RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI X DPR RI DENGAN … · 2019-09-12 · dalam hal ini Komisi X DPR RI perlu mendapatkan penjelasan dari sisi perencanaan, pelaksanaan, permasalahan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI X DPR RI DENGAN

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF

Tahun Sidang : 2018-2019

Masa

Persidangan : V

Rapat ke- :

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Dengan : Badan Ekonomi Kreatif

Hari, Tanggal : Senin, 17 Juni 2019

Waktu : 14.26 s.d. 17.22 WIB

Tempat :

Ruang Rapat Komisi X DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 1,

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.

Sekretaris Rapat :

Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos./Kabagset.

Komisi X DPR RI

Acara : 1. Daya Serap APBN Tahun 2018 2. Daya Serap Pelaksanaan APBN

Semester I Tahun 2019 3. Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L

Tahun 2020 Hadir : PIMPINAN:

1. Dr. Ir. Djoko Udjianto, M.M.

2. Dr. Ir. Hetifah, M.P.P.

3. Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, M.M.

4. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.

5. Dr. Reni Marlinawati

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-P:

6. Nusyirwan Soedjono, S.T. 7. Asdy Narang, S.H., M.Comm.LAW 8. M. Guruh Irianto Sukarno Putra, S.A.P.,

M.M., M.Si. 9. dr. Sofyan Tan 10. Vanda Sarundajang 11. Dra. SB. Wiryanti Sukamdani 12. MY Esti Wijayati 13. Irine Yusiana Roba Putri

14. Jimmy Demianus Ijie

15. Dr. Ir. H. Zuhdi Yahya, MP.

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

16. Dr. H. Noor Achmad, M.A. 17. Ferdiansyah, S.E., M.M. 18. Dra. Hj. Popong Otje Djundjunan 19. Drs. H. A. Mujib Rohmat, M.H. 20. Ir. Bambang Sutrisno 21. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si. 22. H. Mohammad Suryo Alam, Ak., M.B.A. 23. H. Hasnuryadi Sulaiman FRAKSI PARTAI GERINDRA:

24. Ir. Dwita Ria Gunadi

25. Ir. Sri Meliyana

26. Jamal Mirdad

27. Ir. H. Nuroji

28. H. Iwan Kurniawan, S.H.

29. H. Moh. Nizar Zahro, S.H.

30. Ir. Salomo Parlindungan Hutabarat

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

31. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.

32. Rinto Subekti, S.E., M.M.

33. Putu Supadma Rudana

34. Drs. Ayub Khan, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

35. Hj. Laila Isyiana DS, S.E.

36. Anang Hermansyah

37. Yayuk Basuki

38. Hj. Dewi Coryati, M.Si.

39. H. Amran, S.E.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN

BANGSA:

40. A. Helmy Faishal Zaini

41. H. Dedi Wahidi, S.Pd.

42. Dr. H. Zainul Arifin Noor, S.E., M.M.

43. Dra. Hj. Lathifah Shohib

44. Arzeti Bilbina, S.E., M.A.P.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

45. Toriq Hidayat, LC

46. H. Mustafa Kamal, SS.

47. Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si., M.Ps.I.T.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUNAN:

48. SY. Anas Thahir

49. Drs. H. Anwar Idris

50. Hj. Ratieh Sanggarwaty, S.E.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

51. Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih, M.M.,

M.H.

52. H. Endre Sasifoel

53. Hj. Titik Prasetyowaty Verdi, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI HANURA:

54. Zairina, S.IP.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. DJOKO UDJIANTO, MM):

Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Triawan Munaf beserta jajarannya. Para pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI yang terhormat; dan Hadirin sekalian yang kami hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas ijin dan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Pada kesempatan yang baik ini tentunya ijinkanlah kami dari meja pimpinan dan seluruh anggota Komisi X DPR RI menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijrah Minal Aidin Wal Faizin mohon maaf lahir batin, tadi saya ralat 1440 Hijrah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan suci ramadhan dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala kita kembali menemui bulan ramadhan tahun depan dalam keadaan sehat wal afiat, ammiin. Bapak dan Ibu yang sungguh saya hormati, menurut laporan Sekretariat, saat ini RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah ditanda tangani oleh 30 Anggota dari 55 Anggota Komisi X DPR RI. Yang berarti lebih dari separuh anggota dan seluruh fraksi telah menandatangani, dengan demikian quorum sebagaimana ditentukan Pasal 251 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka RDP hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, setuju ya?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.26 WIB)

KETUA RAPAT: Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati,

Agenda rapat hari ini ada tiga, yang pertama adalah evaluasi daya serap APBN tahun anggaran 2018. Dua, pelaksanaan daya serap kuartal 1 APBN tahun anggaran 2019. Ketiga, pembahasan RKA K/L dan RKP K/L tahun 2020. Dan nanti bila ada yang ke empat lain-lain.

Apakah disetujui?

(RAPAT: SETUJU) Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati,

Untuk agenda pertama yaitu evaluasi pelaksanaan program dan daya serap APBN Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sejak RDP tentang pembahasan RAPBN tahun anggaran 2016 sampai dengan RDP pembahasan daya serap APBN tahun anggaran 2017 bahwa menunjukan realisasi daya serap APBN Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai berikut : Realisasi daya serap APBN Perubahan tahun 2017 per-31 Desember 2017 sebesar 81,14 % atau senilai 569,953 miliar dari total pagu 702,395 miliar. Lebih rendah 10,8 % dari target yang ditetapkan sebesar 92 %. Realisasi penyerapan APBN tahun 2018 sampai minggu ketiga bulan April 2018 adalah sebesar Rp 129.204.278.829,- atau sebesar 17,32 % dari pagu APBN Badan Ekonomi Kreatif tahun anggaran 2018 sebesar Rp 746.158.140.000,-. Catatan, Komisi X DPR RI belum mendapatkan data mengenai daya serap APBN tahun anggaran 2018 pada RDP hari ini, kami baru mendapatkan sebagaimana disebutkan dalam halaman 6, bahwa daya serap APBN tahun anggaran 2018 secara keseluruhan sebesar 87,93 %, kami mengharapkan kepada Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk menyampaikan Daya Serap sampai dengan Daya Serap per-deputinya. Memperhatikan pagu anggaran program prioritas dan target daya serap APBN Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tahun 2018, Komisi X DPR RI perlu mendapatkan laporan dan penjelasan pelaksanaan dan daya serap APBN tahun anggaran 2018 secera komperhensif perunit kerja, perprogram, perjenis belanja dan pergerakan realisasi anggaran perbulan dari Januari sampai dengan Desember 2018. Termasuk pula permasalahan yang muncul dan penyelesaiannya. Hal ini kami anggap penting sebagai rujukan untuk penyusunan maupun perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan negara. Secara khusus kami juga ingin mendapatkna penjelasan mengenai pelaksanaan program unggulan K2F tahun 2018 yang dilaksanakan di beberapa Deputi antara lain :

1. Deputi Research Edukasi dan Pengembangan yaitu dengan muslim fashion festival.

2. Deputi Akses Permodalan dengan food start up Indonesia. 3. Deputi Infrastruktur Bantuan Pemerintah 4. Deputi Pemasaran Adiwastra dan Indonesia Facion Week 5. Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi yaitu fasilitasi sertifikasi profesi

barista dan fasilitasi sertifikasi profesi pembatik. Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Agenda kedua adalah pelaksanaan dan daya serap kuartal 1 APBN tahun anggaran 2019.

Berdasarkan RDP tahun tanggal sorry, tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 oktober 2018, Komisi X DPR RI dan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sepakat bahwa pagu definitif Badan Ekonomi Kreatif

Republik Indonesia pada APBN tahun 2019 sebesar Rp 657.151.214.000,- dengan rincian menurut unit utama sebagai berikut :

Deputi Research Edukasi dan Pengembangan sebesar 94,702 miliar.

Deputi Akses Permodalan 49,27 miliar. Deputi Infrastruktur 128,104 miliar. Deputi Pemasaran 133,489 miliar. Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi 53,49

miliar. Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah 45,285 miliar. Sekretariat Utama 152,868 miliar. Sehingga totalnya Rp 657.151.214.000,-. Dengan alokasi

berdasarkna program sebagai berikut : Program dukungan manajemen dan teknis lainnya sebesar 152,869

miliar. Program pengembangan ekonomi kreatif sebesar 504,283 miliar. Sehingga totalnya Rp 657.151.214.000,-. Dalam RDP tersebut, Komisi X DPR RI dan Badan Ekonomi Kreatif

Republik Indonesia menyepakati bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat di Kabupaten atau Kota tertentu akan memperhatikan saran, pandangan dan usul anggota Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan RAPBN tahun anggaran 2019.

Dalam rangka pengawasan dan berdasarkan Pasal 227 ayat 3 Undang-Undang nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD DPRD, Komisi X DPR RI juga meminta Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk menyerahkan kepada Komisi X DPR RI terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2019 ditetapkan di Rapat Paripurna DPR RI.

Sampai saat ini Sekretariat Komisi X DPR RI belum menerima bahan tersebut. Intinya adalah pelaksanaan program dan anggaran harus transparan, akuntabel, dan berdasarkan ketentuan. Daya serap yang tinggi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi karenanya diperlukan percepatan pelaksanaan kinerja dan percepatan anggaran dalam hal ini Komisi X DPR RI perlu mendapatkan penjelasan dari sisi perencanaan, pelaksanaan, permasalahan dan penanganannya serta realisasi target kuartal 1 atau pada semester 1 tahun 2019 ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati,

Agenda ketiga adalah pembahasan RKA RKP Kementerian Lembaga tahun 2020. Terkait hal ini, pembahasan lebih intens akan kita laksanakan setelah Presiden Republik Indonesia menyatakan Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2020 pada sidang paripurna tanggal 16 agustus 2019. Merujuk Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang

RPJP Nasional tahun 2005-2025, pada tahun 2020 nanti kita berada pada tahun pertama fase RPJM ke 4 dengan tema RKP tahun 2020 adalah APBN untuk daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Pagu indikatif RAPBN tahun anggaran 2020, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia adalah sebesar 870,5 miliar atau mengalami kenaikan jika dibanding pagu indikatif RAPBN tahun 2019 yaitu 706,2 miliar dan pagu indikatif RAPBN tahun anggaran 2018 sebesar 746,2 miliar. Terkait dengan APBN tahun 2020 ini, Komisi X DPR RI ingin mendapatkan gambaran dan penjelasan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengenai sandi pengalokasian di masing-masing unit utama dan program-programnya, antara pagu indikatif RAPBN tahun anggaran 2019, pagu definitif APBN tahun anggaran 2019 dan pagu indikatif RAPBN tahun anggaran 2020, termasuk pula penjelasan strategi yang akan dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam memenuhi target tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam RKP. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya untuk efektifitas waktu, kami persilahkan kepada Saudara Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Bapak Triawan Munaf untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda RDP pada hari ini.

Namun sebelum Kepala Badan Ekonomi Kreatif menyampaikan paparannya, kita perlu kesepakatan waktu kira-kira sampai jam 5 cukup? jam 17 ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Bapak Kepala Badan Ekonomi Kreatif yang kami hormati beserta

jajarannya, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya, kami persilahkan. KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF RI : Terimakasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. om swastiastu. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak dan Ibu anggota Komisi X DPR RI yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga

pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rapat gelar pendapat antara Komisi X DPR RI dengan Badan Ekonomi Kreatif,

Namun pada kesempatan ini pertama-pertama ijinkan kami menyampaikan kabar duka yang mungkin bapak dan ibu sudah pernah dengar yang kami alami kira-kira sebulan yang lalu, 11 Mei dimana kami kehilangan Deputi satu kami Bapak Dr. Abdur Rohim Boy Berawi, Boy Berawi yang wafat dikarenakan penyakit yang sama dengan Ibu Ani sebetulnya yaitu kanker darah atau leukemia sehingga tentunya kami sekarang kekurangan 1 orang ya, dimana Bapak Boy almarhum selalu hadir bersama kita semua biasanya dan juga ke daerah bersama Ibu dan Bapak, kami merasa kehilangan sekali mari kita panjatkan sekali lagi doa untuk bapak Dr. Abdur Rohim Boy Berawi. Kedua tentunya kami mengucapkan selamat hari raya idul fitri tahun 1440 Hijriah Mohon maaf lahir batin semua kita kembali ke fitri, amin ya rabbal’alamin. Izinkan saya menyampaikan perihal laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2018 yang kami terima secara resmi tadi jam 10 melalui event atau acara yang diadakan di BPK dimana Badan Ekonomi Kreatif adalah anggota dibawah anggota ... dibawah pimpinan Pak. .... Alhamdulillah untuk kedua kalinya kami mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Memeng laporan ini tentunya bisa kami predikat ini bisa kami capai karena bantuan Bapak dan Ibu dan dorongan, kritikan, koreksi dari Bapak dan Ibu selama ini mudah-mudahan ditahun kedepan kita bisa mempertahankan dan meningkatkan prestasi ini dengan lebih baik namun juga 1 hal kami bisa mencapai predikati ini tapi yang paling penting tentu adalah efektifitasnya, ini kami yang harus mendapat pendampingan yang lebih intesif dari Bapak dan Ibu. Hari ini juga menunjukan tentunya kinerja Badan Ekonomi Kreatif yang semakin baik yang kami anggap ini sebagai lecutan kedepannya agar bisa kita sama-sama mencapai cita-cita yang ingin kita raih yaitu ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional di tahun-tahun mendatang. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi X DPR RI yang terhormat.

Pada pertamuan kali ini perkenankan kami menyampaikan paparan pada Rapat Gelar Pendapat dengan sistematika kami ulagi, paparan kami adalah sebagai berikut.

1. Tentunya pengantar ini 2. Daya serap APBN tahun 2018 yang mana nanti akan kami lengkapi

dengan daya serap per-bulan, daya serap per-deputi yang barusan dimintakan.

3. Daya serap pelaksanaan APBN kuartal 1 tahun 2019 4. Pembahasan RKA K/L dan RKP Bekraf tahun 2020 5. Lain-lain dan 6. Penutup

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak dan Ibu anggota Komisi X DPR RI yang terhormat.

Ekonomi Kreatif merupakan sektor ekonomi baru yang dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi kreatif adalah menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat sehingga untuk mewujudkan hal tersebut kehadiran pemerintah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sangat dibutuhkan. Selanjutnya dengan pelaksanaan kegiatan di Bekraf cukup padat, ijinkan kami untuk menjelaskan realisasi tahun anggaran 2018 yang adalah 87,93 % atau sebesar Rp 656.123.626.899,-, maaf, 626 ribu 899 rupiah dengan rincian menurut jenis program sebagai berikut :

a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan presentasi sebesar 88,13 %

b. Program pengembangan ekonomi kreatif dengan presentase sebesar 87,18 %

Sedangkan realiasai tahun anggaran 2018 menurut jenis belanja adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pada belanja modal sebesar 89,32 % karena digunakan untuk pengadaan sarana kerja furniture dan alat kantor

2. Realisasi pada belanja pegawai yaitu 84,97 % 3. Realisasi belanja barang sebesar 88,01 %

Dalam capaian program-program kegiatan Bekraf tahun 2018

terdapat beberapa kendala diantaranya masih kurangnya ketersediaan dan pengembangan SDM yang professional dan kompetitif. Adanya kegiatan yang tidak terselesaikan akibat penyedia yang tidak kompeten sehingga terjadi keterlambatan maupun pembatalan kontrak dan adanya anggaran yang masih terblokir yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak dan Ibu anggota Komisi X DPR RI yang terhormat.

Berikutnya kami menyampaikan pertumbuhan PDB Ekonomi

Kreatif, peran ekonomi kreatif secara perlahan meningkat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan yang tinggi maka sasaran serapan tenaga kerja dan eksport produk kreatif dapat tercapai. Dengan mempertimbangkan target-target pertumbuhan ekonomi nasional maka sasaran pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif pada tahun 2016 sebesar 5 % yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 5,06 % kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 5,19 % diprediksi meningkat menjadi 5,19 % maaf ini ada perbedaan angka nanti kami akan apa, ubah.

2. Serapan tenaga kerja pada tahun 2016 adalah sebesar 16,9 juta/orang. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 17,7 juta orang, pada tahun 2018 diprediksi meningkat menjadi 18,30 juta orang, dan berikutnya.

3. Nilai eksport produk kreatif pada tahun 2016 sebesar 19,99 miliar dollar Amerika yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 19,84 miliar dollar Amerika dan pada tahun 2018 diprediksi meningkat menjadi 20,60 miliar dollar Amerika. Beda, semua nanti akan kami koreksi, kami angka, kami ini ada kesalahan tadi.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi X DPR RI yang terhormat.

Terkait dengan daya serap APBN tahun 2018 dan 2019 berikut

akan kami sampaikan perbandingan realisasi daya serap pelaksanaan APBN kuartal 1 tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut :

Pada program dukungan manajemen anggaran yang terealisasi pada tahun 2018 sebesar 21,23 %, sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar 23,64 % dan realisasi anggaran pada program pengembangan ekonomi kreatif pada tahun 2018 adalah sebesar 9,49 % sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar 17,42 %.

Selanjutnya realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja pada tahun 2018 yaitu belanja barang terealisasi sebesar 11,82 %, belanja modal terealisasi sebesar 1,82 % dan belanja pegawai terealisasi sebesar 17,65 %. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu belanja barang teralisasi sebesar 19,02 %, belanja modal terealiasi sebesar 9,17 %, dan belanja pegawai terealisasi sebesar 20,07 %.

Jadi dapat kami sampaikan bahwa secara keseluruhan realisasi anggaran Bekraf tahun 2019 pada kuartal pertama sudah melebihi target pada rencana penarikan dana pada daftar isian pelaksanaan anggaran dipa dan realisasi Bekraf pada kuartal pertama tahun 2019 menurut pekerjaan yang sudah diselesaikan sudah mencapai 18,87 % atau sebesar 124 miliar dari total pagu sebesar 657,1 miliar.

Apabila dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 7,03 % dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran Bekraf pada kuartal pertama tahun 2019 mengalami pencapaian yang cukup menggembirakan. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak dan Ibu anggota Komisi X DPR RI yang terhormat.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan arah kebijakan Bekraf

pada tahun 2020-2024 beserta sasaran program dan indikatornya. Arah kebijakan ini dibuat untuk mencapai misi pembangunan yang .... Bekraf yaitu mendirikan ekonomi kreatif sebagai salah satu pendorong ekonomi nasional dengan arah kebijakan sebagai berikut

1. Meningkatkan peran Indonesia di eufora ekonomi kreatif global melalui Bali Agenda atau Bali Agenda for create economy yang dideklarasikan saat Indonesia sukses menyelenggarakan World Conference on Creative Economy (WCCE) dengan sasaran program meningkatnya peran Indonesia dalam perumusan penyusunan pranata Internasional pada sektor ekonomi kreatif dengan indikator hadirnya Center of Excellence Ekonomi Kreatif Dunia di Indonesia dan mendorong ekonomi kreatif menjadi agenda sidang umum PDB.

2. Membangun ekosistem usaha digital ekonomi kreatif secara menyeluruh dan terintegrasi melalui manajemen kolektif digital nasional dengan sasaran program modernisasi ekosistem usaha digital ekonomi kreatif dengan indikator terbangunnya platform nasional manajemen kolektif digital untuk sub-sektor prioritas.

3. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif yang dilaksanakan secara bottom up melalui proses yang transparan dengan sasaran program terfasilitasinya aspirasi kebutuhan pelaku ekonomi kreatif dengan indikator : 1. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi dan 2. Jumlah sarana dan prasarana yang difasilitasi

4. Membangun kebijikan ekosistem eksport terintegrasi untuk produk ekonomi kreatif yang dijual secara retail ke pasar Internasional dengan sasaran program terbukanya akses pelaku ekonomi kreatif ke jaringan pasar retail global dengan indikator eksport ekonomi kreatif yang meningkat.

5. Memperkenalkan karya kreatif unggulan Indonesia yang signifikan di eufora internasional yang tepat dengan sasaran program terbangunnya branding produk jasa unggulan ekonomi kreatif dengan indikator penetrasi pasar produk ekonomi kreatif di luar negeri.

6. Pengembangan ekosistem industri film nasional dengan sasaran program industri film nasional mengeuasai pasar film Indonesia dan masuk ke pasar global dengan indikator : 1. Jumlah layar bioskop 2. Jumlah penentuan film Indonesia meningkat secara signifikan,

dan 3. Jumlah judul film Indonesia.

7. Menghadirkan ekosistem pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual dengan indikator tersusunnya skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual bidang ekonomi kreatif, dan

8. Memantapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran program manajemen reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan indikator 1. Nilai reformasi birokrasi 2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan 3. Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik 4. Score evaluasi akib, dan

5. Terlaksananya e-government. Guna mendukung arah kebijakan yang telah disusun Bekraf pada tahun 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi kreatif serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu Anggota Komisi X DPR RI yang terhormat. Berikutnya akan kami sampaikan terkait pagu indikatif Bekraf berdasarkan surat edaran bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Menteri Keuangan nomo S-338/MK.02/2019 dan nomor B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L tahun anggaran 2020 tanggal 29 April 2019. Bekraf mendapat alokasi pagu infikatif sebesar 870,4 miliar dan alokasi terprogram sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 177 miliar, dan

2. Program pengembangan ekonomi kreatif sebesar 693,1 miliar yang terdistribusi kepada setiap unit kedeputian dengan rincian sebagai berikut : a. Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan sebesar 113,7 miliar. b. Deputi Akses Permodalan sebesar 98 miliar. c. Deputi Infrastruktur sebesar 157,5 miliar. d. Deputi Pemasaran sebesar 135,9 miliar. e. Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi sebesar

82,2 miliar, dan. f. Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah sebesar 105,7

miliar rupiah. Dalam rencana kerja pemerintah dalam tahun 2020 dengan tema peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas, Bekraf mendukung prioritas nasional ketiga yaitu nilai tambah sektor rill, industrialisasi dan kesempatan kerja. Berikut adalah rincian dari keluaran atau out put kegiatan prioritas Bekraf pagu indikatif 2020 sebagai berikut :

1. Deputi Riset Edukasi dan Pengembangan a. Bekraf creative labs yaitu pusat unggulan ekonomi kreatif

dengan target 4 unit. b. Big data ekonomi kreatif dengan target 3 data base, dan c. Sumber daya manusia ekonomi kreatif yang diedukasi dengan

target 11.200 orang. 2. Deputi Akses Permodalan

a. Modal disalurkan dari sektor non-perbankan kepada pelaku ekonomi kreatif yang aksesnya diintermediasi oleh Bekraf dengan target 255 miliar rupiah.

b. Pendampingan akses permodalan sektor non-perbankan modal ventura dan dana masyarakat dengan target 1.700 orang

c. Modal yang disalurkan dari akses perbankan kepada ekonomi kreatif yang difasilitasi oleh Bekraf dengan target 5 triliun 82 miliar, dan

d. Pelatihan akses permodalan ekonomi kreatif pada sektor perbankan dengan target 1.500 orang

3. Deputi Infrastruktur a. Ruang kreatif yang direvitalisasi dan sarana kreatif yang

difasilitasi dengan target 25 penerima. b. Kabupaten kota atau kawasan kreatif yang dikembangkan

dengan target 4 Kabupaten atau Kota atau Kawasan. c. Infrastruktur TIK yang difasilitasi dengan target 8.500 orang, dan. d. ..... yang difasilitasi dengan target 250 orang atau 250

komunitas. 4. Deputi Pemasaran

a. Pelaku ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi promosi dalam negeri dengan target 2.050 orang.

b. Pelatihan pelaku ekonomi kreatif terkait manajemen pemasaran dan pemasaran onlinee-commerce dengan target 1.500 orang.

c. Produk ekonomi kreatif yang difasilitasi melalui road show, pameran, platform e-commerce di luar negeri dengan target 32 produk, dan

d. Pendampingan dan fasilitasi ekspor pelaku usaha kreatif dengan target 1.500 orang atau usaha.

5. Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi a. Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi konsultasi

hak kekayaan intelektual dengan target 4.300 orang. b. Produk jasa ekonomi kreatif yang didaftarkan dengan target

2.500 produk atau jas. c. Produk atau usaha ekonomi kreatif yang distandarisasi dengan

target 250 produk atau usaha, dan d. Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi

profesi bidang ekonomi kreatif dengan target 5.000 orang. 6. Deputi Hubungan antar Lembaga dan Wilayah

a. Jasa pengembangan root maps rencana induk pengembangan ekonomi kreatif dengan target 3 root maps.

b. Kerja sama wardrobes helix untuk skill up rintisan produk dan untuk plafond kreatif dengan target 25 kerja sama.

c. Kerja sama yang berkontribusi terhadap peningkatan equal ekonomi kreatif dengan target 10 kerja sama, dan

d. Implementasi kerja sama dalam lingkup World Conference on Creative Economydengan target 5 kerja sama.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak dan Ibu Komisi X DPR RI yang terhormat. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang atau RUU Ekonomi Kreatif yang saat ini telah sampai pada tahap finalisasi pembahasan suluruh cluster,

besar harapan kami agar Undang-Undang Ekonomi Kreatif dapat ditetapkan pada tahun 2019 ini. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak dan Ibu Komisi X DPR RI yang terhormat. Bekraf telah menyusun rencana induk pengembangan ekonomi kreatif yang telah ditetapkan per-tanggal 31 Desember 2019 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 142 tahun 2018 tentang rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional tahun 2018-2025. Rencana induk pengembangan ekonomi kreatif atau Rindekraf merupakan merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pengembangan ekonomi kreatif nasional. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa rencana induk pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman root-maps pengembangan ekonomi kreatif. 2. Sosialisasi Rindekraf ke Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah

Daerah. 3. Melakukan Pilot Project melalui asistensi penyusunan root-maps

penembangan ekonomi kreatif di Daerah yaitu karena ini punya project, baru 1 ini Provinsi Jawa Barat, dan

4. Melakukan fasilitasi penyusunan nomenklatur organisasi perangkat daerah OPD Urusan Ekonomi Kreatif.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak dan Ibu Komisi X DPR RI yang terhormat. Demikianlah uraian kami mengenai program kegiatan Bekraf dan rencana kerja tahun 2020, tantangan dan peluang dalam sektor ekonomi kreatif tidak dilewatkan oleh Badan Ekonomi untuk terus mengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif serta memberdayakan pelaku kreatif. Pada tahun 2020 tentunya akan menjadi tahun yang berpotensi, yang potensial bagi Republik Indonesia, partisipasi dan sinergi pemerintah yang intensif sangat dibutuh oleh pelaku ekonomi untuk itu kami mohon dukungan Bapak dan Ibu Komisi X DPR RI yang terhormat. Akhir kata kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan dan berharap semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mendorong rencana dan upaya kita membangun bangsa di bidang ekonomi kreatif, amin ya rabbal’alamin. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti Om. KETUA RAPAT: Terima kasih Bapak Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Sekali lagi kita ikut berduka cita atas, seluruh anggota Komisi X menyampaikan duka cita yang sangat dalam atas wafatnya salah satu Deputi di Badan Ekonomi Kreatif Pak Boy, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan tempat yang layak di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan bertambah iman, amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pada saat kita baca tadi ada beberapa perbedaan angka ini berdasarkan dari RDP yang lalu, lah data ini tentunya kita akan menyesuaikan dengan data yang disampaikan saat ini oleh Bapak Kepala Badan Ekonomi Kreatif, nah untuk itu kami mohon kepada anggota Komisi X dan para pimpinan untuk berpedoman pada apa yang disampaikan, data-data apa yang disampaikan pada paparan hari ini, begitu ya? Baik untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan ya, ini sudah ada, banyak Pak Triawan, ada 30 yang tanya, mudah-mudahan sampai jam 12 malam selesai. Yang kami hormati Ibu Ledia Amaliah, kami persilakan. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): Terimakasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Ledia Hanifa Fraksi PKS Dapil Jawa Barat I Kota Bandung, Kota Cimahi. Pimpinan yang kami hormati, juga para anggota Komisi X, Pak Kepala Bekraf beserta seluruh jajaran dan hadirin.

Saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, taqobalallahu minna wa

minkum mohon maaf lahir batin, juga mohon maaf diawal-awal ini Pak, kadang nanyanya mau banyak karena kata Pak Ketua tadi boleh sampai jam 12 malem.

Pertama, di halaman 13, di halaman 13 kita bicaranya saya dari belakang Pak terkait dengan sasaran program Bekraf 2020-2024, salah satunya membangun ekosistem usaha digital ekonomi kreatif. Ketika kita bicara sasaran programnya moderenisasi ekosistem usaha digitalisasi ekonomi kreatif, saya melihat indikatornya adalah terbangunnya platform nasional manajemen kolektif digital untuk subsekto prioritas. Persoalan di kita bukan pada sistem digitalnya, tapi ketidak kemampuan kita membangun .... dengan sistem yang sudah ada. Nah jangan sampai nanti kemudian kita masing-masing punya sistem yang katanya bagus dan bisa membangun ekosistem tapi justru kita sendiri yang menghancurkan ekosistemnya karena tidak tersambung dengan sistem yang lain. Katakanlah yang di koperasi UKM, yang ada di Kementerian-kementerian lain atau di Lembaga-lembaga lain padahal targetnya sebetulnya

membangun ekosistem dan ekosistem ngga bisa dibangun Bekraf sendirian, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, masih di apa namanya, karena di dalam evaluasi serapan anggaran 2019 itu kan tidak di detail kan dari program-programnya berapa, cuma program gelondongannya saja, program pengembangan ekonomi kreatif Jlenk sekian gitu ya, tapi di di rencana kerja Bekraf 2020 ada detailnya jadi saya kemudian mengacu mudah-mudahan ingatan saya tidak yang di halaman 19 terkait dengan Big data ekonomi kreatif ini sejak awal big data ekonomi kreatif berulang-ulang disebutkan. Dan di tahun 2020 itu akan membuat 3 data base lagi, kan kalo dimasukan 3 data base dengan nilainya 25 miliar, berarti yang kemarin data basenya tu sebetulnya sudah seberapa lama seberapa banyak? Data base itu kan program lama, terus didalam evaluasi anggaran 2019-nya ngga disebut tuh Pak, sebenarnya sudah seperti apa, saya ingat betul saya orang yang cerewet nanyain data base, jadi sebelumnya begitu aja nanya penjelasannya ya begitu aja gitu, jadi data base apa yang sudah selesai, kan mau bikin data base ini kan bagian dari Big data dimaksudkan kan? nah big data itu apa yang sudah masuk, apa yang belum masuk, terus kenapa masih harus masih ada 3 unit data base lagi yang masih harus diperlukan, berarti nggak tuntas tuntas dong dari yang kemarin? Itu aja si yang pertanyaan kedua.

Masih di halaman 19, pertanyaan ketiga terkait dengan edukasi ekonomi kreatif, SDM ekonomi kreatif yang diedukasi itu edukasi apanya? Ada 11.200 orang yang akan diedukasi, kira-kira apasih yang sebetulnya ditarget dari sini, indikatornya apa belom mereka sudah diedukasi atau sekedar diedukasi terus perkara dia mau nyambung atau nggak itu urusan ntar gitu yang penting udah diedukasi lah gitu ya? itu juga penting ya menurut menurut kami, apa yang mau diambil itu.

Kemudian di pengembangan akses permodalan sektor non-perbankan. Modal disalurkan dari sektor non-perbankan kepada pelaku 255 miliar satuannya, tapi dalam anggarannya 40 miliar jadi sebenarnya apa sih mau bagaimana gitu, kemudian hal yang sama terjadi juga di halaman 20, modal yang disalurkan dari akses perbankan kepada pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi oleh Bekraf gitu juga sama.

Kemudian masih di halaman 20 terkait dengan fasilitasi infratruktur fisik, ruang kreatif yang direvitalisasi dan sarana kreatif yang difasilitasi 25 penerima, siapakah gerangan penerimanya? Kualifikasinya apa? Kenapa mereka harus dikasih? Ya kan perlu kejelasan buat kami, apa sih yang mau di dilakukan gitu berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini. Ruang kreatif macem apa yang kemudian akan dilakukan pengembangannya.

Demikian Pimpinan, oh ya satu lagi yang dihalaman 7 ya? halaman 7 satu lagi berkaitan dengan di Deputi Pemasaran, Deputi Pemasaran ini capaian kinerja Bekraf 2016-2018, jadi miss nih di 2019nya, kita tidak bisa ngomong apa-apa soal evaluasi 2019 karena yang didetailnya 2016-2018 terus program yang detailnya 2020 gitu, 2019nya yang mestinya diomongin malah ngga jelas gitu, jadi saya ingin tanya aja disini ketika bicara soal mau mengukur capaian kinerja Deputi Pemasaran fasilitasi produk ekonomi kreatif di pameran road show luar negeri 2016 28 event,

di 2017 32 produk atau branch, di 2018 113 produk. Jadi kalau kita mau ngukur capaian kinerjanya ngga apple to apple, yang satu event yang satu branch, branch produk / branch, terus branch itu sendiri terdiri dari sekian banyak produk gitu, terus yang terakhir 113 produk, jadi kalau dibanding-bandingin mah jangan jangan 113 produk tapi banchnya cuma sedikit gitu, satu tapi buntutnya banyak misalnya nah ini bagian-bagian yang menurut saya pimpinan kita teh seinget saya mah kita teh evaluasi, nah ...., hehehe jadi, jadi evaluasinya adalah terkait, terkait dengan sarapan anggaran 2019 tapi data yang dikasih ke kita yang detailnya capaian kinerja 2016 sampai 2018 dan rencana yang detail 2020, terus 2019nya mau diapain?

Begitu saja Pimpinan. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik terimakasih Bu Ledia. Kami persilahkan Pak Anas Thahir. F-PPP (SY. ANAS THAHIR): Terimakasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama dengan Bu Ledia, saya minta maaf, minal aidin wal faidin karena dosa saya banyak. Yang pertama, saya ikut bergembira bahwa dari tahun ke tahun pertumbuhan serapan anggaran Bekraf ini pada periode yang sama mengalami peningkatan yang signifikan, kalau saya lihat di halaman 11, peningkatan konstan di angka 6 % dan yang paling menggembirakan justru di tahun ini 7 %, hanya saya belum tergambar dari peningkatan serapan tahun sekarang, serapan terbanyak itu di sektor apa pak? Dan serapan paling kecil di sektor apa? Agar kita bisa melihat sejauh mana program-program di sektor mana yang berkembang baik dan sektor mana yang belum berkembang. Lalu prioritas pada kuartal berikutnya itu diambil disektor mana? Kalau tidak salah kemarin, tahun kemarin dari 3 sektor yang ditargetkan oleh Bekraf salah satunya di bidang perfilman dan dihalaman 14 saya melihat industri film kita sudah dilaporkan menguasai pasar film Indonesia dan masuk ke pasar global dengan indokator sasaran program jumlah layar bioskop, saya kepengin tahu jumlah layar bioskop itu sudah berapa? Dibandingkan dengan tahun kemarin juga berapa? Jumlah penonton film Indonesia meningkat secara signifikan juga berapa yang disebut signifikan itu sebab kalau saya nonton di XXI misalnya, sampai saat ini gairah film nasional kita kan masih kalah juga dengan gairah film asing, betapapun disini menunjukan indikasi-indikasi yang menggembirakan.

Yang terakhir saya tidak melihat hari ini di daerah-daerah geliat ekonomi kreatif itu sudah sedemikian menggembirakan, barangkali karena dulu keluhan Ekraf tahun lalu itu seperti dilaporkan dalam rapat kerja di forum ini salah satu persoalannya kan nomenklatur Ekraf itu belum ada di daerah-daerah, dibanyak daerah belum muncul, lalu Badan Ekonomi Kreatif bekerja keras untuk melakukan kerja sama dengan Depdagri, dengan Kemendagri dalam rangka sosialisasi Nomenklatur Ekraf di daerah-daerah. Saya ingin minta penjelasan sejauh mana perkembangan Nomenklatur Ekraf di daerah-daerah sampai hari ini. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Terimakasih Pak Anas.

Kami persilakan Ibu Titik Prasetyowati. F-P.NASDEM (TITIK PRASETYOWATI VERDI):

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu Namo Budhaya. Yang saya hormati Pimpinan Komisi X dengan jajaran, Bapak Kepala Bekraf dan jajarannya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin dan turut berduka cita atas wafatnya Deputi Ekraf semoga amal ibadah diterima disisi Alla Subhanahu Wa Ta’ala. Saya hanya menanyakan terkait Undang-undang yang sedang akan kita selesaikan bahwa Ekraf berbasis HaKI yang sangat spesifik berbeda dengan undang-undang lainnya. Namun disini saya melihat rencana kerja bekraf tahun 2020 untuk memfasilitasi pelaku komersial HKI ini hanya 200 orang Pak, di halaman 22. Bagaimana kita akan mencapai dan berbeda dengan Undang-undang lainnya? Tentunya harus tidak dibatasi ya Pak ya? kalau dia memang memenuhi syarat dan unsur untuk diberikan difasilitasi HKI, tidak dibatasi untuk 200 orang.

Terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam.

Terima kasih Bu Titik. Seterusnya kami persilakan Bu Sri Meliyana, atau nanti abis ini apa

sekarang? Habis ini ya, teri. Pak Nuroji, kami persilakan. F-P. GERINDRA (Ir. NUROJI): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota serta para kepala Bekraf dan seluruh jajaran.

Sebagian yang akan saya tanyakan tadi sudah disinggung oleh Pak

Anas, saya lengkapi. Saya pun melihat masih belum begitu terasa ya e, berkembangan Bekraf terutama di daerah yang mungkin beberapa faktor tadi salah satunya adalah belum didaerah belum ada nomenklatur dan kontrol part bekraf yang seragam atau baku jadi dibeberapa daerah masing-masing menetapkan sendiri dibidang mana Ekraf ditempatkan.

Dan kedua, perhatian Kepala Daerah tidak sama. Nah mungkin ini salah satu yang diperjuangkan oleh Bekraf supaya lebih masuk ke daerah melalui Kementerian Dalam Negeri barang kali, walaupun tadi saya lihat di rencana induk sudah ada ya? rencana untuk menyeragamkan nomenklatur saya rasa didorong lebih cepat Pak, biar daerah punya tanggung jawab sama dengan pusat tentang bekraf ini, dan kita tahu bicara Bekraf kan sebetulnya tidak hanya industri besarnya seperti film yang pemodal-pemodal besar tapi persepsi saya adalah sebagian besar mestinya di industri kecil, mikro dan UKM ya harus lebih didorong. Nah itu, itu juga menyebabkan kerja Bekraf ini belum begitu terasa karena sebagian besar ada di sektor mikro dan UKM pak, nah karena itu target bapak fokusnya jangan cuma yang berat-berat saja tapi industri-industri yang kecil ini tolong di fasilitasi juga supaya tujuan utama ini menggerakan ekonomi rakyat betul-betul terlaksana bukan cuma yang besar-besar seperti industri pertunjukan, film itu kan modal besar Pak, nah yang sesungguhnya banyak itu adalah industri mikro, ekonomi mikro dan UKM.

Kedua yang disingguh Bu Ledia tadi bahwa membangun sistem itu tidak sendiri, sama, saya juga sependapat. Karena sektor Ekraf ini ada dimana-mana sebetulnya ya, tanggung jawabnya ada di perindustrian, ada di perdagangan, koperasi UKM, nah ini harus sejalan dengan kebijakan mereka karena kalau tidak saya rasa akan terhambat, Bapak punya program sehingga berjalan sendiri-sendiri dan ini terjadi di daerah masih terjadi di daerah. Dinas UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Ekraf yang belum ada bahkan sama-sama tidak bersinergikan. Jadi itu diprioritaskan supaya bisa daya dorong dari daerah lebih kuat.

Kemudian e apa namanya, industrialisasi saya lihat direncana Bekraf juga ada Industrialisasi, saya sangat mendukung. Artinya bapak tidak hanya mendorong nilai tambah tetapi juga bagaimana proses bisa melibatkan karena kita tahu Indonesia ini pasar yang sangat potensial, jangan kita berpikirannya ekspor saja tetapi menjual kepada bangsa sendiri itu sangat potensial. China dengan segala macam produknya,

mereka sudah buat industrinya, produk-produk kreatif, produk-produk barang rumah tangga yang kreatif dibuat secara massal dengan proses industrialisasi lalu dibawa ke Indonesia, kita dibanjiri dengan produk-produk meraka. Kita tidak harus jauh-jauh memikirkan eksport Pak, jualan oleh bangsa sendiri sudah cukup banyak. Ini saya rasa belum, ekraf belum ya mungkin dideratan mereka direncana induk tadi saya sudah baca ada proses industrialisasi ekonomi kreatif, saya sangat mendukung Pak, mudah-mudahan rakyat juga turut serta tidak nganggur karena banyak pekerjaan karena nanti akan menantikan itu industrialisasi ini sangat penting dari pada kita beli atau dibanjiri produk-produk dari China, dari Eropa, ya Amerika yang sebetulnya bangsa kita sendiri sudah bisa mendesain produk, dan saya lihat dicluster yang bapak buat ini 16 cluster, 1 contoh misalkan furniture, kalau saya lihat tadi ngga ada masuk kemana tapi saya dalami mungkin itu masuknya ke desain produk Pak ya, nah saya rasa jangan cuma desainnya aja Pak, kalau bisa didorong industrinya, industri produk itu sendiri supaya kita tidak hanya bergerak di atau bapak mendorong desain produknya atau furniture tapi bagaimana memproduksi furniture ya, yang kreatif yang bisa laku dan tentu pembelinya sudah menanti bangsa kita sendiri sebagai pasar yang terbesar.

Dan terakhir sekali Pak, mudah-mudahan ini satu kritik juga dan untuk fasilitasi ini kalau bisa pembelian fasilitasi fisik ekraf ini jangan dipilih-pilih Pak bersarkan keperluan masyarakatnya jadi kami mewakili seluruh masyarakat tentu di Dapil, kalau saya perhatikan sekarang ya ini masukan dari temen-temen infor dari temen-temen, Bekraf ini memberikan fasilitas ya dipilih-pilih, ya mungkin saya gamblang saja kalau yang oposisi ini susah dapat Pak fasilitas, jujur aja yah. Saya dapat pelajari ini kok kelihatannya proposal-proposal yang oposisi terutama ya, ngga bisa tembus itu yah, tolong pak saya tidak mewakili oposisi dan apa tapi mewakili masyarakat, dan terimakasih Pak.

Dan sekaligus karena harus banyak ngomong, saya minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Nuroji, nanti dapat program yang banyak nanti. Baik kami persilahkan Bu Sri Meliyana sudah selesai, sudah siap?

Silakan.

F-P.GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA): Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Masih sehubungan dengan idul fitri, mohon maaf lahir dan batin Selamat kepada Bekraf, seluruh jajaran Bekraf atas tercapainya

WTP yang kedua, semoga kedepan tidak hanya WTP yang dicapai tapi

besaran kerja juga bisa Bapak capai. Dari pembicara terdahulu Pak, kami juga ikut mendukung, kami tidak melihat realisasi di 2019 pada halaman pertama sehingga agak sulit, kita bicara 2019 tapi kita tidak disajikan data sampai 2019 kemudian banyaknya angka-angka yang broken unknow ya Pak ya, angka-angka pencapaian-pencapaian yang yang tidak tidak genap seperti misalnya pada data-data ini Deputi Akses Pemodalan Pelaku Kreatif yang mendapat bimbingan teknik akses permodalan 3.692, apa itu memang direncanakan seperti angka itu apa hanya angka itu yang tercapai Pak pada halaman 7 itu Pak, tahun-tahun berikutnya juga begitu 5.548, 5.995 apakah itu sebenarnya mau capai 6.000 tapi yang tercapai cuma 5.995 atau memang angkanya pecah-pecah begitu Pak? Tidak seperti target 10.000 orang misalnya. Yang tercapai hanya 5.995.

Kemudian pada halaman-halaman perencanaan selanjutnya juga begitu Pak, saya lihat pada misalnya pada halaman, pada halaman 20. Modal yang disalurkan dari akses perbankan kepada pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi oleh Bekraf targetnya 5.082, kenapa ngga 5.000 aja Pak? Atau 6.000? kenapa ada angka 82? Sedetail apa ini direncanakan sehingga keluar angka-angka pecah seperti itu? 5.082 dengan 25 miliar, dan itu banyak dengan angka-angka seperti itu Pak.

Pada halaman 21, pelaku ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas promosi dalam negeri 2.050 orang, sedetail itu kah Bapak menghitung sehingga 2.050 orang kenapa ngga 2.000 aja bertambah dikit atau berkurang dikit dalam pencapaian. Tapi 2.050 orang itu agak menjadi pertanyaan saya, sudah ada daftarnya 2.050? atau dihitung seperti apa? Itu dulu yang saya, yang saya baru bisa lihat dari paparan ini Pak. Angka-angka pecah yang agak janggal menurut saya itu karena detail bener perencanaan Bapak atau seperti apa penganggarannya?

Mungkin itu dulu Ketua. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam

Terima kasih Bu Sri Meliyana. Kami persilakan Bu Esti.

F-PDIP (MY ESTI WIJAYATI): Terimakasih Pak Ketua. Bapak Ibu Pimpinan dan anggota Komisi X yang saya hormati dan juga Bapak Ibu dari Badan Ekonomi Kreatif.

Izinkan saya karena ini sidang pertama, eh raker pertama setelah

Idul Fitri, izinkan saya walaupun saya tidak berpuasa untuk mengucapkan

kepada Bapak Ibu semua untuk merayakan hari raya Idul Fitri, semoga berkah dan karunia Tuhan akan selalu ada bersama kita semua.

Bapak/Ibu,

Yang pertama Pak Ketua, saya kira kita memang perlu, meskipun Pak Ketua sudah menyampaikan yang digunakan adalah data yang ada disekarang ini. Nah, kita perlu cek Pak karena data-data yang tadi Bapak bacakan berdasarkan pidato pimpinan tadi itu ada angka yang berbeda, nah ini salahnya dimana? Saya agak khawatir, jangan-jangan dulu kita tanda tangannya angka dimana, angka berapa, lalu berbeda ini juga pasti menjadi persoalan ketika itu dokumen sangat kita, saya kira sangat penting, salah satu contohnya adalah ketika Bapak menyampaikan anggaran 2018 Bapak manyampaikan tadi angkanya 706, saya tidak baca disini, tidak ada, hanya mendengarkan saja tapi saya coba cocokan dengan data yang kami terima tentang catatan yang lalu yaitu 657 miliar 151 tapi waktu dibacakan kan 706 maka ini yang perlu kita cek Pak, supaya nanti kita kelihatannya tidak banyak angkanya puluhan miliar tapi bagi saya itu bisa menjadi persoalan bagi kita, jadi mohon ketelitian itu atau sebenarnya siapa yang salah, kita ketika memberikan persetujuan. Kemudian yang kedua melanjutkan apa yang disampaikan Mba Ledia, bahwa Bapak, Bekraf ini tiap tahun memang menganggarkan terkait dengan Big Data, 2018 Bapak menyelesaikan Big Data data base, nah yang saya tidak belum sangat memahami, 4 itu apa saja? Kemudian 2019 2, sesuai terget panjenengan apa saja? Lalu 2.020 bapak mentargerkan Bekraf ini mentargerkan 3 data base, nah yang kita tanyakan adalah gambaran saya tu mungkin per subsektoratau seperti apa? Yang perlu kemudian menjadi penekanan kita adalah big data itu kemudian kita manfaatkan untuk apa? Penggunaan big datai itu kemudian kita implementasikan wujudnya apa? Karena tadi mestinya sekilas kemudian kita diberikan gambaran. Oh data 2018, data yang sudah kita miliki subsektor ini lalu kemudian nampak subsektor ini mungkin petemunya wilayahnya dimana? Kemudian ketemunya lagi targetnya dengan kita suda punya big data itu wilayah yang tadi sudah ketahui big datanya akan mendapatkan program untuk penguatan disektor apa? Lalu bagaimana kemudian kita mengconsolidate dengan APBD, baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi? Nah saya kira itu hal yang mungkin belum terlalu detail sekarang tetapi kita butuh gambaran untuk itu sehingga seolah-olah kemudian eh tidak seolah-olah kemudian kita hanya tau yah targetnya big data sekian, tetapi kita tidak tahu kemudian implementasinya digunakan untuk apa. Kemudian yang kedua, yang ketiga. 2019, betul bahwa bapak hanya teranggarkan 657 miliar. Lalu 2020 ini diajukan pagunya 870,4 miliar. Bagi saya, saya harus mengatakan meskipun saya partai Pemerintah, Pak, Partai Pemerintah juga sama kok tidak ada satu proposalpun yang lolos, jadi saya kira bukan karena partai oposisi dan partai pemerintah, saya pernah, kok ngga ada yang lolos si ini ini? Ya karena anggarannya kecil. Mungkin hanya pimpinan saja ya Pak, hehehe..

untuk program yang kita dampingi tapi saya sempat protes kalau tidak salah Pak ya, hanya untuk mengatakan bahwa saya kira kita tidak bicara partai oposisi atau partai pendukung tetapi bicara kita adalah secara substansi secara materi atau secara muatan mungkin yang strategis yang mana, jadi saya ngga cemburu Pak kalau ada yang dapat dan saya tidak. E saya, hehehe.. Ya, saya kembali ke angka tadi. Bagi saya, saya masih cukup sedih dengan angka ini, 870. Bahkan kita belum mampu kembali ketika awal kita menganggarkan, kita menganggarkan waktu itu 1 Triliun, tentu masih ingat kita. Awal anggaran kita ini 1 Triliun, sekarang kita sudah 4 tahun berjalan dan kalau kita masuk kepada kebijakan fiskal, sesungguhnya ini adalah materi yang cukup menguatkan untuk keberadaan, mohon maaf kalau gerak saya kadang sangat nunjuk nunjuk jadi kulino hehehe.. ini untuk menunjukan bahwa sebenarnya keberadaan ekonomi kreatif itu sangat penting. Kalau kita bicara kebijakan fiskal tahun 2020 yang kemarin disampaikan Kemenkeu salah satunya adalah bagaimana SDM yang berkualitas untuk produktifitas dan inovasi. Dan itu berkait dengan revolusi industri generasi ke empat, pemahaman menganai TIK, atau ICT untuk para pelaku ekonomi kreatif kita. Nah, mestinya ketika kita bicara kebijkan fiskal 2020 yang menjadi fokus salah satunya terkait dengan peningkatan SDM entrepreneurship dan ICT berdasarkan ICT tadi, mestinya ekonomi kreatif Bekraf itu memegang peranan penting. Maka kalau kemudian saya mengatakan mengapa anggarannya terlalu kecil? Ya kemudian saya menjadi sangat sedih. Kembali ke 1 pun tidak, apa yang salah? Lalu apa yang kemudian harus bisa kita perjuangkan di forum apa seperti ini supaya kita bisa meningkatkan, sementara kita melihat betul kebutuhan dibawah terkait dengan industri ekonomi kreatif ini cukup sangat diharapkan masyarakat dan sangat membantu. Karena kita bisa melihat bagaimana peningkatan mereka ketika sama sekali belum mengenal Bekraf lalu kita kenalkan dengan Bekraf dengan program-programnya, ada pendampingan-pendampingan bisa menunjukan disitu progresnya, artinya disitu sangat mendukung seperti yang disampaikan Pak Nuroji, bahwa kita tidak boleh berbicara hanya sektor yang besar, manufaktur-manufaktur yang besar. Walaupun itu menjadi konsentrasi kebijakan fiskal 2020 tetapi bagaimana ekonomi Industri ekonomi kreatif yang keci-kecil itu justru menjadi konsentrasi kita karena disitulah berserakan sekian banyak orang yang memang kita berharap betul mereka akan mampu meningkatkan perekonomiannya melaluiitu. Kemudian Bapak, saya mencoba mengkritisi walaupun Bapak selamat karena Bapak sekarang mendapatkan dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian. Walaupun kalau saya si nggak kaget-kaget amatbegitu. Kalau di daerah kan sudah begitu ancang-ancang bagaimana ini caranya dapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan anggaran yang cukup kecil saya kira memang tidak terlalu sulit semestinya untuk menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. Yang mau saya tandaskan adalah ketika berbicara mengenai realisasi anggaran 2018 sesuai yang Bapak sampaikan supaya ini tidak terulang di 2020 dan kita bisa optimalkan untuk program kegiatan yang lain. Jadi di belanja modal,

Bapak bisa merealisasikan 89.32 itu saya bisa memahami karena pasti disitu ada lelang. Lalu disebut pasti ada penurunan harga-harga dari pagu yang sudah ditetapkan. Kemudian realisasi barang 88 % lebih, itu saya kira juga sama karena disitu ada sistem lelang yang kemudian bapak juga sesuai aturan bisa menentuka yang harganya rendah tapi sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang terakhir adalah belanja pegawai Bapak, belanja pegawai ini 84,97 %, menurut saya angka ini melesetnya terlalu jauh dari prediksi kita, ketika kita menganggarkan karena belanja pegawai itu menurut hemat kami, menurut hemat kami itu sudah sesuatu yang bisa diprediksi lebih aman dari pada belanja modal dan belanja barang. Harapan kita di 2020 untuk alokasi anggaran ini kita akan lebih bagus lagi, jadi kita sama-sama ini antara DPR dan Bekraf, kita harus lebih bagus lagi sehingga realisasi belanja pegawai menurut saya idealnya diatas 90 % karena itu sudah, Bapak bisa memprediksi oh kalau ada kenaikan sekian prosen, THR sekian prosen, berapa gaji keberapa, itu jauh lebih bisa diprediksi. Jadi saya kira itu Pak, terkait dengan rencana untuk 2020 dan sekali lagi, Pak, anggaran yang 840 saya kira masih terlalu kecil, saya hanya tidak tahu metode apa untuk kemudian mondorong supaya anggaran Bekraf ini lebih banyak walau kita kaitkan tadi dengan kebijakan fokus kebijakan fiskal yang akan dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih.

Mohon maaf kalau ada kekurangan. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Esti.

Saya perlu apa namanya meluruskan apa yang disampaikan tadi yang 706, itu adalah sandi disandingkan APBN pagu indikatif sesama 2019 dan 2020, sama-sama pagu indikatif, ya, jadi ini supaya ya, sudah clear ya. Ya, Bu Esti tadi pas asik nulis jadi agak. Baik, saya persilakan Pak Ferdi barang kali, cukup? Ada lagi anggota? Kalau nggak sekarang beralih ke pimpinan, saya persilahkan Pak Sah, ya. WAKIL KETUA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM): Terima kasih Pak Ketua. Para Pimpinan, Rekan-rekan Komisi, dari istimewa tamu yang terhormat kita dari Bekraf Pak Triawan dan semua jajaran. Dalam kesempatan ini karena awal pertemuan, izinkan kami juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin biar lengkap terasa melayunya, kami ikuti dengan pantun. Ya? Batik Jambi bermotif angso

Dipadukan kain berbahan fatin Karena hari raya idul fitri masih terasa Kami mohon maaf lahir dan batin Ya, dan tentu ucapan yang sama dengan kawan-kawan kepada keluarga saudara kita Pak Boy dan seluruh jajaran Bekraf, kita pasti kehilangan semuanya, tapi itulah sesuatu takdir haqiqi yang kita harus kesana makanya kita harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas ini agar apa yang kita kerjakan sabagai amal ibadah bagi kita semua, kita doakan semoga beliau diterima Allah Subahanu Wa Ta’ala amal ibadahnya dan saya ajak kita semua bagi yang beragama islam sama-sama kita membaca Al-Fatihah.

Ila hadrotin nabiyyil mustofarasulillahishallallahu alaihi wasallamsuma ila arwahi ahlil-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu’minina mal mu’minat khususon abdul rohim, Al-Fatihah..

Angudubilahiminasaitonirojim, bismillahirrahmanirrahim,al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn, ar-raḥmānir-raḥīm, māliki yaumid-dīn, iyyāka na’budu wa iyyāka nasta’īn, ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm, ṣirāṭallażīna an’amta ‘alaihim gairil-magḍụbi ‘alaihim wa laḍ-ḍāllīn.

Amiin Ya Allah, Amin Ya Rabbal Alamin. Baik, karena ini adalah bulan yang fitrah tentu sebagai mitra

mengingatkan kepada bekraf ini pembahasan kita terhadap pagu indikatif. Kami melihat terkait dengan apbn tahun 2020 ini ini sungguh menajdi sesuatu catatan bagi kita tentu merefleksi dari tahun sebelumnya. Kami ingin menyampaikan kepada bekraf bahwa tahun 2018 itu kan ada di halaman 6, coba di buka di halaman 6, memang belum tergambar apa tadi yang disampaikan oleh ibu lidya, ibu hesti juga pak nuroji belum tergambar sampai dengan tahun 2019. Walaupun ini masih kuartal pertama, akan tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah kita menjadikan sesuatu yang sungguh sangat prioritas k2f. 2017-2018 itu sering terus dilakukan disetiap deputi bagaimana pengembangan k2f. mohon maaf di 2019 ini ini saya gak lihat lagi, padahal ini sangat berkaitan apa tadi yang disampaikan oleh pak nuroji. Ukm, ikm, dan apa tadi yang disampaikan oleh ibu hesti. Saya malahan ibu hesti saya lihat hari ini apakah karena cintanya dengan bekraf atau bagaimana ini sudah mulai partai oposisi ini. Ya sampe menyangkut hal-hal yang gaji pun tadi sudah disoroti beliau. Jadi udah mulai berkurang tugasnya ya untuk mengingatkan daripada Bekraf. Ini sama sekali gak gak kelihatan lagi, ini tolong karena memang terus terang tadi pak kepala pak triyawan cepat menyampaikan pemaparannya tapi tidak menyinggung lagi pertebuti tentang hal ini. Ini sangat penting karena ini mengacu daripada tahun ke tahun, sehingga kita tahu manfaat daripada bekraf ini terhadap unggulan itu sudah sejauh mana. Apalagi kita lagi ngebahas undang-undang. Berikut juga saya ingin menggarisbawahi karena tadi juga ingin kita kejar terakit dengan undang-undang. Tentu disini kita berharap tadi sudah diluruskan oleh pak ketua bahwa kita adalah masih membahas pagu indikatif belum definitive. Ini kan kurang lebih ada penambahan 166 Milliar. Ya pak ya, jadi dengan nilai ini sebenarnya yang disampaikan ibu hesti

tadi dulu awalnya bukan 1 triliun, 1,5 triliun. 1,5 triliun artinya anggaran 1 triliun pun kita belum bisa terkejar walaupun sudah ada perbaikan ya 2 kali. Sudah wtp selamat ya pak triyawan, kawan-kawan semua, apalagi ini kan pak sestama kan orang keuangan bisa meneruskan pak mesdin alhamdulillah.

Untuk itu kita berharap betul, karena ini kan kita pembahasan undang-undang pak, jadi saya tadi mohon maaf sempat saya lingkari karena kita kan a lot belut memasukan terkait dengan permodalan. Permodalan itu sampe sekarang kita juga dalam pembahasan undang-undang belum kita putuskan tetapi saya kecewa dalam anggaran haki itu coba kalo gak salah tadi saya sampaikan juga dengan ketua panja itu sangat kecil jadi ini kita tidak ikuti dengan apa konsistensi kita dalam undang-undang, kalau tidak salah tadi aduh kecil banget mana tadi itu saya di halaman berapa jadi artinya kita kan mau membedakan permodalan apa yang dilakukan oleh perbankan dengan bekraf dengan memunculkan bagaimana pentingnya hak kekayaan intelektual yang mana pak ferdi pada saat itu sampe menyampaikan jangan dong ragu-ragu berkaf gitu. Ya Pak Ferdi ya? Iya kata jangan ragu-ragu bekraf, kalau memang dasar daripada bisa diberikan permodalan kepada binaan bekraf itu adalah hak kekayaan intelektual iya hak kekayaan intelektual, berbeda karena selama ini untuk bisa mendorong ukm kita itu adalah harus ada agunan sertifikat tanah macam-macam dan sebagainya itu. Ini kan kita harus tampil beda, agar jangan sama dengan perbankan dan itu kita udah bicarakan dengan OJK. boleh.

Jadi ini barangkali karena ini kita masih indikatif, waktu masih ada, perdeputi pun sesuai dengan pengantar pak ketua tadi ini perlu kita masih lakukan penyempurnaan-penyempurnaan agar jangan sempat hilanglah, bagaimana k2f kita yang sudah ooming dimana-mana ini tidak kelihatan lagi. Terus juga kita berharap betul bahwa adanya angka-angka di setiap deputi tadi yang kata bu sri merliyana oleh bu sri meliayan dia senang yang bisa programnya itu matching dengan jumlah anggota komisi x gitu lho, jadi kalo kira-kira gak sinkron, pak triyawan munaf gak adil katanya padahal ada di pimpinan itu salah satu Namanya sutan adil, gitu lho kira-kira pak, gitu. Ya.. jadi barangkali beberapa hal yang ingin kita sampaikan terakhir ini terkait dengan kesepakatan terakhir kita pak itu menyerahkan bahan tertulis tentang satuan tiga yang semestinya kan 30 hari ini sampe sekarang belum lho. Kami belum terima itu, belum terima ya? Belum ya. Belum terima itu. Karena itu sudah menjadi suatu keputusan rapat kita, RDP kita dan kami mohon nanti bahwa ini tolong disusulkan pak karena itu merupakan dokumen negara apalagi dalam pengantar pak ketua tadi menyampaikan hal itu agar terpenuhi. Kita saling mengingatkan lah. Ya barangkali begitu dan kami nyampaikan terima kasih atas pemaparan yang disampaikan semoga dapat terus dipertanggungjawabkan rencana kerja dan anggaran akan kita putuskan mohon daya serap untuk dapat diperhatikan.

Terima kasih. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sah. Kami persilakan ibu.

WAKIL KETUA (Dr. Ir. Hetifah, M.P.P.):

Terima kasih Pak Ketua dan terima kasih juga kepada Pak Triawan atas presentasi dan laporan yang menggembirakan.

Kalau bagi saya capaian wtp dan juga beberapa kinerja bekraf lain yang sudah di paparkan yang merupakan hasil kerja dari seluruh tim ini memberikan apa ya.. ya suatu membersarkan hati lah gitu. Dan tentu saja bukan hanya kami dengar atau dari laporan bapak ya tapi kami rasakan betul bagaimana di lapangan di bebagai daerah berbagai kota sekarang berlomba-lomba untuk mau disebut sebagai kota kreatif dan juga anak-anak berlomba-lomba ingin menjadi creative worker, creative preneur, nah namun demikian lepas dari anggaran yang mungkin masih jauh dari yang kita harapkan saya sebetulnya merasa bangga, ada beberapa milestone termasuk rindekraf ini, ini juga sebetulnya suatu legacy dan mudah-mudahan nanti dibawah kepemimpinan pak fikri ini kita dpr dan bekraf beserta jajaran bisa juga mensahkan undang-undang ekraf itu. Karena bagi kami pak khususnya saya pribadi gitu ya merasa ada suatu masalah atau tantangan yang begitu besar yang mungkin ini memang tidak bisa menjadi tanggung jawab kita sendiri.

Nah oleh sebab itu dalam tahun terakhir yang menjadi fondasi kita dalam rangka sampai ke tahun 2025 supaya ada 1 kemajuan gitu ya.. saya juga ingin ada beberapa hal yang mungkin perlu nanti kita fokuskan pak. Pertama menyangkut soal penciptaan dan pemberdayaan pelaku ekraf. Gitu memang kesan saya program kita ini masih memberdayakan yang ada. Karena kan memang kalau pelaku atau penciptaan itu sepertinya bukan tanggung jawab bekraf ya tapi tanggung jawab dari stakeholder lain khususnya yang terakit dengan soal Pendidikan dan juga mungkin dengan kementrian tenaga kerja dan lain-lain. Nah ini yang justru saya merasa kenapa kok kementrian Pendidikan ristekdikti sepertinya tuh betul-betul belum seperti kita gitu kita tuh begini jauh gitu ya dan banyak hal yang sangat bagus tapi di dalam kurikulum ya mungkin mbak hesti tau lah ya kita gimana ya selalu mengeluh ya dengan cara-cara atau metode pengajaran dan juga mungkin hal-hal lain yang terkait dengan satuan Pendidikan gitu yang kayaknya tuh jauh dari upaya kita mendorong satu pemikiran apa mindset yang kreatif itu termasuk di perguruan tinggi juga apalagi sekarang kita malah melihat kok ajaran-ajaran radikal bahkan guru-guru ataupun dosen-dosen juga menjadi bagian yang justru menyebarluaskan paham-paham yang jauh dari kreatifitas ataupun inovasi. Nah ini yang mungkin menjadi tantangan yang besar bagaimana pola pikir atau kita men-streaming inovasi di satuan-satuan yang lain pak. Apakah perlu membuat MOU karena ini udah menjadi perpres gitu kan berarti mungkin presiden pasti mau dong apa mensupport gitu ya, bentuknya tuh apa gitu apa ada MOU, atau mungkin ada passport tertentu atau gimana ya ... satuan-satuan KL Kementr6ian atau Lembaga yang lain juga bisa sejalan supaya menjadi bottleneck dalam upaya kita

menciptakan menciptakan tadi pelaku-pelaku ekonomi kreatif khususnya anak-anak muda yang justru sekarang itu sedang bersemangat.

Nah kemudian yang terkait dengan ruang-ruang kreatif tuh saya juga senang dengan perkembangan dan fasilitas yang banyak itu. Mungkin kalau misalnya tadi ada satu piloting cuman di provinsi Jawa Barat nah gimana nih supaya satu best practice ini bisa ada apa ya supaya di seminasi dari satu inovasi yang ada di satu provinsi atau kota memang bisa cepat gitu terjadinya karena mungkin daerah lainnya pengen mengadopsi hanya mereka tuh kalo cuman liat kan harus ada pendampingan gitu mungkin disini juga harus ada semacam pengaturan dari Bekraf atau apa yang memberikan ... jadi kita udah tau untuk bisa menjadi satu kota yang tadi ruang-ruang kreatif kan bukan hanya berarti ruang fisik tetapi ruang fisik juga penting jadi ketika misalnya mereka membuat rencana tata ruang, rencana detail tata ruang ya harus dipastikan misalnya ruang terbuka hijaunya atau ruang-ruang publiknya itu ada gitu jadi semacam apa ya kayak semacam petunjuk-petunjuk jadi diturunkan gitu pengalaman-pengalaman kota ini menjadi suatu pengaturan yang mungkin nanti PU atau apa-apa yang lain gitu ya jadi berarti tugas kita ini yang sebenarnya tadi kan Lembaga pelaksana kok jadinya seperti advokat untuk berbagai kementrian ya supaya mereka tuh juga mensupport kreatifitas dalam berbagai kebijakannya mereka. Mungkin ini yang saya jadi apakah berarti ini riset edukasi dan pengembangan deputinya arahnya kesitu jadi menghasilkan beberapa rekomendasi policy dari berbagai kementrian dan nanti Pak Triawan yang lobby semua kementrian gitu. Bisa mengadopsi dan mensinkronkan termasuk juga technology policy pak, menurut saya itu sangat penting sekali katanya kita masuk era revolusi industri dan sebagainya, tapi technology policy kita itu sekarang juga masih belum clear dalam konteks tadi akses-akses dari pelaku ekonomi kreatif untuk bisa ini ya, ya saya kira mungkin itu pak ya, termasuk haki dan lain-lain. Saya kira banyak tapi intinya itu Pak Ketua jadi bagaimana peran dari Bekraf bukan cuma melaksanakan satu program fasilitasi tapi justru menjadi advokat menstreaming inovasi ke semua kementrian.

Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Kami persilakan Pak Fikri. WAKIL KETUA (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.): Terima kasiih Pak Ketua. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kepada Pimpinan, Anggota dan Bekraf dan jajarannya,

Saya pertama perlu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya baik sebagai individu maupun juga komisi atau mitra mumpung lebaran jadi mudah-mudahan kita saling mengikhlaskan atau mungkin ini juga ke depan banyak.. kalo bahasa jawanya boso-boso.. tapi berarti kok mulai lagi.. bahasa tegal ya.. bahasa tegal.. kalo bacanya jangan pake bahasa tegal.. saya bacakan itu anu apa yang dosa-dosanya… Saya juga terima kasih kepada Pak Abrahim, terima kasih itu karena kita dikasih nasehat tidak mesti tua orang meninggal tidak mesti sakit orang meninggal dan tidak mesti kita sekarang berhadapan dan besok kita masih ketemu. Oleh karenanya kita kehilangan suhunya, biasanya duduknya disini.. Pak Abdurrahim Ibrawi. Tapi kita kehilangan tapi itu adalah nasehat buat yang hidup karena kita akan menyusul, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT dan nanti kita bisa mempersamainya di surga Allah. Allahumma Amiin. Tentang.. ini apa ini.. … sebetulnya saya punya banyak catatan tetapi nampaknya di pengantarnya Pak Kepala Bekraf Pak Triawan Munaf itu ada ada beberapa kendala yang kendala itu mestinya di apa Namanya dijawab ada solusi dengan program ke depan tetapi nampaknya dari gambaran nanti yang akan ke depan nanti belum kelihatan. Jadi kurangnya ketersediaan dan pengembangan SDM yang professional ini kan berarti harus dijawab oleh Bekraf. Kemudian yang kedua penyedia yang tidak kompeten ini ada kegiatan tidak terselesaikan karena penyedia tidak kompeten ini kan pasti harus dijawab ini bagaimana solusinya tapi ada juga problematika internal ini. Anggarannya terblokir sehingga kalau kalau boleh terbuka aja dengan Komisi X ini terblokir seperti apa karena gak boleh tuh terblokir terblokir ini. Sudah kita capek-capek mengesahkan kemudian terblokir ini apa pak anggan gak boleh pak? Jadi kalau ada yang terblokir disampaikan aja disini sehingga kita cari sebabnya apa gitu. Itu tentang apa Namanya tentang anggaran nah kemudian yang khusus karena hanya sekilas teman-teman mengungkap tentang RUU Ekonomi Kreatif tentu berarti sangat berharap ini kan usernya badan ekonomi kreatif tetapi ini ke depan mau seperti apa kan ini sebetulnya amal salih dari bekraf saja toh leading sektornya juga bukan Bekraf. Jadi Kementrian Perdagangan. Nah ketika mau diusulkan kembali perpanjangan saya lagi mimpin disini itu kebetulan ada dead lock pembicaraan disini jadi saya sampe kemudian ada bahan untuk menjawab dari Ketua DPR. Ini bisa gak RUU Ekonomi Kreatif selesai di persidangan yang lalu, saya bilang kalau kita panja dan Komisi X tidak ada masalah. Sebetulnya justru ketika saya mem-break kemudian nerima telepon dari pak Bambang Satya itu karena ada problematika antar disitu jadi menurut saya ini kan secara global 6 cluster itu sebetulnya sudah diselesaikan tetapi bukan berarti selesai kalau diskusinya ada beberapa Pernik-pernik yang masih buka disini. Saya melihat malah buka disini, disini pengin semua segera saja sudahlah, apa yang dibutuhkan sampaikan dan tuangkan dan di ini ya apa Namanya dinormakan gitu. Nah oleh karenanya menurut saya lebih baik kemudian Bekraf berkomunikasi intensif dengan bidding sektor terutama berarti kementrian

perdagangan kemudian irisan-irisan yang masih samar-samar dengan umkm, unit perdagangan dengan perindustrian diselesaikan. Sehingga nanti tidak ada irisan lagi sudah. Jadi sudah jelas nanti pembagian tugas posisi bekraf ada dimana, ditanyakan dari sini jadi dari sini cenderung mempertanyakan atau memprovokasi gitu lah kira-kira. Misalnya ekonomi kreatif nanti itu apa ininya.. apa bedanya dengan yang lain. Kemudian kalau tahapan itu tahapan mana, misalnya apa udahlah disepakati incubator saja misalnya sehingga yang lain yang lain kalau sudah diproduksi massal dan seterusnya berarti itu leading sectornya ke perindustrian misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini yang dengan sektoral, irisan-irisan. Kemudian juga pembagian tugas yang jelas, sehingga posisinya nanti kelembagaan ekonomi yang menangani ekonomi kreatif atau jadi Menteri atau apa sesuai dengan kesepakatan kita tidak menentukan. Nanti karena ini sistem presidensial jadi biar presiden menentukan mau jadi kementrian atau jadi kemenko atau terserah gitu. Ini dan kita sudah sepakat. Kemudian yang kedua ada kendala bahwa ekonomi kreatif ini kesadarannya terbangun di pusat tapi di daerah itu kurang, ini juga sudah diakui semua. Padahal ke daerah itu sandarannya di undang-undang 23 2013 tentang pemerintah daerah. Kalo perlu memang memasukan apa ... poin-poin revisi silakan saya kira, tetapi kalau tidak supaya ini undang-undang ekonomi kreatif di drop dan kemudian bisa dilaksanakan berarti pesan apa karena misalnya yang tidak usah diundangkan misalnya, tidak berupa undang-undang tetapi bisa dilaksanakan sampai ke bawah ada kok misalnya gender mainstreaming. Ada gender mainstreaming itu ndak ada undang-undangnya. Tetapi ada rencananya rencana aksinya sampai ke kabupaten kota ada, bahkan ada percontohannya kalo di jawa tengah ada 15 dinas yang langsung pengaruh kesetaraan gender. Itu sampai anggaran responsis gender ada apa itu saya bentuknya contohnya sampai teknis itu ada. Nah ekonomi kreatif itu mesti ... tidak mesti masuk dalam undang-undang tetapi harus ada aksi betul yang ini masuknya tidak mesti ke sektoral misalnya, dinas tertentu. Kalau kayak ini contohnya karena yang ada gender main streming misalnya, gender main streaming itu masuknya lewat bapeda, jadi lewatnya bapeda, ya bapeda kan memang bisa kemana-mana dan bisa dititipkan kemana-mana. Jadi ini ke bapeda, mitranya langsung ke bapeda. Gender mainstreaming itu. Dan disininya juga di Bapenas, seperti juga yang akhirnya karena kesuksesan itu akhirnya ditiru oleh perubahan iklim jadi climate change. Climate change itu juga apakah lewat kementrian kehutanan, Namanya apa tuh ... RIDD misalnya RIDD itu juga lewat Bapenas kayak gitu. Nah ekonomi kreatif itu juga kan tadi sudah mainstreaming emang maunya, pengaruh kesutamaan karena kesadarannya harus dibangun sampai ke bawah. Kita tidak bisa kemudian hanya mengandalkan 1 poin itu diregulasi di RUU itu. Tapi tidak ada usaha lain. Jadi baik itu mempengaruhi undang-undang 23 2014 sampai kepada nanti kebawah ini, karena diskusi kemarin itu kan kelembagaan, kelembagaan kan dibawah sudah dijawab oleh kementrian dalam negeri. Jadi ini kewenangan atau urusan yang konkuren tidak mesti di bawah ada. Nah

itu tidak mesti di bawah ada. Nah itu tidak mesti di bawah ada lantas kalo gak ada yang menjalankan bahaya. Jadi tidak jelas siapa yang diamanahi atau dimandati gitu. Jadi itu yang umum jadi ke pemerintah daerah dan ini dirasakan juga. Badan Ekonomi Kreatif kalo turun ke bawah kan gak ada yang jemput pak. Gak ada yang jemput. Siapa? Kita gak ada yang jemput itu dari pemda gak ada yang jemput. Karena gak ada dinas ekonomi kreatif, gak ada. Coba kalo Kementrian Pariwisata turun, udah dinasnya masuk kemudian langsung koordinasi. Sebelum ngobrol kita, mereka sudah ngobrol terlebih dahulu. Nah kemudian 2017 itu devisa negara, setelah CPO ya pak ferdi? Itu adalah pariwisata dengan isi budaya dan ekonomi kreatif. Itu udah jelas, real Pak bukan cerita ngawang-ngawang. Nah tetapi kemarin dalam diskusi RUU Ekonomi Kreatif ini juga minim sekali masukan dari Kementrian Pariwisata. Secara substansial. hampir bahkan datang atau tidaknya seperti tidak terasa Kementrian Pariwisata, datang atau tidaknya gak jelas itu. Jadi bahkan suatu ketika ada eselon I datang kemudian tiba-tiba hilang juga ini dari Kementrian Pariwisata. Padahal itu udah jelas, ndak ngarang ya 2017 itu setelah CPO. Kemudian pariwisata dengan isip adalah budaya dan ekonomi kreatif. Itu sudah diakui berarti kan. Sudah diakui tetapi kok seperti ini, Kementrian Pariwisata kemudian mungkin saya kira kalo ini dirjen budaya anu sering hadir ya..bu.. tidak mesti Pak Ilmad Farif tetapi bu catherin..oh ini pak sasuka. Jadi Pak Syah, pak Sasuka. Tetapi maksud saya secara substansi nampaknya perlu dialog lebih ini juga sangat dekat itu antara ekonomi kreatif dengan budaya. Budaya sudah ada produknya ini di RUU ... apa bukan RUU ... undang-undang tentang kemajuan kebudayaan tentang kemajuan kebudayaan undang-undang no. 5 2017. Kemudian terakhir, mohon ini supaya ada kegampangan. Jadi sekalli lagi mudah-mudahan sih ini masa sidang ini selesai. Tapi ada kegampangan juga, ini sudah didiskusikan lama sekali tetapi masih apa ... apa namanya ... masih terlihat belum form betul gitu. Jadi terutama OJK, terutama OJK nah yang sering disampaikan oleh Pak Hari ini kan contoh-contoh di negara-negara tetangga. Ini ada ... ini yang bisa enggak direalisasikan betul disini . dengan lubang yang sudah disediakan di RUU itu. Apa pak? IT Financing Scape. Skema pembiayaan berbasis Haki. Nah..ini seperti apa sehingga begitu di dock itu bisa dilaksanakan jangan dock dock tok ini mau apa ... kalau kalau gak ada kalau gak ada yang bisa direalisasikan ya OJK belum ikhlas ya gak bisa pak. Jadi kalau bisa sih begitu di dock ini ada contoh kalau perlu apa Namanya haki itu langsung bisa dijadikan collateral atau apa gitu. Maturnuhun. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Masih ada dari anggota? Kalau tidak saya akan sedikit saja. Pak Triawan, Saya ini bermimpi sebetulnya bahwa Badan Ekonomi Kreatif ini merupakan penggerak ekonomi kerakyatan yang sungguh menjadikan satu apa potensi yang sangat luar biasa. Dan saya berharap Badan Ekonomi Kreatif ini betul-betul presiden ya mendirikan Badan Ekonomi Kreatif betul-betul kepengen pelaku ekonomi kreatif itu bisa tumbuh dan berkembang yang sangat luar biasa. Dan ini terbukti sebetulnya dengan adanya keterlibatan dari masyarakat ekonomi kreatif. Ini tidak terbantahkan. Cuman saya terus terang saja agak kecewa dengan pemerintah yang tidak mengalokasikan dana yang signifikan dalam berangan-angan ini. Menurut saya ini sebenarnya ada dua pr Pak Triawan, pr pertama adalah segera menyelesaikan undang-undang ekonomi kreatif. Karena ini adalah payungnya ya ... dan ini sebetulnya apa yang disampaikan kepala eh apa ketua panja ini sebetulnya betul. Sebetulnya tinggal sedikit Pak Triawan. Kita fokus saja mengenai kelembagaan dan keuangan ya. Apa yang disampaikan ini sebetulnya cuman dua aja, kalau kita ke daerah tidak punya akar karena kelembagaannya tidak jelas, yang keduanya adalah keuangan tadi misalnya pembiayaan berbasis Haki. Itu tidak akan mungkin jalan kalau tidak payungi dengan Keppres atau Inpres. Bapak harus bilang kepada Presiden. Kita harus keluar karena ini Lembaga yang ngatur berbeda ya jadi nanti Lembaga keuangan itu akan mengeluarkan sistim pengkreditan yang mudah dengan adanya payung ini. Kalau tidak ada Keppres atau Inpres percuma. Jadi kekuatan bagaimana menaruh equity bagaimana naruh agunan bagaimana bunganya, bagaimana kemudahan-kemudahan pajaknya. Sekarang saya memberikan apresisasi kepada Pak Triawan yang dapat mengajukan pajak itu 0,5 ya Pak. Tidak ada artinya bagi pemasukan negara. 0 kan saja ya.. gak ada artinya gak ada 0,5% kepada pengusaha-pengusaha pegel itu ya.. tidak ada artinya bagi pemasukan ke negara nah untuk itu bapak ajukan saja 0 kan saja. Sehingga kan ada daya Tarik di dalam rangka men-create daripada penggerak ekonomi kreatif ini. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mau kepingin di pembicaraan di badan anggaran itu tidak terlihat. Ini tuh debu pak dibanding yang 2.400 triliun ini. Gak ada artinya, seperti 2400, 1/2500 kalaupun itu 1 triliun. Jadi saya minta kawan-kawan dari badan anggaran untuk serius untuk ini. Untuk ini dibahas di badan anggaran itu ya dengan betul. Saya tidak bangga dengan 840 milyar, itu enggak ada apa-apanya pak. Bapak tidak ada akan mempunyai kekuatan itu. Untuk memperbesar ekonomi kreatif, sehingga mempunyai daya saing yang besar. Enggak ada artinya itu ... untuk memperkenalkan aja gak cukup. Apalagi tadi ada Haki yang cuman 82 juta milyar.. nothing pak ... saya berkeinginan Pak Triawan, ya saya berdoa Pak Triawan nanti jadi Menteri Badan Ekonomi Kreatif bukan Kepala Badan apapun nanti ya ini betul-betul saya kepingin Badan Ekonomi Kreatif ini menjadi suatu badan yang bergengsi yang akan men-generate ekonomi kerakyatan ini

gitu ya.. nah sedangkan pada saat dipecah jelas kok visi dan misinya, bapak itu ditugaskan itu dengan jelas kok. Tapi kembali lagi, kita ini Komisi X pak betul-betul mau kepengen ini ya betul-betul ekonomi kreatif bukan hanya yah.. ecek-eceklah badan.. ya pokoknya ada lah.. enggak begitu di pikiran saya. Ini penggerak ekonomi, beda sama UKM. Cuman nanti barangkali bapak lebih fokus lagi yang kemarin itu sebenarnya sudah bagus. Apa, kuliner, kriya sama fesyen gitu ya. Ini kalo fokus lagi sangat luar biasa kekuatannya, kalau ini lebih fokus lagi mungkin ditambah ada beberapa ya.. nah ini yang mesti harus kita anu Pak Triawan.. Yang kedua Pak Triawan, mohon dengan hormat, Pak Fikri ini kadang-kadang kesepian, kesepian dalam hal membahas. Deputi bapak sudah sangat sergep, rajin, tapi kalo Pak Triawan yang datang lebih sergep lagi pak. Saya mohon nanti ini kurang 3 bulan pak, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Dan betul-betul ya.. undang-undang nanti bisa menjawab. Kalo undang-undang ini jangan abu-abu pak. Bapak minta 2 saja kelembagaan dan keuangan, jelas nanti itu udah. Selama ini ekonomi penggerak ekonomi kreatif itu dibatasi oleh Batasan-batasan melalui skim pengkreditan, pada perizinan, Pak Jokowi kan katanya mau 1 hari selesai, ini mungkin 1 jam semua selesai. Kalau mau betul-betul ya, saya betul-betul pak ini ke kawan-kawan Komisi X ini kalo Badan Ekonomi Kreatif itu kalo ada 2000%, 2000% pak. Cuman karena cuman 100 kita 100% back up bapak ya mudah-mudahan nanti di sisa-sisa waktu kita ini betul-betul bisa menghantar undang-undang ekonomi kreatif bisa terwujud ya, dan kita betul-betul bisa mendorong ekonomi kreatif ini bisa menjadi sogok guru di Indonesia. Saya rasa itu ya kawan-kawan. Kami persilakan Pak Triawan untuk merespon saran atau masukan atau pertanyaan dari anggota Komisi X. Kami persilakan. KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF RI : Ya terima kasih Bapak-bapak Pimpinan. Pertama barusan di akhir penyampaian Pak Djoko sangat menyentuh kami. Saya janji akan sergep pak, ikut sergep. Untuk menyelesaikan masalah ini agar kita bisa lebih efektif dan lebih yakin bahwa ini akan diselesaikan tahun ini. Terutama tadi tentang kelembagaan dan keuangan ya. Akan menjadi penghalang apabila ini tidak diselesaikan. Mungkin saya nanti akan menjawab melalui para deputi ya hal-hal yang dinyatakan dan dipertanyakan oleh bapak ibu anggota yang terhormat. Untuk Ibu Lidya, mungkin karena gak ada Ibu Lidya-nya, nanti tertulis saja nanti Ibu Lidya gak ada. Dari Pak Anas Thahir ya ya tentang 1. Serapan sektor mana dan warta berikutnya di sektor mana yang di lebih di perhatikan, layar bioskop berapa, jumlah penonton berapa, ini sudah pernah kami sampaikan memang kalau saya bisa jawab yang saya ada di kepala saya hari ini tentang layar bioskop itu perkembangannya sudah “ada angkanya? Gak ada ya?” ya.. jadi peningkatannya pak sangat luar biasa yang layar bioskop itu, angkanya ini memang masih berkembang terus tapi dari 2015, pada saat itu ada 2100

eh maaf 1100 gak gak saya tahu 2015 masih ingat ada 1100 screen layar tapi setelah diadakan kebijakan pengangkatan film dari apa namanya dari daftar deputi investasi peningkatannya luar biasa. Jadi hari ini sudah 1900 layar dari 1100 layar 1900 layar karena investasi dari luar juga masuk ini akan lebih berkembang lagi di di cim xxi cinemax juga di yang di korea itu cgv, mereka sekarang menumpahkan investasinya ke Indonesia karena memang potensi Indonesia sangat tinggi untuk meningkatkan jumlah penonton yang tidak akan terdukung kalau tidak ada layar yang cukup. Jadi memang ini peningkatan yang luar biasa. Jumlah penonton film nasional tahun 2019 sudah 52 juta penonton dari 16 juta di tahun 2015. Jadi kebijakan-kebijakan ini yang didukung oleh bapak-bapak sangat terasa dan ini dinyatakan sebagai hasil yang terbaik dari kebijakan paket regulasi ekonomi yang ada 16 itu, ini nomor 10 pak. Ya ini paling berhasil sebetulnya dan kami kawal terus sekarang melalui pembentukan komisi film daerah dan lain-lain agar kegairahan film nasional juga terasa di daerah bukan saja menjadi tempat inkubasi dari para sineas muda tapi juga menjadi tempat shooting location bagi film internasional di Indonesia. Nah ini sedang kami terus kawal mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi suatu gerakan ekonomi yang baru yang akan memberikan kontribusi yang besar ke daerah. Lalu perkembangan momenklatur di daerah mungkin ini bisa di jawab ya pak ..., perkembangan nomenklatur di daerah tadi sesuai dengan Pak Joko juga, kita memang harus diskusikan ini lebih lanjut dan lebih intensif bagaimana ke depannya nanti. Ini masih mengambang. Bentukan dari apa namanya lembaganya, nanti akan mempengaruhi sekali kedepannya apakah tetap ada peningkatan atau ada penggabungan, ini yang harus saya cermati lebih lanjut agar tad kelembagaan di daerah tadi bisa betul-betul terbentuk ya. Ya ini mungkin bisa dijawab dari ibu titi entang komersialisasi Haki kenapa hanya 220 usaha orang, mungkin Pak Hari bisa menjawab, Pak Hari silakan. DEPUTI III BADAN EKONOMI KREATIF RI : Terima kasih Bu. Mohon izin Bu Pimpinan Komisi X dan Para Anggota yang saya hormati. Jadi terus terang bahwa apa yang disampaikan dalam rencana kerja ini adalah sebenarnya adalah masukan dari bapenas. Dalam hal ini bapenas melihat bahwa selama deputi fasilitas haki dan regulasi itu hanya menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta kegiatannya di bidang fasilitasi pendaftaran haki saja namun komersialisasi tidak. padahal sebenarnya selama ini yang kami lakukan di bekraf adalah kami melakukan menjalankan lantai nilai ekosistem dimana memang titik beratnya dari fasiliatsi deputi kami adalah bagaimana melindungi haki tersebut dan komersialisasinya nanti adalah di deputi lain salah satunya adalah deputi pemasaran. Namun kemudian bapenas tetap menginginkan agar deputi fasilitas haki juga turut melakukan kegiatan komersialisasi.

Oleh karena itu memang angka 200 ini sebenarnya adalah hanya bagian dari pelaku ekonomi kreatif yang kami fasilitasi lebih dari 200 yaitu dalam hal ini adalah difasilitasi oleh deputi I, ii, iii, iv dan vi sehingga bukan 200 itu memang mungkin hanya di deputi v saja tapi di deputi lain akan lebih banyak lagi. Yang judulnya sebenarnya adalah komersialisasi haki juga. Jadi angka 200 ini kami pastikan bukan membatasi pelaku ekonomi kreatif hanya 200 saja namun ini memang sesuai dengan budget yang diberikan kepada kami yaitu tadi 5 milyar ini memang menurut bapenas ini angka yang cukup rasional untuk memfasilitasi 200 pelaku. Namun di deputi lain dimana deputi lain juga melakukan fungsi komersialisasi melalui kegiatannya masing-masing seperti halnya deputi iv yang sering melakukan pemasaran ke dalam maupun luar negeri. Kemudian deputi lain yang juga melakukan kegiatan akatara, kemudian juga ada bekraf developer day dan segala macem di deputi lain itu melebihi angka 200 tersebut bu. Jadi dengan demikian tidak perlu dikhawatirkan bahwa ini komersialisasi hanya menyasar 200 pelaku saja namun bisa lebih dari itu. Terima kasih. KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF RI : Baik itu tadi banyak sekali Bu Titi pertanyaan juga yang menyangkut momenklatur daerah. Nomenklatur daerah ini kaitannya erat dengan rindekraf. Karena disitu kita harus mempercepat pelaksanaan yang pasal-pasal yang ada di Rindekraf dalam tahapan-tahapannya saya pikir pak pimpinan kita mohon ijin untuk Pak Ricky untuk pak wakil untuk menjawab. Silakan. KETUA RAPAT: Kami persilakan pak. WAKIL KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF RI : Mohon izin pimpinan rapat dan para anggota. Saya mewakili, membantu mewakili menjawab karena kebetulan selain menjadi wakil kepala sementara saya ditugaskan pak kepala juga menjadi pelaksana tugas Deputi I pengganti sementara sampai diselenggarakan pansel untuk mencari pengganti almarhum Boy Pak Boy Barawi. Sekaligus juga karena Ibu Endah selaku deputi hubungan antar Lembaga sedang tugas lemhanas jadi saya menjadi pelaksana harian pak jadi saya bantu jawab sekaligus menyangkut momenklatur di daerah ini memang kami sebenarnya sangat menunggu payung hukum yang lebih kuat untuk berkoordinasi dengan daerah. Di awal pendirian Bekraf seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ketahui kami hanya mengandalkan nota kesepahaman dengan daerah-daerah yang ingin mengembangkan sektor ekonomi kreatifnya.

Syukur alhamdulillah 31 Desember sudah ditandatangani rencana induk ekonomi kreatif dimana itu sebenarnya kan hasil kerjasama lintas kementrian dan Lembaga untuk bisa jadi semacam acuan bagi pemerintah daerah yang ingin menerapkan sektor ekonomi kreatif dan tentunya telah yang sangat dinanti-nanti oleh pemerintah daerah juga adalah kehadiran undang-undang ekonomi kreatif yang bisa menjadi cantolan yang semakin kuat bagi penetapan sektor ekonomi kreatif.Tapi berdasarkan pengalaman dari pengembangan ekonomi kreatif selama ini juga pak kelihatannya sektor ekonomi kreatif tidak bisa dipaksakan hadir pada seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia karena kan potensinya berbeda-beda tapi hampir lebih dari separuh pasti ada sehingga mereka segera membutuhkan ini. Nah yang tadi di sampaikan sebagai proyek percontohan bu dengan jawa barat itu juga cantolannya masih perda karena ada politicalnya dari pimpinan daerah untuk melahirkan perdan dan untuk organisasinya ke dalamnya juga bentuknya masih dalam pola unit kerja, sehingga tadi usulan yang sangat bagus adalah segala kemungkinan kerja sama bisa dilakukan. Misalnya dengan bapeda itu tadi bapeda itu bisa kita lakukan lebih lebih lebih baik, jadi tentunya kehadiran rindekraf dan undang-undang ekonomi kreatif ini akan mempercepat mengakselerasi hadirnya bukan cuma nomenklatur tapi fokus yang jelas dari pemerintah daerah untuk mendirikan tugas kerja yang bertugas mengembangkan ekonomi kreatif baik itu melalui salah satu opininya ataupun melalui bapeda nanti ke depan. Cantolannya udah aja. Nah yang saya sekalian boleh bantu jawabkan mengenai angka yang dibilang oleh Ibu Sri, jadi sejarahnya begini bu saya langsung aja, di tahun awal RKP Bekraf itu angkanya menggenap bu tapi karena itu belum ada sasaran yang fix dari sebelumnya, jadi ada target 1000, 500, 200. Di tahun berikutnya begitu kami bilateral dengan Bapenas, keluar angka realisasi tahun pertama ditetapkan. Lalu kemudian penetapan tautan berikutnya berdasarkan kenaikan presentase terhadap penurunan dari sesuai dengan anggaran yang kita terima. Jadi misalnya tahun pertama bekraf tetapkan target 5000, tercapailah 5302 gitu, tahun berikutnya ditetapkan berdasarkan anggaran musti sekian persen dari yang tahun realisasi tahun sebelumnya jadi broken number juga bu jatuhnya yang ke tahun-tahun erikutnya targetnya. Itu penjelsannya sih sekarang. Karena kita dituntut kenaikannya sesuai dengan presentase bukan number. Jadi itu mesti dikejar tapi secara laporan memang rata-rata kita angkanya lewat dari yang ditetapkan dalam target di bapenas memang selalu tiap tahun. Tapi angkanya jadi broken number terus gini, kebawa terus bu gitu, kecuali ada target baru selalu diawali dengan genap, 1000 misalnya. Tapi kalo target yang pengulangan di tahun berikutnya selalu itu. Nah yang kedua mungkin tadi yang berikutnya adalah soal big data, angka big data. Ini sebenarnya program lebih banyak kepada akuisi, apa akuisisi data. Saat ini nanti kurang lebih kita dari peluncuran bisma platform untuk big data bekraf terjadi peningkatan dalam jumlah data pelaku ekonomi kreatif yang mikro yang lebih mikro jadi kalo yang kita dapet dari bps itu kan makro tapi kalo ini kita butuh dapet data mikro itu di

aplikasi digital platform digital platform digitalnya gak dibuat lagi. Setiap tahun selalu dipake cuma disempurnakan terus. Tapi program akuisisi datanya yang kita kejar memang, tahun pertama begitu kita dapet, berapa Pak Wawan, 6000, tahun kedua 20.000 sekarang tuh udah 60.000 pak ya 40 40.000 nah target kami memang mengejar bisa melewati angka 100 ribu pelaku ekonomi kreatif dengan data mikro karena itu sangat penting tanpa data mikro ini kita susah melakukan pemetaan yang tepat tentang kondisi persaingan, kemampuan, penetrasi mereka terhadap pasar dan peluang-peluang yang bisa mereka tap nanti terhadap data pemasaran, kondisi pasar yang mau kita masuki, nah karena itulah platform Wisma ini programnya memang Akuisisi terus pak, dan Akuisisinya berbagai cara, baik di datangi dengan cara Sosialisasi, maupun diadakan program atau melalui program-program Inkubasi kami, dan ke depalan penggunaan Wisma ini diterapkan ke seluruh kegiatan Bekraf yang ada sekarang,saya rasa itu pak Kepala, Terima Kasih.

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF RI :

Terima kasih. Saya ingin menjawab, pertanyaan dari Pak Nuroji, bukan

pertanyaan, tapi semacam saran bahwa diharapakan Industri yang bisa dilaksanakan untuk mengakomodir para pelaku di industrinya sendiri, saya pikir memang selama ini, dan memang kedepannya juga, apa yang kita lakukan dalam penggelatan fasilitasi dan penggelatan kemampuan daripada pelaku sendiri, dan itu menciptakan kemampuan substitusi agar kita semakin berkurang dan bangga memaki produk negeri gitu pak, produk dalam negeri itu sudah semakin di apresiasi dan semakin di banggakan.

Nah jadi ini memang tujuan kita ke arah sana, ya agar betul-betuljangan lagi kita memakai produk import lah, kalau bisa kita kurangi karena semuanya sudah bisa dilakukan disini, semua bisa dilakukan disini, bukan saja melalui apa biaya yang murah tapi kualitasnya pun sudah sangat baik, saya melihat sendiri, di situ di, ....

Walikota, barang-barang nya anak muda, fashion, termasuk furniture yang ini akan dijelaskan itu sudah dikuasai teknologi dan desain nya juga, nah saya mohon izin pimpinan agar Deputi 4 bisa menjelaskan tentang Furniture tadi pertanyaannya apakah ini masuk dalam desain atau ini masuk dalam sub sektor lainnya, karena ini memang banyak sentuhannya,bagi insannya misalnya dengan Bekraf ya karena craft itu juga termasuk furniture, banyak sekali kegiatan kita, di furniture ini, silahkan Pak Joshua untuk menjelaskan. DEPUTI PEMASARAN BADAN EKONOMI KREATIF RI :

Selamat sore, izin untuk bisa meneruskan penjelasan dari pak

kepala, nah ini memang, khusus untuk label itu memang masuk didalam desain produk nah ini juga sebenarnya berhubungan dengan em, apa

yang disampaikan oleh Deputi, Hak Kekayaan Intelektual, jadi eh, desain tersebut merupakan hasil dari hak kekayaan Intelektual.

Nah yang menjadi fokus dalam hubungan kami, ini untuk mendorong munculnya desain itu kami memberikan em, dukungan pemasaran kepadaproduk-produk label yang memang memiliki desian Orisinil, artinya, desain-desain tersebut memiliki IP atau HKI nah ini gunanya dalah untuk meningkatkan daya saing dengan produk-produk yang bisa dikatakan komoditi ya, yang tadi disampaikan contoh, produk-produk dari negara China ya sebagai contoh nah karena Bekraf ini suatu badan yang memang berfokus pada nilai tambah yaitu nilai tambahnya itu selain daripada brand adalah desain nah disini kami aktif untuk melakukan banyak sekali pendukungan di sektor desain tersebut kalau didalam negeri kami memakai platfrom seperti, Inakraft.

Nah Inakraft untuk membawa para pelaku kreatif di berbagai daerah untuk datang ke Inacraf dan memasarkan produknya, itu pun juga tidak berhenti juga di dalam negeri, sebenarnya di luar negeri kami juga memfasilitasi, sektor desain produk ini dalam format, Mebel itu untuk dipasarkan dan dipamerkan di Luar Negeri, dan juga fokusnya tetap produk yang memiliki Desain, karena disitulah kekuatannya, mungkin itu bisa, menjawab pak, karena ini juga di Industri Mebel ini, kita unik ya,

Kita ini masih kurang di anggap sebagai negara yang memiliki produk yang unik sebenarnya sebenarnya beberapa tahun yang lalu, masih lah, masih kita ini dianggap sebagai negara yang banyak melakukan Replikasi, nah ini kan kita tidak mau, nah untuk medorong Industri tadi, fokus untuk tidaklagi ya, tidak lagi menampilkan produk-produk yang sifatnya, tiruan atau Replikasi, nah yang memiliki HKI itulah yang di, kita bantu Komersialisasinya ya kira kira seperti itu, dukungan yang kami berikan didalam sektor desain produk, dimana dimasuk didalamnya adalah Mebel, saya kira Demikian, Terima kasih.

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF RI :

Baik, saya ingin juga, mohon izin agar, tadi pertanyaan dari Bu Esti,

tentang belanja pegawai yang ada melesetnya, agar bisa dijelaskan oleh pak Sestama,mohon izin bisa pak sestama, ayo pak, yo, makasih pak, SEKRETARIS UTAMA BADAN EKONOMI KREATIF RI :

Izin untuk menjelaskan, pertama mengenai data tadi Pak, mungkin

nanti kita perlu klarifikasi lagi, tapi sebetulnya tidak salah data, atau tidak ada beda, hanya beliau menyampaikan Pagu Indikatif di sajikan adalah Pagu Alokasi atau real Pagu yang diberikan, seperti tahun ini , eh, kan tahun depan kan kita Pagu nya jadi 870 itu kan baru Pagu Indikatif, sedangkan nanti Pagu alokasinya setelah Pagu Anggaran, Pagu Alokasinya nanti tinggal kita apakah naik atau turun, gitu, kan kalau waktu itu Pagu Indikatifnya 706, realisasinya kan, memang kita dapetnya menjadi 657 setelah dilakukan pembahasan jadi sebetulnya perbedaannya disitu.

Nah kami memang paparkan yang Pagu Alokasi karena nanti itulah yang menjadi dan Realisasinya, tadi kan Pak kepala sudah menyajikan tentang realisasi 2016 sampai 2018, kemudian Realisasi Quartal I 2019, jadi perbandingannya Pagu Realisasi dengan Pagu Alokasi 16,17,18, sedangkan 2019 juga Quartal 1, 2019 dibandingkan dengan Quartal I 2018, kira-kira demikian, gambarannya untuk e apa namanya e, apa, data gitu ya, jadi tidakada kesalahan judulnya hanya, hanya melihatnya dari Pagu yang mana, kemudian yang kedua yang tentang pertanyaan Ibu Esti yang di halaman 6 kalau tidak salah ya.

Mengenai Realisasi belanja pegawai, Ibu kalau terlihat disini memang ada kenaikan jadi 47% 63% 84,97 dari belanja pegawai, jadi memang di per, apa pertumbuhan pegawai Bekraf juga terlihat memang, secara bertahap pemenuhan SDM Bekraf ini memang dipenuhi jadi saat ini jujur saja kami juga belum berada dalam kondisi yang, sesuai SDM nya, dari sisi jumlah mungkin sekarang sudah optimal, jumlah pegawai Bekraf itu, PNS nya yang pejabat sekitar 130 ditambah PNS 100 ditambah CPNS 100 lagi, jadi kira-kira itu, ada sekitar 330, kemudian sisanya, jadi total pegawai BEKRAF ada 630 total, kita punya PTT, pegawai tidak tetap berjumlah 235, itu termasuk Supir, Resepsionis, kemudian PTT itu pegawai tidak tetap juga, dan itu mengurusi administrasi.

Kemudian berdasarkan ini ada peraturan baru di tentang Kepegawaian ini muncul PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai, kemudian perka BKN nomor 5 tahun 2018 itu tentang, itu tentang apa, pengelolalan, sd, kepegawai, Instansi Pemerintah, di PP 49 ini dinyatakan bahwa pegawai Instansi Pemerintah nanti nya itu akan berisi 2 saja, PNS dan P3K , Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, nah disitu lah oposisi Bekraf ini, jadi nanti PTT yang 275 Orang itu mau tidak mau, mereka akan bertahap dikurangi, atau beralih menjadi P3K, P3K ini sedang digodog Menpan kita sudah diminta berapa kebutuhan P3K yang nanti akan menggantikan PTT kami memang sengaja dorong PTT ini nanti akan berubah P3K, secara bertahap, gitu Bu.

Tapi dalam kondisi yang sekarang 630an ini sudah sangat Optimal dengan Anggaran yang ada sekarang jadi dengan Anggaran, 657 ini sangat Optimal walaupun masih Pegawai Pemerintah maksudnya PNS dan Pegawai tidak tetap, gitu ya bu ya, kenapa anggaran kita 2018 ini, toh masih belum bisa mencapai apa namanya optimal sampai 90% lebih misalnya, itu terjadi karena 2 hal ibu, jadi yang pertama, Bekraf ini sebagian besar yang PNS masih diperbantukan bu, jadi dari kalau 200 CPNS dan PNS memang sudah Pegawai Bekraf, yang 130an ini baru 50 diantaranya itu yang pegawai bekraf,sisanya sekitar 80 lebih bahkan hampir 100 saya tidak tahu pastinya itu masih diperbantukan Bu.

Sehingga apa, gaji yang bersangkutan itu masih di instansi asal, tapi kan kita harus siapkan bahwa bila yang besangutan itu melimpah ke Bekraf tentunya sudah kita siapkan untuk gajinya, gitu Bu jadi nah dengan Perka Bekraf yang saya sampaikan tadi No 5 2018 ini nantinya di Perka BKN itu per Desember 2019 ini Pegawai yang diperbantukan itu diharuskan melimpah di Instansi dimana di ditempatkan, itu yang sekarang sedang kita diskusikan bagaimana nanti perkembangannya, nah

karena gaji tadi tidak terserap semuanya sehingga banyak penyerapan itu masih 84.

Alasan pertama, tentang Tunjangan Kinerja Bu, Tunjangan Kinerja Bekraf itu yang sebetulnya direcanakan 2018 di awal tahun itu bisa disetujui Perpresnya meningkat gitu ya itu, baru disetujui Presiden di 2019, sehingga tapi kan kita tidak bisa ini bu 2018 karena kita sudah pembahasan dan disetujui, ya kami harus lokasikan anggarannya gitu, nah baru disetujui Presiden itu Oktober 2018 dan terealisir di 2019 bulan Juni ini bu, jadi sehingga alokasi anggaran yang kami sudah aloksikan untuk 2018 tidak terserap ibu, jadi penjelasannya sehingga kalau memang itu terserap Insyaallah itu sudah hampir 9, 100%, 100% dan tahun ini jujur saja, ini sudah mepet Bu,

Jadi anggaran kita yang punya untuk belanja pegawai ini pas bu, bahkan kalau kita usulkan untuk kenaikan Tunjangan Kinerja, itu tidak anggaran nya, jadi ini tahun 2019 ini adalah the top yang bisa apa namanya, anggaran yang ada optimal sekarang itu bisa terealisir untuk Belanja Pegawai kalau dengan catatan juga kalau PTT ini berubah menjadi P3K Bu bisa jadi itu ada kenaikan Belanja Pegawai juga, nah itu pasti kita kekurangan dan kita kan minta tambah gitu kira kira ke Menteri Keuangan gitu maksudnya e karenamemang posisi terakhir ini dengan posisi seperti ini Inshaallah 2019 cukup.

Begitu kira-kira. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mungkin Bu Esti mau, nambah, silakan Bu, boleh silakan. F-PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Kita biasa menggunakan Acress gaji ya pak ya, kalau di daerah,

nah kalau di pusat, Acress gaji jadi cadangan untuk gaji itu berapa persen dari hitungan kita, itu kan sudah kita itu ada nah untuk di Bekraf ini Bekraf menggunakan gaji berapa prosen untuk itu,

Sehingga kemudian kekhawatiran Babini juga bahaya kalau kemudian ada aturan yang kemudian memungkinkan untuk adanya kenaikan tukin tetapi kita tidak punya Acress gaji pasti itu tidak bisa dilakukan,nah pertanyaannya aturan yang dimungkinkan untuk kita membuat akress gaji ituberapa prosen untuk di Bekraf, untuk di ya KL Kementrian dan Lembaga.

KETUA RAPAT:

Oke, silakan teruskan ini, itu masukan saja ya. Ya yaudah nanti, ininya pak,klarifikasinya, ya, tadi Pak Fikri

menanyakan Anggaran yang terblokir tolong Pak Sestama dijelaskan juga mohon izin, Pak Sestama dan juga tentang, sebelum itu mungkin di tahun

2020 akan banyak Rekonsentrasi untuk bisa lebih menggerakan main Streaming dari ekonomi kreatifke Daerah.

Ya silakan Pak. KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF RI :

Lupa tadi sudah di arah an, diperintahakan pak kepala, Tentang

pemblokiran Pak, jadi Kemetrian Keuangan itu punya aturan tentang keeping belanja barang, dan itu keeping belanja barang pada tahun berjalan itu biasanya ditentukanoleh Menteri Keuangan adalah paling besar adalah sama dengan realisasi tahun sebelumnya jadi tahun 2018 kemarin itu kita banyak yang diblokir oleh Menteri, Kementrian Kuangan.

Karena realisasi kita tahun sebelumnya nggak, nggak optimal gitu Pak, tapi kan tahun 2018 seharunya kita bisa lebih optimal sehingga mau tidak mau kita dengan pemblokiran itu ya memang kita tidak bisa memanfaatkan blokir untuk belanja barang, Alhamdulillah Pak 2019 ini tidak seperti itu 2019 ini ada anggaran kami yang diblokir di Bekraf itu tidak besar dan pemblokiran itu tidak pada belanja barang, Alhamdulillah Pak ini saya nggak ngerti juga kok tau tau Menteri Keuangan berbaik hati, jadi justru yang block itu belanja modal yang memang kita tidak pakai yaitu tentang belanja gedung yang pernah kita usulkan sekitar 8 Milliar, itu memang nggak dipakai, nah itu justru memang kita upayakan karena anggaran kita sangat terbatas tahun ini namun pemblokiran dialihkan untuk hal hal pendukung apa namanya masih di dukungan manajemen tapi untuk pendukungan layanan manajemen gitu pak.

Jadi tahun ini Alhamdulillah kita memang tidak di blokir besar seperti tahun sebelumnya gitu pak, itu 2019, kemudian yang mengenai Dana Dekon itu emang sudah diskusikan di Trial Draw di tahun 2020 Pak, kita ada Anggaran Deskonsentrasi dan kita memang sedang menyusun Juknis nya dan arahan dari Bappenas, apa namanya itu diperlukan untuk Provinsi tidak semua Provinsi dapat, nanti kita buat Juknis nya dan Anggarannya juga tidak terlalu besar sekitar 30 Milyaran itu untuk 15 Provinsi, jadi kecil, tapi minimal itu bisa membantu kami Pak untuk berkoordinasi dengan Daerah dan itu untuk 2020 Pak, 2019 kita belum punya Anggaran itu Pak, Terima Kasih.

KETUA RAPAT:

Ya diteruskan, silakan Pak.

SEKRETARIS UTAMA BADAN EKONOMI KREATIF RI : Iya saya pikir semua sudah kita jawab, ada beberapa yang kita kan

jawab melalui Juknis, mungkin ada klarifikasi lebih lanjut silahkan, tapi e apa yang di angkat barusan sudah kurang lebih ada jawabannya, ya, sekarang jam 5 mungkin kita tambah lagi, Pak Ses silahkan, Terima Kasih.

WAKIL KETUA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM) : Terima kasih. Silakan Bu Esti silahkan, oh boleh, kalau Srikandi masak enggak.

F-PDIP (MY ESTI WIJAYATI) :

Satu satu menit saja Pak jadi masih ada yang menurut saya agak

ganjel menurut saya, jadi ketika melihat peran Badan Ekonomi Kreatif yang kemudian oleh Bappenas saya kira sudah ditargetkan, peran apa yang musti diambil oleh Badan Ekonomi Kreatif itu untuk peningkatan perekonomian dan mengapa kemudian ketika peran itu sudah diberikan dan kemudian Korealasinya dengan anggaran nah ini saya kira yang cukup penting supaya besok kami kan ada di Panitia Anggaran.

Saya harus ngomong apa kalau kemudian kami tidak jelas punya alasan yang memungkinkan bagi kita untuk harapan kita bersama untuk meningkatkan Anggaran di 2020 itu bisa tercapai, jadi gitu pak, jadi kita butuh ini, Bappenas itu mentargetkan pada to ke Badan Ekonomi Kreatif, jangan jangan hanya kemudian, terkesan hanya ditemplekke kecil gitu kan nggak, pasti kan punya peran besar yang kenapa dulu Pak Presiden membuat badan Ekonomi Kreatif di era Pak Jokowi, pasti itu ada tujuannya nah itu yang belum ter tangkap bersama secara sinergis antara Bappenas, Bekraf ataupun dengan yang lain, Terima Kasih.

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF RI :

Ya baik Bu saya bisa yakinkan bahwa kami akan menunggu

komunikasi dengan Bappenas itu konsentif dan kami akan sampaikan itu semua, ini memang konsen kami, jadi Bappenas, mungkin ditahun sebelum sebelumnya memang kesadaran peran kita belum, sekarang sudah, sudah jadi sekarang sudah,artinya sebagai anak baru itu udah bisa nuntut gitu, udah bisa nuntut, gitu, saya juga tahu diri karena di tahun tahun pertama kan kita belum bisa menyerap juga gitu.

Jadi sekarang sekarang sudah bisa saya bilang kitabisa menyerap ada kebutuhan yang tinggi danmemang ini sesuai tujuan awal bapak Presiden membentuk Badan Ekonomi Kreatif karena dengan dibantu oleh Bappenas kita bisa sama sama meyakinkan semua pihak bahwa ini memang jalan yang dipilih, Terima Kasih. WAKIL KETUA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM) :

Baik terima kasih. Ada lagi rekan-rekan, cukup ya, baik artinya bahwa telah

selesainya pertanyaan dijawab dengan baik, ini sesuatu hal yang sangat baik, sebelum kita masuk ke Kesimpulan agar jangan ngantuk Pak, saya kasih hadiah Bapak pantun satu ya, agar jelas komitmen daripada Komisi X terhadap Ekonomi Kreatif ini, sembari daripada rekan-rekan TA menayangkan pada simpulan kita, izin tadi pak Ketua, gantian sholat ya.

Ekonomi Kreatif kita andalkan karena memilikipotensi yang besar, program Bekraf harus kita kembangkan sehingga Produk Kreatif dapat diterima oleh pasar, ya, baik selanjutnya kita masuk kepada, simpulan, ya saya tidak baca lagi langsung kepada Poin 2, mohon dikoreksi Pak Triawan, Pak Sestama, terutama angka- angka ya, karena ini kita Copy sesuai dengan dokumen yang ada. II . Kesimpulan

A. Daya Serap APBN tahun 2018 1. Kepala Bekraf Republik Indonesia menyampaikan daya

serap Anggaran Bekraf tahun 2018, yaitu: a. Menurut program sebesar per 87,93 % dengan Rincian

sebagai berikut, tolong Pak yah, dikoreksi angkanya ya, Program pengembangan Ekonomi Kreatif 88,13 % Program dukungan Manajemen dan tugas tehnis lainnya 87,18 %,

Sudah? Tolong dibagi dulu Pak saking mau seriusnya karena Pak

Anton sudah didepan lupa apakah sudah diterima atau belum,ya kami teruskan di, tolong ya kawan-kawan juga kita koreksi ini masih merupakan draft Menurut Jenis Belanja sebagai berikut:

Belanja pegawai, ah ini yang ditanyakan oleh Bu Esti tadi, tapi karena pak Ketua tadi menyampaikan catatan saja, ini kerja keras Pak Sestama ini, pasti Bu Esti nanti tanya lagi untuk masa yang akan datang, ya, 84,97%. Belanja Barang 88,1%. Belanja Modal 89,32%.

2. Selain daya serap Anggaran kepalaBEKRAF Republik Indonesia juga menyampaikan capaian Ekonomi Kreatif tahun 2018 dalam hal Pertumbuhan PDD penyerapan tenaga kerja dan nilai Ekspor produk dengan rincian sebagai berikut: a. Pertumbuhan PDB Bekraf sebesar 5,19%, b. Penyerapan tenaga kerja 18,83%, c. Nilai Ekspor produk kreatif 21,40 milyar US, ya

B. Daya serap Quartal I APBN tahun 2019, kepala BEKRAF Republik Indoensia menyampaikan daya serap Anggaran Bekraf RI pada Anggaran Quartal I tahun 2019, sebesar Rp.124.019.034.000 atau setara dengan 18,84 %dari Pagu Rp.657,151.214.000 dengan Realisasi sebagai berikut : Terprogram,

Pertama, Program pengembangan BEKRAFPagunya Rp 504.282.532.000, Realisasi Rp 87.870.684.000 dengan Equovalen 17,42%.

Program dukungan manajemen dan tugas tehnis lainnya Pagunya Rp 152.868.677.000, Realisasi Rp 36.148.352.000 presentasinya dengan Equovalen 63,64%, 23,64% ya.

Adapun Reailsasi menurut Jenis Belanja sebagai berikut:

Belanja Pegawai Pagu nya 39.943.585.000, Realisasi Rp 8.015.356.000 ata setara dengan 20, 07%

Belanja Barang Rp 602.978.191.000, Realisasi Rp. 114.698.921.000 setara dengan 19,02%.

Belanja Modal Rp. 14.229.438.000 atau Realisasinya baru Rp. 1.304.757.000 setara dengan 9,17%, berdasarkan daya serap tersebut Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa Realisasi Anggaran sebesar Rp. 124.019.034.000 atau sebesar 18,7% jika dibandingkan dengan realisasi Anggaran Quartal I dalam 4 tahun terakhir presentasi Quartal pertama tahun 2019 lebih tinggi,

C. Pembahasan RKA KL tahun 2020 sampai BEI bisa kita ketok ya sepakat ya ini sesuai dengan dekumen baru masuk kita ke pembahasan RKL setuju ya,

SEKRETARIS UTAMA BADAN EKONOMI KREATIF RI :

Ada koreksi sedikit.

WAKIL KETUA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM) :

Silakan, silakan.

SEKRETARIS UTAMA BADAN EKONOMI KREATIF RI :

Yang di Poin 2 halaman 2 diatas sendiri Pak, ya itu masukan kami

adalah ditambahkan proyeksi Pak,karena itu yang di juga menyampaikan proyeksi capaian di proyeksi yang paling atas itu Pak, karena itu belum di, diketok oleh BPS, Pak, njeh, sama 1 angka lagi tentang nilai Ekspsor produk kreatif tadi yang e ada coretan dari Pak Kepala, itu 20, 6 Milyar Pak, jadi itu yang salah di kami Pak, njeh Pak, makasih.

Tolong , tolong sekaligus sama-sama kita perbaiki Pak. WAKIL KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF RI :

Menyampaikan proyeksi Pak, menyampaikan proyeksi capaian.

WAKIL KETUA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM) :

Kalau demikian, ini kan kita copy sesuai bahan tolong bahannya

diperbaiki, bikin catatan bahwa bahan akan diperbaiki , karena pedoman kita adalah dokumen ya, kita akan terima namum dokumen diperbaiki ya, kan begitu, ya.

Pak yang itu penyerapan tenaga kerja juta orang Pak. Iya terima kasih Pak.

REKAMAN TERHENTI

SEKRETARIS UTAMA BADAN EKONOMI KREATIF RI :

Tidak usah 06, tapi 6 saja Pak , iya siap. WAKIL KETUA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM) :

Saling diingat Pak ya dokumennya ya, baik, baik, udah setuju bisa

kita ketok, ya, setuju Pak Tri, baik.

(RAPAT: SETUJU)

Kami teruskan pada Poin C Pembahasan RKA KL Tahun 2020, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menyampaikann antara lain :

1. Berdasarkan Surat Edaran bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepala Bappenas, Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S.338/MK.022019, dan nomor B.241/M/PPN/D8/KU/0101042019 Tentang Pagu Indikatif belanja Kemetrian Lembaga Tahun 2020 pada tanggal 29 April 2019, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mendapatkan Pagu Indikatif R ABPN tahun 2020 sebesar egm, Rp. 870.461.172.000 yang programnya, coba Pak Sesatama sama-sama kita koreksi ya Pak ya, a ini sesuai dengan dokumen, a. Program pengembangan Bekraf Rp. 693.196.565.000 b. Program Dukungan Manajemen dan tugas tehnis lainnya

sebesar Rp. 177.264.607.000, dengan rincian per Deputi adalah sebagai berikut 1. Deputi Research dan Pengembangan sebesar Rp.

113.738.565.000 2. Deputi Access Permodalan sebesar Rp. 98.013.000.000 3. Deputi Infrastruktur Rp. 157. 532.700.000, coba diperbaiki

angkanya ya 4. Deputi Pemasaran Rp. 135.916.465.000 5. Deputi Fasilitasi Haki dan Regulasi sebesar Rp.

82.280.600.000 6. Deputi Hubungan Antar Lembaga atau wilayah, ndak datang

ibu apa, Ibu Endah nya, oh untung di Lemhanas, kalau nggak ini mau dicoret dikit ini Pak, tertawa, baik sebesar Rp 105.767.200.000

7. Yang ke-tujuh, di Sestama dipendekin atau di panjangin ini, kali tulisannya apa, Sestama atau Sestantam.

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF RI : Mohon izin Pak, itu yang tepat kalau Satkernya, Setama Pak,

Sekretariat utama, (suara tidak jelas) Pak Sestama aja yang dapet Pak, tertawa.

WAKIL KETUA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM) : Iya coba-coba, ah, nah itu ini saking sudah dekatnya bermitra itu,

misalnya Pak Triawan Munaf, Pak Tri ini cukup begitu lo, sebesar Rp. 177. 264.607.000, Dua, nah ini kita ketuk dulu ya, benar angkanya semua? Coba ada koreski? Silahkan, silahkan.

WAKIL KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF RI :

Izin Pak, Deputi 1 yang, 565 menjadi ada 600 nya Pak, 100 Pak,

(suara tidak jelas) ini karena kan yang ada disini kan anu pak Direktorat, jadi Direktorat masing-masing harus dijumlahkan gitu Pak itu yang, sebentar, saya cek dulu Pak yang itu. WAKIL KETUA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM) :

Artinya itu kan mengacu kepada dokumen yang Bapak berikan

kalau memang dokumennya tidak sesuai dengan perbaikan yang tadi Bapak sempurnakan, ah coba yang mana yang betul.

REKAMAN TERHENTI

SEKRETARIS UTAMA BADAN EKONOMI KREATIF RI :

Dari Rp. 421.215.000 dan Rp. 71.613.600 nah ini di jumlahkan Pak,

njeh. WAKIL KETUA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM) :

Oke, oke tolong diperbaiki ya pak ya.

SEKRETARIS UTAMA BADAN EKONOMI KREATIF RI : Sudah betul Pak, sudah betul.

WAKIL KETUA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM) :

Oke kalau begitu kita ketok ya.

(RAPAT: SETUJU)

2. Pagu Indikatif Bekraf RI pada RAPBN Tahun 2020 sebesar Rp.

870.461.172.000 mengalami kenaikan bila dibanding dengan Pagu Indikatif Bekraf RI pada Tahun 2019 sebesar Rp. 706.167.673.000

3. Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah menyampaikan arah kebijakan kepada RAPBN pada tahun 2020 sebagai berikut, ini yang disampaikan tadi sesuai Pak Triawan ya, a. Meningkatkan peran Indonesia diera Ekonomi Kreatif Global,

b. Membangun sistem usaha digital Bekraf secara menyeluruh dan Integrasi melalui manajemen kolektif digital Nasional.

c. Fasilitasi pelaku Bekraf yang dilaksanakan melalui Botton Up melalui sistem transparan.

d. Membangun kebijakan sistem Ekspor Terintegrasi untuk produk Bekraf yang dijual secara retail International,

e. Memperkrenalkan karya kreatif unggulan Indonesia yang signifikan di era International yang tepat.

f. Pengembangan ekosistem Industri Film Nasional. g. Menghadirkan ekosistem pembiaayaan berbasis Haki. h. Memanfaatkan pelaksanan Reformasi Birokrasi tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih.

Sampai disitu setuju? Baik, kita ketuk ya , kawan-kawan. Baik masuk ke Poin D ini. D. Sikap dan Pandangan Komisi X DPR RI

1. Komisi X DPR RI mendorong Bekraf RI untuk menyampaikan rincian daya serap anggaran unit utama pada tahun 2018, dan kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran tersebut, itulah baiknya Komisi X itu, menampung curhat kepada Bekraf.

2. Komisi X DPR RI mendesak Bekraf RI untukmemberikan penjelasan dan data rinci mengenai capaian program serta kegiatan pada Quartal 1 pada APBN tahun 2019 Selanjutnya Komisi X DPR RI juga mengharapkan agar opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Tahun 2018 dapat dipertahankan di tahun 2019, agar jangan lagi menurun Prestasi itu,

3. Komisi X DPR RI telah menyetujui bahwa Pagu indikatif Bekraf ini, maaf ini Komisi X DPR RI telahmengetahui, saya ulangi ya, artinya masih ada peluang Pak Triawan untuk menambah sesuai tadi saran Pak Ketua, mengetahui, Pagu Indikatiff Bekraf RI pada tahun RAPBN 2020 sebesar Rp. 870.461.172.000 mengalami kenaikanbila dibanding dengan Pagu Indikatif Bekraf RI pada tahun 2019 yang mana, sebesar Rp. 706.167.673.000. hal ini harus diikuti dengan proses penyusunan, perencanaan program dan kegiatan secara terukur, terkontrol dan komprehensif , woah ini mantap.

4. Dalam pembahasan RKP dan RKH Bekraf RI kedepan, Bekraf RI perlu: a. Menyanyikan Basis Data yang digunakan rujukan, target,

dan sasaran dalam penyusunan RKB tahun 2020 serta menyampaikan juga Peta data ekonomi kreatif per Provinsi dan Kabupaten Kota sampai dengan tahun

2019, khususnya yang terkait dengan capaian Program Unggulan dan Program-program Prioritas.

b. Menyajikan Review kendala capaian program kegiatan mulai Tahun 2017 sampai Tahun 2019 sebagai bahan rujukan penyususnan RKP dan RKA Bekraf RI Tahun 2020. Biar semakin jelas dengan adanya Bekraf kemajuan-kemajuan itu semakin terukur, ya.

5. Berdasarkan Pasal 227 ayat 3 Undang-undang MD 3,

Komisi X DPR RI meminta Badan Kreatif Ekonomi Republik Indonesia untuk menyampaikan bahan tertulis, mengenai jenis Belanja dan Kegiatan APBN tahun 2019 untuk menjadi salah satu bahan rujukan, pembahasan RKP dan RKA Bekraf RI tahun 2020.

6. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian dan pendalaman terhadap bahan yang disampaikan Bekraf RI dan hari ini sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan RKB dan RKA Bekraf Tahun 2020 setelah dibacakan Nota Keuangan APBN Tahun 2020, oleh Presiden Republik Indonesia pada sidang Paripurna RI tanggal 16 Agustus 2019. Dan nanti tolong diikutkan Pak nanti dengan perbaikan Angka-angka dalam dokumen kita, Revisi nya ya pak ya, setuju pak ya, semuanya ya Pak ya, ini bentuk dukungan yang luar biasa dari Komisi X semua, ya pak, kita setuju ya pak ya, Pemerintah.

(RAPAT: SETUJU)

Ya oke ini. E. Lain-lain, saya kembalikan kepada Pak Ketua, karena Pak

Ketua nanti yang taken tertawa, baik , E. Lain-lain Komisi X DPR RI dan kepala Bekraf RI sepakat akan mengadakan pembahasan RKP Kementrian Lembaga dan RKA Kementrian Lembaga Tahun 2019 pada akhir Juni 2019, ini, ini ini , e,m iya yah, karena ini masih kepingin 2019, makanya tadi, dan waktunya bisa kita koordinasiakan kemudian makannya kita buat Tentatif,ini memenuhi berita acaranya, ya dengan agenda penyempurnaan Alokasi Anggaran menurut fungsi organisasi dan program kegiatan Kementrian Lembaga sesuai hasil pembahasan Banggar pada tahun 2018/2019 kalau nggak salah nanti Omas sidang ini berakhir akhir Juli kalau tidak salah, baik.

POIN 2

Komisi X DPR RI meminta Badan Ekonomi, e apa, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk menyerahkan penjelasan atau jawaban atas seluruh pertanyaan, masukan,tanggapan Komisi X DPR RI secara

tertulis paling lambat tanggal berapa dari sekarang, semingggu cukup? cukup lah ya, iya tanggal 25 , itu biar jangan lupa, kalau lama-lama nanti Pak Tri lupa dia, ha, 26 itu hari apa, boleh-boleh, kalau menawar itu, satu ya boleh, iya Tanggal 26 Juni 2019 POIN 3 d

Dalam pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI, mengharapkan Pemerintah agar mempunyai visi yang sama antara kementrian lembaga yang terdapat dalam surpres dan ini kita tambah untuk lebih kooperatif lah, apalagi tadi pak kepala sudah ngomong, skep e apa tadi pak, ah itu tadi, nah jadi tolong kalimatnya, a rajin ya, ya dalam pembahasan RUU tentang ekonomi kreatif Komisi X DPR RI mengharapkan pemerintah agar lebih kooperatif, ehm nah iya, agar lebih koopertif aja, karena undang-undang ini kan walaupun Inisiatif DPR tanpa pemerintah nggak akan bisa juga, ini juga kan salah satu kepentingan biar Anggaran Bekraf itu kembali 100 trilyun Pak Triawan, ya, lebih Kooperatif aja, apanya, visimisinya tidak usah dimasukin saja agar lebih Kooperatif, udah cukup sampai disitu, E ini Poin 1, poin 2, ppoin 3 gimana pak Triawan, Pak Sestama, setuju ya, baik saya ketuk.

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF RI:

Setuju pak.

(RAPAT: SETUJU) WAKIL KETUA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM) :

Karena saya sudah ketuk, ini sudah kembali ke buka tutup saya

serahkan kembali ke Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sah. Ada tambahan dari Anggota, cukup, dari Pak Triawan beserta apa

tim, cukup, nah kalau dirasa cukup sebelum kami tutup silahkan pak Triawan sebagi Ketua Badan Ekonomi Kreatif untuk menyampaikan sepatah dua patah kata.

Kami persilakan.

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF RI : Iya saya hanya menutup dengan, tentunya dengan ucapan Terima

Kasih sebesar-besarnya dan juga saya mau ikut dengan Pak Sah pakai pantun tertawa, agar sehat dan bugar, kita harus hidup teratur dan aktif agar tidak lemah, kedepaanya semoga Komisi X dan Badan Ekonomi Kreatif semakin Harmonis, Sakinah, Mawadah dan Warohmah.

KETUA RAPAT:

Ya, bukan berarti Pak Sah mau nikah lagi kan pak ya? Baik.

Bapak-bapak dan Ibu Anggota Komisi X yang saya hormati,

Dengan demikian, maka selesai acara RDP pada hari ini dengan seizin Anggota dan Pimpiinan Komisi X DPR RI, Bapak Kepala Badan Ekonomi Kreatif beserta seluruh hadirin yang kami hormati, maka Raker kali ini kami tutup Terima Kasih yang sebesar besarnya dengan setia mengikuti Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

Demikianlah. Wabilahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.22 WIB)

WAKIL KETUA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM):

Kami informasikan kepada rekan-rekan mohon nanti pada jam

19.00 kita ada Raker dengan Kemenristek Dikti agar lebih cepat lebih baik, seperti ikan gabus, makin cepat makin bagus.

Jakarta, 17 Juni 2019

a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT,

Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos. NIP. 19710613 199803 2 003