Renstra BP BPWS Tahun 2015-2019

i

BADAN PELAKSANA

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA

PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA


NOMOR : 05/PER/BP-BPWS/IV/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

perlu disusun Rencana Strategis Badan Pelaksana Badan

Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;

b. bahwa dalam menjawab tantangan serta perkembangan

kebijakan dalam upaya percepatan pengembangan Wilayah

Surabaya-Madura, maka diperlukan tujuan, kebijakan, dan

strategi dalam Rencana Strategis Badan Pelaksana Badan

Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 2015-

2019;

c. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b telah disusun sebagai satu dokumen

ii

perencanaan indikatif yang memuat program-program

dalam rangka percepatan pengembangan wilayah

Surabaya-Madura;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah

Surabaya-Madura tentang Rencana Strategis Badan

Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

Tahun 2015-2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4664);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

iii

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4816);

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan

Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009;

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementrian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Jangka Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga

(Renstra-KL) 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN

PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PELAKSANA BADAN

PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TAHUN

2015-2019.

iv

KESATU : Rencana Strategis Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah

Surabaya-Madura Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan

ini.

KEDUA : Rencana Strategis Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah

Surabaya-Madura Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu digunakan acuan bagi Badan Pelaksana Badan

Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dalam perencanaan

tahunan dan penyelenggaraan program serta evaluasi kinerja

pembangunan di Wilayah Surabaya-Madura.

KETIGA : Perubahan atas Rencana Strategis ini dimungkinkan dengan

memperhatikan perkembangan perubahan lingkungan strategis yang

berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan Wilayah Surabaya-

Madura.

KEEMPAT : Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah

Surabaya-Madura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 April 2015


BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SURABAYA-MADURA

Ir. MOHAMMAD IRIAN, M.Eng, Sc

v

KATA PENGANTAR

RENSTRA BP-BPWS 2015-2019

KATA PENGANTAR



Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pelaksana Badan

Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura telah menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah

Surabaya-Madura (BP-BPWS) Tahun 2015-2019 sebagai penjabaran

pelaksanaan program Nawa Cita Presiden yang tertuang dalam

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Renstra BP-BPWS Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat

indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta kegiatan

untuk mempercepat pembangunan di wilayah Surabaya-Madura sesuai dengan tugas dan

fungsi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura yang tertuang

dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah

dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2009.

Pada periode 2015-2019, tantangan pembangunan di Wilayah Surabaya maupun

Madura semakin kompleks dan terkadang tidak terduga. Untuk menyikapi tantangan ini,

pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika, kekuatan/potensi serta

perubahan lingkungan strategis, dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektor dan

peran serta masyarakat.

vi

KATA PENGANTAR


Renstra BP-BPWS Tahun 2015-2019 ini akan menjadi acuan dalam perencanaan

tahunan dan penyelenggaraan program serta evaluasi kinerja BP-BPWS selama lima tahun

kedepan. Tentunya dokumen ini tidak dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila

tidak dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap unit kerja di

lingkungan BP-BPWS maupun stakeholder terkait. Kepada semua pihak terkait diharapkan

saling bersinergi dalam merealisasikan upaya percepatan pembangunan di Wilayah

Surabaya-Madura.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada

semua pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan Renstra BP-BPWS Tahun 2015-

2019. Semoga penyusunan dan implementasi Renstra ini mendapatkan ridha dari Tuhan

Yang Maha Kuasa.

Jakarta, 7 April 2015


BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SURABAYA-MADURA

Ir. MOHAMMAD IRIAN, M.Eng, Sc.

vii

DAFTAR ISI RENSTRA BP-BPWS 2015-2019

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. vi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... viii

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................... 2

1.2 KONDISI UMUM ...................................................................................... 4

1.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah ....................................... 4

1.1.2 Kondisi Fisik Dasar .......................................................................... 5

1.1.3 Kondisi Perekonomian .................................................................... 7

1.1.4 Kondisi Sumber Daya Alam ............................................................. 11

1.1.5 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) ............................................... 18

1.1.6 Kondisi Infrastruktur ....................................................................... 21

1.1.7 Kawasan Potensial Wilayah Suramadu .............................................. 28

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN ................................................................ 29

1.2.1 Potensi Wilayah Suramadu ............................................................... 29

1.2.2 Permasalahan Yang Dihadapi ........................................................... 31

1.2.3 Isu Strategis dan Tantangan ............................................................ 33

BAB 2 VISI, MISI, DAN TUJUAN .................................................................. 38

2.1 VISI BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU ................................. 38

viii

DAFTAR ISI


2.2 MISI BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU ................................. 39

2.3 TUJUAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU ............................ 39

2.4 SASARAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU ........ 40

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI ................................................... 42

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL ............................................ 42

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 .. 42

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi RTRW Nasional ...................................... 58

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan ........ 60

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH ............................................... 61

3.2.1 Arahan Pembangunan dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur ........ 61

3.2.2 Arahan Pembangunan dan PEnataan Ruang Kota Surabaya ................ 72

3.2.3 Arahan Pembangunan dan Penataan Ruang di Wilayah Madura .......... 75

3.3 ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SURAMADU ............................................................................................. 84

3.4 KERANGKA REGULASI .............................................................................. 94

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN ...................................................................... 100

BAB 4 TARGET KEINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ............................. 104

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN ....................................................................... 105

4.1.1 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu .................... 105

4.1.2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

...................................................................................................... 109

4.2 TARGET KINERJA .................................................................................... 112

4.3 KERANGKA PENDANAAN .......................................................................... 112

ix


BAB 5 PENUTUP ........................................................................................... 114

LAMPIRAN

Lampiran I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2015-2019

x

DAFTAR ISI


Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Madura Tahun 2009-2013 .............................. 7

Tabel 1.2 Produksi Komoditas Perikanan Madura Tahun 2010 ................................ 13

Tabel 1.3 Produksi Garam Madura Tahun 2011 ..................................................... 14

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura Tahun 2010-2013 ........... 17

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja di Madura Tahun 2009-2013 ............... 18

Tabel 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka di Madura Tahun 2009-2013 .................. 19

Tabel 1.7 Kondisi Jaringan Jalan Pulau Madura Tahun 2013 ................................... 21

Tabel 1.8 Kondisi Jalan Lintas Utara Pulau Madura (Jalan Propinsi) ......................... 22

Tabel 1.9 Kondisi Jalan Lintas Tengah Selatan Madura (Jalan Nasional) .................. 23

Tabel 1.10 Kondisi Jalan Lintas Selatan Madura (Jalan Kabupaten) ........................... 23

Tabel 3.1 Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi Jawa Timur .......... 56

Tabel 3.2 Arahan Kebijakan RTRWN Untuk Pengembangan Wilayah Suramadu ........ 59

Tabel 3.3 Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur Dalam Pengembangan Wilayah

Surabaya-Madura ................................................................................ 71

Tabel 3.4 Kebijakan Penataan Ruang Kota SurabayaTerhadap Pengembangan Wilayah

Suramadu ............................................................................................ 74

Tabel 3.5 Kebijakan Pembanguanan Kabupaten-Kabupaten di wilayah Madura ........ 75

Tabel 3.6 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten-Kabupaten di Wilayah Madura ...... 77

Tabel 4.1 Skenario 1 : Perkiraan Alokasi Pendanaan BP-BPWS Tahun 2015-2019 ..... 113

Tabel 4.2 Skenario 1 : Perkiraan Alokasi Pendanaan BP-BPWS Tahun 2015-2019 ... 113

xi


Gambar 1.1 Wilayah Administrasi Suramadu (Surabaya – Madura) ........................ 3

Gambar 1.2 Kondisi Ketinggian Permukaan tanah Pulau Madura ........................... 5

Gambar 1.3 Tren Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Suramadu tahun 2010-2013 .... 7

Gambar 1.4 Kontribusi PDRB Madura Terhadap Jawa Timur Tahun 2010-2013 ........ 8

Gambar 1.5 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB di Madura Tahun 2009-2013 ............ 9

Gambar 1.6 Produksi Pertanian dan Perkembangan Madura Tahun 2012 ................ 11

Gambar 1.7 Produksi Peternakan Madura Tahun 2010 ......................................... 12

Gambar 1.8 Sebaran Daya Tarik Wisata di Madura ............................................... 15

Gambar 1.9 Trend Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura

Tahun 2010-2013 ............................................................................ 18

Gambar 1.10 Trend Angkatan Kerja di Madura Tahun 2009-2013 ............................ 19

Gambar 1.11 Trend Pengangguran Terbuka di Madura Tahun 2009-2013 ................. 20

Gambar 1.12 Peta Jaringan jalan Pulau Madura ..................................................... 22

Gambar 1.13 Klaster/Kawasan di Wilayah Suramadu ............................................. 28

Gambar 3.1 Pentahapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005-2025 ......................... 44

Gambar 3.2 Lokasi Prioritas Pengembangan kawasan Perkotaan dan Pedesaan Wilayah

Jawa-Bali ....................................................................................... 57

Gambar 3.3 Sebaran Daerah Tertinggal Wilayah Pulau Jawa-Bali 2015-2019 .......... 58

Gambar 3.4 Koridor Ekonomi Jawa ..................................................................... 61

Gambar 3.5 Rencana Pembagian Klaster Kewilayahan Provinsi Jawa Timur ............ 66

Gambar 3.6 Kerangka Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu ...... 85

xii

DAFTAR ISI


Gambar 3.7 Kerangkan Stimulan Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Ekonomi

Madura ......................................................................................... 86

Gambar 3.8 Arah Kebijakan BPWS Dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi di Wilayah

Suramadu ...................................................................................... 88

Gambar 3.9 Konsep Pengembangan Klaster/Kawasan di Wilayah Suramadu ........... 89

Gambar 3.10 Kecenderungan Arus Barang Melalui Pelabuhan di Wilayah Suramadu .. 91

Gambar 3.11 Sistem Konektivitasi di Dalam Klaster/kawasan .................................. 93

Gambar 3.12 Jaringan Sistem Konektivitas Nasional ............................................... 94

Gambar 3.13 Kelembagaan dan Kewenangan Badan Pelaksana BPWS ..................... 96

Gambar 3.14 Pembagian Urusan Pemerintah ........................................................ 98

Gambar 3.15 Peran Pemerintah Daerah Pengembangan Kawasan Suramadu ........... 100

Gambar 3.16 Kelembagaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu ..................... 101

Gambar 3.17 Susunan Organisasi BPWS ................................................................ 102

BAB 1– PENDAHULUAN

RENSTRA BP-BPWS 2015-2019 1

BAB 1 – PENDAHULUAN RENSTRA BP-BPWS 2015-2019 2

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pulau Madura memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah baik dari sektor

pertanian, kelautan perikanan, peternakan, maupun industry kecil menengah. Berdasarkan

data yang ada, saat ini produk perikanan Pulau Madura berkontribusi kurang lebih 60% dari

produk perikanan di Propinsi Jawa Timur, produk garam Pulau Madura berkontribusi sekitar

50% dari produk garam Nasional (kurang lebih 1.200.000 ton per tahun), produk ternak

sapi kurang lebih 1.000.000 ekor per tahun, produk pertanian jagung kurang lebih 700.000

ton per tahun dan produk perkebunan tebu di Madura kurang lebih 250.000 ha per tahun.

Namun demikian potensi tersebut belum tergarap secara baik dan secara umum

perkembangan ekonomi wilayahnya relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah Provinsi

Jawa Timur lainnya seperti Surabaya dan sekitarnya.

Dilihat dari kondisi perekonomiannya, terjadi ketidakseimbangan antara wilayah di

Kota Surabaya dengan Pulau Madura. Berdasarkan data tahun 2013, pertumbuhan ekonomi

di Pulau Madura relatif kecil (antara 5,74% - 6,44%) dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa

Timur (6,55%) dan Kota Surabaya (7,34%). Indikator – indikator disparitas antar daerah

masih menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari waktu ke waktu. Disparitas

tersebut terutama dapat terlihat dari indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat

pendapatan per kapita. Demikian juga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura

relative masih rendah antara 62,39 – 67.17 dibanding Propinsi Jawa Timur (73,54) dan Kota

Surabaya (78,97).

BAB



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu upaya percepatan

pembangunan wilayah Suramadu dengan pendekatan regional yang mengedepankan prinsip

keseimbangan antar wilayah. Keseimbangan antar wilayah yang dimaksud adalah

keseimbangan antar wilayah dalam berbagai sektor kehidupan berbasis pada potensi dan

kearifan lokal. Dalam hal ini kawasan - kawasan yang tumbuh pesat terus dipertahankan,

sedangkan kawasan – kawasan yang relatif kurang berkembang terus didorong

perkembangannya. Selain itu, keseimbangan antar wilayah dilakukan melalui pembangunan

infrastruktur pendukung untuk memperkuat interaksi antar kawasan.

Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) sebagaimana

amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan

Wilayah Surabaya - Madura yang terakhir disempurnakan dengan Perpres Nomor 23

Tahun 2009, dibentuk dengan tujuan umum mempercepat pengembangan wilayah

Surabaya - Madura menjadi salah satu pusat pengembangan perekonomian Nasional.

Sedangkan tujuan khusus pembentukan lembaga ini adalah meningkatkan ekonomi

unggulan Madura melalui pengembangan kawasan. Dengan adanya percepatan

pengembangan Wilayah Suramadu diharapkan ketidakseimbangan antara wilayah Surabaya

dengan Pulau Madura dapat diatasi dan pengembangan potensi unggulan Madura dapat

dikembangkan secara optimal sehingga pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura dapat

tumbuh berkembang lebih cepat.

Percepatan pengembangan Wilayah Suramadu dapat diwujudkan melalui

pengembangan kawasan/klaster yang sudah berkembang maupun prospektif berkembang

melalui perkembangan sektor – sektor strategis. Perkembangan sektor strategis melalui

keterkaitan ke depan dan ke belakang akan dapat mendorong pertumbuhan produksi secara

keseluruhan. Berdasarkan pendekatan berbasis pada sumberdaya unggulan Madura,

kedekatan dengan pusat – pusat pelayanan, aksesbilitas dengan pintu – pintu outlet (lokal

dan regional) dan mengacu pada rencana tata ruang, telah diidentifikasi ada 22 (dua puluh

dua) klaster/kawasan yang sudah berkembang maupun berpotensi untuk dikembangkan

sebagai pusat – pusat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kawasan/klaster diarahkan


untuk mendukung perkembangan ekonomi melalui pengembangan sektor – sektor strategis

dan komoditas unggulan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian

dukungan terhadap sentra-sentra produksi unggulan yang terintegrasi dengan pusat

pengolahan, pemasaran dan promosi hasil produksi berbasis ekonomi kreatif baik skala

regional maupun nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Madura yang berkelanjutan.

1.2 KONDISI UMUM

1.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah

Wilayah Suramadu terdiri dari Kota Surabaya dan Pulau Madura (Kabupaten

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep). Wilayah administrasi Kota Surabaya yang

masuk dalam lingkup wilayah Suramadu yaitu pada kawasan disekitar kaki Jembatan

Suramadu sisi Surabaya yang merupakan wilayah administrasi Kelurahan Tambak Wedi

Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak. Kawasan ini

mempunyai luas sebesar 255,81 Ha dan berbatasan langsung dengan Selat Madura.

Sementara itu wilayah Pulau Madura terdiri dari pulau utama dan beberapa pulau-

pulau kecil yang termasuk dalam wilayah 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan,

Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Wilayah kepulauan

di Madura terdiri atas 127 pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari Kabupaten

Sumenep dan Kabupaten Sampang. Dari 127 pulau pulau kecil tersebut, 49 pulau

berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Secara geografis, Pulau Madura terletak

antara koordinat 112°40’06” - 116°16’48” Bujur timur Adapun batas-batas administrasi

wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa;

Sebelah Selatan : Selat Madura;

Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores;

Sebelah Barat : Selat Madura.



Gambar 1.1 Wilayah Administrasi Suramadu (Surabaya – Madura)

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

1.1.2. Kondisi Fisik Dasar

Secara umum, kondisi fisik dasar wilayah Suramadu pada kaki Jembatan Suramadu

sisi Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 3 – 6 meter diatas

permukaan laut (mdpl), kelerengan tanah didominasi oleh lahan-lahan dengan kelerengan

antara 0–2% (datar), serta memiliki jenis tanah yang terdiri dari atas tanah aluvial kelabu

dan aluvial kelabu tua.

Karakteristik fisik dasar Pulau Madura berbeda dengan Kota Surabaya. Kondisi

morfologi Pulau Madura terbagi menjadi dua meliputi wilayah dataran rendah dan

perbukitan. Wilayah dataran rendah meliputi bagian utara hingga selatan mengelilingi

Luas = 1.260,14 km2 (18 kecamatan)


Luas = 729,30 km2

(13 kecamatan)



wilayah Pulau Madura, terletak pada bagian tepi pulau dan muara sungainya. Pada bagian

utara daerah dataran pantai dimulai dari daerah Bangkalan hingga Dungkek, memiliki lebar

pantai mencapai lebih dari 1 km, pola aliran dominan adalah sungai dendritik. Memiliki

elevasi 0-25 meter dengan lereng landai kurang dari 5%. Perbukitan tersebar memanjang

dari barat-timur. Memiliki elevasi lebih dari 25 meter hingga kurang dari 400 meter (dml)

dengan kelerengan kurang dar 5-15%, tetapi pada bagian tengah satuan ini selang

ketinggian (50-150) meter, seperti melalui wilayah Kecamatan Tambelangan-Kedungdung

dan Sampang. Hulu sungai dapat merupakan mata air, dan aliran sungai yang relatif

panjang maka aliran air cukup baik.

Kondisi topografi pada tiap Kabupaten di Pulau Madura adalah sebagai berikut

topografi wilayah Bangkalan didominasi oleh daerah dengan kemiringan 2-15%; Sampang

didominasi dengan kemiringan 9-15%; Pamekasan didominasi dengan kemiringan 0-15%;

dan Sumenep didominasi dengan kemiringan 0-8%. Kondisi kelerengan Pulau Madura yang

cukup beragam akan tetapi masih didominasi dengan daerah landai dengan kemiringan 0-

8%.

Jenis tanah di Pulau Madura yang dominan adalah mediteran yang meliputi hampir

seluruh wilayah Pulau Madura, kemudian gleisol, grumusol serta alluvial. Jenis tanah

mediteran yang mencakup keseluruhan Pulau Madura dapat peruntukan Tebu, Padi, dan

tanaman buah-buahan. Tanah Gleisol yang meliputi sebagian kecil wilayah Bangkalan,

Sampang dan Pamekasan dapat diperuntukkan untuk tanaman kelapa, persawahan,

perladangan, palawija. Tanah Grumusol meliputi sebagian kecil wilayah pamekasan dan

Sumenep dapat diperuntukkan untuk padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, kelapa

sawit, kopi, cengkeh, kebun lada, tegalan, kebun karet. Tanah alluvial meliputi sebagaian

kecil wilayah Sumenep dapat diperuntukkan persawahan, perladangan, kebun kelapa,

palawija, dan untuk daerah perikanan. Jenis batuan yang dominan adalah pliosen fasies

sedimen yang meliputi hampir seluruh Pulau Madura, pliosen fasies batu gamping serta

aluvium.



Gambar 1.2 Kondisi Ketinggian Permukaan Tanah Pulau Madura

Sumber : Kajian Pengembangan Pulau Madura, Tahun 2009, Kementerian PU

Dilihat dari kondisi penggunaan lahannya, secara umum Kota Surabaya didominasi

peruntukkan lahan berupa kawasan permukiman dan peruntukkan tambak pada daerah

sekitar pesisir pantai Kota Surabaya pada sisi utara dan sisi timur. Sedangkan pola

peruntukan lahan Pulau Madura terbagi dalam 2 (dua) kawasan yaitu kawasan lindung dan

kawasan budidaya. Berdasarkan data tahun 2008, jenis peruntukan lahan yang dominan di

wilayah Madura adalah tegal dan kebun yang meliputi lebih dari sebagian (58 %) dari

seluruh wilayah Pulau Madura. Dan diantaranya Kabupaten Sumenep memiliki prosentase

luasan tegal dan kebun yang paling besar (sekitar 36 % dari total tegal dan kebun di Pulau

Madura).

1.1.3. Kondisi Perekonomian

Dari segi perekonomian, pertumbuhan ekonomi keempat kabupaten di Madura masih

berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jatim. Pertumbuhan ekonomi Madura ini

juga relative lebih lambat dibandingkan Kota Surabaya, hal ini terlihat jelas bahwa Kota

Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta dan merupakan pusat bisnis,

perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Pertumbuhan ekonomi

Kota Surabaya tahun 2010 mencapai 7,09% dan meningkat pada tahun 2013 (7,34%), di


atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur. Sementara itu rata-rata

pertumbuhan ekonomi di Madura pada tahun 2013 (6,20%) juga relatif meningkat

dibandingkan tahun 2010 (5,54%), akan tetapi masih di bawah rata-rata pertumbuhan

ekonomi Provinsi Jawa Timur (tahun 2010 sebesar 6,68% dan tahun 2013 sebesar 6,55%).

Laju pertumbuhan ekonomi di Madura tahun 2013 tertinggi terdapat pada Kabupaten

Sumenep yaitu 6,44% dan terendah terdapat pada Kabupaten Sampang yaitu 5,74%.

Nilai Absolut PDRB Kabupaten-Kabupaten se Madura Tahun 2013 mencapai 42,02

Trilyun rupiah dan memberikan kontribusi 3,70 % ke PDRB Jawa Timur tahun 2013 (1.136

Triliyun rupiah). Dimana Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten dengan nilai PDRB

tertinggi dibandingkan dengan ketiga kabupaten lain di Madura, yaitu pada tahun 2013 nilai

PDRBnya mencapai 16,10 Triliun rupiah. Jika dilihat dari sektor/lapangan usaha yang

mendominasi struktur perekonomian empat Kabupaten di Pulau Madura, secara umum

sektor kontribusi terbesar penyumbang PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) adalah

sektor pertanian (40,32%) dan sektor perdagangan (24,85%). Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat dalam gambar di bawah.



Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Madura Tahun 2009-2013

KABUPATEN PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013

BANGKALAN 5.47 6.25 6.37 6.32

SAMPANG 5.40 6.04 6.12 5.74

PAMEKASAN 5.77 6.21 6.32 6.28

SUMENEP 5.51 6.24 6.33 6.44

SURABAYA 7.09 7.56 7.62 7.34

MADURA 5.54 6.19 6.29 6.20

JAWA TIMUR 6.68 7.22 7.27 6.55

Sumber : BPS Propinsi Jatim, 2014

5.47 6.

25

6.37

6.32

5.40 6.

04

6.12

5.74

5.77 6.21

6.32

6.28

5.51 6.

24

6.33

6.447.

09 7.56

7.62

7.34

0

1

2

3

4

5

6

7

8


BANGKALAN SAMPANG PAMEKASAN SUMENEP SURABAYA

6.68

7.22 7.27

6.55

JAWA TIMUR

Gambar 1.3 Trend Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Suramadu tahun 2010-2013



26,112,472.04 29,000,626.71 32,806,357.14 37,223,451.95 42,023,139.23

0.00

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

Tahun 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013

Ju

ta R

up

iah

MADURA JATIM*)

Gambar 1.4 Kontribusi PDRB Madura terhadap Jawa Timur Tahun 2010-2013


32.52

31.92

30.45

28.9

28.09

25.79

26.4

26.88

27.62

28.05

14.93

15.14

15.51

15.66

15.89

2009

2010

2011

2012*)

2013**)

DISTRIBUSI PDRB (%) KABUPATEN BANGKALAN

44.15

43.14

41.93

41.26

40.36

24.56

25.46

26.25

27.07

28.1

12.13

12.01

12.22

12.12

12

2009

2010

2011

2012*)

2013**)

DISTRIBUSI PDRB (%) KABUPATEN SAMPANG



49.48

49.24

48.59

48.35

47.71

16.45

16.81

17.68

18.13

18.52

13.4

13.32

13.03

12.88

12.69

2009

2010

2011

2012*)

2013**)

DISTRIBUSI PDRB (%) KABUPATEN PAMEKASAN

49.72

48.24

47.43

46.97

46.63

19.63

21.21

22.16

22.76

22.83

9.76

9.53

9.32

9.26

9.21

2009

2010

2011

2012*)

2013**)

DISTRIBUSI PDRB (%) KABUPATEN SUMENEP

Gambar 1.5 Konstribusi Sektor Terhadap PDRB di Madura Tahun 2009 - 2013


1.1.4. Kondisi Sumber Daya Alam

A. Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama dan sangat potensial

dikembangkan di Madura. Potensi pertanian tersebar merata pada empat kabupaten di

Madura dengan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan yang berbeda-beda. Untuk

pertanian tanaman pangan, komoditas unggulan adalah jagung, padi dan ubi kayu, ubi jalar,

kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Pada tahun 2013, jumlah produksi jagung

pada empat kabupaten di Madura mencapai 691.198,9 ton, jumlah produksi padi sawah dan

ladang mencapai 867.432 ton, dan ubi kayu mencapai 389.612,22 ton.


Sementara itu, sektor perkebunan sebagai sub sektor pertanian juga merupakan

sektor utama dan sangat potensial dikembangkan di Madura. Komoditas unggulan sektor

perkebunan di Madura adalah kelapa, tembakau dan cabe jamu, jambu mete, kopi, kapuk

randu dan cengkeh. Pada tahun 2013, jumlah produksi tembakau pada empat kabupaten di

Madura mencapai 7.313 ton, jumlah produksi kelapa mencapai 53.133 ton, jumlah produksi

tebu mencapai 9.851 ton, dan jumlah produksi jambu mete 8.479 ton. Untuk komoditas

tembakau, kontribusi terbesar dihasilkan dari Kabupaten Pamekasan, sedangkan komoditas

kelapa terbesar dipasok dari Kabupaten Sumenep.

Dari sub sektor peternakan, komoditas sapi merupakan salah satu komoditas

unggulan di Madura. Tahun 2013, produksi sapi Madura mencapai 861.826 ekor dimana

40% berasal dari Kabupaten Sumenep. Selain sapi, komoditas peternakan yang terbesar

adalah ayam buras dengan jumlah produksi tahun 2013 mencapai 2.968.694 ekor dan ayam

petelur dengan jumlah produksi mencapai 672.739 ekor.



81,839.60

87,293.20

4,268.70

3,712.30

3,589.20

5,238.40

8,946.80 2,601.90 10,846.20

Produksi tanaman buah-buahan (ton)

Mangga

Pisang

Pepaya

Jambu Biji

Jambu Air

Jeruk

Rambutan

Salak

Nangka

7,313 7,277

8,479

53,133

24

9,851

118.00

950.90 32.00

51.50 6.70

50.80

Produksi peternakan (ton)

Tembakau

Kapuk Randu

Jambu Mete

Kelapa

Kopi

Tebu

Siwalan

Cabe Jamu

Pinang

Asam Jawa

Lada

Serat Nanas

2,968,694

414,374 672,739

166,327

82,329

2,934

861,826 41

6,487 327 664 71 846

82,329

Populasi ternak (ekor)

Ayam Buras

Ayam Pedaging*)

Ayam Petelur

I t i k

Entog

K u d a

Sapi Potong

Sapi Perah

Kerbau

Kambing

Domba

Itik Manila

Gambar 1.6 Produksi Pertanian, Perkebunan, dan Perternakan Madura Tahun 2012 Sumber : BPS Propinsi Jatim, 2014

B. Kelautan dan Perikanan

Wilayah Madura yang tidak hanya mencakup wilayah daratan melainkan wilayah

perairan (kepulauan) juga memiliki potensi sektor perikanan yang cukup besar memberikan

kontribusi terhadap sektor perikanan Provinsi Jawa Timur. Sektor perikanan dan kelautan

merupakan sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, dimana sektor perikanan

dan kelautan akan menimbulkan multiplier effect terhadap kegiatan lainnya seperti industri,

pelabuhan, perdagangan dan jasa serta sarana prasarana transportasi penunjang kegiatan

perikanan. Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten penghasil perikanan laut terbesar

dibandingkan dengan tiga kabupaten yang lain. Kecamatan penghasil produksi perikanan air


laut terbesar di Kabupaten Sumenep adalah

Kecamatan Masalembu, Arjasa dan Batang-

batang.

Produksi perikanan yang

berkembang di Kabupaten Sampang

berupa perikanan laut sebesar 8.075,071

ton. Produksi perikanan di Kabupaten

Pamekasan terbanyak berasal dari perairan

umum sebesar 50,500.00 ton. Produksi

perikanan yang berkembang yaitu

perikanan laut dengan produksi 46,555.21

ton. Jumlah produksi sektor perikanan

tangkap dan budidaya Provinsi Jawa Timur

mencapai 934,6 ribu ton per tahun dan

Pulau Madura mencapai 598,9 ton per

tahun. Kontribusi Madura terhadap sektor

perikanan Jawa Timur mencapai 64,08%.

Air laut di perairan Madura yang mengandung garam berkualitas tinggi merupakan

bahan baku yang terbaik di Indonesia untuk industri garam. Potensi produksi garam di Pulau

Madura terdapat di wilayah Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten

Sumenep, dengan produksi garam mencapai 462.413,86 ton dengan luas lahan mencapai

8,045.89 Ha. Produksi garam tersebut memberikan konstribusi terhadap produksi garam

Jawa Timur sebesar 81,55% (Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, 2011).



Tabel 1.2 Produksi Komoditas Perikanan Madura Tahun 2010

Kabupaten/Kota

Produksi

Perikanan

Tangkap

(Ton)

Produksi

Perikanan

Budidaya (Ton) Jumlah (Ton)

1. Bangkalan 21.194,70 129,00 21.323,70

2. Sampang 12.429,10 215,40 12.644,50

3. Pamekasan 19.633,30 944,60 20.577,90

4. Sumenep 43.552,10 500.862,80 544.414,90

Total Madura 598.961,00

Total Jatim 934.675,10

Sumber: BPS Jawa Timur, Tahun 2011

Tabel 1.3 Produksi Garam Madura Tahun 2011

Kabupaten/Kota

Luas lahan

keseluruhan

(Ha)

Total Produksi

(Ton)

1. Bangkalan 115.89 4,310.00

2. Sampang 4,200.00 288,511.00

3. Pamekasan 1,796.00 61,574.86

4. Sumenep 1,934.00 108,018.00

Total Madura 8,045.89 462,413.86

Total Jatim 11,201.96 567,059.08

Madura thd Jatim 71,83 % 81,55 %

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, 2011

C. Pariwisata

Pulau Madura memiliki potensi 32 destinasi wisata yang berdasarkan jenisnyadapat

dikelompokkan menjadi wisata budaya, wisata religius, wisata alam dan kesehatan.

Pengembangan pariwisata saat ini berpotensi sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan

ekonomi Madura, karena Kementerian Pariwisata telah menetapkan Kabupaten Pamekan

dan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).


Beberapa kawasan unggulan pariwisata di Madura antara lain

wisata ziarah Syaichona Cholil (Kabupaten Bangkalan), wisata

budaya kerapan sapi dan sapi sono’ (sapi hias) di Kabupaten

Pamekasan, serta wisata kesehatan Pulau Gili Iyang (Kabupaten

Sumenep). Sebaran Potensi Daya Tarik Wisata Madura

Makam Agung Aer Mata Ibu Batik Tj. Bumi Siring Kemuning Hutan kera nepaAir terjun

torowan Pantai SlopengMakam Asta

Tinggi

Keraton

Sumenep

Museum

Sumenep

M. Syaichona

Cholil

Mercusuar

Sembilangan

Pusat jamu

Madura

Makam P.

Kadirun

Bukit Geger P. Rongkang M. Ratu Ebu Waduk KlampisP. Camplong Gua Lebar Batik Proppo

Api tak kunjung

padam

Makam Batu

Ampar

Kep. Kangean

P. Lombang

Masjjid Agung

Sumenep

Wisata alam pantai

Wisata budaya

Wisata kerajinan/kriya

Wisata alam hutan

Wisata alam oksigen

M. Syech Yusuf

Wisata O2

Giliiyang

Pulau Sapudi

Grand Final

Karapan Sapi9

9

Kepulauan

Kangean

Gambar 1.7 Sebaran Daya Tarik Wisata di Madura

D. Pertambangan

Potensi kekayaan sumber daya alam Pulau Madura lainnya adalah tambang dengan

kandungan gas alam serta minyak bumi. Ladang migas di Madura Barat mencapai 22 juta

barel. Fakta menunjukkan bahwa saat ini LNG dari Madura telah memasok 60% kebutuhan



Industri di Jawa Timur, di mana LNG tersebut diambil dari kepulauan Kangean yang

disalurkan melalui pipa laut sejauh 450 km ke arah Pulau Jawa.

Blok offshore di Laut Jawa terbentang dari Sumatera bagian Tenggara sampai ke

daerah dekat Jawa barat. Berbagai blok yang ada di Laut Jawa adalah blok offshore sekitar

Pulau Bawean, Gresik, dan pulau-pulau kecil di wilayah Madura dan Blok Sumatera

Tenggara, kedua blok ini mampu menghasilkan produksi sebesar 65.154 barrel per harinya.

dengan rincian 62.130 barrel minyak mentah ditambah 3.024 barrel kondensat. Perusahaan

yang mengoperasikannya adalah British Petroleum, Pertamina, CNOOC S.E.S. HESS, TOTAL,

KODECO Energy, ExxonMobil, Lapindo, Kangean Energy, Pertamina, dan Petrochina.

Sektor pertambangan di Pulau Madura terdiri dari tambang golongan C dan tambang

golongan A dan didominasi oleh bahan galian C. Potensi terbesar untuk pertambangan

terdapat pada Kabupaten Pamekasan dengan hasil pasir kuarsa kalsit. Potensi gas bumi

terdapat di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Hasil pertambangan

yang ada di Kabupaten Sampang terdiri dari batu gamping, batu putih, pasir sungai, pasir

laut, sirtu, tanah liat, pasir gunung, dimana produksi pertambangan tertinggi adalah batu

gamping sebesar 978 ton.

Potensi hasil tambang yang ada di Kabupaten Pamekasan terdiri dari pasir, batu

kapur, tanah liat, tanah urug, dan sirtu. Hasil tambang berupa pasir hanya terdapat di

Kecamatan Pademawu dan Galis. Hasil tambang berupa batu kapur terdapat di Kecamatan

Larangan, Palengaan, Pegantenan, dan Pasean. Hasil tambang tanah liat dapat ditemukan

pada Kecamatan Pademawu, Palengaan. Hasil tambang tanah urug dimiliki Kecamatan

Larangan, Pamekasan, Palengaan, dan Waru. Hasil tambang berupa sirtu ada di Kecamatan

Tlanakan, Pamekasan, dan Batumarmar. Sementara itu produksi pertambangan di

Kabupaten Sumenep antara lain berupa batu gunung, pasir kerikil, dan pasir urug, Produksi

tertinggi di sektor ini berupa batu gunung sebesar 58.032,19 ton.


1.1.5. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura relative mengalami peningkatan dari

tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2010 IPM Provinsi Jatim rata-rata 71,62% dan

Madura 59,70 - 65,60%, maka IPM pada tahun 2013 mengalami peningkatan untuk Provinsi

Jawa Timur 73,54% dan Madura 62,39 – 67,17%. Namun kondisi tersebut masih

menunjukkan kondisi masyarakat Madura yang masih tertinggal jika dibandingkan kondisi

masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Kondisi tersebut juga terlihat dengan melihat

jumlah penduduk miskin di Madura terhadap penduduk miskin di Jawa Timur sampai tahun

2012, jumlah penduduk miskin di Madura memiliki prosentase 17,5% (870.000 orang)

terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur (4.960.100 orang).

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura Tahun 2010-2013

KABUPATEN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (%)


BANGKALAN 64.51 65.01 65.69 66.19

SAMPANG 59.70 60.78 61.67 62.39

PAMEKASAN 64.60 65.48 66.51 67.17



KABUPATEN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (%)


SUMENEP 65.60 66.01 66.41 66.89

SURABAYA 77.28 77.85 78.33 78.97

JAWA TIMUR 71.62 72.18 72.84 73.54


64.5

1

59.7

0

64.6

65.6 77

.28

65.0

1

60.7

8

65.4

8

66.0

1 77.8

5

65.6

9

61.6

7

66.5

1

66.4

1 78.3

3

66.1

9

62.3

9

67.1

7

66.8

9 78.9

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

BANGKALAN SAMPANG PAMEKASAN SUMENEP SURABAYA


71.6272.18

72.84 73.54

Gambar 1.8 Trend Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura Tahun 2010-2013 Sumber : BPS Propinsi Jatim, 2014

Dilihat dari kondisi ketenagakerjaannya, sampai tahun 2013 jumlah angkatan kerja

pada 4 kabupaten di Madura mencapai 2.135.048 orang, dengan jumlah angkatan kerja

terbanyak di Kabupaten Sumenep yaitu sebesar 645.569 orang. Sementara tingkat

pengangguran terbuka di Pulau Madura sekitar 3,93%, untuk tingkat pengangguran terbuka

tertinggi pada Kabupaten Bangkalan yaitu 6,78%. Untuk lebih jelas mengenai data angkatan

kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Madura tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam

tabel dan gambar di bawah.


Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja di Madura Tahun 2009-2013

KABUPATEN JUMLAH ANGKATAN KERJA (ORANG)

2009 2010 2011 2012 2013*)

BANGKALAN 500.688 461.365 473.198 492.413 507.089

SAMPANG 493.170 461.746 480.195 499.631 491.679

PAMEKASAN 482.625 454.102 464.908 482.955 490.711

SUMENEP 624.715 614.494 661.924 644.439 645.569

TOTAL 2.101.198 1.991.707 2.080.225 2.119.438 2.135.048


50

0,6

88

49

3,1

70

48

2,6

25

62

4,7

15

46

1,3

65

46

1,7

46

45

4,1

02

61

4,4

94

47

3,1

98

48

0,1

95

46

4,9

08

66

1,9

24

49

2,4

13

49

9,6

31

48

2,9

55

64

4,4

39

50

7,0

89

49

1,6

79

49

0,7

11

64

5,5

69

BANGKALAN SAMPANG PAMEKASAN SUMENEP

JUMLAH ANGKATAN KERJA (ORANG) MADURA TAHUN 2009 – 2013

2009 2010 2011 2012 2013*)

Gambar 1.9 Trend Angkatan Kerja di Madura 2009-2013


Tabel 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka di Madura Tahun 2009-2013

KABUPATEN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

2009 2010 2011 2012 2013*)

BANGKALAN 5,14 6,05 6,37 5,13 6,78

SAMPANG 1,70 1,79 2,13 1,71 4,68

PAMEKASAN 2,17 3,53 2,61 2,29 2,17

SUMENEP 2,27 2,06 1,99 1,14 2,56

TOTAL 3,57 3,23 3,13 2,44 3,93




-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

2009 2010 2011 2012 2013*)

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%) MADURA TAHUN 2009 - 2013


Gambar 1.10 Trend Pengangguran Terbuka di Madura 2009-2013


Dilihat dari sosial budayanya, mayoritas penduduk di Pulau Madura beragama Islam

dan sampai saat ini masih sangat mewarnai corak kehidupan masyarakatnya. Peran

ulama/kyai menjadi menonjol dan merupakan figur sentral yang dihormati dan ditaati.

Dalam adat istiadatnya, masyarakat Madura masih kental dengan kearifan local peran 4

(empat) elemen, yaitu Bapa’, Ebuh, Guru dan Rato’.

1.1.6. Kondisi Infrastruktur

Kondisi infrastruktur di wilayah Kota Surabaya secara umum cukup memadai bila

dibandingkan dengan kondisi infrastruktur di wilayah Pulau Madura yang relatif lebih minim.

Kondisi infrastruktur wilayah Surabaya-Madura diuraikan sebagai berikut:

1. Jaringan Jalan

Jaringan jalan di Pulau Madura dihubungkan dengan ruas jalan utama yang melintas

pada pesisir utara (lintas utara), pesisir selatan (lintas selatan), dan jalan lintas tengah yang

menghubungkan keduanya; dimana ketiga jaringan jalan utama tersebut berfungsi sebagai

jalan penghubung regional kewilayahan antar kabupaten di Pulau Madura dan juga sebagai


jalur utama penghubung dengan akses Suramadu sehingga dapat terlihat keterjalinan

infrastruktur transportasi dengan Jembatan Suramadu serta Kota Surabaya sebagai pusat

ekonomi di sekitar Pulau Madura. Sesuai dengan RTRW Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 –

2029 (Perda Jawa Timur nomor 5 Tahun 2012), maka jaringan jalan lintas Pulau Madura

meliputi jalan yang memiliki status eksisting :

Jalan Lintas Utara sebagai jalan provinsi sepanjang 178 km;

Jalan Lintas Tengah Selatan sebagai jalan nasional sepanjang 193 km;

Jalan Lintas Selatan (Kamal – Sampang) sebagai jalan provinsi sepanjang 84,3 km;

Jalan Penghubung Lintas Utara – Selatan sebagai jalan provinsi dan kabupaten

sepanjang 180 km; dan

Jalan di dalam kawasan (jalan lingkar dalam kota) sebagai jalan desa dan jalan

kabupaten sepanjang 28 km.

Berdasarkan kondisi eksisting tahun 2013, kondisi jalan di Madura didominasi dengan

kondisi yang relatif baik. Kondisi jaringan jalan lintas Pulau Madura tersebut pada umumnya

memiliki lebar jalan ± 4 – 6 meter dengan panjang total 663,3 km. Untuk lebih jelas, kondisi

jaringan jalan di setiap kabupaten di Madura dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 1.7 Kondisi Jaringan Jalan Pulau Madura Tahun 2013

KONDISI PANJANG (KM)


BAIK 484,90 745,56 441,72 538,88

SEDANG 109,92 98,14 121,28

RUSAK RINGAN 74,63 294,80 30,67 497,49

RUSAK BERAT 51,92 81,06 14,49 520,73

tidak ada

Keterangan 30,60 168,91

TOTAL 721,37 1121,42 615,62 1847,27



Gambar 1.11 Peta Jaringan Jalan Pulau Madura

Tabel 1.8 Kondisi Jalan Lintas Utara Pulau Madura (Jalan Propinsi)

NO NAMA RUAS LOKASI PANJANG

(km) LEBAR

(m)

KONDISI 2013

Baik

(km)

Sedang

(km)

Rusak

(km)

1 Bangkalan - Batas

Kab. Sampang Bangkalan 46.38 4 - 8 12.77 27.61 6.00

2 Batas Kab. Bangkalan - Ketapang

Sampang 17.54 4 - 6 17.54 - -

3 Ketapang - Batas Kab.

Pamekasan Sampang 23.02 4 - 8 21.02 0.50 1.50

4 Batas Kab. Sampang -

Sotobar Pamekasan 5.68 4 - 2.40 3.28

5 Sotobar - Batas Kab. Sumenep

Pamekasan 12.32 4 - 12.32 -

6 Batas Kab. Pamekasan

- Sumenep Sumenep 35.30 4 - 6 12.36 22.94 -

7 Batas Kota Sumenep -

Pantai Lombeng Sumenep 26.45 4 - 7 3.52 2.28 20.65

TOTAL 166.69

67.21 68.05 31.43


Tabel 1.9 Kondisi Jalan Lintas Lintas Tengah Selatan Madura (Jalan Nasional)

NO NAMA RUAS PANJANG

(km)

LEBAR

(m)

KONDISI

2012

1 Bts. Kota Sampang-Bts. Kab

Pamekasan 7.60 6 Baik

2 Bts. Kota Pamekasan-Bts. Kab.Sumenep

5.17 6 Baik

3 Bts. Kab. Pamekasan-Bts. Kota

Sumenep 26.78 6 Baik

4 Bts. Kota Sumenep - Kalianget 8.83 6 Baik

TOTAL 43.38

Tabel 1.10 Kondisi Jalan Lintas Lintas Selatan Madura (Jalan Kabupaten)

NO NAMA RUAS PANJANG

(km)

LEBAR

(m)

Keterangan

1 Pembangunan Jembatan Sreseh-

Pangarengan, Cs 0.51 -

2 Pembangunan Jalan Modung-Sreseh 7.00 -

3 Pembangunan Jalan Lingkar Sampang

2.50 -

4 Pembangunan Jalan Kamal-Modung 30 4

TOTAL 40.01

2. Prasarana Perhubungan

Pulau Madura sebagai bagian dari kepulauan yang ada di Propinsi Jawa Timur

memiliki transportasi penghubung pula yang berfungsi menghubungkan wilayah di Pulau

Madura sebagai pulau utama dengan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura, dengan

memanfaatkan jalur penyeberangan laut dan bandara udara Trunojoyo di Kabupaten

Sumenep. Berdasarkan RTRW Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2029, pada saat ini

terdapat beberapa pelabuhan yang sudah dikembangkan di Pulau Madura meliputi :

Pelabuhan nasional di Sapudi, Sapeken dan Kangean di Kabupaten Sumenep.

Pelabuhan regional di Branta (Kabupaten Pamekasan), Telaga Biru (Kabupaten

Bangkalan), dan kalianget di Kabupaten Sumenep.

Pelabuhan lokal di Masalembu, Gayam dan Raas(Kabupaten Sumenep), Taddan

(Kabupaten Sampang), serta Sepulu di Kabupaten Bangkalan.



Transportasi penyeberangan laut di Pulau Madura juga didukung dengan pelabuhan

penyeberangan yang terdapat di Tanjung Perak – Kamal (Bangkalan), Jangkar (Situbondo) –

Wilayah Sumenep, Kalianget – Ketapang, dan masih terdapat pelabuhan lainnya yang

digunakan sebagai transportasi penyeberangan. Pengembangan pelabuhan penyeberangan

kedepan diarahkan pada wilayah kepulauan dengan meningkatkan jalur pelayaran untuk

memberikan akses pada pulau-pulau khususnya di wilayah Kabupaten Sumenep, dengan

memanfaatkan prasarana pelabuhan penyeberangan Kalianget.

Sistem transportasi antar pulau di wilayah Madura sangat penting karena jumlah

pulau kecil sangat banyak di wilayah Madura yaitu sebanyak 126 pulau dan yang

berpenghuni 48 pulau. Diantara 48 pulau yang berpenghuni tersebut, prasarana

perhubungan antar pulau belum memadai dan untuk itu dibutuhkan peningkatan prasarana

perhubungan dan pendukungnya. Pulau - pulau kecil yang merupakan simpul – simpul

utama perhubungan laut antar pulau, yaitu : Pulau Mandangin, Pulau Gili Raja, Poteran,

Pulau Sapudi, Pulau Ra’as, Pulau Sapekan, Pulau Pagerungan Besar, Pulau Kangean, Pulau

Keramaian dan Pulau Masalembu.

Untuk transportasi udara, Pulau Madura memiliki bandara udara Trunojoyo yang

terletak di Kabupaten Sumenep. Pengembangan perhubungan udara di Wilayah Suramadu

direncanakan melalui peningkatan Kapasitas Bandar Udara Trunojoyo yang terletak di


Kabupaten Sumenep sebagai pintu gerbang kedua Pulau Madura selain Jembatan

Suramadu. Pengembangan bandara ini strategis untuk mobilitas angkutan transportasi

wilayah Timur Pulau Madura dengan kota kota di Pulau lain.

3. Air Baku

Kapasitas pengolahan air bersih yang tersedia di Pulau Madura sebesar 1.300

liter/detik saat ini belum dapat memenuhi perkiraan perkembangan dimasa yang akan

datang. Sedangkan potensi sumberdaya air yang tersedia mencapai 33.500 liter/detik.

Beberapa potensi sumber air baku di Pulau Madura antara lain:

Waduk/Embung

Beberapa potensi waduk yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku di Wilayah

Suramadu adalah Waduk Blega (Kabupaten Bangkalan), Waduk Klampis dan Waduk

Nipah (Kabupaten Sampang) dan Tambak Agung (Kabupaten Sumenep).

Mata Air

Terdapat beberapa titik mata air Kabupaten Bangkalan di wilayah bagian Utara

(Kec.Sepulu, Tanjung Bumi dan Klampis), di wilayah bagian Selatan (Kec.Modung,



Tragah dan Kwanyar), sedangkan wilayah bagian Tengah (Kec.Konang, Geger,

Tanah Merah dan Burneh), terdapat mata air atau sumber berkapasitas kecil yang

digunakan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari – hari.Sedangkan,

potensi mata air lainnya yang tersebar di keempat kabupaten merupakan sumber

mata air yang belum dimanfaatkan secara maksimal baik untuk penyediaan air

minum maupun air bersih.

Air Tanah

Beberapa sumber air tanah terdapat di Kabupaten Bangkalan bagian barat, selatan

dan sedikit di bagian utara yang digunakan untuk irigasi pertanian, air perkotaan dan

industri karena ditunjang dengan kondisi geologi dan dipengaruhi geohidrologi,

topografi dan morfologi. Cakupan sumber air tanah tersebut menyebar di berbagai

kecamatan lintas kabupaten yaitu di Kabupaten Sampang bagian utara (yang

berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan) dan Sampang bagian Selatan, Kabupaten

Pamekasan bagian Tengah dan Selatan, serta Kabupaten Sumenep bagian tengah

dan sedikit ke barat

4. Energi Listrik

Distribusi listrik Madura

berasal dari Jaringan Listrik Jawa-

Madura-Bali (Jamali) yang dipasok

Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Wilayah Madura masih mengalami

deficit listrik karena kebutuhan listrik

hingga tahun 2010 adalah sebesar

120 MW (media online, 14 januari

2010), namun baru dipasok 110 MW.

Pasokan listrik Jamali dialirkan melalui kabel bawah laut dari Gresik sebesar 80 MW

dan sisanya dipasok dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berlokasi di Gili Timur,

Jaringan Sistem Interkoneksi JAMALI

Wilayah Jawa Timur


Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sebesar 30 MW. Untuk sumber listrik di pulau –

pulau kecil Madura, umumnya masih menggunakan tenaga diesel dan pembangkit listrik

tenaga surya yang skala pelayanannya terbatas.Hal ini selain jarak antar pulau-pulau kecil

dengan pulau utama relatif jauh, pulau-pulau kecil tersebut sulit mendapatkan pasokan solar

pada kondisi iklim yang ekstrim terisolir.Hal ini mengakibatkan penyediaan tenaga listrik

sangat terbatas dan menjadi kendala utama dalam peningkatan perekonomian masyarakat

yang umumnya bekerja sebagai nelayan.

1.1.7. Kawasan Potensial Wilayah Suramadu

Berdasarkan pendekatan berbasis pada sumberdaya unggulan Madura, kedekatan

dengan pusat – pusat pelayanan, aksesbilitas dengan pintu – pintu outlet (lokal dan

regional) dan mengacu pada rencana tata ruang, diidentifikasi 22 (dua puluh dua)

klaster/kawasan yang sudah berkembang maupun berpotensi untuk dikembangkan sebagai

pusat – pusat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan klaster/kawasan diarahkan untuk

mendukung perkembangan ekonomi melalui pengembangan sektor – sektor strategis secara

berkelanjutan.

Sektor strategis dapat diartikan sebagai sektor – sektor yang mempunyai multiplier

effect (backward – forward linkages) yang besar yang mempunyai kemampuan secara

berkelanjutan dapat dikembangkan melalui investasi infrastruktur yang efisien.

Pengembangan sektor strategis Madura difokuskan pada sektor pertanian, perikanan dan

kelautan, pariwisata dan industri perdagangan jasa.



Gambar 1.12 Klaster/Kawasan di Wilayah Suramadu

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi Wilayah Suramadu

Wilayah Suramadu terdiri dari sebagian wilayah Kota Surabaya dan seluruh Wilayah

Pulau Madura (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep). Karakteristik

perekonomian kedua wilayah tersebut sangat berbeda, dimana Kota Surabaya didominasi

dengan kegiatan perdagangan dan jasa, sementara itu di Wilayah Pulau Madura dengan

didominasi kegiatan berbasis sumber daya alam.


Pulau Madura memiliki potensi yang sangat besar terutama di sector pertanian,

perkebunan, peternakan, pariwisata, perikanan dan kelautan, dan industri kecil menengah.

Potensi Wilayah Madura akan lebih ekonomis dimanfaatkan secara terpadu dengan potensi

kawasan Surabaya dan sekitarnya, agar dapat mewujudkan wilayah Suramadu sebagai

suatu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Adapun potensi wilayah Suramadu antara

lain:

Kawasan Suramadu merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan

Perkotaan Gerbangkertasusila yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional

(KSN) pertumbuhan ekonomi.

Pulau Madura memiliki potensi pertanian pangan, perkebunan, peternakan,

perikanan darat dan perikanan laut serta pertambangan, yaitu:

- Produk perikanan Pulau Madura pada saat ini berkontribusi kurang lebih 60% dari

produk perikanan di Propinsi Jawa Timur

- Produk garam Pulau Madura berkontribusi sekitar 50% dari produk garam

Nasional (kurang lebih 1.200.000 ton per tahun)

- Produk ternak sapi kurang lebih 1.000.000 ekor per tahun, dan produk

perkebunan tebu di Madura kurang lebih 250.000 ha per tahun.

Pengembangan industri lokal, seperti garam, kerajinan dan batik Madura, serta

potensi pengembangan industri berbasis pada pertanian pangan, perkebunan,

peternakan dan perikanan;

Potensi wisata budaya, religi dan alam yang didasarkan pada budaya lokal tersebar

lebih dari 30 destinasi wisata di Pulau Madura.



1.2.2. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam rangka percepatan

pengembangan di Wilayah Suramadu, yaitu :

1) Kesenjangan perkembangan antara Wilayah Madura dengan wilayah-

wilayah lain di Propinsi Jawa Timur

Kegiatan ekonomi di Wilayah Madura didominasi oleh kegiatan pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan. Hal ini mempengaruhi tingkat pendapatan

dan pendidikan masyarakat sehingga migrasi penduduk dari Pulau Madura ke pusat

kota-kota lain khususnya Surabaya (termasuk didalamnya brain drain). Ketimpangan

pembangunan akan semakin tinggi dan menimbulkan masalah sosial dan lingkungan.

2) Ketersediaan infrastruktur yang terbatas, seperti jalan, listrik dan air baku

menyebabkan sulitnya perkembangan sektor-sektor penggerak

pertumbuhan ekonomi seperti industry dan perdagangan

Keterbatasan infrastruktur di wilayah Suramadu menjadi permasalahan penting, yang

seharusnya segera ditanggulangi untuk mempercepat pengembangan wilayah

Suramadu. BP-BPWS memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di

wilayah Suramadu.

Masih tingginya ketimpangan antar kawasan di wilayah Suramadu antara keempat

kabupaten di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang,

Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, dengan Kota Surabaya maupun

rata-rata wilayah di Provinsi Jawa Timur, sebagai akibat masih rendahnya

konektivitas antarwilayah di Pulau Madura dan belum meratanya ketersediaan

infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mempermudah

aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan kawasan. Pendekatan pembangunan

infrastruktur berbasis kawasan semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman

menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka


isolasi wilayah. Sementara itu, ketersediaan infrastruktur pengairan merupakan

prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya.

3) Belum memperoleh opini WTP dan dukungan manajemen yang optimal

Penyelenggaran catatan atas laporan keuangan di lingkungan BP-BPWS sudah cukup

baik, meskipun belum mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia. Selain itu, penataan kelembagaan BPWS, pengaturan ketentuan

ketentuan organisasi dan pelaksanaan tugas, rekrutmen personel profesional sangat

dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu organisasi BPWS yang dapat

menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Selain itu dukungan sarana dan

prasarana perkantoran yang memadai juga akan mengoptimalkan pelaksanaan

tugas. Untuk mendukung kecepatan ketersediaan informasi, diperlukan inventarisasi,

pencatatan, pelaporan BMN yang akurat serta pengamanannya dan pengelolaannnya

secara tertib, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antar Deputi, Sekretariat dan

Divisi yang lebih baik.

4) Perlu ditingkatkan sinergitas koordinasi antar unsur pemerintah pusat,

daerah, swasta dan masyarakat

Sebagaimana instansi pemerintah lainnya, BPWS dalam mengembangkan kawasan

Suramadu memiliki keterbatasan anggaran. Oleh karena itu pelaksanaan

pengusahaan dan investasi perlu melibatkan pelaku usaha lokal terutama untuk

dapat meningkatkan nilai tambah pemanfaatan sumberdaya lokal. BUMN, BUMD dan

swasta diharapkan dapat menjadi pilar dan kontributor utama investasi dalam

pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan kawasan.

5) Kesenjangan ekonomi di wilayah Suramadu dan perlu penyamaan persepsi

dalam hal otonomi daerah

Tingkat perkembangan ekonomi Wilayah Madura yang relatif rendah dibanding

dengan wilayah-wilayah di Jawa Timur. Kondisi ini dapat dilihat dari masih relatif

lambat dan lemahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura. Di sisi lain,



Pulau Madura memiliki potensi alam yang melimpah meliputi potensi sektor

pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, maupun pariwisata.

Dalam perpektif pelaksanaan otonomi daerah, untuk pengembangan wilayah

Suramadu, perlu diadakan kerjasama antar daerah antara Pemerintah Kabupaten di

Wilayah Madura dan atau pemerintah Kota Surabaya. Sebagaimana diamanatkan

oleh pasal 196 UU No. 32 Tahun 2004, bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan

yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

1.2.3. Isu Strategis dan Tantangan

Isu strategis yang dihadapi dalam rangka percepatan pengembangan Wilayah

Suramadu, yaitu:

a. Aspek Pengembangan Wilayah dan Ekonomi

Ketimpangan di antara Wilayah Suramadu merupakan salah satu isu strategis yang

meliputi lemahnya keterkaitan hubungan antara desa-kota, perbedaan nilai tambah

dari berbagai sektor pertanian, kurang berkembangnya kegiatan perindustrian lokal,

belum optimalnya pengembangan kegiatan ekonomi pertanian, perikanan dan

pariwisata Pulau Madura serta belum memadainya kapasitas dan kualitas

infrastruktur dan SDM. Untuk itu diperlukan upaya pengembangan kawasan-kawasan

strategis di tingkat lokal yang berupa klaster-klaster potensi unggulan dan sentra-

sentra produksi, pengolahan dan pemasaran unggulan yang diharapkan dapat

menciptakan trickle down effect untuk pertumbuhan ekonomi Madura, yang

terintegrasi dengan kawasan strategis di tingkat propinsi (KSP) dan nasional (KSN).


b. Aspek Pengembangan SDM

Dilihat dari aspek kondisi sosial budaya masyarakat Madura saat ini, apabila dikaitkan

dengan pengembangan industrialisasi di Madura, maka beberapa isu strategis

pengembangan SDM di Madura adalah:

Pengembangan kawasan-kawasan strategis yang berupa pusat – pusat produksi

perlu mempertimbangkan prioritas pengembangan SDM dengan memperhatikan

kearifan lokal.

Tingkat pendidikan dan ketrampilan belum memenuhi kebutuhan industrialisasi

Pelaku ekonomi lokal sulit masuk dalam sektor modern baik karena kemampuan

investasi, kemampuan produksi dan lain sebagainya.

c. Aspek Pengusahaan dan Investasi

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha di wilayah Suramadu menjadi sangat

penting bagi perekonomian wilayah Suramadu karena dapat memberikan efek ganda

(multiplier effect) terhadap perekonomian yang cukup besar. Oleh karena itu

perubahan pola pikir (mindset) dalam pemahaman bahwa pembangunan ekonomi

wilayah membutuhkan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat (melalui BPWS

dan sektor) dan Daerah, dunia usaha (BUMN, BUMD dan swasta) dalam semangat

Suramadu Incorporated. Pengusahaan dan investasi kawasan Suramadu diharapkan

dapat memberikan ruang kepada pelaku usaha lokal terutama untuk dapat

meningkatkan nilai tambah pemanfaatan sumberdaya lokal. BUMN, BUMD dan

swasta diharapkan dapat menjadi pilar dan kontributor utama investasi dalam

pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan kawasan.

d. Aspek Dukungan Sektor

Infrastruktur transportasi darat, laut dan udara menjadi sangat penting untuk

disediakan mengingat kondisi geografis Madura berupa kepulauan dengan disparitas

ekonomi antar kawasan yang sangat beragam. Tersedianya infrastruktur transportasi

akan memperlancar arus barang, manusia dan jasa, serta dapat menjadi



penghubung yang efisien antara sumber bahan baku (resource), pusat produksi dan

pasar. Selain itu, ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai akan

menciptakan konektivitas antar daerah bahkan antar pulau, termasuk daerah

terpencil dengan daerah terdekat bahkan dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Pada

akhirnya tersedianya infrastruktur akan banyak membawa dampak posistif bagi

produktivitas industri, kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing.

Percepatan pengembangan Wilayah Suramadu bersifat multisektor dan multi

dimensi, sehingga perlu dukungan dan keterlibatan serta komitmen sektor terkait

secara optimal.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka percepatan pengembangan Wilayah

Suramadu, yaitu:

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Pulau Madura

Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendukung penelitian dan

pengembangan maupun kegiatan produksi pada sektor pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, industri dan jasa.

b. Perlu ditingkatkan sinergitas kooodinasi antar unsur pemerintah pusat,

daerah, swasta dan masyarakat

Percepatan pengembangan Wilayah Suramadu merupakan lingkup penugasan yang

bersifat lintas sektor dan sinergi pusat dan daerah. Dukungan kebijakan pemerintah

baik pusat, propinsi, dan daerah (baik kebijakan sektoral maupun tata ruang) yang

sinergis sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program/kegiatan

percepatan pengembangan Wilayah Suramadu.

c. Koordinasi, sinkronisasi program dan kerjasama antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan

dan pemeliharaan/pengelolaan infrastruktur

Program percepatan pengembangan Wilayah Suramadu perlu diintegrasikan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan


Jangka Menengah Daerah (baik propinsi maupun kabupaten/kota) serta

dikoordinasikan dengan sektor-sektor lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum,

Kementerian Perhubungan, PLN dan sektor lain yang terkait.

d. Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi.

Peningkatan iklim yang kondusif untuk pengembangan investasi dan usaha sangat

penting untuk mendorong investasi masuk (baik investasi domestik maupun investasi

asing) dan mendorong berkembangnya usaha di wilayah Suramadu. Meningkatnya

investasi dan berkembangnya usaha sangat penting untuk mendorong aktivitas

perekonomian, karena dapat menggerakkan usaha lain yang terkait dan dapat

menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB 2 – VISI, MISI, DAN TUJUAN


BAB 2 – VISI, MISI, DAN TUJUAN RENSTRA BP-BPWS 2015-2019 38

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 VISI BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

Visi dapat diartikan sebagai keadaan dari sesuatu yang diharapkan di masa yang

akan datang. Dalam konteks pengembangan wilayah Suramadu, visi dapat diartikan sebagai

keadaan wilayah Suramadu yang diharapkan di masa yang akan datang. Dengan

memperhatikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan penataan ruang Nasional,

Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Wilayah Suramadu, kondisi geografis, potensi

strategis Pulau Madura dan sosial budaya masyarakat, percepatan pengembangan wilayah

Suramadu, maka disusun visi jangka panjang percepatan pengembangan Wilayah Suramadu

sebagai berikut:

“Mendukung Percepatan Pembangunan Wilayah Suramadu Untuk

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah”

Berdasarkan visi pengembangan Wilayah Suramadu di atas, Badan Pelaksana BPWS

sesuai peran dan fungsinya mempunyai visi untuk mendukung percepatan pengembangan

Kawasan Suramadu khususnya untuk periode tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Suramadu

melalui Pembangunan Kawasan, Dukungan Sektor dan Kerjasama Dengan

Badan Usaha”

BAB



2.2 MISI BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

Untuk mewujudkan visi dan tugas dan fungsi BPWS seperti yang telah ditetapkan,

maka misi dari Badan Pelaksana – BPWS tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Menyelenggarakan dukungan pengusahaan sektor melalui fasilitasi, kerjasama sektor

dan lembaga donor guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal yang

optimal dan terpadu;

2. Menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan, pengusahaan dan pemeliharaan

kawasan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan manfaat

kawasan;

3. Menyelenggarakan stimulasi pembangunan infrastruktur dan SDM guna mendukung

percepatan pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;

4. Menyelenggarakan dukungan manajemen internal yang akuntabel dan kompeten,

terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

2.3 TUJUAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pengembangan wilayah

Suramadu, tujuan yang ingin dicapai BP-BPWS dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah:

1. Meningkatkan dukungan pengusahaan sektor melalui fasilitasi, kerjasama sektor dan

lembaga donor guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal yang

optimal dan terpadu;

2. Meningkatkan pembangunan, pengelolaan, pengusahaan dan pemeliharaan kawasan

guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan manfaat kawasan;

3. Meningkatkan dukungan stimulasi pembangunan infrastruktur dan SDM guna

mendukung percepatan pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;

BAB 2 – VISI, MISI, DAN TUJUAN RENSTRA BP-BPWS 2015-2019 40

4. Meningkatkan dukungan manajemen internal yang akuntabel dan kompeten,

terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance;

2.4 SASARAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

Mengacu pada kondisi wilayah Suramadu, hasil pelaksanaan tahun 2011-2014 dan isu

strategis maupun permasalahan yang dihadapi, maka sasaran strategis BPWS diarahkan

kepada upaya percepatan pengembangan Wilayah Suramadu yang efektif untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam kaitan tersebut, sasaran strategis dari BP-

BPWS adalah sebagai berikut:

1. TUJUAN I, II, dan III didukung dengan sasaran strategis: Meningkatnya

pembangunan kawasan yang berkelanjutan melalui penyediaan

infrastruktur, sarana dan prasarana yang terpadu, pengembangan

SDM lokal yang berkualitas, serta akses kawasan, dengan outcome:

Meningkatnya dukungan stimulan infrastruktur akses kawasan dan

pengembangan SDM lokal.

Adapun indikator sasaran startegis (ISS) kedua, antara lain :

- Jumlah pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana mendukung

kawasan (unit);

- Luas lahan yang dibebaskan (hektar);

- Persentase jumlah tenaga terampil bersertifikat yang terserap dalam

pasar kerja (%);

- Jumlah bidang pengusahaan (bidang).

2. TUJUAN IV didukung dengan sasaran strategis: Meningkatkan kapasitas

kelembagaan dan SDM internal untuk meningkatkan kinerja BPWS,



dengan outcome: Meningkatnya kualitas dukungan manajemen serta sarana

dan prasarana.

Adapun indikator sasaran strategis (ISS) pertama, antara lain :

- Opini laporan keuangan (nilai);

- Nilai akuntabilitas kinerja (nilai);

BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENSTRA BP-BPWS 2015-2019 42

ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,

untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan nasional Indonesia dijabarkan dalam perencanaan jangka panjang (20

tahun) dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan

dalam tahapan-tahapan jangka menengah (5 tahun). Pembangunan nasional jangka

panjang dijabarkan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Pentahapan rencana pembangunan nasional

disusun dalam masing-masing periode jangka menengah atau disebut dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program

selama lima tahun kedepan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara

Indonesia dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

BAB



RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program

kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan,

serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh

termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Tahun 2015-2019 merupakan tahapan

pembangunan nasional ketiga yang ditetapkan melalui Presiden Republik Indonesia nomor 2

tahun 2015.

Visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025 sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 adalah

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Dalam mewujudkan visi

tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila;

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

3. Mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum;

4. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu;

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional; dan

8. Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Visi misi pembangunan nasional tersebut bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang

maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju

masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai

ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur pembangunan nasional

dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran – sasaran pokok.


Dalam keterkaitan dengan pengembangan wilayah, arah pembangunan nasional

adalah mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan melalui percepatan

pembangunan dan pertumbuhan wilayah – wilayah strategis dan cepat tumbuh khususnya

pada wilayah – wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah. Percepatan pengembangan

wilayah ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan

distribusi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah,

serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama

antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang

berusaha dan investasi di daerah.

Gambar 3.1 Pentahapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005 - 2025

Sumber: UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 - 2025

Dalam pembangunan jangka menengah ketiga (tahun 2015 – 2019), prioritas utama

dan strategi pembangunan nasional ditujukan untuk lebih memantapkan memantapkan

pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan



kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta

kemampuan IPTEK. Sementara itu, visi yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019 adalah

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

berlandaskan Gotong-royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 7

(tujuh) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan

Negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara

maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasis kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam pembangunan jangka menengah ketiga tersebut, pembangunan Indonesia

pada tahan ke-III tahun 2015-2019 dijabarkan melalui visi, misi, agenda strategis dan

agenda prioritas pembangunan. Sesuai dengan agenda pembangunan nasional tersebut,

tugas dan fungsi BPWS dalam mempercepat pengembangan wilayah Suramadu, maka fokus

kebijakan dan strategi BPWS diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran 3 (tiga)

agenda prioritas, antara lain agenda ke-3, ke-6 dan ke-7.


AGENDA 3 : Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah

Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan

a) Pengembangan daerah tertinggal, difokuskan pada :

1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga

terbangun kemitraan dengan banyak pihak;

2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;

3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya

manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara

daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.

b) Pembangunan desa dan kawasan pedesaan, difokuskan pada pengembangan ekonomi

kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi :

1. Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil

pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;

2. Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

lokal/wilayah;

3. Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta

termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa;

4. Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;

5. Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk

berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen,

penjualan, distribusi, dan lain-lain.

c) Pengembangan kawasan strategis, melalui percepatan pengembangan pusat - pusat

pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi,

menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan

infrastruktur. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral

dan regional. Setiap wilayah akan mengembangkan potensi dan keunggulannya, melalui

pengembangan industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.



1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah dengan mengembangan pusat-pusat

pertumbuhan yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan banyak

kesempatan kerja serta melalui percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis

maritim (kelautan) di kawasan pesisir.

2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar

wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui

percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, kereta api, bandara, jalan,

informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi. Tujuan penguatan konektivitas

adalah untuk (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk

memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui inter-modal

supply chained system; (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland); (c) menyebarkan

manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan

dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan.

3. Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK, melalui penyediaan SDM yang memiliki

kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri di masing-

masing pusat-pusat pertumbuhan di daerah.

4. Peningkatan keterkaitan kota-desa bertujuan menghubungkan keterkaitan fungsional

antara pasar dan kawasan produksi. Kebijakan tersebut dijabarkan melalui strategi

sebagai berikut:

Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan

desa, serta antar pulau dengan: (a) mempercepat pembangunan sistem, sarana

dan prasarana transportasiyang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk

memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal; (b) menerapkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan

pertukaran informasi antar wilayah; (c) mempercepat pemenuhan suplai energi

untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri.


Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui

pengembangan klaster khususnya kawasan agropolitan, minapolitan, pariwisata,

dan transmigrasi.

Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan kota-

desa dengan: (a) mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang

efisien; (b) Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; (c)

mengembangkan kerjasama antardaerah khususnya di luar Jawa-Bali dan

kerjasama pemerintah-swasta; (d) mengembangkan forum dialog antar

stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama; (e) mengembangkan

pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas

local.

5. Penanggulangan kemiskinan dengan strategi menguatkan konektivitas lokasi

pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di

pedesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil

kepada pusat ekonomi terdekat.

AGENDA 6 : Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional

a) Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan

1. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri

nasional untuk mendukung sistem logistik nasional dan penguatan konektivitas

nasional dalam kerangka pendukung kerjasama regional dan global melalui

pengembangan pelabuhan-pelabuhan berkapasitas tinggi yang ditunjang dengan

fasilitas pelabuhan yang memadai serta membangun short sea shipping/coastal

shipping pada jalur logistic nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan

jalan raya.

2. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional

dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan melalui penyediaan

sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan jalan provinsi,

kabupaten/kota dan jalan non status yang menghubungkan kawasan-kawasan



strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, berikut fasilitas keselamatan dan

keamanan transportasi, serta sarana transportasi yang disesuaikan dengan

karakteristik daerah.

3. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung

investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan

pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi melalui

pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi yang mendukung

pengembangan industri dan pariwisata nasional sesuai dengan Rencana Induk

Pengembangkan Industri Nasional (RIPIN) dan Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional (KSPN), serta stimulasi pengembangan kawasan dan penguatan

konektivitas regional di wilayah Surabaya-Madura (Suramadu).

b) Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui :

1. Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang

2. Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur

3. Akselerasi pertumbuhan pariwisata

4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif, serta

5. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi

Agenda 7 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor

Strategis Ekonomi Domestik

a) Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui :

1. Peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri

2. Peningkatan produksi bahan pangan lainnya

3. Peningkatan produksi perikanan, dan

4. Peningkatan layanan jaringan irigasi.

b) Peningkatan Ketahanan Air melalui :

1. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya

2. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air bagi masyarakat

3. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.


c) Peningkatan Kedaulatan Energi diantaranya melalui peningkatan aksesibilitas energi di

wilalyah pulau-pulau dan desa terpencil.

d) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan melalui :

1. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan

2. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan peran SDM dan IPTEK

kelautan

3. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir

Selain dukungan terhadap ketiga agenda prioritas tersebut, percepatan

pengembangan Wilayah Suramadu juga bertujuan untuk mendukung arah kebijakan/strategi

pembangunan bidang dan pengembangan wilayah Jawa - Bali, yang meliputi :

AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)

3. KAMI AKAN MEMBANGUN INDONESIA

DARI PINGGIRAN DENGAN

MEMPERKUAT DAERAH – DAERAH DAN

DESA DALAM KERANGKA NEGARA

KESATUAN

6. KAMI AKAN MENINGKATKAN

PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN

DAYA SAING DI PASAR

INTERNASIONAL

7. KAMI AKAN MEWUJUDKAN

KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN

MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR

STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

A G E N D A S T R A T E G I S P R I O R I T A S

1. MENGHADIRKAN NEGARA UNTUK MEINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA

AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA

2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH

YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA

3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN

DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN

HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA

5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA

6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL

7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR

STRTAEGIS EKONOMI DOMESTIK

8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA

9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

BPWS MENDUKUNG

AGENDA 3, 6 DAN 7






KESATUAN



DAYA SAING DI PASAR

INTERNASIONAL










KESATUAN



DAYA SAING DI PASAR

INTERNASIONAL







I. Pembangunan Bidang Ekonomi

a) Industri melalui strategi penumpuhan populasi industry serta peningkatan daya

saing dan produktivitas

b) UMKM dan koperasi melalui strategi pembangunan peningkatan kualitas sumber

daya manusia, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran

c) Pariwisata melalui strategi pemasaran pariwisata nasional, pembangunan destinasi

pariwisata, pembangunan industri pariwisata utamanya peningkatan partisipasi

usaha lokal serta meningkatkan keragaman/daya saing produk/jasa pariwisata

d) Penguatan investasi melalui strategi peningkatan efektivitas dan upaya promosi

investasi serta pengembangan investasi lokal

e) Tenaga kerja melalui strategi meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber

daya produktif serta mendorong pengembangan ekonomi pedesaan,

II. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

a) Pembangunan desa dan kawasan pedesaan melalui strategi pembangunan sumber

daya manusia, pengembangan ekonomi kawasan pedesaan untuk mendorong

keterkaitan desa-kota.

b) Kawasan strategi melalui kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya dengan meningkatkan produktivitas

dan hilirasi komoditas unggulan yang terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya,

memberikan fasilitasi pengembangan industri-industri pengolahan komoditas

unggulan di kawasan; meningkatkan konektivitas antarwilayah sekitarnya (desa,

daerah tertinggal, dan perbatasan) menuju pusat-pusat pertumbuhan lainnya;

mempercepat penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan;

serta meningkatkan kemampuan pengelolaan kawasan di wilayah belakangnya

secara profesional.

c) Daerah tertinggal melalui strategi pengembangan mengembangkan perekonomian

masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai

dengan karakteristik (bioregion) dan produk unggulan daerah, posisi strategis, dan


keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur manajemen usaha,

akses permodalan, inovasi, dan pemasaran; meningkatkan aksesibilitas yang

menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui

pembangunan sarana dan prasarana transportasi; mempercepat pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, terutama di

bidang transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi; meningkatkan

pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam

upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal; mendukung pengembangan

kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan

antarwilayah; meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya

mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan

perdesaan sebagai program pembangunan lintas sektor.

III. Pembangunan Bidang Penyediaan Sarana – Prasarana

a) Pembangunan prasarana dasar kawasan permukiman serta energi dan

ketenagalistrikan melalui penyediaan energi listrik untuk daerah-daerah terpencil

dan kepulauan.

b) Menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional melalui

pembangunan tampungan air skala kecil/menengah pada daerah krisis dan wilayah

strategis, pembangunan saluran pembawa air baku di wilayah tertinggal, strategis,

pulau kecil, kawasan terpencil serta daerah perbatasan.

c) Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan

melalui percepatan pembangunan transportasi nasional untuk mendukung sistem

logistic nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;

menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan

transportasi yang berorientasi lokal dan kewialyahan; membangun sistem dan

jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor

ekonomi, kawasan industrk khusus, kompleks industri dan pusat-pusat

pertumbuhan lainnya di wilayah non koridor ekonomi sehingga memberikan nilai



tambah serta meningkatkan produktivitas nasional secara lebih berkualitas;

penyediaan sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan jalan

provinsi, kabupaten/kota dan jalan non status yang menghubungkan kawasan-

kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, berikut fasilitas

keselamatan dan keamanan transportasi, serta sarana transportasi yang

disesuaikan dengan karakteristik daerah; Meningkatkan kapasitas dan kualitas

pelayanan bandara melalui pembangunan dan pengembangan bandara terutama

yang berada pada pusat kegiatan nasional (ibukota propinsi), pusat kegaitan

wilayah dan wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata;

meningkatkan kapasitas bandara di wilayah terpencil, pedalaman dan rawan

bencana dengan melakukan perpanjangan landasan serta pembangunan terminal

penumpang.

IV. Kebijakan Pengembangan Wilayah Jawa – Bali

a) Pengembangan kawasan strategis

Kebijakan pembangunan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Jawa-Bali

diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi

dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis sektor industri dan

jasa nasional, pusat pengembangan ekonomi kreatif, serta sebagai salah satu pintu

gerbang destinasi wisata terbaik dunia, diarahkan untuk pengembangan industri

makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan

besi baja.

Salah satu fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Wilayah Jawa-Bali

adalah pengembangan Wilayah Suramadu sebagai penggerak ekonomi daerah

pinggiran. Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukan melalui strategi

sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura,

Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, dan Kawasan Khusus di

Pulau Madura.


2. Percepatan penguatan konektivitas melalui pembangunan jalan akses kawasan

industri di Madura menuju pelabuhan petikemas.

b) Pengembangan kawasan perkotaan

Kebijakan pembangunan kawasan perkotaan di Wilayah Jawa - Bali dilakukan

melalui berbagai strategi, diantaranya meningkatkan efisiensi pengelolaan kawasan

perkotaan Gerbangkertasusila (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten

Gresik, Kabupaten Mojekerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kota

Mojekerto).

c) Pengembangan desa dan kawasan pedesaan untuk mendorong keterkaitan desa-

kota melalui dukungan perwujudan sentra industri peternakan modern, sentra

industry pertanian organic maupun non organic di kawasan Pamekasan dan

Sampang.

d) Peningkatan keterkaitan kota dan desa di wilayah Jawa – Bali diarahkan dengan

memperkuat pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat

Kegiatan Lokal (PKL), yaitu kawasan Cibaliung dan Sekitarnya (Provinsi Banten),

Pamekasan dan sekitarnya (Provinsi Jawa Timur), Banyuwangi dan sekitarnya

(Provinsi Jawa Timur), serta Tabanan dan sekitarnya (Provinsi Bali). Kawasan-

kawasan ini mencakup kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan

pariwisata. Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di

Wilayah Jawa - Bali adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil

dan desa, serta antar pulau

Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Selatan Pulau

Jawa, Jalan Lintas Pulau Madura, Jalan Lintas Pulau Bali, jalan bebas

hambatan dan jaringan kereta api di Pulau Jawa, Pelabuhan Regional

Banyuwangi, Bandara Banten Selatan dan Banyuwangi, serta angkutan

penyebrangan yang melayani Pulau Madura dan Pulau Bali;



2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota

melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, dan

pariwisata.

Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di

Kawasan Cibaliung, Pamekasan, dan Tabanan-Bali, serta sentra produksi

dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan di Kawasan Banyuwangi.

Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan dan

simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan

prasaran produksi.

3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan

desa-kota

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai

kelestarian daerah resapan serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan

Perdesaan Pamekasan.

4. Pengembangan daerah tertinggal

Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai

berikut:

Pemerataan distribusi tenaga pendidik diutamakan di Pulau Madura, bagian

barat dan timur Pulau Jawa;

Peningkatan kapasitas tenaga pendidik diutamakan di Pulau Madura, bagian

barat dan timur Pulau Jawa;

Pemerataan distribusi tenaga kesehatan diutamakan di Pulau Madura,

bagian barat dan timur Pulau Jawa;

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan diutamakan di Pulau Madura,

bagian barat dan timur Pulau Jawa;

Pengembangan kegiatan perekonomian sub-sektor perikanan laut, garam,

dan produk olahan laut diutamakan di Pulau Madura;


Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di desa-desa

terisolir khususnya di Pulau Madura, bagian timur, dan bagian barat Pulau

Jawa;

Pengembangan pelabuhan penyebrangan antarpulau;

Pembangunan sarana transportasi air di desa-desa terisolir bagian utara

Pulau Jawa;

Pengembangan bandara perintis di Pulau Madura.

5. Penanggulangan bencana di wilayah Bangkalan dan Pamekasan

Tabel 3.1 Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi Jawa Timur

KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL

PERHUBUNGAN UDARA

Pengembangan Bandara Sumenep

PERHUBUNGAN LAUT

Pengembangan Pelabuhan Taddan/Sampang

JALAN

Pembangunan Jalan Lintas Utara Madura (Bangkalan - Tj Bumi-Ketapang-Sotobar-Sumenep)

SUMBER DAYA AIR

Persiapan Pembangunan Waduk Blega Kab. Bangkalan

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019



Gambar 3.2 Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan Wilayah Jawa – Bali

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019


Gambar 3.3 Sebaran Daerah Tertinggal Wilayah Pulau Jawa-Bali 2015-2019 Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi RTRW Nasional

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), penataan ruang wilayah nasional

bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan serta mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan

antarwilayah. Untuk mewujudkan penataan ruang tersebut, RTRWN memuat kebijakan dan

strategi pemanfaatan ruang yang diterjemahkan ke dalam struktur ruang dan pola ruang.

Arah kebijakan tata ruang nasional diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

yang terdiri atas tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, yang



selanjutnya dijabarkan struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah. Dalam struktur ruang

wilayah terdiri atas sistem perkotaan nasional dan sistem jaringan pembentuk ruang wilayah

sedangkan pola ruang wilayah mencakup pembagian alokasi ruang beserta penjabaran

fungsi ruang/kawasan pembentuk didalamnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wilayah

Suramadu yang terdiri atas Kota Surabaya dan keempat kabupaten di Madura merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari struktur ruang kewilayahan nasional. Hal ini terlihat dari

beberapa kebijakan penetapan Wilayah Suramadu sebagai bagian dari Pusat Kegiatan

Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam

struktur ruang maupun beberapa rencana sistem jaringan di Wilayah Suramadu untuk

mendukung konektivitas antar wilayah sebagai upaya perwujudan percepatan pertumbuhan

ekonomi di Jawa Timur secara umum. Selain itu, rencana pengembangan Wilayah Suramadu

juga tercantum dalam rencana pola ruang nasional yang mencakup pengembangan

Kawasan Strategis Nasional (KSN) maupun Kawasan Andalan.

Tabel 3.2 Arahan Kebijakan RTRWN Untuk Pengembangan Wilayah Suramadu

No. Kebijakan Pengaruh terhadap Pulau Madura

A Struktur Ruang

1 Sistem Perkotaan Nasional Perkotaan Bangkalan dan Surabaya merupakan bagian dalam Pusat

Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

Perkotaan Pamekasan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Perkotaan Sampang dan Sumenep ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

2 Jalan Bebas Hambatan Direncanakan jalan bebas hambatan antar kota dengan jurusan

Surabaya-Madura

3 Pelabuhan sebagai simpul

transportasi Nasional

Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu kesatuan dengan Tanjung

Bumi

B Pola Ruang

1 Kawasan Strategis

Nasional

Perkotaan Surabaya dan Bangkalan termasuk dalam Kawasan

Perkotaan Gerbangkertosusila ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) pertumbuhan ekonomi.

2 Kawasan Andalan Kawasan Gerbangkertosusila termasuk dalam kawasan andalan

nasional dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.


No. Kebijakan Pengaruh terhadap Pulau Madura

Madura dan Kepulauan termasuk dalam kawasan andalan nasional,

dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan perikanan.

Kawasan Laut Madura dan sekitarnya termasuk dalam kawasan andalan Nasional, dengan sektor unggulan perikanan,

pertambangan dan pariwisata.

Sumber: PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan

Pendekatan pembangunan kewilayahan dalam mewujudkan visi pembangunan

nasional adalah melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sejalan dengan

rencana penataan ruang nasional. Pendekatan ini dilakukan dengan mendorong program –

program strategis yang tertuang dalam Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI). Strategi utama dalam pendekatan percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi ini adalah :

a) Pengembangan koridor ekonomi yaitu pengembangan dan revitalisasi pusat – pusat

pertumbuhan di luar Jawa dan peningkatan pusat – pusat pertumbuhan di Pulau

Jawa.

b) Perkuatan konektivitas nasional. Hal ini dilakukan melalui sinergi antar pusat – pusat

pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur dasar secara menyeluruh di wilayah

Indonesia;

c) Mempercepat kemampuan SDM dan Iptek Nasional. Untuk mendorong peningkatan

produksi di pusat – pusat pertumbuhan, perlu didukung inovasi teknologi dan SDM

ke arah pengembangan ekonomi (inovation driven economy).

Wilayah Suramadu mendukung Koridor Jawa sebagai koridor pendorong industri dan

jasa nasional. Industri dan jasa yang dikembangkan adalah industri manufacturing, tekstil,

permesinan transportasi, perkapalan, alutsista, telematika dan pengembangan metropolitan

Jabodetabek. Kota Surabaya dalam Koridor Jawa sebagai salah satu simpul utama



infrastruktur dibagian timur Jawa dengan pelabuhan utama internasional Tanjung Perak dan

jalur utama ke luar koridor ke arah selatan Surabaya, sedangkan ke arah timur menuju ke

Pulau Madura.

Gambar 3.4 Koridor Ekonomi Jawa

Sumber: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

3.2.1. Arahan Pembangunan dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur

Dalam penjabaran visi, misi dan arahan percepatan pengembangan Wilayah

Surabaya-Madura, perlu dilakukan tinjauan kebijakan yang mengacu pada arahan

pembangunan dan penataan ruang di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan pembangunan daerah


mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 dan

Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Sedangkan, kebijakan penataan ruang daerah

mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 5 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031.

A. Arahan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 Tahun 2009, dengan jangka waktu

perencanaan mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Selama jangka waktu perencanaan

tersebut, Provinsi Jawa Timur memiliki visi pembangunan sebagai Pusat Agrobisnis

Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur

Makmur dan Berakhlak.

Dalam mewujudkan visi tersebut, misi Jawa Timur 20 (dua puluh) tahun kedepan

adalah :

1. Mengembangkan Perekonomian Modern Berbasis Agrobisnis, dicapai dengan

cara mendorong pergeseran Agrobisnis dari berbasis pada keunggulan komparatif

(comparative advantage) ke arah Agrobisnis yang didorong oleh keunggulan kompetitif

(competitive advantage) melalui pengembangan modal dan peningkatan kemajuan

teknologi pada setiap sub-sistemnya, serta peningkatan kemampuan sumber daya

manusia.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Handal, Berakhlak Mulia dan

Berbudaya, dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Jawa Timur yang

berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa.

3. Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses Untuk Meningkatkan Kualitas

Hidup, dicapai dengan cara mengurangi kesenjangan sosial, kemiskinan,



pengangguran melalui kemudahan memperoleh akses terhadap berbagai bentuk

pelayanan sosial dasar masyarakat yang berkualitas.

4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan dicapai dengan

cara menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam

dan lingkungan hidup melalui penataan ruang yang berkelanjutan.

5. Mengembangankan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi, dicapai dengan cara

pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk mendorong pengembangan

kawasan pusat-pusat produksi (agropolitan) dan distribusi (metropolitan) serta

mengurangi ketimpangan antar wilayah.

6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dicapai dengan cara

membangun transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan

kinerja pelayanan publik yang didukung profesionalisme aparatur, stabilitas politik,

ketentraman dan ketertiban serta konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM.

Visi pembangunan Jawa Timur yang dilakukan melalui pelaksanaan misi dan strategi

pembangunan yang dilaksanakan melalui tahapan pembangunan jangka menengah dan

tahunan. Dalam penyusunan Rencana Strategi Badan Pelaksana – BPWS 5 (lima) tahun

kedua mengacu pada arahan pembangunan pada periodisasi tahap ketiga (2015 – 2019)

dalam RPJP Provinsi Jawa Timur. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai

keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, maka pembangunan tahap ketiga

ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu

dan teknologi yang terus meningkat. Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan

daerah dan mengembangkan kesejahteraan.

Berpijak pada visi, misi dan arahan pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun

2005-2025 pada tahap ke-3 tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur

ditandai makin dominannya peran pengetahuan dan penguasaan teknologi, serta diarahkan

63


pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya, sehingga kemajuan yang dicapai

menjadikan Jawa Timur lebih berdaya saing. Berpedoman pada arah pembangunan

tersebut, maka visi pembangunan lima tahunan kedua dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah Jawa

Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak.

Perwujudan visi lima tahunan tersebut, dijabarkan dalam misi pembangunan Provinsi Jawa

Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing,

berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi.

3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.

4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Perumusan kebijakan umum pembangunan jangka menengah daerah bertujuan

menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana

program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan

arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan yang berdaya ungkit dalam

menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan pengembangan Provinsi Jawa

Timur dijabarkan sebagai berikut :

I. Kebijakan Kewilayahan

Fokus pembangunan Jawa Timur pada tahun 2014-2019 diarahkan pada pemantapan

perkotaan Pusat Kegiatan Nasional sebagai metropolitan di Jawa Timur, pengembangan

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi

utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti

pengembangan sistem agropolitan serta dengan memantapkan pengembangan

kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus

tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan

mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya.



II. Pengembangan Wilayah Jawa Timur yang Berorientasi pada Pertumbuhan Inklusif

Beberapa upaya pembangunan periode 2014 - 2019 yang berkaitan dengan kebijakan

pengembangan kewilayahan, diarahkan pada perluasan lapangan kerja, dan

memberdayakan perekonomian rakyat, terutama yang berbasis pertanian;

meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan aksesibilitas

pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu; meningkatkan pelayanan kesehatan

yang murah dan berkualitas; meningkatkan pembangunan infrastruktur; serta

meningkatkan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, dan pengembangan

pembangunan berwawasan lingkungan.

III. Penetapan Klaster Kewilayahan

Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan

kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi,

infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penetapan Klaster

dirumuskan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai

Pusat Agrobisnis terkemuka yang disinkronisasikan dengan arahan agenda

pembangunan Tahun 2014-2019 yang difokuskan pada pengembangan kawasan

strategis, utamanya kawasan strategis agropolitan, kawasan agroindustri, kawasan

metropolitan dan kawasan tertinggal.


Gambar 3.5 Rencana Pembagian Klaster Kewilayahan Provinsi Jawa Timur

Sumber : Dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Sesuai penugasan BPWS di Wilayah Surabaya-Madura, kebijakan dan arahan

pengembangan Klaster yang perlu menjadi acuan antara lain :

A. Klaster Agropolitan Madura

Pulau Madura dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi, yaitu Kawasan Agropolitan

Madura (terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten

Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep), dan Kawasan Tertinggal (terdiri dari

Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan) sehingga



Klaster Agropolitan Madura ditetapkan pada Kabupaten Bangkalan, Kabupaten

Sampang, dan Kabupaten Sumenep, dengan arahan sebagai berikut:

a) Mendorong pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan

perikanan sebagai sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi Pulau Madura,

b) Pengembangan Klaster agropolitan Madura berlandaskan pada keunggulan

sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui (renewable) dan

berkelanjutan (sustainable) dari aspek alam,

c) Pembangunan sektor agrobisnis di Pulau Madura yang didukung oleh

pembangunan infrastruktur kewilayahan dengan lebih merata tanpa tergantung

pada wilayah tertentu. Infrastruktur kewilayahan difokuskan pada peningkatan

produksi, distribusi, maupun pemasaran komoditas unggulan.

d) Pengembangan perdagangan dan jasa agrobisnis yang dapat mendukung

kegiatan perekonomian di kawasan agropolitan Madura

e) Perluasan produk dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan upaya

mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional sebagai

f) Peningkatan sumber daya manusia dengan fokus pada sektor agrobisnis,

khususnya inovasi riset yang mampu membuat keunggulan komparatif pada

sektor unggulan.

g) Penguatan koordinasi kelembagaan didalam Klaster Agropolitan Madura untuk

menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan,

h) Peningkatan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan kawasan yang

mampu mendorong pembangunan sektor-sektor unggulan,

i) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dari segi tatanan peraturan/regulasi,

keamanan, stabilitas sosial, penyediaan infrastruktur, serta kesiapan sumber

daya manusia.


B. Klaster Metropolitan

Dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai berikut:

a) Rencana sistem perkotaan yang ditetapkan sebaga Pusat Kegiatan Nasional

(PKN) yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau beberapa

provinsi meliputi Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya

– Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang

b) Kawasan Strategis Provinsi Sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan

Metropolitan yang berfokus pada pemantapan sektor industri, perdagangan, dan

jasa komersial yang terdiri dari koridor Metropolitan yang meliputi Kawasan Kaki

Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Kawasan Kaki Jembatan

Suramadu di Kota Surabaya, Kawasan Pusat Bisnis (Central Bussines

District/CBD) Surabaya, High Tech Industrial Park (HTIP) di Kota Surabaya dan

Kabupaten Sidoarjo, Kwasan Industri Gempol di Kabupaten Pasuruan, Kawasan

Komersial di Lawang, Kawasan Pusat Bisnis Kota Malang, dan Pusat Pariwisata

Batu) Kota Surabaya.

C. Klaster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Klaster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berfungsi sebagai pemerataan dan sebagai

upaya untuk membuka akses pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih

belum terlayani di Provinsi Jawa Timur. Klaster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

diarahkan pada wilayah yang berada pada pesisir Jawa Timur dan wilayah

kepulauan dengan arahan strategi sebagai berikut:

a) Pengelolaan perairan wilayah laut

b) Peningkatan sektor unggulan pada wilayah pesisir dan pulau

c) Pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan sumber daya kelautan

dan merangsang investasi

d) Pemberdayaan masyarakat nelayan/pesisir.

e) Pelestarian dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi.

f) Pengawasan eksploitasi sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi.



Berdasarkan arahan kebijakan pengembangan tersebut, agenda dan prioritas

pembangunan dalam RPJMD Jawa Timur 2015-2019 terkait dengan pengembangan

wilayah Surabaya dan Madura yaitu :

I. Agenda meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta

pembangunan dan penyediaan infrastruktur pertanian dan pedesaan;

II. Agenda memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan

perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang;

III. Prioritas Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;

IV. Prioritas Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup; serta Perbaikan

Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang.

Sesuai dengan arahan pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019,

dikaitkan dengan tugas percepatan pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sesuai

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2008 tentang BPWS, dalam tahap

kedua percepatan pengembangan Wilayah Surabaya-Madura tahun 2015 – 2019, penugasan

BPWS lebih menekankan pada pengembangan klaster/kawasan pendukung pengembangan

kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia (SDM),

serta pengusahaan/investasi klaster/kawasan; yang berbasis sektor/komoditas unggulan di

Wilayah Surabaya-Madura. Pengembangan tersebut didukung dengan pengembangan

infrastruktur ekonomi yang sejalan dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja

berbasis lokal.

B. Arahan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 –

2031, visi penataan ruang Provinsi Jawa Timur adalah Terwujudnya Ruang Wilayah

Provinsi Berbasis Agrobisnis dan Jasa Komersial yang Berdaya Saing Global

dalam Pembangunan Berkelanjutan. Dari visi tersebut, diharapkan sektor pertanian

menjadi salah satu sektor penggerak utama pembangunan di Jawa Timur yang dikemas


dalam bentuk agrobisnis, dimana agrobisnis merupakan sistem dan usaha kegiatan-kegiatan

pembangunan pertanian di kawasan agropolitan, terutama kawasan sentra produksi pangan

dan juga kawasan lain di sekitarnya. Pencapaian visi dikaitkan dengan penugasan BPWS di

Wilayah Surabaya-Madura tersebut dijabarkan kedalam arahan penataan ruang (spasial)

sebagai berikut :

Tabel 3.3. Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan

Wilayah Surabaya-Madura

NO. KEBIJAKAN ARAH PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP

PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA

I. SISTEM PERKOTAAN

A. Sistem Perkotaan - Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKN adalah Kawasan Perkotaan Bangkalan, yang menjadi bagian dari

Kawasan Gerbangkertosusila. - Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKW

adalah Pamekasan.

- Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKL yakni Sumenep dan Sampang.

B. Sistem dan Fungsi

Perwilalyahan

- Wilayah Surabaya-Madura merupakan bagian dalam Wilayah

Pengembangan (WP) Germakertosusila Plus. - Wilayah Madura dan kepulauan diprioritaskan pada kegiatan

kesehatan dan pendidikan (Bangkalan), sektor perdagangan dan jasa (Bangkalan), pertanian tanaman pangan/peternakan/-

perkebunan (Sumenep, Pamekasan, Sampang), pariwisata

(Bangkalan, Sumenep dan Sampang), industri (Bangkalan, Pamekasan dan Sampang), perikanan dan tambak garam

(Sampang dan Pamekasan).

II. TRANSPORTASI

A. Transportasi Darat

- Jaringan Jalan

- Terminal

- Kereta Api

- Pengembangan jaringan jalan nasional (arteri primer) jalan bebas

hambatan Surabaya-Suramadu-Tanjung Buluhpandan - Pengembangan jaringan jalan provinsi (kolektor primer)

Bangkalan-Tanjung Bumi-Ketapang-Sotabar-Sumenep-Lombang; Sampang-Ketapang; Sampang-Omben-Pamekasan; dan

Pamekasan-Sotabar

- Pengembangan jaringan jalan strategis nasional Bangkalan-Pelabuhan Tanjung Bumi; Bangkalan-Tanjung Buluhpandan-

Ketapang-Sotabar-Sumenep; Kamal-Kwanyar-Modung-Sampang - Pengembangan jaringan jalan strategis provinsi Sampang-Ragung

dan Slopeng-Lombang

- Pengembangan Terminal Tipe A di Pamekasan, Sumenep dan Bangkalan



NO. KEBIJAKAN ARAH PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP


- Pengembangan Terminal Tipe B di Sampang - Rencana konservasi jalur kereta api dan stasiun Kamal-Bangkalan-

Sampang-Pamekasan-Sumenep

B Transportasi Laut - Pengembangan Pelabuhan pengumpul di Bangkalan dan Sumenep - Pengembangan Pelabuhan pengumpan di Pamekasan, Bangkalan,

dan Sumenep - Pengembangan Pelabuhan lokal di Sumenep, Sampang dan

Bangkalan

- Pengembangan Pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota di Bangkalan dan Sumenep

- Pengembangan Pelabuhan penyeberangan dalam wilayah kabupaten/kota di Sumenep

C Transportasi Udara - Pengembangan Bandar udara pengumpan (Trunojoyo) dan Bandar

udara khusus (Pagerungan) di Sumenep

III. PRASARANA WILAYAH

A. Energi dan

Kelistrikan

- Pengembangan energi baru dan terbarukan di Bangkalan (energi

angin, gelombang laut, biogas, biomassa dan surya), Sumenep

(energi panas bumi, biogas, biomassa dan gelombang laut), Sampang (energi biogas, biomassa dan gelombang laut),

Pamekasan (energi gelombang laut, biomassa dan biogas) - Pengembangan jaringan transmisi 150 kV kabel Jawa Madura-

Suramadu dan Madura PLTU (Sampang-Pamekasan) - Pengembangan Gardu Induk (GI) 150/20 kV di Sumenep,

Bangkalan, Pamekasan

- Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi Kangean-Porong-Gresik

- Pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi di Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep

B. Sumberdaya Air Pengembangan jaringan irigasi di wilayah Sungai Kep. Madura : - Waduk Nipah di Sampang

- Waduk Blega di Bangkalan

- Waduk Samiran di Pamekasan - Waduk Tambak Agung di Sumenep

Pengembangan jaringan air baku untuk: - SPAM regional PANTURA Sungai Bengawan Solo di bangkalan

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Prov Jatim


3.2.2. Arahan Pembangunan dan Penataan Ruang Kota Surabaya

Kebijakan pembangunan Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 dan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 tahun 2012 tentang RPJMD Kota Surabaya

Tahun 2010-2015. Sedangkan, kebijakan penataan ruang daerah mengacu pada rancangan

RTRW Kota Surabaya tahun 2010 – 2030.

A. Arahan Pembangunan Kota Surabaya

RPJPD Kota Surabaya tahun 2005 – 2025 menyebutkan pembangunan Kota

Surabaya memiliki visi Surabaya Kota Perdagangan dan Jasa Internasional

Berkarakter Lokal yang Cerdas, Bersih, Manusiawi dan Berbasis Ekologi.

Penjabaran visi tersebut dalam pembangunan lima tahunan ke-3 (tiga) tahun 2015 – 2019

yang merupakan periode pemantapan peran Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan

jasa internasional. Adapun misi dan arah kebijakan pembangunan Kota Surabaya periode

2015 – 2019 adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pemanfaatan TIK

yang terintegrasi dan handal, dengan memantapkan sarana dan prasarana, sistem

informasi penunjang peningkatan kualitas SDM aparatur, serta memantapkan kualitas

dan kuantitas pelayanan publik pada semua unit pelayanan.

2. Mewujudkan penataan ruang yang berbasis ekologi serta berorientasi pada

prinsip-prinsip berkeadilan dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan system

transportasi, infrastruktur, pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa dan pesisir yang

tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan binaan (budidaya) dan alami (lindung).

3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana berbasis ekologi, dengan

meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa

nasional maupun internasional, pengoptimalan sistem dan pelayanan jaringan

transportasi (darat, laut dan udara) secara terpadu, serta peningkatan upaya

pengembangan energi yang ramah lingkungan.



4. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi ekonomi lokal yang

mandiri, dengan meningkatkan dan pengoptimalan sumber penerimaan daerah secara

efektif dan efisien, serta peningkatan daya tarik pariwisata.

5. Mewujudkan pola kerjasama yang sinergis dalam menciptakan perekonomian

yang berkeadilan dan beretika, dengan mewujudkan efisiensi dan efektifitas

perdagangan serta pemerataan kesempatan akses ke sumberdaya produktif.

6. Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal sosial warga kota dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan,

dengan mewujudkan peningkatan kreatifitas masyarakat berkarakter lokal.

7. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan, kesehatan dan pelayanann

sosial yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan pemenuhan

sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh

masyarakat.

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyandang masalah

kesejahteraan sosial dan kaum rentan sosial dalam meningkatkan kualitas

hidup, dengan memantapkan kesetaraan gender, kapasitas kelembagaan dan SDM.

Pada periode kedua rencana pembangunan jangka menengah Kota Surabaya yaitu

tahun 2010 – 2014 diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana

drainase kota dan sistem sanitasi yang terintegrasi; pengembangan infrastruktur dan sistem

transportasi sejalan dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi; perkuatan kompetensi dan daya saing pelaku usaha;

peningkatan kerjasama dengan wilayah-wilayah sekitar dalam upaya penggalian potensi

perdagangan dan jasa serta pengembangan dengan swasta dan masyarakat;

pengembangan kemampuan dan kompetensi masyarakat untuk mengembangkan seni dan

budaya lokal dan mendorong pengembangan industri kreatif.


B. Arahan Penataan Ruang Kota Surabaya

Dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Suramadu, pembangunan Pulau

Madura dapat didorong melalui pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi yang

sejalan dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.

Tabel 3.4 Kebijakan Penataan Ruang Kota Surabaya Terhadap Pengembangan

Wilayah Suramadu

NO. KEBIJAKAN ARAH PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA TERHADAP


I. SISTEM PERKOTAAN

A Orde Perkotaan - Kota Surabaya secara regional termasuk dalam PKN yaitu termasuk dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan GERBANGKERTOSUSILA

(Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). - Kota Surabaya sebagai PKN mempunyai fungsi pelayanan nasional dan

internasional, pusat kota dan regional, sub pusat kota dan pusat unit pengembangan (desentralisasi pusat – pusat perdagangan dan jasa)

B Hirarkhi Perkotaan - Kota Surabaya sebagai pusat pelayanan nasional dan internasional

- Kecamatan Pabean Cantikan, Krembangan, Semampir, Simokerto, Bubutan, Genteng dan Tegalsari sebagai pusat pelayanan kota dan

regional

- Wilayah Kandangan (Benowo) sebagai pusat sub kota barat, kawasan Segi-8Darmo sebagai pusat sub kota tengah, wilayah Klampis sebagai

pusat sub kota timur. - Kecamatan Tambak Wedi sebagai Unit Pengembangan untuk

pengembangan perdagangan, jasa, permukiman dan wisata.

- Pengembangan wisata pesisir disekitar Kenjeran

II. TRANSPORTASI

A. Transportasi Dar at

- Jaringan Jalan

- Terminal

- Pengembangan jalan lingkar timur tengah (middle east ring road)

- Pengembangan jalan akses Suramadu - Pengembangan jalan akses Suramadu ke Pelabuhan Tanjung Perak

- Pengembangan Terminal Tipe A dan Terminal barang di jalan akses Suramadu

B. Transportasi Laut - Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak dan Teluk Lamong sebagai

satu kesatuan sistem

C Transportasi Udara - Pengembangan jalan akses ke Bandara yang terintegrasi dengan sistem jaringan kereta api

III. PRASARANA WILAYAH

A. Kelistrikan - Pengembangan Gardu Induk PLN pada kawasan – kawasan baru yang

dikembangkan

B. Sumberdaya Air - Mata Air : Umbulan

- Sungai : Air Kali Surabaya

Sumber: Bappeko Surabaya, 2011



3.2.3. Arahan Pembangunan dan Penataan Ruang di Wilayah Madura

Kebijakan arahan pembangunan dan penataan ruang di Wilayah Madura dituangkan

dalam Peraturan Daerah dan rangan awal pembangunan jangka menengah.

A. Arahan Pembangunan di Wilayah Madura

Kebijakan pembangunan Pulau Madura diidentifikasi dari masing – masing arah

kebijakan pembangunan empat kabupaten di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan,

Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Secara umum, arah pembangunan empat kabupaten

di Pulau Madura ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis ekonomi lokal dan

peningkatan dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi.

Secara ringkas, arahan kebijakan pembangunan empat kabupaten di Pulau Madura

disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Kebijakan Pembangunan Kabupaten - Kabupaten di Wilayah Madura

NO. RENCANA

PEMBANGUNAN ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DI WILAYAH MADURA

KABUPATEN BANGKALAN

1. Rencana Pembangunan

Jangka Panjang

Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan periode tahun 2005 – 2025 diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia, perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, dan pembangunan sarana prasarana wilayah penunjang

yang berkelanjutan bagi terciptanya iklim investasi yang mendorong

pembangunan daerah.

2. Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangkalan periode

2010 – 2014 diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia

yang religius dengan didukung oleh tingkat kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang baik, peningkatan pembangunan ekonomi

kerakyatan dalam mendukung ekonomi daerah dan investasi, pembangunan infrastruktur yang strategis dan berimbang dengan

mempertimbangkan aspek tata ruang dan lingkungan, peningkatan pendayagunaan sumber daya alam meliputi pertanian dalam arti luas

(pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan

kelautan) yang berorientasi kemakmuran rakyat, peningkatan dan melestarikan serta mengembangkan potensi budaya dan peningkatkan

partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan.


NO. RENCANA


KABUPATEN SAMPANG

1. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang

Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Sampang tahun 2005 –

2025 diarahkan pada peningkatan hidup sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas dalam kondisi sanitasi lingkungan yang bebas dari

pencemaran, banjir dan berwawasan lingkungan, pengembangkan SDM yang religius, cerdas, mandiri dan berdaya saing, pengembangan dan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal,

pensinergian kehidupan sosial, berbudaya dan berpolitik untuk mewujudkan masyarakat yang madani dan pengelolaan ruang kegiatan

bagi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang harmonis, terintegrasi, dan terpadu.

2. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sampang periode

2008 – 2013 diarahkan pada pengembangan keterkaitan sektor primer dengan sektor sekunder dan sektor tersier berbasis sumber daya lokal,

pengembangan kualitas dan kuantitas SDM yang sejalan dengan pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat, dan

Pemerataan pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah

Kabupaten melalui pengembangan infrastruktur transportasi darat dan transportasi laut (pembangunan dan revitalisasi pelabuhan) dan

pengembangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pariwisata.

KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang

Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan tahun 2005

– 2025 diarahkan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat dengan kewajiban menjalankan

keyakinan/syariat agama bagi pemeluk-pemeluknya, peningkatan kualitas

sumber daya manusia, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi daerah,

dan penegakan Supremasi hukum dan hak asasi manusia.


Jangka Menengah

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pamekasan periode 2013-2018 diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan

yg efektif dan efisien, Peningkatan layanan prima terkait dengan adminstrasi kependudukan, Meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan hidup

umat beragama, Peningkatan layanan prima penerbitan ijin lokasi,

mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berdasis pada pengembangan TI.

KABUPATEN SUMENEP


Jangka Panjang

Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumenep tahun 2005 – 2025 diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi kerakyatan,

peningkatan kualitas pelaku usaha dan pengembangan UMKM yang

mempertimbangkan kebutuhan lokal, serta mampu bersaing di tingkat



NO. RENCANA


regional, nasional, dan bahkan internasional, pengembangan pola

pengelolaan SDA, peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan, pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan

dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya yang mampu bersaing di

tingkat regional dan nasional bahkan dunia internasional, dan pewujudan ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat yang merata dan berkualitas.

2. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumenep periode

2015 – 2019 diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian, perikanan dan industri kecil dan berorientasi agribisnis dan

ketahanan pangan, industrialisasi dan eksplorasi SDA berbasis SDM Masyarakat Lokal, peningkatan infrastruktur pemenuhan kebutuhan

masyarakat (listrik, air bersih) dan infrastruktur ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi – produksi, pembangunan infrastruktur (listrik dan air

bersih), jaringan transportasi darat dan laut di wilayah Kepulauan sejalan

dengan peningkatan pengelolaan SDA, dan peningkatan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan.

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangkalan, Bappeda Kabupaten Sampang, Bappeda Kabupaten

Pamekasan dan Bappeda Kabupaten Sumenep, 2014

B. Arahan Penataan Ruang di Wilayah Madura

Dalam sistem perkotaan nasional, empat kabupaten di Pulau Madura mempunyai

fungsi perkotaan yang berjenjang. Perkotaan Bangkalan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan

Nasional (PKN) dalam satu kesatuan dengan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila,

Perkotaan Pamekasan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Perkotaan

Sampang serta Perkotaan Sumenep berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dengan

fungsi tersebut, arahan kebijakan pengembangan ruang pada masing-masing kabupaten di

Pulau Madura disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten - Kabupaten di Wilayah Madura

NO. KEBIJAKAN ARAH PENGEMBANGAN PULAU MADURA

KABUPATEN BANGKALAN

I. Sistem Perkotaan

a. Orde Perkotaan - Kawasan perkotaan di Kecamatan Labang sebagai pusat regional

dan merupakan kawasan perkotaan metropolitan Bangkalan - Kecamatan Klampis, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Blega

dan Kecamatan Tanah Merah termasuk dalam Orde K1 - Kutub pertumbuhan desa/ kelurahan terdapat pada kawasan



perkotaan masing-masing kecamatan termasuk dalam orde K2

- Area hinterland dari orde K1 dan K2 termasuk dalam orde K3 - Desa – desa berada di luar pengaruh secara langsung

perkembangan wilayah kota di Ibukota Kecamatan (IKK) di

Kabupaten Bangkalan dan memiliki akses berupa jalan lokal sekunder atau jalan desa termasuk dalam orde K4

b. Hirarkhi Perkotaan Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Labang sebagai Kawasan

Perkotaan Metropolitan Bangkalan

Kecamatan Klampis sebagai Kawasan Pengembangan Metropolitan

Bangkalan Ibu kota kecamatan lain di Kab. Bangkalan sebagai Kawasan

Perkotaan Kecil

II. Transportasi

a. Transportasi Darat

Jaringan Jalan Pengembangan Tol Suramadu-Bangkalan Utara

Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Surabaya-

Bangkalan-Sampang Pengembangan jaringan jalan Interchange Burneh-Arosbaya-

Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Modung (Kecamatan Klampis)

Terminal Pengembangan terminal penumpang tipe A pada kawasan Interchange Burneh dan Tragah

Sistem Kereta Api Revitalisasi jalur Kamal-Pamekasan-Sumenep

b. Transportasi Laut Arahan pengembangan pelabuhan Petikemas Tanjung Modung-

Bulupandan di Kecamatan Klampis sebagai Pelabuhan Petikemas Internasional

Arahan pengembangan pelabuhan Telaga Biru di Kecamatan

Tanjungbumi yang dikembangkan menjadi Pelabuhan Regional

Arahan pengembangan Pelabuhan Pengembangan pelabuhan Sepulu sebagai pelabuhan lokal

III. Infrastruktur-Prasarana

a Telekomunikasi Pengembangan prasarana telematika dengan penyediaan tower

BTS (Base Transceiver Station) di pedesaan dan sistem telekomunikasi kabel pada semua kawasan di Kabupaten

Bangkalan

b Sumberdaya Air Pengembangan sarana air bersih untuk mengoptimalkan

pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah Pengembangan hutan sebesar 30% dari luas DAS Blega untuk

perlindungan terhadap DAS Blega

c Kelistrikan Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik di Kabupaten

Bangkalan

Pengembangan dan mengoptimalkan pelayanan listrik di

Kabupaten Bangkalan




d Pengelolaan

Lingkungan

Pengembangan TPA skala regional di Kecamatan Tanahmerah

KABUPATEN SAMPANG

I. Sistem Perkotaan

a Orde Perkotaan

Sampang dan Ketapang termasuk dalam kota orde I (pusat

pelayanan utama) Torjun termasuk dalam kota orde II (pusat pelayanan wilayah)

Sreseh, camplong, Tambelangan, Jrengik, Omben, Banyuates dan

Sokobanah termasuk dalam kota orde III (pusat pelayanan sub

wilayah/distrik) Kedungdung dan Robatal termasuk dalam kota orde IV (pusat

pelayanan lokal)

Pembagian SWP ditetapkan menjadi 4 wilayah yaitu Sampang

selatan (pengembangan wilayah kabupaten bagian selatan), Sampang tengah bagian barat (kutub pertumbuhan bagian barat),

Sampang tengah bagian timur (kutub pertumbuhan wilayah bagian

timur) dan Sampang utara (kutub pertumbuhan sampang bagian utara).

II. Transportasi

a Jaringan Jalan Pengembangan jalan arteri primer: Banyuates – Ketapang –

Sokobanah dan Jrengik – Torjun – Sampang - Camplong Pengembangan jalan kolektor sekunder: Ketapang – Robatal –

Kedungdung – Sampang. Selain itu juga diperlukan perencanaan

jalan lingkar kolektor sekunder lain untuk pengembangan wilayah

kota juga untuk mengatasi lalu lintas yang padat yang melalui kawasan pusat kota

. Pengembangan jalan lokal primer: Menghubungkan Ibukota

Kecamatan dengan Pusat Desa

Pengembangan sub-sub terminal baru disetiap kecamatan di

Kabuaten Sampang

b Sistem Kereta Api Rencana pengfungsian kembali jaringan jalan kereta api yang menghubungkan Bangkalan-Sumenep (melewai Kabupaten

Sampang) bila nantinya pada Pulau Madura bermunculan kawasan-

kawasan industri maupun kegiatan-kegiatan lain yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi.

c Transportasi Laut Rencana peningkatan fungsi dari pelabuhan Branta II, Pelabuhan

Pangarengan dan Pelabuhan Nepa

d Transportasi

Sungai

Transportasi sungai di Kabupaten Sampang terdapat di Kecamatan

Sreseh

e Transportasi Udara Arahan lokasi lapangan udara pada lokasi Sokobanah

III. Prasarana

a Kelistrikan Perkiraan kebutuhan kelistrikan untuk Kabupaten Sampang sampai



dengan tahun 2009/2010 adalah sebesar 120.418,75 Kva.

b Air Bersih dan

Pemanfaatan Air Baku

Kebutuhan volume total air minum hingga tahun 2009/2020 sebesar

91.004.259,38 (liter/perhari) dengan kebutuhan debit (liter/detik)adalah sebesar 1.053.290.

Pengembangan sistem penyimpanan air dalam bentuk embung untuk daerah/wilayah yang cukup jauh dari waduk Klampis dan

Nepa

c Telekomuni Kasi

Kebutuhan fasilitas telepon sampai dengan tahun 2009/2010 di Kabupaten Sampang adalah sebesar 719 satuan sambungan untuk

telepon umum dan 14.381 satuan sambungan untuk telepon

komersial/rumah tangga.

d Drainase Pembuatan kanal-kanal secara alami tanpa plengsengan untuk

wilayah yang belum terjangkau pelayanan sistem drainase secara

formal .

KABUPATEN PAMEKASAN

Sistem Perkotaan

a Orde Perkotaan Kawasan perkotaan Pamekasan termasuk dalam perkotaan Orde I

Kawasan perkotaan Galis dan Tianakan termasuk dalam perkotaan

Orde II

Kawasan perkotaan Pakong dan Waru termasuk dalam perkotaan

Orde III Kawasan perkotaan Pasean, Proppo, Larangan, Pademawu,

Pegantenan, Palengaan, Kadur dan Batumarmar.

Pembagian SSWP ditetapkan menjadi sebagai berikut;

4. SSWP I bagian selatan (pusat pengembangan di Pamekasan dan wilayah pendukungnya adalah Kecamatan Pamekasan,

Pademawu, Galis, Larangan, Proppo dan Tlanakan);

5. SSWP II bagian tengah (pusat pengembangan di Pakong dan wilayah pendukungnya meliputi Kecamatan Pegantenan,

Palengaan, Kadur dan Pakong); SSWP III bagian utara (pusat pengembangan di Waru dan wilayah

pendukungnya meliputi Kecamatan Waru, Pasean, dan

Batumarmar)

b Transportasi Rencana pengembangan jaringan jalan

a. rencana jaringan jalan Nasional meliputi: 1) ruas jalan Nasional sebagai arteri primer yang sudah

dikembangkan di Pulau Madura terdiri atas ruas Kamal –

Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep – Kalianget; dan

2) rencana pengembangan lintas utara dari jalan Provinsi menjadi jalan nasional (arteri primer) terdiri atas ruas

Bangkalan – Ketapang – Sotabar – Pasongsongan – Sumenep – Pantai Lumbang.

b. rencana jaringan jalan Provinsi meliputi ruas jalan Provinsi




sebagai jalan kolektor primer yang sudah dikembangkan di

Pulau Madura yang melintasi Kabupaten Pamekasan meliputi ruas Pamekasan – Sotabar – Sampang – Omben – Proppo –

Pamekasan; dan rencana jaringan jalan Kabupaten.

Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api

a. arahan pengembangan jalur perkeretaapian Bangkalan – Kamal – Sampang – Pamekasan – Sumenep dan Penyambungan

jaringan jalur perkeretaapian Pulau Madura ke jaringan perkeretaapian di Surabaya.

b. revitalisasi jalur Kamal – Pamekasan – Sumenep dan

menghidupkan kembali jalur rel Kereta Api Mati Bangkalan – Sampang – Pamekasan.

c. rencana pengembangan stasiun kereta api kelas I dikembangkan di Kecamatan Pamekasan

Rencana pengembangan pelabuhan

a. Pengembangan Pelabuhan Branta di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan sebagai pelabuhan pengumpul sehingga

dapat meningkatkan layanan keluar-masuk barang melalui

pelabuhan tersebut. b. Merencanakan pelabuhan baru meliputi:

1) pelabuhan pengumpan di Talang Siring yang terletak di Desa Montok Kecamatan Larangan untuk melayani

transportasi dari Daerah ke Pulau Jawa;

2) pelabuhan pengumpan di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu untuk melayani angkutan barang dan sapi dari

Daerah menuju Pasuruan dan Situbondo; dan 3) pelabuhan pengumpul di Desa Batu Kerbuy Kecamatan

Pasean untuk melayani transportasi laut dari Daerah ke Kalimantan.

Rencana pengembangan terminal

a. rencana pengembangan terminal angkutan penumpang,

meliputi: 1) peningkatan pelayanan terminal tipe B menjadi tipe A di

Kecamatan Tlanakan; 2) peningkatan pelayanan terminal tipe C menjadi tipe B di

Kecamatan Waru

3) rencana terminal Tipe C yang terdapat di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Galis,

Kecamatan Larangan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Kadur, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan,

Kecamatan Pakong, Kecamatan Batumamar dan Kecamatan Pasean.

b. rencana pengembangan terminal angkutan barang terdapat di

Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan.



c Prasarana Rencana Pembangunan industri kelistrikan dalam bentuk

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Tlanakan.

Rencana Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih melalui

pengelolaan air permukaan, pengembangan air baku dari sumber mata air (di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pademawu,

Kecamatan Larangan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan,

Kecamatan Pasean, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan

Palengaan); pembangunan prasarana air berupa pipanisasi air bersih (Kecamatan Pasean, Kecamatan Waru, Kecamatan

Batumarmar, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan,

Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Larangan); pembangunan prasarana air berupa bak penampung

air (Kecamatan Proppo, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pagentenan, Kecamatan Larangan dan

Kecamatan Palengaan).

KABUPATEN SUMENEP

I. Sistem Perkotaan

a Orde Perkotaan Pembagian SSWP di Kabupaten Sumenep adalah:

1. Sub SWP I, meliputi Kecamatan-kecamatan Sumenep, Gapura,

Saronggi, Talango dan Kalianget dengan pusatnya Sumenep. Kegiatan utama: Pertanian, Industri Kecil, Pendidikan, Pariwisata,

Perdagangan dan Penggaraman 2. Sub SWP II, meliputi kecamatan-kecamatan Ganding, Lenteng,

Guluk-guluk dengan pusatnya Ganding. Kegiatan utama: Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan

Pendidikan

3. Sub SWP III, meliputi Kecamatan-kecamatan Pasongsongan, Ambunten dan Rubaru dengan pusatnya Pasongsongan.

Kegiatan utama: Perikanan, Perkebunan, dan Holtikultura 4. Sub SWP IV, meliputi Kecamatan-kecamatan Batang-batang,

Batuputih dan Dungkek dengan pusatnya Batang-batang.

Kegiatan utama: Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil dan Pariwisata.

5. Sub SWP V, meliputi Kecamatan-kecamatan Manding dan Dasuk dengan pusatnya Manding.

Kegiatan utama: Perkebunan, Perikanan, Pariwisata dan Holtikultura

6. Sub SWP VI, meliputi Kecamatan-kecamatan Pragaan, Bluto, dan

Giligenting dengan pusatnya Pragaan. Kegiatan utama: Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil Dan

Pendidikan 7. Sub SWP VII, meliputi Kecamatan-kecamatan Arjasa dan Sapeken

dengan pusatnya Arjasa.




Kegiatan utama: Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan

8. Sub SWP VIII, meliputi Kecamatan-kecamatan Gayam dan Nonggunong dengan pusatnya Gayam.

Kegiatan utama: Perkebunan, Peternakan, Industri Kecil dan

Perhubungan 9. Sub IX, meliputi Kecamatan-kecamatan Masalembu dengan

pusatnya di Masalembu. Kegiatan utama: Pertanian, dan Perikanan

b Transportasi Rencana pengembangan jaringan jalan

Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api

Pengembangan kembali jalur-jalur kereta api mati potensial, yaitu

Sumenep – Bangkalan melalui Perkotaan Saronggi – Perkotaan Bluto – Perkotaan Pragaan dan menuju ke wilayah Kabupaten

Pamekasan.

Rencana pengembangan pelabuhan

a. Pengembangan Pelabuhan Regional Kalianget di Desa Kalianget Timur

b. Pengembangan Pelabuhan Nasional, yaitu Pelabuhan Arjasa di Pulau Kangean (Batu Guluk I dan II), Pelabuhan di Kecamatan

Sapeken sebanyak 2 unit (di Desa Sapeken dan Pagerungan Besar), Pelabuhan di Pulau Sapudi sebanyak 2 unit (di Desa

Gayam kecamatan Gayam dan di Desa Karamian Kecamatan

Nonggunong). c. Pengembangan Pelabuhan/dermaga skala lokal antar pulau

(dilengkapi dengan TPI) di Kecamatan Masalembu terletak di Desa Masalima, Pelabuhan di Kecamatan Raas sebanyak 1 unit

berada di Desa Berakas, di Desa Dungkek (Kecamatan

Dungkek), Gapura (Desa Longos Kecamatan Gapura), Gili Genting (Desa Aeng Anyar), Talango (Desa Talango) Ra’as

(Desa Ketupati), Sapudi, Pasongsongan (Desa Pasongsongan), Ambunten (Desa Ambunten tengah), Dasuk (Desa Slopeng),

Bluto (Desa Lobuk), Pragaan, Saronggi (Desa Tanjung) dan Noingguninjg (Desa Sokarame Pasar).

Rencana pengembangan terminal

Terminal Klas A (terminal Arya Wiraraja di Perkotaan Sumenep)

Terminal Klas C (Terminal Pragaan di Kec. Pragaan; Terminal Guluk-Guluk di Kec. Ganding; Terminal Kalianget di Kec.

Kalianget; Terminal Ambunten di Kec. Ambunten; Terminal Dungkek di Kec. Dungkek; Terminal Pasongsongan di Kec.

Pasongsongan; Terminal Saronggi di Kec. Saronggi; Terminal

Batuan di Kec. Batuan; Terminal Talango di Kec. Talango; Terminal Bangkal di Kota Sumenep; dan Terminal Pamolokan di

Kota Sumenep) Rencana Pengembangan Bandar Udara

Pengembangan Bandar udara Nasional Trunojoyo di Perkotaan



Sumenep dan pengembangan bandar udara khusus non militer di

Pagerungan Kecamatan Sapeken.

c Prasarana Rencana Pengembangan Jaringan Listrik

a. Pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai energi alternatif di wilayah kepulauan melalui pengembangan PLTD

(Pusat Listrik Tenaga Diesel) dan PLTS (Pusat Listrik Tenaga Surya).

b. Pengembangan energi panas bumi Aeng Panas Tirtosari di

Kecamatan Pragaan. c. Pengembangan Pembangkit Listik Tenaga Angin di Kecamatan

Ra’as. Rencana Pengembangan Sistem Air Baku dan Air Bersih

a. Pengembangan sistim penyediaan air bersih untuk kota-kota

yang mendapat prioritas tinggi (Pusat Kota Sumenep dan Ibu

Kota Kecamatan lainnya). b. Mengoptimalkan sumber air baku yang berasal dari sungai

yang melintasi wilayah Kabupaten Sumenep yang mempunyai debit air yang melimpah dan tidak pernah kering

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangkalan, Bappeda Kabupaten Sampang, Bappeda Kabupaten

Pamekasan dan Bappeda Kabupaten Sumenep, 2014

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN

PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

Prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu economically feasible, socially

acceptable dan environmentally sustainable dalam arahan kebijakan pembangunan Nasional

merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengembangan

wilayah Suramadu. Percepatan pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta. Kemampuan pemerintah

melalui APBN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas, sehingga peran

pemerintah sebagai stimulan bagi peran swasta yang lebih dominan dalam pembangunan

ekonomi.



Seperti yang telah disampaikan di atas, langkah – langkah percepatan pembangunan

Suramadu dilakukan melalui integrasi pengembangan infrastruktur dan SDM dalam kerangka

pengembangan wilayah. Percepatan pengembangan wilayah Suramadu dilaksanakan melalui

pendekatan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada

maupun yang potensi untuk dikembangkan. Pendekatan ini merupakan integrasi dari

pendekatan sektoral dan regional. Tujuan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan

ekonomi ini adalah untuk membangun keterkaitan ekonomi Madura sebagai pusat

pertumbuhan Jawa Timur yang dapat memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali

potensi daerah serta memperbaiki ketimpangan pembangunan ekonomi.

I

II

III

IV

V

VI

VII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVIXVII

XVIII

XIX

XXII

XX

KEP. KANGEAN KEP.MASALEMBU

XXIPengembangan Pelabuhan berorientasi

pemasaran outward dalam sistem logistik

Ditetapkan sebagai kawasan Strategis

Propinsi (KKSS, KKSM.KKM)

Link Hulu-Hilir (19 KLASTER unggulan –

(produksi pengolahan pemasaran)PENGEMBANGAN KAWASAN

REGIONAL DI KKJSS UNTUK

ORIENTASI DISTRIBUSI

PEMASARAN

kebijakan

relokasi

industri ke

KKM

PENGEMBANGAN KAWASAN

REGIONAL DI KKJSM UNTUK

ORIENTASI DISTRIBUSI

PEMASARAN TRICKLE DOWN EFFECT UNTUK

EKONOMI LOKAL

Gambar 3.6 Kerangka Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu

Pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan penguatan

konektifitas antar pusat – pusat pertumbuhan dan antara pusat pertumbuhan ekonomi

dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur dan SDM pendukungnya. Jembatan


Suramadu merupakan modal konektivitas jaringan distribusi (barang dan jasa) yang dapat

menyatukan wilayah pengembangan ekonomi Jawa dan Madura dalam satu koridor.

Penguatan konektivitas akan membuka pertumbuhan ekonomi baru dan mengurangi

keterisolasian wilayah dan memperluas cakupan hinterland wilayah yang terlebih dahulu

berkembang. Secara keseluruhan, pusat – pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitasnya

menciptakan kerangka percepatan pengembangan wilayah Suramadu. Dalam

pengembangan klaster – klaster ekonomi tersebut, BPWS berfokus pada pengembangan

sektor pertanian, perikanan dan kelautan, industri kecil-menengah dan pariwisata.

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL PERCEPATAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

Sebagai STIMULAN Pembangunan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi Madura

PEMBANGUNAN SEKTOR LAINNYA

DAN BPWS

Jaringan jalan

Infrastruktur perhubungan

Infrastruktur air baku, air minum, sanitasi,

energi, telekomunikasi

PEMBANGUNAN KAWASAN

Pembangunan dan pengelolaan dalam rangka

pengusahaan investasi kawasan oleh BPWS/

BLU/ BUMN/ BUMD/ Dunia Usaha

Perencanaan

Pengembangan SDM

Pembebasan Lahan

Persiapan Pengusahaan Investasi Kawasan

Persiapan kerjasama pengusahaan pelabuhan Tol untuk pengembangan kawasan

Pembangunan pelabuhan, tol, bandara

FASILITASI

Gambar 3.7 Kerangka Stimulan Pembangunan Wilayah dan Pertumbuhan

Ekonomi Madura



DUKUNGAN PENGEMBANGAN

EKONOMI LOKAL

DUKUNGAN PENGEMBANGAN

EKONOMI REGIONAL

PULAU MADURA

DUKUNGAN MEMBANGUN

KETERKAITAN

EKONOMI NASIONAL

Membangun infrastruktur dan

sarana pendukung kegiatan

ekonomi lokal di klaster

unggulan

Mengembangkan kelembagaan

dan keuangan mendukung

peningkatan ekonomi lokal

Mengembangkan inovasi

teknologi utk ekonomi lokal

Meningkatkan pemberdayaan

masy. dan kapasitas SDM

Mengembangkan pusat model

pengolahan produksi,

pemasaran dan promosi

Membangun fasilitas regional

berupa fasilitas umum sosial,

terminal regional, kawasan

pergudangan regional,

perdagangan regional di

kawasan strategis propinsi

Membangun sistem

konektivitas dari daerah

produksi ke pemasaran di

kawasan regional

Mengembangkan pengusahaan

dan investasi melalui

pembentukan BLU kawasan

Mengembangkan kawasan

industri kecil menengah di

Pulau Madura dan kawasan

khusus sisi Madura

mendukungPelabuhan

Mendukung Sistem Logistik

Nasional melalui

pembangunan pelabuhan

utama di Madura

Meningkatkan sistem jaringan

jalan nasional termasuk

pembangunan jalan tol.

Gambar 3.8 Arah Kebijakan BPWS dalam mendukung Peningkatan Ekonomi di

Wilayah Suramadu

Adapun penjabaran kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran

strategis yang diinginkan adalah :

a) Pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan klaster/kawasan

ekonomi berbasis pada produk unggulan, dicapai dengan strategi;

Membangun infrastruktur dan sarana pendukung kegiatan ekonomi lokal di klaster

unggulan;

Mengembangkan kelembagaan dan keuangan mendukung peningkatan ekonomi

lokal;

Mengembangkan inovasi teknologi untuk ekonomi lokal;

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas sumber daya manusia;

Mengembangkan pusat model pengolahan produksi, pemasaran dan promosi.


Dalam pengembangan klaster/kawasan di wilayah Madura, pengembangan ekonomi

lokal pada sektor strategis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata dan industri

kecil menengah, dilakukan melalui pendekatan :

Pengembangan kegiatan perekonomian dan perekonomian masyarakat melalui

optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal, yaitu sumberdaya alam dan

sumberdaya buatan pada sektor strategis klaster/kawasan;

Penekanan pada pendekatan pengembangan bisnis (business development);

Pelibatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam suatu proses yang

partisipatif dan kemitraannya;

Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi;

Pengembangan UKM (usaha kecil menengah).

Sebagai pusat pertumbuhan baru, 19 klaster/kawasan (selain ketiga kawasan kaki

Jembatan Suramadu dan kawasan khusus sekitar pelabuhan petikemas)

dikembangkan ke dalam tema – tema sesuai dengan potensi sektor strategis pada

masing – masing kawasanberfokus pada 4 (empat) sektor strategis, yaitu pertanian,

kelautan dan perikanan, pariwisata dan industri/perdagangan jasa. Pendekatan

dalam pengembangan klaster/kawasan di wilayah Madura dilakukan melalui:

- Pengembangan ekonomi lokal;

- Penguatan konektivitas klaster/kawasan;

- Penguatan kemampuan SDM dan peran serta pemberdayaan masyarakat;

- Peningkatan inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah.

Konsep tersebut dilakukan dengan penguatan sentra-sentra produksi

pertanian/perikanan yang berbasis potensi lokal, penguatan pasar melalui

pemberdayaan usaha budidaya dan kegiatan agribisnis/ minabisnis hulu sampai

dengan hilir, pengembangan sistem kelembagaan dan sistem keterkaitan desa-kota

(urban-rural linkage) untuk mendukung pengembangan kawasan. Sistem keterkaitan

tersebut bertujuan untuk mengembangkan interaksi yang saling menguntungkan

antara pusat kawasan dengan sentra-sentra produksi yang dapat memberikan nilai



tambah produksi sehingga dapat memacu pembangunan perdesaan, meningkatkan

produktivitas dan kualitas produk unggulan, meningkatan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat di daerah hinterland, pengembangan pusat pertumbuhan

ekonomi daerah yang pada akhirnya akan menekan laju urbanisasi.

Gambar 3.9 Konsep Pengembangan Klaster/Kawasan di wilayah Suramadu

b) Pengembangan kawasan regional mendukung distribusi pemasaran

produk unggulan klaster, dicapai melalui strategi:

Membangun fasilitas regional berupa fasilitas umum, sosial, terminal regional,

kawasan pergudangan regional dan perdagangan regional di kawasan strategis

provinsi;

Membangun sistem konektivitas dari daerah produksi ke pemasaran di kawasan

regional;

Mengembangkan pengusahaan dan investasi melalui pembangunan fasilitas

terkait tol dan fasilitas lainnya melalui pembentukan BLU kawasan bekerjasama

dengan Jasa Marga.


Dengan adanya Jembatan Suramadu, untuk optimasi pengembangan infrastruktur

Wilayah Suramadu, di samping meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur

juga perlu diperkuat keterkaitan infrastruktur wilayah. Untuk memperkuat

keterkaitan infrastruktur wilayah Suramadu ditetapkan simpul-simpul aktifitas dan

bernilai strategis regional sehingga perlu dikembangkan dan ditata sebagai pusat

pelayanan yang merupakan perluasan Kota Surabaya dan menjadi satu kesatuan

dengan Perkotaan Bangkalan. Nilai strategis regional yang dimaksud dapat berupa

batasan fisik, lingkup pelayanan dan fungsional dari suatu kegiatan dalam rangka

mendukung perekonomian kewilayahan, didukung dengan pusat-pusat koleksi dan

distribusi kegiatan dan ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Nilai strategis

regional tersebut diarahkan pada kegiatan ekonomi tinggi yang dapat berpengaruh

secara luas lintas kabupaten/kota dan menciptakan sinergitas serta efisiensi

antarkegiatan, antarfungsi dan antar kawasan.

Untuk mendukung integrasi logistik nasional, sistem transportasi nasional,

pengembangan wilayah dan sistem komunikasi dan informasi tersebut, dibangun

Pusat Distribusi Regional yang berfungsi sebagai cadangan penyangga nasional dan

Pusat Distribusi Propinsi sebagai penyangga pada setiap Propinsi dan menjadi

penyangga bagi jaringan Distribusi Kabupaten/Kota. Adapun kriteria penempatan

Pusat Distribusi Regional adalah jumlah penduduk, akseibilitas, daerah konsumen

(bukan penghasil dan bukan daerah produsen), dapat berfungsi sebagai kolektor

(pusat konsolidasi) dan distributor, berada pada wilayah dekat Pelabuhan Utama dan

berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan antar pulau.

Dalam rangka percepatan pengembangan Wilayah Suramadu dan berdasar pada

pendekatan pembangunan tersebut, percepatan pengembangan infrastruktur

Wilayah Suramadu meliputi pengembangan simpul-simpul, sistem/jaringan dan

konektivitas kewilayahan pada skala lokal, regional dan nasional. Pada lingkup lokal

fokus pengembangan diwujudkan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan



kawasan berdasarkan sektor unggulan yang didukung dengan penyediaan

infrastruktur penunjang aktifitas produksi-pengolahan-pemasaran produk unggulan.

Pada lingkup yang lebih luas (regional), pengembangan diwujudkan melalui

pengembangan pusat perkotaan sebagai sentra pemasaran dan distribusi produk

menuju wilayah lain didukung dengan konektivitas sistem perkotaan-daerah

pendukungnya (hinterland). Sedangkan, pada lingkup nasional pengembangan

diwujudkan melalui pengembangan simpul-simpul transportasi penghubung utama.

Sebagai ilustrasi, Kota Surabaya merupakan lokasi Pusat Distribusi Regional, dimana

segala aktifitas perekonomian di Wilayah Suramadu akan berpusat dan menjadi

orientasi distribusi barang menuju wilayah lain.

Gambar 3.10 Kecenderungan Arus Barang melalui Pelabuhan di Wilayah

Suramadu

c) Pengembangan konektivitas mendukung ekonomi nasional dalam MP3EI,

dicapai melalui strategi:

Mengembangkan kawasan industri/kawasan khusus sisi Madura;


Mendukung Sistem Logistik Nasional melalui pembangunan pelabuhan utama di

Madura;

Meningkatkan sistem jaringan jalan nasional termasuk pembangunan jalan tol.

Konektivitas Wilayah Suramadu merupakan bagian dari konektivitas nasional, untuk

itu penguatan konektivitas Wilayah Suramadu mempertimbangkan keterhubungan

Suramadu dengan pusat – pusat perekonomian Nasional untuk meningkatkan daya

saing.

Penguatan konektivitas dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem, yang mana

simpul – simpul transportasi (pelabuhan, terminal, bandara, pusat – pusat distribusi

dan kawasan pergudangan) diintegrasikan dengan jaringan infrastruktur yang

terhubung secara efektif dan efisien. Dalam pengembangan klaster/kawasan di

wilayah Madura, penguatan konektivitas klaster/kawasan dilakukan melalui

pendekatan:

Penguatan konektivitas infrastruktur pendukung ekonomi klaster/kawasan;

Pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi klaster/kawasan;

Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung ekonomi klaster/kawasan.

Penguatan konektivitas infrastruktur pendukung dilakukan dengan menghubungkan

antar pusat – pusat kegiatan ekonomi (produksi, pengolahan dan pemasaran) dalam

klaster/kawasan, antar pusat – pusat kegiatan ekonomi klaster/kawasan menuju

pusat – pusat pelayanan dan pintu – pintu outletyang akan berdampak pada

kelancaran arus barang dan efektivitas kegiatan ekonomi.



Gambar 3.11 Sistem Konektivitas di Dalam Klaster/Kawasan

Infrastruktur yang dikembangkan meliputi infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi,

sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya, yaitu:

Sistem jaringan transportasi

Meliputi jaringan transportasi darat (jalan, jalan lintas dan angkutan jalan,

penyeberangan dan perkeretaapian), jaringan transportasi laut (tatanan

kepelabuhanan dan alur pelayaran), serta jaringan transportasi udara (tatanan

kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan).

Sistem jaringan energi

Meliputi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik.

Sistem jaringan telekomunikasi

Meliputi jaringan terestrial dan jaringan satelit (stasiun bumi, STO, dan lain

sebagainya).


Sistem jaringan sumber daya air

Meliputi sumber air (wilayah sungai dan cadangan air tanah) dan prasarana SDA

(irigasi, pengendali banjir dan lain sebagainya).

Gambar 3.12 Jaringan Sistem Konektivitas Nasional

3.4 KERANGKA REGULASI

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU

SPPN) telah mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka

pendanaan sejak proses perencanaan. Oleh karena itu pengelolaan kerangka regulasi sejak

proses perencanaan kebijakan dan juga perencanaan regulasinya akan meningkatkan

kualitas kebijakan dan regulasi yang tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat

memberikan manfaat yang lebih optimal.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

pada Pasal 18 merupakan langkah terobosan untuk mensinergikan antara kebijakan dan



regulasi. Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sangat

dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk:

Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan

sesuai kebutuhan pembangunan;

Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung

pencapaian prioritas pembangunan; dan

Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan

peraturan perundang-undangan.

Lingkup penugasan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) adalah

penugasan multi sektor dan lintas kabupaten/kota sehingga pembangunan wilayah

Suramadu merupakan urusan bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Program percepatan pengembangan wilayah Suramadu adalah multi sektor dan lintas

kabupaten/kota, beberapa hal yang perlu dikoordinasikan adalah sebagai berikut:

• Aturan perundang-undangan: disharmoni dalam aturan perundang-undangan

antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang non-infrastruktur.

• Kapasitas kelembagaan: tatakelola (governance), hubungan antar lembaga dan

kapasitas SDM.

• Pembebasan tanah: pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan

infrastruktur secara tepat waktu dan tepat biaya.

• Pendanaan: efektifitas alokasi dan keterbatasan dana untuk pembangunan

infrastruktur.

• Prioritisasi: sinkronisasi prioritas pembangunan infrastruktur lintas sektor, lintas

wilayah maupun antar tingkatan (nasional, propinsi, kabupaten/kota).

Berdasarkan lingkup substansi yang multi sektor dan kewilayahan yang lintas

kabupaten, kerangka regulasi diperlukan untuk menjamin pelaksanaan koordinasi kebijakan

dan pelaksanaan pembangunan Wilayah Suramadu sebagaimana diamanatkan oleh Perpres

yang merupakan kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi bersama sama

BPWS dalam skema hubungan kelembagaan di bawah ini. Kerangka regulasi tersebut


diturunkan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi, dan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Gambar 3.13 Kelembagaan dan Kewenangan Badan Pelaksana BPWS

Pemerintah Provinsi sebagai wakil dari pemerintah di Daerah (Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi) mempunyai fungsi koordinasi program Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Dalam pembangunan wilayah Suramadu, Gubernur bersama sama dengan BPWS

mensinergikan Pusat dan daerah dalam berbagai urusan dan melaksanakan kesepakatan,



kerjasama serta melaksanakan berbagai peran dalam memfasilitasi, mengkoordinasikan dan

sinkronisasi pelaksanan pembangunan kawasan oleh Dunia usaha, Pemerintah dan

Pemerintah Daerah serta masyarakat.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan kepala daerah melaksanakan sinergi pusat-

daerah dan antardaerah yang dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi,

anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah yaitu:

a. Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan, antara lain: (1) sinergi dalam

perencanaan pembangunan; (2) sinergi dalam penetapan target pembangunan; (3)

standardisasi indikator pembangunan; (4) pengembangan database dan sistem

informasi; (5) perijinan investasi di daerah.

b. Sinergi dalam Kerangka Anggaran

Sinergi antara APBN dan APBD (DAU, DAK, DBH, DP, Dana Otsus).

c. Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur Daerah, yaitu (1)

menata dan menyempurnakan pengaturan mekanisme pembangunan antartingkat

pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran; (2)

meningkatkan kapasitas aparatur.

d. Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah, meliputi: (1) sinkronisasi

kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang; (2) keterpaduan pembangunan

prasarana dan sarana antar kabupaten/kota; (3) meningkatkan pengaturan bersama

alih fungsi lahan; (4) mempercepat penyusunan penyusunan RTRW Daerah, dan

peraturan pendukung pelaksanaan RTRW; (5) membangun kesepakatan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, urusan pemerintahan terbagi habis dalam

kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan setiap bidang


terbagi ke dalam urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan urusan bersama antara

Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Gambar 3.14 Pembagian Urusan Pemerintahan Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

Dalam perpektif pelaksanaan otonomi daerah, untuk pengembangan wilayah

Suramadu, perlu diadakan kerjasama antar daerah antara Pemerintah Kabupaten dengan

pemerintah Kota Surabaya. Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 196 UU No. 32 Tahun

2004, bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah

dikelola bersama oleh daerah terkait Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi

daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu

penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah

dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak Urusan Pusat)

CONCURRENT

(Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL (SektorUnggulan)

WAJIB/OBLIGATORY

(PelayananDasar)

SPM (StandarPelayanan Minimal)

PP 65/2005

• Politik Luar Negeri • Pertahanan • Keamanan • Yustisi • Moneter & Fiskal Nasional • Agama

Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum,

dan perhubungan

Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan,

dsb



meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang

tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang

serasi antar Daerah dengan Pemerintah.

Kerjasama antar daerah dilakukan dalam rangka pengelolaan urusan pemerintahan

yang memberikan dampak lintasdaerah, Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan

manfaat yang sebesar besarnya dari pengelolaan urusan pemerintahan secara bersama.

Beberapa substansi penting yang diatur dalam pasal 2 PP 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, antara lain: kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip

efesiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik,

mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, kesamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Obyek kerja

sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah

otonomi dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Dalam pasal 5 PP 50 Tahun 2007 bahwa kerja sama daerah dituangkan dalam

bentuk perjanjian kerja sama :

Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain

yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima)

tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama.

Badan kerja sama sebagaimana dimaksud diatas adalah bukan perangkat daerah.

Dalam kaitannnya dengan pengembangan Wilayah Suramadu, Peran Pemerintah

Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Suramadu antara lain:

1. Dukungan politik & komitmen stakeholder, meliputi: sektor-sektor terkait, swasta,

masyarakat, media massa

2. Dukungan sumberdaya, meliputi: legal, organisasi, SDM, dana

3. Dukungan leadership, meliputi visi, pro-aktif, konsisten, dsb


Gambar 3.15 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Suramadu

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kelembagaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu berdasarkan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 27 tahun 2008 junto Perpres No. 23 Tahun 2009 dan rancangan

revisi Perpres No. 27 Tahun 2008 terdiri dari Dewan Pengarah, Tim Koordinasi Pelaksana

Pengembangan Wilayah, dan Badan Pelaksana.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah

Suramadu dan perubahannya mengamanatkan pembangunan kawasan dan penyediaan

infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, jaringan jalan, jaringan listrik dan air minum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 dan Undang Undang sektor,

pembangunan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah melalui kementerian yang

terkait dan pemerintah propinsi serta Pemerintah Kabupaten kota. BPWS sesuai dengan

amanat Perpres mempunyai tugas dan fungsi utama untuk mengintegrasikan pembangunan

dengan memfasilitasi dan menkoordinasikan pelaksanaan urusan urusan yang menjadi



kewenangan Pusat dan daerah tersebut, dan mempunyai fungsi membangun, mengelola

dan mengusahakan kawasan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi lokal.

Gambar 3.16 Kelembagaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) merupakan Lembaga

Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Pembentukan

BPWS bertujuan untuk mempercepat pengembangan Wilayah Suramadu yang meliputi

sebagian wilayah Surabaya, Madura dan Kepulauannya. Struktur BPWS terdiri atas Dewan

Pengarah dan Badan Pelaksana. Dewan Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan melakukan pembinaan

terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan dan

pengelolaan wilayah Suramadu;

b. Mensinkronkan kebijakan instansi-instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

yang berhubungan dengan pengembangan wilayah Suramadu;


c. Memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai

pengembangan wilayah Suramadu sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah;

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah

Suramadu yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.

Gambar 3.17 Susunan Organisasi BPWS

Dewan Pengarah Badan Pengembangan Wilayah Suramadu terdiri atas 12 (dua

belas) Menteri Negara, 1 (satu) Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) Gubernur dengan rincian

dapat dilihat pada Gambar di atas. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Dewan

Pengarah dapat membentuk sekretariat dengan rincian tugas serta susunan organisasi yang

ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah. Kewenangan Dewan Pengarah adalah meminta

penjelasan kepada Badan Pelaksana terhadap segala hal yang berkaitan dengan

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ketua Pelaksana Harian : Menteri Pekerjaan Umum (merangkap anggota)

Sekretaris : Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.

1. Menteri Keuangan 2. Menteri Perhubungan

3. Menteri Perindustrian 4. Menteri Komunikasi dan Informatika 5. Menteri Perdagangan

6. Menteri Dalam Negeri 7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional 10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan

11. Gubernur Jawa Timur

DEWAN PENGARAH

Sekretariat

BADAN PELAKSANA

KEPALA BADAN

WAKIL KEPALA BADAN

SEKRETARIS

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DEPUTI BIDANG PERENCANAAN



pelaksanaan pengembangan wilayah Suramadu dan meminta masukan maupun

mengadakan konsultasi dengan pihak lain yang dipandang perlu. Adapun skema organisasi

internal secara keseluruhan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dapat dilihat Gambar

di atas.

Pada tahun 2011 telah disusun Peraturan Kepala Badan Pelaksana – Badan

Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Nomor: 01/PER/BP-BPWS/XI/2011 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja BP-BPWS dan pada tahun 2011 telah ditetapkan

Peraturan Kepala Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

Nomor: 024/PER/BP-BPWS/V/2012 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern BP-BPWS

sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja. Susunan

Organisasi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura terdiri dari :

1. Kepala Badan Pelaksana;

2. Wakil Kepala Badan Pelaksana;

3. Sekretaris Badan Pelaksana;

4. Deputi Bidang Perencanaan;

5. Deputi Bidang Pengendalian.

BP-BPWS berada dibawah Dewan Pengarah dan dapat berkonsultasi kepada Dewan

Pengarah apabila diperlukan. Selain itu, BP-BPWS berkoordinasi dengan Menteri, Pimpinan

Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Pemerintah Daerah dan Pimpinan

Lembaga lainnya yang terkait; melibatkan secara langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait; dan memperhatikan aspirasi dan masukan dari

masyarakat.

BAB 4 – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


BAB 4 – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA BP-BPWS 2015-2019 104

TARGET KINERJA DAN KERANGKA

PENDANAAN

Dokumen Rencana Strategis Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah

Surabaya-Madura Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta undang-Undang

nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana pembangunan nasional

disusun dengan penetapan Rencana Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah), Rencana Kerja

Jangka Menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN), dan

Rencana Jangka Panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/RPJPN).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 ditetapkan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan Badan Pelaksana – Badan Pengembangan

Wilayah Surabaya-Madura didukung oleh satu Program Teknis dan satu Program Generik,

antara lain Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu dan Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk meuwujudkan visi dan misi yang

telah ditetapkan.

Target program strategis Badan Pelaksana – Badan Pengembangan wilayah

Surabaya-Madura dalam periode 2015-2019 secara keseluruhan akan meliputi :

BAB



a. Pembangunan dan pengelolaan dalam rangka pengusahaan investasi pada 3

Kawasan (KKJSS, KKJSM, KKM) dan Jalan Akses Tol Suramadu serta Pelabuhan

Petikemas Tanjung Bulu Pandan dan Socah sebagai satu kesatuan; (perpres 27/2008

pasal 12 huruf b, c, d)

b. Stimulasi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM serta pembangunan

dan peningkatan infrastruktur (konektivitas) untuk mendukung pengembangan

kawasan dan sentra produksi/komoditas di Madura, meliputi:

Infrastruktur untuk mendukung kawasan dan akses destinasi wisata di Madura;

Kawasan agropolitan dan industrialisasi minapolitan dalam rangka peningkatan

produktivitas komoditas unggulan (kelautan dan perikanan, industri garam, ternak

sapi di Madura, dan perkebunan tebu di Madura);

Kawasan industri kompetitif inti daerah di Madura (batik, pengolahan ternak sapi

dan perikanan, jamu, gula, dll);

Sentra ekonomi unggulan dan seni budaya serta infrastruktur pengolahan dan

pemasaran hasil produksi di 4 kabupaten wilayah Suramadu.

Infrastruktur Bandara Trunojoyo sebagai pintu gerbang kedua Madura untuk

mendukung konektivitas serta pelayanan penerbangan komersial di Madura-

Surabaya-Banyuwangi-Bali-Bawean

c. Integrasi sektor-sektor dalam rangka peningkatan potensi unggulan daerah Madura;

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.1. Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu

Program percepetan pengembangan wilayah Suramadu berada di bawah unit kerja

(Eselon II), antara lain :

Deputi Perencanaan melalui kegiatan perencanaan pengembangan wilayah

Suramadu, dan


Deputi Pengendalian melalui kegiatan pengendal;ian pengembangan wilayah

Suramadu.

Adapun keluaran (outcome) program ini adalah :

1. “Meningkatnya dukungan stimulan infrastruktur akses kawasan dan

pengembangan SDM lokal”. Adapun indikator outcome tersebut, antara lain :

- Jumlah dokumen/kajian/ rumusan kebijakan yang diterima stakeholder

(dokumen);

- Persentase dokumen perencanaan teknis yang diaplikasikan (%);

- Jumlah unit infrastruktur dasar dan prasarana lainnya yang distimulan terkait

(unit);

- Jumlah tenaga terampil terlatih untuk industri lokal (orang);

2. “Meningkatnya pembangunan kawasan dalam rangka pengusahaan

investasi oleh badan usaha”. Adapun indikator outcome tersebut, yaitu :

- Jumlah dukungan pengusahaan investasi yang diselesaikan/ dipublikasikan

(dokumen);

- Luas lahan yang dibebaskan (hektar);

- Jumlah unit infrastruktur kawasan yang dibangun/dipelihara (unit);

Kegiatan dalam program percepatan pengembangan wilayah Suramadu antara lain :

1. Perencanan Pengembangan Wilayah Suramadu, adapun sasaran kegiatan

dan indikator, sebagai berikut :

a. Sasaran Kegiatan (Output) 1 : “Terselesaikannya dokumen perencanaan

pengembangan wilayah Suramadu” (Dokumen)

Indikator :

Jumlah dokumen perencanaan umum dan evaluasi yang diselesaikan

(dokumen);

Jumlah dokumen program dan anggaran yang diselesaikan (dokumen);

Jumlah dokumen perencanaan kawasan yang diselesaikan (dokumen);



b. Sasaran Kegiatan (Output) 2 : “Terlaksananya dukungan pengembangan

investasi kawasan” (Dokumen)

Indikator :

Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan investasi kawasan

(dokumen);

Jumlah laporan pelaksanaan promosi investasi (laporan);

2. Pegendalian Pengembangan Wilayah Suramadu, adapun sasaran kegiatan

dan indikator, sebagai berikut :

a. Sasaran Kegiatan (Output) 1 : “Terlaksananya penyiapan kawasan dan

pembebasan lahan” (Hektar)

Indikator :

Luas lahan yang dibebaskan (hektar);

Jumlah dokumen penyiapan kawasan (dokumen);

b. Sasaran Kegiatan (Output) 2 : “Terselesaikannya dokumen

pengendalian/pembangunan di wilayah Suramadu” (Dokumen)

Indikator :

Jumlah dokumen perencanaan teknis yang diselesaikan (dokumen);

Jumlah dokumen pengawasan yang diselesaikan (dokumen);

c. Sasaran Kegiatan (Output) 3 : “Terbangunnya infrastruktur kawasan”

(Unit)

Indikator :

Jumlah unit infrastruktur dan prasarana lainnya yang distimulan (unit);

Jumlah infrastruktur kawasan yang dibangun (unit);

d. Sasaran Kegiatan (Output) 4 : “Terlaksananya pemberdayaan masyarakat

dan pengembangan SDM lokal” (Orang)

Indikator :

Jumlah SDM lokal terlatih (orang);


e. Sasaran Kegiatan (Output) 5 : “Terlaksananya operasional dan pemeliharaan

infrastruktur” (Bulan Layanan)

Indikator :

Jumlah bulan layanan operasional dan pemeliharaan (bulan layanan);

4.1.2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya berada di

bawah unit kerja (Eselon II) Sekretaris Badan Pelaksana – BPWS. Adapun keluaran

(outcome) program ini adalah “meningkatnya kualitas dukungan manajemen serta

sarana dan prasarana”. Adapun indikator outcome tersebut, antara lain :

- Jumlah SDM pegawai yang dibina dan ditingkatkan kompetensinya (orang);

- Jumlah dukungan manajemen pelaksanaan tugas BP-BPWS (laporan);

- Jumlah produk hukum/Mou dengan instansi terkait (peraturan/MoU);

- Sistem aplikasi dan informasi publik yang tersedia dan dikelola (sistem aplikasi);

- Jumlah daftar BMN (daftar);

Kegiatan dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya antara lain :

1. Dukungan Manajemen Internal, adapun sasaran kegiatan dan indikator, sebagai

berikut :

a. Sasaran Kegiatan (Output) 1 : “Terlaksananya Layanan Perkantoran” (Bulan

Layanan)

Indikator :

Jumlah orang / bulan yang dibayarkan renumerasinya (bulan layanan);

Jumlah bulan layanan operasional dan pemeliharaan kantor (bulan layanan).

b. Sasaran Kegiatan (Output) 2 : “Tersusunnya laporan kegiatan dukungan

manajemen tugas BP-BPWS” (Laporan)

Indikator :

Jumlah pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai (laporan);



Jumlah laporan dukungan pelaksanaan tugas BP-BPWS (laporan);

Jumlah fasilitasi dan promosi yang dilaksanakan (laporan);

Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi publik serta hubungan

masyarakat (laporan);

c. Sasaran Kegiatan (Output) 3 : “Tersusunnya dokumen hukum dan peraturan

lainnya” (Dokumen)

Indikator :

Jumlah produk/ kajian hukum yang diselesaikan (Dokumen);

Jumlah kasus/perkara yang dibantu (laporan);

d. Sasaran Kegiatan (Output) 4 : “Tersedia dan terkolanya sistem aplikasi dan

informasi publik” (Sistem Aplikasi)

Indikator :

Jumlah sistem aplikasi informasi dan database (sistem aplikasi);

e. Sasaran Kegiatan (Output) 5 : “Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran” (Unit)

Indikator :

Jumlah unit pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (unit);

4.2 TARGET KINERJA

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja

menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang

meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam

penyusunan target kinerja didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap

indicator kinerja sasaran;

Penetapan target secara relevan dengan indicator kinerjanya, logis dan berdasarkan

baseline data yang jelas.


Selain itu penentapan target kinerja berdasarkan pada base line tahun 2014 yang

merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai

pada periode 2010-2014 dan disesuaikan dengan RPJMN 2015-2019. Secara lengkap target

kinerja baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan disajikan dalam

matriks pada Lampiran.

4.3 KERANGKA PENDANAAN

Mengacu kepada mekanisme dan prosedur perencanaan tersebut, maka Badan

Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura menyusun Rencana Strategis

Tahun 2015 - 2019 dengan memperhitungkan kerangka makro dan mikro dari situasi dan

kondisi global, baik yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal lembaga, sekaligus

mengantisipasi pembiayaan melalui pola prognosis perkiraan pembiayaan per tahun untuk

lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Mencermati perkembangan dan perubahan lingkungan strategis sebagaimana

tersebut, maka perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan Badan Pelaksana – Badan

Pengembangan Wilayah Suramadu yang dilaksanakan melalui Program Teknis 2015-2019,

dapat diperhitungkan dengan dua (2) skenario yaitu sebagai berikut:

Skenario pertama (Skenario Moderat), didasarkan perkiraan trend kenaikan anggaran

Badan Pelaksana BPWS pertahun (2011-2014);

Skenario ketiga (Skenario Optimis),didasarkan atas perhitungan kebutuhan masing-

masing Unit Kerja Eselon I.



Tabel 4.1 Skenario 1: Perkiraan Alokasi Pendanaan BP-BPWS Tahun 2015-2019

NO. PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (Rp. JUTA)

TOTAL

ALOKASI

2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019 (Rp. JUTA)

1

Program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas BPWS

37.000 41.248 42.735 44.894 59.643 225.777

2

Program percepatan

pengembangan Wilayah Suramadu

258.507 265.802 279.555 305.594 328.599 1.437.800

JUMLAH 295.507 307.051 322.290 350.488 388.241 1.663.577

Tabel 4.2 Skenario 2: Perkiraan Alokasi Pendanaan BP-BPWS Tahun 2015-2019

NO. PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (Rp. JUTA)

TOTAL ALOKASI

2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019 (Rp. JUTA)

1

Program dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas BPWS

37.257 41.249 42.735 44.894 59.643 225.777

2

Program percepatan

pengembangan Wilayah Suramadu

258.250 479.431 506.395 539.945 590.786 2.374.807

JUMLAH 295.507 520.680 549.130 584.839 650.428 2.600.584

11

1

BAB 6 – PENUTUP


BAB 5 – PENUTUP RENSTRA BP-BPWS 2015-2019 112

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah

Surabaya-Madura 2015-2019 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Badan Pelaksana Badan Pengembangan

Wilayah Surabaya-Madura dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sehingga hasil

pencapaiannya terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja

tahunan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. Dalam

kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya,

Renstra Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 2015-2019 ini

akan dievaluasi pada pertengahan (2017) dan akhir periode 5 tahun (2019) sesuai

ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Renstra Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-

Madura 2015-2019 melibatkan stakeholders terkait baik Pusat dan Daerah. Kepada semua

pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya. Tentunya dokumen ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila

dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap unit kerja di lingkungan

Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura.

BAB



2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 295,507 318,551 322,291 350,488 388,241

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya pembangunan kawasan

yang berkelanjutan melalui penyediaan

infrastruktur, sarana dan prasarana

yang terpadu, pengembangan SDM

lokal yang berkualitas, serta akses

kawasan

Surabaya-

Madura258,250 279,050 282,416 309,592 343,613

Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

-Jumlah pembangunan infrastruktur dan

sarana prasarana mendukung kawasanUnit 18 10 10 12 14

- Luas lahan yang dibebaskan Ha 20 20 20 20 20

-

Persentase jumlah tenaga terampil

bersertifikat yang terserap dalam pasar

kerja

% 85 85 100 100 100

- Jumlah bidang pengusahaan Bidang 4 4 4 4 4

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kapasitas kelembagaan

dan SDM internal yang mendukung

kinerja BPWS

Surabaya-

Madura37,257 39,501 39,875 40,896 44,629

Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

- Opini laporan keuangan Nilai WTP WTP WTP WTP WTP

- Nilai akuntabilitas kinerja Nilai B B B BB BB

PROGRAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 258,250 279,050 282,416 309,592 343,613

Sasaran Program (Outcome) 1

Meningkatnya dukungan stimulan

infrastruktur akses kawasan dan

pengembangan SDM lokal

Surabaya-

Madura115,324 108,550 109,211 133,630 139,464

Indikator Kinerja Sasaran Program:

-Jumlah dokumen/kajian/ rumusan

kebijakan yang diterima stakeholderDokumen 20 17 16 16 16

-Persentase dokumen perencanaan

teknis yang diaplikasikan% 80 80 80 90 90

-Jumlah unit infrastruktur dasar dan

prasarana lainnya yang distimulanUnit 10 6 6 8 8

-Jumlah tenaga terampil terlatih untuk

industri lokalOrang 500 500 500 1000 1000

Badan Pelaksana

BPWS

Deputi

Perencanaan dan

Deputi

Pengendalian BP-

BPWS

LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2015-2019BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

Program/

Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran

Kegiatan (Output)/ IndikatorSatuan Lokasi

Target Alokasi (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi

Pelaksana

K/L-N-B-

NS-BS

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Program/

Kegiatan




Pelaksana

K/L-N-B-

NS-BS


Meningkatnya pembangunan kawasan

dalam rangka pengusahaan investasi

oleh badan usaha

Surabaya-

Madura142,926 170,500 173,205 175,962 204,149


-Jumlah dukungan pengusahaan

investasi yang diselesaikan/

dipublikasikan

Dokumen 5 6 6 6 6

- Luas lahan yang dibebaskan Ha 20 20 20 20 20

-Jumlah unit infrastruktur kawasan yang

dibangun/dipeliharaUnit 8 4 4 4 6

KEGIATAN 1 : PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 15,470 20,000 19,190 19,790 20,746

Sasaran Kegiatan (Output) 1

Terselesaikannya dokumen

perencanaan pengembangan wilayah

Suramadu

DokumenSurabaya-

Madura20 17 16 16 16 11,700 14,500 13,635 13,848 14,203

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

-Jumlah dokumen perencanaan umum

dan evaluasi yang diselesaikanDokumen 6 6 5 5 5 4,950 5,000 4,040 4,103 4,208

-Jumlah dokumen program dan

anggaran yang diselesaikanDokumen 2 1 1 1 1 600 750 758 769 789

-Jumlah dokumen perencanaan kawasan

yang diselesaikanDokumen 12 10 10 10 10 6,150 8,750 8,838 8,976 9,205


Terlaksananya dukungan

pengembangan investasi kawasanDokumen

Surabaya-

Madura5 6 6 6 6 3,770 5,500 5,555 5,942 6,544


-Jumlah dokumen perencanaan dan

pengembangan investasi kawasanDokumen 4 4 4 4 4 3,170 4,000 4,040 4,303 4,713

-Jumlah laporan pelaksanaan promosi

investasiLaporan 1 2 2 2 2 600 1,500 1,515 1,639 1,831

KEGIATAN 2 : PENGENDALIAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 242,780 259,050 263,226 289,802 322,866


Terlaksananya penyiapan kawasan dan

pembebasan lahanHa

Surabaya-

Madura20 20 20 20 20 105,799 112,500 113,625 115,400 118,355


- Luas lahan yang dibebaskan Ha 20 20 20 20 20 104,999 111,500 112,615 114,375 117,303

- Jumlah dokumen penyiapan kawasan Dokumen 2 2 2 2 2 800 1,000 1,010 1,026 1,052

Deputi

Perencanaan dan

Deputi

Pengendalian BP-

BPWS

Deputi

Perencanaan BP-

BPWS

Deputi

Pengendalian BP-

BPWS

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Program/

Kegiatan




Pelaksana

K/L-N-B-

NS-BS


Terselesaikannya dokumen

pengendalian/pembangunan di wilayah

Suramadu

DokumenSurabaya-

Madura16 18 18 18 18 4,905 10,050 10,151 10,304 10,581


-Jumlah dokumen perencanaan teknis

yang diselesaikanDokumen 10 8 8 8 8 2,280 4,850 4,899 4,970 5,110

-Jumlah dokumen pengawasan yang

diselesaikanDokumen 6 10 10 10 10 2,625 5,200 5,252 5,334 5,471


Terbangunnya infrastruktur kawasan UnitSurabaya-

Madura18 10 10 12 14 120,896 124,000 126,825 149,139 177,589


-Jumlah unit infrastruktur dan prasarana

lainnya yang distimulanUnit 10 6 6 8 8 87,539 71,500 72,800 94,519 98,339

-Jumlah infrastruktur kawasan yang

dibangunUnit 8 4 4 4 6 33,357 52,500 54,025 54,620 79,250


Terlaksananya pemberdayaan

masyarakat dan pengembangan SDM

lokal

OrangSurabaya-

Madura500 500 500 1000 1000 2,100 3,500 3,535 5,726 6,373


- Jumlah SDM lokal terlatih Orang 500 500 500 1000 1000 2,100 3,500 3,535 5,726 6,373


Terlaksananya operasional dan

pemeliharaan infrastruktur

Bulan

layanan

Surabaya-

Madura12 12 12 12 12 9,080 9,000 9,090 9,232 9,968


-Jumlah bulan layanan operasional dan

pemeliharaan

Bulan

layanan12 12 12 12 12 9,080 9,000 9,090 9,232 9,968

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 37,257 39,501 39,875 40,896 44,629


Meningkatnya kualitas dukungan

manajemen serta sarana dan prasarana

Surabaya-

Madura37,257 39,501 39,875 40,896 44,629


- Jumlah SDM pegawai yang dibina dan

ditingkatkan kompetensinyaOrang 85 85 85 100 100

-Jumlah dukungan manajemen

pelaksanaan tugas BP-BPWSLaporan 5 5 4 4 4

- Jumlah produk hukum/Mou dengan

instansi terkait

Produk

hukum/

MoU

5 3 3 3 3

Sekretaris BP-

BPWS

Deputi

Pengendalian BP-

BPWS

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Program/

Kegiatan




Pelaksana

K/L-N-B-

NS-BS

-Sistem aplikasi dan informasi publik

yang tersedia dan dikelola

Sistem

Aplikasi2 2 2 2 2

- Jumlah daftar BMN Daftar 2 2 2 2 2

KEGIATAN 1 : DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL 37,257 39,501 39,875 40,896 44,629


Terlaksananya layanan perkantoranBulan

layanan

Surabaya-

Madura12 12 12 12 12 28,057 28,760 29,608 30,468 33,934


-Jumlah orang / bulan yang dibayarkan

renumerasinya

Bulan

layanan12 12 12 12 12 10,326 9,000 9,500 10,000 10,500

-Jumlah bulan layanan operasional dan

pemeliharaan kantor

Bulan

layanan12 12 12 12 12 17,731 19,760 20,108 20,468 23,434


Tersusunnya laporan kegiatan

dukungan manajemen tugas BP-BPWSLaporan

Surabaya-

Madura12 10 9 9 9 6,650 7,341 6,833 6,940 7,118


-Jumlah pelaksanaan pembinaan dan

peningkatan kompetensi pegawaiLaporan 3 2 2 2 2 2,000 2,750 2,778 2,821 2,893

-Jumlah laporan dukungan pelaksanaan

tugas BP-BPWSLaporan 2 1 1 1 1 1,600 700 707 718 736

-Jumlah fasilitasi dan promosi yang

dilaksanakanLaporan 3 4 3 3 3 1,450 2,300 1,742 1,769 1,815

-

Jumlah laporan pengelolaan data dan

informasi publik serta hubungan

masyarakat

Laporan 4 3 3 3 3 1,600 1,591 1,606 1,632 1,673


Tersusunnya dokumen hukum dan

peraturan lainnyaDokumen

Surabaya-

Madura5 3 3 3 3 1,950 2,000 2,020 2,052 2,104


-Jumlah produk/ kajian hukum yang

diselesaikanDokumen 3 2 2 2 2 1,100 1,200 1,212 1,231 1,262

- Jumlah kasus/perkara yang dibantu Laporan 2 1 1 1 1 850 800 808 821 842


Tersedia dan terkolanya sistem aplikasi

dan informasi publik

Sistem

Aplikasi

Surabaya-

Madura2 2 2 2 2 400 900 909 923 947


-Jumlah sistem aplikasi informasi dan

database

Sistem

Aplikasi2 2 2 2 2 400 900 909 923 947


Terlaksananya pengadaan sarana dan

prasarana perkantoranUnit

Surabaya-

Madura1 1 1 1 1 200 500 505 513 526


-Jumlah unit pengadaan peralatan

fasilitas perkantoranUnit 1 1 1 1 1 200 500 505 513 526

Sekretaris BP-

BPWS

Sekretaris BP-

BPWS

Renstra BP BPWS Tahun 2015-2019

Documents