-
REVIU RENCANA STRATEGIS
(REVIU RENSTRA)
2019 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin Gedung No. 31 Sekojo
Pangkalan Balai Telp. (0711) 7690120 Fax. (0711) 7690120 Kode
Pos. 30753
Website : dlh.banyuasinkab.go.id, email :
[email protected]
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan
Reviu
Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2023 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten
Banyuasin dapat diselesaikan.
Reviu Rencana Strategis 2019 – 2023 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten
Banyuasin merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka
menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin 2018 - 2023 yang memuat Visi,
Misi dan
Program Pembangunan Kabupaten Banyuasin dimana terdapat
penambahan
kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan
Lahan
melalui Dana Bagi Hasil dan Reboisasi (DBH DR) untuk Program
Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Reviu Rencana
Strategis 2019 –
2023 disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam rangka
melaksanakan
kegiatan Lingkungan Hidup guna menentukan rencana, program dan
kegiatan
untuk mencapai tujuan dan sasaran agar dapat berjalan sesuai
dengan Visi dan
Misi Bupati Banyuasin, selain itu diharapkan juga dapat menjawab
permasalahan-
permasalahan dalam lingkup sektor Lingkungan Hidup di kabupaten
Banyuasin
dan lebih khusus permasalahan-permasalahan mengenai
Pencemaran
Lingkungan, Kerusakan Lingkungan dan juga Izin Lingkungan bagi
pelaku usaha.
Kami menyadari penyusunan ini belum memenuhi harapan akan
rencana
strategis yang sebenarnya, namun kami telah berupaya secara
maksimal untuk
menyusun sesuai dengan pedoman yang ada. Untuk itu sumbang saran
perbaikan
kiranya dapat menyempurnakan Reviu Rencana Strategis 2019 – 2023
Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dimasa mendatang.
Semoga Reviu Rencana Strategis 2019 – 2023 Dinas Lingkungan
Hidup
Kabupaten Banyuasin dapat berguna dan bermanfaat bagi yang
memerlukannya.
Pangkalan Balai, 31 Oktober 2019 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN,
Ir. H. IZROMAITA, M.Si PEMBINA TINGKAT I NIP. 19680620 199303 1
004
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini Saya menyatakan bahwa Reviu Rencana Strategis 2019 –
2023
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin akan saya laksanakan
untuk
pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Banyuasin,
serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018-2023.
Pangkalan Balai, 31 Oktober 2019 KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN,
Ir. H. IZROMAITA, M.Si PEMBINA TINGKAT I NIP. 19680620 199303 1
004
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
SK RENSTRA PERANGKAT DAERAH
LEMBAR PERNYATAAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
..................................................................
1
1.2 Landasan Hukum
...............................................................
3
1.3 Maksud dan Tujuan
........................................................... 5
1.4 Sistemastika Penulisan
...................................................... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan
Hidup
.................................................................................
10
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
.............................. 32
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
....................... 34
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup..........
.......................................... 41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
.................................. 42
3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati Terpilih dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ...............
45
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Banyuasin
.............................................. 47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
pada RPJMD
......................................................................
48
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis
............................................. 59
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangat
Daerah........................ 61
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
.................... 61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
............................................ 62
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Program dan Kegiatan OPD
................................................. 63
6.2 Rencana Kerja Anggaran Program / Kegiatan Dana
Bagi Hasil Reboisasi Tahun 2019
........................................ 68
6.3 Pendanaan Program / Kegiatan
.......................................... 68
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN .............
70
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
............................................ 70
7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
.............................................. 71
7.3 Cascading
..........................................................................
73
BAB VIII PENUTUP
..................................................................................
75
LAMPIRAN
SK BUPATI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN
2018-2023
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2018 2023
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANYUASIN
TAHUN 2018 – 2023
SURAT PERNYATAAN
BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN KEGIATAN DAN
PENGANGGARAN
DBH DR TA 2020
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
... 32
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional
............................ 32
Tabel 2.2 Data Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
....................................................... 32
Tabel 2.3 Rekapitulasi Asset Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten
Banyuasin Sampai Dengan Tahun 2018
................................. 34
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2014 – 2018
.................................................................
35
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin .....................
40
Tabel 2.6 Tantangan dan Peluang Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023
............................. 41
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
........... 43
Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program KDH
........................................ 46
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ...........
47
Tabel 3.4 Telaah RTRW dan KLHS Beserta Faktor Penghambat
Dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya......................... 55
Tabel 3.5 Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L
......................... 59
Tabel 3.6 Implikasi RTRW dan KLHS
...................................................... 60
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah
...................................................................
61
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Indikator Yang Berkaitan
Dengan Kesekretariatan
.......................................................... 61
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
................................ 62
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023 ...................
69
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Banyuasin Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018 – 2023
.................................................................
69
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah
dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Renstra PD disusun
sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
(RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai
dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran,
program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib
dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi
setiap perangkat
daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banyuasin sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten
Banyuasin
Tahun 2014-2018 akan berakhir. Sejalan dengan telah terpilihnya
Bupati dan
Wakil Bupati Banyuasin periode Tahun 2018-2023 maka akan
dilakukan proses
penyusunan RPJMD sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah,
dengan
mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan
Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Banyuasin
merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan sebagai penjabaran
Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 63 Tahun 2019 Tanggal 15 April
2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten
Banyuasin Periode 2018 – 2023 dalam pelaksanaan urusan
Pemerintah Daerah
Lingkungan Hidup.
Mekanisme penyusunan Rencana Strategis( (Renstra) Dinas
Lingkungan
Hidup Kabupaten Banyuasin diawali dengan persiapan penyusunan
rancangan
awal, penyusunan ancangan Renstra, Forum Perangkat
Daerah/Lintas,
penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra. Untuk Tahapan
proses
penyusunan Rencana Stategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten
Banyuasin dapat dilihat pada gambar berikut ini
Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJPN
RPJPD Provinsi
RPJMN
RPJMD Provinsi RKPD Provinsi. KUA PPAS APBD
RENJA-PD RKA-PD DPA-PD RENSTRA- PD
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
2
Bersamaan dengan itu, Perangkat Daerah juga harus memulai
melakukan
proses penyusunan Renstra PD untuk periode tahun 2018-2023,
yang
memperhatikan penjabaran visi dan misi serta tupoksi tiap
perangkat daerah.
Proses penyusunan Renstra PD berpedoman pada Undang-Undang Nomor
23
Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017.
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum Renstra 2018 – 2023 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten
Banyuasin adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002
tentang
Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4846);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
tentang
Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 4851);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun
2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999
tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana
telah
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
3
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85
Tahun
1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
1999
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
tentang
Pengelolaan Kualitas Udara;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000
tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001
tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001
tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004
tentang
Rencana Kerja Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004
tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 03
Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (MIH);
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun
2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun
2006 tentang
Program Adipura;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan
Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan kedua dengan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008
tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan
Daerah
Kabupaten /Kota;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
4
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008
tentang Petunjuk
teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Daerah
Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009
tentang Tata
Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009
tentang Tata
Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya
dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah
Bahan
Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009
tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen
Lingkungan,
Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di
Daerah;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009
tentang Tata
Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya
dan
Beracun;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010
tentang Tata
Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan.
Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan
Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan
Bidang
Kehutanan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
cara
Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD
dan RKPD;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun
2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Selatan
tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2009
tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Banyuasin;
38. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dokumen
Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
39. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian
Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
40. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian
Pembuangan
Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
41. Peraturan Daerah Kabupaten banyuasin Nomor 16 Tahun 2019
tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor
26);
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
5
42. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018
tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
43. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 182 Tahun 2016 tentang
Struktur
Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan
Hidup
Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten
Banyuasin
Tahun 2016 Nomor 182);
44. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Rencana
Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin
Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019
Nomor
63).
1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Dinas Lingkungan
Hidup
Kabupaten Banyuasin untuk menyempurnakan dalam mengatur arah
perkembangan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi
dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun yang diketahui dan diharapkan dapat
direspon oleh semua
pemangku kepentingan. Renstra ini akan dapat berdaya guna
apabila disertai
dengan komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses
komunikasi dengan
baik dengan pendekatan top down maupun bottom up.
Renstra ini, yang kemudian dijabarkan dalam program dan
kegiatan,
merupakan pedoman dan panduan bagi seluruh aparat Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai
dengan tugas
pokok dan fungsi organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah
ditetapkan. Dengan telah disusunnya Renstra ini setiap
pelaksanaan kegiatan
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin harus lebih
terencana dan
terarah dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
Renstra 2018 –
2023 juga berfungsi sebagai evaluasi dan koreksi atas kegiatan
yang telah
dilaksanakan, serta sebagai bahan perbaikan pada renstra
mendatang.
2. Tujuan
a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai
dengan kebutuhan
daerah di bidang Lingkungan Hidup;
b. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan;
c. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten
Banyuasin;
d. Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi
terkait berperan
aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran;
e. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program
yang
telah direncanakan;
f. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan
efisiensi,
efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan
berdasarkan
pada prinsip-prinsip good governance;
g. Melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah serta program Dinas
Lingkungan
Hidup untuk melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
6
1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023 terdiri dari 8
bab dengan
sistematika penyajian sebagai berikut:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra
PD, fungsi
Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD,
Renstra
K/L. Renstra Provinsi dan dengan Renja PD
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta
pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
PD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra PD.
1.4. Sistematika
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta
susunan
garis besar isi dokumen.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas
Lingkungan Hidup
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas
secara ringkas
apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup
dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capaian-capaian penting
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas
Lingkungan Hidup
periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas
Lingkungan
Hidup yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan
mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan
dinilai perlu
diatasi melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan
Hidup
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas
Lingkungan Hidup, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup,
serta
uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala
Dinas
Lingkungan Hidup. Uraian tentang struktur organisasi Dinas
Lingkungan
HIdup ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil,
dan tata
laksana Dinas Lingkungan Hidup (Proses, Prosedur, Mekanisme)
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki PD
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
7
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan
Hidup
berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya,
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup
Subbab ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran
kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang
dibutuhkan,
sebagai wujud tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat
daerah. Tantangan dan peluang dapat diperoleh dari hasil
analisis terhadap
Renstra K/L, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provonsi Sumatera
Selatan,
hasil telaah RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup
Subbab ini berisi tentang permasalahan pelayanan Dinas
LIngkungan Hidup
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan
dalam
dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan
pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan
Hidup
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Terpilih
Subbab ini memuat tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang
terkait
dengan visi, misi, serta program Bupati dan wakil Bupati
terpilih.
Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan
Dinas
Lingkungan Hidup dipaparkan faktor-faktor penghambat dan
pendorong
pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang dapat mempengaruhi
pencapaian
visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera
Selatan
Bagian ini menjelaskan faktor penghambat atau pendorong dari
pelayanan
Dinas LIngkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
DLH
ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun
Renstra
Provinsi Sumatera Selatan
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
dan
pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang
mempengaruhi
pelayanan DLH ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada
RPJMD.
Apabila DLH tidak berkorelasi dengan kebijakan dalam RTRW dan
hasil
KLHS, maka pada bagian ini diberi penjelasan.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan DLH
yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan DLH ditinjau dari:
a. Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup;
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Provinsi Sumatera
Selatan;
d. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
8
e. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.
Selanjutnya
dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan
isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian dibagian ini
diperoleh
informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani
melalui
Renstra Dinas LIngkungan Hidup
BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
Dalam menentukan tujuan dan sasaran harus disertai dengan
indikator kinerja
serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan. Cara merumuskan
tujuan dan
sasaran sebagai berikut.
a. Tujuan PD
Tujuan PD merupakan penyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai
oleh
setiap PD dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara
spesifik dan
realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan
permasalahan, dan
menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat
menggambarkan
fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD. Perumusan tujuan
dapat
dilakukan dengan membalikkan penyataan isu, permasalahan, dan
peluang
menjadi kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan
merupakan kalimat
aktif, dimulai dengan kata kerja yang menjelaskan arah
keinginan/preferensi
dan satu kata benda yang menjelaskan obyek yang menjadi menjadi
fokus
perhatian. Dalam menentukan tujuan harus disertai dengan
indikator kinerja
yang terukur dan target selama lima tahun kedepan. Pernyataan
tujuan
dijabarkan dalam 1 (satu) atau lebih sasaran PD.
b. Sasaran PD
Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan
yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional
untuk
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. sarkan pada tugas dan
fungsi PD
atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap
PD. Pernyataan
sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, dan disusun dengan
diawali
dengan kata seperti meningkatnya atau menurunnya. Hal penting
yang perlu
diperhatikan bahwa sasaran PD yang ditetapkan merupakan sasaran
pada
level OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan
kegiatan.
Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium
term
outcome atau outcome untuk jangka menengah.
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah
yang
menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai.
Sedangkan
kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi
yang dipilih
agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan
dan sasaran akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat
dilakukan melalui
metode analisis SWOT. Rumusan strategi yang disusun harus
bersifat operasional,
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
9
yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan PD yang
menjadi tugas dan
fungsi PD. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu
menghubungkan strategi
kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu
memperjelas strategi
agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan
juga digunakan
untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan
fungsi
Perangkat Daerah
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan
kegiatan harus
selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk
Indikator Kinerja
Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan
dan/atau sasaran
yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah,
juga ditetapkan
indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing
perangkat
daerah yang merujuk pada indikator program pada BAB VI.
BAB VIII PENUTUP
Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai
dengan kebutuhan, kaidah - kaidah pelaksanaan, serta rencana
tindak slanjut.
LAMPIRAN
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Banyuasin mempunyai letak yang strategis yaitu
terletak di jalur
lalu lintas antar provinsi sekaligus mempunyai sumber daya alam
yang melimpah.
Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan daerah dengan
tujuan untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya
saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin adalah perangkat
daerah yang
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan
daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh
Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui
Sekretaris Daerah yang struktur organisasi dan penjabaran tugas
dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor
182 Tahun
2016. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin merupakan
penggabungan
dari Badan Lingkungan Hidup dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan
dan
Pemakaman Kabupaten Banyuasin yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan
Perangkat Daerah.
2.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan
Hidup
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin merupakan
Dinas
yang dibentuk dari penggabungan dua perangkat daerah, antara
Badan
Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuasin dengan Dinas
Kebersihan
Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Banyuasin, berdasarkan
pada:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016
tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 182 Tahun 2016 tentang
Struktur
Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan
Hidup
Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempunyai tugas pokok yaitu
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang lingkungan
hidup.
Adapun Fungsinya adalah :
1. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi
administrasi umum,
perlengkapan, kepegawaian, keuangan, program dan
administrasi
ketatausahaan lainnya;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang
meliputi
pengkajian lingkungan hidup, pencegahan dan pengendalian,
penataan
Hukum Lingkungan Hidup serta pembinaan pengendalian lingkungan
hidup;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan
lingkungan hidup;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
11
4. Pelaksanaan pengawasan pencegahan, penanggulangan
pencemaran,
kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan
hidup;
5. Pelaksanaan proses izin lingkungan sebagai syarat terbitnya
izin usaha dan
atau kegiatan.
Selanjutnya penjabaran tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan
Hidup
diuraikan ke dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 182 Tahun
2016, yaitu:
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu
Bupati
melaksanakan tugas di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan
hidup sesuai kewenangan dan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup
menyelenggarakan fungsi :
a. Pimpinan dan perumusan kebijakan kegiatan kesekretariatan dan
bidang
Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya
dan
Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan
Hidup, dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup;
b. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan
unsur
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi serta
Pemerintah
Pusat;
c. Pengkoordinasian dan meningkatkan keterpaduan penyusunan
rencana
dan program, pemantauan, analisis, serta evaluasi perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan hidup;
d. Pemfasilitasi dan pembinaan instansi pemerintah, badan usaha
dan
masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
e. Pembina dan pengembangan upaya perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup, lingkup kabupaten pada semua pemangku
kepentingan;
f. Pemberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah
dan
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan
fungsinya.
2. Sekretariat melaksanakan tugas pengelolaan administrasi
umum,
perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan,
kepegawaian,
hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak termasuk dalam
tugas dan
fungsi bidang – bidang.
Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi
:
a. Penyusun program kerja sekretariat Dinas Lingkungan
Hidup;
b. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan
dan
penyusunan Produk Hukum Daerah;
d. Pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran Dinas Lingkungan
Hidup;
e. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat serta
pelaksanaan
inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum;
f. Pelaksanaan kebijakan program lingkungan hidup;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program
lingkungan
hidup;
h. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
12
i. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
j. Penyelenggaraan kepustakaan internal;
k. Penyelenggaraan pengendalian internal;
l. Pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang
terkait dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang
tugas dan fungsinya.
2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan
tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan
kepegawaian;
d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan
ketatalaksanaan;
e. Melaksanakan/mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan
rumah
tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam kehumasan dan
protokol, surat menyurat, telex, faxcimile, telegram, radio
telekomunikasi dan telepon serta arsip intern;
f. Melaksanakan dan mengelola administrasi barang;
g. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses
pengangkatan,
penugasan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pemberhentian dan
pensiun pegawai;
h. Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar
Nominatif
Pegawai;
i. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
bidang tugasnya.
2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan,
melaksanakan
tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan program
dan
pelaporan;
d. Mendata urusan lingkungan hidup;
e. Menyiapkan kebijakan program urusan lingkungan hidup;
f. Memonitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi-seksi
unit
Dinas Lingkungan Hidup;
g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (RENSTRA);
h. Menyiapkan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama
(IKU);
i. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/Rencana
Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN);
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
13
j. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA)/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
k. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKjIP);
l. Menyiapkan dan membuat laporan dinas dari kegiatan yang
telah
dilaksanakan pada dinas lingkungan hidup;
m. Menginventarisasi hasil pengawasan dan melaksanakan tindak
lanjut
hasil pengawasan;
n. Menyiapkan, menghimpun, menyimpan dan mendokumentasikan
laporan hasil pemeriksaan, laporan pemantauan tindak lanjut
hasil
pemeriksaan ke SIM HP;
o. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
bidang tugasnya.
2.3 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, melaksanakan tugas:
a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan dan aset;
b. Menyampaikan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
/Kerangka
Acuan Kerja (KAK) anggaran rutin;
c. Memantau pelaksanaan anggaran rutin;
d. Melaksanakan inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan
anggaran;
e. Menyusun/mencatat realisasi anggaran rutin, rencana,
pembagian
dan penerimaan negara bukan pajak;
f. Menghimpun daftar transaksi, dokumentasi, Surat Perintah
Membayar
(SPM) dan informasi keuangan yang berisi bukti jurnal, buku
besar,
buku pembantu dan melaksanakan pemeriksaan atas
kelengkapannya;
g. Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang akan
disampaikan ke atasan;
h. Melaksanakan administrasi inventarisasi dan laporan
pertanggungjawaban pengelolaan barang;
i. Melaksanakan pengusulan penghapusan barang;
j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
bidang tugasnya.
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan melaksanakan tugas pembinaan
pengelolaan
lingkungan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, evaluasi
lingkungan dan
pengkajian dampak lingkungan hidup.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan
tugas:
a. Penginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup (RPPLH);
c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan Rencana
Perlindungan dan
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
14
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
(RPJM);
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. Pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis
dayadukung dan
dayatampung lingkungan;
g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik
Bruto
(PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
hijau,mekanisme
insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. Pengsinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
i. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan
Hidup;
j. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
k. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
l. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang
Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
m. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
o. Pemfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
p. Pemfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup
Strategis (KLHS);
q. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS);
r. Pngembangan sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman
hayati
s. Pengkoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau
kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan,
Audit
Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
t. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan
UKL/UPL);
u. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang
transparan
(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
v. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
w. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
x. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan
profil
emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
y. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
z. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
aa. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
bb. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
cc. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
dd. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
pemanfaatan
berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman
hayati;
ee. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
keanekaragaman
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
15
hayati;
ff. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman
hayati;
gg. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan
teknis
inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana
pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana
pengelolaan
kawasan TAHURA (Taman Hutan Raya) Kabupaten;
hh. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan
teknis
perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan
dan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
ii. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan
teknis
pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam;
jj. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan
teknis
pengelolaan daerah penyangga hutan;
kk. Penyiapan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerjasama
dan
kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten;
ll. Penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat
di dalam
dan sekitar kawasan hutan;
mm. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana Penerimaan
Negara Bukan
Pajak (PNBP) dalam pemanfaatan Sumber Daya Hayati (SDH) di
kawasan
hutan;
nn. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan
hutan;
oo. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi,
pemulihan
ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten;
pp. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan
pemanfaatan
jasa lingkungan di kawasan hutan;
qq. Penyiapan bahan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten;
rr. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja
sama dan
kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten;
ss. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina
cinta alam
dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
tt. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa
konservasi di
sekitar kawasan hutan;
uu. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan
masyarakat di
dalam dan sekitar kawasan hutan;
vv. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan daerah
penyangga
hutan;
ww. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang
tugas dan fungsinya.
3.1 Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
melaksanakan tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
16
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Menginventarisasikan data dan informasi sumberdaya alam;
d. Menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH);
e. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pemuatan Rencana
Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM);
f. Memantau dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
g. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
h. Mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasisdaya
dukung
dan daya tampung lingkungan hidup;
i. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk
Domestik
Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau,
mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
j. Mensinkronisasikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan
Ekoregion;
k. Menyusun Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan
Hidup;
l. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;
m. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
n. Mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang
Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
o. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
p. Mengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
q. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
r. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup
Strategis (KLHS);
s. Memantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS);
t. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati;
u. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
bidang tugasnya.
3.2 Seksi Kajian Dampak Lingkungan, melaksanakan tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Mengkoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
17
lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko
Lingkungan
Hidup);
d. Menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
e. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang
transparan
(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
f. Melaksanakan proses izin lingkungan;
g. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
h. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan
penyusunan
profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
i. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
bidang tugasnya.
3.3 Seksi Konservasi dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup,
melaksanakan
tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
d. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
e. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
f. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
g. Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
h. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
pemanfaatan
berkelanjutan,dan pengendalian kerusakan keanekaragaman
hayati;
i. Memantau dan pengawasan pelaksanaan konservasi
keanekaragaman
hayati;
j. Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman
hayati;
k. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan
teknis
inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana
pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana
pengelolaan kawasan TAHURA (Taman Hutan Raya) Kabupaten;
l. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan
teknis
perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan,
pengamanan
dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
m. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan
teknis
pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam;
n. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan
teknis
pengelolaan daerah penyangga hutan;
o. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerjasama
dan
kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten;
p. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat
di
dalam dan sekitar kawasan hutan;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
18
q. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana Penerimaan
Negara
Bukan Pajak (PNBP) dalam pemanfaatan Sumber Daya Hayati (SDH)
di
kawasan hutan;
r. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan
hutan;
s. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi,
pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten;
t. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan
pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan;
u. Menyiapkan bahan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak
(PNBP) terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten;
v. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja
sama
dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten;
w. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina
cinta
alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan
ekosistem;
x. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa
konservasi di sekitar kawasan hutan;
y. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan
masyarakat
di dalam dan sekitar kawasan hutan;
z. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah
penyangga hutan;
aa. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
bidang tugasnya.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya
dan
Beracun melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan kebersihan
jalan, trotoar
dan fasilitas umum lainnya, sampah dan tinja serta Pengelolaan
Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) dan Tinja dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya
dan Beracun (B3) serta proses penerbitan rekomendasi perizinan
penanganan
dan pengakutan sampah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
oleh
pihak lainnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat
kabupaten;
b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis
sampah untuk
setiap kurun waktu tertentu;
c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/industri;
e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang
mampu
diurai oleh proses alam;
f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan
kemasan
produk;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
19
i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
j. Pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan
pemrosesan akhir sampah;
k. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan
sampah;
m. Penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah (TPS),
Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA)
sampah;
n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem
pembuangan open dumping;
o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat
pengelolaan
sampah;
p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan
akhir
sampah;
q. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten lain dan kemitraan
dengan
badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan
pengelolaan
sampah;
r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,
pengangkutan
sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh
swasta;
t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah
dan
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan
sementara
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (pengajuan,
perpanjangan,
perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam
satu
daerah Kabupaten;
y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan
sementara
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah
Kabupaten;
z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan
limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan,
perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya
dan
Beracun (B3);
bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3menggunakan
alat
angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya
dan
Beracun (B3) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya
dan
Beracun (B3) medis;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
20
ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,
pemanfaatan,
pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun
(B3);
ff. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas
dan fungsinya.
4.1 Seksi Pengurangan Sampah, melaksanakan tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
d. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis
sampah
untuk setiap kurun waktu tertentu;
e. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
f. Membina pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/industri;
g. Membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang
mampu
diurai oleh proses alam;
h. Membina pendaur ulangan sampah;
i. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
j. Membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan
kemasan
produk;
k. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
tugasnya.
4.2 Seksi Penanganan Sampah, melaksanakan tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
d. Mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan
dan
pemrosesan akhir sampah;
e. Menyediakan sarana prasarana penanganan sampah;
f. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan
pengelolaan
sampah;
g. Menetapkan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah (TPS),
Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) sampah;
h. Mengawas terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem
pembuangan open dumping;
i. Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat
pengelolaan
sampah;
j. Memberi kompensasi dampak negatip kegiatan pemrosesan
akhir
sampah;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
21
k. Melaksanakan kerjasama dengan Kabupaten lain dankemitraan
dengan
badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan
pengelolaan
sampah;
l. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
m. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah,
pengangkutan
sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh
swasta;
n. Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan
sampah
dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh
swasta;
o. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasankinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan
usaha);
p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
q. Melaksanakan kegiatan pengolahan limbah cair, tinja dan
lumpur;
r. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
tugasnya.
4.3 Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), melaksanakan
tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan
sementara
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), (pengajuan,
perpanjangan,
perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
d. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah Kabupaten;
e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan
sementara
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah
Kabupaten;
f. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan
limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3 (pengajuan, perpanjangan,
perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
g. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya
dan
Beracun (B3);
h. Melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya
dan
Beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan
dalam
satu daerah Kabupaten;
i. Melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya
dan
Beracun (B3) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
j. Melaksanakan perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya
dan
Beracun (B3) medis; memantauan dan pengawasan terhadap
pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
22
k. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
tugasnya.
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan
melaksanakan tugas pembinaan guna terwujudnya upaya konservasi
sumber
daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup,
pemantauan kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan
fungsi:
a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
e. Penentuan baku mutu lingkungan;
f. Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan
(laboratorium
lingkungan);
g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non
institusi;
h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian
informasi,
pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan
non
institusi;
i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,
rehabilitasi
dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
k. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan
pemberian
peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
kepada
masyarakat;
l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar
institusi
dan non institusi;
m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan
non
institusi;
n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi
sumber
pencemar institusi dan non institusi;
o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,
pengisolasian serta
penghentian) kerusakan lingkungan;
r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi
dan
restorasi) kerusakan lingkungan;
s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan
fungsinya.
5.1. Seksi Pemantauan Lingkungan, melaksanakan tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
23
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Melaksanakan pemantauan kualitas air;
d. Melaksanakan pemantauan kualitas udara;
e. Melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
f. Melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
g. Menentukan baku mutu lingkungan;
h. Menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan
(laboratorium lingkungan);
i. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
tugasnya.
5.2. Seksi Pencemaran Lingkungan, melaksanakan tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non
institusi;
d. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian
informasi,
pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan
non
institusi;
e. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan,
remidiasi,
rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non
institusi;
f. Menentukan baku mutu sumber pencemar;
g. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak
dan
pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan
lingkungan
hidup kepada masyarakat;
h. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar
institusi
dan non institusi;
i. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan
non
institusi; dan
j. Melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil
evaluasi
sumber pencemar institusi dan non institusi;
k. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasanya sesuai
dengan
tugasnya.
5.3. Seksi Kerusakan Lingkungan, melaksanakan tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
24
d. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
e. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi,
pengisolasian
serta penghentian) kerusakan lingkungan;
f. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi
dan
restorasi) kerusakan lingkungan;
g. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
tugasnya.
6. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup
melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan pengaduan dan
penyelesaian
sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta
pembinaan
terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan
dan
penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang
tidak
sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi
pengaduan;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas
hasil
tindak lanjut pengaduan;
f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan
maupun
melalui pengadilan;
g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat
atas
usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan hidup;
i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau
kegiatan
yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan;
j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izinlingkungan dan
izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil
evaluasi
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan;
l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas
lingkungan
hidup daerah;
m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum
lingkungan;
n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan hidup;
o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan
hidup;
p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara
terpadu;
q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum
adat,
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
25
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA)
terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
r. Pengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan
pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
danhak
Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
s. Penetapan tanah adat yang merupakan keberadaan Masyarakat
Hukum
Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum
Adat
(MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat
(MHA);
u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
v. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat
(MHA),
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
Perlindungandan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum
Adat
(MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan
dan
pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan
lokal
atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH);
y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat
Hukum
Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerjasama
Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
(PPLH);
aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerjasama
Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
(PPLH);
bb. Pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
lingkungan
hidup;
cc. Pengembangan metode pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
lingkungan
hidup;
dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan
hidup;
ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli
lingkungan
hidup;
gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan
dan
penyuluhan;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
26
hh. Penyiapan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan
lingkungan hidup;
ii. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan
lingkungan
hidup;
kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
mm. Pelaksanaan program pemberian penghargaan tingkat Provinsi
dan
Nasional;
nn. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas
dan fungsinya.
6.1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan,
melaksanakan
tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan
dan
penyelesaian pengaduan masyarakat;
d. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau
kegiatanyang
tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan
hidup;
e. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
f. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi
pengaduan;
g. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas
hasil
tindak lanjut pengaduan;
h. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan
maupun
melalui pengadilan;
i. Mensosialisasikan tata cara pengaduan;
j. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan
masyarakat
atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin
perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;
k. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
tugasnya.
6.2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, melaksanakan tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau
kegiatan
yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
27
d. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan
izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
e. Melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil
evaluasi
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan;
f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas
pengawas
lingkungan hidup daerah;
g. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
h. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan hidup;
i. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan
hidup;
j. Menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara
terpadu;
k. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
tugasnya.
6.3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan
tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
c. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum
adat,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA)
terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
d. Mengindentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan
pengakuan
keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan
lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan
tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait
dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
e. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan
Masyarakat
Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan
hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
Masyarakat
Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
f. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum
Adat
(MHA);
g. Membentuk panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
h. Menyusun data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat
(MHA),
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan hidup;
i. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum
Adat
(MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
Petugas
Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
28
j. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan
dan
pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait Petugas Pengawas
Lingkungan Hidup (PPLH);
k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan
Masyarakat
Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait
Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);
l. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerjasama
Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait Petugas Pengawas Lingkungan Hidup
(PPLH);
m. Menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerjasama Masyrakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait Petugas Pengawas Lingkungan
Hidup
(PPLH);
n. Mengembangkan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
lingkungan hidup;
o. Mengembangkan metode pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
lingkungan hidup;
p. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
lingkungan
hidup;
q. Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan
hidup;
r. Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli
lingkungan hidup;
s. Melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan pelatihan
dan
penyuluhan;
t. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan lingkungan hidup;
u. Mengembangkan jenis penghargaan lingkungan hidup;
v. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan
lingkungan
hidup;
w. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
x. Membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
y. Mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi
dan
nasional;
z. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
tugasnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Lingkungan
Hidup adalah
merupakan bagian dari perangkat daerah yang berada dibawah
dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang
urusan
pemerintahan atau penunjang urusan pemerintah yang
diselenggarakan.
Sedangkan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
adalah
sebagai berikut :
1. UPTD. Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
29
1.1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD)
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) melaksanakan tugas
kegiatan
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas
dibidang
pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan
melaksanakan
SOP Laboratorium Lingkungan. Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi
:
a. Menyusun dan mengusulkan rencana dan program kerja UPTD.
Laboratorium Lingkungan;
b. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
c. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan
prasarana
UPTD Laboratorium Lingkungan;
d. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan
UPTD Laboratorium Lingkungan;
e. Menyelenggarakan pengkajian monitoring dan evaluasi program
kerja
UPTD Laboratorium Lingkungan;
f. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh
uji dan
pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan
limbah
laboratorium;
g. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
h. Melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan
penyimpanan
contoh uji parameter kualitas lingkungan;
i. Melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter
kualitas
lingkungan;
j. Menandatangani Sertifikat Hasil Uji (SHU) dan bertanggung
jawab
penuh terhadap hasil yang tertera pada Sertifikat Hasil Uji
(SHU);
k. Melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan
pengujian
parameter kualitas lingkungan;
l. Melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
m. Melaksanakan peraawatan dan kalibrasi peralatan
laboratorium
lingkungan;
n. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi
sertifikasi
akreditasi;
o. Melaksanakan dokumentasi system menajemen mutu
laborarotium;
p. Melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
q. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi
pengendalian
pencemaran lingkungan;
r. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup
tingkat tapak;
s. Melaksanakan inventarisasi sumber – sumber emisi / efluen
didaerah
tapak;
t. Membantu melaksanakan pengawasan terhadap industry dengan
mengambil sampel dan data – data lain;
u. Melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengarahan
pelaksaan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
v. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan atau unit
kerja
lain;
-
REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUASIN
30
w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas di
lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan;
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan
bidang tugas dan fungsinya.
1.2 Sub Bagian Tata Usaha
Sub bagian tata usaha melaksanakan tugas :
a. Menyusun program kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
b. Mengelola kearsipan UPTD Laboratorium Lingkungan;
c. Mengelola keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan;
d. Menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan UPTD
Laboratorium
Lingkungan;
e. Mengelola barang UPTD Laboratorium Lingkungan;
f. Mengelola data, pelayanan informasi dan pengembangan
sistem
informasi UPTD Laboratorium Lingkungan;
g. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggarab (DPA) sesuai
dengan
lingkup kerjanya;
h. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan
seluruh
kebutuhan administrasi dan bahan penunjang pengujian
laboratorium
beserta dokumen terkait;
i. Mengkoordinir, memeriksa dan menyimpan dokumen – dokumen
yang
berhubungan dengan Laborarorium Lingkungan dalam jangka
waktu
tertentu;
j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggung jawabkan
pelaksanaan kegiatan;
k. Menyiapkan, memelihara dan mendistribusikan laporan hasil
pengujian
laboratorium ke pelanggan serta bagian dokumentasi dan
informasi;
l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
Tata
Usaha;
m. Melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai
dengan bidang
tugasnya.
2. UPTD. Persampahan terdiri dari :
2.1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melaksanakan tugas
pelayanan
pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan dalam Kabupaten
Banyuasin. Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun dan mengusulkan rencana dan program kerja UPTD
Persampahan;
b. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
c. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan
prasarana
UPTD Persampahan;
d. Menyelenggarakan pengkajian pe