REVIU RENCANA STRATEGIS PUSAT PENELITIAN DAN …bppi.kemenperin.go.id/uploads/files/dokumen/Renstra 2015-2019 IHLH Reviu.pdf · teknik produksi bersih dan konservasi energi sektor

REVIU

RENCANA STRATEGIS

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2015-2019

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI



2018

REVIU

RENCANA STRATEGIS



TAHUN 2015-2019

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU

DAN LINGKUNGAN HIDUP

2018

Rencana Strategis Puslitbang IHLH 2015-2019

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

rahmat dan karunia-Nya sehingga Reviu Rencana Strategis Pusat Penelitian dan

Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 dapat

diselesaikan.

Reviu Renstra Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019

ini merupakan penjabaran terpadu, selaras dengan Renstra Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri serta merupakan hasil formulasi stratejik untuk mencapai

keberhasilan Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup dalam rangka mencapai visi

dan melaksanakan misi yang ditetapkan. Materi Reviu Renstra dijadikan acuan dalam

penyusunan Program dan Kegiatan di lingkungan Puslitbang Industri Hijau dan

Lingkungan Hidup selama kurun waktu tahun 2015-2019.

Dengan adanya Reviu Renstra ini, diharapkan kiranya Rencana Kerja dan Program

Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup akan menjadi lebih akuntabel dan terarah

serta memudahkan pengukuran pencapaian indikator kinerja dalam melaksanakan Tugas

Pokok dan Fungsi.

Jakarta, Maret 2018 Kepala Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

Teddy Caster Sianturi


ii

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ............i

DAFTAR ISI ............ii

BAB 1 PENDAHULUAN ............1

1.1. Kondisi Umum .........................1

1.2. Potensi dan Permasalahan .........................6

BAB 2 VISI, MISI DAN TUJUAN ............7

2.1. Visi .........................7

2.2. Misi .........................7

2.3. Tujuan .........................7

2.4. Sasaran Strategis .........................7

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............10

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi PPPIHLH .........................10

3.1. Arah kebijakan PPPIHLH .........................10

3.2. Strategi PPPIHLH .........................10

3.2. Kerangka Regulasi .........................10

3.3. Kerangka Kelembagaan .........................11

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ............14

4.1. Target Kinerja .........................14

4.2. Kerangka Pendanaan .........................16

BAB 5 PENUTUP ............18

LAMPIRAN

1. Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga

2. Lampiran II : Matriks Kerangka Regulasi


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Dalam Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 pun telah ditetapkan bahwa visi

pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Maju,

Adil Dan Makmur. Di dalamnya disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat

dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh

kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan

produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan

yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar

terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Pembangunan industri diarahkan untuk

mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan

berkeadilan.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan RPJPN tersebut di atas, maka pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014

ditetapkan visi pembangunan industri nasional yaitu Memantapkan Daya Saing

Basis Industri Manufaktur yang Berkelanjutan serta Terbangunnya Pilar

Industri Andalan Masa Depan dengan fokus prioritas pembangunan industri pada 3

(tiga) hal sebagai berikut:

1) Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan

jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat;

2) Fokus Prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan adalah

semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan

berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global

3) Fokus Prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang

diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk

melalui penerapan iptek

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri tersebut, Pusat Penelitian dan

Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan serangkaian

kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian


2

Perindustrian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri tahun 2010 – 2014.

Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri yang telah dilaksanakan

BPKIMI selama periode tahun 2010 – 2014 terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: :

(i) Penyusunan kebijakan, pedoman, standar dan sistem informasi industri hijau;

(ii) Pelaksanaan pilot project pengembangan energi baru terbarukan (EBT), pelatihan

teknik produksi bersih dan konservasi energi sektor industri

Meningkatnya Pengembangan Industri Hijau

Dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas produksi di Indonesia kurang

memperhatikan efektivitas penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) sehingga terjadi

degradasi kualitas lingkungan sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang

tidak efisien dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri.

Apalagi dengan kondisi semakin terbatasnya sumber daya alam terutama SDA yang

tidak terbarukan, krisis energi dan menurunnya daya dukung lingkungan. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut, maka tuntutan untuk mendukung beralihnya sektor

industri nasional dari Business as Usual (BAU) menjadi industri yang berwawasan

lingkungan telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna

tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk yang ramah lingkungan,

yaitu melalui pengembangan industri hijau.

Terkait hal tersebut, saat ini Kementerian Perindustrian sedang berupaya

mengembangkan industri hijau. Salah satu bentuk keseriusan tersebut adalah dengan

menetapkan industri hijau sebagai salah satu tujuan pembangunan industri

sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian.

Industri Hijau saat ini telah menjadi icon yang harus dipahami dan dilaksanakan

industri nasional. Industri Hijau dapat didefinisikan sebagai industri yang dalam

proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber

daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri

dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi

masyarakat. Secara umum Industri Hijau memiliki karakteristik sebagai berikut :

menggunakan bahan kimia yang ramah lingkungan menerapkan Reduce, Reuse,


3

Recycle dan Recovery pada proses produksi; menggunakan intensitas energi yang

rendah, menggunakan intensitas air yang rendah, menggunakan SDM yang kompeten,

melakukan minimisasi limbah dan, menggunakan teknologi rendah karbon.

Capaian Sasaran Strategis kegiatan meningkatnya Pengembangan Industri Hijau, dapat

dilihat pada tabel berikut :

a. Indikator Kinerja 1 : Kebijakan yang mendukung pengembangan industri

hijau

Transformasi industri nasional menuju Industri Hijau haruslah ditunjang dengan

pembangunan infrastruktur yang memadai dan juga pemberian fasilitas

pendukungnya. Beberapa infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan antara lain:

Standar Industri Hijau, pedoman terkait industri hijau, insentif, sumber daya

manusia, dan sistem informasi. Sejak tahun 2011, Kemenperin telah menyusun 5

(lima) draft Standar Industri Hijau yaitu untuk komoditi Ubin Keramik Berglazir,

Tekstil (untuk proses Printing, Dying dan Finishing), Peleburan Billet Baja, Pulp,

dan Semen. Pada tahun 2014, Kemenperin telah menyusun draft awal Standar

Industri Hijau untuk komoditi baterai kering, Lampu Hemat nergi (LHE) dan Susu

Bubuk. Untuk mensertifikasi pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau, perlu

dibentuk Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH). Sebagai kelengkapan

perangkat LSIH, Kementerian Perindustrian telah menyusun Pedoman Umum

Pembentukan LSIH, Standar Kompetensi Auditor Industri Hijau, dan Standard

Operation Procedure (SOP) Sertifikasi Industri Hijau.

Selain merumuskan kebijakan pendukung dan pedoman-pedoman teknis,

Kementerian Perindustrian juga mendukung upaya peningkatan kompetensi

Sumber Daya Manusia di Sektor Industri melalui kegiatan-kegiatan penambahan

kapasitas antara lain seperti Pelatihan tentang Energy Management System ISO

Tabel 1 Capaian Sasaran Strategis kegiatan meningkatnya Pengembangan Industri Hijau Tahun 2010-2014


4

50001 dan National Expert untuk Industri Pulp & Kertas, Tekstil, Kimia, dan

Makanan & Minuman dan Bimbingan Teknis Pengurangan emisi GRK di Sektor

Industri.

Untuk lebih merangsang perusahaan industri dalam menerapkan prinsip Industri

Hijau, Kementerian Perindustrian juga telah menyusun rekomendasi kebijakan

terkait pemberian insentif baik fiskal maupun nonfiskal. Kebijakan pemberian

insentif tersebut bersifat multistakeholder dan melibatkan Bank Indonesia,

Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian

PPN/Bappenas dan stakeholder terkait lainnya.

Pada Indikator ini realisasi Kebijakan yang mendukung pengembangan industri

hijau, antara lain:

1) Standard Industri Hijau (SIH)

SIH merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan dan

penerapan industri hijau. SIH memuat spesifikasi teknis dan manajemen

pengusahaan, seperti efisiensi dan efektivitas penggunaan bahan baku, bahan

penolong, energi dan air; optimasi kinerja proses produksi; produk yang ramah

lingkungan, dan lain-lain. SIH disusun dan dirumuskan menurut

kelompok/komoditi industri.

2) Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

Untuk mendukung penerapan SIH, akan dibentuk LSIH yang bertugas

melakukan pemeriksaan dan penilaian pemenuhan SIH oleh industri. LSIH

adalah suatu lembaga penyelenggara penilai standar industri hijau yang dibentuk

oleh Kementerian Perindustrian yang memiliki organisasi dan pengelolaan

secara mandiri untuk melaksanakan penilaian dan sertifikasi industri hijau. LSIH

merupakan lembaga yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri untuk

melakukan sertifikasi industri hijau.

3) Insentif Industri Hijau

Pemerintah perlu memberikan insentif sesuai dengan yang dibutuhkan oleh

pelaku industri dalam upayanya menerapkan industri hijau, sehingga perlu

dilakukan identifikasi kebutuhan insentif yang sesuai dengan karakteristik

masing-masing industri, sehingga dapat dirumuskan kebutuhan insentif yang

tepat.


5

Amanat atau ruang bagi pemerintah untuk memberikan insentif bagi pengembangan

industri hijau telah dijabarkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian. UU ini menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

memberikan fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan

industri diantaranya industri yang: (1) menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan

(2) mewujudkan industri hijau.

b. Indikator Kinerja 2 : Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri

Hijau

Penghargaan industri hijau merupakan salah satu bentuk insentif nonfiskal dan

sarana awal dalam rangka sosialisasi prinsip-prinsip industri hijau. Aspek-aspek

penilaian yang digunakan dalam Penghargaan Industri Hijau merupakan adopsi dari

ruang lingkup Standar Industri Hijau yang diatur secara legal dan telah

dicantumkan pula dalam Undang-undang nomor 3 tentang Perindustrian Pasal 79

ayat (2). Standar Industri Hijau paling sedikit memuat ketentuan mengenai bahan

baku, bahan penolong, dan energi; proses produksi; produk; manajemen

pengusahaan; dan pengelolaan limbah.

Selama lima tahun penyelenggaraannya, terjadi peningkatan jumlah peserta yang

juga diiringi dengan peningkatan jumlah perusahaan dan jumlah sektor industri

yang mendapatkan Penghargaan Industri Hijau. Peningkatan jumlah peserta

menunjukkan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan di tingkat daerah berjalan

dengan baik. Peningkatan jumlah penerima penghargaan juga mengindikasikan

bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap perusahaan industri telah mampu

mentranformasi pola pikir perusahaan industri dari Business as Usual menjadi

Industri Hijau


6

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berikut ini hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang diperlukan untuk mengatasi

permasalahan dan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi Pusat

Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup tahun 2015– 2019:

A. Potensi

1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat

2. Peningkatan kepedulian pasar terhadap kelestarian lingkungan dan pembangunan

yang berkelanjutan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan

sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan

industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat

bagi masyarakat

3. Pengembangan industri hijau mendorong industri bertransformasi menuju industri

berbasis inovasi yang tangguh dan berdaya saing tinggi

B. Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pengembangan Industri Hijau antara

lain:

1. Belum dipahaminya persepsi industri hijau antar pemangku kepentingan terkait

2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten dalam

penerapan industri hijau

3. Belum adanya insentif yang mendukung pengembangan industri hijau

4. Masih terbatasnya sosialisasi yang dilakukan terkait penghargaan industri hijau dan

penyusunan Standar Industri Hijau

5. Masih terbatasnya jumlah industri yang ikut dalam penganugerahan industri hijau

tahun 2013, terutama untuk industri kecil dan menengah

6. Penerapan Standar Industri Hijau masih menunggu kelengkapan infrastruktur

pendukung seperti Lembaga Sertifikasi, Auditor Industri Hijau dan kebijakan

terkait lainnya

7. Terbatasnya anggaran salah satu penyebab lambatnya penyiapan infrastruktur

pendukung untuk penerapan Standar Industri Hijau


7

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 VISI

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup mempunyai

visi yaitu: ”Menjadi lembaga penyedia rumusan kebijakan dalam mewujudkan

pembangunan dan pengembangan industri hijau”

Visi tersebut mengandung arti bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri

Hijau dan Lingkungan Hidup akan menjadi institusi penelitian dan pengembangan di

tingkat nasional yang mampu berperan aktif dalam pengembangan industri nasional

melalui penyusunan rumusan kebijakan dan regulasi dalam rangka penerapan prinsip

industri hijau.

2.2 MISI

Untuk mendukung pencapaian visi diatas maka ditetapkan langkah –langkah sebagai

misi yaitu :

1. Mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan;

2. Merumuskan kebijakan pengembangan industri hijau

3. Mengembangkan industri hijau

1.3. TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka kehadiran Pusat Penelitian dan

Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup diarahkan pada pencapaian tujuan

yaitu :

"Meningkatnya Industri yang menerapkan prinsip -prinsip Industri Hijau"

Sedangkan yang menjadi indikator kinerja tujuan yaitu :

1. Industri manufaktur yang memenuhi Standar Industri Hijau

2. Penetapan Standar Industri Hijau ((SIH)


8

1.4. SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan yang telah

ditetapkan yaitu :

1. Tersedianya kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri,

dengan indikator :

a. Jumlah kebijakan konservasi energi (Kebijakan)

b. Jumlah kebijakan penurunan emisi GRK

c. Jumlah kajian monitoring dan evaluasi penurunan emisi GRK

d. Penyusunan Kebijakan Implementasi Konvensi Internasional di Sektor Industri

e. Penyusunan Pedoman konservasi Air di sektor Industri

2. Tersedianya Infrastruktur industri hijau, dengan indikator :

a. Standardisasi Industri Hijau

b. Bantuan Sertifikasi Industri Hijau

3. Terlaksananya Kerjasama dan sosialisasi penerapan industri hijau

- Isu isu nasional dan internasional terkait penerapan industri hijau yang

teridentifikasi

4. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan

- Jumlah dokumen perncanaan dan pelaporan yang disusun

1.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kegiatan dari Pusat Penelitian

dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup yaitu:

a. Industri manufaktur yang memenuhi Standar Industri Hijau yaitu Industri

Manufaktur (Semen Portland; Crumb Rubber; Pengasapan Karet; Susu Bubuk;

Tekstil Pencelupan, Pencapan dan Penyempurnaan; Ubin Keramik; Pupuk Buatan

Tunggal Hara Makro Primer; Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas ) yang memenuhi

standar industri hijau.

b. Penetapan Standar Industri Hijau ((SIH) yaitu Rancangan Akhir Standar

Industri Hijau (RASIH) yang telah dirumuskan


9


10


11

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau

dan Lingkungan Hidup

3.1.1 Arah Kebijakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan

Lingkungan Hidup

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu

dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran

misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama

lima tahun (2015 – 2019).

Arah Kebijakan Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup telah dirumuskan

sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri hijau

2. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam lokal

3.1.2 Strategi Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan

Hidup

Setelah menentukan arah kebijakan maka selanjutnya Puslitbang Industri Hijau dan

Lingkungan Hidup memilih strategi yang tepat dan sesuai dengan Visi, Misi

Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut :

1. Mendorong penerapan industri bersih

2. Mendorong pengurangan/minimisasi limbah

3. Mendorong pengembangan eco-product dengan membuat kemasan, disain dan

hal lainnya yang mengarah kepada ramah lingkungan

3.2 Kerangka Regulasi

Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan Pusat Penelitian dan Pengembangan

Industri Hijau dan Lingkungan Hidup selama periode 2015 – 2019 sebagai berikut:


12

No Arah Kerangka

Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting,

Kajian dan Penelitian

Unit Penanggung

jawab

Unit Terkait/Instansi

Target Penyelesaian

1 RPermen tentang Perusahaan Industri Tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang Wajib Melakukan Manajemen Energi dan Manajemen Air

Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

BPKIMI Kemen ESDM, Kemen PU, Kemen LH, Kemenristek

Desember 2015

2 RPermen tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Industri Hijau

Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

BPKIMI Kemen LH, BSN, KADIN

Desember 2015

3.3 Kerangka Kelembagaan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup mempunyai

struktur organisasi yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian.

Dalam peraturan Menteri Perindustrian tersebut susunan organisasi Pusat Penelitian dan

Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup terdiri atas :

Bidang Industri Hijau

Bidang Industri Hijau terdiri atas :

a. Sub bidang Standardisasi Industri Hijau; dan

b. Sub bidang Promosi dan Kerja Sama

Bidang Industri Hijau

Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas :

a. Subbidang Harmonisasi Kebijakan Lingkungan Hidup

b. Subbidang Pengendalian Lingkungan Hidup

Bidang Manajemen Energi dan Air

Bidang Manajemen Energi dan Air terdiri atas :

a. Sub bidang Subbidang Konservasi dan Diversifikasi Energi


13

b. Sub bidang Konservasi Air

Sub Bagian Program dan Tata Usaha

Bagan struktur organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau

dan Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

3.3.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/M-

IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian,

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan

program penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang industri hijau,

lingkungan hidup serta manajemen energi dan air.


14

3.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/M-IND/PER/11/2015, Pusat

Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan,

penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang industri hijau



di bidang lingkungan hidup;



di bidang manajemen energi dan air;

4. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan

kinerja tata usaha dan rumah tangga pusat


15

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1. Target Kinerja

Adapun Target Kinerja dari Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan

Hiduppada tahun 2015-2019 tersaji dalam tabel berikut :

No

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

1 Tersedianya Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri

Pedoman Implementasi Konservasi dan Disversifikasi Energi di Sektor Industri

1 2 2 2 2

Sistem, kebijakan dan jumlah SDM yang kompeten dalam pelaporan data aktivitas dan penghitungan emisi GRK sektor industri

20 20 25 1 1

Jumlah SDM Terlatih Dalam Pengelolaan Limbah Industri

50 50 60 60 70

Penyusunan Kebijakan Implementasi Konvensi Internasional di Sektor Industri

1 1 1 1 1

Penyusunan Pedoman Konservasi Air di Sektor Industri

1 1 1 1 1

2 Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau Jumlah rancangan Standar Industri Hijau

2 4 4 4 5


16

No

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

dan Finalisasi Standar Industri Hijau Jumlah Perusahaan /Industri yang

tersertifikasi Standar Industri Hijau 4 4 4 6 6

3 Terlaksananya Kerjasama dan sosialisasi penerapan Industri Hijau

Isu-isu nasional dan internasional terkait penerapan industri hijau yang teridentifikasi

1 1 1 1 1

Jumlah Partisipasi dan keikutsertaan dalam forum rapat internasional terkait pengembangan industri hijau

5 7 10 12 15

4 Meningkatnya Kualitas perencanaan dan pelaporan

Jumlah program dan rencana kerja teknis yang disusun

12 12 12 12 12

5 Meningkatnya kualitas layanan perkantoran Jumlah laporan penggunaan anggaran operasional perkantoran

1 1 1 1 1

Jumlah peralatan pendukung perkantoran

1 1 1 1 1


17

4.2. Kerangka Pendanaan

a. Rencana Pendapatan Tahun 2015-2019

Proyeksi pendapatan tahun 2015 sampai dengan 2019 yang bersumber dari APBN dapat dilihat pada tabel berikut :

Pendapatan dari rupiah murni dari tahun ke tahun diharapkan naik terutama untuk mendukung kegiatan penghargaan industri hijau

sehingga jumlah peserta bisa lebih meningkat.

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

1. Rupiah Murni 5.850.000.000 6.200.000.000 6.500.000.000 7.520.000.000 8.000.000.000

TOTAL 5.850.000.000 6.200.000.000 6.500.000.000 7.520.000.000 8.000.000.000

Tabel 4. Proyeksi Pendapatan Tahun 2015-2019

PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2015-2019


18

b. Rencana Belanja Tahun 2015 – 2019

Rencana Belanja untuk Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel 5 berikut:

2015 2016 2017 2018 2019

Belanja Barang 5.750.000.000 6.100.000.000 6.400.000.000 7.320.000.000 7.700.000.000

Belanja Modal 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.000

Jumlah 5.850.000.000 6.200.000.000 6.500.000.000 7.520.000.000 8.000.000.000

Belanja

PROYEKSI BELANJA TAHUN 2015-2019

Proyeksi Belanja

Tabel 5. Proyeksi Belanja Tahun 2015-2019

19

BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Aksi atau

Rencana Kinerja Tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian dan

Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup.

Setelah melakukan kajian terhadap lingkungan eksternal, internal maupun kebijakan

industri nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan

Hidup telah merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan garis besar kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan

Lingkungan Hidup selama 5 tahun kedepan (2015-2019).

Dengan memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Pusat Penelitian dan

Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup maka akan terwujud tujuan Pusat

Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 5 tahun kedepan

yaitu :

" Meningkatnya Industri yang menerapkan prinsip -prinsip Industri Hijau "

Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

Mendorong penerapan industri bersih

Mendorong pengurangan/minimisasi limbah

Mendorong pengembangan eco-product dengan membuat kemasan, disain dan hal

lainnya yang mengarah kepada ramah lingkungan

Capaian target indikator kinerja tahunan diharapkan dapat tercapai 100% dari target

masing-masing kegiatan, sehingga di akhir tahun renstra, tujuan dan sasaran dapat tercapai

dengan baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pengembangan

sumber daya manusia yang terencana dan komprehensif serta komitmen dari seluruh

pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup.

REVIU RENCANA STRATEGIS PUSAT PENELITIAN DAN …bppi.kemenperin.go.id/uploads/files/dokumen/Renstra 2015-2019 IHLH Reviu.pdf · teknik produksi bersih dan konservasi energi sektor

Documents