PROGRAM DAN PENGANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DI PERKOTAAN (P2KP) TAHUN 2015 Oleh : Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Nasional Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP) Tahun 2015 Jakarta, 15-16 Juni 2015
19
Embed
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROGRAM DAN PENGANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN DI PERKOTAAN (P2KP)
TAHUN 2015
Oleh :
Kasubdit Perencanaan Teknis
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
Ditjen Cipta Karya
Disampaikan pada :
Rapat Koordinasi Nasional Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP) Tahun 2015
Jakarta, 15-16 Juni 2015
Outline Paparan
1. Lingkup Program/Kegiatan
2. Penganggaran Program PeningkatanKualitas Permukiman Perkotaan(P2KP) dan Mekanisme PenyaluranDana
Lingkup Program/Kegiatan P2KP Tahun 2015
Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan(P2KP) Tahun 2015 :
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KETERANGAN
1 Pembinaan danPengembanganInfrastrukturPermukiman
4.107 Kel/Desa
• Dana BLM dialokasikan padaDIPA Satker PIP Kab/Kota
• Khusus Kab. PangandaranJabar, dana BLM dialokasikanpada DIPA Satker PKP2B Provinsi Jabar
penanganan kawasan kumuh, kolaborasiantara masyarakat dengan Pemda
Lanjutan :
Penganggaran Program Peningkatan KualitasPermukiman Perkotaan (P2KP) Tahun 2015
Alokasi BLM Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman TA. 2015 Satker PIP Kab/Kota
1
PERSYARATAN PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN
• Pencairan dana BLM dilakukan dalam 1 (satu) tahap/kali pencairan• Alokasi BOP BKM :
a) Rp 5 juta (Jumlah penduduk <3.000 jiwa atau Kel. kecil)b) Rp 7,5 juta (Jumlah penduduk 3.000-10.000 jiwa atau Kel. sedang)c) Rp 10 juta (Jumlah penduduk > 10.000 jiwa atau Kel. Besar)d) Bila KK Miskin < 10 %, maka nilai BOP diatur sebagai berikut :
- Kel. Kecil Rp 5 juta- Kel. Sedang dan Besar Rp 7,5 juta
Syarat Pencairan Syarat Pemanfaatan
Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK (Unit Pengelola Keuangan) telah diverifikasi oleh Korkot (Koordinator Kota) atau Askot (Asisten Koordinator Kota) Bidang Manajemen Keuangan dengan hasil baik;
Melengkapi form dokumen pencairan yang terdiri dari :
PP-BLM
BAPPD
Kwitansi
Copy Rekening BKM/LKM
Resume SP-3).
Melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah diverifikasi fasilitator.
Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM telah dinyatakan layak oleh UP-UP dan disetujui oleh Rapat BKM/LKM serta disepakati fasilitator.
Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah dinilai oleh Faskel Ekonomi dengan hasil baik.
Dana BLM tahap sebelumnya yang tersalurkan ke KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggung-jawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50%.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh BKM/LKM serta diverifikasi Fasilitator.
TARGET PENYERAPAN DIPA KAB/KOTA TA. 2015 (milyar)
Bulan Mei 2015 terdapattarget penyerapan komulatif
Rp 14,8 M
2
GAJI TIM KORKOT/TIM FASKEL DAN BOP TIM FASKEL
PELATIHAN DASAR FASKEL BARU
PELATIHAN MASYARAKAT
BLM PLPBK (ND)
BLM SELARAS (P2G) NAD
BLM PPMK
BLM PRB-BK
BLM KAB. PANGANDARAN
278.953.800.000,-
1.689.800.000,-
57.294.400.000,-
233.129.100.000,-
57.877.000.000,-
33.800.000.000,-
2.000.000.000,-
297.500.000,-
TOTAL665.041.600.000,-
STRUKTUR ALOKASI DIPA-P TA. 2015
SATKER PKP2B PROVINSI
PELATIHAN DASAR FASKEL BARU
• Sasaran pelatihan dasar adalah Fasilitator dan/atau Asisten Korkotyang belum pernah mengikuti pelatihan dasar P2KP
• Alokasi dana pelatdas sebesar Rp 200.000,-/orang/hari selama 7 hari
• Panitia Pelaksana dapat memperoleh honorarium sesuai denganketentuan (POK)
• Mekanisme pencairan dan pemanfaaan :
1. Membentuk Panitia Pelaksana yang terdiri dari unsur SatkerPKP2B Provinsi dan unsur KMW (OC/OSP)
2. Proposal pelaksanaan pelatdas lengkap dengan RAB yangdisusun oleh Panitia Pelaksana
3. Proposal diajukan kepada Satker PKP2B untuk diterbitkan SPMdan SP2D oleh KPPN (Pencairan BLM)
4. Pelaksanaan Pelatihan5. Laporan Pelaksanaan Pelatihan (LPJ)6. Verifikasi LPJ oleh Tim Penerima Pekerjaan yang dibentuk oleh
Satker PKP2B
PELATIHAN MASYARAKAT
• Sasaran pelatihan dasar adalah anggota BKM, UP-UP BKM, relawanmasyarakat dan aparat Kelurahan/Desa
• Alokasi dana pelmas sebesar Rp 5.450.000,- per Kel/Desa
• Membentuk Panitia Pelaksana Pelmas
• Mekanisme pencairan dan pemanfaaan :
1. Proposal rencana pelaksanaan pelmas berikut RAB nya2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara Satker
PKP2B dan BKM dan persyaratan pencairan lainnya3. Pelaksanaan Pelmas4. Pelaporan Pelaksanaan (LPJ)
No Jenis Kegiatan Jumlah
hari Jumlah Peserta
Biaya Pengganti Transport
Biaya narasumber
Bahan serahan/Alat
peraga Total Biaya Keterangan
1 Pelatihan Tim Perencanaan Partisipatif 3 20 25.000 15.000 1.800.000 Paket Kelurahan
6 Paket Pengembangan Media Warga 1.220.000 Paket Kelurahan
Total dana setiap Kelurahan/Desa 5.450.000
• Sasaran PLPBK adalah Kel/Desa lokasi PLPBK penetapan tahun 2012,2013 dan 2014
• Pencairan dilakukan dalam 1 tahap/kali pencairan dengan ketentuansebagai berikut :
1. Lokasi Tahun 2012 sebesar Rp 250 juta per Kel/Desa2. Lokasi Tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp 850 juta per Kel/Desa
• Dana dimanfaatkan untuk kegiatan fisik (infrastruktur) sesuai denganRencana Kerja Masyarakat (RTPLP)
• Syarat pencairan :
1. Dokumen RTPLP Kawasan Prioritassudah disepakati warga & PemerintahKota/Kabupaten dan sudah diverifikasiKonsultan (askot UP/Korkot/AskotMandiri)
2. Dokumen Perencanaan Teknis (DED)senilai pagu dana (minimal Rp. 850juta) sudah selesai dan diverifikasi olehKonsultan (askot
BLM PLPBK (ND)
1. Laporan kemajuan pekerjaan dan rencana kerjapelaksanaan kegiatan fisik selanjutnya yang akandilakukan (disertai DTPL) dan diverifikasi Korkot/Askot
2. Laporan kemajuan pekerjaan dan rencana kerjapelaksanaan kegiatan fisik selanjutnya yang akandilakukan (disertai DTPL) dan diverifikasi Korkot/Askot Mandiri
3. Penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan fisik 1(pertama) sudah 100%, dipertanggung jawabkan(laporan keuangan terkini) dan diverifikasi Korkot/Askot Mandiri
2012 2013 & 2014
• Sasaran Selaras adalah 426 Kel/Desa di Provinsi NAD
• Alokasi BLM Rp 150 juta per Kel/Desa dan dicairkan dalam 1tahap/kali pencairan
• Dana dimanfaatkan untuk :
1. Kegiatan fisik (infrastruktur), Sosial dan Ekonomi (SEL) yangresponsif gender
2. Pelatihan masyarakat tentang kesetaraaan dan keadilan gender,maksimum 10 % dari pagu BLM
3. BOP BKM maksimum Rp 7,5 juta
4. Syarat Pencairan dan Pemanfaatan BLM :
BLM SELARAS NAD
Pencairan Syarat Pencairan Syarat Pemanfaatan
100%
(Rp 150 juta)
Rencana Kerja pengembangan kapasitas BKM/ LKM untuk petaksanaan Setaras yang di tandatangani BKM/LKM dan disetujui oteh Asisten Korkot/ Korkot.
Rencana kegiatan masyarakat yang responsif gender disepakati oleh masyarakat dan telah diverifikasi Korkot;
Proposal kegiatan KSM disepakati BKM/UP-UP dan telah diverifikasi oleh fasititator.
• Sasaran PPMK sebanyak 845 Kel/Desa
• Alokasi BLM Rp 40 juta per Kel/Desa dan dicairkan dalam 1tahap/kali pencairan
BLM PPMK
Melampirkan rencana penggunaan dana BLM PPMP tahap II yang telah diverifikasi dan ditandatangani fasilitator;
Melengkapi form dokumen pencairan (Kwitansi, Copy Rek.BKM, Resume Akad Kredit pemanfaatan BLM Tahap 1 ke rekening KSM)
Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap II telah dinyatakan layak oleh UPK dan disetujui oleh Rapat LKM
Administrasi keuangan, organisasi dan manajemen KSM telah diverifikasi oleh Fasilitator dengan hasil baik
Dana tahap I di KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggung-jawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50% ,
Melengkapi form dokumen pencairan (Kwitansi, Copy Rek. KSM, dll)
Disalurkan melalui mekanisme rembug KSM dihadiri UPK, BKM, relawan, perangkat kelurahan dan fasilitator
Syarat Pencairan ke BKM Syarat Pemanfaatan ke KSM
• Sasaran PRBBK sebanyak 10 Kel/Desa
• Alokasi BLM Rp 200 juta per Kel/Desa dan dicairkan dalam 1tahap/kali pencairan
• Syarat Pencairan dan pemanfaatan dana :
BLM PRPBK
BLM Penggunaan Dana Syarat Pencairan
(100%)
Rp 200 juta
Pengembangan kapasitas Masyarakat, dukungan proses perencanaan partisipatif, sebesar Rp 25 juta.
Honorarium Tenaga Ahli Perencana Pendamping (TAPP) masyarakat sebesar Rp 25 juta.
BOP BKM/LKM sebesar Rp 10 juta.
Pelaksanaan kegiatan prioritas dari PRBBK Tahap I sebesar Rp 140 juta.
Berita Acara Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) yang berisi Komitmen Bersama.
Rencana Kerja Kegiatan (termasuk RAB dan Jadwal) yang disepakati dan kelayakannya telah diverifikasi Korkot/Askorkot.
Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM dengan PJOK.
Melengkapi berkas pencairan lainnya (SPP BLM, Kwitansi, dll)