Reviu Laporan Keuangan

Yang berkompeten mereviu Laporan Keuangan Daerah

11 March 2009 by arief

Siapa yang berkompeten mereviu Laporan Keuangan Daerah?Mereviu laporan keuangan idealnya dilaksanakan oleh akuntan. Ironinya, banyak instansi pemerintah kecuali Depkeu yang tidak memiliki seorang akuntan. Jadi, siapa yang seharusnya kompeten?Tidaklah mudah mereviu laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Apalagi, jika bicara soal kualitas laporan. Masalahnya, selama ini, pihak yang diberi wewenang melakukan tugas tersebut sebagian besar belum memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan oleh asosiasi profesi akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia).

Dalam faktanya “Tidak sembarang orang bisa melakukan reviu”..“Kompeten itu tidak identik dengan seseorang yang diberi wewenang. Sebagaimana kenyataan yang terjadi selama ini” ..

Kewenangan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.Dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..

Tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan aparat pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan..Dalam Perdirjen Perbedaharaan tersebut disebutkan yang wajib melakukan reviu laporan keuangan adalah Aparat Pengawas Intern Kementerian Negara/lembaga atau biasa disebut sebagai Inspektorat Jenderal (irjen).

Dan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disebutkan pada Pasal 12 bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006Pasal 1 ayat (1)Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan,dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2008Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan adalah produk laporan yang sarat dengan pengetahuan tentang akunting (accounting knowledge). Karena itu,  orang yang kompeten untuk melakukan reviu laporan keuangan pemerintah adalah sebagaimana dipersyaratkan dalam standar auditing dan standar jasa reviu yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Melihat kenyataan yang terjadi selama ini, adalah sangat mendesak Inspektorat Jenderal (Itjen) di berbagai departemen dan lembaga non departemen, termasuk inspektorat pemerintah daerah merekrut akuntan untuk memperkuat fungsi kelembagaannya.“Bukan dalam konteks tidak mempercayai kemampuan non akuntan. Namun, kalau ini dilakukan terus pasti tidak lazim. Dan selayaknyalah  mendudukan masalah pada ketentuan profesi, karena disitulah profesionalisme diukur dan diatur”..

Reviu laporan keuangan idealnya dilaksanakan oleh akuntan. Sayangnya masih banyak instansi pemerintah kecuali Depkeu yang tidak memiliki seorang akuntan.

“Faktanya hampir seluruh pemerintah daerah, sangat sedikit yang berlatar belakang manajemen keuangan. Ada kepala biro keuangan yang sarjana hukum, ada yang lulusan IKIP, dan lainnya.. Itulah faktanya,” ..Sangat bisa dimaklumi bahwa kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu yang mengganggap bahwa keuangan tidak perlu dimanage secara profesional. Sehingga siapa pun orangnya boleh mengelola keuangan.

Telah diketahui bahwa dalam standar audit dan standar reviu yang diterbitkan oleh IAI yang mengharuskan audit dan reviu dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dengan pengalaman memadai. Kompetensi yang dimaksud adalah bahwa seseorang itu harus memiliki latar pendidikan akuntansi.Standar tersebut tetap relefan. Hanya saja relatif sudah dibuat (established). Kalau di pemerintah dengan sudah ditetapkannya jabatan fungsional auditor. Hanya saja, sejauh mana jabatan fungsional auditor itu sudah mengcover hal tersebut.

Ke depan, kebutuhan akan kualitas laporan keuangan yang baik akan menyadarkan banyak pihak, terutama betapa pentingnya memperhatikan kompetensi dan kapasitas seseorang terkait dengan laporan keuangan, baik penyusunan laporan keuangan maupun reviu atas laporan keuangan yang telah disusun, sebelum laporan keuangan tersebut diaudit Badan Pemeriksa Keuangan..

LATAR BELAKANG REVIU

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebelum diserahkan kepada BPK untuk diperiksa, aparat pengawasan intern pemerintah melakukan reviu laporan keuangan berdasarkan permintaan Menteri atau Pimpinan K/L demi menghasilkan LK yang berkualitas.  Kegiatan reviu oleh APIP ini dilakukan menurut DASAR HUKUM sebagai berikut  :

Undang-undang Nomor 17/2003

Presiden (Gubernur/Bupati/Walikota) menyampaikan rancangan UU (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (APBD) kepada DPR (DPRD) berupa LK yang telah diperiksa oleh BPK, selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. — pasal 30 (1) dan 31 (1)

Bentuk dan isi Laporan PP APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP — pasal 32 (1)

LK dimaksud setidak-tidaknya meliputi :

LR APBN (pasal 30)/APBD (pasal 31), Neraca, LAK, CaLK, LK perush. negara & badan lain (pasal 30)/perush. daerah

(pasal 31)

Undang-undang Nomor 1/2004

Menteri/Pimpinan Lembaga (Kepala SKPD) selaku PA/PB K/L (SKPD) yang dipimpinnya , menyusun dan menyampaikan LK K/L (SKPD) yang dipimpinnya. — pasal 4(2) dan 6(2)

.

B.  LANDASAN HUKUM REVIU (Peraturan Pemerintah Nomor 8/2006 Pasal 33(3))

APIP pada K/L/Pemda melakukan REVIU atas LK dan Kinerja dalam rangka MEYAKINKAN KEANDALAN INFORMASI yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11 (Presiden/BPK).

APIP sebagai pelaksana reviu (Peraturan Menkeu Nomor 171/PMK.05/2007 Pasal 66(9))

Apabila K/L belum memiliki APIP, Sekjen/pejabat yang setingkat pada K/L menunjuk beberapa orang pejabat di luar Biro/Bidang Keuangan untuk melakukan reviu atas LK.

Apabila APIP yang dibentuk dianggap belum memiliki kompetensi yang dimaksud, maka diperbolehkan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reviu dimana Pimpinan APIP tetap bertanggungjawab atas pelaksanaan reviu dan menandatangani Pernyataan Telah Direviu.

Standar reviu atas LK K/L (Peraturan Menkeu Nomor 41/PMK.09/2010)

PMK Nomor 41/PMK.09/2010 merupakan peraturan yang memperbarui Perdirjen Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan K/L dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu LK K/L.

Perdirjen Perbendaharaan ini dianggap melanggar prinsip hukum “lex superior derogate legi inferiori” dimana Dirjen membuat pedoman yang mengatur sampai tingkat K/L.  Maka disusunlah PMK Nomor 41/PMK.09/2010 yang dibentuk oleh Menkeu untuk mengatur pelaksanaan reviu di tingkat K/L.

.

C.  PENGERTIAN (PMK Nomor 41/PMK.09/2010)

Reviu adalah PENELAAHAN atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L oleh APIP YANG KOMPETEN untuk memberikan KEYAKINAN TERBATAS bahwa :

akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan, LK telah disajikan sesuai dengan SAP

dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB/2005

Reviu adalah prosedur PENELUSURAN ANGKA-ANGKA dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik harus menjadi dasar memadai bagi APIP untuk memberi KEYAKINAN TERBATAS bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK agar sesuai SAP.

Keyakinan Terbatas

Reviu memberikan KEYAKINAN TERBATAS (bukan keyakinan yang memadai) yakni meliputi : AKURASI – KEANDALAN – KEABSAHAN (informasi dalam LK K/L) – PENGAKUAN, PENGUKURAN, PELAPORAN (transaksi sesuai SAP).

Akurasi informasi : membandingkan saldo akun LK K/L terhadap buku besar dan laporan pendukung.

Keandalan informasi : menilai proses rekonsiliasi internal (data transaksi keuangan VS data transaksi BMN), rekonsiliasi eksternal (data SIMAK BMN VS data KPKNL, data SAI VS data KPPN), menilai proses inventarisasi BMN oleh unit akuntansi.

Keabsahan informasi : menilai proses verifikasi dan otorisasi (dokumen sumber transaksi keuangan VS transaksi BMN).

Pengakuan, pengukuran, pelaporan : menilai penyajian akun-akun dalam LK K/L berdasarkan SAP.

Laporan Keuangan Berkualitas

LK Berkualitas adalah laporan keuangan yang diberi opini baik bahkan terbaik (atau peningkatan opini).

.

D.  TUJUAN (PMK Nomor 41/PMK.09/2010)

membantu terlaksananya pernyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L, dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan

informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga

sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB/2005

Keyakinan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam LK sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Presiden melalui Menkeu.

E.  SASARAN (PMK Nomor 41/PMK.09/2010)

Sasaran reviu adalah Menteri/Pimpinan Lembaga memperoleh KEYAKINAN bahwa penyelenggaraan akuntansi menghasilkan LK K/L BERKUALITAS sesuai dengan SAI dan SAP.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB/2005

KEYAKINAN bahwa LK entitas pelaporan disusun dan disajikan sesuai SAP.

F.  RUANG LINGKUP (PMK Nomor 41/PMK.09/2010)

Reviu melakukan PENELAAHAN penyelenggaraan akuntansi & penyajian LK K/L (termasuk CaLK dan dokumen sumber lain).

Reviu TIDAK MENCAKUP test of control (ToC) atas SPI, CaLK, dokumen sumber, dan respon permintaan keterangan.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB/2005

Reviu sebatas PENELAAHAN LK dan CaLK.  Dalam hal SPI, reviu hanya mengumpulkan keterangan untuk bahan penyusunan Statement of Responsibility oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.  Reviu dapat mengarahkan perhatian APIP kepada hal-hal penting yang mempengaruhi LK namun TIDAK MEMBERIKAN KEYAKINAN bahwa APIP akan mengetahui SEMUA HAL PENTING yang akan terungkap dalam audit.

G.  WAKTU PELAKSANAAN (PMK Nomor 41/PMK.09/2010)

Reviu dilaksanakan secara PARALEL, yakni bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK K/L Semesteran dan Tahunan (tanpa menunggu LK K/L selesai disusun) mengingat KETERBATASAN WAKTU antara penyusunan LK dan penyampaian pada Menteri Keuangan dan menunggu tanggapan dari Menteri/Pimpinan K/L demi menghasilkan LK K/L yang BERKUALITAS.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB/2005 pasal 2(3)

.

AUDIT VS REVIU

1.  STATEMENT OF RESPONSIBILITY (Undang-undang Nomor 1/2004)

Reviu menjadi dasar penyusunan STATEMENT OF RESPONSIBILITY (SOR) dari pihak manajemen. Undang-undang Nomor 1/2004 pasal 55(4) adalah Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dan PB memberikan pernyataan bahwa :

pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai, dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan K/L/Pemda/SKPD … Tahun Anggaran … sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan SPI yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan SAP.

……., …………….

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/

Bupati/Walikota/Kepala SKPD …,

(……………………………………….)

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan “tugas baru” bagi Inspektorat Daerah (sebelumnya disebut Badan Pengawas Daerah/Bawasda) dan petunjuk teknisnya telah dikeluarkan Pemerintah berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4/2008. Sosialisasi dan workshop topik ini telah dilaksanakan oleh banyak kalangan sejak paruh kedua tahun 2008.

Pada hari Rabu, 11 Maret 2009 lalu, saya berdiskusi tentang Permendagri No.4/2008 dengan sekitar 25 orang aparatur pemeriksa dari beberapa daerah di Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM, Yogyakarta. Beberapa pertanyaan dan persoalan penting mengemuka dalam diskusi yang berdurasi sekitar 2 jam tersebut. Di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

1. Apakah pemeriksaan sampai pada jurnal yang dibuat oleh SKPD?2. Jika Inspektorat Daerah tidak menemukan “masalah” dalam LKPD, sementara

kemudian ternyata BPK selaku auditor eksternal menemukan adanya ketidakpatuhan pada SAP, siapakah yang harus bertanggungjawab atas LKPD? Apakah kepala daerah selaku penandatangan pernyataan atau Inspektorat Daerah?

3. Apakah reviu bisa dilakukan sejak pertengahan tahun seiring dengan proses pelaksanaan APBD, tanpa harus menunggu LKPD selesai disusun oleh PPKD setelah tahun anggarana berakhir?

Menjawab dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu membutuhkan pemahaman tentang penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta SPIP dan SAP. Persoalannya kemudian adalah:

1. Beberapa peserta tidak memahami apa Tupoksi dari PPKD dan hubungan PPKD dengan SKPD terkait penyusunan laporan keuangan Pemda.

2. Beberapa peserta tidak paham siklus akuntansi, jurnal korolari, dan tujuan penyusunan LK SKPD dan LKPD. Akuntansi bahkan dianggap sama dengan pengisian buku kas umum (BKU) oleh bendahara di SKPD.

3. Pemahaman tentang perbedaan antara Kepmendagri No.29/2002 dengan Permendagri No.13/2006, terutama mengenai konsep desentralisasi pengelolaan keuangan daerah dan fungsi kepala SKPD selaku PA/PB –> pertanggungjawabannya, masih lemah. Hal ini terjadi karena sampai saat ini kebanyakan Pemda masih menerapkan Kepmendagri 29, atau belum sepenuhnya menggunakan Permendagri 13.

4. Mengapa laporan keuangan SKPD tidak perlu direviu? Bukankah LK-SKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala SKPD selaku pengguna anggaran (PA) dan pengguna barang (PB) kepada kepala daerah?

Jika selama ini Inspektorat Daerah atau Bawasda sering dianggap sebagai SKPD kelas dua, maka dengan terbitnya Permendagri No.4/2008 dan PP No.60/2008 anggapan tersebut mesti direvisi. Inspetoratda merupakan “pintu gerbang” bagi seorang kepala daerah untuk menuju pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan kaidah yang

berlaku, yakni transparan dan akuntabel. Tidak boleh lagi Inspektoratda djadikan “tong sampah” untuk pejabat-pejabat yang tidak disenangi atau PNS yang dipanang “tidak becus” bekerja.

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PERNYATAAN OPINIon 27-08-2012 | 14:56

Oleh : Isye Nuriyah Agindawati

ABSTRAK

Akuntabilitas, transparansi dan keandalan laporan  keuangan  merupakan kata kunci meraih Opini WTP. penerapan pengendalian intern pada  instansi pemerintah, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 penyelenggaraan SPIP dijadikan sebagai salah satu indikator pengarus-utamaan tata kelola pemerintahan yang baik, yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi dan menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, sistem pengendalian internal yang efektif  pada setiap instansi pemerintah dijadikan sebagai salah satu kegiatan prioritas bidang aparatur negara (dalam RPJMN 2010-2014) yang dilaksanakan oleh BPKP

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah Terciptanya akuntabilitas kinerja keuangan adalah merupakan hal mutlak diwujudkan  oleh  seorang kepala daerah. Hal tersebut tersirat dalam Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 31 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedang Pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan

Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri  laporan keuangan pemerintah  daerah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang  memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu yang disusun berdasarkan kepada  standar akuntansi pemerintahan. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentu saja mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak semudah membalikan telapak tangan, diperlukan suatu upaya   intensif yang dilakukan secara berkesinambungan. Pada tahun 2008 Pemerintah telah menerbitkan  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).  Perancangan PP tersebut diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pelaksanaan dari pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya PP-SPIP maka setiap menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana disebutkan dalam  pasal 2 ayat (1), dan sekaligus bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Ketua BPK ketika itu, Anwar Nasution, menanggapi positif terbitnya PP-SPIP dengan mengatakan bahwa PP tersebut telah lama ditunggu-tunggu BPK. Salah satu alasan mengapa BPK berkali-kali memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) antara lain karena belum memadainya SPIP serta belum adanya SPIP yang melembaga.Tulisan ini bertujuan untuk  mengetahui sejauhmana  pengaruh  keandalan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP)  telah dilaksanakan,   hubungan  antara SPIP dengan  pernyataan opini dari  aparat pengawasan external,    dan  faktor-faktor apa saja yang   mempengaruhi   peningkatan  dan atau penurunan kualitas  penyajian  laporan keuangan melalui pernyataan  opini  dari BPK.Manfaat  penulisan  sebagai bahan masukan  dalam  pengembangan  ,peningkatan  kualitas  penyajian laporan keuangan  bagi pemerintahan daerah .

PembahasanPeraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 telah merupakan  standar atau acuan  dalam melaksanakan tata-kelola dan pertanggungjawaban keuangan, atas pelaksanaan APBN/APBD. Dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004, menyatakan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI). Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Maksud dan tujuan  pemerintah  menetapkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah  sebagai

bahan pendukung  laporan keuangan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Pasal 15 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan pemeriksa (BPK) menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan  Pasal 16 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan  bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini adalah pernyataan profesional terhadap simpulan  hasil pemeriksaan, mengenai  tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah . Hasil audit BPK berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Dengan simpulan  hasil pemeriksaan :a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ,b. Wajar Dengan  Pengecualian (WDP).c. Tidak Wajar (TW) dan d, dicleamer.PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.Hubungan  antara SPIP dengan  pernyataan opini dari  aparat pengawasan external, BPK  sebagai satuan aparat fungsional extern  mempunyai kewenangan dalam  melakukan audit   pertanggungjawaban  atas keandalan  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  pemerintah daerah, berdasarkan kepada  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan  oleh  kepala Daerah. Dalam pasal 2 ayat (3) PP nomor 60 tahun 2008, tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Suatu SPIP dikatakan baik apabila  memenuhi lima unsur Sistem Pengendalian Intern (Sudjono dan Hoesada, 2009) yaitu meliputi: 1. Lingkungan   pengendalian   dalam  instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. 2. Penilaian risiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. 3.  Kegiatan pengendalian untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. 4. Informasi dan    komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan umpan balik. 5.  Pemantauan   pengendalian    intern    atas    mutu    kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Sistem  Pengendalian Intern (SPI)  dalam entitas pelaporan (Pemerintah Daerah ) merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan  entitas tersebut. Oleh karenanya, dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya, auditor meletakkan kepercayaan atas efektivitas pengendalian. Demikian pula  dengan auditor BPK  dalam  melaksanakan  penugasannya  harus ditunjang dengan  pemahaman mengenai  pengendalian intern suatu pemerintah daerah untuk perencanaan auditnya ( Mulyadi,2002).Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan review atas laporan keuangan pemda, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.Pemahaman auditor tentang pengendalian intern digunakan untuk: 1. Kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan. 2. Salah saji material yang potensial dapat terjadi. 3. Resiko deteksi. 4. Perancangan pengujian substantif. Penilaian atas SPI berguna untuk mengidentifikasi prosedur-prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai resiko untuk terjadinya salah saji secara material dalam penyusunan laporan keuangan. Penilaian atas SPI dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang sebagai  satuan  pengawas  intern dan extern  auditor  (inspektorat atau BPKP)  dan  auditor (BPK).Tata cara penilaian atas SPI dilakukan melalui  proses sebagai berikut : a. Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas; Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas; Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja; Sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan. b. Melakukan observasi dan/ atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada. Aktivitas ini untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul di setiap sub proses yang ada dan keberadaan sistem pengendalian dalam rangka mengantisipasi resiko yang bersangkutan. c. Melakukan  analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji yang material dalam penyusunan laporan keuangan. d.  Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah  pelaksanaan pengujian SPI.

Efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menjadi tanggung-jawab pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.  Meliputi  kegiatan sebagai berikut :a. Pengawasan  intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah,  tugas dan fungsi instansi  termasuk akuntabilitas keuangan negara. Yang  dilakukan oleh aparat pengawas

intern pemerintah (APIP) melalui penugasan  auidt, review, evaluasi, pemantau, dan kegiatan pengawasan lainnya. b. Pembinaan  penyelenggaraan SPI pemerintah. Berdasarkan ketentuan perundang -undangan, melalui penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi  dan peningkatan kompetensi auditor Hubungan  antara SPIP dengan  pernyataan opini dari  aparat pengawasan external, BPK, efektifitas  Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah Daerah  ditentukan oleh  komitmen  masing–masing  pimpinan  lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota dalam mematuhi peraturan  perundang –undangan  penyelenggaraan  manajemen keuangan daerah, simpulan hasil  pemeriksaan  yang dilakukan oleh BPK, dapat  berupa   pernyataan  opini meliputi   a. Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP) , b. Wajar Dengan  Pengecualian (WDP). c. Tidak Wajar (TW) dan d, dicleamer.

KESIMPULANKeberadaan SPIP merupakan suatu langkah maju mengingat selama ini belum ada panduan minimal bagi instansi pemerintah pada saat akan merancang pengendalian intern. Sistem pengendalian intern (SPI) dalam PP-SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar yaitu:1.    efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;2.    keandalan pelaporan keuangan;3.    pengamanan aset negara; dan4.    ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Sedangkan SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP-SPIP mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi 5 unsur:1.    lingkungan pengendalian (8 sub unsur);2.    penilaian risiko (2 sub unsur);3.    kegiatan pengendalian (11 sub unsur);4.    informasi dan komunikasi (2 sub unsur); dan5.    pemantauan pengendalian intern (3 sub unsur).Untuk terwujudnya SPIP yang kuat dan efektif, maka kelima unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Penerapan secara terintegrasi dimaksudkan agar seluruh unsur tersebut diterapkan, dimulai dari pengembangan unsur lingkungan pengendalian (8 sub unsur), sampai pada unsur pemantauan pengendalian intern (3 sub unsur).PP-SPIP menegaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya (pasal 4), melakukan penilaian resiko (pasal 13), menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan (pasal 18), mengidenditifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam

bentuk dan waktu yang tepat (pasal 41), dan melakukan pemantauan terhadap penerapan SPI (pasal 43). Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian merupakan unsur yang paling penting dalam penerapan SPIP dan menjadi dasar untuk terselenggaranya unsur-unsur SPI lainnya Pernyataan  opini  dari BPK  tentunya tergantung bagaimana tingkat kepatuhan  dalam  pengelolaan  SPIP, Tanggung jawab terhadap keandalan laporan  keuangan  daerah adalah  Gubernur, Bupati dan Walikota yang diatur dalam, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah,dan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008  tentang SPIP, Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 31 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedang Pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri  laporan keuangan pemerintah  daerah. Keandalan Sistem  Pengendalian Intern (SPI)  dalam entitas pelaporan (Pemerintah Daerah)  memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu yang disusun berdasarkan kepada  standar akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, estimasi signifikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, pengujian atas kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta kondisi sistem pengendalian intern (SPI) pemda yang bersangkutan. Hasil semua pengujian dan pemeriksaan akan menjadi bahan pertimbangan BPK dalam memberikan opini audit. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 BPKP, Road Map Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri  laporan keuangan pemerintah  daerah. Keandalan Sistem  Pengendalian Intern (SPI)  dalam entitas pelaporan (Pemerintah Daerah )  memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu yang disusun berdasarkan kepada  standar akuntansi pemerintahan. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , estimasi signifikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, pengujian atas kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta kondisi sistem pengendalian intern (SPI) pemda yang bersangkutan. Hasil semua pengujian dan pemeriksaan akan menjadi bahan pertimbangan

BPK dalam memberikan opini audit.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010

BPKP, Road Map Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.

Rangkuman Reviu Laporan Keuangan Daerah

BAB I

LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM

REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH

A.    Latar Belakang Reviu Laporan Keuangan Daerah

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit  oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Laporan Keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan  Catatan atas Laporan Keuangan.  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut  harus disusun dan disajikan sesuai dengan  Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan reviu dilakukan dengan tujuan untuk  memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disajikan telah sesuai dengan SAP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah direviu disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan  dalam rangka pemberian pendapat (opini).

B.     Dasar Hukum Reviu Laporan Keuangan Daerah

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan sebagai berikut :

1.      Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan

3.      Surat Perintah Inspektur Kota Depok Nomor 700.36/SP/Rev/Insp.2012 tanggal 30 Januari 2012. (Sumber:http://pusdatin.jabarprov.go.id/repository/KEGIATAN_REVIU_LAPORAN_KEUANGAN_DAERAH_INSPEKTORAT_KOTA_DEPOK_2012.pdf)

BAB IIPENGERTIAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH

A.    Pengertian Reviu Laporan Keuangan Daerah

1.      Pengertian reviu menurut Standar Audit Aparat Pengawasan InternPemerintah (SA-

APIP) adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatukegiatan untuk memastikan bahwa

kegiatan tersebut telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau

norma yang telahditetapkan.Reviu Kertas Kerja Audit (KKA)

2.      Menurut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 4  TAHUN 2008 Reviu

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka,

permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat

untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi

material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut

disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

B.     Tujuan Reviu Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan aparat

pengawasan intern pemerintah pada Pemerintah Daerah melakukan reviu atas Laporan

Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan

sebelum disampaikan oleh Bupati/ Walikota/ Gubernur kepada Badan Pemeriksa

Keuangan.

Tujuan Reviu itu sendiri adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

(http://sipruu.ditjenpum.go.id/mendagri/permendagri/2008/2008permen04.htm)

C.     Ruang Lingkup Reviu Laporan Keuangan Daerah

Menurut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 4  TAHUN 2008.

Pasal 2

(1)  Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi penilaian

terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan.

(2)  Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a.    Laporan Realisasi Anggaran;

b.    Neraca;

c.    Laporan Arus Kas; dan

d.    Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

(1)  Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan

keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

(2)  Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan dasar untuk

menyatakan pendapat atau opini atas laporan keuangan.

(3)  Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat keyakinan lebih rendah

dibandingkan dengan audit.

BAB III

SASARAN, KONSEP DAN PERSIAPAN

REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH

A.    Sasaran Reviu Laporan Keuangan Daerah

Reviu oleh aparat pengawasan intern pada kementerian negara/lembaga tidak

membatasi tugas pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa/pengawas lainnya

sesuai dengan tugas kewenangannya. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan

pendapat seperti dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup suatu pemahaman atas

pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan

pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan

bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan atau konfirmasi dan prosedur

tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam suatu audit. Dalam hal sistem pengendalian

intern, reviu hanya mengumpulkan keterangan yang dapat menjadi bahan untuk

penyusunan Statement of Responsibility (Pernyataan Tanggung Jawab) oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga. Reviu dapat mengarahkan perhatian aparat pengawasan

intern kepada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak

memberikan keyakinan bahwa aparat pengawasan intern akan mengetahui semua hal

penting yang akan terungkap melalui suatu audit.

B.     Konsep Reviu Laporan Keuangan Daerah

Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam

rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh

Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu,

proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola

yang lebih baik

C.    Persiapan Reviu Laporan Keuangan Daerah

Sebelum pelaksanaan reviu, aparat pengawasan intern perlu melakukan

persiapan-persiapan agar reviu dapat dilaksanakan secara efektif dan terpadu. Adapun

persiapan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan reviu adalah sebagai berikut:

a.       Pengumpulan informasi keuangan

Aparat pengawasan intern perlu mengumpulkan informasi keuangan seperti laporan

bulanan, triwulanan, semester dan tahunan serta kebijakan akuntansi dan keuangan yang

telah ditetapkan. Informasi ini diperlukan untuk memperoleh informasi awal tentang

laporan keuangan entitas yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku

dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.

b.      Persiapan penugasan

Penugasan reviu perlu persiapan yang memadai antara lain penyusunan tim reviu. Tim

reviu secara kolektif harus mempunyai kemampuan teknis yang memadai di bidang

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan

reviu disesuaikan dengan kebutuhan dan batas waktu penyelesaian dan penyampaian

laporan keuangan di masing-masing kementerian negara/lembaga.

c.       Penyiapan program kerja reviu

Tim yang ditugasi untuk melakukan reviu perlu menyusun program kerja reviu yang

berisi langkah-langkah dan teknik reviu yang akan dilakukan selama proses reviu.

BAB IV

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH ( SAKD )

Produk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 2007 Deputi 4 untuk

mengakselerasi reformasi manajemen keuangan daerah, telah menghasilkan produk-

produk yang dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi Pemerintah Daerah dalam

melakukan reformasi manajemen keuangan daerahnya. Produk-produk tersebut sebagai

berikut :

1. Pedoman Pengembangan SAKD/SIMDA/Neraca Awal

2. Pedoman Modul SAP

3. Pedoman Asistensi Manajemen Aset Daerah

4. Pedoman Asistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Pedoman Asistensi Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

6. Pedoman Manajemen Keuangan Publik

7. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (GG) pada Pemda

8. Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemda

9. Aplikasi Modul SAP dan SIMDA

10. Pedoman Evaluasi Juknis LAKIP

11. Modul Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

BAB V

REVIU SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PENYAJIAN

LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Kertas kerja ini menjadi dasar untuk pembuatan laporan hasil reviu dan

Pernyataan Telah Direviu oleh aparat pengawasan intern. Laporan hasil reviu memuat

masalah yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, rekomendasi

untuk pelaksanaan koreksi, dan koreksi yang telah dilakukan oleh entitas yang direviu

BAB VI

REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dilaksanakan dengan teknik reviu

sebagai berikut:

a. Penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan

Dalam melaksanakan reviu, aparat pengawasan intern perlu menelusuri angka-angka

yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan

untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar. Penelusuran ini dapat dilakukan

dengan:

1. Membandingkan angka pos laporan keuangan terhadap saldo buku besar,

2. Membandingkan saldo buku besar terhadap buku pembantu,

3. Membandingkan angka-angka pos laporan keuangan terhadap laporan pendukung,

misalnya Aset Tetap terhadap Laporan Mutasi Aset Tetap dan Laporan Posisi Aset Tetap.

b. Permintaan keterangan

Permintaan keterangan yang dilakukan dalam reviu atas laporan keuangan

tergantung pada pertimbangan aparat pengawasan intern. Dalam menentukan permintaan

keterangan, aparat pengawasan intern dapat mempertimbangkan:

1. Sifat dan materialitas suatu pos

2. Kemungkinan salah saji;

3. Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan reviu;

4. Pernyataan tentang kualifikasi para personel bagian akuntansi entitas tersebut;

5. Seberapa jauh pos tertentu dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen;

6. Ketidakcukupan data keuangan entitas yang mendasari;

7. Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Permintaan keterangan dapat meliputi:

1. Kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh

entitas tersebut dengan peraturan yang berlaku.

2. Kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang bersangkutan.

3. Prosedur pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi serta

penghimpunan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan

4. Keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas pelaporan/pejabat keuangan yang

mungkin dapat mempengaruhi laporan keuangan

5. Memperoleh informasi dari audit atau reviu atas laporan keuangan periode

sebelumnya.

6. Personel yang bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan,

mengenai:

- Apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian

intern yang memadai.

- Apakah laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan

- Apakah terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan tersebut.

- Apakah ada masalah yang timbul dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan

dan pelaksanaan sistem akuntansi.

- Apakah terdapat peristiwa setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara material

terhadap laporan keuangan.

3. Prosedur analitik

Prosedur analitik dilakukan pada akhir reviu. Prosedur analitik dirancang untuk

mengidentifikasi adanya hubungan antar pos dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.

Prosedur analitik dapat dilakukan dengan:

1. Mempelajari laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Membandingkan laporan keuangan dalam beberapa periode yang setara.

3. Membandingkan realisasi terhadap anggaran).

4. Mempelajari hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan yang diharapkan

akan sesuai dengan pola yang dapat diperkirakan atas dasar pengalaman entitas tersebut.

Dalam menerapkan prosedur ini, aparat pengawasan intern harus

mempertimbangkan jenis masalah yang membutuhkan penyesuaian, seperti adanya

peristiwa luar biasa dan perubahan kebijakan akuntansi. Jumlah-jumlah yang disebabkan

karena adanya peristiwa luar biasa atau perubahan kebijakan tersebut harus dieliminasi

dari laporan keuangan sebelum dilakukan proses reviu.

BAB VII

PELAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4  TAHUN 2008

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

Pelaporan

Pasal 17

(1)  Hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu ditandatangani oleh Inspektur.

(2)  Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk surat

yang memuat ”Pernyataan Telah Direviu”.

(3)  Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala

Daerah dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab.

(4)  Pernyataan Telah Direviu dapat berupa pernyataan dengan Paragraf Penjelas atau tanpa

Paragraf Penjelas.

(5)  Pernyataan dengan Paragraf Penjelas dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak melakukan

koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota,

dan/atau teknik reviu tidak dapat dilaksanakan.

(6)  Pernyataan tanpa Paragraf Penjelas adalah pernyataan yang dibuat dalam hal entitas

pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau teknik reviu dapat dilaksanakan.

Pasal 18

(1)  Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk

penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah.

(2)  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Pasal 19

(1)  Laporan hasil reviu  atas laporan keuangan pemerintah daerah tahunan wajib disertai

dengan pernyataan telah direviu.

(2)  Laporan hasil reviu  atas laporan keuangan pemerintah daerah semester pertama dapat

disertai dengan pernyataan telah direviu.

Pasal 20

Laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran III

Peraturan Menteri ini.

BIMTEK REVIU DAN ANALISA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008 PENDAHULUANAnalisis Laporan Keuangan merupakan suatu proses menelaah laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. Penelaahan mendalam terhadap masing-masing komponen dan hubungan diantara komponen-komponen tersebut akan menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri. Hal ini juga merupakan bagian dari koreksi atas laporan keuangan terhadap temuan-temuan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan oleh BPK maupun BPKP. Dengan Analisis Laporan Keuangan ini diharapkan akan tersaji suatu Laporan Keuangan yang bersih, akuntable dan transparan sehingga dapat terhindar dari berbagai masalah yang mungkin timbul dari Laporan Keuangan, seperti dugaan korupsi maupun kesalahan proses akuntansi dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dengan demikian akan menambah keyakinan pengguna laporan atas data atau informasi yang tersedia sehingga pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat.

JADWAL BIMTEK :  1. Angkatan I : Jumat - Sabtu, 11 s/d 12 Januari 20132. Angkatan II : Jumat - Sabtu, 8 s/d 9 Februari 20133. Angkatan III : Jumat - Sabtu, 22 s/d 23 Februari 20134. Angkatan IV : Jumat - Sabtu, 8 s/d 9 Maret 20135. Angkatan V : Jumat - Sabtu, 22 s/d 23 Maret 20136. Angkatan VI : Jumat - Sabtu, 12 s/d 13 April 20137. Angkatan VII : Jumat - Sabtu, 26 s/d 27 April 20138. Angkatan VIII : Jumat - Sabtu, 17 s/d 18 Mei 20139. Angkatan IX : Jumat - Sabtu, 31 Mei s/d 1 Juni 201310. Angkatan X : Jumat - Sabtu, 14 s/d 15 Juni 201311. Angkatan XI : Jumat - Sabtu, 28 s/d 29 Juni 2013*NB. KEGIATAN DIKLAT DILAKSANAKAN DI JAKARTA

BIAYA KONTRIBUSI JAKARTA : PAKET A (Menginap)Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) /PesertaTermasuk akomodasi hotel selama 3 malam (Makan pagi, Siang, Malam dan 4X Coffe Break 1 Kamar untuk 2 orang/Twin Sharing) 

PAKET B (Tidak menginap)Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)/PesertaTidak termasuk akomodasi hotel (hanya ada makan siang dan 2X Coffe Break selama diklat FASILITAS PESERTA :

Diklat kit (Materi, tas & Perlengkapan Belajar) Sarapan pagi, makan siang, makan malam & coffebreak Free wifi sampai kamar Softcopy materi dalam CD-R Sertifikat Diklat dari LPPAP DIKLAT Souvenir Exclusive dari LPPAP DIKLAT