya keberatan, "ketentuan dan tata cara". jadi yang satu normanya dan yang satu prosedurnya sekaligus. jadi "ketentuan dan tata cara", terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, karena dari pihak Pemerintah sendiri juga menerima penyempurnaan kalimat, oleh karena itu kita masuk ke Timus. FABRI setuju. FPP. FKP.

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 275 FKP tetap, FABRI ada usu! perubahan. FPP tetap, dan FPDI tetap. Kami persilakan FABRI.


Untuk Daftar Inventarisasi masalah Nomor 175 ini. dari FABRI

754

mengusulkan untuk bisa dibe·ri kembali dalam kewenangan adanya dedikasi yang melebihi status kedudukannya dan Ayat (1) Pasal 95 diganti dengan Pas al 97.

Minta dipanjakan Pak, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 275 sampai dengan 290.

KETUA RAPAT :

Bapak-bapak sekalian, FABRI dalam usu! perubahan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 275 kebetulan di Pasal 111, jadi Pasal 111 jadi ada mengenai bahwa Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 275 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 290 untuk ditawarkan untuk diperdalam di Panja, ada komentar dari FPP. kami persilakan.


Sebelum dibawa ke Panja, menyangkut Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 275 ini bisakah rumusan redaksinya kita sempurnakan sehingga tidak mengundang kerancuan, karena ini merever Pasal 96, jadi kalau kami usulkan kalimat untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud Pasal 95 ini bisa dihilangkan langsung saja dari Komnas HAM berwenang lalu kemudian a, b, c, d itu seterusnya.

Itu mungkin bisa lebih jelas begitu, jadi yang diatur memang kewenangannya, kita hams merever Pasal 95-nya, demikian.

KETUA RAPAT :

Ada komentar dari FKP silakan.

FKP (PROF. H.A. MASYHUR EFFENDI, S.H., M.S.):

Jadi melihat pentingnya substansi yang tertuang di dalam naskah, kami setuju di Panjakan.

KETUA RAPAT:

Silakan putaran pertama untuk Pemerintah.

PEMEINTAH:

Kami setuju dengan usu! FPP, langsung Komnas HAM berwenang begitu, tanpa merever suatu masalah. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ada kornentar dari FABRI.

755 - .


Setuju, jadi dengan ada usulan dari FPP dan setuju oleh pihak Pemerintah, Daftar Inventarisasi Masalah · Nomor 275 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 290 di Panjakan, setuju.

KETUA RAPAT :

Silakan FPP


·Usulannya tidak di Panjakan. Jadi dari Daftar Inventarisasi MasaJah Nomor 275 ini kami menghilangkan kalimat. Jadi untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 itu dihilangkan, jadi langsung.

Jadi "Komnas HAM berwenang", seperti itu.

KETUA RAPAT:

Ada komentar dari FABRI.

FABRI (H. HENDI TJASWADI,S.H., S.E., M.B.A., CN, M. Hum) :

Untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 275 perubahan yang diusulkan FPP itu kami setuju, tetapi isinya itu yang perlu kita Panjakan karena ada hal-hal yang berbunyi "Komnas HAM berwenang", itu setuju.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Setuju Panja dengan penjelasan FABRI, FKP, FPP, FPDI. Pemerintah?

(RAPAT SETUJU)


Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 275 sudah kita setuju. tinggal Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 276 dan seterusnya yang di Panjakan.

KETUA RAPAT :

Baik kita masuk ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 276 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 290 usulan FABRI ini untuk diPanja-kan. untuk lebih mendalami kawan-kawan Fraksi. bagaimana FPP setuju dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 276 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 290.

756

Ada komentar FPP, setuju, FKP, Pemerintah.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 291 FKP tetap FABRI tetap, ~pp tetap, FPDI tetap. Silakan.


Memang ini, DIM ini kami tadinya ada pemikiran baru dari kami >ak, karena ini tugas komisi, apakah kita tidak masuk saja di dalam ratib Komnas HAM, sehingga ini dikeluarkan daripada undang-undang ni. :Jadi tugas-tugasnya dimasukkan dalam Tatib Komnas HAM, sehingga idak perlu lagi kita masukkan di dalam undang-undang terlalu rinci mdang-undang ini Pak, sehingga juga memberikan supaya ruang gerak mgi Komnas HAM mengatur penugasan daripada sub-sub maupun biro'ironya yang nanti dimasukkan di dalam tata tertib Komnas HAM nasalah-masalah ini Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Sebelum saya masuk kepada materi yang dibawakan oleh FKP, kami ninta kepada FABRI dan FPP pikiran baru yang timbul dari FKP ini Jaru kita bisa bicarakan, silakan FABRI.


Kami rnenghargai dan rnernang perlu dipikirkan bersama Pak. Jangan mmpai tugas hukurn komisi yang nanti kita atur di dalam tata tertib saja. fadi saya sependapat dengan pendapat FKP.

Tambahan sedikit Pak.

Jadi termasuk yang disepakati itu dipanjakan jadi usu] biaya masuk :ata tertib saja, jadi saya dari FKP itu. Kami mendukung, terirna kasih.


Ya, memang tindak pidananya kami setuju. Jadi tugas ini karena mdah begitu rincinya akan lebih baik kalau itu masuk dalam ketentuan yang mereka atur sendiri. Kita hanya terbatas pada fungsi dan kewenangan !tu. Demikian.

KETUA RAPAT

Silakan pihak Pemerintah.


Pada prinsipnya memang kita tidak keberatan, kecuali satu komisi.

757

komisi pemantau itu ada perbedaan masalah penyidikan dan penyelidikan tadi, itu hams diatur atau mungkin diselang dengan satu kalimat masingmasing satu kalimat satu kalimat. Satu pasal kalau terlalu dikasih eek kosong Komnas HAM suruh mengisi sendiri, begitu saja saya kira kurnng bijaksana.

Jadi satu-satu pasal masing-masing itu yang mengatur secara garis besar itu supaya ada begitu. Khususnya pemantauan itu hams ada batasan, karena masih diperdebatkan tadi masalah sampai penyidikan. Penyidikan khusus dan sebagainya itu hams diatur. Terima kasih. ·

KETUA RAPAT :

Jadi Bapak lbu sekalian untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 291 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 297, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 297 ini kita Panjakan. Dengan catatan penjelasan Pemerintah bahwa perlu kita cari suatu rumusan tetap pasal ini ada, tapi untuk menyinggung masalah sub komisi tidak diririci seperti yang ada sekarang. Usulan awal dari Pemerintah, setuju Pemerintah. Baik bisa disetujui, silakan.


Terima kasih. Prinsipnya setuju dengan apa yang disampaikan Pemerintah bahwa sub-sub komisi itu hams ada isinya. Tidak seperti tadi ada eek kosong seperti itu. Sedangkan rinciannya mungkin FKP, karena apa karena nanti sebagaimana pengantar musyawarah kami itu nanti dijilid I buku saku, begitu. Jadi semua warga negara tahu punya undangundang HAM. punya Komnas yang ini tugasnya paling tidak itu. Bisa ada yang masukan walupun tidak secara rinci ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, jadi tetap kami sampaikan seperti tadi bahwa Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 291 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 299 ini dipanjangkan dengan catatan bahan tentang rancangan semula RUU ini dijadikan I pasal dengan kalimat yang seperti dilakukan oleh Pemerintah. Bisa FPP, FABRI.

FKP (PROF. H. A. MASYHUR EFFENDI, S.H., M.S.):


Jadi menumt kami tidak hanya sampai Daftar Inventarisasi Masalah

758

\lomor 299, tapi sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 315. Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 315 itu Pasal 115 sub komisi masalahnya iengan rumusannya mohon Pemerintah, jadi konsep rumusannya dari Pemerintah untuk tugas dari masing-masing sub begitu, sehingga tidak I 00 % kita beri eek kosong pada Komnas HAM, sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

FPP ada komentar, ada tambahan dari FABRI itu.

FABRI (H. HENDI TJASWADI S.H., S.E., M.B.A., CN, M. Hum):

Jadi karena rincian tugas ini tidak hanya sub komisi penelitian saja, :api seluruh sub komisi, maka memang kita Panjakan. Kami setuju dengan FABRI. Rancangannya bisa d_ianukan oleh Pemerintah.

KETUA RAPAT :

FKP setuju, Pihak Pemerintah setuju. Baik terinia kasih.

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 291 sampai Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 315 Panja.

(RAPAT SETUJU)

Bapak Ibu sekalian.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 316 FKP tetap, FABRI ada 1sul perubahan, FPP ada usul perubahan, FPDI tetap.


FABRI (H. HENDI TJASWADI, A.H., S.E., M.B.A., CN, M. Hum):

FABRI hanya mempertanyakan saja Ayat ( 1) minta penjelasan dari Pemerintah.

KETUA RAPAT :

Ya, ini menyangkut penyidikan khusus yang sudah di Panjakan. maka ini juga mungkin bisa dipanjakan untuk DIM ini.

FKP kami persilakan.

FKP (PROF. H. A. MASYHUR EFFENDI, S.H., M.S.) :

Pertama kepada Pemerintah, tiap-tiap Fraksi minta dipanjakan sesuai konsisten dengan DIM-DIM sebelumnya.

759


Setuju khususnya mengenai penyelidikan ini supaya nanti mengacu pada KUHAP juga, karena Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 296 buku l d Pasal 1 KUHAP itu ada istilah "penyelidikan" kecuali investigasi.

KETUA RAPAT:

Dengan demikian Bapak lbu sekalian berarti Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 316 ini sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 323 itu secara krusial harus kita Panjakan setuju FABRI, FKP, FPP Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 323.

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 324 FKP tetap, FABRI tetap, FPP ada usul perubahan, FPDI tetap usulan dari pada FPP silakan.


Ya, usulan perubahan kami setelah kata-kata setiap orang itu ditambah dengan kata-kata dan atau sekelompok orang. Jadi setelah perubahan menjadi "setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Jadi dasar pertimbangan kami hak untuk mengajukan pengaduan ini tidak hanya dilakukan secara individu saja per orang, tapi secara kelompok itu juga bisa dilakukan.

Demikian.

KETUA RAPAT :

Ada komentar dari FABRI tentang usuJan dari FPP.


·Kami mendukung usulannya.

KETUA RAPAT :

FKP.


Kami mungkin ada sedikit Pak tambahan ini Pak, karena ini katakanlah tempat atau sasaran mengadu Pak. Jadi memang sebenarnya ada perluasan, mungkin baik mungkin juga perlu dipikirkan lebih

760

mendalam. Sebab sebenarnya kalau sudah perbuatan yang katakanlah kejahatan. Katakanlah · pelecehan seksual. Mengadu kita ke politik sebenarnya. Apakah memang tidak menambah ini masalah ini. Jadi memang memperluas tempat pengaduan itu baik. Mungkin lupa, kami Iihat ini bahwa pelayanan terhadap masyarakat. Tapi apakah tidak membuat rancu Pak. Jadi umpamanya contoh pelecehan seksual. Biasanya kita lapor ke Polisi. Sekarang Komnas HAM yang tempat laporan. Asal tidak mengganggu ini yang perlu kami pertanyakan Pak.

KETUA RAPAT :

Baik untuk putaran pertama karni persilakan kepada pihak Pemerintah.


Ya, setuju usul dari FPP, karena ada class actionnya bisa kelompok orang, tapi dari FKP tadi mernang. Sebab kita tidak sependapat, karena orang itu sering kali di Kornnas HAM. Dulu waktu saya, di Tim pemantauan selama 5 tahun seringkali takut lapor pada instansi, sehingga minta di-back up oleh Kornnas HAM, itulah rnasalahnya.

Jadi kita mem-back up. Kalau yang rnenyangkut bukan masalah kejahatan kita bisa ideal, tapi lapor ke Polisi saja mungkin takut dia, sehingga perlu di-back up. Nah itu alasannya. Terirna kasih.

KETUA RAPAT :

FKP bisa minta penjelasan kepada pihak Pemerintah, baik. Demikian Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 324 usulan perubahan dari FPP bisa disetujui? FABRI. FKP.

PEMERINTAH (MENTER! KEHAKIMAN/PROF. DR. MULADI, S.H.) : INTERUPSI

Mungkin mengajukan pengaduan itu laporan atau pengaduan. Jadi lebih luas karena kalau pengaduan itu selalu ada istilah yuridis sendiri. Laporan atau pengaduan, sehingga bisa tercakup semuanya. Kalau masalah perdata kita bisa pengaduan delik ya, kalau tidak delik itu pengaduan, tapi kalau kejahatan rnisalnya kita laporan dua-duanya bisa berlaku untuk perdata dan pidana. Terima kasih.

761

KETUA RAPAT :

Baik, Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 325 FKP tetap. FADRI tetap. FPP ada usul perubahan. FPDI ada usul perubahan. Kan1i persilakan pada FPP.


Ya ini menyangkut pengaduan. Jadi di sini naskah RUU ini mensyaratkan bahwa pengaduan itu hams disertai dengan alat bukti yang cukup dan itu kami mengusulkan cukup bukti awal saja supaya tidak menyulitkan lagi pihak-pihak yang hak asasinya dilanggar kemudian karena kesulitan mencari alat bukti, kemudian sulit untuk mencari bukti yang menjadi tugas Komnas HAM ini atau pihak penyidik. Jadi intinya jangan para pengadu mereka yang dilanggar haknya ini kemudian dibatasi upaya pengaduannya dengan syarat alat bukti yang cukup dan jelas ini, intinya itu.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan FKP komentar tentang usulan dari FPP.

FKP (PROF. H. A. MASYHUR EFFENDI, S.H., MS.) :

Jadi apa yang disampaikan FPP kami bisa mengerti. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baru mengerti ya. Silakan FADRI.


Kami masih tetap kepada ini RUU ini, karena mengingat sekarang keanggotaan Komnas hanya sekian, tapi dibebani dengan HAM mencari ini saya kira ini kalimat yang masalah sulit. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan putaran pertama pada pihak Pemerintah.


Ya kita bisa memahami usulan dari FPP.

Biasanya setelah diajukan itu ada suatu Tim Penilai. Apakah ini bisa diteruskan atau tidak. Jadi kalau kita memberikan beban yang terlalu besar, saya kira juga berat.

762

Biasanya menghadapi rakyat yang tidak tahu hukum. Apakah ada Jukti awal, apakah bukti" yang cukup itu bisa berat.

Dimasukkan bukti awal yang cukup tentang materi yang diajukan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami langsung saja kepada FABRI untuk setelah Pemerintah memberikan penjelasan usulan dari FPP.


Ya, justru kami kembali kepada konsep RUU ini, karena kalau kita harus katakanlah Komnas HAM harus mencari pembuktian-pembuktian ini. Saya kira hal yang tidak mungkin karena dengan kemampuan yang terbatas. Kemudian juga Komnas HAM itu bisa membuat rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan untuk memberi tahu itu, kelengkapan tambahan tersebut.

Saya kira demikian, mekanisme selanjutnya Komnas HAM itu bisa membuat rekomendasi ataupun panutan kepada instansi yang bersangkutan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ada tambahan penjelasan, silakan.


Menambahkan sedikit.

Jadi sebagaimana disampaikan oleh rekan kami tadi bahwa mungkin ada salah pengertian sedikit di sini. Soalnya di sini kita tidak membebani Komnas HAM untuk mencari bukti. Sebenamya membawa pengadu atau pelapor begitu. Jadi ada salah pengertian di dalam hal ini.

Jadi sebagaimana disampaikan tadi, jadi sebenarnya dari kami maka tidak memberikan pelapor harus mencari bukti-bukti yang lebih lengkap bahwa mendukung usulan dari FPP bahwa cukup bukti awal saja sudah bisa kita, namun begitu kan ada Tim Penilai Komnas HAM sendiri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT

Oleh karena itu kami tawarkan karena FKP barn mengerti. Sebelum sampai kepada putaran ke-2 pada Pemerintah, kami menawarkan.

763

FKP (PROF. H. A. MASYHUR EFFENDI, S.H., M.S.):

Kalau tadi mengerti, sekarang memahami dengan melihat bahwa sasaran dan kondisi masyarakat kita yang masih heterogen bukti awal itu sudah cukup memadai. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Oleh karena itu sebelum sampai kepada putaran ke-2 pada Pemerintah, kami menawarkan kepada semua Fraksi yang ada untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 325 untuk bisa disetujui usulan dari FPP beserta dengan penjelasan oleh pihak Pemerintah tadi.

Bisa disetujui ?

(RAPAT SETUJU)

Pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 326 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 327 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nornor 328 serta Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 329 FKP tetap, FABRI tetap, FPDI tetap. Bisa disetujui tetap ini?

(RAPAT SETUJU)

Pada Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 330 FKP tetap, FABRI tetap. FPP ada. Oleh karena itu minta penjelasan kepada FPP.


Ya Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 330 menyangkut Pemerintah yang dihentikan di sini adalah di mana pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau temyata tidak kesungguhan dari pengadu atau ditujukan semata-mata untuk menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat.

Nah 3 hat yang diatur ini yang bisa mernbuat pemeriksaan itu dihentikan. Menurut karni kabur pengertiannya.

Jadi apa itu bagaimana kita mengukur bahwa pengaduan itu diajukan dengan itikad buruk misalkan atau kesungguhan dari pengadu atau bisa menimbulkan kegelisahan di masyarakat itu ukurannya sangat abstrak sekali sehingga kami mengusulkan dihilangkan saja ini, karena ini bisa dimanipulir rumusan ini, untuk menghentikan pemeriksaan. Demikian.

KETUA RAPAT :

Dan juga menghindari diktator. Ada komentar dari FKP.

764


Karena di dalam istilah hukum dikenal istilah itikad buruk, maka adanya istilah ini tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada. Maka saya setuju dengan pasal ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

FABRI kami persilakan


Kami setuju dengan rumusan ini tetap, karena kami percaya kepada kredibilitas lembaga Komnas HAM, jadi orang-orangnya yang demikian berpengalaman. Bisa dipercaya, jadi tidak bisa ini dirancukan, atau dimanipulasi. Jadi kami percaya kepada kredibilitas dari lembaga dan anggota dari Komnas HAM. Oleh karena itu kami menganggap rumusan ini tetap. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan FABRI.


Hukum positif pun mengakui adanya itikad buruk atau niat jahat, jadi memang ini perlu diakomodir. Dan kita percaya bahwa Komnas HAM akan ·bisa menilai.

lni orang-orangnya krediblenya tinggi berarti bisa menilai mana yang berniat buruk, mana yang tidak, jadi itu bisa dinilai. Niat buruk atau tidak pun sebetulnya ada di dalam hukum positif.

KETUA RAPAT :

Pada putaran pe1tama kami persilakan kepada pihak Pemerintah.


Rumusan ini berdasarkan pengalaman sebe·namya. Itikad buruk itu ada yang membawa bukti-bukti palsu, itu yang terjadi. Jadi suatu tanah itu yang memiliki bukti itu ada I 0 orang di Medan. Temyata ini suatu masalah. dan dipalsukan. ltu ada I 0 orang di Medan. Ternyata ini suatu masalah. dan dipalsukan. ltu pengalaman.

Kemudian tidak ada kesungguhan, mereka tidak ada kerja sama.

765

Pengadu itu tidak ada kerja sama, seteJah di-check kembali ternyata mereka ketika dipanggiJ tidak mau datang, dan sebagainya, dihentikan. Berarti tidak kooperatif.

Kemudian untuk menimbuJkan kegelisahan dalam masyarakat ini saya kira reJatif. Tapi itikad buruk, hanya kedua, dan itu saya kira penting. Semua itu berdasarkan pengalaman empiris. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami kembaJikan ke PPP setelah mendengar penjelasan dari Pemerintah dan Fraksi-fraksi lain, silakan.


Kalau mendenga~ penjelasan Pemerintah, tadi menjeJaskan tentang itikad buruk, itu contohnya bukti palsu, tidak kooperatif. Mungkin halhal seperti itu yang perJu dicantumkan, itu jelas tidak interpretable. Jadi pemeriksaan itu tidak bisa dilakukan, dilanjutkan atau dihentikan kalau berkaitan dengan bukti palsu atau tidak kooperatif, itu lebih jelas. Kalau itikad buruk itu sangat sulit diukur. Kalau memang bisa dirinci, dan itu terukur, itu justru Iebih baik, supaya tidak mengundang tafsir yang beragam. Demikian.


Tambahan sedikit lagi. DIM sebelumnya kita sudah menerima tadi, seseorang itu dapat mengadukan pelanggaran HAM yang dialaminya kalau dia puny a bukti aw al yang jelas. lni kan awal daripada kerj a Komnas HAM, ada tahap penyelidikan selanjutnya. Apakah itu punya niat buruk dan sebagainya. Jadi tidak serta merta seseorang itu mengadu langsung ditolak pengaduannya. Ada tahapan penyelidikan dan seterusnya. Terima kasih.

766

KETUA RAPAT :

Silakan pada putaran kedua FKP.

FKP (PROF. H:.A. MASYHUR EFFENDI, S.H., M.S.):

Kami masih tetap bertahan pada naskah yang sudah ada ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

FABRI, silakan.


Kami memahami apa yang diutarakan rekan kita dari FPP, mungkin kalau mau diakomodir mungkin nanti di dalam Penjelasan. Penjelasan mungkin bisa saja diakomodir di sana mungkin agak bisa rinci dalam penjelasan tetapi kalau di sini, ini memang cukup dengan begini saja sudah jalan. Jadi dalam penjelasan diperjelas Jagi dalam penjelasan. Terima kasih.

KETUA RAPAT

Silakan pihak Pemerintah.


Istilah itikad buruk dan tidak ada kesungguhan itu merupakan sentralisasi dari hal-hal yang tidak senang pada pengalaman, beberapa kasus itu dikualifikasikan sebagai beritikad buruk dan tidak ada kesungguhan itu mungkin tidak hanya masalah kooperatif itu bermacammacam, jadi ini merupakan sentralisasi, tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kemudian mengenai bukti awal, itu memang bukti awal belum tentu bukti awal itu benar karena alat bukti itu bisa keterangan saksi, bisa merupakan surat, bisa petunjuk, bisa keterangan terdakwa, yang harus di gross satu sama lain. Jadi mungkin membawa surat pertama kali itu bisa bukti awal yang cukup, tapi setelah itu dinilai ternyata palsu. Jadi bukti awal itu tergantung dari alat buktinya yang sementara bisa dipercaya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT

Baik, sebelum kami kembalikan kepada FPP. Tadi ada usulan dari FABRI bahwa untuk bisa dipahami oleh masyarakat daripada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 330 ini kita beri pejelasan di penjelasan pasal karena di pasal itu cukup jelas.

Sekarang kita beri kalimat yang bisa untuk memperjelas dari pasal itu. Silakan FPP kalau masih ada .

. FPP (DRS. H. GHAZAL! ABBAS ADAN)

Baik. Mendengar penjelasan Pemerintah kalau memang perlu ada penjelasan. hanya saja kami menghendaki tidak sampai ada ungkapanungkapan untuk menimbulkan keganjelan dalam masyarakat. jadi cukup

767

saja pengaduan diajukan dengan maksud itikad buruk atau temyata tidak ada kesungguhan dari pengadu. ltu disusul plus penjelasannya. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi FPP sudah menawarkan bahwa ada penyempumaan kaJimat daripada RUU ini pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 330.

Jadi berangsur-angsur ini dihapus karena penyempumaan kalimat dan tambah ada penjelasan, ada karena memang penjelasan pasal ini cukup jelas Pasal 118. FKP ada komentar tentang ini? FABRI.

FABRI (ff. HENDI TJASWADI, S.H., S.E., M.B.A., CN, M. Hum):

Kami tetap pada rumusan naskah ini, mengenai ditambah dengan adanya penjelasan, kami setuju tapi substansi dan rumusan kalimatnya tetap seperti yang ada dalam rancangan ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

FPP ada penejelasan sebelum kita lontar kepada Pemerintah.


Dipanjakan saja.

KETUA RAPAT ;

Pihak Pemerintah.


Dipanjakan boleh. Sebenamya begini, kami, pada FABRI, kita sebetulnya mau mundur sedikit tapi FABRI ngotot, yang bikin kan kita, di sana mempertahankan, seperti menimbulkan kegelisahan itu otomatis masuk kualifikasi beritikad buruk, sebenamya. Tapi coba dipanjakan saja.

KETUA RAPAT :

FKP. setuju dipanjakan? Baik, terima kasih.

Dan pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 331 ada usu) perubahan dan FKP, dan ada usul perubahan dari _FABRI dan juga demikian dari FPP, dan FPDI tetap. Kami persilakan FKP.

768


Terima kasih. Jadi sebenarnya kami hanya ingin memasukkan bahwa ini kan kegiatan penghentian pemeriksaan jadi dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai kadaluarsa. Jadi kecenderungan kami tidak usah pakai angka 5 tahun karena memang mungkin daluarsanya 20 tahun sehingga kami pakai hanya menyempurnakan kalimat dengan "pelanggaran dilakukan melewati ketentuan tenggang waktu atau daluarsa sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara Pidana". Jadi tidak menggunakan angka 5 tahun atau 20 tahun tetapi disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih FKP, kami persilakan FABRI.


Kami substansinya mirip-mirip dengan FKP, jadi kami melihat di sini ada yang agak janggal yaitu kalimat "kecuali diputuskan lain oleh Sidang Paripurna". Jadi di undang-undang sudah menetapkan 5 tahun tapi Sidang Paripurna bisa merubah ketentuan undang-undang ini. Ini yang kami agak kurang sepakat secara yuridis, biasanya "kecuali' itu kecuali diputuskan atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, itu masih bisa, tapi kalau Sidang Paripurna seolah-olah mengatasi undangundang, ini secara yuridis kurang pas.

Oleh karena itu kami berhenti pada "tersebut". Jadi "Perbuatan diadukan telah mencapai 5 tahun sejak pengaduan tersebut". Jadi tidak pakai "kecuali" lagi. Terima kasih.

KETUA TAPAT ;

Kami teruskan ke FPP.

FPP (H. HUSSEIN UMAR) :

FPP tetap menginginkan supaya seluruh huruf "c" itu dihapus.

KETUA RAPAT ;

Tanpa meyakinkan kawan-kawan lain, FPP.

FPP (H. HUSSEIN UMAR) :

Kejahatan Nazi saja sekarang orang tidak berhenti.

769

KETUA RAPAT;

Baik, untuk putaran pertama kami persilakan pihak Pemerintah.


Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini juga dasamya pengalaman. Jadi kasus-kasus yang lebih dari 5 tahun biasanya pembuktiannya sulit, itu pertama. Kedua, terhadap kasus-kasus yang lebih dari 5 tahun ini ada negara-negara kebanyakan hanya membatasi 2 tahun KoJl!nas HAM, tetapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa rnengadukan pada lembaga-lembaga yang lain. Ini masalahnya adalah skala prioritas.

Pemeriksaan itu perkaranya satu tahun itu bisa masuk 800 perkara pada jaman saya. Jadi kita otomatis skala prioritas itu penting sekali, sedangkan kasus pembuktian yang sulit 5 tahun dan sebagainya itu akan ditinggalkan sehingga prioritas ini ditolak tapi disarankan untuk ditangani oleh lembaga-lembaga yang lain.

Kemudian masalah yang lain adalah "kecuali diputuskan oleh Sidang Paripuma" itu maksudnya adalah dalam kasus-kasus yang disebut kasus selebrity dalam Komnas HAM, itu perlu ditangani seperti kasus Udin, kasus Marsinah itu terus dikejar masalahnya. Itu dasamya pengalaman dan masalah pembuktian dan skala prioritas karena keterbatasan sumber day a.

Sedangkan masalah kadaluarsa tadi yang disebut criminal itu memang tidak ada operealingnya (?). Jadi persoalannya 5 tahun ini adalah persoalan beban bukti yang sulit, kecuali memang ditentukan lain. Ini pengalaman, untuk bisa dimengerti saya kira penjelasan seperti itu, saya yakin mungkin anda tidak mau mengerti tetapi ini pengalaman di Komnas HAM seperti ini. Daripada proses itu menggantung terns tidak selesai itu lebih baik ada batas waktu. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ada yang menggunakan putaran kedua. FPP silakan.

FPP (DRS. GHAZALI ABBAS ADAN) :

Terima kasih. Saya kembali mengingatkan hal HAM itu ada HAM Absolut, ada yang relatif. Kalau menyangkut pidana umum itu bagi saya tidak keberatan ada batasan daluarsa. Tapi menyangkut pengalaman. Kasus

770

Aceh itu bukti cukup banyak sampai sekarang sejak 1989 sudah lebih dari 5 tahun masih ada buktinya.

Jadi kami kurang dapat menerima, kita khawatir tidak ada alat bukti. tidak ada pembuktian sehingga tidak bisa kita selidiki atau sidik. Kalau tidak ada bukti ya tidak apa-apa kita hentikan saja. Kalau memang masih punya bukti meskipun sudah 50 tahun ya kita lanjutkan, apalagi HAM yang absolut ini, ini kasus di Kosovo ini absolut sekali ini pembunuhan etnik, ini tidak berbeda dengan kasus Aceh, tidak ada beda kualitasnya. Di Kosovo ada kuburan massal, ada tempat penyiksaan di Aceh juga ada meskipun sudah dibakar akhir-akhir ini dalam upaya menghilangkan bukti, kita sudah tahu siapa sebenarnya pelaku itu, ini bukan menuduh, ini ada indikasi maka bagi kami FPP tidak ada pembatasan menyangkut dengan pelanggaran HAM apalagi yang absolut, ini adalah pendirian dari FPP. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari FPP. FKP ada komentar putaran kedua.


Bagi FKP sebenarnya dapat memahami apa yang sudah dijelaskan oleh FABRI maupun oleh Pemerintah. Jadi dengan pengertian bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM yang walaupun sudah 5 tahun lebih yang memang bersifat seperti tadi dikatakan selebrity itu tetap dilanjutkan oleh Komnas HAM tetapi kalau tidak oleh Komnas HAM tentu kepada instansi yang berwenang seperti umpamanya diajukan ke Polri. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk tetap dilakukan pemeriksaan. Terima kasih.


Setelah mendapat informasi dari Pemerintah dan kawan-kawan Fraksi yang lain. Untuk bisa mengakomodir pendapat-pendapat tersebut yang memang semula kami menganggap dan berpendapat Komnas seperti pengadilan. semula seperti itu tapi setelah mendapat informasi ini tugasnya Komnas itu terbatas sehingga mohon ada penjelasan di dalam penjelasan itu bisa nanti ditegaskan untuk diteruskan ke badan-badan peradilan yang lain. Terima kasih.

KETUA RAPAT

FABRI ada komentar. silakan.

'771


Terima kasih. Jadi kami mengerti apa yang disampaikan oleh Pemerintah sehingga ada batasan daluarsa, namun juga bisa menampung selebrity crisis. Oleh karena itu kami mengusulkan bahwa "diputuskan oleh Sidang Paripurna" itu diganti saja dengan "ditentukan lain oleh undang-undang".

Ini yang menampung selebrity crisis tadi, jadi tidak oleh Sidang Paripurna karena kalau oleh Sidang Paripurna seperti kembali ke argumen yang kami sampaikan terdahulu bahwa seolah-olah nanti Sidang Pariputna itu mengatasi undang-undang ini, lebih tinggi karena undangundang menetapkan 5 tahun, Sidang Paripuma bisa maju menjadi 2 bulan, bisa mundur menjadi I 0 tahun. Jadi ini kan fleksibel, kita tidak tahu Sidang Paripuma yang mana. Oleh karena itu, ini mengatasi undangundang kalau misalnya untuk menampung yang krisis-krisis tadi, bisa kecuali ditentukan Jain oleh undang-undang, ini ada daluarsa di Perdata yang I 0 tahun 5 tahun ada, mengenai waris misalnya, ada yang I 8 tahun ada macam-macam daluarsa tidak bisa disalahkan, tidak bisa diseragamkan karena HAM ini kan banyak.

Oleh karena itu kami mohon "kecuali diputuskan oleh Sidang Paripurna" ini diganti dengan "ditentukan lain oleh undang-undang" untuk menampung apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah.

Saya kira demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Sudah putaran kedua kita kembalikan dulu putaran kedua ini kepada pihak Pemerintah. Silakan.


Kita tidak mengatur di sini mengenai kedaluarsa suatu tindak pidana, kalau tindak pidana itu ada 2 yang diatur mengenai daluarsanya. Satu, daluarsa mengenai penuntutan. Kedua, daluarsa mengenai hukuman.

Yang diatur di sini adalah bahwasanya Komnas ini hanya akan memeriksa, jadi bukan daluarsa, ini salah pendekatan, bukan maksudnya daluarsa. Jadi Komnas HAM ini hanya akan menghentikan apabila ada sesuatu yang sudah 5 tahun tidak diselesaikan mereka ataupun kalau diputuskan lain, itu masalah pengaturan drafnya tetapi tidak mengatur mengenai daluarsa suatu tindak pidana sebab tindak pidana seperti tindak pidana mengenai Criminal itu selama-lamanya. Mengenai juga kejahatan

772

mengenai hukumannya, itu tergantung bagaimana ancaman hukumannya. Mengenai penuntutannyajuga itu tergantung mengenai bagaimanajaman daripada tindak pidana itu.

Jadi di sini jangan dikatakan mengatur daluarsa, sebab juga pengaduan mengenai HAM ini sebagaimana kita bisa saja diajukan juga kepada Polisi, kepada Kejaksaan atau lembaga atau advoka~i yang lain mengenai HAM ini. Jadi tidak ada urusan dengan daluarsa suatu tindak pidana. Sekian terima kasih. ·


Tambahan Saudara Ketua. Kami lanjutkan keterangan anggota saya, sambil mendengarkan tadi rekan dari FPP Aceh.

Rumusan ini tetap, otomatis dengan mendapat aspirasi dari Komnas HAM, jadi "diputuskan lain oleh Sidang Paripuma" ini dalam penjelasan perlu diberikan kriteria. Saya bisa bacakan 4 hal yang menonjol.

Kriteria pertama adalah apabila alat buktinya cukup memadai. Jadi harus diteruskan.

Kedua, perkara itu menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Ketiga, perkara itu merupakan pelanggaran HAM yang absolut.

Yang keempat, perkara itu merupakan kategori yang sebagai gross violation human rights.

Jadi Sidang Paripurna itupun diberikan kategori-kategori seperti itu. Jadi atas dasar itu, saya kira Pemerintah bisa menerima.

Jadi ini kalau dihapuskan sama sekali ukuran 5 tahun saya kira terus terang aspirasi dari Komnas HAM, kami dengan pemberian kategori tadi itu, saya kira aspirasi itu jadi tertampung. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Bapak-bapak sekalian, ini menarik untuk Pasal Komnas HAM ini, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, kami tawarkan kembali kepada Bapak-bapak sekalian, karena ada pihak penjelasan putaran kedua oleh pihak Pemerintah bahwa ini adalah suatu rumusan yang disampaikan oleh Komnas HAM pengalaman selama ini. Oleh karena itu Bapakbapak sekalian setelah 2 kali putaran kita melakukan pengajuan pikiranpikiran masing-masing Fraksi, oleh karena itu kami menawarkan kepada semua Fraksi dan pihak Pemerintah karena setiap Fraksi ada juga masuk pikiran-pikiran dari Komnas HAM yang hasil rapat 2 hari yang lalu

773

mengenai masalah ini. OJeh karena itu mari kita endapkan duJu dan jam sudah menunjukkan pukuJ J 6.00 WJB, kita pending duJu sampai besok pagi pukuJ 09.00 WJB dari muJai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 331. Bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Rapat Kerja Pansus sekarang kami. tunda sampai besok pukul 09 .00 WIB pagi hari Kamis.

774

(RAPAT SETUJU)

Jakarta, 7 Juli 1999

SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

SUBIJANTO SUDARDJO, S.H. NlP. 210000601

RISALAH RAPAT PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200611-090306-5254.p… · RISALAH RAPAT PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Documents