LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI KUNKER SPESIFIK KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 3 – 5 SEPTEMBER 2015 I. PENDAHULUAN Dalam rangka proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP), Tim Kunjungan Kerja Panja RUU tentang PNBP Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh masukan seluas mungkin dari masyarakat dan para pemangku kepentingan agar RUU yang akan dibahas sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Masukan dari hasil Kunjungan Kerja ini juga akan menjadi salah satu bahan dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bagi masing-masing Fraksi di DPR dan penyempurnaan draft terkait pokok-pokok substansi yang perlu diatur dalam RUU PNBP, mengingat Draft RUU berasal dari Pemerintah. Guna menjalankan tugas tersebut, Panja RUU PNBP Komisi XI DPR RI saat ini melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) provinsi, diantaranya Provinsi Kalimantan Timur. Terpilihnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat tujuan kunjungan kerja antara lain didasarkan pada pertimbangan kondisi perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur yang cukup baik dan terdapat aktivitas pertambangan sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara. Informasi data Kementerian Keuangan tercatat bahwa PNBP di 2014 sebesar 398.59 Triliun Rupiah atau setara dengan 25% dari total sumber penerimaan utama APBN. Kontribusi PNBP di 2014 lebih kecil dibandingkan tahun 2011 yang mencatat angka 27%. Undang-Undang tentang PNBP berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan dan penyetoran PNBP serta pengelolaan PNBP secara umum yang berlaku bagi masyarakat selaku wajib bayar dan bagi Instansi Pemerintah atau Kementerian Negara/Lembaga selaku Instansi yang mengelola PNBP.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI
KUNKER SPESIFIK KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3 – 5 SEPTEMBER 2015
I. PENDAHULUAN
Dalam rangka proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP), Tim Kunjungan Kerja Panja RUU tentang
PNBP Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Timur untuk
memperoleh masukan seluas mungkin dari masyarakat dan para pemangku kepentingan
agar RUU yang akan dibahas sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
Masukan dari hasil Kunjungan Kerja ini juga akan menjadi salah satu bahan dalam rangka
penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bagi masing-masing Fraksi di DPR dan
penyempurnaan draft terkait pokok-pokok substansi yang perlu diatur dalam RUU PNBP,
mengingat Draft RUU berasal dari Pemerintah.
Guna menjalankan tugas tersebut, Panja RUU PNBP Komisi XI DPR RI saat ini
melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) provinsi, diantaranya Provinsi Kalimantan Timur.
Terpilihnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat tujuan kunjungan kerja antara
lain didasarkan pada pertimbangan kondisi perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur
yang cukup baik dan terdapat aktivitas pertambangan sebagai salah satu penyumbang
penerimaan negara. Informasi data Kementerian Keuangan tercatat bahwa PNBP di 2014
sebesar 398.59 Triliun Rupiah atau setara dengan 25% dari total sumber penerimaan
utama APBN. Kontribusi PNBP di 2014 lebih kecil dibandingkan tahun 2011 yang
mencatat angka 27%.
Undang-Undang tentang PNBP berfungsi untuk memberikan kepastian hukum
dalam melaksanakan pemungutan dan penyetoran PNBP serta pengelolaan PNBP secara
umum yang berlaku bagi masyarakat selaku wajib bayar dan bagi Instansi Pemerintah
atau Kementerian Negara/Lembaga selaku Instansi yang mengelola PNBP.
Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, PNBP memiliki dua fungsi utama yaitu
fungsi budgetary dan regulatory. Selaku fungsi budgetary, PNBP berperan besar dalam
memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara. PNBP merupakan penyumbang
pendapatan negara terbesar kedua setelah pendapatan perpajakan. Sebagai fungsi
regulatory, PNBP merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan dan menetapkan
regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat di berbagai sektor pemerintahan.
Dengan harapan memperoleh bahan masukan yang penting bagi proses
pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
terdapat beberapa permasalahan yang sudah diidentifikasi dalam proses penyusunan
konsep Naskah Akademik dan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang secara
garis besar meliputi:
1. Pelaksanaan pengelolaan PNBP:
a. pembayaran dan penyetoran PNBP,
b. dasar hukum pemungutan dan penetapan tarif PNBP,
c. perencanaan PNBP dan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP, serta
d. pengawasan dan pemeriksaan PNBP.
2. Tantangan yang akan dihadapi ke depan dalam pengelolaan PNBP:
a. tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik yang dilaksanakan
pemerintah,
b. kebutuhan fleksibiltas dan ketepatan dalam merumuskan kebijakan di bidang
PNBP, dan
c. kebutuhan pembangunan dan penyempurnaan sistem pengelolaan PNBP berbasis
teknologi informasi.
3. Pelaksanaan pengelolaan PNBP yang dilaksanakan oleh Kementerian
Negara/Lembaga antara lain:
a. adanya Kementerian Negara/Lembaga yang tidak dapat memenuhi ketentuan
penyetoran langsung secepatnya ke Kas Negara,
b. adanya PNBP yang dipungut tanpa dasar hukum atau tidak ada Peraturan
Pemerintah mengenai jenis dan Tarif PNBP
c. besaran tarif yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat,
d. penggunaan PNBP yang kurang fleksibel,
e. masih adanya beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang tidak patuh dalam
menyampaikan rencana dan target PNBP, serta penagihan dan pengelolaan
piutang PNBP yang kurang optimal.
Oleh karena itu Komisi XI DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi
Kalimantan Timur pada Tanggal 3-5 September 2015 untuk memperoleh berbagai data,
informasi, dan masukan terhadap RUU PNBP di Kalangan Usaha Minerba yang ada di
Kalimantan. Adapun dengan susunan delegasi sebagai berikut:
No Nama No. Angg Fraksi Jabatan
1. Ir. Marwan Cik Asan 410 F. DEMOKRAT Ketua Tim
Wkl. Ketua Komisi
2. Ir. Muhammad Prakosa 183 F. PDI P Wkl. Ketua Komisi
Anggota
3. Indah Kurnia 189 F. PDI P Anggota
4. Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM. 195 F. PDI P Anggota
5. Dr. H. Ade Komarudin, MH. 262 F. P. GOLKAR Anggota
6. H. Amin Santono, S.Sos 421 F.DEMOKRAT Anggota
7. H. Biem Triani Benjamin 341 F.P GERINDRA Anggota
8. Ahmad Najib Qudratullah, SE. 471 F. P A N Anggota
9. Bertu Merlas 41 F. P K B Anggota
10 Dr. Hj. Anna Mu'awanah 74 F. P K B Anggota
11 Hj. Kasriah 540 F. P P P Anggota
12 Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si 35 F. P. NASDEM Anggota
13 H. Ahmad Sahroni, SE 11 F. P. NASDEM Anggota
14 Nurdin Tampubolon 545 F. P. HANURA Anggota
II. HASIL KUNJUNGAN
Dalam Kunjungan Kerja tersebut, Komisi XI DPR RI telah melakukan serangkaian
pertemuan, antara lain dengan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Timur
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan
Timur
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan
Timur
6. Para Wajib Pajak khususnya Kalangan Usaha Minerba di Kalimantan Timur dan
Kalimantan Selatan antara lain PT.Kaltim Prima Coal (KPC), PT.Total Indonesie,
PT.Adaro Energy, PT. Kideco Jaya Agung, PT. Arutmin Indonesia.
A. Peta Kondisi Penerimaan Perpajakan di Kalimantan Timur Khususnya PNBP
(Penerimaan Negara Bukan Pajak)
Peta kondisi Penerimaan Perpajakan di Kalimantan Timur yang dipaparkan oleh
Kakanwil Pajak Provinsi Kalimantan Timur ialah sebagai berikut, menurut data yang
diperoleh pada tahun 2014 pencapaian penerimaan di Kalimantan Timur sebesar
Rp15 Triliun, sedangkan untuk tahun 2015 sebesar Rp23 Triliun. Penerimaan yang
dominan berasal dari Minerba (Batu bara dan Migas) yang menjadi tulang puggung
penerimaan di Kalimantan Timur. Menurut data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat
Statistik) penerimaan pajak dari seluruh Kalimantan Timur minus 4%, dan Kalimantan
Timur secara keseluruhan minus 1%. Pada tahun 2015 pajak penghasilan sebesar
Rp15,5 Triliun, untuk PPN sebesar Rp7,1 Triliun, sedangkan PBB (P3, Pertambangan,
Kehutanan, Pertanian) sebesar Rp673 M. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak,
capaian PPh pada bulan Agustus 2015 sebesar Rp7,5 Triliun yang menunjukkan
pertumbuhan sebesar 11,68%. PPN & PPNBM sebesar Rp2,4 Triliun yang
menunjukkan kenaikan sebesar 5,83%. Penerimaan di Provinsi Kalimantan Timur
secara keseluruhan sebesar Rp10,1 Triliun (43%), yang berada dibawah tingkat
nasional yang baru mencapai 44%. Pertumbuhan secara keseluruhan di Provinsi
Kalimantan Timur sebesar 10%.
Wajib Pajak Besar di Kalimantan Timur hampir seluruhnya terdaftarnya di
Jakarta, yang tercatat di Kalimantan Timur hanya kewajiban pasal 23 (untuk jasa) &
pasal 21 (karyawan) dan PPN terpusat di Jakarta. PNBP yang paling besar dihasilkan
dari sektor migas dan batubara sebesar 80%. Kanwil Pajak memberikan usulan
terhadap RUU PNBP yang mengenai tumpang tindih pungutan yang terjadi di lapangan
supaya ditinjau kembali agar tidak menimbulkan dispute.
Dalam kesempatan ini, perwakilan dari Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Provinsi Kalimantan Timur memberikan beberapa usulan atau masukan
terhadap RUU PNBP antara lain mengenai berapa banyak yang harus dikembalikan
negara atas investasi perusahaan tambang, tetap harus ada APBN yang dikeluarkan
untuk pengusaha minerba. Selanjutnya mengenai barang milik negara yang telah
diinvestasikan oleh pengusaha minerba, serta bagaimana ketentuannya jika barang
investasi tersebut masih dalam jumlah yang banyak dan belum terpakai, meskipun ada
yang belum dipergunakan sama sekali tapi nilainya sudah menurun.
Informasi terkait penyerapan dan belanja modal dipaparkan oleh Kanwil
Perbendaharaan Kaltim, penyerapan di Provinsi Kalimantan Timur tergolong rendah
dari Rp12 Triliun yang dikelola baru dipergunakan sekitar Rp3,5 Triliun (30%).
Sedangkan untuk belanja modal di tahun 2015 sebesar Rp6 Triliun. Kendala terbesar
di Kalimantan Timur yaitu mengenai lelang yang terlambat dan tentang pembebasan
lahan.
Realisasi PNBP tahun 2015 disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran,
dalam paparannya informasi data yang diperoleh di posisi tanggal 31 Agustus 2015
untuk seluruh Indonesia adalah sebagai berikut : Pendapatan Iuran tetap di tahun
2014 realisasinya sebesar Rp807 M sedangkan target di APBNP sebesar Rp1, 071
Triliun atau (75%) dari target APBNP. Pendapatan Royalti pada realisasinya sebesar
Rp18,5 Triliun, sedangkan target APBNP sebesar Rp22,5 Triliun atau (82%).
Pendapatan keuntungan bersih (IUP) pada realisasi 0,51 sedangakn target tidak ada.
Penjualan Hasil tambang (PKP2B) sebesar Rp16,1 Triliun dan pada realisainya
mencapai Rp16,166 Triliun atau (100,62%). Di tahun 2014 yang mencapai target
penerimaan hanya dari sektor penjualan hasil tambang, sementara iuran tetap dan
royalti tidak mencapai target.
Pada tahun 2015 target APBNP mengenai pendapatan iuran tetap sebesar Rp2
Triliun, pada realisasinya mencapai Rp4,6 Triliun (224%). Pendapatan Royalti pada
realisasinya sebesar Rp 10,3 Triliun , sedangkan di target APBNP sebesar Rp29,6
Triliun ( 34,8 %). Sedangkan untuk Penjualan Hasil tambang (PKP2B) sebesar Rp20,5
Triliun, pada realisinya hanya Rp5,97 Triliun ( 29 %) angka tersebut masih jauh dari
target yang ditetapkan.
B. Kewajiban Wajib Pajak khususnya PNBP Yang Disetorkan oleh 5 Perusahaan
Pertambangan di Kalimantan
1. PT.Kaltim Prima Coal (KPC)
Jenis perikatan/kontrak kepada Pemerintah RI dalam bentuk Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi I yang ditandatangani
pada tahun 1982 dan akan berakhir pada tahun 2021. Pemerintah Indonesia
memberikan izin kepada PT. KPC untuk melaksanakan eksplorasi, produksi dan
pemasaran batubara di wilayah seluas 90.938 hektar di Sangatta dan Bengalon,
Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. PT. KPC pada awal masa
kontraknya memiliki lahan seluas 200.000 hektar, sisanya dikembalikan kepada
Pemerintah.
PT. KPC memulai produksinya secara komersial pada tahun 1991 yang
memproduksi tiga jenis batubara antara lain:
Prima, yaitu batubara berkualitas unggul, dengan kalori tinggi,
kandungan abu sangat rendah, kandungan sulfur menengah dengan
kelembaban rendah.
Pinang, memiliki kalori yang lebih rendah dari Prima dengan tingkat
kelembaban yang lebih tinggi.
Melawan, batubara sub-bituminous dengan kandungan sulfur dan abu rendah,
serta tingkat kelembaban yang tinggi
Pada tahun 2014, total produksi batu bara KPC (siap jual) dari tambang
Sangatta dan Bengalon mencapai 52,4 juta ton, turun 2,03% dari sebesar 53,5
juta ton di tahun 2013. Dalam berproduksi PT. KPC menjual batubara dengan
level sekitar 5300- 6700 kalori. Dari sisi penjualan dan produksi dari tahun ke
tahun menunjukkan peningkatan. Sedangkan untuk tahun 2015 ini diharapkan
peningkatan produksi, namun masih melihat perkembangan konsidi pasar
batubara saat ini.
Tabel Produksi Batu bara KPC Tahun 2014
Tabel Sumber Daya dan Cadangan Batu bara KPC Tahun 2014
Lokasi Sumber daya Batu bara (juta ton) Cadangan Batu bara (juta ton)
eo March 2013 eo March 2013
Sangatta 7,747 957
Bengalon 1,560 242
Total 9,307 1,199
PT. KPC beroperasi dengan metode semuanya Open pit, kekhasan dari perusahaan
tambang yang lain adalah bahwa dalam beroperasi PT. KPC beroperasi sendiri.
Sebagian menggunakan kontrak mining yang di sub-kontrakkan kepada pihak lain
untuk menghasilkan batubara dan sebagian dioperasikan sendiri, dengan peralatan
dan tenaga kerja dari PT. KPC sendiri sehingga transaksi keuangannya lebih
beragam.
PT. KPC menggunakan tarif pajak yang diatur dalam PKP2B
dalam menghitung pajak penghasilan. Berdasarkan PKP2B, tarif pajak tahunan
adalah 35% untuk sepuluh (10) tahun pertama sejak dimulainya periode operasi
dan 45% untuk sisa periode operasi. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
pajak tangguhan PT. KPC telah diukur dengan menggunakan tarif pajak 45%. Pajak
Badan ini dilaporkan di kantor pajak LTO di Jakarta. Sedangkan untuk pajak
penjualan atas jasa, sejumlah 18 jasa sebesar 2,5%.