REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014-2019 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017
REVISI RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG
TAHUN 2014-2019
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG
TAHUN 2017
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019 i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas
Rahmat-Nya sehingga Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan
Daerah Kota Padang Tahun 2014 – 2019 dapat tersusun, sesuai dengan
waktunya. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa
depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Secara konsisten diharapkan
pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih
dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan
sebagai bentuk upaya tranparasi terhadap pelayanan publik.
Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi
kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama Tahun
2014-2019, yang disertai dengan program prioritas Badan Pendapatan
Daerah Kota Padang. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kota
Padang 2014-2019. Revisi Renstra ini berisi perumusan strategi dan
kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk
program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama Tahun 2014-
2019.
Revisi Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum
Pelayanan, Isu - Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan
Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan disusunnya Renstra ini dapat
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019 ii
digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi
permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab
dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.
Akhirnya semoga revisi Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan
dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.
Padang, November 2017
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG
ADIB ALFIKRI, SE, M.SI
NIP. 19730413 199703 1 001
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019 iii
Daftar Isi
Kata Pengantar ................................................................................ i
Daftar Isi ........................................................................................ iii
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang ............................................................................. I.1
1.2. Landasan Hukum .......................................................................... I.3
1.3. Maksud & Tujuan ......................................................................... I.4
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................... I.6
Bab II Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
2.1. Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi .............................................. II.1
2.2. Sumber Daya ............................................................................. II.16
2.3. Kinerja Pelayanan ...................................................................... II.22
2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan ......................... II.26
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi ................ III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD...... .................................. III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra ............................................... III-5
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis .................................................................................... III-5
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ........................................................ III-8
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019 iv
Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
4.1. Visi Misi ...................................................................................... IV-1
4.2. Tujuan, Sasaran Kebijakan Jangka Menengah .............................. IV-3
Bab V Strategis dan Arah Kebijakan ............................................. V-1
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan ......... VI-1
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ...................... VII-1
BAB VIII Penutup ....................................................................... VIII-1
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
I- 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) bukan hanya terbatas sebagai rangkaian tahapan
perencanaan pembangunan tetapi harus dilihat sebagai tahap awal dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berbagai strategi, kebijakan dan
keputusan yang ditetapkan dalam Renstra pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan
dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) menjelaskan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah. Renstra merupakan tahap awal dari proses perencanaan dan
pertanggungjawaban kinerja. Penyusunan Renstra yang baik akan menentukan kualitas
proses SAKIP lainnya; perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja,
pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra
OPD harus mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan atau
turunan peraturan lain yang terkait.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional
merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan
Daerah. Tahapan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan tersebut
dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah
(RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD), dan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD).
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
I- 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mempertegas
ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas:
RPJP, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja OPD.
Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)
tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada
atau yang mungkin muncul. Renstra memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan
kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra
memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik
yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai
dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai
dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
Renstra merupakan titik awal dalam pengukuran kinerja unit instansi pemerintah
dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan
global.
Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga
diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka
perlu dilakukan perubahan RPJMD Kota Padang, dimana Badan Pendapatan Kota Padang
juga berkewajiban menyusun revisi renstra yang dilakukan melalui beberapa langkah
perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif
dengan melibatkan unsur-unsur di lingkungan Badan Pendapatan Kota Padang, sehingga
perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana , yaitu :
1. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan What/Which, Why, When, Where, How dan
Who;
2. Pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan–perhitungan konkret berdasarkan
asumsi-asumsi logis dan rasional;
3. Operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
4. Ambisius tetapi sesuai dengan realita;
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
I- 3
5. Berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai akan terus dilaksanakan sampai
selesai;
6. Fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan
kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
7. Komprehensif;
8. Berdasarkan skala prioritas.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
I- 4
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-
2025;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran
Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019
(Lembaran Daerah Tahun Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah;
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan perubahan
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (2014-2015) dan Dinas
Pendapatan Daerah Kota Padang (2015-2016). Rencana Strategis Badan Pendapatan
Daerah untuk memberikan arah, serta sebagai pedoman teknis dan strategis dalam
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
I- 5
penyelenggaraan program dan kegiatan serta pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tahun
2017-2019. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota
Padang adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta
pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada
prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang
didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.
Renstra Badan Pendapatan Kota Padang Tahun 2014-2019 diharapkan dapat
memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, demi lancarnya pelaksanaan
program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Padang dalam kurun waktu 5
(lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia. Tujuan penyusunan Rencana Strategis
Badan Pendapatan Kota Padang Tahun 2014-2019 antara lain :
1. Sebagai dokumen dasar / acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Badan
Pendapatan Kota Padang untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran
Walikota Padang yang disinergikan dengan Visi dan Misi OPD.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pada Tahun 2014 – 2019.
Renstra Badan Pendapatan Daerah haruslah mengacu pada isu strategis yang
mendukung Visi dan Misi Walikota yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi OPD. Renstra
OPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan
indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas
dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan
RPJMD dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.
Penyusunan Renstra-OPD harus berpedoman terhadap RPJMD. Selanjutnya
Renstra-OPD akan dijabarkan dalam Rencana tahunan (Renja-OPD). Oleh sebab itu,
Renja-OPD harus konsistensi dengan Renstra-OPD. Penyusunan program dalam Renstra
OPD haruslah mempedomani rumusan program dalam RPJMD. Kegiatan yang
direncanakan pada Renja-OPD juga harus berpedoman pada kegiatan pada Renstra-OPD
dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.
Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja-OPD, maka
disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
I- 6
Adapun manfaat Renstra yaitu :
1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun
diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perencanaan strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitman pada
aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perencanaan strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk
memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola
pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja
sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalarn pencapaian tujuan
organisasi.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kota Padang disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut:
Bab I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan;
1.4 Sistematika Penulisan.
Bab II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
I- 7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah;
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Daerah;
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis;
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.
Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URASAN
Bab VIII : PENUTUP
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan restrukturisasi organisasi yang
dilaksanakan pada awal tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan
Walikota Nomor 90 Tahun 2016 Tenang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
1) Tugas Pokok
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok Fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan (Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah).
2) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan (sub Pengelolaan pajak dan
Retribusi Daerah);
2. Pelaksanaan Tugas dukungan bidang keuangan (sub Pengelolaan pajak dan
Retribusi Daerah);
3. Pemantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
keuangan (sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah);
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan (Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ); dan .
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-2
Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi,
mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaan teknis
pengelolaan pendapatan daerah.
Untuk menyelengarakan tugas, Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi badan;
b. Merumuskan dan menetapkan rencana program kerja badan;
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendapatan daerah;
d. Merumuskan peraturan daerah dan Peraturan Walikota tentang Pendapatan Daerah;
e. Menetapkan kebijakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan aset;
f. Menetapkan kebijakan pemanfaatan informasi teknologi;
g. Menetapkan standar pelayanan masyarakat;
h. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas
bawahan;
i. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan;
j. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah dengan
organisasi perangkat daerah penghasil PAD;
k. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan;
l. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi darah yang
dikelola badan;
m. Menyelengararakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan
pendapatan daerah;
n. Membina dan melaksanakan tugas pengelolaan PAD;
o. Pengguna anggaran badan dan Pengguna barang badan;
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Pendapatan Daerah
membawahi :
1. Sekretaris,
2. Bidang Pendataan dan Penetapan,
3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan,
4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan informasi
5. Bidang Pengendalian dan Pelaporan
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-3
2.1.1.Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan
pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan
Pendapatan dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan, perencanaan
kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Mengelola administrasi penatausahaan keuangan dan asset;
b. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kerja badan;
c. Mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan kebijakan umum,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan asset;
d. Mengelola administrasi perjalanan dinas;
e. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi bidang dalam pelaksanaan pengelolaan
pendapatan;
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris membawahi :
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program
2.1.1.1. Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan
urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan
serta pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta aset.
Uraian tugas Sub Bagian Umum, meliputi:
a. Mengelola pelaksanaan pelatihan sumber daya aparatur;
b. Mengelola surat masuk dan keluar;
c. Mengelola kearsipan dan dokumentasi;
d. Mengelola administrasi kepegawaian;
e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan humas;
f. Melaksanakan urusan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
g. Menyusun laporan system informasi pengadaan barang dan jasa;
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-4
h. Melakukan penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pemeliharaan dan
penghapusan barang dan asset;
i. Mengelola administrasi perjalanan dinas luar daerah, bahan bakar minyak dan hal-hal
lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.1.2. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi verifikasi,
perbendaharaan dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan Badan.
Uraian tugas Sub Bagian Keuangan,meliputi:
a. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
b. Menyiapkan kelengkapan surat printah pembayaran uang persediaan, surat perintah
pembayaran ganti uanga, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah
pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa, gaji dan tunjangan PNS dan Non
PNS serta penghasilan lainnya;
c. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan Surat
Perintah Membayar;
d. Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e. Menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan berdasarkna
ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Melakukan koordinasi dan konsultasi masalah keuangan dengan satuan kerja
perangkat daerah terkait;
g. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretariat yang berkaitan
dengan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.1.3. Sub Bagian Program
Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan
rencana dan program kerja Badan.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-5
Uraian tugas Sub Bagian Program, meliputi:
a. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan
mengentrikan data dan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting;
b. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban dan laporan kinerja lainnya;
c. Menyusun Laporan Fisik dan Keuangan memalui Sistem Informasi Pembangunan
Daerah dan manual;
d. Mengelola layanan informasi Badan Pendapatan Daerah;
e. Menyusun program kerja Badan Pendapatan Daerah;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.2. Bidang Pendataan dan Penetapan
Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam melaksanakan tugas tugas di bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan
Retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah.
Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:
a. Melakukan Penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan
penetapan pendapatan daerah;
b. Mengkoordinir dan melaksanakan Pendataan, pendaftaran, penghitungan, dan
penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
d. Mengkoordinasikan dengan bidang terkait hasil pendataan dan penetapan pajak dan
retribusi daerah;
e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang
pendataan dan penetapan;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi:
1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
2. Sub Bidang Penetapan
3. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-6
2.1.2.1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pendataan dan Penetapan dalam hal pendataan, pendaftaran, pemeriksaan,
penelitian, serta penilaian terhadap objek pajak, wajib pajak, dan wajib retribusi.
Uraian tugas Sub Bidang Pendataan meliputi:
a. Menyusun rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Wajib
Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
b. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Wajib
Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
c. Menyusun mekanisme pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Wajib
Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
d. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data Wajib Pajak Daerah/Wajib
Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
e. Melaksanakan validasi data Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek
Pajak Daerah;
f. Menyampaikan data objek Daerah, Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi kepada
Bidang terkait;
g. Menyusun potensi pajak daerah dan retribusi sewa tanah;
h. Melaksanakan penilaian objek PBB-P2;
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atas/pimpinan sesuai peraturan berlaku.
2.1.2.2.Sub Bidang Penetapan
Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pendataan
dan Penetapan pajak dalam hal menghitung, memperhitungkan dan menetapkan
pajak dan retribusi yang dikelola Badan.
Uraian tugas Sub Bidang penetapan, meliputi:
a. Melakukan perhitungan dan menetapan, Pajak dan Retribusi Daerah;
b. Penyusunan petunjuk teknis perhitungan dan penetapan Pajak Dan Retribusi;
c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah yang dikelola Bapenda, serta menetapkan NJOP PBB;
d. Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kesesuaian penetapan Pajak
Daerah terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-7
e. Menyampaikan SKPD dan SKRD kepada bidang terkait;
f. Mencetak dan mendistribusikan SPPT PBB P2 dan DHKP;
g. Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi ;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan yang berlaku.
2.1.2.3. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan
Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas membantu kepala
Bidang Pendataan dan Penetapan pajak dalam hal memproses keberatan dan
pengurangan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
Uraian tugas Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan, meliputi:
a. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis pengajuan dan pemberian keberatan
dan pengurangan dan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan bidang
terkait;
b. Memproses pemberian keberatan, pengurangan, restitusi dan banding atas materi
penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Menyiapkan pertimbangan keputusan atas permohonan keberatan, pengurangan dan
restitusi;
d. Melakukan koordinasi antar bidang - bidang atas permohonan pengurangan,
keberatan dan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan yang berlaku.
2.1.3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan
Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam melaksanakan tugas tugas di bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan
Retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah, dan melakukan koordinasi serta
pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi daerah yang dikelola Badan.
Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:
a. Merumuskan rencana program kerja Bidang penagihan dan Pemeriksaan;
b. Melaksanakan penagihan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
dikelola Badan;
c. Melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pendapatan daerah yang
dikelola oleh Badan;
d. Melaksanakan penagihan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola
Bapenda;
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-8
e. Melaksanakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;
f. Melaksanakan kegiatan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang
Penagihan dan Pemeriksaan;
h. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan daerah;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Padang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Penagihan dan Pemeriksaan membawahi:
1. Sub Bidang Penagihan
2. Sub Bidang Pemeriksaan
3. Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak / Wajib Retribusi
2.1.3.1. Sub Bidang Penagihan
Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan
dalam hal melakukan penagihan pajak dan pengawasan pelaksanaan pajak dan retribusi
yang dikelola Badan Pendapatan Daerah:
Uraian tugas Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, meliputi:
a. Melakukan pengihan pajak daerah dan retribusi daerah baik untuk masa pajak
berjalan, maupun sudah lewat jatuh tempo;
b. Melakukan penyusunan rencana kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
c. Melakukan penerbitan surat tagihan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah
yang terutang;
d. Melakukan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Melaksanakan tugas keBadanan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
2.1.3.2. Sub Bidang Pemeriksaan
Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan
dalam melakukan pengawasan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola
oleh badan.
Uraian tugas Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan, meliputi:
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-9
a. Wajib pajak daerah dan retribusi daerah baik untuk masa pajak berjalan, maupun
sudah lewat waktu jatuh tempo;
b. Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Melakukan penerbitan surat pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak
daerah dan wajib retribusi daerah;
d. Melakukan penerbitan terhadap objek pajak daerah; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.3.3. Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mempunyai tugas
membantu kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam melakukan koordinasi dan
pembinaan terhadap wajib pajak dan retribusi serta melakukan sosialisasi pajak daerah
dan retribusi daerah.
Uraian tugas Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Retribusi, meliputi:
a. Melakukan penerbitan surat teguran dan ada surat lainnya yang dipersamakan
dengan surat teguran pembayaran pajak daerah dan sewa tanah;
b. Melakukan sosialisasi pajak daerah dan retribusi sewa tanah;
c. Melakukan publikasi informasi pajak daerah dan retribusi daerah dan;
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Informasi
Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam melaksanakan kajian dan pengembangan potensi pendapatan,
mengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah, dan pelayanan pajak daerah.
Bidang penelitian Pengembangan, dan Informasi mempunyai fungsi :
a. Menyusun kajian potensi pendapatan daerah;
b. Mengelola sistem informasi teknologi pendapatan daerah;
c. Memelihara dan mengembangkan aplikasi online pajak daerah;
d. Mengelola pelayanan informasi pajak daerah;
e. Mengelola penanganan pengaduan masyarakat;
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-10
f. Mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, dan
petunjuk pelaksanaan yang menyangkut penerimaan daerah, dan ;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsi.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:
1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan.
2. Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah.
3. Sub Bidang Pelayanan Informasi Pendapatan Program.
2.1.4.1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan
Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengkajian dan pengembangan potensi dan
peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pungutan pajak daerah dan
retribusi daerah.
Penjabaran tugas Sub Bidang pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan
adalah :
a. Menyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi
Pendapatan;
b. Melakukan analisa perkembangan penerimaan daerah secara berkala ;
c. Menyusun kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
d. Menyusun peraturan tentang pendapatan daerah; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.4.2. Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah
Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang dalam memberikan informasi perkembangan pendapatan daerah melalui informasi
teknologi dan membangun serta mengembangkan informasi teknologi pengelolaan
pendapatan daerah.
Penjabaran tugas Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah adalah :
a. Membangun, mengelola, dan memelihara aplikasi online pendapatan daerah;
b. Mengelola database sistem informasi pendapatan daerah;
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-11
c. Membangun dan memelihara jaringan system informasi pendapatan daerah;
d. Memproses cetak out put SPPT dan DHKP PBB;
e. Memperbaiki kesalahan data pada sistem informasi pendapatan daerah; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2.1.4.3. Sub Bidang Pelayanan Informasi Pendapatan
Sub Bidang Pelayanan Informasi Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang dalam melakukan Pelayanan terhadap pengelolaan informasi pendapatan pajak
dan retribusi daaerah yang dikelola badan, serta melayani masyarakat dalam melakukan
pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Penjabaran tugas Sub Bidang Pelayanan Informasi pendapatan adalah :
a. Memberikan pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi sewa tanah kepada
wajib pajak dan wajib retribusi ;
b. Memberikan pelayanan pendaftaran data baru, pembetulan/ perubahan data PBB-P2;
c. Memberikan pelayanan pemrosesan BPHTB;
d. Memproses pengaduan masyarakat;
e. Melakukan koordinasi pada bank terkait pelaksanaan pembayaran pajak secara
online;
f. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang, terkait data penerimaan pajak dan
retribusi yang dikelola badan; dan
g. Mengelola layanan informasi dan dokumentasi public;
h. Mengelola layanan pengaduan masyarakat dan;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.5. Bidang Pengendalian dan Pelaporan
Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam menyusun laporan penerimaan, piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta
melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan PAD.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Bidang Pengendalian dan
Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Menyusun laporan penerimaan PAD dan piutang pajak daerah;
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-12
b. Mengkoordinasikan penindakkan terhadap pelanggaran oleh wajib pajak dan wajib
retribusi dengan perangkat daerah terkait;
c. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan PAD;
d. Mengkoordinir penyusunan, pembukuan, penerimaan pajak daerah dan retribusi sewa
tanah;
e. Mengkoordinir penyusunan laporan penerimaan perangkat daerah penghasil PAD; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan
membawahi:
1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian.
3. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain.
2.1.5.1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang
dalam membuat pembukuan penerimaaan dan menyusun laporan realisasi penerimaan,
tunggakan pajak daerah, dan retribusi sewa tanah.
Penjabaran tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan adalah :
a. Melakukan pembukuan penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi sewa tanah;
b. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi sewa tanah
bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
c. Melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah; dan
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.5.2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian
Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan
penerimaan pajak dan retribusi serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah
terkait untuk menindak pelanggaran oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
Penjabaran tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian adalah :
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-13
a. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah dan
Retribusi sewa tanah;
b. Menyusun rencana penindakkan terhadap pelanggaran wajib pajak daerah dan
retribusi daerah;
c. Melakukan rapat evaluasi PAD;
d. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menindak wajib pajak
daerah yang melakukan pelanggaran pajak retribusi;
e. Memproses penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.5.3. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain membantu Kepala Bidang dalam
melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan penerimaan
retribusi serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil PAD.
Penjabaran tugas sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain adalah :
a. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi dan
pendapatan lain-lain
b. Melakukan rapat pembahasan terhadap realisasi penerimaan retribusi dan
pendapatan lain-lain
c. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi dan pendapatan lain-
lain
d. Memberikan pelayanan porporasi benda berharga
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya
2.1.6 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang
ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas
pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas
sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standarisasi
kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai
tujuan.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-14
Berdasarkan penjelasan uraian tugas dan fungsi di atas, maka struktur organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat disusun sebagai berikut:
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-15
Gambar 2.1
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-16
2.2 Sumber Daya
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kota Padang didukung oleh Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana
yang lumayan memadai.
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat
dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Sumber Daya Manusia
tersebut harus profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika.
Profesional, berarti setiap SDM Badan Pendapatan Kota Padang harus memiliki keahlian
dan keterampilan sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan yang diperoleh yang akan
menunjang jabatan yang akan dan sedang didudukinya.
Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang
diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada
peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan
karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah
didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang
ditetapkan.
Berdasarkan struktur organisasi yang dijelaskan di atas, maka dapat disusun jumlah
kebutuhan personil untuk setiap bidang dan Sub Bidang pada Badan Pendapatan Kota
Padang. Dengan demikian, Peta Jabatan Badan Pendapatan Kota Padang dapat
digambarkan sebagai berikut:
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-17
Gambar 2.2 Peta Jabatan
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-18
Secara keseluruhan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pendapatan
Kota Padang terdiri dari 129 orang personal, yang terdiri dari 1 orang untuk Eselon II, 5
orang untuk Eselon III, dan 15 orang untuk Eselon IV, sedangkan untuk staf PNS
sebanyak 86 orang dan Non PNS sebanyak 22 Orang. Sesuai dengan tugas dan
fungsinya, jumlah personil terbanyak adalah untuk bidang penagihan dan pemeriksaan,
yaitu 41 orang. Jumlah personil yang paling sedikit adalah untuk bidang Pengendalian dan
Pelaporan, yaitu 8 orang. Tabel 2.1 berikut menyajikan rekapitulasi kebutuhan personil
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
Tabel 2.1
Rekapitulasi Kebutuhan Personil
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
No Unit Kerja Esselon
Staf Jumlah II III IV
1. Kepala Badan 1 1
2. Sekretariat 1 3 15 19
3. Bidang Pendataan dan Penetapan 1 3 18 22
4. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 1 3 38 42
5. Bidang Pengendalian dan Pelaporan
Pendapatan
1 3 6 10
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan 1 3 9 14
Jumlah 1 5 15 86 107
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon
No. Tingkat Eselon Jumlah (Orang) %
1 Eselon II/B 1 0.93
2 Eselon III/A 1 0.93
3 Eselon III/B 4 3.74
4 Eselon IV/B 15 14.02
5 Non Eselon 86 80.37
Jumlah 107 100
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-19
Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) %
1 Pasca Sarjana (S2) 9 8.41
2 Sarjana (S1) 45 42.06
3 Ahli Madya (D3) 3 2.80
4 SLTA (SMU/SMK) 50 46.73
Jumlah 107 100
Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah (Orang) %
1 IV 5 3.88
2 III 82 63.57
3 II 20 15.50
4 I 0 0.00
5 Honorer (Non PNS) 22 17.05
Jumlah 129 100
Tabel 2.5
Distribusi Pegawai Berdasarkan Bidang
No. Bidang Jumlah (Orang) %
1 Sekretariat 28 21.71
2 Bidang Pendataan dan Penetapan 23 17.83
3 Bidang Pengendalian dan Pelaporan 12 9.30
4 Bidang Penagihan dan Pengawasan 45 34.88
5 Bidang Penelitian dan Pengembangan 21 16.28
Jumlah 129 100.00
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-20
Tabel 2.6
Distribusi Pegawai Honorer (Non PNS) Berdasarkan Bidang
No. Bidang Jumlah (Orang) %
1 Sekretariat 8 36.36
2 Bidang Pendataan dan Penetapan 1 4.55
3 Bidang Pengendalian dan Pelaporan 2 9.09
4 Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 3 13.64
5 Bidang Penelitian dan Pengembangan 8 36.36
Jumlah 22 100
2.2.2 Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kota Padang adalah sebagai berikut:
Tabel 2.7
Daftar Sarana Dan Prasarana
No. Nama Barang Jumlah
1 Kendaraan Roda 4 16
2 Kendaraan Roda 2 69
3 Meja 68
4 Meja Komputer 8
5 Meja Rapat 3
6 Meja Biro 27
7 Meja Kerja Pejabat 12
8 Meja Kerja 14
9 Lemari Kayu 2
10 Lemari Arsip Besi 4
11 Lemari Es 8
12 Rak Besi 2
13 Rak Kayu 2
14 Kipas Angin 7
15 Exhouse fan 15
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-21
16 Papan Pengumuman 1
17 Papan White Board Kecil 3
18 Plang Nama Ruangan 2
19 Brangkas 2
20 Mesin Ketik 10
21 Kursi Putar 48
22 Kursi Kaban 1
23 Kursi Kabid 4
24 Kursi Pej. Struk Es IV 20
25 Kursi Tamu 6
26 Kursi Biasa 66
27 Kursi Hadap papan meja kerja 2
28 Kursi Staf 19
29 Kursi Rapat 100
30 Dispenser 8
31 Komputer/ PC 71
32 Televisi 13
33 Air Conditioner (AC) 32
34 Laptop/Tablet 57
35 Filling Kabinet 22
36 Mesin POM 1
37 Mesin Perforasi 3
38 Mesin Hitung Listrik 3
39 Alat Penghancur Kertas 2
40 Mesin Detektor uang Palsu 3
41 Mesin Antrean Online 1
42 UPS 55
43 Kamera/Tustel 8
44 Alat Ukur Reklame 2
45 Sound System 1
46 Genset 3
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-22
47 Proyektor Hybrid 1
48 Layar Proyektor 2
49 Mesin Absensi 1
50 Tape Recorder 3
51 Rak Piring 4
52 Gambar Walikota & Wawa 1
53 Proyektor 2
54 T. Bendera (tmpt pmsgn rklme) 6
55 Video Trone 1
56 GPS 2
57 Router 2
58 Modem 1
59 Alat Pemadam Kebakaran 7
60 Printer 66
67 CCTV 5
68 Sofa 2
69 Rak TV 1
70 Loudspeaker 2
2.3 KINERJA PELAYANAN
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub Pengeloaan pajak dan retribusi
daerah. Dalam RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019 telah ditetapkan target penerimaan
dari Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Badan
Pendapatan Daerah Kota Padang, maka Indikator Kinerja yang dapat dijadikan ukuran
keberhasikan organisasi ini adalah persentase kenaikan PAD terhadap pendapatan
daerah.
Perkembangan penerimaan PAD dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010
sampai tahun 2014, menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar. Analisis berdasarkan
target penerimaan yang ditetapkan maupun berdasarkan realisasi penerimaan, rata-rata di
atas 20 persen per tahun. Perkembangan seperti ini harus dipertahankan, dan kalau bisa
lebih ditingkatkan mengingat masih banyak sumber-sumber penerimaan potensial yang
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-23
belum optimal dipungut. Tabel 2.8 berikut menyajikan perkembangan target dan realisasi
PAD serta rata-rata pertumbuhan per tahun.
Tabel 2.8
Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun
2012-2016
Uraian Tahun 2012 (Rp. Jt) Tahun 2016 (Rp. Jt) Pertumbuhan (%)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pajak Asli Daerah 118.364 128.595 295.308 256.746 149.49 99.65
Pajak Daerah 35.622 27.440 49.392 35.517 38.66 29.44
Retribusi Daerah 22.936 22.126 113.564 86.594 395.13 291.37
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
8.403 8.403 18.715 13.457 122.72 60.15
Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah yang sah
185.325 186.564 476.979 392.314 157.37 110.28
Adapun Target pencapaian Kinerja yang telah diamanatkan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.9
Target Penerimaan Pajak Daerah Dalam RPJMD Kota Padang
Keterangan
Tahun Pertumb
uhan
Rata2 (%) 2015 2016 2017 2018 2019
Pendapatan
Pajak Daerah
241.501
295.306
334.574
402.070
531.512
20.00
* dalam juta.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-24
Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan
No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD Satuan
Target Capaian Kinerja
Tahun :
Realisasi Capaian
Kinerja Tahun :
2015 2016 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Total pendapatan asli daerah Rp. 402 M 476,9 M 370,4 M 392,3 M
2 Persentase peningkatan pajak daerah % 34.74 % 22.28 % 19.65% 10.25 %
3 Realisasi retribusi daerah Rp. 64,3 M 49,3 M 50,5 M 35,5 M
4 Realisasi pengelolaan kekayaaan yang sah Rp. 15,8 M 18,7 M 15,3 M 13,4 M
5 Realisasi lain-lain PAD yang sah Rp. 475 M 127,3 M 407,8 M 136,5 M
6 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 100 100 85 85
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-25
7 Jumlah WP yang membayar pajak berdasarkan kondisi/ omset riil WP 290 683 290 300
8 Jumlah WP daerah yang sudah menggunakan sistem online WP 612 683 612 683
9 Persentase WP yang membayar pajak daerah tepat waktu % 100 100 70 80
10 Persentase penurunan tunggakan pajak % 15 10 15 10
11 Persentase permasalahan yang ditindaklanjuti % 2 4 2 4
12 Penilaian ombudsman Nilai Hijau Hijau Hijau Hijau
13 Pelayanan masyarakat yang bersertifikat ISO 9001:2 Jumlah 1 0 1 0
14 Persentase Peningkatan jumlah data objek pajak % 5 5 5 5
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi, tergantung kepada sumber daya-
sumber daya yang dimilikinya danjuga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan
eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan
menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Bapenda Kota Padang, hal ini dilakukan
melalui metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).
1. KEKUATAN (STRENGTHS)
a. Adanya Political Will dari Kepala Daerah.
b. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai.
c. Potensi pajak daerah yang masih besar.
d. Pengalihan kewenangan Pengelolaan Pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi.
e. Jumlah petugas pajak yang memadai.
2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)
a. Data base potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum sempurna.
b. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan pegawai masih
belum optimal.
c. Terbatasnya sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
d. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait.
e. Belum adanya SOP pengelolaan pajak daerah yang baku.
3. PELUANG (OPPORTUNITIES)
a. Kota Padang sebagai pintu masuk utama ke Sumatera Barat sehingga terbuka
peluang untuk mengembangkan berbagai usaha.
b. Globalisasi yang mendorong percepatan perekonomian dan pariwisata daerah.
c. Keleluasaaan pemerintah daerah untuk bergerak dan berkembang dalam koridor
hukum yang berlaku, termasuk pengenaan saksi yang tegas.
d. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
e. Masyarakat Kota Padang yang lebih menyukai pendekatan persuasif.
4. ANCAMAN (THREATS)
a. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang konsep self assesment.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
II-27
b. Kurangnya pemahaman Stakeholdertentang pentingnya PAD untuk kesuksesan
pembangunan daerah.
c. Tunggakan pajak masih besar.
d. Prilaku yang kurang sesuai dengan adat “Minangkabau” dalam pemungutan oleh
orang tertentu yang mengatas namakan aparatur daerah.
Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang
ada maka Badan Pendapatan Kota Padang merumuskan strategi yang akan ditempuh
dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan
tujuan organisasi sebagai berikut:
1. Meningkatnya Pengelolaan pajak daerah.
2. Meningkatnya kesadaran WP dalam membayar pajak.
3. Terurainya permasalahan perangkat daerah penghasil.
4. Meningkatnya sistem pelayanan publik.
5. Berkurangnya pengaduan masyarakat.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
III- 1
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan
Pendapatan Daerah
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan
yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara
moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.
Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan
yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Isu strategis OPD dapat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa
identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang
menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD lima tahun mendatang. Informasi yang
diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu hasil
analisis gambaran pelayanan OPD, Renstra KL, dan Renstra OPD Provinsi, Telaahan
RT/RW, serta KLHS.
Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali
sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Sumber-
sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah.
Identifikasi permasalahan dimaksudkan untuk mengantisipasi kelemahan yang
dimiliki OPD dan berusaha untuk mengatasinya guna merealisasikan visi dan misi OPD itu
sendiri. Dalam menjalankan fungsinya tersebut,Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :
a. Belum optimalnya penerimaan dari PAD.
b. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
III- 2
c. Belum optimalnya pemungutan pengelolaan pendapatan non pajak.
d. Belum terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah.
3. 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi pada dasarnya adalah kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai
dalam kurun waktu tertentu. Review terhadap Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
terpilih dibutuhkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil
Walikota Terpilih tersebut.
Disamping itu, review ini juga akan menjadi dasar dalam perumusan isu-isu
strategis pelayanan OPD. Dengan demikian Pemahaman terhadap Visi dan Misi Walikota
dan Wakil Walikota terpilih bertujuan untuk menentukan peran OPD dalam mensukseskan
Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut, dan mengidentifikasikan faktor
penghambat serta pendorong serta merumuskan isu-isu strategis guna peningkatan
pelayanan OPD.
Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Padang periode 2014-2019 adalah :
“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan
Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”
Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan, fokus
dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun
mendatang yaitu:
1. Pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah maupun tinggi merupakan
landasan utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Alasannya sangat
jelas karena melalui pendidikan akan dapat diwujudkan kualitas sumberdaya
manusia yang baik sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan
kota. Disamping itu, melalui pendidikan akan dapat pula ditingkatkan kemampuan
masyarakat untuk dapat memahami dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) yang sangat penting artinya untuk dapat memanfaatkan dan
memelihara potensi sumberdaya alam yang tersedia sehingga kegiatan produksi
dan kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan;
2. Perdagangan, baik untuk produksi pertanian, industri dan usaha kecil dan
menengah (UKM) yang diproduksi dalam provinsi Sumatera Barat dan daerah
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
III- 3
tetangga yang berdekatan menjadi kegiatan ekonomi Kota yang dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota. Jiwa wirausaha masyarakat
kota Padang yang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk
mendorong kegiatan perdagangan tersebut;
3. Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yang
indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi kota
Padang sangat penting disamping perdagangan. Karakteristik kegiatan pariwisata
yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri,
perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata
secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya sehingga proses pertumbuhan
ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien;
4. Sejahtera, upaya pembangunan yang dilakukan adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi segenap warga Kota Padang. Untuk itu, partisipasi dari semua
pihak dan masyarakat sangat dibutuhkan agar upaya pembangunan inclusive dapat
dilakukan dan memberikan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun non
ekonomi.
5. Aspek agama (religius), baik Islam dan agama lainnya yang dianut warga Kota
Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah
laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap
kepentingan umum masyarakat;
6. Berbudaya, merupakan tata kehidupan masyarakatnya yang didasarkan pada
budaya lokal, khususnya Budaya Minangkabau dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya
sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat;
Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk
dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai
dasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan
dilakukan selama periode perencanaan,
Untuk mewujudkan visi Kota Padang, maka misi atau upaya umum yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut:
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
III- 4
1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia
yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai
kearifan lokal;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut
di atas, maka Kota Padang juga telah mengembangkan 10 program unggulan, yaitu:
1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta
pengendalian banjir dan genangan air;
2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan,
senibudaya dan olah raga yang lebih berkualitas, gratis pendidikan SD, SMA dan
SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi
dari keluarga miskin;
3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun serta penataan
transportasi kota yang lebih baik;
4. Merehab 1.000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan kesehatan gratis di
Puskesmas bagi yang tidak mampu /RSUD serta ambulans gratis bagi warga miskin;
5. Membangun Pasar Raya Padang dalam 2 tahun dan revitalisasi pasar-pasar
pembantu;
6. Meningkatkan dana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT serta Guru
TPQ/TQA/MDA menjadi 200% (dua ratus persen);
7. Memberikan santunan kematian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi warga Kota
Padang;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan
pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan
nelayan;
9. Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga yang layak dan
ramah;
10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
III- 5
Berkaitan dengan visi dan misi serta 10 program unggulan Kepala dan Wakil Kepala
Daerah terpilih, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki peran yang
sangat strategis dalam pembangunan yang direncanakan oleh Kepala Daerah, khususnya
dalam penyediaan dana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan
pembangunan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya dan PAD
(Pendapatan Asli Daerah) pada umumnya.
3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
melayani”. Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan
adalah “Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani
melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance)”. Maka
salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya pelayanan publik yang
berkualitas (prima).
3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, ke depan Kota Padang
berupaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota metropolitan berbasis mitigasi bencana
dengan didukung oleh pengembangan sektor perdagangan, jasa, industri dan pariwisata.
Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah kota Padang adalah :
1. Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD);
2. Sebagai penyelaaaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan daerah;
3. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
4. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentngan dan masyarakat
dalam pemanfaatan ruang di Kota.
Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Padang, maka kebijakan
penataan ruang wilayah Kota meliputi :
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
III- 6
1. pengembangan pusat-pusat pelayanan kota yang dapat mendorong terjadinya
pertumbuhan yang merata diseluruh wilayah kota sesuai dengan hirarki dan skala
pelayanannya;
2. pengendalian dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan kota sampai akhir tahun perencanaan;
3. peningkatan aksesibilitas dari dan ke daerah sekitar melalui penyediaan sarana
dan prasarana transportasi yang memadai dalam rangka mendorong
pengembangan kota-kota satelit yang berfungsi sebagai kota penglaju;
4. pengembangan sistem transportasi internal didalam kota dan transportasi
eksternal yang menunjang pergerakan barang dan penumpang di tingkat regional
maupun nasional;
5. pengembangan sistem sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai
dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat serta
mempertimbangkan kondisi darurat akibat bencana alam;
6. pengembangan sistem permukiman yang sesuai dengan karakter ruang kota,
sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung lahan, kesesuaian
lahan dan kerawanan terhadap bencana;
7. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan
minimal bagi masyarakat dan tahan gempa yang dapat difungsikan dalam kondisi
darurat akibat bencana alam;
8. pengendalian pengembangan pada kawasan rawan bencana;
9. penetapan kawasan lindung (di darat dan di laut);
10. pelaksanaan revitalisasi dan rehabilitasi pengembangan kawasan pusat kota dan
pengembangan di wilayah pinggiran kota serta pembatasan pengembangan di
kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
11. pengembangan kawasan perumahan yang aman dan nyaman sesuai dengan
jumlah penduduk kota sampai akhir tahun perencanaan;
12. pengembangan kawasan perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat;
13. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai bagian dari penyediaan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menyediakan fasilitas perdagangan dan
jasa dengan skala kota, regional serta nasional;
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
III- 7
14. pengembangan kawasan industri dan pergudangan yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan sesuai potensi kota maupun di wilayah sekitar Kota Padang;
15. pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya dalam
rangka peningkatan perekonomian, penyediaan lapangan kerja serta menjadikan
Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata Nasional yang potensial;
16. pengembangan kawasan pendidikan tinggi dalam rangka penyediaan ruang untuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan
pengembangan kota dimasa yang akan datang;
17. pengembangan kawasan olah raga dan rekreasi yang representatif dalam
mendukung penyelenggaraan kegiatan olah raga skala regional, nasional maupun
internasional serta membangun fasilitas untuk meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat melalui budaya olah raga;
18. pengembangan RTH untuk fungsi ekologi, fungsi ekonomi maupun fungsi sosial
budaya baik privat maupun publik yang dapat meningkatkan kualitas kenyamanan
ruang kota;
19. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan
20. pengendalian kawasan ketahanan pangan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau
kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif
KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan
diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan,
kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana
banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah
yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya
alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan
penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya
telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya
keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau
meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
III- 8
KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir
(framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan
daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk
mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam
kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana
pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.
KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah
dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama
ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan
KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta
rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana
dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan
hidup.
Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan
Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan
Hidup Strategi (KLHS) tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)
ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta
penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya BAPENDA memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga
dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat
mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang
ada.
3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis
Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota
Padang harus melakukan perubahan dan menata sistem dan prosedur pemungutan dan
meningkatkan kinerjanya. Oleh sebab itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
III- 9
bertekad untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan untuk pembiayaan
pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem
pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan
pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan Pendapatan Asli
Daerah, maka isu-isu Strategis Badan Pendapatan Kota Padang adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan pengelolaan pajak daerah;
b. Peningkatan kesadaran WP dalam membayar pajak;
c. Terurainya permasalahan-permasalahan perangkat daerah penghasil;
d. Peningkatan sistem pelayanan publik;
e. Berkurangnya pengaduan masyarakat;
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
IV-1
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
4. 1. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah
4.1.1. VISI
Visi Organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana
organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.Sebagaimana yang dijelaskan pada bab
sebelumnya, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mempunyai peran strategis
dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan. Dalam mendorong
kemadirian daerah dan mensukseskan pencapaian visi dan misi walikota dan wakil
walikota terpilih,maka visi Badan Pendapatan Kota Padang adalah:
“Terwujudnya Penerimaan PAD yang Optimal Melalui Pelayanan Prima dan
Profesional”
Untuk mewujudkan penerimaan PAD yang optimal, maka seluruh aparatur
pengelolaan pendapatan daerah harus profesional dan mampu memberikan pelayanan
prima. Profesionalisme aparatur pengelola pendapatan daerah diawali dari penempatan
orang yang tepat pada jabatan yang tepat, sesuai dengan bidang ilmu dan ketrampilan
yang dimilikinya. Hanya orang yang profesional lah yang mampu memberikan pelayanan
prima.
Tiga kata kunci yang perlu digaris bawahi dari visi tersebut akan dijelaskan sebagai
berikut:
Profesional
Profesional adalah orang yang mempunyai profesi dengan mengandalkan suatu
keahlian yang tinggi, berperilaku jujur, obyektif, saling mengisi, saling mendukung, saling
berbagai pengalaman atas dasar itikad baik dan positive thinking. Seseorang profesional
harus memiliki 3 hal pokok dalam dirinya, yaitu ketrampilan (Skill), pengetahuan
(Knowledge), dan bersikap yang baik (Attitude). Skill disini berarti adalah seseorang itu
benar-benar ahli di bidangnya.Knowledge, tak hanya ahli di bidangnya tapi ia juga
menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan
dengan bidangnya.Dan yang terakhir Attitude, bukan hanya pintar dan cerdas tapi dia juga
punya etika yang diterapkan dalam bidangnya.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
IV-2
Pelayanan Prima
Definisi pelayanan prima mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan
sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan
tindakan yang terbaik, dan adanya tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan
berorentasi pada standar layanan tertentu.
Pelayanan prima setidaknya harus bersifat sederhana, dalam arti bahwa
prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak
berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan. Di samping itu, pelayanan prima
harusbersifat adanya kepastian dan jelas, aman, terbuka, ekonomis, serta efisien. Oleh
sebab itu, pelayanan prima merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan
Pendapatan Kota Padang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan secara baik atau minimal
sesuai dengan estándar pelayanan yang telah ditentukan.
Penerimaan PAD yang Optimal
Optimalisasi merupakan suatu proses ataupun cara menjadikan sempurna,
menjadikan paling tinggi, atau menjadikan paling maksimal. Melalui pelayanan prima dan
profesional dari Badan Pendapatan Kota Padang, diharapkan dapat menghasilkan
penerimaan PAD yang optimal, khususnya penerimaan dari sumber Pajak Daerah.
Pada saat ini jenis pajak daerah yang dipungut Kota Padang terdiri dari:
1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak parkir;
7. Pajak air tanah;
8. Pajak sarang burung walet;
9. Pajak mineral bukan logam dan bantuan;
10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
11. Pajak bumi dan bangunan.
Dengan demikian penerimaan pajak daerah yang optimal diukur berdasarkan target
yang ditetapkan.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
IV-3
4.1.2. MISI
Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh seluruh
perangkat organisasi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.
“ Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pelayanan yang
Transparan dan Akuntabel”
4. 2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang dan akan
menjadi arah serta acuan bagi perjalanan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki.
Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode
perencanaan, maka Badan Pendapatan Daerah merumuskan tujuan, sasaran dan
indikator kinerja sebagai berikut :
Tujuan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Indikator Kinerja Tujuan
Total Pendapatan Asli Daerah
Sasaran :
1. Meningkatnya Pajak Daerah
Indikator Kinerja Sasaran :
• Persentase Peningkatan Pajak Daerah
2. Meningkatkan Pendapatan Non Pajak
Indikator Kinerja Sasaran :
• Jumlah Realisasi Retribusi Daerah
• Jumlah Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah
• Jumlah Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah
3. Meningkatkan Kepuasan Atas Pelayanan Pajak Daerah
Indikator Kinerja Sasaran :
• Indeks Kepuasan Masyarakat
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
IV-4
Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
Visi : Terwujudnya penerimaan PAD yang optimal melalui pelayanan prima dan profesional Misi : Mewujudkan pengelolaan PAD dan pelayanan yang transparan dan akuntabel
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN DATA AWAL
TARGET AKHIR
SASARAN INDIKATOR SASARAN/ KINERJA
KONDISI AWAL (2014)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KONDISI AKHIR 2015* 2016* 2017** 2018** 2019***
Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah
Total Pendapatan Asli Daerah
315,6 M 754.1 M
Meningkatnya Pajak Daerah
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
N/A 34.74 % 22.28 % 13.30 % 14.06 % 48.17 % 48.17 %
Meningkatkan Pendapatan Non
Pajak
- Jumlah Realisasi Retribusi Daerah
55,7 M 50,5 M 35,5 M 52,5 M 59,7 M 70 M 70 M
- Jumlah Realisasi Pengelolaan Kekayaa Daerah
10,8 M 15,3 M 13,4 M 18,7 M 18,7 M 18,7 M 18,7 M
- Jumlah Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah
54,4 M 71,6 M 86,5 M 83,7 M 89,9 M 99,9 M 99,9 M
Meningkatkan Kepuasan atas
Pelayanan Pajak Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat
N/A 70 76.93 85 85 90 90
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
V-1
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang
dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Streng (Kekuatan),
Weakness (Kelemahan), Opurtunities (Peluang), Thread (tantangan). Berbagai kebijakan
di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.
Adapun strategi yang ditempuh untuk menjalankan kebijakan dibawah adalah:
1. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah;
2. Meningkatkan kesadaran WP dalam membayar pajak;
3. Menguraikan permasalahan perangkat daerah penghasil;
4. Meningkatkan sistem pelayanan publik;
5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka kebijakan yang ditempuh selama
lima tahun, meliputi:
1. Tersusunnya aplikasi pajak daerah;
2. Penyediaan peraturan pendukung pajak daerah;
3. Peningkatan proses pemungutan;
4. Menyediakan kajian potensi pajak;
5. Menindaklanjuti masyarakat yang mengajukan keberatan;
6. Peningkatan pembinaan kepada WP;
7. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak;
8. Peningkatan kepatuhan wajib pajak;
9. Peningkatan inovasi dari perangkat daerah penghasil;
10. Peningkatan koordinasi yang sinergis dengan perangkat daerah;
11. Peningkatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pajak
daerah;
13. Peningkatan pemanfatan IT;
14. menindaklanjuti permohonan yang diajukan masyarakat;
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
V-2
15. Menyediakan SOP pengaduan;
16. Terbentuknya tim pengaduan masyarakat;
17. Perekrutan/ penempatan pegawai sesuai kompetensi;
18. Melaksanakan diklat/ bimtek;
19. Peningkatan sistem yang terintegrasi dengan perangkat daerah penghasil;
20. Mengefektifkan TIM koordinasi PAD;
21. Melakukan kajian potensi retribusi daerah;
22. Menyediakan SOP pelayanan;
23. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
24. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana;
25. Mewujudkan sistem yang terintegrasi dengan bank/ lembaga keuangan;
26. Peningkatan penyediaan informasi online pajak daerah;
27. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
V-3
Tabel 5.1
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya Penerimaan PAD yang Optimal Melalui Pelayanan Prima dan Profesional
MISI : Mewujudkan pengelolaan PAD dan pelayanan yang transparan dan akuntabel
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatkan
Pendapatan Asli
Daerah
Meningkatnya Pajak
Daerah
Meningkatkan Pengelolaan pajak
daerah
Tersusunnya aplikasi pajak daerah
Penyediaan peraturan pendukung pajak daerah
Peningkatan proses pemungutan
Menyediakan kajian potensi pajak
Menindaklanjuti masyarakat yang mengajukan keberatan
Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak
Meningkatkan kesadaran WP dalam
membayar pajak
Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib
pajak
Peningkatan kepatuhan wajib pajak
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
V-4
Meningkatkan
Pendapatan Non
Pajak
Menguraikan permasalahan
perangkat daerah penghasil
Peningkatan inovasi dari perangkat daerah penghasil
Peningkatan koordinasi yang sinergis dengan perangkat
daerah
Perekrutan/penempatan pegawai sesuai kompetensi
Melaksanakan diklat/bimtek
Peningkatan sistem yang terintegrasi dengan perangkat
daerah penghasil
Mengefektifkan TIM koordinasi PAD
Melakukan kajian potensi retribusi daerah
Meningkatkan sistem pelayanan
publik
Meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
Menyediakan SOP pelayanan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pelayanan pajak daerah
Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
V-5
Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana
Peningkatan pemanfaatan IT
Meningkatkan
Kepuasan atas
Pelayanan Pajak
Daerah
Mewujudkan sistem yang terintegrasi dengan bank/lembaga
keuangan
Peningkatan peyediaan informasi online pajak daerah
Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan
Menindaklanjuti pengaduan
masyarakat
Penyelesaian permohonan yang diajukan masyarakat
Menyediakan SOP pengaduan
Membentuk TIM pengaduan masyarakat
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
VI- 1
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian
sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk
kurun waktu lima tahun (2014-2019), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis
Bapan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan tetap mengacu pada program
pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang
Tahun 2014-2019.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang dikoordinasikan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kota Padang. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang
pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap
program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi
dan akan diselesaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah sebagaimana
pada tabel 6.1.
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai
setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program
dan kegiatan. Untuk itu, Bapenda Kota Padang telah menyusun berbagai program dalam
rangka meningkatkan pendapatan daerah umumnya, dan peningkatan pajak daerah
khususnya. Penyusunan program tersebut mempertimbangkan kebijakan, sumber daya
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
VI- 2
organisasi, dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam
bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan dapat dilihat sebagai berikut:
Program Kegiatan
1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah
2 Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah
3 Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang
4 Kajian Potensi Pajak Daerah
5 Operasional pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
6 Intensifikasi Pajak Daerah
7 Pengawasan Pajak Daerah
8 Percepatan penerimaan Pajak Daerah
9 Pemetaan Reklame
10 Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan
11 Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak
12 Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB
13 Sosialisasi Pajak Daerah
14 Pengendalian pelanggaran pajak daerah
15 Pemutakhiran data pajak daerah
16 Kajian Tingkat kepatuhan Wajib Pajak
17 Informasi Pajak Daerah
18 Penyusunan SOP Pajak Daerah
19 Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah
20 Operasional UPTD Wilayah I
21 Operasional UPTD Wilayah II
22 Operasional UPTD Wilayah III
23 Operasional UPTD Wilayah IV
24 Operasional UPTD Wilayah V
25 Pemutakhiran Massal Data PBB-P2
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
VI- 3
26 Pemutakhiran Individual Data PBB-P2
27 Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi
28 Kajian Potensi Retribusi Daerah
29 Pengelolaan, pengendalian dan pengawasan Retribusi
30 Pelayanan dan Informasi Pendapatan
31 Sertifikasi/Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :2015 Pelayanan Pajak Daerah
32 Penyediaan sarana Pajak On-line
34 Penghapusan piutang pajak
35 Validasi piutang PBB
36 Sensus barang milik daerah pemerintah kota padang
2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1 Pengembangan Sistem Pajak On-Line dan Implementasi
2 Pengembangan Sistem Pajak On-line SIMPBB dan BPHTB
3 Pemeliharaan Jaringan Aplikasi
4 Penyediaan jasa jaringan operasional aplikasi
5 Pengembangan Website
6 Pengembangan Sistem Pajak On-Line SOPD
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan perundangan
2 Pengembangan sumber daya aparatur
3
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi dan disiplin pengelola pajak daerah
4 Bimbingan Teknis pengelola Pajak Daerah
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Mebeleur
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
4 Penyediaan Jasa Perkantoran
5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
6 Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor
7 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
9 Penyediaan jasa keamanan kantor
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
VI- 4
10 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
4 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13 Penyediaan Alat Kebersihan
14 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
15 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
16 Penataan Arsip
17 Peningkatan pelayanan jasa perkantoran
18 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19 Penyediaan jasa kebersihan
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi kinerja SKPD
7. Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA) SKPD
2 Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA) OPD Kota Padang 2019-2023
8. Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Mesin Absensi
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Meningkatnya
Pajak DaerahJumlah realisasi
pajak daerah1
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
100% 1.680.693.401 100% 6.191.229.165 100% 5.220.522.349 100% 11.360.582.349 100% 7.718.413.345,00
aPenyusunan Peraturan Perundang-
undangan Pendapatan DaerahJumlah Perwako 12 Bulan - - - - 100% 103.075.000 100% 84.138.000 100% 86.700.000,00
b Sosialisasi dan Penyuluhan PajakTerlaksananya Sosialisasi dan penyuluhan
pajak Daerah12 Bulan - - 100% 563.127.000 100% 364.440.000 100% 453.050.000 100% 910.167.250
c.Penertiban dan Pembongkaran
Reklame di Kota Padang
Terlaksananya penertiban dan
Pembongkaran Reklame12 Bulan 100% 182.147.500 100% 319.971.400 100% 216.479.000 100% 200.000.000 100% 210.314.900
d. Kajian Potensi Pajak Daerah Data Potensi Pajak Daerah11 Jenis
Pajak100% 255.743.500 - -
- - - - - -
e. Operasional pelaksanaan PBBTerlaksananya operasional Pelaksanaan
PBB12 Bulan 100% 560.184.400 100% 1.879.236.110 100% 1.494.475.000 100% 1.178.772.000 100% 1.251.198.700
f. Intensifikasi Pajak Daerah Terlaksanannya pendataan Wajib Pajak 12 Bulan 100% 57.456.500 100% 668.747.100 100% 452.880.000 100% 432.065.000 100% 413.726.350
g. Pengawasan Pajak DaerahTerlaksananya pengawasan terhadap
pelanggaran Pajak Daerah12 Bulan - - 100% 601.664.355 100% 1.297.991.849 100% 1.330.151.849 -
h. Percepatan penerimaan Pajak DaerahTercapainya target penerimaan Pajak
Daerah12 Bulan 100% - - - - - 100% 5.647.350.000 100% 4.724.343.920
i. Pemetaan Reklame Tertatanya reklame di Kota Padang 12 Bulan 100% 52.734.000 100% 444.318.000 - - - - - -
j. Pemutakhiran data PBB Terlaksananya pemutakhiran Data PBB 12 Bulan 100% - 100% 1.574.290.500
3
Kecamat
an
1.241.855.500 100% 1.866.580.500 0% -
k.Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi
oleh Duta PajakTerlaksananya pemilihan duta pajak 12 Bulan 100% 113.304.800 100% 139.399.500 - - - - - -
l.Percepatan Pencapaian Target
Penerimaan PBBTercapaianya penerimaan PBB 12 Bulan - - 10% 475.200 - - - - - -
m. Sosialisasi Pajak Daerah Terlaksananya sosialisasi pajak daerah 12 Bulan 100% 108.003.500 - - - - - - - -
n.Pengendalian pelanggaran pajak
daerahTerlaksananya pengendalian pajak daerah 12 Bulan 100% 167.443.701 - - - - 25 laporan 168.475.000 4 laporan 121.962.225
o. Pemutakhiran data pajak daerahTerlaksananya pemutakhiran data pajak
daerah12 Bulan 100% - - - - - - - -
p. Kajian Tingkat kepatuhan Wajib PajakModel Tingkat Kepatuhan Pajak dalam
Rangka Optimalisasi Pajak Daerah12 Bulan - - - - - - - - - -
q. Informasi Pajak Daerah Tersedianya informasi pajak daerah 12 Bulan 100% 183.675.500 - - - - - - - -
r. Penyusunan SOP Pajak Daerah Buku SOP Pajak Daerah 12 Bulan - - - - 100% 49.326.000 - - - -
s.Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah
Jumlah laporan hasil pemeriksaan wajib
pajak daerah12 Bulan - - - - - - 100% 645.700.990 100% 2.920.162.990
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan IndikatifProgram dan Kegiatan Penunjang (Rutinitas/Administrasi Perkantoran)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG
Tujuan SasaranIndikator
SasaranProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data
Capaian
pada
tahun
awal
perencana
an
Meningkatkan
PAD
Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun - 2015 Tahun - 2016 Tahun - 2017 Tahun - 2018 Tahun - 2019
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan SasaranIndikator
SasaranProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data
Capaian
pada
tahun
awal
perencana
an
Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun - 2015 Tahun - 2016 Tahun - 2017 Tahun - 2018 Tahun - 2019
t. Operasional UPTD Wilayah I Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 Bulan - - - - - - - - 100% 25.591.305
u. Operasional UPTD Wilayah II Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 Bulan - - - - - - - - 100% 25.591.305
v. Operasional UPTD Wilayah III Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 Bulan - - - - - - - - 100% 30.591.305
w. Operasional UPTD Wilayah IV Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 Bulan - - - - - - - - 100% 40.023.575
x. Operasional UPTD Wilayah V Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 Bulan - - - - - - - - 100% 41.798.500
y. Pemutakhiran Massal Data PBB-P2Jumlah Kecamatan Pemutakhiran Data PBB-
P2 yang dilakukan
11
Kecamata
n
- - - - - - - - 100% -
z. Pemutakhiran Individual Data PBB-P2Jumlah Kecamatan Pemutakhiran Data PBB-
P2 yang dilakukan11 Kecamatan - - - - - - - - 100% 466.947.200
2Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Persentase PeningkatanOptimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi100% 520.226.399 100% 1.376.189.506 100% 2.423.053.300 100% 2.583.246.091 100% 3.479.575.000
a.Pengembangan Sistem Pajak On-Line
SOPD
Terlaksananya Pengembangan Sistem Pajak
Online SOPD12 Bulan 100% 520.226.399 100% 745.677.006 100% 845.121.700 100% 689.624.750 100% 597.270.000
b.Pengembangan Sistem Pajak On line
SIMPBB dan BPHTB
Terlaksananya pengembangan dan
pemeliharaan sistem pajak online SIMPBB
dan SIBPHTB
12 Bulan - - - - 100% 601.223.850 100% 605.407.428 100% 264.975.500
c. Pemeliharaan Jaringan AplikasiTerlaksananya pemeliharaan jaringan
aplikasi Bapenda12 Bulan - - 100% 630.512.500 100% 976.707.750 100% 1.288.213.913 100% 1.267.329.500
d.Penyediaan jasa jaringan operasional
aplikasiTersedianya jasa operasional aplikasi 12 Bulan 100% 1.350.000.000
Meningkatkan
Pendapatan Non
Pajak
Persentase
Retribusi Daerah1
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
100% 254.516.200 100% 586.698.550 100% 800.779.000 16 OPD 627.796.500 16 OPD 385.162.500
Persentase
Realisasi
Pengelolaan
Kekayaan
aMonitoring dan Evaluasi
Pajak/Retribusi
Terlaksanannya monitoring dan Evaluasi
Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
12 Bulan 100% 152.705.850 100% 383.192.050 1 6 OPD 497.182.000 1 6 OPD 627.796.500 1 6 OPD 385.162.500
Persentase
Realisasi lain-lain
PAD yang sah
b Kajian Potensi Retribusi Daerah Tersedianya buku kajian potensi Retribusi
Daerah12 Bulan - - 100% 203.506.500 100% 303.597.000 - - - -
c.Pengelolaan, pengendalian dan
pengawasan RetribusiTerlaksananya pengawasan retribusi 12 Bulan 100% 101.810.350 - - - - - - - -
2Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur100% 406.061.275 100% 291.577.887 100% 158.771.800 100% 350.000.000 100% 350.000.000
a.
Pelatihan Teknis Keuangan Daerah
dan Implementasi Peraturan
perundangan
Terlaksananya keikutsertaan dalam
pelatihan12 Bulan - - 100% 27.000.000 100% 50.000.000 100% - 100% -
b.Pengembangan sumber daya
aparaturTerlaksananya bimbingan teknis 12 Bulan 100% 358.179.775 - - 100% 108.771.800 100% 350.000.000 100% 350.000.000
c.
Bimbingan Teknis Peningkatan
Kompetensi dan disiplin pengelola
pajak daerah
Jumlah peserta Bimtek 1 bulan 50 orang 47.881.500 - - - - -
d.Bimbingan Teknis pengelola Pajak
DaerahJumlah peserta Bimtek 1 bulan - - 100% 264.577.887 - - -
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan SasaranIndikator
SasaranProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data
Capaian
pada
tahun
awal
perencana
an
Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun - 2015 Tahun - 2016 Tahun - 2017 Tahun - 2018 Tahun - 2019
Meningkatkan
kepuasan atas
pelayanan pajak
daerah
Indeks Kepuasan
Masyarakat1
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
100% 531.723.200 100% 1.084.142.900 100% 1.007.255.350 100% 739.688.100 100% 854.538.110
a. Pelayanan dan Informasi PendapatanTerlaksanannya Publikasi pelayanan dan
informasi pendapatan daerah12 Bulan 100% 198.157.000 100% 1.084.142.900 100% 345.958.100 100% 352.088.100 100% 414.370.990
b.
Sertifikasi/Akreditasi Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 :2008
Pelayanan Pajak Daerah
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak
Daerah
12 Bulan - - - - - - 100% 225.000.000 100% 105.229.120
c. Penyediaan sarana Pajak On line Tersedianya sarana Pajak Online 12 Bulan - - - - 100% 238.600.000 100% 162.600.000 100% 334.938.000
d. Penghapusan piutang pajakTersedianya SK Walikota tentang
Penghapusan Piutang PBB P212 Bulan - - - -
1
Dokume
n
93.805.000 - - - -
e. Validasi piutang PBBLaporan data tunggakan PBB yang akan
divalidasi12 Bulan 100% 333.566.200 - - 100% 328.892.250 100% - -
2Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Persentase Optimaalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi100% - 100% - 100% 80.913.000 100% 81.684.000 100% 115.144.500
a. Pengembangan Website Terlaksananya web Bapenda 12 Bulan - - - - 100% 80.913.000 100% 81.684.000 100% 115.144.500
3Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur100% 1.732.616.272 100% 1.167.690.741 100% 1.468.491.300 100% 3.658.789.910 100% 2.429.793.000
a. Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 12 Bulan 100% 199.262.500 - - 100% 45.500.000 100% 168.000.000 100% 100.000.000
b.Pemeliharaan Rutin /Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpenuhinya prasarana operasional
Bapenda12 Bulan 100% 456.829.500 100% 49.000.000 100% 1.151.241.300 100% 1.498.641.000 100% 1.120.591.000
c.Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terlaksanannya pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor12 Bulan 100% 22.234.272 100% 1.051.181.786 100% 71.750.000 100% 85.150.000 100% 83.350.000
d. Penyediaan Jasa PerkantoranTerlaksananya penyewaan gedung arsip
Bapenda12 Bulan - - - - 100% 200.000.000 100% 963.000.000 100% 455.852.000
e.Pengadaan Kendaraan
dinas/operasionalTersedianya sarana pemungutan Pajak 12 Bulan 100% 845.780.000 - - - - 100% 254.900.000 100% 500.000.000
f.Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor12 Bulan 100% 208.510.000 - - - - 100% 169.549.455 100% 150.000.000
g.Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantorTerpeliharanya gedung kantor - - - 100% 60.008.955 - - 100% 169.549.455 100% -
h.Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleurTerpelihara mebeleur 12 Bulan - - 100% 7.500.000 - - - - - 20.000.000
i. Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya keamanan kantor 13 Bulan - - - - - - 100% 250.000.000 0% -
j. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 14 Bulan - - - - - - 100% 100.000.000 0% -
1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran100% 1.158.112.092 100% 2.722.374.731 100% 2.971.387.976 100% 3.531.866.800 100% 3.533.000.000
a. Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerlaksanannya pengiriman surat menyurat
administrasi kantor12 Bulan 100% 4.766.270 100% 13.525.360 100% 20.100.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000
b.penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikTerlaksanannya jasa komunikasi 12 Bulan - - 100% 4.011.899 100% 67.250.000 100% 78.960.000 100% 80.000.000
c.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas
operasional
Terlaksanannya pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional12 Bulan 100% 5.143.000 100% 17.124.550 100% 30.700.000 100% 48.800.000 100% 50.000.000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan SasaranIndikator
SasaranProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data
Capaian
pada
tahun
awal
perencana
an
Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun - 2015 Tahun - 2016 Tahun - 2017 Tahun - 2018 Tahun - 2019
d.Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan
kerjaTerpeliharanya peralatan Kerja 12 Bulan 100% 48.955.000 100% 51.288.500 100% 101.200.000 100% 135.600.000 100% 136.000.000
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 Bulan 100% 49.183.490 100% 201.757.000 100% 201.807.800 100% 362.493.300 100% 280.000.000
f.Penyediaan Barang Cetakan &
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan12 Bulan 100% 59.860.650 100% 303.814.200 100% 241.473.000 100% 253.130.500 100% 260.000.000
g.Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya alat listrik keperluan kantor 12 Bulan 100% 13.493.325 100% 18.707.900 100% 27.745.000 100% 41.475.000 100% 42.000.000
h.Penyediaan Peralatan &
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor12 Bulan 100% 432.329.000 100% 858.812.000 100% 361.250.000 100% 651.000.000 100% 500.000.000
i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan rumah tangga 12 Bulan 100% 111.003.000 100% 79.550.000 100% 20.675.000 100% 50.000.000 100% 55.000.000
j.Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perndang-Undangan
Tersedianya buku bacaan Peraturan
Perundang-undangan12 Bulan 100% 14.549.530 100% 23.447.100 100% 23.500.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000
k. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan 100% 55.735.117 100% 122.906.872 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 150.000.000
l.Rapat-rapat koordinasi & konsultasi
ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan
konsultasi keluar daerah12 Bulan 100% 242.425.250 100% 580.160.500 100% 570.000.000 100% 600.000.000 100% 650.000.000
m. Penyediaan Alat Kebersihan Tersedianya alat kebersihan 12 Bulan 100% 13.388.460 100% 9.998.000 100% 20.131.200 100% 44.619.000 100% 45.000.000
n. Penyediaan Jasa Pelayanan PublikTerlaksananya Pembayaran gaji pegawai
honor12 Bulan 100% 52.680.000 100% 199.820.850 100% 158.540.976 100% 142.000.000 100% 145.000.000
o.Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya pembayaran gaji pegawai
kontrak12 Bulan - - 100% 237.450.000 100% 316.800.000 100% 316.050.000 100% 320.000.000
p. Penataan Arsip Terlaksananya penataan arsip 12 Bulan - - - - 100% 355.107.500 100% 311.369.500 100% 380.000.000
q.Peningkatan pelayanan jasa
perkantoranTerlaksananya jasa pelayanan perkantoran 12 Bulan 100% 54.600.000 - - 100% 355.107.500 100% 311.369.500 100% 380.000.000
r. Sensus barang milik daerah Terlaksananya sensus barang milik daerah - - - - - - - 100% 25.000.000 - -
2
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
100% 8.405.500 100% 9.986.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000
a.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisiar Realisasi SKPD
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Realisasi kinerja SKPD dan Pengawasan
intern
12 Bulan 100% 8.405.500 100% 9.986.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000
3Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Persentase Perencanaan Pembangunan
Daerah100% 47.435.800 100% 30.000.000
a.Penyusunan Rencana Strategis (
RENSTRA) SKPDTersedianya RENSTRA SKPD 12 Bulan 100% 47.435.800 - - - - - - 100% 30.000.000
4Program Peningkatan Disiplin
Aparatur - - - - - -100% 27.700.000
a. Kegiatan Pengadaan Mesin Absensi Jumlah Mesin Absensi yang tersedia 5 Unit - - - - - - 100% 27.700.000
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
VII-1
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) dikarenakan Perubahan
Organisasi Perangkat Daerah di Tahun 2017 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Pendapatan Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019, yang mana memuat
Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Kota Padang 5 tahun kedepan.
Untuk mensinergikan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dengan program dan kegiatan
maka dibuat indikator kinerja yang mengukur pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan
Renstra.
Dalam RPJMD Kota Padang 2014 – 2019 hanya terdapat 1 indikator capaian kinerja yang
menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah. Namun karena untuk mencapai
kinerja tersebut juga telah dirumuskan beberapa tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota
Padang, maka dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ini juga
akan ditambahkan beberapa indikator penting ini.
Adapun Indikator dimaksud, dapat dilihat pada Tabel berikut:
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
VII-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
MISI/TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI
AWAL (2014)
REALISASI TARGET KONDISI
AKHIR
PERIODE
RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019
1 Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik Nilai SAKIP NA CC B BB BB A A
2 Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi Nilai SAKIP NA CC B BB BB A A
3 Terwujudnya pelayanan
publik yang prima
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) NA 70 76.93 85 85 90 90
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
VII-3
Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, telah ditetapkan indikator utama (IKU) sebagai dasar
pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana berikut :
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama 2014 - 2019
NO IKU Cara Penghitungan Target
2015 2016 2017 2018 2019
1
2
3
Persentase peningkatan Pajak Daerah
Pajak Daerah (n) – Pajak Daerah (n-1) x 100% Pajak Daerah n
34.74 % 22.28 % 13.30 % 14.06 % 48.17 %
Meningkatkan Pendapatan Non Pajak
Jumlah Realisasi Retribusi Daerah pada tahun n 50,5 M 35,5 M 52,5 M 59.7 M 70 M
Jumlah Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah pada tahun n
15,3 M 13,4 M 18,7 M 18,7 M 18,7 M
Jumlah Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun n
71,6 M 86,5 M 83,7 M 89.9 M 99,9 M
Meningkatkan Kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 70 76.93 85 85 90
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
VIII-1
BAB VIII
PENUTUP
Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 merupakan
dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun dengan mengacu kepada
perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. Penyusunan Renstra ini melibatkan
seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa Renstra ini dapat diimplementasikan
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Renstra ini merupakan upaya menggali
berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat pencapaian Visi Kota Padang.
Untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan
konsolidasi kedalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada
bidang tugas masing-masing unit organisasi.
Sesuai reformasi pengelolaan keuangan negara, daerah otonom memiliki
kewenangan dan kemampuan untuk menggal isumber-sumber keuangan sendiri, serta
mengelola dan menggunakan keuangan yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat idealnya seminimal
mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian
sumber keuangan terbesar.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka Bapenda Kota Padang menggunakan
beberapa strategi dan kebijakan, antara lain :
1. Meningkatkan Pengelolaan pajak daerah :
a) Tersusunnya aplikasi pajak daerah.
b) Megevaluasi dan menyusun peraturan pendukung pajak daerah.
c) Meningkatkan proses pemungutan pajak daerah.
d) Melakukan Kajian potensi pajak daerah.
2. Meningkatkan kesadaran WP dalam membayar pajak:
a) Meningkatkan pembinaan kepada wajib pajak.
b) Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak.
c) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Bapenda Kota Padang
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2014-2019
VIII-2
3. Menguraikan permasalahan perangkat daerah penghasil :
a) Meningkatkan inovasi dari perangkat daerah penghasil.
b) Meningkatkan koordinasi yang sinergis dengan perangkat daerah.
c) Melakukan perekrutan atau penempatan pegawai sesuai dengan komptensi yang
dimiliki.
d) Melaksanakan diklat atau bimtek untuk pegawai.
e) Meningkatkan sistem yang terintegrasi dengan perangkat daerah penghasil.
f) Mengefektifkan tim koordinasi PAD.
4. Meningkatkan sistem pelayanan publik :
a) Meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
b) Menyediakan SOP pelayanan.
c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah.
d) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana.
e) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana.
f) Meningkatkan pemanfaatan IT.
g) Mewujudkan sistem yang terintgrasi dengan bank atau lembaga keuangan.
h) Meningkatkan penyediaan informasi online pajak daerah.
i) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan.
5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat:
a) Penyelesaian permohonan yang diajukan masyarakat.
b) Menyediakan SOP pengaduan.
c) Membentuk tim pengaduan masyarakat.
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG
ADIB ALFIKRI, SE, M.SI
NIP. 19730413 199703 1 001