Rencana Strategis Renstra 2018-2023

KATA PENGANTAR Puji dan Syukur dipanjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah

memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya “Revisi Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023” dengan

mengacu pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun

2014-2018.

Revisi Rentra ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan

tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pembangunan Kesehatan Dinkes

Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 dan diharapkan dapat menjadi kontribusi

terhadap pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Segala dukungan dari

semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi lainnya dalam

mensukseskan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga Dokumen Revisi

Renstra ini dapat terselesaikan, diucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada semua pihak.

Akhir kata semoga dokumen ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Barat untuk kemajuan dan perkembangan Pembangunan Kesehatan Provinsi

Kalimantan barat sampai tahun 2023 nanti.

Pontianak, 27 April 2021

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Barat

dr. Harisson, M.Kes

Pembina Utama Madya NIP. 19660808 199803 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................... i

Daftar Isi ..................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum .................................................................................... 5 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 9 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................. 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ....................... 14

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ............................................................. 35

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ....................................................... 37

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ................................ 65

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Palayanan Perangkat Daerah .................................................................................... 71

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .......................................................................................................76

3.3 Telaah Renstra K/L ................................................................................... 78

3.4 Telaahan Rencana tata ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis. ................................................................... 78

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis. .................................................................... 79

BAB IV TUJUAN DAN SASARN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..................... 94

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .......................................................... 98

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah ............ 100

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..............................231

BAB VIII PENTUPAN .............................................................................................. 247

Rencana Stategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 1

1.1 Latar Belakang

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat adalah dokumen

perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk priode lima

tahun terhitung tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dokumen

perencanaan ini sebagai platform atas pelaksanaan Visi dan Misi Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dalam komitmennya untuk mendukung

pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-

2023 ini merupakan revisi dari dokumen renstra sebelumnya yang telah

disusun. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan, terutama

disebabkan oleh terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2018-2023.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-

2023 ini merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi

yang akan dilaksanakan dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai

dengan tahun 2023 dan menyesuaikan dengan Revisi RPJMD Provinsi

Kalimantan Barat. Penyusunan Revisi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat dan revisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2018-2023. Mengingat peran dan fungsi Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sangat penting bagi pemerintah dan



Halaman 2

masyarakat maka penyusunan renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Barat dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan

dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan

dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dan selanjutnya Dokumen Renja akan

dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

Alur Pikir yang digunakan dalam penyusunan RENCANA STRATEGIS

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 ini adalah

sebagai berikut :

Sumber : Hasil Analisis



Halaman 3

Adapun alur pikir dalam penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan

UU nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

dapat dijelaskan berikut ini :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) merupakan

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 20 tahun

yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu

pada RPJP Nasional. Dalam hal ini Bappeda menyiapkan rancangan awal

untuk RPJP daerah sebagai bahan pembahasan dalam musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang akan diikuti oleh unsur-unsur

penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat (antara lain

LSM, asosiasi, profesi, pemuka agama, pemuka adat, perguruan tinggi serta

dari kalangan dunia usaha) guna menyerap keinginan, harapan dan aspirasi

masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut Bappeda menyusun

rancangan akhir RPJP daerah kemudian diusulkan untuk ditetapkan dengan

perda.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang

penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM

nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis

pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat

daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan yang

disertai rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan rangka pendanaan

yang bersifat indikatif. Dari RPJM daerah tersebut dijabarkan dalam Rencana

Strategi SKPD (Renstra SKPD). Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya memuat visi, misi, tujuan, sasaran indikator kinerja, kebijakan,

program dan kegiatan pokok. Renstra SKPD tersebut dijadikan pedoman dan

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah

daerah untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM

daerah yang mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya,



Halaman 4

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya, Bappeda

mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan

Renja SKPD. Rancangan RKPD menjadi bahan dalam musrenbang yang

akan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah dan diselenggarakan

oleh Bappeda. Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil

musrenbang untuk kemudian ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Alur Pikir integrasi RENCANA STRATEGIS Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 dengan proses penganggaran adalah

sebagai berikut:

Sumber : Hasil Analisis

Dari gambar di atas tampak bahwa keterkaitan siklus dalam perencanaan dan

penganggaran yang diwakili oleh adanya dokumen RKPD sebagai awal dari

siklus penyusunan dokumen APBD. RKPD yang dimusyawarahkan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai penjabaran

RPJMD. Renstra SKPD juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja

SKPD dan RKPD dijadikan acuan untuk penyusunan Renja SKPD.



Halaman 5

Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja

dan anggaran SKPD (RKA – SKPD) sebagai implementasi anggaran berbasis

kinerja (performance based budgeting). RKA SKPD selanjutnya di kompilasi

menjadi rencana APBD (RAPBD) yang akan diajukan kepada DPRD. Setelah

mendapat persetujuan DPRD maka kepala daerah mengesahkan RAPBD

menjadi APBD dan RKA SKPD menjadi DPA SKPD sebagai rincian dari

APBD.

Pengesahan Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2008-2023 disahkan dengan Surat Keputusan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 295 Tahun 2021

tanggal 27 April 2021

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan perubahan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Barat ini, peraturan yang digunakan sebagai rujukan sebagai

berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



Halaman 6

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi

Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5256);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nonor 23 Tahun

2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,


10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

4578),



Halaman 7

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun

2008 Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,




Halaman 8

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah

22. Peratura Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 4 Tahun

2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

23. Keputusan Menteri Kesehatan No HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Kalimantan Barat;

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan



Halaman 9

Barat Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025

(Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

(Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 2 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;

29. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 99 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;

30. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor

050/513/SEKRET-B/IV/2119 tanggal 26 April 2019 Tentang Pengesahan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

31. Keputusan Kepala Dinas Tentang Pengesahan Revisi Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2023 disahkan

dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Barat Nomor 295 Tahun 2021 tanggal 27 April 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Sebagai dokumen resmi perencanaan strategis yang secara

komprehensif menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi

yang ingin dicapai perangkat daerah dalam rangka penyelenggaran

pemerintahan daerah, terutama di bidang kesehatan, Revisi Renstra



Halaman 10

Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2018-2023 ini disusun dan ditetapkan dengan maksud:

a. Sebagai pedoman atau acuan di dalam penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Barat untuk periode tahun 2018-2023;

b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, strategi ,program, dan

kegiatan serta Sub kegiatan yang menjadi prioritas Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka menengah.

c. Sebagai dasar penilaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Barat yang menggambarkan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.1. Tujuan

Revisi Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Barat tahun 2018-2023 disusun dan ditetapkan dengan

tujuan sebagai berikut:

a. Menterjemahkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Perangkat

Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dalam periode

tahun 2018–2023, agar selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Barat;

b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang

berbasis kinerja/hasil dan dapat memberikan jaminan keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan untuk

periode tahun 2018-2023;

c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan

perangkat daerah yang optimal dan terintegrasi, sehingga terbangun

suatu sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan

akuntabel;



Halaman 11

d. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan dibidang kesehatan;

1.4. Sistematika Penulisan

Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat ini

Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat

Daerah.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)

perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang

dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

periode sebelumnya, mengemukakan capaian prioritas Perangkat

Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama

yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra

Perangkat Daerah ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan visi, misi dan

program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra

Kementerian/ Lembaga dan telaahan Renstra Perangkat Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota, serta informasi mengenai isuisu



Halaman 12

strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah

tahun rencana.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran

jangka menengah perangkat daerah.

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah

kebijakan jangka menengah perangkat daerah.

BAB VI :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAA

BAB ini mengemukakan rencana program, Kegiatan dan Sub

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB ini memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat

daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan

dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan

yang ingin dicapai terkait penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Halaman 14

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 99 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan mempunyai

tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang

Kesehatan yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di

Bidang Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan

menyelenggarakan fungsi: (a) Perumusan program kerja di bidang kesehatan,

(b) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; (c)

Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; (d)

Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kesehatan; (e)

Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesehatan sesuai peraturan

perundang-undangan; (f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

kesehatan; (g) Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; (h) Pelaksanaan

fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang

kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya tugas dan fungsi Dinas Kesehatan pada organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai

tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina,

mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan pelaporan kegiatan



dinas di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala

Dinas mempunyai fungsi: (a) Penetapan program kerja di bidang

kesehatan; (b) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber

daya kesehatan; (c) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang

kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan

kesehatan dan sumber daya kesehatan; (d) Pembinaan dan mengarahkan

kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian

penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; (e)

Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya

kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (f) Pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; (g)

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan

di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,

pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; (h) pemberian saran

dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan

kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian

penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; (i)

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang

diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di

bidang rencana kerja, pembiayaan, monitoring dan evaluasi, administrasi

kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset serta



bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan

administrasi di Lingkungan Dinas kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

Sekretariat mempunyai fungsi: (a) Penyusunan rencana kerja di lingkungan

sekretariat; (b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang

penyusunan rencana kerja, pembiayaan, monitoring dan evaluasi, umum

dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset; (c) Pengkoordinasian

dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, pembiayaan, monitoring

dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;

(d) Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana

kerja, pembiayaan, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta

pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas Kesehatan; (e)

Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas

Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f)

Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,

pembiayaan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset

serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; (g) Pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat; (h) Pemberian saran dan

pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di

bidang sekretariat; (i) Pelaksanaan monitoring, pembiayaan, evaluasi dan

pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas

Kesehatan; (j) Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang

diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :

1) Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas

mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja,



pembiayaan, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.


Sub Bagian Rencana Kerja, monitoring dan Evaluasi mempunyai

fungsi: (a) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja,

pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi; (b) Pengumpulan, pengolahan

bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja,

pembiayaan, monitoring dan evaluasi di lingkungan Dinas; (c)

Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkungan Sekretariat; (d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai

dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, pembiayaan,

monitoring dan evaluasi; (e) Pelaksanaan urusan dan pelayanan di

bidang rencana kerja, pembiayaan, monitoring dan evaluasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) Pengendalian

dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Rencana

Kerja, Monitoring dan Evaluasi; (g) Pemberian saran dan pertimbangan

kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang

penyusunan rencana kerja, pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi; (h)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan penyusunan laporan

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja,

pembiayaan, monitoring dan evaluasi; (i) Pelaksanaan tugas lain di

bidang rencana kerja, pembiayaan, monitoring dan evaluasi yang

diserahkan oleh sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan

kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan laporan

keuangan dan aset di lingkungan dinas serta mengendalikan



Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi: (a) Penyusunan



rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset; (b) Pengumpulan,

pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan

keuangan dan aset di lingkungan dinas; (c) Pemberian dukungan

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat; (d)

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi

di bidang pengelolaan keuangan dan aset; (e) Pelaksanaan urusan di

bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai peraturan perundang-

undangan; (f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset; (g) Pemberian saran dan

pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di

bidang pengelolaan keuangan dan aset; (h) Pelaksanaan monitoring,

evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset; (i) Pelaksanaan tugas

lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang diserahkan oleh

sekretaris.

3) Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum sebagaimana di maksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan

mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan hukum serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.


Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum mempunyai fungsi : (a)

Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur; (b)

Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang

Umum dan Aparatur dilingkungan dinas; (c) Pemberian dukungan

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat; (d)

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang

Umum dan Aparatur; (e) Pelaksanaan urusan di bidang Umum dan

Aparatur sesuai peraturan perundang-undangan; (f) Pengendalian dan

pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur; (g) Pemberian



saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas

dan fungsi di bidang Umum dan Aparatur; (h) Pelaksanaan monitoring,

evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang Umum dan Aparatur; (i) Pelaksanaan tugas lain di

bidang Umum dan Aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi,

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga, serta bertanggungjawab memimpin seluruh

kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kesehatan masyarakat.


Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: (a) Penyusunan

program kerja di Bidang Kesehatan Masyarakat; (b) Penyiapan bahan dan

perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi; (c)

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; (d) Penyiapan bahan dan

perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan olahraga; (e) Pengkoordinasian di bidang kesehatan masyarakat;

(f) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; (g) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di

bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; (h) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan

administrasi di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; (i) Pemberian saran dan pertimbangan

kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang

kesehatan masyarakat; (j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap



pelaksanaan tugas di bidang kesehatan masyarakat; (k) Pelaksanaan

fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kesehatan

masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,

membawahi:

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah

bahan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga yang meliputi

kesehatan ibu, anak, lanjut usia dan gizi serta mengendalikan



Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi: (a) Penyusunan

rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; (b)

Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang kesehatan keluarga dan gizi; (c) Pelaksanaan koordinasi dan

fasilitasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi; (d) Pelaksanaan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan keluarga dan gizi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) Pengendalian

dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

kesehatan keluarga dan gizi; (f) Pemberian saran dan pertimbangan

kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang

kesehatan keluarga dan gizi; (g) Pelaksanaan monitoring dan

penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

kesehatan keluarga dan gizi; (h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang

kesehatan keluarga dan gizi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Promosi Kesehatan dan pemberdayaaan masyarakat

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai

tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di



bidang promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.


Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai

fungsi: (a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat; (b) Pengumpulan, pengolahan bahan

dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat; (c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di

bidang promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; (d)

Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

(e) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; (f)

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat; (g) Pelaksanaan monitoring dan

penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; (h) Pelaksanaan

fungsi lain di bidang promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai


bidang kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga serta



Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

mempunyai fungsi: (a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; (b) Pengumpulan,

pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang



kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; (c)

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olahraga; (d) Pelaksanaan urusan Pemerintahan

di bidang kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai

peraturan perundang-undangan; (e) Pengendalian dan pengawasan

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olahraga; (f) Pemberian saran dan pertimbangan

kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang

kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; (g)

Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olahraga; (h) Pelaksanaan tugas lain di bidang

kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga yang diserahkan

oleh Kepala Bidang

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang surveilans

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan

administrasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.


Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi: (a)

Penyusunan program kerja di Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit; (b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

surveilans dan imunisasi; (c) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan

teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; (d)

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan



dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; (e)

Pengkoordinasian kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit; (f) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai peraturan

perundang-undangan; (g) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai peraturan perundang-

undangan; (h) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai peraturan

perundang-undangan; (i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada

Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan

dan pengendalian penyakit; (j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

terhadap pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit; (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai peraturan

perundang-undangan.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 membawahi:

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah

bahan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.


Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi: (a) Penyusunan

rencana kegiatan Seksi surveilans dan imunisasi; (b) Pengumpulan,

pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang

surveilans dan imunisasi; (c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di

bidang surveilans dan imunisasi; (d) Pelaksanaan urusan pemerintahan

di bidang surveilans dan imunisasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; (e) Pengendalian dan pengawasan terhadap



pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang surveilans dan imunisasi; (f)


dengan tugas dan fungsi di bidang surveilans dan imunisasi; (g)


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang surveilans dan imunisasi ; (h)

Pelaksanaan tugas lain di bidang surveilans dan imunisasi yang

diserahkan oleh Kepala Bidang

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas

mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta



Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai

fungsi: (a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular; (b) Pengumpulan, pengolahan bahan

dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit menular; (c) Pelaksanaan koordinasi dan

fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; (d)

Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; (e) Pengendalian dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit menular; (f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada

kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit menular; (g) Pelaksanaan

monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; (h)

Pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit menular yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf

c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular dan kesehatan jiwa serta mengendalikan pelaksanaan

kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.



Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi: (a) penyusunan rencana kegiatan


Kesehatan Jiwa; (b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan

kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular dan Kesehatan Jiwa; (c) Pelaksanaan koordinasi dan

fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular dan Kesehatan Jiwa; (d) Pelaksanaan urusan Pemerintahan di

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

Kesehatan Jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; (e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular dan kesehatan jiwa; (f) Pemberian saran dan

pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan

fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa; (g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan

laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan

dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; (h)

pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa yang diserahkan oleh

Kepala Bidang.



5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan


Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan

tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas

pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu serta bertanggungjawab

memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang

pelayanan kesehatan.


Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi: (a) Penyusunan program

kerja di Bidang Pelayanan Kesehatan; (b) Penyiapan bahan dan

perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan

tradisional; (c) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan; (d) Penyiapan bahan

dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pelayanan kesehatan

dan peningkatan mutu; (e) Pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan

kesehatan; (f) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-

undangan; (g) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang pelayanan

kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan; (h) Penyelenggaraan

kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayanan kesehatan sesuai

peraturan perundang-undangan; (i) Pemberian saran dan pertimbangan

kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang

pelayanan kesehatan; (j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; (k) Pelaksanaan fungsi

lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan

sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,

membawahi :



a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas


bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional

dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut, serta



Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai fungsi:

(a) Penyusunan rencana kegiatan seksi Pelayanan Kesehatan Primer

dan tradisional; (b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan

kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan

kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan

mulut; (c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan

kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer,

program kesehatan gigi dan mulut; (d) Pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan

kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan

mulut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e)

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan

tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut; (f)


dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan primer,

pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, program

kesehatan gigi dan mulut; (g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan

laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan

kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer,

program kesehatan gigi dan mulut; (h) Pelaksanaan tugas lain di bidang

pelayanan kesehatan primer dan tradisional yang diserahkan oleh

Kepala Bidang.



b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan

Seksi Pelayanan Rujukan dan Krisis Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas


bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan serta



Seksi Pelayanan kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan mempunyai

fungsi: (a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan

Rujukan dan Krisis Kesehatan; (b) Pengumpulan, pengolahan bahan

dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rujukan dan krisis

kesehatan; (c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang

pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan; (d) Pelaksanaan

urusan Pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis

kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan; (e) Pengendalian

dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan

kesehatan rujukan dan krisis kesehatan; (f) Pemberian saran dan

pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan

fungsi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan; (g)


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan rujukan

dan krisis kesehatan; (h) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

pengelolaan darah pada Unit Transfer Darah Cabang dan Bank Darah

Rumah Sakit. (i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan rujukan

dan krisis kesehatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu

Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai


bidang fasilitasi pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu serta





Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu

mempunyai fungsi: (a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Fasilitasi

Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu; (b) Pengumpulan,

pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi

pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu; (c) Pelaksanaan

koordinasi dan fasilitasi di bidang fasilitasi pelayanan kesehatan dan

peningkatan mutu; (d) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

fasilitasi pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) Pengendalian dan

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

fasilitasi pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu; (f) Pemberian

saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan

tugas dan fungsi di bidang fasilitasi pelayanan kesehatan dan

peningkatan mutu; (g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan

laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitas

pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu; (h) Pelaksanaan tugas

lain di bidang fasilitasi pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu

yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan


Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang Kefarmasian dan alat kesehatan,

manajemen informasi kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan

Penelitian pengembangan kesehatan serta bertanggung jawab memimpin

seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya

kesehatan.


Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, Manajemen Informasi Kesehatan,



Sumber Daya Kesehatan dan Penelitian pengembangan mempunyai

fungsi: (a) Penyusunan program kerja di Bidang Sumber Daya Kesehatan;

(b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

kefarmasian dan alat kesehatan; (c) Penyiapan bahan dan perumusan

kebijakan teknis di bidang Manajemen Informasi Kesehatan; (d) Penyiapan

bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan

dan Penelitian pengembangan; (e) Pengkoordinasian kegiatan di bidang

sumber daya kesehatan; (f) Pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya kesehatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (g) Penyelenggaraan

urusan Pemerintahan di bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; (h) Penyelenggaraan kegiatan

pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya kesehatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (i) Pemberian saran

dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan

fungsi di bidang sumber daya kesehatan; (j) Pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang sumber daya kesehatan;

(k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

sumber daya kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,

membawahi;

a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah

bahan kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta



Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi: (a)

Penyusunan rencana kerja Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; (b)

Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan; (c) Pelaksanaan koordinasi



dan fasilitasi di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan; (d)

Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Kefarmasian, tata kelola

obat public, produksi distribusi Kefarmasian (obat tradisional, kosmetik,

pangan, makan minum, Napza dan obat), alat kesehatan serta

perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan


terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kefarmasian dan alat

kesehatan; (f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala

Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Kefarmasian dan

Alat Kesehatan; (g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kefarmasian dan Alat

Kesehatan; (h) Pelaksanaan pencegahan, pembinaan dan

pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Akditif (Napza) serta

pencegahan, pembinaan dan pengawasan pangan produksi Industri

Rumah Tangga (IRTP); (i) Pelaksanaan tugas lain di bidang

Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Manajemen Informasi Kesehatan

Seksi Manajemen Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah

bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Manajemen Informasi

Kesehatan dan Hubungan Masyarakat serta mengendalikan



Seksi Manajemen Informasi Kesehatan mempunyai fungsi: (a)

Penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen Informasi Kesehatan;

(b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis

di bidang Manajemen Informasi kesehatan; (c) Pelaksanaan koordinasi

dan fasilitasi di bidang Manajemen Informasi kesehatan; (d)

Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Manajemen Informasi

kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan



fungsi di bidang Manajemen Informasi kesehatan; (f) Pemberian saran

dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan

fungsi di bidang Manajemen Informasi kesehatan; (g) Pelaksanaan

monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang Manajemen Informasi kesehatan; (h) Pelaksanaan

pemberian informasi kesehatan ke Masyarakat (Humas) (i)

Pelaksanaan tugas lain di bidang Manajemen Informasi kesehatan

yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian

Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan

perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan dan

penelitian pengembangan kesehatan serta mengendalikan



Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian

Pengembangan Kesehatan mempunyai fungsi: (a) Penyusunan

rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan

Penelitian Pengembangan Kesehatan; (b) Pengumpulan, pengolahan

bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya

manusia kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan; (c)

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sumber daya manusia

kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan; (d) Pelaksanaan

urusan pemerintahan di bidang sumber daya manusia kesehatan dan

penelitian pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan


terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya

manusia kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan; (f)

Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan



dan penelitian pengembangan kesehatan; (g) Pelaksanaan monitoring

dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan

kesehatan; (h) Pelaksanaan tugas lain di bidang sumber daya manusia

kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan yang diserahkan

oleh Kepala Bidang

7. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis

operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas. Unit Pelaksana Teknis

(UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanan

Teknis DInas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai

peraturan perundang-undangan.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 5 (lima) UPTD

yaitu:

a. Akademi keperawatan (AKPER) Provinsi Kalimantan Barat di

Kabupaten Sintang

Akademi keperawatan (AKPER) Provinsi Kalimantan Barat mempunyai

tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam Program Diploma III

Keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

b. Unit Pelatihan Kesehatan (UPELKES) Provinsi Kalimantan Barat

Unit Pelatihan Kesehatan (UPELKES) Provinsi Kalimantan Barat

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di bidang pelatihan bagi petugas

kesehatan dan masyarakat, pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK) kesehatan dan pengembangan sumber daya

kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku



c. Unit Laboratorium Kesehatan (ULABKES) Provinsi Kalimantan Barat

Unit Laboratorium Kesehatan (ULABKES) Provinsi Kalimantan Barat

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di bidang pemeriksaan dan

pelaporan hasil pemeriksaan melalui laboratorium kesehatan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru (UP4)

Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru (UP4) mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Barat di bidang pencegahan dan pengobatan penyakit

paru-paru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. Poliklinik Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat

Poliklinik Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Barat di bidang pelayanan kesehatan bagi

pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), pensiunan PNSD beserta

anggota keluarganya di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h,

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan

keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai



bidang keahlian dan keterampilan.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur

Kalimantan Barat No. 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Barat.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Barat beserta UPT sampai dengan Tahun 2017 memiliki jumlah

SDM sebanyak 317 orang, untuk lebih rincinya dapat dilihat di bawah ini:



Tabel 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

No Pangkat/Golongan Ruang Jumlah

1 Pembina Utama Madya ( IV/d ) 1 orang

Pembina Utama Muda ( IV/c ) 2 orang

Pembina Tingkat I ( IV/b ) 2 orang

Pembina ( IV/a ) 28 orang

Penata Tk I ( III/d ) 70 orang

Penata ( III/c ) 51 orang

Penata Muda Tk. I ( III/b ) 67 orang

Penata Muda ( III/a ) 42 orang

Pengatur Tk I ( II/d ) 22 orang

Pengatur ( II/c ) 20 orang

Pengatur Muda Tk I ( II/b ) 6 orang

Pengatur Muda ( II/a ) 4 orang

Juru Tk I ( I/d ) 0 orang

Juru ( I/c ) 1 orang

Juru Muda Tk I ( I/b ) 0 orang

Juru Muda ( I/a ) 1 orang

Jumlah 317 orang

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sumber : Seksi Umum dan Aparatur

Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Formal di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

NO Pendidikan Jumlah Keterangan

1 Doktoral 0

2 Pasca Sarjana (S2) 42

3 Sarjana (S1) 105

4 Diploma IV 5

5 Diploma III 80

6 Diploma I 2

7 SLTA atau sederajat 77

8 SLTP atau sederajat 2

9 SD atau sederajat 5



Tabel 2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Eselonering dan Staf di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat


1 Exelon II 1

2 Exelon III 9

3 Exelon IV 31

4 Staf 276


Tabel 2.4 Jabatan Fungsional

di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat


1 Arsiparis 3

2 Sanitarian 5

3 Epidemiologi 1

4 StafPenyuluh Kesehatan 1


2.2.2 Sarana dan Prasana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan

prasarana yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang

mendukung kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Barat adalah sebagai berikut: tanah dan ruang gedung kantor, mesin alat besar,

alat angkutan, alat-alat kantor dan rumah tangga, komputer, alat-alat studio dan

komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, alat-alat keamanan,

fasilitasi jalan, bangunan air, jaringan internet, jaringan instalasi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Barat dapat diuraikan sebagai berikut:



2.3.1 Usia Harapan Hidup/Life Expectacy

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial

ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan Usia Harapan Hidup

penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui

puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses

terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi gizi dan kalori, mampu

mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan

dengan penghasilan yang memadai yang pada gilirannya akan meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Usia Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup

yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai usia x,

pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan

masyarakatnya. Usia Harapan Hidup saat ini adalah rata-rata hidup yang akan

dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu.

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup yang

rendah di suatu daerah, harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan

dan program lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori

serta program pemberantasan kemiskinan.

Meningkatnya Usia Harapan Hidup secara tidak langsung juga memberi

gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan

masyarakat serta turut berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

(IPM).



Gambar 2.1 Usia Harapan Hidup Penduduk Kalimantan Barat

Tahun 2012-2016

S umber: BPS Provinsi Kalimantan Barat (KDA 2016)

Dilihat dari tahun ketahun Usia Harapan Hidup di Kalimantan Barat

terjadi peningkatan. Usia Harapan Hidup Tahun 2012 berdasarkan data yang

dikeluarkan oleh Badan Pusat Stastik Provinsi Kalimantan Barat adalah 69,46

kemudian meningkat menjadi 69,68 pada tahun 2013, meningkat kembali

menjadi 69,76 pada tahun 2014, meningkat menjadi 69,87 pada tahun 2015

dan menjadi 69,90 pada tahun 2016. Namun demikian, masih lebih rendah jika

dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Nasional. Secara berurutan

kecenderungan peningkatan Usia Harapan Hidup di Kalimantan Barat dapat

dilihat pada Gambar 2.1.

2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia adalah proses agar manusia mampu memiliki

lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan

fisik dan sebagainya. Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama

tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak

pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut,

pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu



pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang

dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit

yang menggabungkan tiga aspek penting yaitu: peningkatan kualitas fisik

(kesehatan), intelektualitas (pendidikan) dan kemampuan ekonominya (daya

beli) seluruh komponen masyarakat pada kurun waktu tertentu. Dengan

demikian IPM mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial dan

ekonomi di negara atau provinsi tertentu. IPM direpresentasikan oleh tiga

dimensi, yaitu umur panjang dan sehat (longevity), pengetahuan (knowledge)

dan hidup yang layak (standard of living). Indikator yang digunakan untuk

mengukur dimensi umur panjang dan sehat adalah Usia Harapan Hidup. Untuk

mengukur dimensi pengetahuan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama

sekolah, sedangkan dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya

beli.

Gambar 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat

Tahun 2012-2016

Sumber: BPS

Dari sisi perencanaan pembangunan, angka IPM yang semakin tinggi

menunjukan keberhasilan di dalam pembangunan sumber daya manusia,

sebaliknya angka IPM yang semakin rendah menunjukkan kekurang berhasilan

di dalam pembangunan sumber daya manusia. Secara lengkap Indeks



Pembangunan Manusia Kalimantan Barat dari Tahun 2012 sampai dengan

Tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.2 di atas.

2.3.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Informasi mengenai tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) bermanfaat

untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama

pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman, bebas resiko tinggi

(Making Pregnancy Safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu

oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan

komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam

menyongsong kelahiran yang semuanya bertujuan untuk mengurangi kasus

kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Gambar 2.3 Angka Kematian Ibu (AKI) Nasional

Tahun 1994-2012

Su

mber: SDKI 1994, 1997, 2002, 2007 dan 2012

Mengacu hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Angka

kematian Ibu periode dua dasawarsa seperti terlihat pada Gambar 2.3 di atas,

dimana Angka Kematian Ibu menunjukan adanya penurunan dari Tahun ke

Tahun, namun terjadi peningkatan kembali pada Periode Tahun 2007-2012.

Di lihat dari hasil Sensus penduduk Tahun 2010, Angka Kematian Ibu di

Kalimantan Barat sebesar 240 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan



nasional sebesar 259 per 100.000 Kelahiran Hidup. Hal ini berarti bahwa Angka

Kematian Ibu di Kalimantan Barat telah menunjukkan adanya penurunan yang

sangat signifikan dalam dua dasawarsa terakhir. Pada Tahun 2012 Angka

Kematian Ibu di Kalimantan Barat berada di bawah angka nasional baik

dibandingkan dengan hasil SDKI maupun hasil Sensus Penduduk.

Pada gambar di bawah dapat dilihat kasus kematian yang paling tinggi terdapat

di Kabupaten Kubu Raya dan yang paling rendah terdapat di Kota Singkawang.

Gambar 2.4

Kasus Kematian Ibu Maternal Per Kabupaten/Kota

Tahun 2016

Sumber: Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Prov Kalbar Tahun 2016

Adapun penyebab kematian ibu melahirkan yang terjadi di Kalimantan Barat

Tahun 2017 dominan disebabkan karena kasus-kasus perdarahan sebanyak 33

kasus (34,02%), hipertensi dalam kehamilan sebanyak 24 kasus (24,74%),

infeksi sebanyak 4 kasus (4,12%), gangguan sistem peredaran darah sebanyak



16 kasus (16,49%), gangguan metabolik sebanyak 1 kasus (1,03%) dan lain-

lain sebanyak 19 kasus (19,59%).

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat

antara lain adalah anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi,

malaria dan empat terlalu (terlalu muda < 20 tahun, terlalu tua > 35 tahun,

terlalu dekat jaraknya ≤ 2 tahun dan terlalu banyak anaknya lebih dari 3 tahun).

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah

tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah

relatif banyak namun belum tersebar merata keseluruh wilayah Kalimantan

Barat, kompetensi SDM masih ada yang belum memadai, Sarana prasarana

masih belum semuanya memenuhi standar. Demikian juga PONED dan RS

PONEK belum diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan

kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja menjadi faktor

penting dalam penurunan AKI dan AKB.

Cakupan Peserta KB yang tinggi merupakan potensi dalam penurunan

kematian ibu, namun harus terus digalakkan dalam penggunaan kontrasepsi

jangka panjang. Keanekaragaman makanan menjadi peluang untuk

peningkatan gizi ibu hamil, namun harus dapat dikembangkan paket pemberian

makanan tambahan bagi ibu hamil yang bersifat tinggi kalori, protein dan

mikronutrien.

2.3.4 Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat segera bayi

lahir sampai bayi belum berusia satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan

dengan kematian bayi. Secara garis besar dari sisi penyebabnya, kematian bayi

ada dapat dibedakan menjadi dua factor yaitu faktor endogen atau yang umum

disebut dengan kematian neonatal (kematian bayi yang terjadi pada bulan

pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang

dibawa anak sejak lahir yang dapat diperoleh dari orangtuanya pada saat

konsepsi atau didapat selama kehamilan). Faktor kedua adalah Eksogen atau

kematian post natal (kematian bayi yang terjadi setelah Usia satu bulan sampai



menjelang Usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang

berhubungan dengan pengaruh lingkungan luar).

Penyebab kematian pada kelompok perinatal umumnya disebabkan oleh Intra

Uterie Fetal Death (IUFD) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Hal ini

menunjukan kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan

kondisi bayinya. Tantangan kedepan adalah mempersiapkan calon ibu agar

benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan serta menjaga agar terjamin

kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi.

Untuk usia di atas neonatal sampai satu tahun penyebab utama kematian

adalah infeksi khususnya pneumonia dan diare. Hal ini berkaitan erat dengan

perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kalimantan Barat Tahun 2012

berdasarkan laporan pendahuluan hasil Survei Demografi dan Kesehatan

Indonesia (SDKI) Tahun 2012 adalah 31 per 1.000 Kelahiran Hidup. Sedangkan

untuk Angka Kematian Bayi (AKB) Nasional adalah 32 per 1.000 Kelahiran

Hidup. Hal ini menunjukan penurunan yang signifikan di Kalimantan Barat

dimana Angka Kematian Bayi (AKB) lebih rendah dibandingkan dengan Angka

Kematian Bayi (AKB) Nasional. Berturut-turut di Kalimantan Barat mulai Tahun

1994 sebesar 97 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 70 per 1.000

Kelahiran Hidup ditahun 1997, turun lagi menjadi 47 per 1.000 kelahiran hidup

Tahun 2002 dan kembali turun menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup ditahun

2007. Turun kembali menjadi 31 per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan laporan

pendahuluan SDKI 2012.



Gambar 2.5

Sumber : SDKI 1994; 1997; 2002-2003, 2007, Kalbar dalam Angka Th. 2008, SDKI 2012

Namun demikian, jika merujuk pada data profil kesehatan kabupaten/kota yang

masuk ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, terlihat bahwa kasus

kematian bayi yang dilaporkan pada Tahun 2016 adalah sebesar 653 kasus

dengan 90.379 Kelahiran Hidup. Dengan demikian jika dihitung angka kematian

bayinya adalah 7 per 1.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi

masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian

Bayi (AKB) untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian

neonatal dengan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal

disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka

program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal adalah yang

mengarah dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil misalnya program

pemberian pil besi (tablet Fe) dan suntikan anti tetanus. Sedangkan Angka

Kematian Post Natal dan Angka Kematian Anak serta Kematian Balita dapat

digunakan untuk pengembangan program imunisasi serta program-program



pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan

terkait gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak di bawah Usia 5 tahun.

2.3.5 Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berusia

0-5 Tahun (59 Bulan) selama satu Tahun tertentu per 1.000 anak umur yang

sama pada pertengahan Tahun berjalan.

Angka Kematian Balita (AKABA) menggambarkan faktor-faktor lingkungan yang

berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit

menular dan kecelakaan.

Gambar 2.6

Sumber : SDKI 1994; 1997; 2002-2003; 2007 dan 2012

Berdasarkan hasil SDKI berturut-turut mulai Tahun 1994 Angka

Kematian Balita (AKABA) di Kalimantan Barat adalah 93 per 1.000 Balita, turun

menjadi 88,2 per 1.000 Balita pada Tahun 1997, turun menjadi 63 per 1.000

Balita pada Tahun 2003 dan turun menjadi 59 per 1.000 balita pada Tahun

2007 dan menurun kembali menjadi 37 per 1.000 pada Tahun 2012. Angka ini

lebih rendah dari rata-rata angka kematian balita secara Nasional yaitu 40 per

1.000 Kelahiran Hidup.



Jika dilihat berdasarkan kasus kematian balita yang terjadi pada Tahun 2016 di

Provinsi Kalimantan Barat, tercatat sebanyak 720 kasus sehingga jika dihitung

berdasarkan kasus yang teradi dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak

90.379, maka kematian balita di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2016

adalah sebesar 8 per 1.000 Kelahiran Hidup.

2.3.6 Prevalensi Gizi buruk pada Balita

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator,

diantaranya adalah bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi

balita, wanita usia subur Kurang Energi Kronik (KEK). Status gizi merupakan

suatu indikator yang sangat penting untuk menilai status indikator derajat

kesehatan masyarakat. Gizi buruk adalah suatu istilah teknis yang umumnya

dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran. Gizi buruk adalah bentuk

terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Anak balita sehat

atau kurang gizi secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan

antara berat badan menurut umurnya dengan rujukan (standar) yang telah

ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak

disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila

jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Gizi buruk yang disertai dengan

tanda-tanda klinis disebut marasmus atau kwashiorkor. Anak kurang gizi pada

tingkat ringan dan atau sedang tidak selalui diikuti dengan gejala sakit.

Hasil Riskesdas Tahun 2013 prevalensi gizi buruk-kurang (underweight) secara

Nasional adalah 19,6% terdiri dari 5,7 % gizi buruk dan 13,9 % gizi kurang. Jika

dibandingkan dengan angka prevalensi Nasional Tahun 2007 (18,4%) dan

Tahun 2010 (17,9%) terlihat meningkat. Perubahan terutama pada prevalensi

gizi buruk yaitu dari 5,4% Tahun 2007, 4,9% pada Tahun 2010 dan 5,7% Tahun

2013. Sedangkan prevalensi gizi kurang naik sebesar 0,9% dari 2007 dan

2013.



Gambar 2.7 Kasus Gizi Buruk

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2016

Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Prov Kalbar

Berdasarkan hasil laporan program gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2016 dari 14 Kabupaten/Kota terdapat kasus gizi buruk sebanyak

401 kasus (Gambar 2.8).

Gambar 2.8 Kasus Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Prov Kalbar



Dari gambar di atas dapat dilihat penyebaran kasus gizi buruk di Kalimantan

Barat Tahun 2016, dan kasus gizi buruk terbanyak berada di Kabupaten Kapuas

Hulu yaitu sebanyak 111 kasus, diikuti oleh Kabupaten Ketapang sebanyak 61

kasus dan Kabupaten Kubu Raya 35 kasus. Kabupaten lainnya rata-rata masih

di bawah 30 kasus. Dari semua kasus balita gizi buruk yang ada, seluruhnya

mendapat perawatan sesuai prosedur tatalaksana gizi buruk.

2.3.7 Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)

Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

merupakan salah satu pilar Indonesia dalam mencapai derajat kesehatan yang

optimal. Diantara salah satu Sub sistem dalam SKN adalah Sub sistem

pemberdayaan masyarakat. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

adalah upaya untuk memberikan pengetahuan, kemauan dan kemampuan bagi

perorangan, keluarga/kelompok dan masyarakat dengan cara membuka jalur

komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi guna meningkatkan

pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan advokasi, bina suasana

dan melakukan gerakan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat

menerapkan cara hidup bersih dan sehat dalam rangka menjaga, memelihara,

melindungi dan meningkatkan kesehatannya (promotif, preventif).

PHBS di Rumah Tangga ada 10 indikator yaitu Persalinan ditolong oleh tenaga

kesehatan; memberi bayi ASI eksklusif; menimbang bayi dan balita;

menggunakan air bersih; mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;

menggunakan jamban sehat; memberantas jentik nyamuk di rumah; makan

buah dan sayur tiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari; dan tidak merokok

di dalam rumah.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah terselenggaranya upaya

pelayanan, advokasi dan pengawasan sosial oleh perseorangan, kelompok dan

maasyarakat dibidang kesehatan secara efisien dan efektif guna meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemberdayaan

perseorangan mempunyai target minimal mempraktekan Perilaku Hidup Bersih



dan Sehat (PHBS) yang diteladani oleh keluarga dan masyarakat dalam

menggerakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Gambar 2.9

Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2012-2016

S umber: Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkes Prov Kalbar

Dari gambar di atas dapat dilihat kecenderungan persentase rumah tangga ber

PHBS dan dari hasil rekapitulasi data profil kesehatan Kabupaten/Kota tahun

2016 menunjukan bahwa di Kalimantan Barat dari 126,699 rumah tangga yang

dipantau, tedapat 56,316 (45,5%) merupakan Rumah Tangga berperilaku Hidup

Bersih Sehat.

2.3.8 Penyehatan Lingkungan

Untuk menggambarkan keadaan lingkungan di Provinsi Kalimantan

Barat, indikator yang digunakan adalah persentase rumah sehat, tempat-tempat

umum sehat, sarana sanitasi dasar seperti air bersih serta pembuangan air

limbah dan kepemilikan jamban.

1) Rumah Sehat

Rumah sehat dinilai dengan menggnakan indikator komposit 8-10 indikator

tunggal PHBS yaitu: Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan, Aktif



Secara Fisik, Jamban Sehat, Lantai Rumah Bukan Tanah, ASI Eksklusif,

Konsumsi Sayur dan Buah, Akses Air Bersih, Tidak Merokok, JBK dan Luas

Hunian > 9 m² per orang (Depkes RI, 2005). Suatu rumah tangga dkatakan

sehat jika memenuhi semua indikator PHBS (8-10 indikator)

Tahun 2016, Rumah Sehat di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan

laporan di Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 adalah sebesar

49,65%. Kecenderungan persentase rumah sehat lima Tahun terakhir dapat

dilihat padagambar di bawah ini.

Gambar 2.10 Persentase Rumah Sehat Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2012-2016

Sumber: Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkes

Prov Kalbar

2) Tempat-tempat Umum Sehat

Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan (TUPM)

merupakan suatu sarana yang dikunjungi oleh banyak orang sehingga

dikhawatirkan dapat menjadi sumber penyebaran penyakit. Yang termasuk

TUPM antara lain adalah Hotel, Restoran, Pasar dan lain-lain. Adapun

TUPM yang dapat dikategorikan sehat adalah TPM yang memiliki sarana



air bersih, tempat pembuangan limbah, ventilasi yang baik serta luas yang

sesuai dengan banyaknya pengunjung.

Gambar 2.11

Sumber: Data Rutin Seksi Bimdal PL Dinkes Prov. Kal-bar Tahun 2014-2016

Dilihat dari grafik di atas pencapaian realisasi dari Tahun 2014 sampai

dengan 2016 berfluaktif. Dimana realisasi capaian Tahun 2015 (45,30%)

menurun dibandingkan dengan Tahun 2014 (75,10%) dan meningkat

kembali diTahun 2016 (54,60%),

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti Peningkatan Kapasitas

Petugas Sanitarian bidang TTU; Orientasi Kesling Tempat-Tempat Umum;

Orientasi Layanan Kesehatan Lingkungan; Monev dan pelaporan TTU

diharapkan meningkatkan manejemen pelaksanaan Pengawasan Sanitasi

Tempat-Tempat Umum (TTU) sesuai dengan Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor: 288/Menkes/SK/III/2003 yang menyatakan bahwa

upaya kesehatan lingkungan dalam pengendalian faktor risiko penyakit

ditujukan pada sarana TTU meliputi Hotel, Penginapan, Pasar, Bioskop,

Tempat rekreasi, Kolam renang, Terminal, Bandar udara, Pelabuhan laut,

Pusat perbelanjaan, dan usaha-usaha yang sejenis.

Berdasarkan laporan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 dari



keseluruhan tempat-tempat umum yang diperiksa sebanyak 7.009, terdapat

4.631 (66,1%) tempat-tempat umum yang dinyatakan sehat.

Tabel 2.3

Persentase Tempat-tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2016

Sumber: Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Dinkes Prov Kalbar

3) Kepemilikan Jamban

Keluarga dengan akses jamban memenuhi syarat kesehatan adalah

seluruh anggota keluarganya menggunakan fasilitas sanitasi yang layak

(jamban sehat) yaitu fasilitas pembuangan tinja (jamban) yang digunakan

sendiri atau bersama, yang efektif untuk memutus mata rantai penularan

penyakit, dilengkapi dengan, tanki septik (septic tank)/Sistem Pengolahan

Air Limbah (SPAL), dengan kloset leher angsa atau tidak leher angsa

ya

ng tertutup dan pembuangan akhir tidak mencemari sumber air/tanah di

suatu wilayah pada periode tertentu



Desa yang seluruh penduduknya buang air besar di jamban atau ODF

(Open Defecation Free) yaitu kondisi ketika setiap individu dalam suatu

komunitas desa tidak buang air besar sembarangan.

Gambar 2.12

Su

mber: Data Rutin Seksi Bimdal PL Dinkes Prov. Kal-bar Tahun 2016

Dari grafik di atas dapat dilihat Trend capaian desa yang seluruh

penduduknya buang air besar di jamban selama tiga Tahun terakhir.

Selama tiga Tahun berturut-turut terjadi peningkatan realisasi. Walaupun

diTahun 2016 capaian belum mencapai target.

Indikator Desa yang seluruh penduduknya buang air besar di jamban atau

Desa ODF dan Indikator Keluarga akses jamban memenuhi syarat

kesehatan merupakan 2 (dua) indikator terpadu, dimana untuk memastikan

status desa/Kelurga ODF harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Semua masyarakat yang dihitung dengan satuan Keluarga telah buang

air besar (BAB) hanya di jamban yang sehat dan membuang

tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah).

• Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.

• Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat

untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat.

• Ada mekanisme monitoring yang dibuat masyarakat untuk mencapai

100 persen KK mempunyai jamban sehat.



• Ada upaya atau strategi yang jelas dan tertulis untuk dapat mencapai

Total Sanitasi.

2.3.9 Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan selain

ketersediaan tenaga kesehatan dalam jumlah dan kualifikasi yang memenuhi

standar, diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar

pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan maksimal. Dalam

meningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di Provinsi Kalimantan Barat

puskesmas wajib melaksanakan Akreditasi sesuai dengan amanah Peraturan

Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Peraturan

Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik

Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter

Gigi.

Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja

pelayanan Puskesmas yang dilakukan melalui membangun sistem manajemen

mutu, penyelenggaraan upaya Puskesmas, dan sistem pelayanan klinis untuk

memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan dan peraturan perundangan

serta pedoman yang berlaku.

Gambar 2.13 Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Menurut Kabupaten/Kota

Di Provinsi Kalimantan Barat Sampai Tahun 2017

Sumber: Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu



Mulai Tahun 2016 sampai Tahun 2017 Puskesmas yang sudah dilaksanakan

survei akreditasi oleh Komisi Akreditasi sebanyak 100 Puskesmas dan yang

telah keluar hasilnya baru 53 Puskesmas (21%) dari 244 Puskesmas yang ada

di Kalimantan Barat sementara 47 Puskesmasnya masih menunggu hasil dari

Komisi Akreditasi.

Untuk Rumah Sakit Pemerintah di Kalimantaan Barat khususnya RSU daerah

semuanya (13 RS) sudah memiliki 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar yaitu:

pelayanan spesialis bedah, pelayanan spesialis penyakit dalam, pelayanan

spesialis kandungan dan pelayanan spesialis anak. Rumah sakit secara

bertahap juga harus melaksanakan program Pelayanan Obstetri dan Neonatal

Emergency Komprehensif ( PONEK ) dan menyiapkan bank darah sebagai

fasilitas pendukung.

Berdasarkan Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan

Permenkes Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit maka

semua Rumah Sakit termasuk RSUD wajib mengikuti akreditasi Nasional.

Penentuan klasifikasi sebuah Rumah Sakit mengacu kepada Undang-Undang

Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 147 tentang perizinan Rumah Sakit, Peraturan

Menteri Nomor 340 tentang klasifikasi Rumah Sakit, maka dengan undang-

undang tersebut setiap Rumah Sakit harus mempunyai izin Operasional dan

harus ditentukan klasifikasinya, hal ini adalah syarat wajib untuk sebuah Rumah

Sakit. Secara umum dapat digambarkan bahwa sebuah rumah sakit belum

dapat ditentukan klasifikasinya dikarenakan Rumah Sakit tersebut belum

memenuhi persyaratan dalam penentuan klasifikasi, terutama masalah

administrasi dan manajemen, sumber daya manusianya, pelayanannya, sarana-

prasarananya dan alat kesehatan. Diharapkaan dengan melalui program dan

kegiatan yang ada seksi pelayanan kesehatan rujukan akan selalu berusaha

melakukan pembinaan, pengawasan dan pembimbingan supaya setiap Rumah

Sakit bisa mempunyai izin operasional.

Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Barat yang sudah terakreditasi sampai

dengan tahun 2017 sebanyak 20 Rumah Sakit dari 45 Rumah Sakit yang ada.



Tabel 2.6 Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi Menurut Kabupaten/Kota

Di Provinsi Kalimantan Barat Sampai Tahun 2017

NO Nama Kab/kota

Nama Rumah Sakit

Kepemilikan

Terakreditasi

1 Kota Pontianak

RSU Dr. Soedarso Pem. Provinsi Kalbar

Terakreditasi / Paripurna

RS. Anton Sujarwo Polri Terakreditasi / Utama

RSUD St Sy Moh Alkadri Pem. Kota Pontianak

Terakreditasi / Dasar

RSU St Antonius Yayasan Terakreditasi / Paripurna

RSI Yarsi Pontianak Yayasan Islam Terakreditasi / Paripurna

RS Kharitas Bakti Organisasi Sosial Terakreditasi / Madya

Rumkit Lanud Supadio TNI AU Terakreditasi / Perdana

RSIA Anugrah Privat (Perorangan)

Terakreditasi / Utama

2 Singkawang RSUD Dr. Abdul Azis Pem.Kota Singkawang

Terakreditasi / Paripurna

Rumkit TK.IV TNI AD Terakreditasi / Perdana

RS. Santo Vincentius Privat (Yayasan) Terakreditasi / Utama

3 Kab. Sambas

RSUD Pemangkat Pem. Kab. Sambas


4

Kab. Bengkayang

RSU Bethesda Serukam Privat (Yayasan) Terakreditasi / Perdana

5 Sanggau RSUD M. Th. Djaman Sanggau

Pem. Kab. Sanggau

Terakreditasi / Perdana

6 Kab. Sekadau

RS Parindu Privat (Perseroan) Terakreditasi / Perdana

7

Kab. Landak

RSUD Landak Pem Kab. Landak Terakreditasi / Perdana

8 Kab. Sintang RSUD Ade.M.Djoen Pem. Kab. Sintang Terakreditas /Dasar

9 Kab. Melawi RSUD Melawi Pem. Kab. Melawi Terakreditasi / Perdana

RS Citra Husada Ng. Pinoh

Privat

Terakreditasi / Perdana

10

Kab. Ketapang

RSUD Dr. Agoesdjam Pem. Kab. Ketapang


Sumber: Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu



2.3.10 Sumber Daya Kesehatan

Dalam pembangunan kesehatan, faktor penggerak utamanya adalah

Sumber Daya Manusia. SDM kesehatan yang berkualitas menentukan

keberhasilan dari seluruh proses pembangunan tersebut. Informasi tenaga

kesehatan diperlukan bagi perencanaan dan pengadaan tenaga serta

pengelolaan pegawai. Kesulitan memperoleh data ketenagaan yang mutakhir

disebabkan antara lain oleh sifat dari ketenagaan yang selain berubah dengan

cepat dan terus menerus dari waktu ke waktu.

Tabel 2.7 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya

Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

N O

Jenis

Tenaga

Jml Tena ga

Rasio Nakes/100.

000 Penduduk

Rasio Nakes Sesuai

Permenkes 33 Th 2015

Kebutuhan Nakes Sesuai

Permenkes 33 Th 2015

1 Dokter Spesialis

504 10 11 535

2 Dokter Umum

664 14 45 2.188

3 Dokter Gigi 142 3 13 632

4 Perawat 5.43

3 112 180 8,751

5 Bidan 2.70

2 56 120 5,834

6 Apoteker 181 4 12 583

7 SKM 444 9 16 778

8 Sanitarian 366 8 18 875

9 Ahli Gizi 415 9 14 681

10 Keterapian Fisik

84 2 5 243

11 Keterapian Medis

1.19 3

25 16 778

Simber Penduduk Tahun 2016 : 4,861,738 Sumber: Laporan PPSDM Online



Dari tabel diatas dapat dilihat berdasarkan jenis tenaga kesehatan, dapat

dijelaskan bahwa tahun 2016 di Kalimantan Barat terdapat 504 Dokter Spesialis

menangani 9.646 Penduduk, sedang menurut standar berdasarkan permenkes

33 Tahun 2015, diharapkan pada Tahun 2019 satu orang Dokter Spesialis

menangani sekitar 9.091 Penduduk atau dibutuhkan sekitar 535 Dokter

Spesialis. Sehingga dilihat dari ratio yang dicapai maka ada kekurangan sekitar

31 Dokter Spesialis.

Berdasarkan tabel 2.4 untuk dokter umum, di Tahun 2016 terdapat 664 Dokter

Umum, ini berarti satu orang Dokter Umum menangani sekitar 7.332 Penduduk

sedangkan menurut standar berdasarkan permenkes 33 Tahun 2015 satu

orang Dokter Umum menangani sekitar 2,222 Penduduk, sehingga untuk

mencapai target ratio Dokter Umum terhadap 100.000 Penduduk, Kalimantan

Barat harus mempunyai 2,188 Dokter Umum. Dilihat dari jumlah dokter yang

ada, maka untuk memenuhi ratio 45 Dokter per 100.000 Penduduk, Provinsi

Kalimantan Barat masih kekurangan sekitar 1.524 Dokter.

Untuk dokter gigi terlihat bahwa satu orang Dokter Gigi menangani 34.238

Penduduk, sedangkan menurut standar berdasarkan permenkes 33 Tahun

2015 satu orang Dokter Gigi seharusnya menangani sekitar 7,692 Penduduk.

Berdasarkan data tersebut berarti di Kalimantan Barat untuk dokter gigi masih

sangat kurang jumlahnya yaitu sekitar 490 Dokter Gigi untuk memenuhi standar

13 Dokter Gigi per 100.000 Penduduk.

2.3.11 Penyakit Menular

Secara Nasional untuk penyakit menular, prioritas masih tertuju pada

penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, malaria dan demam berdarah. Angka

kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat

dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B

dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal.

1) HIV/AIDS

Menurut perkiraan UNAIDS di Dunia setiap hari terdapat lebih dari 5.000

Orang pengidap baru HIV dan AIDS yang berusia 15-24 Tahun, hampir

1.800 Orang yang hidup dengan HIV positif di bawah usia 15 tahun tertular



dari ibunya, serta sekitar 1.400 anak di bawah usia 15 Tahun meninggal

akibat mengalami fase AIDS.

Saat ini faktor penyebab daripada HIV/AIDS telah bergeser dimana

transmisi HIV secara heteroseksual menjadi penyebab utama disusul oleh

transmisi HIV melalui penggunaan NAPZA suntik tidak aman dan kemudian

oleh transmisi HIV secara homoseksual.

Dewasa ini HIV/AIDS telah merupakan epidemi dan menyerang ratusan

penduduk Kalimantan Barat baik Pria, Wanita dan Anak-anak.

Jumlah kumulatif kasus HIV (+) selama 5 tahun terakhir di Kalimantan Barat

mengalami fluktuasi dimana tahun 2012 terdapat 478 kasus dan turun

menjadi 438 kasus di tahun 2013, meningkat kembali secara signifikan

menjadi 671 kasus di Tahun 2014. Turun menjadi 531 kasus di Tahun 2015

dan turun kembali menjadi 454 kasus di Tahun 2016 .

Gambar 2.14 Jumlah Kasus Baru HIV

Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016

Su

mber: Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Penyebaran penyakit HIV/AIDS bukan semata-mata masalah kesehatan,

tetapi mempunyai implikasi politik, ekonomi, sosial, etnis, agama dan

hukum, bahkan dampak secara nyata cepat atau lambat menyentuh semua

aspek kehidupan manusia. Hal ini mengancam upaya daerah untuk



meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Provinsi Kalimantan Barat

telah melaksanakan penanggulangan AIDS secara terorganisir sejak tahun

1993, namun faktor globalisasi, dimana arus informasi dan mobilitas

penduduk begitu cepat menembus batas antara negara di dunia.

Sementara ikatan kekeluargaan, nilai-nilai budaya dalam masyarakat, dan

ketaatan agama sudah mengalami erosi. Hal ini akan mempercepat terjadi

epidemi yang begitu cepat.

2) Tuberkulosis Paru (TBC)

TBC masih menjadi masalah kesehatan masyarakat sampai saat ini.

Menurut laporan dari WHO bahwa Indonesia menduduki urutan ke dua

terbanyak penyumbang penderita tuberkulosis di dunia.

Berdasarkan angka prevalensi kejadian tuberkulosis di Provinsi Kalimantan

Barat yaitu 210 per 100.000 penduduk, maka estimasi penderita

tuberkulosis yang harus ditemukan tahun 2012 adalah 9.232 orang dengan

target cakupan penemuan BTA (+) 70%, hal ini berdasarkan populasi

penduduk Kalimantan Barat 4.395.983 Penduduk.

Gambar 2.15 Jumlah Kasus Baru TB dan BTA Positif


Sumber: Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular



Pada gambar 2.15 di atas terlihat bahwa selama 4 Tahun terakhir jumlah

penemuan kasus TB berfluktuasi, meskipun terjadi penurunan jumlah

penemuan kasus TB pada Tahun 2016. Namun demikian, selama kurun

waktu tersebut Kalimantan Barat belum mencapai target sesuai dengan

indikator SPM yaitu target Case Detection Rate (CDR) TB yang harus

dicapai adalah 100%. Sedangkan angka kesembuhan TB Paru BTA positif

selama 4 Tahun terakhir menunjukan penurunan setiap tahunnya, sampai

dengan Tahun 2016 angka kesembuhan TB Paru dengan BTA (+) menurun

menjadi 81%.

Gambar 2.16 Succes Rate TB



3) Malaria

Penyakit malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di

Indonesia. Malaria biasanya didapat dari gigitan nyamuk anopheles betina

yang sebelumnya terinfeksi. Dari trend penemuan kasus malaria Tahun

2014 sampai 2016 di Provinsi Kalimantan Barat terlihat kondisi Kab/Kota

makin membaik dari tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 2.17 Penemuan Kasus Malaria



Pada Tahun 2013-2016 Annual Parasite Incident (API) per 1.000 penduduk

Provinsi Kalimantan Barat sudah dapat mencapai target nasional

pencapaian eliminasi malaria Tahun 2020 (API < 1 per 1.000 Penduduk) .

Gambar 2.18 API (Annual Parasite Incident)

Di Provinsi Kalimantan Barat un 2013-2016




4) Demam Berdarah Dengue

Penyakit Demam Berdarah Dengue masih merupakan masalah yang masih

perlu mendapat perhatian di Provinsi Kalimantan Barat walaupun Angka

Kesakitan DBD (Incident Rate) per 100.000 penduduk DBD Kalimantan

Barat Tahun 2015 adalah 23,40/100.000 penduduk (385 kasus) dan Tahun

2016 adalah 17,75/100.000 penduduk (252 kasus) dan angka ini sudah

menunjukan di bawah target (≤ 49/100.000 penduduk. Namun

untuk persentase Angka kematian DBD (Case Fatality Rate) tahun 2014

adalah 1,35% atau 15 orang dan menurun diTahun 2016 menjadi 1,18%

(13 orang). Angka-angka tersebut masih di bawah target (≤ 1%).

Sedangkan Angka Bebas Jentik (ABJ) masih jauh dibawah target. Tahun

2015 Angka Bebas Jentik (ABJ), masih 65,25% dan meningkat diTahun

2016 menjadi 68,66% sedangkan target adalah > 95%.

Gambar 2.19 Angka Kesakitan DBD (Incident Rate)



Upaya yang dilaksanakan dalam menekan Kasus kejadian DBD adalah

dengan melaksanakan Foging Massal, Abatisasi massal, Penyelidikan

Epidemiologi, Penatalaksanaan Kasus DBD dan Promosi Kesehatan pada



Daerah/Kabupaten yang terjadi peningkatan kasus ataupun Kejadian Luar

Biasa (KLB/Wabah). Cakupan penanganan kasus DBD yang ditangani

sesuai standar dilaksanakan oleh Rumah Sakit di Kabupaten/Kota se-

Kalimantan Barat (100%).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan


Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada lima tahun mendatang adalah

sebagai berikut:

PELUANG TANTANGAN

1 Adanya peraturan perundang- undangan yang menjadi payung hukum pada UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

1 Belum Maksimal pelaksanaan sosialisasi lintas sektor terhadap perundang-undangan dan peraturan bidang kesehatan

2 Keluarnya UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai upaya pengembangan pembiayaan kesehatan guna mencapai universal health coverage

2 Lemahnya lintas sektor

koordinasi

3 Hukum/kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendukung pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan aman seperti SK Menkes No. 220/MENKES/PER/I/2010 kewajiban menuliskan resep dan/atau menggunakan obat generik difasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah, Kewajiban menuliskan obat generik esensial untuk peserta Jamkesmas, SK Menkes tentang harga obat generik

3 Lemahnya pelaksanaan Undang-undang Kesehatan di lapangan

4 Adanya Perda & Pergub yang 4 Adanya peraturan



mendukung Tugas Pokok, fungsi & tata kerja Dinkes dan UPT

mengenai pengurangan pegawai (SDM)

5 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2009, tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja poliklinik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

5 Rendahnya pemanfaatan Poliklinik oleh PNS, pensiunan dan Keluarganya

6 Adanya peraturan perundang- undangan yang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pelatihan kesehatan :

• Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

6 Banyaknya pelatihan kesehatan diluar Upelkes yang belum menerapkan standar mutu yang baik serta belum optimalnya kegiatan akreditasi pelatihan

• Keputusan Menkes RI No 725/SK/V/Menkes/2003 Tentang Pedoman penyelenggaraan Pelatihan Di Bidang Kesehatan

• Keputusan Kepala LAN No 194/XII/10/6/2001 Tentang Pedoman Akreditasi Dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan PNS

7 Adanya kesempatan mengembangkan keahlian dan keterampilan yang cukup serta tersedianya lembaga pendidikan yang mencetak tenaga kesehatan

7 Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Daerah Kab/Kota masih kurang di bandingkan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada

8 Meningkatnya pegawai

kesejahteraan 8 Posisi organisasi daerah tidak sama

di

9 Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan daerah diarahkan untuk mening katkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran kesehatan berbasis kinerja yang efektif dan efisien

9 Belum maksimalnya pelaksanaan PHA (Provincial Health Account) dan DHA (Distric Health Account)



10 Dukungan Gubernur menjadikan peningkatan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat melalui Perda Prov. Kalbar No 3 Tahun 2013 tanggal 3 Mei 2013 tentang penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi serta adanya dukungan Gubernur dalam upaya revitalisasi Posyandu

10 Munculnya New dan Re- Emerging Diseases serta masalah penyakit tidak menular (PTM) menjadi beban yang mulai meningkat

11 Adanya Komitmen terhadap Pencapaian Millenium Development Goal’s yang mendukung peningkatan derajat kesehatan serta ditetapkannya paradigma sehat yang mengutamakan kegiatan promotif dan preventif

11 Adanya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan peningkatan vektor penular penyakit

12 Adanya Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak baik lintas program dan lintas sektor khususnya Non Government Organization (NGO) yang saling menguntungkan

12 Letak geografis yang sulit dan penyebaran penduduk yang tidak merata, mempengaruhi akses jangkauan pelayanan kesehatan

13 Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan bahaya obat, vaksin, obat tradisional, alat kesehatan, PKRT dan pangan yang tidak memenuhi syarat

13 Banyaknya penyalahgunaan obat NAPZA, kosmetika, bahan berbahaya untuk makanan

14 Meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu

14 Belum maksimal pelaksanaan Standar mutu di tingkat pelayanan serta masih terjadinya praktek-praktek pelayanan kesehatan yang ilegal

15 Tingginya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan khusus serta meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengobatan yang rasional

15 Era globalisasi dunia perdagangan bebas sudah dibuka termasuk dalam bidang jasa kesehatan. Ditambah lagi belum maksimalnya Sistem Rujukan



pelayanan kesehatan.

16 Bertambahnya sarana distribusi dan pelayanan obat, obat tradisional, perbekalan kesehatan, Alat kesehatan, PKRT, kosmetik, pangan sehingga memudahkan keterjangkauan masyarakat

16 Banyaknya sarana distribusi obat dan belum semua mempunyai kualitas yang baik menyulitkan dalam pengawasan & pengendalian dibidang obat & perbekkes, kosmetik, dan pangan

17 Meningkatnya kerjasama antar organisasi profesi sehingga meningkatkan pelayanan kesehatan diseluruh fasilitas kesehatan

17 Semakin banyak, beragam dan kompleksnya masalah- masalah kesehatan dan masih tingginya kejadian bencana

18 Adanya komitmen global untuk eradikasi polio, reduksi campak dan eliminasi tetanus neonatorum

18 Lemahnya kepatuhan Masyarakat untuk menimbang dan melakukan imunisasi pada bayi & balita ke Posyandu

19 Adanya dukungan/Komitmen Pemerintah dalam mendukung persalinan aman

19 Belum Optimalnya Kemitraan Bidandan Dukun dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

20 Adanya Gerakan Nasional Sadar Gizi sebagai upaya percepatan penanggulangan gizi dan ditetapkannya pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu sub sistem pada Sistem Kesehatan nasional

20 Rendahnya jumlah posyandu aktif (mandiri)

21 Tersedianya Pusat penanggulangan Gizi Buruk (TFC)

21 Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola asuh anak, gizi kurang dan masih lemahnya perilaku PHBS di masyarakat

22 Ditetapkannya promosi kesehatan sebagai pelayanan wajib

22 Stigma negatif masyarakat untuk



Puskesmas penderita penyakit tertentu seperti TBC, HIV- AIDS, Kusta dan masalah kejiwaan.

23 Kebutuhan PNS, Pensiunan dan Keluarganya serta Masyarakat Umum akan Pelayanan Kesehatan Kerja & Olah Raga terus meningkat

23 Meningkatnya Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi PNS, pensiunan dan Keluarganya. Serta rendahnya dukungan dan kerja sama PT ASKES dalam Pelayanan kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga dengan Poliklinik pemda

24 Adanya Peluang Poliklinik Pemprov. menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga Masyarakat

24 Resiko dibubarkannya Poliklinik pemda sebagai akibat diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

25 Adanya peluang Kontribusi Poliklinik Pemprov. kepada PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

25 Klinik Swasta dan Pusat Kebugaran Jasmani berkembang dengan pesatnya menjadi ancaman berlangsungnya Poliklinik Pemda

26 Adanya peluang peningkatan kontribusi UP4 kepada PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

26 Peraturan Gubernur untuk Jasa Pelayanan (Incentive) belum ada untuk UP4 dan Perda Tarif UP4 sudah kadaluarsa perlu di Revisi

27 Adanya Pengembangan kebijakan dan manajemen pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pelatihan yang efektif dan efisien

27 Mutasi petugas imunisasi terlatih sangat tinggi

28 Adanya Program-Program Pelatihan Tingkat Nasional yang diserahkan ke Upelkes untuk penyelenggaraannya



29 Adanya kontrol eksternal dari BPK RI untuk meningkatkan kinerja keuangan yang akuntabel

29 Adanya pembatasan jumlah tenaga pendukung pembantu bendahara) pengelola keuangan dan barang di Dinkes Prov. Kalbar dan Kejadian Force Majeur terhadap aset milik Dinkes Prov. Kalbar

30 Terbitnya SK Alih Bina Dikti Nomor 354 bulan Oktober 2012 untuk Akper Sintang (Peralihan Status dari Kemenkes ke Dikti)

30 Jauhnya Jarak antara akses UPTD Akper Sintang dgn SKPD dan entitas Pemerintahan Prov. Kalbar di Pontianak





3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut.

Bidang Sekretariat

a. Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai yang tidak merata ditiap-tiap bagian.

b. Motivasi kerja pegawai kurang/lemah.

c. Pengetahuan dan keterampilan pegawai yang tidak merata di tiap-tiap

bagian.

d. Sistem perencanaan dan penganggaran kesehatan belum berbasis health

account.

e. Belum berkembangnya dan dipatuhinya berbagai standar kendali biaya

dan kendali mutu dalam pengembangan pembiayaan dan jaminan

kesehatan.

f. Kurangnya sumber daya manusia dan kemampuannya dalam

pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan.

g. Pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan masih dibawah 10% dari APBD.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Belum tersedianya data mapping besaran masalah penyakit menular.

b. Mutasi petugas pengelola program pencegahan dan penanggulangan

penyakit terlatih berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program.

c. Kurangnya kesempatan SDM untuk peningkatan profesionalisme dibidang

Epidemiologi dan Entomologi ditingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.



d. Kurangnya sosialisasi dan advokasi Kepemerintah Daerah sehingga

sinkronisasi program antara pusat – provinsi dan kabupaten/Kota masih

rendah.

e. Kurangnya SDM yang profesional untuk integrasi program P2PL dengan

pendekatan pemberdayaan masyarakat.

f. Kurangnya komunikasi, informasi, edukasi, dan integrasi dalam

pelaksanaan program dibidang penanggulangan penyakit menular.

g. Adanya kelompok masyarakat yang menolak terhadap pelaksanaan

imunisasi.

h. Besaran dana tidak sesuai dengan kebutuhan dan besaran masalah

penyakit menular.

i. Belum kuatnya sistem kesehatan masyarakat dalam memerangi kasus

New emerging diseases dan Public Health Emergency.

j. Adanya pergeseran pola penyakit, dari penyakit menular menjadi penyakit

tidak menular yang menjadi sepuluh (10) besar penyakit penyebab kematian

di rumah sakit.

k. Kurangnya dukungan dan komitmen praktisi stakeholder.

Bidang Pelayanan Kesehatan

a. Masih kurangnya proporsi Puskesmas yang memiliki TenagaDokter.

b. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan di Puskesmas tidak merata.

c. Akses pelayanan kesehatan masih terbatas di Puskesmas terutama di

Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

d. Proporsi Rumah Sakit Kabupaten yang memiliki Tenaga Spesialis Dasar

belum merata.

e. Mutu pendidikan baik kualitas maupun kuantitas Tenaga Kesehatan di RS

belum merata.

f. Belum semua rumah sakit terakreditasi.

g. Masih rendahnya kalibrasi peralatan kesehatan di rumah sakit.

h. Belum adanya kerjasama yang baik antar tenaga profesi kesehatan dalam

mendukung pelayanan ke farmasian yang merupakan bagian dari

pelayanan kesehatan yang menyeluruh.

i. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan



kesehatan gigi, mulut, kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indera,

kesehatan olahraga, kesehatan kerja.

j. Masih kurangnya sarana prasarana, alat dan bahan untuk pelaksanaan

pelayanan kesehatan pengembangan puskesmas.

k. Kemampuan dan keterampilan petugas kesehatan yang masih perlu

ditingkatkan sebagai pelaksanaan pelayanan kesehatan pengembangan.

Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Belum tersedianya pemetaan upaya kesehatan ibu dan anak tingkat dasar

sampai dengan rujukan, status gizi masyarakat termasuk ibu hamil dan

balita, pemberdayaan dan peran serta masyarakat termasuk sumber daya

promosi kesehatan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

b. Belum semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terampil.

c. Belum semua kasus komplikasi obstetri dan neonatal ditangani secara kuat.

d. Belum terjaminnya akses bagi setiap wanita usia subur terhadap

pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanggulangan

komplikasi keguguran.

e. Kesenjangan capaian indikator kesehatan keluarga, gizi dan peran serta

masyarakat antar daerah(Kabupaten/Kota).

f. Terbatasnya akses (transportasi, daya beli, daya jangkau dan waktu tempuh)

atas pelayanan kesehatan ibu dan anak di unit layanan kesehatan.

g. Pemberdayaan masyarakat masih kurang dalam mendukung pemantapan

sistem rujukan kegawat daruratan obstetri dan neonatal.

h. Jumlah, Kualitas dan Distribusi Sumber Daya Kesehatan termasuk tenaga

kesehatan (dokter, bidan dan perawat) yang belum memenuhi kebutuhan

masing-masing daerah sampai kedesa.

i. Jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan (promotor kesehatan) belum

ada disetiap Puskesmas sebagai ujung tombak layanan dan pembangunan

kesehatan.

j. Sebaran dan komposisi penduduk dengan jumlah populasi terbanyak

kelompok usia subur dan terakumulasi di daerah perkotaan.

k. Kesinambungan pelayanan continuum of care, jenis layanan yang meliputi

sepanjang siklus kehidupan seorang manusia, diperlukan kajian

komprehensif sehingga dapat diterapkan upaya-upaya layanan kesehatan



yang tepat untuk setiap jenjang kehidupan.

l. Komitmen pemerintah daerah di setiap tingkat pemerintah belum sejalan

dengan kesehatan sebagai prioritas pembangunan, termasuk dalam hal:

- Pengalokasian anggaran kesehatan

- Kebijakan public berwawasan kesehatan

- Posisi organisasi kesehatan keluarga, gizi dan peran serta masyarakat

di daerah tidak sama.

m. Kapasitas pengelola program kesehatan keluarga, gizi dan peran serta

masyarakat di Dinkes Provinsi, Kabupaten/Kota, rumah sakit, puskesmas

dan jajarannya masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, magang,

pelimpahan kewenangan, pendampingan dan lain-lain.

n. Sistem informasi kesehatan yang ada belum bisa menyediakan data yang

diperlukan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi program kesehatan

keluarga, gizi dan peran serta masyarakat.

o. Memburuknya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran,

pemanasan global, rusaknya lingkungan akibat penambangan emas tanpa

ijin(PETI) dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit

menyebabkan menurunnya akses air bersih dan air minum pada

masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan

a. Sistem Informasi Kesehatan yang masih terfragmentasi.

Sampai saat ini di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat terdapat

beberapa sumber pengumpulan data, namun masing-masing

sumber/sistem tersebut cenderung mengumpulkan data dengan cara dan

format pelaporan sendiri-sendiri, sehingga unit-unit terendah (operasional)

seperti RS dan Puskesmas yang harus mencatat data dan melaporkannya

menjadi sangat terbebani. Dampak negatifnya adalah berupa kurang

akuratnya data dan lambatnya pengiriman laporan data.

b. Kemampuan daerah yang masih kurang, terutama dalam hal dana.

Walaupun otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak awal Tahun 2001 yang

lalu tetapi fakta menunjukkan bahwa kita belum memiliki kemampuan yang

memadai khususnya didalam pengembangan SIKDA.

c. Kurangnya tenaga Purna Waktu untuk pengelola SIKDA.

Selain dana, kelangsungan sistem informasi kesehatan daerah juga sangat



ditentukan oleh keberadaan tenaga purna waktu untuk mengelolanya.

Selama ini pengelola data dan informasi umumnya adalah tenaga yang

merangkap jabatan atau tugas lain.

d. Pemanfaatan data & informasi oleh manajemen belum maksimal.

e. Kurang kesadaran dalam penyampaian data dan laporan.

f. Kurangnya jumlah, jenis tenaga kesehatan dan tidak meratanya distribusi

pendayagunaan.

g. Belum maksimal penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar

dan kegiatan peningkatan keterampilan bagi tenaga kesehatan.

h. Belum maksimal pemahaman, kemampuan dalam pengelolaan sumber

daya manusia kesehatan (pengumpulan, pengolahan, analisis dan

keputusan).

i. Kurangnya tenaga dokter dipuskesmas.

j. Kurangnya tenaga dokter spesialis di Rumah Sakit Kabupaten maupun

Kota baik Rumah Sakit Negeri maupun Swasta.

k. Belum maksimal pemberdayaan tenaga kesehatan strategis di

DaerahTerpencil Perbatasandan Kepulauan (DTPK).

l. Masih rendahnya pelayanan kefarmasian dipelayanan kesehatan.

m. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengobatan yang

rasional.

n. Beberapa daerah penganggaran ketersediaan obatnya masih rendah dari

yang distandarkan WHO yaitu 2 USD/kapita/penduduk atau setara

Rp.18.000,-

o. Masih terbatasnya Ketersedian obat-obatan didaerah perbatasan diseluruh

KALBAR.

p. Banyaknya penyalahgunaan obat NAPZA, kosmetika, bahan berbahaya

untuk makanan dan kemasan makanan.

q. Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia obat.

r. Banyaknya sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan alat kesehatan

yang belum memenuhi persyaratan CPOB dan CDAKB.

s. Banyaknya sarana distribusi obat menyulitkan dalam pengawasan &

pengendalian dibidang obat & perbekalan kesehatan, obat tradisional,

kosmetik, dan pangan.



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD adalah:

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan

Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat

penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih,

menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan

meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarat jenis pesawat

berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan

ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan

masyarakat.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-

prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik

intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien,

dana kuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal

dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan

tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka

akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek

terbentuknya Provinsi di bagian Timur KalimantanBarat, yaitu Provinsi

Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang,

dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian

Selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang(Tanjungpura).

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN



3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif,

yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai

keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka

kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah

terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung,

menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan

mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sector

pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industry

pengolahan.

5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan

masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.

6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap

menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa

kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara

penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya

konservasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Barat mendukung pencapaian Misi Ketiga dalam pencapaian Visi

Pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Adapun rumusan tujuan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2019-2023 yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Barat adalah Meningkatkan kualitas SDM.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam

pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terkait dengan pelayanan Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tercantum pada table 3.1 dibawah ini:



64

3.3 Telaahan Renstra K/L

Dalam melaksanakan Rencana Pembangunan jangka menengah bidang

kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari adanya kebijakan dan

isu-isu strategis yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan

Tahun 2015-2019 (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015).

Sasaran dalam pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 adalah:

1) Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat;

2) Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular;

3) Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan;

4) Meningkatnya Perlindungan Finansial Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu

Obat Serta Sumber Daya Kesehatan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam

pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel III.2

dibawah ini.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RT/RW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur

tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi

program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan

tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun

kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan

fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi

ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah

tidak berimplikasi terhadap lingkungan.



65

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi

Perangkat Daerah di masa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan

perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group

Discussion(FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan

perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan status gizi balita, penurunan angka kematian ibu dan bayi

serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

b. Meningkatkan mutu upaya pelayanan kesehatan.

c. Mewujudkan kemandirian dan peran serta masyarakat dengan

menitikberatkan pada Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)

melalui gerakan masyarakat hidup sehat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Halaman 80

Tabel III.1 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapain Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terkait

Dengan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

Misi RPJMD

Tujuan RPJMD

Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan


Faktor

Penghambat

Pendorong

Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif

Meningkat kan kualitas SDM

• Status Kesehatan Ibu dan Anak masih rendah terlihat dari Angka Kematian ibu dan Angka Kematian Balita masih relative tinggi

• Status gizi masyarakat masih rendah

• Angka Kesakitan dan Kematian akibat penyakit masih tinggi

• Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan masih terbatas

• Belum optimalnya Kemitraan Bidan dan Dukun dalam pelayanan kesehatan reproduksi

• Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pola asuh anak dan gizi masih kurang

• Masih rendahnya Inovasi dalam penyampaian promosi kesehatan kemasyarakat.

• Komitmen global untuk upaya penurunan AKI, AKB, penyakit TB Paru serta adanya pelayanan DOT’s bagi penobatan TB Paru

• Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi

• Adanya dukungan pemerintahan dalam mendukung persalinan aman

• Adanya Program Nasional Sadar Gizi

• Tersedianya Pusat Penanggulangan Gizi

• Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai

• Belum kuatnya sistem kesehatan masyarakat dalam memerangi kasus New emerging diseases dan Public Health Emergency.

• Stigma negatif masyarakat untuk penderita penyakit tertentu seperti TBC, HIV-AIDS, Kusta dan masalah kejiwaan

• Tersedianya Peningkatan pencegahan dan mitigasi (to prevent), peningkatan kemampuan deteksi/ diagnosis (to detect) termasuk penguatan sistem laboratorium Daerah dan sistem surveilans, dan peningkatan kemampuan respon terhadap kasus yang muncul (to respond) termasuk penyiapan sarana.


67

• Terbatasnya laporan dan

publikasi tentang promosi kesehatan dan pencegahan penyakit

• Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas

• Distribusi Tenaga kesehatan yang belum merata

• Belum maksimalnya pelayanan Standar Mutu di fasilitas Kesehatan Tingkat Primer

• Peraturan Menteri Kesehatan No.46 Tahun 2015 Tentang

Akreditasi Puskesmas, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi

• Permenkes No.34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit

• Permenkes No.71 Tahun 2013 Pelayanan Kesehatan Pada jaminan kesehatan


Tabel III.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO

Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat

Pendorong

1. Meningkatny aKesehatan Masyarakat

Status kesehatan ibu dan anak masih rendah terlihat dari Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita masih relative tinggi, Status Gizi Masyarakat Masih Rendah

• Kondisi infrastruktur didaerah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan masih terbatas

• Belum optimalnya kemitraan Bidan dan Dukun dalam pelayanan kesehatan reproduksi

• Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pola asuh anak dan gizi kurang

• Masih rendahnya Inovasi dalam penyampaian promosi kesehatan kemasyarakat

• Komitmen Global MDG’s untuk upaya penurunan AKI, AKB.

• Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.

• Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 149 Terkait Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Disiplin Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

• Adanya dukungan/komitmen pemerintah dalam mendukung persalinan aman

• Adanya program Nasional Sadar Gizi

• Tersedianya Pusat Penanggulangan Gizi Buruk/TFC



69

NO

Sasaran Jangka



Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat

Pendorong

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit

Angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular masih relative tinggi

• Kondisi infrastruktur didaerah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan masih terbatas

• Masih rendahnya Inovasi dalam penyampaian promosi kesehatan kemasyarakat

• Belum kuatnya sistem kesehatan masyarakat dalam memerangi kasus New emerging diseases dan Public Health Emergency.

• Stigma negatif masyarakat untuk penderita penyakit tertentu seperti TBC, HIV-AIDS, Kusta dan masalah kejiwaan

• Terbatasnya laporan dan publikasi tentang promosi kesehatan dan pencegahan penyakit

• Komitmen Global untuk upaya penurunan penyakit TB Paru serta adanya pelayanan DOT Sebagi pengobatanTB Paru


• Tersedianya Peningkatan pencegahan dan mitigasi (to prevent), peningkatan kemampuan deteksi/ diagnosis (to detect) termasuk penguatan sistem laboratorium Daerah dan sistem surveilans, dan peningkatan kemampuan respon terhadap kasus yang muncul (to respond) termasuk penyiapan sarana.

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Page 84

NO

Sasaran Jangka



Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat

Pendorong

3. Meningkatnya Akses dan

Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas

• Letak geografis yang sulit dan penyebaran penduduk yang

• Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil,


71

Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah

tidak merata

• Tenaga Kesehatan masih terbatas

• Distribusi Tenaga kesehatan yang belum merata (tenaga kesehatan lebih banyak di perkotaan dibandingkan dengan didaerah)

• Belum maksimalnya pelayanan Standar Mutu difasilitas Kesehatan Tingkat Primer

• Banyaknya pelatihan kesehatan yang belum menerapkan standar mutu dan belum optimalnya kegiatan akreditasi pelatihan

• Kepmenkes RI Nomor 725/SK/V/ Menkes/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan, Keputusan Kepala LAN Nomor 194/XII/10/6/ 2001 tentang Pedoman Akreditasi danSertifikasi

• Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PNS.

• Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas,Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi

• Permenkes No. 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit


NO

Sasaran Jangka



Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat

Pendorong

• Permenkes No. 71 Tahun 2013 Pelayanan Kesehatan Pada jaminankesehatan

• Meningkatnya kerjasama antar organisasi profesi di Fasilitas Kesehatan

4.

5.

Meningkatnya Akses, kemandirian dan mutu persediaan farmasi dan alat kesehatan

Pengelolaan obat belum optimal

• Koordinasi di pusat dan daerah belum optimal

• Terbatasnya petugas yang memiliki kompetensi pengelolaan obat

• Era Globalisasi dunia perdagangan bebas sudah dibuka

• Buku Pedoman Standar Pelayanan Kefarmasian

• Adanya NSPK tentang kefarmasian

• Bertambahnya sarana produksi dan pelayanan obat, obat tradisional, Perbekes

Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum sesuai standar

Meningkatny aJumlah, Jenis,Kualita

Penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata

• Letak geografis yang sulit

• Kondisi infrastruktur di daerah

• Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1235/MENKES/SK/XII/2007 Tentang Pemberian Insentif bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang


NO

Sasaran Jangka



Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat

Pendorong

s dan Pemerataan Tenaga Kesehatan

Komposisi tenaga kesehatan yang tidak berimbang

perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan masih terbatas

melaksanakan Penugasan Khusus


NO

Sasaran Jangka



Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat

Pendorong

• Kurang minatnya tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah terpencil (tenaga kesehatan lebih banyak diperkotaan dibandingkan dengan didaerah)

• Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 156/MENKES/SK/I/2010 Tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus Di Puskesmas Daerah terpencil, Perbatasan dan kepulauan

• Adanya Program Nusantara Sehat

• Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Kepmenkes RI Nomor 725/SK/V/ Menkes/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan, Keputusan Kepala LAN Nomor 194/XII/10/6/ 2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PNS.


6 Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi

Akses Pelayanan e-health Masih kurang

• Terbatasnya anggaran program untuk e-health

• Terbatasnya personil/karyawan yang memiliki kompetensi e- health



4.1 Tujuan dan sasaran

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu

strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan target kualitatif organisasi,

sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor- faktor kunci

keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah

pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka

akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka

mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Untuk menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa metode

atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan

situasi dan kondisi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Dari pencermatan

lingkungan intern dan ekstern ini akan diperoleh strategi yang akan menentukan

faktor-faktor kunci keberhasilan guna memberikan rambu- rambu dalam

menetapkan tujuan.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu

diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan

benefit atau impacts dari suatu kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya

Sistem Pengukuran Kinerja yang berlaku untuk di lingkungan Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun tujuan strategis tersebut adalah “Meningkatnya Kualitas Kesehatan”.

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan

dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian

internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Kesehatan. Sasaran harus

bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, rasional, periode tertentu. Sasaran Dinas


Kesehatan selama 5 (lima) tahun periode 2018-2023 juga disertai dengan

indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau

kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam

menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam

mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran

sebagai berikut :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat; 2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit;

Adapun tujuan dan sasaran yang telah disusun dalam rangka mewujudkan visi

dan menjalankan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terutama yang

memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan / Sasaran

Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkat nya kualitas

Angka Harapan Hidup (tahun) 69,95 70,66 70,76 70,87 70,99

kesehatan

Meningkat Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup 95 130 150 140 130 nya Status

7 7 12 11 10 Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Prevalensi Stunting 27 27,3 22 19 16

Meningkatnya Prevalensi Kesakitan dan kematian akibat Penyakit Menular dan - - 50% 40% 30% Pencegahan Tidak Menular

dan

pengendalian

Penyakit




Strategi adalah berbagai langkah yang dirancang secara konseptual, analitis,

realistis, rasional dan komprehensif, yang memuat berbagai program indikatif dalam

rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan suatu organisasi. Strategi diperlukan guna

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra secara optimal.

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk menentukan bentuk

konfigurasi program dan kegiatan guna mencapai tujuan suatu organisasi. Kebijakan

yang diambil dapat bersifat internal maupun eksternal.

Kebijakan yang bersifat internal adalah kebijakan yang diambil didalam mengelola

pelaksanaan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan tugas

pokok dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan kebijakan eksternal lebih mengarah

kepada berbagai upaya yang telah dan akan ditempuh Pemerintah dalam rangka

mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang memiliki keterkaitan langsung dengan

tugasdan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan BaratTahun 2018-2023

: Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif Misi

KELOLA TATA PEMBANGUNAN PERCEPATAN

PERBAIKAN DAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN

: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI

Visi


Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningk at nya Kualitas Kesehat an Masyara kat

• Meningkatny a Status Kesehatan Masyarakat;

• Meningkatny a Pencegahan dan Pengendalia n Penyakit

• Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

• Perbaikan Gizi Masyarakat

• Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan untuk mencegah Kesakitan dan kematian akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular

• Meningkatkan Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

• Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan sehat

• Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan

• Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Memadai.


Dinas Kesehatan Provonsi Kalimantan barat Halaman 100

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah

guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah cara untuk

melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-

upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian

keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

dihadapi.

Adapun Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Provinsi Kalmantan Barat dalam kurun waktu 3 (Tiga)

tahun ini adalah sebagai berikut :

A. Program Prioritas (Core Business)

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya

kesehatan masyarakat.

Rincian kegiatan pada program ini adalah Penyediaan Fasilitas

Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP

Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan

UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; Penyelenggaraan Sistem

Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; Penerbitan Izin Rumah

Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah

Provinsi;

2. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Kesehatan.

Rincian Kegiatan Pada Program Ini Adalah Perencanaan

Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan

UKP Provinsi; Pengembangan Mutu dan Peningkatan

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat

Daerah Provinsi;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan;

Rincian Kegiatan Pada Program Ini Adalah Advokasi,

Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta



Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;

Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat

Daerah Provinsi; Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Provinsi;

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Minuman

Kegiatan Pada Program Ini Adalah Penerbitan Pengakuan

Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur

Alat Kesehatan (PAK).

B. Program Rutin/Generik

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun rincian kegiatan dari program ini adalah Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (Tiga)

tahun ini di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat,

beserta indikator kinerja yang disusun guna memberikan gambaran

tentang ukuran keberhasilan pelaksanaannya, secara ringkas dapat

dijelaskan melalui tabel VI.1 di bawah ini :



Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023

Kode

Uraian/Isi Sub Kegiatan

Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)

Target Capaian Indikator Program

Indikator Kegiatan

Kondisi Awal (2020)

Target Capaian Indikator Kegiatan

Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)

Target Capaian Indikator Sub Kegiatan

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan

100% 100% 100% 100% Persentase Penyusunan Perencanaa n dan Pelaporan

100% 100% 100% 100% Jumlah Dokumen Perencana an Kinerja

2 2 5619688 5

2 561968 85

2 6013066 7



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu

Kinerja dan Keuangan sesuai dengan prosedur/ tepat waktu

1.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Persentase Laporan Kinerja yang Disusun tepat waktu

100% 100% 100% 100% Jumlah Dokumen RKA

2 2 1906872 3

1 190687 23

1 2040550 0

1.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubaha n Dokumen RKA- SKPD

1 1 1254282 0

1 125428 20

1 1320800 0

1.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Penyusun an DPA SKPD

1 1 1505136 0

1 150513 60

1 1610500 0

1.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubaha n DPPA- SKPD

1 1 1505136 0

1 150513 60

1 1610490 0

1.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja

3 3 4516684 6

3 451668 46

3 4832852 5



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 1 5377568 0

1 537756 80

1 5754000 0

1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Persentase serapan anggaran

90% 93% 94% 95%

1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

% laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP

100% 100% 100% 100% Jumlah Laporan Keuangan

2 2 2 2

1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

% temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% Persentase Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n

100% 100% 100% 100%

1.02.01.1.02.03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

% pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar

100% 100% 100% 100% Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun tepat waktu

1 lap 1 lap - 1 lap - 1 lap -



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Laporan Pengelola an dan Penyiapan Bahan Tanggapa n Pemeriksa an

1 lap 1 lap - 1 lap - 1 lap -

1.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -

1.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedian ya Dokumen Penyusun an Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran


1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas

100% 100% 100% 100% Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah

100% 100% 100% 100%



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

sesuai standar

1.02.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen RKBMD (Rencana an Kebutuhan Barang Milik Daerah) SKPD

1 Dok 1 Dok 2274845 1

1 Dok 227484 51

1 Dok 2274845 1

1.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

umlah BMD (Barang Milik Daerah) yang di amankan

- - - 20 Buah 2274845 1

20 Buah

2274845 1

1.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Dokumen Pembinaa n, Pengawas an, dan Pengendal ian Barang Milik Daerah pada SKPD

- - - 1 Dok 2274845 1

1 Dok 2274845 1



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD


1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dokumen Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD


1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Persentase tingkat Disiplin Aparatur

Jumlah Pelanggara n Disiplin ASN

100% 100% 100% 100% Jumlah Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya bagi ASN/PTT/ PPNPN/P 3K

186 190 1430682 50

195 150221 662

200 1577327 45

1.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

% pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur

Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaia

100% 100% 100% 100% Jumlah Pegawai yang mengupda

156 156 - 156 1780000 0

156 1780000 0



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

n Sesuai Prosedur

te Data ASN melalui Sistem Informasi Pegawai

1.02.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

% tingkat akurasi data PNS

Persentase ASN yang Mengisis data ASN

100% 100% 100% 100% Jumlah Pegawai yang mengupda te Data ASN melalui Sistem Informasi Pegawai

156 156 - 156 1780000 0

156 1780000 0

1.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

% pegawai dengan nilai kinerja "baik"

75% 80% 85% 90% Persentase ASN yang menyusun dan Melaporkan Kinerja Tepat Waktu

75% 80% 85% 90% Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Individu

156 156 1780000 0

156 1780000 0

156 1780000 0

1.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

% pemenuhan Kompetensi Pegawai instansi

100% 100% 100% 100% Persentase Pengemban gan Kompetensi Pegawai Sesuai dengan Perencanaa n

100% 100% 100% 100% Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat minimal 20 JP

1 5 - 5 5000000 0

5 5000000 0



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat / mengikuti Sosialisasi

20 20 - 20 2400000 0

20 2400000 0

1.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis

3 30 4424000 0

35 4645200 0

40 4877460 0

1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Persentase nilai Kepuasan Layanan Internal

100% 100% 100% 100% Persentase Tertib Pengelolaan Arsip

100% 100% 100% 100% Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor

40 40 2134689 5

40 213468 95

40 2241423 9

1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentase Pemenuhan Barang

100% 100% 100% 100% Jumlah Peralatan dan Perlengka pan Kantor

- 5 Buah

1746568 99

6 Buah 183389 743

6 Bua h

1925592 31

1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan dan Perlengka pan Kantor

- 3 Buah

6253266 0

4 Buah 656592 93

5 Bua h

6894225 7



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedian ya Bahan Logistik Kantor

- 1 Tahun

8120000 0

1 Tahun

852600 00

1 Tahun

9371250 0

1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedian ya barang cetak dan Penggand aan

- 1 Tahun

6763750 0

1 Tahun

676375 00

6763750 0

1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Tersedian ya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- undangan

- 1 Tahun

2009325 0

1 Tahun

200932 50

1 Tahun

2109790 0

1.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Terfasilita sinya Kunjungan Tamu

1 Tahun

6651875 0

1 Tahun

6651875 0

1 Tahun

6984470 0

1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terseleng garanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4 Dok 1175165 220

4 Dok 117516 5220

4 Dok 1233923 500

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

% nilai pengawasan arsip

100% 100% 100% 100% % tertib pengelolaan arsip

100% 100% 100% 100% Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD

- - - 2500 Arsip

1780000 0

2500 Arsip

1870000 0



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar

100% 100% 100% 100% % pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (komulatif tahun berjalan)

100% 100% 100% 100% Jumlah Pengadaa n Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan

- - 3 - 3 -

1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaa n Mebel

1 1 1897750 0

1 189775 00

1 1897750 0

1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Pengadaa n Barang dan Mesin Lainnya

5 5 3384496 15

5 372294 576

5 4095240 34

1.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Tersedian ya Pengadaa n Aset Tetap

1.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud

Jumlah Aset tak berwujud

- 3 2000000 00

3 2000000 00

3 2000000 00

1.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Pengadaa n Gedung Kantor

- - 1 1000000 000

1 1000000 000



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

atau Bangunan Lainnya

1.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1 - 1 - 1 -

1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

nilai Kepuasan Layanan Internal

100% 100% 100% 100% Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100% 100% 100% 100% Jumlah Surat Yang dikirim

100 Buah

100 Buah

2000000 100 Buah

200000 0

100 Buah

2000000

1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Bulan pelayanan

12 Bln 12 Bln

1221061 320

12 Bln 128211 4386

12 Bln

1346220 105

1.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentas e Penyediaa n Jasa Peralatan dan

100% 100% - 100% - 100% -



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Perlengka pan Kantor

1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Persentas e Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor

100% 100% 3184326 00

100% 3343542 30

100% 3343542 30

1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan


100% 100% 100% 100% Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik

100% 100 %

100 %

100 %

Tersedian ya Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan

1 tahun 1 Tahun

1793654 58

1 Tahun 179365 458

1 Tahun

1793654 58



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel Tersedian ya Pemelihar aan Mebel

1 Tahun 1 Tahun

- 1 Tahun - 1 Tahun

-

1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedian ya Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya

1 Tahun 1 Tahun

1239967 00

1 Tahun 130196 600

1 Tahun

1367064 00

1.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Aset Tetap tak Berwujud yang dapat digunakan

1 Tahun

1 Tahun

2050000 00

1 Tahun

215250 000

1 Tahun

2260125 00

1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dapat digunakan

1 Tahun

1 Tahun

- 1 Tahun

- 1 Tahun

-



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.02.1.01.06 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)

Persentase Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

- 50% 60% 65% Persentase Puskesmas Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Dasar di DTPK

- 100% 100% 100% Jumlah Puskesma s yang melaksana kan Pengemba ngan Pendekata n Pelayanan Kesehatan di DTPK minimal 35% Puskesma

- 120 Puske smas

370.434. 425

145 Puskes

mas

388.956. 146

145 Puske smas

408.403. 954



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

s

1.02.02.1.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial

90% 92% 94% 96% Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki Rata-rata Fasyankes Primer dengan Ketersediaa n Obat dan Vaksin Esensial minimal 80%

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Jumlah Kabupaten /Kota yang mendapat kan Distribusi Obat dan Vaksin Esensial

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

25.000.0 00

14 Kab/Kot

a

25.000.0 00

14 Kab/K

ota

25.000.0 00

1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial

90% 92% 94% 96% Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki Rata-rata Fasyankes Primer dengan Ketersediaa n Obat dan Vaksin

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Jumlah Kabupaten /Kota dengan Ketersedia an Obat dan Vaksin Esensial minimal 80%

14 Kab/ Kota

14 Kab/ kota

2.158.46 2.312

14 Kab/ kota

2.266.38 5.428

40 Item

2.379.70 4.699



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Esensial minimal 80%

1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Persentase Penduduk/Warg a Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana/Berpot ensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan

100% 100% 100% 100% Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Pelayanan Kesehatan pada Penduduk/ Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana/Be rpotensi Bencana

100% 100% 100% 100% Jumlah Kabupaten /Kota yangTerda mpak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana yang mendapat kan Pelayanan Kesehatan

6 Kab/ Kota

6 Kab/ Kota

60.454.8 65

6 Kab/ Kota

66.500.3 52

6 Kab/ Kota

73.150.3 87



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular

82% 82% 85% 88% Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB

100% 100% 100% 100% Jumlah Kabupaten /Kota yang melakukan Respon Sinyal Kewaspad aan Dini

14 Kab/Kot

a

14 Kab/K

ota

381.317. 060

14 Kab/Kot

a

400.382. 913

14 Kab/K

ota

420.402. 059

1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Persentase Kabupaten/Kota menyelenggarak an pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal sesuai Standar

- 21,43 %

35,71 %

50,00 %

Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan

73,21% 80% 85% 90% Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan

76.389 84.951 642.802. 220

89.246 707.082. 442

10.394 5

777.790. 686

Cakupan Kunjungan Antenatal K4

81,52% 85% 87% 90% Jumlah Ibu Hamil yang mendapat kan Pelayanan Antenatal K4

7.699 84.997 153.934. 570

95.696 169.328. 027

108.89 6

186.260. 830

Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap

84,50% 86% 88% 90% Jumlah Neonatus yang mendapat kan Pelayanan Neonatus Lengkap

845 78.178 - 87.996 163.754. 200

89.995 180.129. 620



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Persentase Kabupaten/ Kota yang menyelengg arakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi

78,57% 86% 93% 100% Jumlah Kabupaten /Kota yang menyelen ggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduks i

11 Kab/Kot

a

12 Kab/K

ota

- 13 Kab/Kot

a

172.548. 900

14 Kab/K

ota

-

Persentase Kabupaten/Kota menyelenggarak an Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar

64,29% 78,57 %

85% 93% Persentase Balita yang dipantau Pertumbuha n dan Perkemban gannya

58,67% 60% 65% 70% Jumlah Balita yang dipantau Pertumbu han dan Perkemba ngannya

286.796 264.69 7

- 315.430 163.754. 200

373.66 3

180.129. 620

Persentase Kabupaten/ Kota yang menyelengg arakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja

28,57% 57% 71,43 %

86% Jumlah Kabupaten /Kota yang menyelen ggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja

4 Kab/ Kota

8 Kab/ Kota

- 10 Kab/ Kota

143.500. 000

12 Kab/ Kota

157.850. 000

1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan Asuhan Gizi sesuai Standar

100% 100% 100% 100% Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada

8,1% 7,8% 7,5% 7,3% Jumlah Balita Kurus dan Sangat Kurus

2.077 2.035 7.621.32 1.340

1.995 8.383.45 3.474

1.995 8.383.45 3.474



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Balita mendapat kan PMT

Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

8,8% 14,5% 13% 12% Jumlah Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat kan PMT

3.475 3.406 3.430.45 7.000

3.338 3.773.50 2.700

3.271 3.773.50 2.700

Persentase Ibu Hamil yang mendapatka n Tablet Tambah Darah

83% 84% 85% 86% Jumlah Ibu Hamil yang mendapat kan Tablet Tambah Darah

90.768 92.583 - 94.434

121.321. 340

96.322 -

Persentase Bayi Usia di Bawah 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif

61,60% 62% 63% 64% Jumlah Bayi Usia di Bawah 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif

24.164 24.647 - 25.139 - 25.641 110.225. 000

1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Layanan Pengelolaan Kesehatan

60% 64% 71% 78% Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanak an STBM

8 Kab/ Kota

10 Kab/ Kota

12 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Persentas e Desa/Kelu rahan Stop Buang Air Besar

10% 13% 1.162.20 7.755

16% 1.220.31 8.143

20% 1.342.34 9.957



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Sembaran gan (SBS)

Jumlah Kabupaten Kota yang melaksanak an Pengawasa n Kualitas Air Minum

8 Kab/ Kota

10 Kab/ Kota

12 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Persentas e Sarana Air Minum yang diawasi/di periksa Kualitas Air Minumnya sesuai Standar

55% 59% - 64% 163.000. 450

69% -

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan sesuai Standar

8 Kab/ Kota

10 Kab/ Kota

12 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Jumlah Fasyankes yang melakukan Pengelola an Limbah Medis sesuai Standar

40% 45% - 49% - 54% 133.260. 000

Jumlah Kabupaten/ Kota yang sudah memberikan Sertifikat Laik Sehat

5 Kab/ Kota

7 Kab/ Kota

8 Kab/ Kota

9 Kab/ Kota

Presentas e Tempat Pengelola an Pangan (TPP) yang memenuhi

41% 44% - 50% 142.640. 000

56% -



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

keTempat Pengelolaan Pangan

syarat sesuai standar

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan kKoordinasi/ Pembinaan Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi Syarat sesuai Standar

4 Kab/ Kota

5 Kab/ Kota

6 Kab/ Kota

7 Kab/ Kota

Persentas e Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang sesuai Standar

27% 35% - 40% - 45% 124.640. 000

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Pembinaan Kesehatan Kerja

4 Kab/ Kota

5 Kab/ Kota

6 Kab/ Kota

7 Kab/ Kota

Persentas e Puskesma s yang melaksana kan Kesehatan Kerja

60% 64% - 71% 136.530. 200

78% -



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Pembinaan Kesehatan Olah Raga

8 Kab/ Kota

9 Kab/ Kota

10 Kab/ Kota

11 Kab/ Kota

Persentas e Puskesma s yang melaksana kan Kesehatan Olah Raga

60% 64% - 71% - 78% 240.560. 000

1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

7% 21% 35% 50% Persentase Unit Layanan UKM dan UKP yang menyelengg arakan Promosi Kesehatan

80% 85% 90% 95% Jumlah Puskesma s dan Rumah Sakit yang menyelen ggarakan Promosi Kesehatan

237 Layanan Kesehat

an

252 Layan

an Keseh atan

- 267 Layanan Kesehat

an

75.000.0 00

282 Layan

an Keseh atan

82.500.0 00

1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya


- 50% 60% 65% Persentase Puskesmas yang melaksanak an Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

14% 16% 18% 20% Jumlah Puskesma s yang melaksana kan Pelayanan Kesehatan Tradisiona l, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisiona l Lainnya.

36 Puskes

mas

40 Puske smas

75.280.8 50

45 Puskes

mas

82.808.9

35

50 Puske smas

91.089.8

28,50



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular


82% 82% 85% 88% Persentase Angka Keberhasila n Pengobatan TBC (TBC Success Rate)

90% 90% 90% 90% Cakupan Penemuan dan Pengobata n TBC (TBC Treatment Coverage)

9.680 11.779 57.805.5 69

12.800 63.586.1 26

12.958 69.944.7 38

Prevalensi Penderita HIV/AIDS Usia 18-24 tahun

100% 100% 100% 100% Persentas e Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)

40% 45% - 50% 172.350. 400

55% -

Persentase Kabupaten/ Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 Penduduk

32% 38% 44% 50% Jumlah Kabupaten /Kota yang melaksana kan PSN 3 M Plus dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1RJ)

5 Kab/Kot

a

6 Kab/K

ota

1.099.09 4.500

7 Kab/Kot

a

1.154.04 9.225

8 Kab/K

ota

1.211.75 1.686

Persentase Kabupaten/ Kota yang Eliminasi Rabies

8% 15% 23% 29% Jumlah Kabupaten /kota yang memiliki ≥ 20%

4 Kab/Kot

a

4 Kab/K

ota

- 5 Kab/Kot

a

160.750. 000

5 Kab/K

ota

-



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Puskesma s Rabies Center

Persentase Kabupaten/ Kota Endemis Filaria dengan Angka MF Rate < 1%

11% 33% 50% 100% Jumlah Kabupaten /Kota yang melaksana kan POPM Filaria dan Survei PreTAS

6 Kab/Kot

a

6 Kab/K

ota

- 8 Kab/Kot

a

- 9 Kab/K

ota

120.950. 000

Persentase Balita dengan Pneumonia yang ditangani

23% 26% 28% 30% Jumlah Kabupaten /Kota yang 60% Puskemas menangan i Pnemonia Balita Sesuai Standar

2 Kab/Kot

a

3 Kab/K

ota

- 7 Kab/Kot

a

150.640. 000

9 Kab/K

ota

-

Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Eleminasi Malaria

35,7% 42,8% 50% 60% Jumlah Kabupaten /Kota yang mencapai API < 1/1.000 Penduduk

5 Kab/Kot

a

6 Kab/K

ota

- 8 Kab/Kot

a

- 8 Kab/K

ota

143.540. 200



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular

30% 30% 50% 60% Persentase Kabupaten/ Kota ≥ 40% FKTP Yang Menyelengg arakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)

10% 15% 30% 40% Jumlah Kabupaten /Kota yang menerapk an Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

2 Kab/Kot

a

3 Kab/K

ota

- 7 Kab/ Kota

137.564. 000

10 Kab/K

ota

137.564. 000

Persentase Kabupaten/ Kota Yang Melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 Tahun

14,28% 21,4% 35% 42,85 %

Jumlah Kabupaten /Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesma s

2 Kab/Kot

a

3 Kab/K

ota

- 4 Kab/Kot

a

156.100. 400

6 Kab/K

ota

156.100. 400

Jumlah Kabupaten /Kota yang melaksana kan Deteksi Dini Gangguan Indera pada ≥ 40% Populasi

- 3 Kab/K

ota

396.242. 052

4 Kab/Kot

a

416.054. 155

5 Kab/K

ota

436.856. 862



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah Kabupaten /Kota yang Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker Di ≥ 80% Populasi Usia 30-50 Tahun

- 2 Kab/K

ota

859.124. 932

3 Kab/Kot

a

902.081. 179

3 Kab/K

ota

947.185. 238

1.02.02.1.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji


82% 82% 85% 88% Persentase Calon Jemaah Haji yang mendapatka n Pelayanan Kesehatan

100% 100% 100% 100% Persentas e Jamaah Haji yang memperol eh Perlindung an terhadap Penyakit Menigitis Meningok okus sebelum Keberangk atan

100% 100% 1.382.56 1.146

100% 1.451.68 9.203

100% 1.524.27 3.663



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Program: Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular

30% 30% 50% 60% Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa

- 7 Kab/ Kota

9 Kab/ Kota

11 Kab/ Kota

Persentas e Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang mendapat kan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

- 60% - 75% 148.354. 000

90% -

1.02.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus


- 50% 60% 65% Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan Khusus

- 60% 70% 80% Jumlah Layanan Kesehatan Masal Pada Moment Khusus

- 2 Layan

an

239.816. 215

3 Layanan

251.807. 025,75

3 Layan

an

264.397. 377

1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Persentase Masyarakat Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan

100% 100% 100% 100% Persentase Peserta JKN yang mendapatka n Pelayanan Kesehatan

100% 100% 100% 100% Jumlah Masyarak at yang menerima Bantuan Iuran JKN

-

1.796. 508

50.720.1 91.200

1.976.15 9

55.792.2 10.320

2.173. 775

61.371.4 31.352

Jumlah Dokumen Bahan Dukungan Teknis Pembiaya an Kesehatan dan

1 Dokume

n

1 Doku men

269.113. 900

1 Dokume

n

296.025. 290

1 Doku men

283.915. 165



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaminan Kesehatan

1.02.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan


82% 82% 85% 88% Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai 80% mencapai imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 0-11 bulan

72% 73% 75% 77% Jumlah Anak Usia 0-11 Bulan yang dilakukan Imunisasi Dasar Lengkap

99.378 Anak

90.905 Anak

- 99.388 Anak

178.620. 000

99.398 Anak

-

Persentas e Anak Usia 18-24 Bulan yang mendapat Imunisasi Lanjutan Campak Rubella

65% 68% 143.138. 000

70% 150.294. 900

72% 157.809. 645

1.02.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Persentase Penduduk/Warg a Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana/Berpot ensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan

100% 100% 100% 100% Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Pelayanan Kesehatan pada Penduduk/ Warga

100% 100% 100% 100% Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu Menangan i Kegawatd aruratan

- 120 Orang

280.021. 050

120 Orang

294.022. 103

120 Orang

308.723. 208



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kesehatan Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana/ Berpotensi Bencana

1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


- 50% 60% 65% Persentase RS yang dilakukan Pengawasa n Oleh Tim BPRS

100% 100% 100% 100% Jumlah RS yang dilakukan Pengawas an oleh Tim BPRS

48 RS 48 RS 258.838. 490

48 RS 271.780. 415

48 RS

272.427. 510,73

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatka n Pendampin gan dari 25% FKTP dan 22 % FRKTL yang belum Terakreditas i

- - 50% FKTP dan 20%

FKTR L

62,55 %

FKTP dan 40%

FKTR L

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapat kan Pendampi ngan dari 25% FKTP dan 22% FKTRL yang belum Terakredit asi

- - - 8 FKTP dan 2

FRKTL

- 10 FKTP dan 4 FRKT

L

135.100. 000



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Persentase Data dan Informasi Kesehatan yang tersedia

93% 100% 100% 100% Jumlah Data dan Informasi Kesehatan yang tersedia

27 Dokume

n

30 Doku men

30 Doku men

30 Doku men

Jumlah Dokumen Profil kesehatan Provinsi Kalimanta n Barat

15 Dokume

n

15 Doku men

36.621.2 40

15 Dokume

n

38.452.3 02

15 Doku men

40.374.9 17

Jumlah Booklet Kesehatan

1 Paket 1 Paket

- 1 Paket 25.652.0 00

25.652 .000

-

Jumlah Laporan Data SPM Kabupaten /Kota Per Triwulan

15 Laporan

15 Lapor

an

15 Laporan

15 Laporan

- 15 Lapor

an

145.023. 500

1.02.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan



27 Dokume

n

30 Doku men

30 Doku men

30 Doku men

Jumlah Website kesehatan berjalan Optimal

1 Sistem 1 Sistem

81.085.5 80

1 Sistem 85.139.8

59

1 Sistem

89.396.8 52

1.02.02.1.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet


93% 100% 100% 100% Jumlah data dan Informasi Kesehatan yang tersedia

27 Dokume

n

30 Doku men

30 Doku men

30 Doku men

Jumlah Alat/Peran gkat Sistem Informasi Kesehatan dan

1 Paket 1 Paket

55.562.7 50

1 Paket 58.340.8 88

1 Paket

61.257.9 32



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaringan Internet yang tersedia

1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

- 50% 60% 65% Persentase RS yang Melaksanak an PPI

100% 100% 100% 100% Jumlah RS yang Melaksana kan PPI

54 RS 54 RS 46.335.1 15

54 RS 50.968.6 27

54 RS 56.065.4 89

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.03.1.01.01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya

60% 70% 75% 80% Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

60% 65% 70% 75% Jumlah Puskesma s yang Minimal memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Preventif di Puskesma s

- - - 147 Puskes

mas

154.650. 000

160 Puske smas

-

Jumlah RS Kabupaten /Kota Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang

9 RS 10 RS - 11 RS - 12 RS

123.450. 000

Jumlah Puskesma s Tanpa Dokter

4 Puskes

mas

3 Puske smas

- 2 Puskes

mas

140.260. 300

1 Puske smas

-

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan (Jumlah

- 5 Tenag

a Keseh atan

246.948. 766

5 Tenaga Kesehat

an

271.643. 643

5 Tenag

a Keseh atan

298.808. 007



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jenis Tenaga Kesehatan Teladan)

1.02.03.1.01.02 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan


60% 70% 75% 80% Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

60% 65% 70% 75% Persentas e Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan

100% 100% - 100% 176.450. 000

100% -

1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan


60% 70% 75% 80% Persentase Peningkatan dan Kualifikasi SDMK Kesehatan

140% 175% 200% 225% Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatka n Kompeten

200 Orang

350 Orang

38.596.1 29

400 Orang

42.455.7 42

450 Orang

46.701.3 16



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

sinya

1.02.03.1.02.02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan


60% 70% 75% 80% Persentase Peningkatan dan Kualifikasi SDMK Kesehatan

140% 175% 200% 225% Monitoring , Evaluasi dan Pembinaa n Sumber Daya Manusia Kesehatan

- - - 6 Kab/Kot

a

- 6 Kab/K

ota

136.250. 430

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

1.02.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK

Persentase Sarana Produksi Distribusi Kefarmasian dan Makanan Minuman sesuai Standar

82% 84% 86% 88% Jumlah Sarana Distribusi Kefarmasia n yang sesuai Standar

26 Sarana

Distribus i

Kefarma sian

28 Saran

a Distrib

usi Kefar masia

30 Saran

a Distrib

usi Kefar masia

32 Saran

a Distrib

usi Kefar masia

Jumlah Sarana Distribusi Kefarmasi an yang sudah diakui

28 Sarana

Distribus i

Kefarma sian

30 Saran

a Distrib

usi Kefar masia

- 32 Sarana

Distribus i

Kefarma sian

87.000.0

00

34 Saran

a Distrib

usi Kefar masia

95.700.0

00



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

n n n n n

1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

Persentase Keluarga Sehat

10% 12% 14% 16% Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Kebijakan tentang Germas

7% 21% 35% 50% Jumlah Dokumen Kesepakat an Rencana Tindak Lanjut Pelaksana an Germas

- - - 3 Dokume

n

275.000. 000

3 Doku men

288.750. 000



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat


10% 12% 14% 16% Jumlah Kegiatan Promosi Bidang Kesehatan yang dilaksanaka n

5 Kegiatan

5 Kegiat

an

5 Kegiat

an

5 Kegiat

an

Jumlah Tema yang dilakukan Promosi

10 Tema 10 Tema

671.491. 350

10 Tema 705.065.

918

10 Tema

740.319.

213

1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

1.02.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM


10% 12% 14% 16% Persentase UKBM Aktif

33% 40% 45% 50% Jumlah UKBM yang dilakukan Pembinaa n

16 UKBM

32 UKBM

701.999. 870

48 UKBM

737.099. 864

64 UKBM

773.954. 857



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU






Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu

100% 100% 100% 100% Persentase Penyusunan Perencanaa n dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan prosedur/


1 1 23490000 1 24664500 1 2589772



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

tepat waktu




1 1 16910000 1 17755500 1 1864327



1 1 18315000 1 19230750 1 20192288





100% 100% 100% 100% Jumlah dokumen keuangan / pengajuan SPM dalam 1 tahun

12 12 30485520 0

12 320097960 12 3361028 8


Jumlah Laporan Keuangan dalam 1 tahun

12 12 35525000 12 37301250 12 3916631



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20






58 58 37852250 60 39744863 62 4173210




100% 100% 100% 100% Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat minimal 20 JP

2 2 9040000 2 9492000 2 996660




100% 100% 100% 100% Persentase Pemenuhan Barang


90% 90% 15363390 90% 16131560 90% 1693813



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



90% 90% 33681331 90% 35365398 90% 3713366



90% 90% 25720630 90% 27006662 90% 2835699


Tersedian ya Bahan Logistik Kantor

90% 90% 13325520 0

90% 139917960 90% 1469138



90% 90% 84155000 90% 88362750 90% 9278088


Tersedian ya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- undangan

1 Jenis 1 Jenis

2640000 1 Jenis 2772000 1 Jenis

291060


Terseleng garanya Rapat Koordinasi dan

- - - 1 Kali 14023800 1 Kali 1472499



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Konsultasi SKPD



Jumlah Pengadaa n Barang dan Mesin Lainnya

90% 90% 76062735 90% 79865872 90% 8385916


1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat



100% 100% 100% 100% Jumlah Surat Yang dikirim

44 berkas

749100 44 berkas

786555 44 berkas

82588



12 Bln 12 Bln

12493377 6

12 Bln 131180465 12 Bln

1377394

1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Persentas e Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka

90% 90% 39160000 90% 41118000 90% 4317390



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

pan Kantor





100% 100 %

100 %

100 %


6 buah/ unit

6 buah/ unit

35364400 6 buah/ unit

37132620 6 buah/ unit

3898925


Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dapat digunakan

- 220 m2

29920000 240 m2 31416000 260 m2

3298680



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksan anya pemelihar aan rutin/berka la AC/Kipas Angin; Terlaksan anya Pemelihar aan rutin Komputer dan printer; Terlaksan anya pemelihar aan rutin / berkala generator

90% 90% 62439300 90% 65561265 90% 6883932




Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)

Persentasi Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan

100% 100% 100% 100% Jumlah ketersediaa n fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan

100% 100% 100% 100% Jumlah Barang Habis Pakai Penunjang Medik

- 100% 28938671 0

100% 334944813 100% 3516920

1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat- alat Kesehatan/Peralata n Laboratorium Kesehatan

Jumlah Barang Habis Pakai Laboratori um dan Alat Penunjang Diagnostik yang tersedia

100% 100% 22387604 2

100% 333568244 100% 3502466



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Jumlah Alat -alat Kesehatan /Kedoktera n yang berfungsi dengan baik

100% 100% 15000000 100% 15750000 100% 1653750

1.02.02.1.01.19 Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

Kondisi IPAL yang berfungsi dengan baik

100% 100% 15000000 100% 15750000 100% 1653750


1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Persentasi Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan

100% 100% 100% 100% Jumlah layanan yang tersedia di UPT

100% 100% 100% 100% Jumlah Pasien dengan Status Gizi Kurang

150 Paket

90 Paket

13500000 95 Paket 14850000 100 Paket

1633500



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah Karyawan yang mengikuti pemeriksa an

100% - - 100% 26235880 100% 2885946

1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah pelaksana an promosi kesehatan

- 4 kali 13138307 0

4 kali 211830377 4 kali 2330134


Jumlah Tenaga Medis Pemberi Layanan Kesehatan

6 orang 4 orang

43508266 1

5 orang 583520219 5 orang

6418722

1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan

58 orang 58 orang

30000000 0

58 orang 330000000 58 orang

3630000



Ketersediaa n data & informasi kesehatan UPT PKP

2 Dokume

n

2 Doku men

2 Doku men

2 Doku men

Jumlah Dokumen Profil kesehatan Provinsi Kalimanta

2 Dokume

n

2 Doku men

17861290 2 Dokume

n

19647419 2 Doku men

2161216



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

n Barat

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Prevalensi TB per 100.000 penduduk

Jumlah pegawai yang memperoleh peningkatan kompetensi

58 orang

58 orang

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatka n Kompeten sinya

- - - 58 orang 32997844 58 orang

3629762

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

Prevalensi TB per 100.000 penduduk

Persentase kegiatan pemberdaya an dan kemitraan dengan masyarakat

100% 100% 100% 100% Persentas e terlaksana nya kemitraan dan peran serta masyarak at dalam penangan an TB di masyarak at

100% 100% 23053730 100% 48770029 100% 5364703

1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Persentase kegiatan KIE bagi masyarakat

6 Kegiatan

3 Kegiat

an

3 Kegiat

an

3 Kegiat

an

Persentas e jumlah peserta sosialisasi

6 kegiatan

3 Kegiat

an

33031730 5 Kegiatan

58482952 5 Kegiat

an

6433124



KODE

Uraian/isi Sub

Kegiatan

Indikator

Program

Kondisi

Awal

(2020)

Target Capaian

Indikator Program

Indikator

Kegiatan

Kondis

Awal (

2020 )

Target Capaian

Indikator Kegiatan indikator

Sub

Kegiatan

Kondisi

Awal (

2020)


2021

2022

202

3

2021

2022

202

3 2021

Rp

- 2022

Rp

-

202

3

Rp

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

UPT LABORATORIUM KESEHATAN

01.00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

01.02'

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

01.02.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1.02.01.1.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



1.02.01.1.01 .01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Persentase Penyusunan perencanaa n dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tep at waktu

100%

100%

100%

100 %

Persentase Penyusunan Perencanaa n dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan prosedur/ tepat waktu

100%

100%

100%

100

%

Jumlah

Dokumen Perencanaa n Kinerja

2

2

16.134 .200

2

16.940.9 10

2

17.787.956

1.02.01.1.01 .02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD


100%

100%

100%

100

%

Jumlah Dokumen RKA

2

2

Rp 15.023

.150

1

Rp 15.774.3 08

1

Rp

16.563.023

1.02.01.1.01 .03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen RKA- SKPD

1

1

Rp 9.709.

700

1

Rp 10.195.1 85

1

Rp 10.704.944

1.02.01.1.01 .04

Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Penyusunan DPA SKPD

1.02.01.1.01 .05

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPPA- SKPD

1

1

1

1.02.01.1.01 .06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Jumlah

Laporan Capaian Kinerja

3

3

Rp 15.074

.174

1

Rp 15.074.1

76

1

Rp

15.074.178 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



1.02.01.1.01 .07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


1

1

1

1

1.02.01.1.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.02.01.1.02 .01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


90%

93%

94%

95%

1.02.01.1.02 .02

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN


100%

100%

100%

100 %

Jumlah Laporan Keuangan

2

2

2

2

1.02.01.1.02 .03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

% temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanju ti

100%

100%

100%

100 %

Persentase Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun tepat waktu

1 lap

1 lap

Rp

347.68 3.320

1 lap

Rp

365.067. 486

1 lap

Rp 383.320.860

1.02.01.1.02 .06

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaa n

-

-

-



1.02.01.1.02 .07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

100%

100%

100 %


1 Dok

1 Dok

Rp 14.122

.580

1 Dok

Rp 14.828.7 09

1 Dok

Rp

15.570.144

1.02.01.1.02 .08

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1 Dok

1 Dok

-

1 Dok

-

1 Dok

-

1.02.01.1.03 .06

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dokumen Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD

1 Dok

1 Dok

-

1 Dok

-

1 Dok

-

1.02.01.1.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.1.05 .02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya


Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa nnya bagi ASN/PTT/P PNPN/P3K

31

31

Rp

25.696 .700

32

Rp

26.981.5 35

34

Rp 28.330.612

1.02.01.1.05 .03

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

% pelayanan administrasi kepegawaia n sesuai prosedur

Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaia n Sesuai Prosedur

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Pegawai yang mengupdate Data ASN melalui Sistem

156

156

156

156



Informasi

Pegawai

1.02.01.1.05 .04

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian



100%

100%

100%

100 %

Jumlah Pegawai yang mengupdate Data ASN melalui Sistem Informasi Pegawai

156

156

156

156

1.02.01.1.05 .05

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai


75%

80%

85%

90%

Persentase ASN yang menyusun dan Melaporkan Kinerja Tepat Waktu

75%

80%

85%

90%

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Individu

156

156

156

156

1.02.01.1.05 .09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi


100%

100%

100%

100 %

Persentase Pengemban gan Kompetensi Pegawai Sesuai dengan Perencanaa n

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat minimal 20 JP

30

30

Rp 70.000

.000

31

Rp 73.500.0 00

32

Rp

77.175.000

1.02.01.1.05 .10

Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan


-



1.02.01.1.05 .11

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan


31

31

Rp 32.000

.000

Rp 31

Rp 33.600.0 00

32

Rp

35.280.000


1.02.01.1.06 .01

Penyediaan Komponen Instalasi


100%

100%

100%

100 %

Persentase

Tertib Pengelolaan Arsip

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor

1 tahun

1

tahun

Rp 16.031

.925

1

tahun

Rp 16.031.9

27

1

tahun

Rp

16.031.929 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.02.01.1.06 .02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


100%

100%

100%

100 %

Jumlah Peralatan dan Perlengkapa n Kantor

1 tahun

1

tahun

Rp 42.503

.351

1

tahun

Rp 44.628.5

19

1

tahun

Rp

46.859.944

1.02.01.1.06 .03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


4 jenis

4 jenis

Rp

90.458 .705

4 jenis

Rp

94.981.6 40

5

jenis

Rp

99.730.722

1.02.01.1.06 .04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

-

1

Tahun

Rp 9.600.

000

1

Tahun

Rp 10.080.0 00

1

tahun

Rp 10.584.000

1.02.01.1.06 .05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersediany a barang cetak dan Penggandaa n

-

1

Tahun

Rp 14.982

.000

1

Tahun

Rp 15.731.1 00

1

tahun

Rp 16.517.655

1.02.01.1.06 .06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Tersediany a Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

-

1 Tahun

Rp 1.551.

250

1 Tahun

Rp 1.628.81 3

1 tahun

Rp 1.710.253



1.02.01.1.06 .08

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Terfasilitasi nya Kunjungan Tamu

1.02.01.1.06 .09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terselengg aranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

14 kab / kota

Rp 44.216

.000

14 kab / kota

Rp 46.426.8 00

14 kab / kota

Rp 48.748.140



100%

100%

100%

100 %

% tertib pengelolaan arsip

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD

-

-

-

1.02.01.1.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.02.01.1.07 .02

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan


100%

100%

100%

100 %

% pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (komulatif tahun berjalan)

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

-

-

3

-

3

-

1.02.01.1.07 .05

Pengadaan Mebel Jumlah

Pengadaan Mebel

1

1

1.02.01.1.07 .06

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Pengadaan Barang dan Mesin Lainnya

5

5



1.02.01.1.07 .07

Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Tersedianya Pengadaan Aset Tetap

1.02.01.1.07 .08

Pengadaan Aset Tak Berwujud


- 3

1.02.01.1.07 .09

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

-

-

1.02.01.1.07 .11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

-

1

-

1

-

1

-

1.02.01.1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.1.08 .01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


100%

100%

100%

100 %

Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100%

100%

100%

100 %

Jumlah

Surat Yang dikirim

1 tahun

1 tahun

Rp

2.587. 800

1 tahun

Rp

2.717.19 0

1 tahun

Rp 2.853.050

1.02.01.1.08 .02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


12 Bln

12 Bln

Rp 289.08 1.600

12 Bln

Rp 303.535. 680

12 bln

Rp 318.712.464

1.02.01.1.08 .03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa

100%

100%

-

100%

-

100 %

-



n Kantor

1.02.01.1.08 .04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor

100%

100%

Rp 329.13 7.466

100%

Rp 345.594. 339

100%

Rp 362.874.056

1.02.01.1.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.1.09 .02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan


100%

100%

100%

100 %

Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik

100%

100 %

100 %

10 0%

Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1 tahun

1

Tahun

Rp

28.277 .144

1 Tahun

Rp

29.691.0 01

1 tahun

Rp 31.175.551

1.02.01.1.09 .05

Pemeliharaan Mebel Tersedianya

Pemeliharaa n Mebel

1 Tahun 1

Tahun

- 1

Tahun

- 1

Tahu n

-

1.02.01.1.09 .06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya

1 Tahun

1

Tahun

Rp 19.265

.500

1

Tahun

Rp 20.228.7 75

1 tahun

Rp 21.240.214



1.02.01.1.09 .08

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud


1.02.01.1.09 .09

Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dapat digunakan

-

1.02.01.1.09 .10

Pemeliharaan/Reha bilitasi sarana prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sarana dan


2 Tahun

1 Tahun

Rp 33.473

.438

1 Tahun

Rp 35.147.1 10

1 tahun

Rp 36.904.465



1.02.01.1.09 .11

Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sarana dan


3 Tahun

1 Tahun

Rp 92.051

.677

1 Tahun

Rp 96.654.2 61

1 Tahu n

Rp 101.486.974

01.02.02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.1.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.02.1.01 .06

Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)


-

50%

60%

65%

Persentase Puskesmas Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Dasar di DTPK

-

100%

100%

100 %

Jumlah Puskesmas yang melaksanak an Pengemban gan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK minimal 35%

-

120

Puske smas

370.43 4.425

145

Puske smas

388.956. 146

145 Pusk esma

s

408.403.954



Puskesmas

1.02.02.1.01 .21

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Persentase Kabupaten/ Kota yang memiliki Ketersediaa n Obat dan Vaksin Esensial

90%

92%

94%

96%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki Rata-rata Fasyankes Primer dengan Ketersediaa n Obat dan Vaksin Esensial minimal 80%

14 Kab/

Kota

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatka n Distribusi Obat dan Vaksin Esensial

14 Kab/

Kota

14 Kab/ Kota

25.000

.000

14 Kab/K

ota

25.000.0

00

14 Kab/ Kota

25.000.000

1.02.02.1.01 .22

Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya


90%

92%

94%

96%


14 Kab/

Kota

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Ketersediaa n Obat dan Vaksin Esensial minimal 80%

14 Kab/

Kota

14 Kab/ kota

2.158. 462.31

2

14 Kab/ kota

2.266.38

5.428

40

Item

2.379.704.699



1.02.02.1.02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.02.1.02 .01

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Persentase Penduduk/W arga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana/Be rpotensi Bencana Provinsi yang mendapatka n Pelayanan Kesehatan

100%

100%

100%

100 %

Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Pelayanan Kesehatan pada Penduduk/W arga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana/Be rpotensi Bencana

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Kabupaten/ Kota yangTerdam pak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana yang mendapatka n Pelayanan Kesehatan

6 Kab/ Kota

6 Kab/ Kota

60.454 .865

6 Kab/ Kota

66.500.3 52

6

Kab/ Kota

73.150.387

1.02.02.1.02 .02

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Persentase Keberhasila n Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular

82%

82%

85%

88%

Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Respon Sinyal Kewaspada an Dini

14

Kab/Kota

1.02.02.1.02 .03

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Persentase Kabupaten/ Kota menyelengg

-

21,43

%

#####

50,0 0%


73,21%

80%

85%

90%

Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan

76.389



arakan

pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal sesuai Standar


81,52%

85%

87%

90%

Jumlah Ibu Hamil yang mendapatka n Pelayanan Antenatal K4

7.699


84,50%

86%

88%

90%

Jumlah Neonatus yang mendapatka n Pelayanan Neonatus Lengkap

845


78,57%

86%

93%

100 %

Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelengg arakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi

11

Kab/Kota

Persentase Kabupaten/ Kota menyelengg arakan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar

64,29%

78,57

%

85%

93%

Persentase Balita yang dipantau Pertumbuha n dan Perkembang annya

58,67%

60%

65%

70%

Jumlah Balita yang dipantau Pertumbuha n dan Perkembang annya

286.796


28,57%

57%

71,43 %

86%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelengg arakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja

4 Kab/ Kota



1.02.02.1.02 .06

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Persentase Kabupaten/ Kota melaksanak an Asuhan Gizi sesuai Standar

100%

100%

100%

100 %

Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita

8,10%

7,80%

7,50%

7,30 %

Jumlah Balita Kurus dan Sangat Kurus mendapatka n PMT

2.077


78,57%

86%

93%

100 %


11

Kab/Kota


64,29%

78,57

%

85%

93%


58,67%

60%

65%

70%


286.796


28,57%

57%

71,43 %

86%


4 Kab/ Kota



1.02.02.1.02 .06



100%

100%

100%

100 %


8,10%

7,80%

7,50%

7,30 %


2.077


8,80%

14,50 %

13%

12%

Jumlah Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapatka n PMT

3.475


83%

84%

85%

86%

Jumlah Ibu Hamil yang mendapatka n Tablet Tambah Darah

90.768


61,60%

62%

63%

64%

Jumlah Bayi Usia di Bawah 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif

24.164



1.02.02.1.02 .08

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Layanan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

60%

64%

71%

78%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanak an STBM

8 Kab/ Kota

10

Kab/ Kota

12

Kab/ Kota

14

Kab/ Kota

Persentase Desa/Kelura han Stop Buang Air Besar Sembaranga n (SBS)

10%


8 Kab/ Kota

10 Kab/ Kota

12 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/dipe riksa Kualitas Air Minumnya sesuai Standar

55%


8 Kab/ Kota

10 Kab/ Kota

12 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Jumlah Fasyankes yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar

40%



Jumlah

Kabupaten/ Kota yang sudah memberikan Sertifikat Laik Sehat keTempat Pengelolaan Pangan

5 Kab/ Kota

7 Kab/ Kota

8 Kab/ Kota

9

Kab/ Kota

Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar

41%


4 Kab/ Kota

5 Kab/ Kota

6 Kab/ Kota

7

Kab/ Kota

Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang sesuai Standar

27%


4 Kab/ Kota

5 Kab/ Kota

6 Kab/ Kota

7

Kab/ Kota

Persentase Puskesmas yang melaksanak an Kesehatan Kerja

60%


8 Kab/ Kota

9 Kab/ Kota

10 Kab/ Kota

11 Kab/ Kota

Persentase Puskesmas yang melaksanak an Kesehatan Olah Raga

60%



1.02.02.1.02 .09

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Persentase Kabupaten/ Kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

7%

21%

35%

50%

Persentase Unit Layanan UKM dan UKP yang menyelengg arakan Promosi Kesehatan

80%

85%

90%

95%

Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang menyelengg arakan Promosi Kesehatan

237

Layanan Kesehata

n

1.02.02.1.02 .10

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya


-

50%

60%

65%

Persentase Puskesmas yang melaksanak an Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

14%

16%

18%

20%

Jumlah Puskesmas yang melaksanak an Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya.

36 Puskesm

as

1.02.02.1.02 .11

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular


82%

82%

85%

88%

Persentase Angka Keberhasila n Pengobatan TBC (TBC Success Rate)

90%

90%

90%

90%

Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)

9.680


100%

100%

100%

100 %

Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on

40%



ART)


32%

38%

44%

50%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanak an PSN 3 M Plus dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1RJ)

5 Kab/Kota


8%

15%

23%

29%

Jumlah Kabupaten/k ota yang memiliki ≥ 20% Puskesmas Rabies Center

4 Kab/Kota


11%

33%

50%

100 %

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanak an POPM Filaria dan Survei PreTAS

6 Kab/Kota


23%

26%

28%

30%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang 60% Puskemas menangani Pnemonia Balita Sesuai

2

Kab/Kota



Standar


35,70%

42,80

%

50%

60%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang mencapai API < 1/1.000 Penduduk

5

Kab/Kota

Persentase Keberhasila n Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular

30%

30%

50%

60%

Persentase Kabupaten/ Kota ≥ 40% FKTP Yang Menyelengg arakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)

10%

15%

30%

40%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

2

Kab/Kota


14,28%

21,40

%

35%

42,8 5%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas

2

Kab/Kota



Jumlah

Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Deteksi Dini Gangguan Indera pada ≥ 40% Populasi

-

Juml ah Kab upat en/K ota yang Mela kuka n Dete ksi Dini Pen yakit Kan ker Di ≥ 80% Pop ulasi Usia 30- 50 Tah un

-

2 Kab/Kota



1.02.02.1.02 .12

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji


82%

82%

85%

88%

Persentase Calon Jemaah Haji yang mendapatka n Pelayanan Kesehatan

100%

100%

100%

100 %

Persentase Jamaah Haji yang memperoleh Perlindunga n terhadap Penyakit Menigitis Meningokok us sebelum Keberangkat an

1.02.02.1.02 .13

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Program: Persentase Keberhasila n Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular

30%

30%

50%

60%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa

-

7 Kab/ Kota

9 Kab/ Kota

11 Kab/ Kota

Persentase Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang mendapatka n Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

-

-

1.02.02.1.02 .15

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus


-

50%

60%

65%

Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan Khusus

-

60%

70%

80%

Jumlah Layanan Kesehatan Masal Pada Moment Khusus

-



1.02.02.1.02 .16

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat


100%

100%

100%

100 %

Persentase Peserta JKN yang mendapatka n Pelayanan Kesehatan

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Masyarakat yang menerima Bantuan Iuran JKN

-

Jumlah Dokumen Bahan Dukungan Teknis Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan

1 Dokumen

1.02.02.1.02 .17

Pengelolaan Surveilans Kesehatan


82%

82%

85%

88%

Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai 80% mencapai imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 0- 11 bulan

72%

73%

75%

77%

Jumlah Anak Usia 0- 11 Bulan yang dilakukan Imunisasi Dasar Lengkap

99.378 Anak

-



Persentase Anak Usia 18- 24 Bulan yang mendapat Imunisasi Lanjutan Campak Rubella

1.02.02.1.02 .23

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)


100%

100%

100%

100 %

Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Pelayanan Kesehatan pada Penduduk/ Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana/ Berpotensi Bencana

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu Menangani Kegawatdar uratan

1.02.02.1.02 .27

Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


-

50%

60%

65%

Persentase RS yang dilakukan Pengawasa n Oleh Tim BPRS

100%

100%

100%

100 %

Jumlah RS yang dilakukan Pengawasa n oleh Tim BPRS



Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatka n Pendamping an dari 25% FKTP dan 22 % FRKTL yang belum Terakreditas i

-

-

50% FKTP dan 20%

FKTR L

62,5 5% FKT

P dan 40% FKT RL

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatka n Pendamping an dari 25% FKTP dan 22% FKTRL yang belum Terakreditas i

1.02.02.1.03

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi



1.02.02.1.03 .01

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan


93%

100%

100%

100 %

Jumlah Data dan Informasi Kesehatan yang tersedia

27 Dokume

n

30 Doku men

30 Doku men

30

Dok ume

n

Jumlah Dokumen Profil kesehatan Provinsi Kalimantan Barat


Jumlah Laporan Data SPM Kabupaten/ Kota Per Triwulan

1.02.02.1.03 .02

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan


93%

100%

100%

100 %


27

Dokume n

30

Doku men

30

Doku men

30 Dok ume

n




1.02.02.1.03 .03

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet


93%

100%

100%

100 %

Jumlah data dan Informasi Kesehatan yang tersedia

27

Dokume n

30

Doku men

30

Doku men

30 Dok ume

n

Jumlah Alat/Perangk at Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia

1.02.02.1.04

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.02.1.04 .03

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan


-

50%

60%

65%

Persentase RS yang Melaksanak an PPI

100%

100%

100%

100 %

Jumlah RS yang Melaksanak an PPI

01.02.03

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1.02.03.1.01

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi



1.02.03.1.01 .01

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi nya

70%

80%

80%

80%

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

70%

80%

80%

80%

Jumlah Puskesmas yang Minimal memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Preventif di Puskesmas

1 laporan

1 lapora

n

Rp 75.995

.502

1 lapora

n

Rp 79.795.2

77

1 lapor

an

Rp

83.785.041

Jumlah RS Kabupaten/ Kota Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang

Jumlah Puskesmas Tanpa Dokter

-

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan (Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan



Teladan)

1.02.03.1.01 .02

Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan


60%

70%

75%

80%


60%

65%

70%

75%

Persentase Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan

-

1.02.03.1.02

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi



1.02.03.1.02 .01

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan


60%

70%

75%

80%

Persentase Peningkatan dan Kualifikasi SDMK Kesehatan

140%

175%

200%

225 %

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi nya

300 Orang

315 Orang

Rp 1.565.

358.08 6

400 Orang

1.643.62 5.990

450

1.725.807.290

1.02.03.1.02 .02

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan


60%

70%

75%

80%


140%

175%

200%

225 %

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3 laporan

3 lapora

n

Rp 161.09 4.482

3 lapora

n

Rp 169.149.

206

3 lapor

an

Rp

177.606.666

01.02.04

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.02.04.1.01

Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)



1.02.04.1.01 .01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK


1

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1.02.05.1.01

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

1.02.05.1.01 .01

Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi


10%

12%

14%

16%

Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Kebijakan tentang Germas

7%

21%

35%

50%

Jumlah Dokumen Kesepakata n Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaa n Germas

-

-

-



1.02.05.1.02

Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

1.02.05.1.02 .01

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat


1.02.05.1.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

1.02.05.1.03 .01

Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM




KODE

Uraian/isi Sub

Kegiatan

Indikator

Program

Kondisi

Awal

(2020)

Target Capaian

Indikator Program

Indikator

Kegiatan

Kondis

Awal (

2020 )

Target Capaian

Indikator Kegiatan indikator

Sub

Kegiatan

Kondisi

Awal (

2020)


2021

2022

2023

2021

2022

202

3 2021

Rp

- 2022

Rp

-

202

3

Rp

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

UNIT PELATIHAN KESEHATAN

01.00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

01.02'

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

01.02.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1.02.01.1.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



1.02.01.1.01 .01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Persentase Penyusunan perencanaa n dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tep at waktu

100%

100%

100%

100%

Persentase Penyusunan Perencanaa n dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan prosedur/ tepat waktu

100%

100%

100%

100

%

Jumlah

Dokumen Perencanaa n Kinerja

2

2

16.134 .200

2

16.940.9 10

2

17.787.956

1.02.01.1.01 .02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD


100%

100%

100%

100

%

Jumlah Dokumen RKA

2

2

Rp 15.023

.150

1

Rp 15.774.3 08

1

Rp

16.563.023

1.02.01.1.01 .03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen RKA- SKPD

1

1

Rp 9.709.

700

1

Rp 10.195.1 85

1

Rp

10.704.944

1.02.01.1.01 .04

Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Penyusunan DPA SKPD

1.02.01.1.01 .05

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPPA- SKPD

1

1

1

1.02.01.1.01 .06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Jumlah

Laporan Capaian Kinerja

3

3

Rp 15.074

.174

1

Rp 15.074.1

76

1

Rp

15.074.178 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



1.02.01.1.01 .07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


1

1

1

1

1.02.01.1.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.02.01.1.02 .01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


90%

93%

94%

95%

1.02.01.1.02 .02

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN


100%

100%

100%

100%

Jumlah Laporan Keuangan

2

2

2

2

1.02.01.1.02 .03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

% temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanju ti

100%

100%

100%

100%

Persentase Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun tepat waktu

1 lap

1 lap

Rp

347.68 3.320

1 lap

Rp 365.067. 486

1 lap

Rp 383.320.860

1.02.01.1.02 .06

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaa n

-

-

-



1.02.01.1.02 .07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

100%

100%

100%


1 Dok

1 Dok

Rp 14.122

.580

1 Dok

Rp 14.828.7 09

1 Dok

Rp

15.570.144

1.02.01.1.02 .08

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1 Dok

1 Dok

-

1 Dok

-

1 Dok

-

1.02.01.1.03 .06

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dokumen Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD

1 Dok

1 Dok

-

1 Dok

-

1 Dok

-

1.02.01.1.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.1.05 .02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya


Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa nnya bagi ASN/PTT/P PNPN/P3K

31

31

Rp

25.696 .700

32

Rp 26.981.5 35

34

Rp 28.330.612

1.02.01.1.05 .03

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

% pelayanan administrasi kepegawaia n sesuai prosedur

Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaia n Sesuai Prosedur

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Pegawai yang mengupdate Data ASN melalui Sistem

156

156

156

156



Informasi

Pegawai

1.02.01.1.05 .04

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian



100%

100%

100%

100 %

Jumlah Pegawai yang mengupdate Data ASN melalui Sistem Informasi Pegawai

156

156

156

156

1.02.01.1.05 .05

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai


75%

80%

85%

90%

Persentase ASN yang menyusun dan Melaporkan Kinerja Tepat Waktu

75%

80%

85%

90%

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Individu

156

156

156

156

1.02.01.1.05 .09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi


100%

100%

100%

100%

Persentase Pengemban gan Kompetensi Pegawai Sesuai dengan Perencanaa n

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat minimal 20 JP

30

30

Rp 70.000

.000

31

Rp 73.500.0 00

32

Rp

77.175.000

1.02.01.1.05 .10

Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan


-



1.02.01.1.05 .11

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan


31

31

Rp 32.000

.000

Rp 31

Rp 33.600.0 00

32

Rp

35.280.000


1.02.01.1.06 .01

Penyediaan Komponen Instalasi


100%

100%

100%

100%

Persentase Tertib Pengelolaan Arsip

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor

1 tahun

1

tahun

Rp 16.031

.925

1

tahun

Rp 16.031.9

27

1

tahun

Rp

16.031.929 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.02.01.1.06 .02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


100%

100%

100%

100 %


1 tahun

1

tahun

Rp 42.503

.351

1

tahun

Rp 44.628.5

19

1

tahun

Rp

46.859.944

1.02.01.1.06 .03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


4 jenis

4 jenis

Rp

90.458 .705

4 jenis

Rp 94.981.6 40

5

jenis

Rp

99.730.722

1.02.01.1.06 .04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

-

1

Tahun

Rp 9.600.

000

1

Tahun

Rp 10.080.0 00

1

tahun

Rp 10.584.000

1.02.01.1.06 .05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersediany a barang cetak dan Penggandaa n

-

1

Tahun

Rp 14.982

.000

1

Tahun

Rp 15.731.1 00

1

tahun

Rp

16.517.655

1.02.01.1.06 .06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Tersediany a Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

-

1 Tahun

Rp 1.551.

250

1 Tahun

Rp 1.628.81 3

1 tahun

Rp 1.710.253



1.02.01.1.06 .08

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Terfasilitasi nya Kunjungan Tamu

1.02.01.1.06 .09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terselengg aranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

14 kab / kota

Rp 44.216

.000

14 kab / kota

Rp 46.426.8 00

14 kab / kota

Rp

48.748.140



100%

100%

100%

100%

% tertib pengelolaan arsip

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD

-

-

-

1.02.01.1.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.02.01.1.07 .02

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan


100%

100%

100%

100%

% pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (komulatif tahun berjalan)

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

-

-

3

-

3

-

1.02.01.1.07 .05

Pengadaan Mebel Jumlah

Pengadaan Mebel

1

1

1.02.01.1.07 .06

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Pengadaan Barang dan Mesin Lainnya

5

5



1.02.01.1.07 .07

Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Tersedianya Pengadaan Aset Tetap

1.02.01.1.07 .08

Pengadaan Aset Tak Berwujud


- 3

1.02.01.1.07 .09

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

-

-

1.02.01.1.07 .11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

-

1

-

1

-

1

-

1.02.01.1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.1.08 .01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


100%

100%

100%

100%

Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100%

100%

100%

100 %

Jumlah

Surat Yang dikirim

1 tahun

1 tahun

Rp

2.587. 800

1 tahun

Rp 2.717.19 0

1 tahun

Rp 2.853.050

1.02.01.1.08 .02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


12 Bln

12 Bln

Rp 289.08 1.600

12 Bln

Rp 303.535. 680

12 bln

Rp 318.712.464

1.02.01.1.08 .03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa

100%

100%

-

100%

-

100 %

-



n Kantor

1.02.01.1.08 .04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor

100%

100%

Rp 329.13 7.466

100%

Rp 345.594. 339

100%

Rp

362.874.056

1.02.01.1.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.1.09 .02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan


100%

100%

100%

100%

Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik

100%

100 %

100 %

10 0%

Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1 tahun

1

Tahun

Rp

28.277 .144

1 Tahun

Rp 29.691.0 01

1 tahun

Rp 31.175.551

1.02.01.1.09 .05

Pemeliharaan Mebel Tersedianya

Pemeliharaa n Mebel

1 Tahun 1

Tahun

- 1

Tahun

- 1

Tahu n

-

1.02.01.1.09 .06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya

1 Tahun

1

Tahun

Rp 19.265

.500

1

Tahun

Rp 20.228.7 75

1 tahun

Rp

21.240.214



1.02.01.1.09 .08

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud


1.02.01.1.09 .09

Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sarana dan


-

1.02.01.1.09 .10

Pemeliharaan/Reha bilitasi sarana prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sarana dan


2 Tahun

1 Tahun

Rp 33.473

.438

1 Tahun

Rp 35.147.1 10

1 tahun

Rp

36.904.465



1.02.01.1.09 .11

Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sarana dan


3 Tahun

1 Tahun

Rp 92.051

.677

1 Tahun

Rp 96.654.2 61

1 Tahu n

Rp

101.486.974

01.02.02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.1.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.02.1.01 .06

Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)


-

50%

60%

65%

Persentase Puskesmas Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Dasar di DTPK

-

100%

100%

100 %

Jumlah Puskesmas yang melaksanak an Pengemban gan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK minimal 35%

-

120

Puske smas

370.43 4.425

145

Puske smas

388.956. 146

145 Pusk esma

s

408.403.954



Puskesmas

1.02.02.1.01 .21

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya


90%

92%

94%

96%


14 Kab/

Kota

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatka n Distribusi Obat dan Vaksin Esensial

14 Kab/

Kota

14 Kab/ Kota

25.000

.000

14 Kab/K

ota

25.000.0

00

14 Kab/ Kota

25.000.000

1.02.02.1.01 .22

Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya


90%

92%

94%

96%


14 Kab/

Kota

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Ketersediaa n Obat dan Vaksin Esensial minimal 80%

14 Kab/

Kota

14 Kab/ kota

2.158. 462.31

2

14 Kab/ kota

2.266.38

5.428

40

Item

2.379.704.699



1.02.02.1.02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.02.1.02 .01

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana


100%

100%

100%

100%

Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Pelayanan Kesehatan pada Penduduk/W arga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana/Be rpotensi Bencana

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Kabupaten/ Kota yangTerdam pak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana yang mendapatka n Pelayanan Kesehatan

6 Kab/ Kota

6 Kab/ Kota

60.454 .865

6 Kab/ Kota

66.500.3 52

6

Kab/ Kota

73.150.387

1.02.02.1.02 .02

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)


82%

82%

85%

88%

Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Respon Sinyal Kewaspada an Dini

14

Kab/Kota

1.02.02.1.02 .03

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Persentase Kabupaten/ Kota menyelengg

-

21,43

%

#####

50,00

%


73,21%

80%

85%

90%

Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan

76.389



arakan

pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal sesuai Standar


81,52%

85%

87%

90%

Jumlah Ibu Hamil yang mendapatka n Pelayanan Antenatal K4

7.699


84,50%

86%

88%

90%

Jumlah Neonatus yang mendapatka n Pelayanan Neonatus Lengkap

845


78,57%

86%

93%

100 %


11

Kab/Kota


64,29%

78,57

%

85%

93%


58,67%

60%

65%

70%


286.796


28,57%

57%

71,43 %

86%


4 Kab/ Kota



1.02.02.1.02 .06



100%

100%

100%

100%


8,10%

7,80%

7,50%

7,30 %


2.077


78,57%

86%

93%

100 %


11

Kab/Kota


64,29%

78,57

%

85%

93%


58,67%

60%

65%

70%


286.796


28,57%

57%

71,43 %

86%


4 Kab/ Kota



1.02.02.1.02 .06



100%

100%

100%

100%


8,10%

7,80%

7,50%

7,30 %


2.077


8,80%

14,50 %

13%

12%

Jumlah Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapatka n PMT

3.475


83%

84%

85%

86%

Jumlah Ibu Hamil yang mendapatka n Tablet Tambah Darah

90.768


61,60%

62%

63%

64%

Jumlah Bayi Usia di Bawah 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif

24.164



1.02.02.1.02 .08

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Layanan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

60%

64%

71%

78%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanak an STBM

8 Kab/ Kota

10

Kab/ Kota

12

Kab/ Kota

14

Kab/ Kota

Persentase Desa/Kelura han Stop Buang Air Besar Sembaranga n (SBS)

10%


8 Kab/ Kota

10 Kab/ Kota

12 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/dipe riksa Kualitas Air Minumnya sesuai Standar

55%


8 Kab/ Kota

10 Kab/ Kota

12 Kab/ Kota

14 Kab/ Kota

Jumlah Fasyankes yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar

40%



Jumlah

Kabupaten/ Kota yang sudah memberikan Sertifikat Laik Sehat keTempat Pengelolaan Pangan

5 Kab/ Kota

7 Kab/ Kota

8 Kab/ Kota

9

Kab/ Kota

Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar

41%


4 Kab/ Kota

5 Kab/ Kota

6 Kab/ Kota

7

Kab/ Kota

Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang sesuai Standar

27%


4 Kab/ Kota

5 Kab/ Kota

6 Kab/ Kota

7

Kab/ Kota

Persentase Puskesmas yang melaksanak an Kesehatan Kerja

60%


8 Kab/ Kota

9 Kab/ Kota

10 Kab/ Kota

11 Kab/ Kota

Persentase Puskesmas yang melaksanak an Kesehatan Olah Raga

60%



1.02.02.1.02 .09

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Persentase Kabupaten/ Kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

7%

21%

35%

50%

Persentase Unit Layanan UKM dan UKP yang menyelengg arakan Promosi Kesehatan

80%

85%

90%

95%

Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang menyelengg arakan Promosi Kesehatan

237

Layanan Kesehata

n

1.02.02.1.02 .10

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya


-

50%

60%

65%

Persentase Puskesmas yang melaksanak an Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

14%

16%

18%

20%

Jumlah Puskesmas yang melaksanak an Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya.

36 Puskesm

as

1.02.02.1.02 .11

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular


82%

82%

85%

88%

Persentase Angka Keberhasila n Pengobatan TBC (TBC Success Rate)

90%

90%

90%

90%

Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)

9.680


100%

100%

100%

100 %

Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on

40%



ART)


32%

38%

44%

50%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanak an PSN 3 M Plus dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1RJ)

5 Kab/Kota


8%

15%

23%

29%

Jumlah Kabupaten/k ota yang memiliki ≥ 20% Puskesmas Rabies Center

4 Kab/Kota


11%

33%

50%

100 %

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanak an POPM Filaria dan Survei PreTAS

6 Kab/Kota


23%

26%

28%

30%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang 60% Puskemas menangani Pnemonia Balita Sesuai

2

Kab/Kota



Standar


35,70%

42,80

%

50%

60%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang mencapai API < 1/1.000 Penduduk

5

Kab/Kota

Persentase Keberhasila n Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular

30%

30%

50%

60%

Persentase Kabupaten/ Kota ≥ 40% FKTP Yang Menyelengg arakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)

10%

15%

30%

40%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

2

Kab/Kota


14,28%

21,40

%

35%

42,8 5%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas

2

Kab/Kota



Jumlah

Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Deteksi Dini Gangguan Indera pada ≥ 40% Populasi

-

Juml ah Kab upat en/K ota yang Mela kuka n Dete ksi Dini Pen yakit Kan ker Di ≥ 80% Pop ulasi Usia 30- 50 Tah un

-

2 Kab/Kota



1.02.02.1.02 .12

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji


82%

82%

85%

88%

Persentase Calon Jemaah Haji yang mendapatka n Pelayanan Kesehatan

100%

100%

100%

100 %

Persentase Jamaah Haji yang memperoleh Perlindunga n terhadap Penyakit Menigitis Meningokok us sebelum Keberangkat an

1.02.02.1.02 .13

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Program: Persentase Keberhasila n Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular

30%

30%

50%

60%

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa

-

7 Kab/ Kota

9 Kab/ Kota

11 Kab/ Kota

Persentase Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang mendapatka n Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

-

-

1.02.02.1.02 .15

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus


-

50%

60%

65%

Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan Khusus

-

60%

70%

80%


-



1.02.02.1.02 .16

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat


100%

100%

100%

100%

Persentase Peserta JKN yang mendapatka n Pelayanan Kesehatan

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Masyarakat yang menerima Bantuan Iuran JKN

-


1 Dokumen

1.02.02.1.02 .17

Pengelolaan Surveilans Kesehatan


82%

82%

85%

88%

Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai 80% mencapai imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 0- 11 bulan

72%

73%

75%

77%

Jumlah Anak Usia 0- 11 Bulan yang dilakukan Imunisasi Dasar Lengkap

99.378 Anak

-



Persentase Anak Usia 18- 24 Bulan yang mendapat Imunisasi Lanjutan Campak Rubella

1.02.02.1.02 .23

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)


100%

100%

100%

100%

Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Pelayanan Kesehatan pada Penduduk/ Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana/ Berpotensi Bencana

100%

100%

100%

100 %

Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu Menangani Kegawatdar uratan

1.02.02.1.02 .27

Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


-

50%

60%

65%

Persentase RS yang dilakukan Pengawasa n Oleh Tim BPRS

100%

100%

100%

100 %

Jumlah RS yang dilakukan Pengawasa n oleh Tim BPRS



Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatka n Pendamping an dari 25% FKTP dan 22 % FRKTL yang belum Terakreditas i

-

-

50% FKTP dan 20%

FKTR L

62,5 5% FKT

P dan 40% FKT RL

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatka n Pendamping an dari 25% FKTP dan 22% FKTRL yang belum Terakreditas i

1.02.02.1.03

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi



1.02.02.1.03 .01

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan


93%

100%

100%

100%


27 Dokume

n

30 Doku men

30 Doku men

30

Dok ume

n

Jumlah Dokumen Profil kesehatan Provinsi Kalimantan Barat


Jumlah Laporan Data SPM Kabupaten/ Kota Per Triwulan

1.02.02.1.03 .02

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan


93%

100%

100%

100%


27

Dokume n

30

Doku men

30

Doku men

30 Dok ume

n




1.02.02.1.03 .03

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet


93%

100%

100%

100%

Jumlah data dan Informasi Kesehatan yang tersedia

27

Dokume n

30

Doku men

30

Doku men

30 Dok ume

n

Jumlah Alat/Perangk at Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia

1.02.02.1.04

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.02.1.04 .03

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan


-

50%

60%

65%

Persentase RS yang Melaksanak an PPI

100%

100%

100%

100 %

Jumlah RS yang Melaksanak an PPI

01.02.03

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1.02.03.1.01

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi



1.02.03.1.01 .01

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan


70%

80%

80%

80%


70%

80%

80%

80%

Jumlah Puskesmas yang Minimal memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Preventif di Puskesmas

1 laporan

1 lapora

n

Rp 75.995

.502

1 lapora

n

Rp 79.795.2

77

1 lapor

an

Rp

83.785.041

Jumlah RS Kabupaten/ Kota Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang

Jumlah Puskesmas Tanpa Dokter

-

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan (Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan



Teladan)

1.02.03.1.01 .02

Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan


60%

70%

75%

80%


60%

65%

70%

75%


-

1.02.03.1.02

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi



1.02.03.1.02 .01

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan


60%

70%

75%

80%


140%

175%

200%

225 %

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi nya

300 Orang

315 Orang

Rp 1.565.

358.08 6

400 Orang

1.643.62 5.990

450

1.725.807.290

1.02.03.1.02 .02

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan


60%

70%

75%

80%


140%

175%

200%

225 %


3 laporan

3 lapora

n

Rp 161.09 4.482

3 lapora

n

Rp 169.149.

206

3 lapor

an

Rp

177.606.666

01.02.04

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.02.04.1.01

Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)



1.02.04.1.01 .01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK


1

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1.02.05.1.01

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

1.02.05.1.01 .01

Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi


10%

12%

14%

16%

Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanak an Kebijakan tentang Germas

7%

21%

35%

50%

Jumlah Dokumen Kesepakata n Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaa n Germas

-

-

-



1.02.05.1.02

Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

1.02.05.1.02 .01

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat


1.02.05.1.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

1.02.05.1.03 .01

Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM




Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

UPT PELAYANAN KESEHATAN OLAH RAGA DAN MASYARAKAT






Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu

100% 100% 100% 100% Persentase Penyusunan Perencanaa n dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan prosedur/


1 1 5.120.29 0

2 6.000.0 00

2 6.000.0 00



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

tepat waktu




1 1 4.022.29 0

1 4.022.29 0

1 4.022.29 0



1 - - 1 3.962..2 90

1 3.962..2 90

1.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Penyusun an DPA SKPD

1 1 3.962..2 90

1 3.962..2 90

1 3.962..2 90

1.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubaha n DPPA- SKPD

1 1 2.192.29 0

1 2.192.29 0

1 2.192.29 0

1.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja

1 Dokume

n

1 Dok umen

4.022.29 0

1 Dokume

n

4.022.29 0

1 Doku men

4.022.29 0



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20





100% 100% 100% 100% Jumlah Jasa Penatausa haan Keuangan dan Barang

9 Orang 9 Orang

87.660.0 00

9 Orang 87.660.0 00

9 Orang

87.660.0 00



1 Dok 1 Dok 9.674.04 3

1 Dok 9.674.04 3

1 Dok 9.674.04 3






- 29 Stel 12

Pasan g

25.882.1 00

29 Stel 12

Pasang

25.882.1 00

29 Stel 12

Pasan g

25.882.1 00



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




100% 100% 100% 100% Jumlah ASN Yang Berkompet ensi Setelah Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan

50 Orang

50 Orang

5.500.00 0

50 Orang

5.500.00 0

50 Orang

5.500.00 0




100% 100% 100% 100% Persentase Tertib Pengelolaan Arsip


7 Item 7 Item 7.525.07 5

7 Item 7.525.07 5

7 Item 7.525.07 5



100% 100% 100% 100% Jumlah Peralatan dan Perlengka pan Kantor

- 62 Item

43.928.0 00

62 Item 43.928.0 00

62 Item

43.928.0 00



- 37 Item

18.002.5 50

37 Item 18.002.5 50

37 Item

18.002.5 50


Tersedian ya Bahan Logistik

- 300 Porsi

9.000.00 0

300 Porsi

9.000.00 0

300 Porsi

9.000.00 0



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kantor



- 5 Buah dan 40. 879

Eksem plar

24.296.6 01

5 Buah dan 40.

879 Eksempl

ar

24.296.6 01

5 Buah dan 40. 879

Eksem plar

24.296.6 01


Jumlah Langgana n Jurnal/Sur at Kabar/Maj alah

- 365 Eksem

plar

1.551.25 0

365 Eksempl

ar

1.551.25 0

365 Eksem

plar

1.551.25 0

1.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Makanan dan Minuman

70 Porsi

2.100.00 0

70 Porsi

2.100.00 0

70 Porsi

2.100.00 0


Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

45 Orang

180.740. 455

45 Orang

180.740. 455

45 Orang

180.740. 455




Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



100% 100% 100% 100% % pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (komulatif tahun berjalan)

100% 100% 100% 100% Jumlah Pengadaa n Barang dan Mesin Lainnya

4 Buah 3 Buah

12.000.0 00

- - - -

1.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 3 - 1 - 1 -





100% 100% 100% 100% Jumlah Beban Jasa Internet

12 Bln 12 Bln

12.000.0 00

12 Bln 12.000.0 00

12 Bln

12.000.0 00



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20





100% 100 %

100 %

100 %


3 Unit 3 Unit 45.253.1 50

3 Unit 45.253.1 50

3 Unit 45.253.1 50

1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedian ya Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya

13 Unit dan 23 Unit

13 Unit

dan 23 Unit

17.700.0 00

13 Unit dan 23 Unit

17.700.0 00

13 Unit

dan 23 Unit

17.700.0 00


Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1 Gedun

g

46.029.0 00

1 Gedung

46.029.0 00

1 Gedun

g

46.029.0 00



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

yang dapat digunakan



1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan

90% 92% 94% 96% Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan

117 Item 117 Item

120 Item

120 Item

Jumlah Alat Kesehatan Olahraga

6 Item

166.936. 770

2 Item 500.000. 000

- -



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Jumlah Alat Kedoktera n dan Kesehatan - AlatKedokt eran-Alat Kedoktera n Gigi Yang Dipelihara

1 Item 5 Item 7.150.00 0

5 Item 7.150.00 0

5 Item 7.150.00 0

1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Kabupaten /Kota dengan Ketersedia an Obat dan Vaksin Esensial minimal 80%

291 Item 291 Item

689.909. 228

291 Item 689.909. 228

291 Item

689.909. 228




Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Persentase Puskesmas yang menyelenggarak an kesehatan kerja dasar; Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya; Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

70% 70% 70% 75% Jumlah ASN dan Masyarakat yang mendapat Layanan Pemeriksaa n Kesehatan Kerja dan Olahraga

3730 orang

3730 orang

3730 orang

3730 orang

Jumlah Anak Sekolah Yang Diperiksa Kesehatan Olahraga

Jumlah ASN Yang Diperiksa Pada Pelayanan Kebugara n Jasmani dengan Metode Rockport Jumlah ASN Yang Diperiksa Pada Pemeriksa an danPenilai an Status Kesehatan ASN

1000 Orang

800

Orang

800 Orang

1000 Orang

800

Orang

800 Orang

530.803. 288

1000 Orang

800

Orang

800 Orang

530.803. 288

1000 Orang

800

Orang

800 Orang

600.000. 000



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah Pelayanan Emergenc y Kesehatan pada ApelHari- Hari Besar / Tertentu dan Kelompok SasaranK egiatan Jumlah Peserta Workshop Keselamat an, Kesehatan kerja Jumlah Peserta Workshop Penatalak sanaan Cedera Olahraga Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelaksana anKomuni kasi

1 Tahun

165 Orang

165 Orang

600 Orang

1 Tahun

165 Orang

165 Orang

600 Orang

1 Tahun

165 Orang

165 Orang

600 Orang

1 Tahun

165 Orang

165 Orang

600 Orang



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Informasi dan Edukasi Kesehatan bagiLansia dan atau ASN


Jumlah Masyarak at Dilakukan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Jumlah Perempua n usia 30- 50 tahun yang dideteksi dini kanker servik dan payudara

1.000 Orang

120 Orang

1.000 Orang

120 Orang

88.711.4 66

1.000 Orang

120 Orang

88.711.4 66

1.000 Orang

120 Orang

88.711.4 66



Kode


Indikator Program

Kondisi

Awal (2020)


Indikator

Kegiatan

Kondisi Awal (2020)


Indikator Sub

Kegiatan

Kondisi Awal

(2020)


2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20





27 Dokume

n

30 Doku men

30 Doku men

30 Doku men

Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarak at

1 Dokume

n

1 Doku men

55.574.8 70

1 Dokume

n

55.574.8 70

1 Doku men

55.574.8 70




BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa dokumen

Revisi Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2018 - 2023 telah diselaraskan dengan dokumen Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2018 - 2023. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023, yang

disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung

jawab didalam mendukung misi ke-3, khususnya pada tujuan dan sasaran sebagai

berikut :

Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan

Inovatif

Tujuan : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran : Peningkatan Kualitas Kesehatan

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-

undangan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat memiliki tanggung jawab untuk

melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung keberhasilan pencapaian

indikator sasaran sebagaimana dikemukakan di atas.


Adapun indikator sasaran yang telah di tetapkan oleh perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada sasaran tersebut adalah

sebagai berikut:

TABEL VIII.I

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI

KALIMANTAN BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

No Indikator

tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub

kegiatan

Kondisi

kinerja

awal

priode

(2018)

Target Kinerja Kond

isi

Kiner

ja

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Indikator Tujuan PD

Angka Harapan Hidup (tahun) 69,92 69,9

5

70,6

6

70,7

6

70,8

7

70,9

9

70,99

Indikator sasaran Strategis PD

Angka Kematian Ibu melahirkan per

100.000 Kelahiran Hidup

95 95 130 150 140 130 130

Angka Kematian Bayi per 1000

Kelahiran Hidup

7 7 7 12 11 10 10

Prevalensi Stunting 28 27 27,3 22 19 16 16

Prevalensi Kesakitan dan Kematian

akibat penyakit menular dan tidak

menular

- - - 50% 40% 30% 30%

Indikator Program


Persentase Kab/kota

menyelenggarakan pelayanan

kesehatan maternal dan neonatal

sesuai standar

- - 0% 21,4

%

35,7

1%

50% 50%

Persentase Kab/kota

menyelenggarakan Pelayanan

Kesehatan Balita sesuai standar

- - 64,2

9%

78,5

7%

85% 93% 93%

Persentase Kab/kota melaksanakan

asuhan gizi sesuai standar

- - 70% 90% 100

%

100

%

100%

Persentase Kabupaten/Kota yang

melaksanakan layanan pengelolaan

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja

dan olahraga

- - 60% 64% 71% 78% 78%

Persentase Keberhasilan Pelayanan

Kesehatan Penyakit Menular

- - - 82% 85% 88% 88%

No Indikator


kegiatan

Kondisi

kinerja

awal

priode

(2018)

Target Kinerja Kond

isi

Kiner

ja

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Persentase Keberhasilan Pelayanan

Kesehatan Penyakit Tidak Menular

- - - 30% 50% 60% 60%^

Persentase Pelayanan Kesehatan

Sesuai Standar

- - - 50% 60% 65% 65%


Persentase Masyarakat Kalimantan

Barat Yang Memiliki Jaminan

Kesehatan

- - 100

%

100

%

100

%

100

%

100%

Persentase Penduduk / Warga

Terdampak Krisis Kesehatan Akibat

Bencana / Berpotensi Bencana Provinsi

Yang Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan

- - 100

%

100

%

100

%

100

%

100%

Persentase Data dan Informasi

Kesehatan Yang Tersedia

- - 93% 100

%

100

%

100

%

100%

Persentase Kabupaten/Kota yang

menerapkan kebijakan gerakan

masyarakat hidup sehat

- - 7% 21% 35% 50% 50%

Persentase Ketersediaan Obat Vaksin

di Puskesmas

- - 90% 92% 94& 96% 96%

Persentase SDM Kesehatan Yang Di

Tingkatkan Kompetensinya

- - 60% 70% 75% 80% 80%

Persentase Kabupaten/Kota Yang

Melaksanakan Pembinaan UKBM

- - - 14% 28% 42% 42%

Persentase Sarana Produksi Distribusi

Kefarmasian dan Mananan Minuman

Sesuai standar

- - 82% 84% 86% 88% 88%

Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

Cakupan Persalinan Di Fasilitas

Kesehatan

73,2

1%

80% 85% 90% 90%

Cakupan Kunjungan Atenatal K4

81,5 85% 87% 90% 90%


2%

Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap 84,5 %

86% 88% 90% 90%

No Indikator


kegiatan

Kondisi

kinerja

awal

priode

(2018)

Target Kinerja Kond

isi

Kiner

ja

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Persentase Kabupaten Kota Yang

Menyelenggarakan Pelayanan

Kesehatan Usia Reproduksi

78,5

7%

86% 93% 100

%

100%

Persentase Balita Yang Dipantau

Pertumbuhan dan Perkembangannya

58,6

7%

60% 65% 70% 70%


Menyelenggarakan Pelayanan

Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja

28,5

7%

57% 71,4

3%

86% 86%

Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat

Kurus) Pada Balita

10,0

3%

7,8

%

7,5

%

7,3

%

7,3%

Persentase Ibu Hamil Kurang Energi

Kronis (KEK)

9,2

%

13,5

%

12% 10% 10%

Persentase Ibu Hamil Yang

Mendapatkan Tablet Tambah Darah

83 85 87 90 90

Persentase Bayi Usia di Bawah 6 Bulan

Mendapat ASI Eksklusif

63,6

0%

67% 69% 71% 71%

Jumlah Kabupaten/Kota Yang

8 10 12 14 14


Melaksanakan STBM Kab/

Kota

Kab/

Kota

Kab/

Kota

Kab/

Kota

Kab/

Kota

Jumlah Kabupaten / Kota Yang

Melaksanakan Pengawasan Kualitas

Air Minum

8

Kab/

Kota

10

Kab/

Kota

12

Kab/

Kota

14

Kab/

Kota

14

Kab/

Kota


Melakukan Pengelolaan Limbahmedis

di Fasilitas Kesehatan Sesuai standar

8

Kab/

Kota

10

Kab/

Kota

12

Kab/

Kota

14

Kab/

Kota

14

Kab/

Kota

Jumlah Kabupaten / Kota yang sudah

memberikan sertifikat laik sehat ke

tempat pengelolaan pangan

6

Kab/

Kota

7

Kab/

Kota

8

Kab/

Kota

9

Kab/

Kota

9

Kab/

Kota

No Indikator


kegiatan

Kondisi

kinerja

awal

priode

(2018)

Target Kinerja Kond

isi

Kiner

ja

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Jumlah Kabupaten / Kota yang

melakukan koordinasi / pembinaan

Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang

memenuhi syarat sesuai standar

4

Kab/

Kota

5

Kab/

Kota

6

Kab/

Kota

7

Kab/

Kota

7

Kab/

Kota

Jumlah Kabupaten/Kota yang

melaksanakan pembinaan kesehatan

kerja

8

Kab/

Kota

9

Kab/

Kota

6

Kab/

Kota

10

Kab/

Kota

11

Kab/

Kota

Jumlah Kabupaten/Kota yang

melaksanakan pembinaan kesehatan

8

Kab/

9

Kab/

6

Kab/

10

Kab/

11

Kab/


olah raga Kota Kota Kota Kota Kota

Persentase Kabupaten/kota yang

mencapai 80% mencapai imunisasi

Dasar lengkap ana usia 0-11 bulan

72% 73% 75% 77% 77%

Persentase Pelayanan Kesehatan bagi

orang yang terdampak dan beresiko

pada situasi KLB

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

Persentase calon jemaah Haji yang

mendapatkan pelayanan kesehatan

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

Persentase angka keberhasilan

Pengobatan TBC (TBC Success Rate)

90% 90% 90% 90% 90%

Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-

24 tahun

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

Persentase Kab/kota dengan IR DBD <

49 per 100.000 penduduk

32% 38% 44% 50% 50%

Persentase kab/kota yang eliminasi

Rabies

8% 15% 23% 29% 29%

Persentase kab/kota endemis Filaria

dengan angka MF Rate < 1%

- 11% 33% 50% 100

%

100%

Persentase Balita dengan Pneumonia

yang ditangani

- - 23% 26% 28% 30% 30%

No Indikator Kondisi Target Kinerja Kondi



kegiatan

kinerja

awal

priode

(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 si

Kinerj

a

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Persentase Kab/Kota yang

melaksanakan eleminasi malaria

- - 35,7

%

42,8

%

50% 60% 60%

Persentase Kabupaten/Kota ≥ 40%

FKTP Yang Menyelenggarakan

Layanan Upaya Berhenti Merokok

(UBM)

- - - 15% 30% 40% 40%


Melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko

PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 Tahun

- - 14,2

8%

21,4

%

35% 42,8

5%

42,85

%


Melaksanakan Deteksi Dini Masalah

Kesehatan Jiwa.

- - 7

Kab

9

Kab

11

Kab

11

Kab

Persentase Tersedianya Layanan

Kesehatan Khusus

- - - 60% 70% 80% 80%

Persentase RS yang dilakukan

Pengawasan Oleh Tim BPRS

- - 100

%

100

%

100

%

100

%

100%

Persentase Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Yang Mendapatkan

Pendampingan dari 25% FKTP dan 22

% FRKTL yang bilum terakreditasi

- - - - 50%

FKT

P

dan

20%

62.5

5 %

fktp

dan

40%

62.55

% fktp

dan

40%

FKTR


FKT

RL

FKT

RL

L

Persentase RS yang Melaksanakan

PPI

- - 100

%

100

%

100

%

100

%

100%

Persentase Puskesmas yang

Melaksanakan Pelayanan Kesehatan

Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri

dan Tradisional Lainnya

- - 14% 16% 18% 20% 20%

No Indikator


kegiatan

Kondisi

kinerja

awal

priode

(2018)

Target Kinerja Kondi

si

Kinerj

a

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Persentase Puskesmas Mendapatkan

Pelayanan Kesehatan Dasar di DTPK

- -

100

%

100

%

100

%

100%

Jumlah Penduduk yang menjadi

Peserta PBI melalui JKN

- - 100

%

100

%

100

%

100

%

100%

Persentase kabupaten/kota yang

melaksanakan pelayanan kesehatan

pada Penduduk / Warga Terdampak

Krisis Kesehatan Akibat Bencana /

Berpotensi Bencana

- - 100

%

100

%

100

%

100

%

100%


Jumlah data dan Informasi Kesehatan

yang tersedia

- - 27

Dok

30

Dok

30

Dok

30

Dok

30

Dok

Persentase Unit layanan UKM dan UKP

yang menyelenggarakan Promosi

Kesehatan

- - 80% - 90% 95% 95%

Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Obat dan Vaksin Esensial

- - 244

pkm

244

pkm

244

pkm

244

pkm

244

pkm


- - 60% 65% 70% 75% 75%


- - 140

%

175

%

200

%

225

%

225%

Persentase Kabupaten/ Kota yang membuat Kebijakan tentang Germas dan UKBM

- - 7% 21% 35% 50% 50%

persentase Keluarga Sehat - - 10% 12% 14% 16% 16%

Persentase UKBM Aktif - - 33% 40% 45% 50% 50%

jumlaah sarana distribusi kefarmasian yang sesuai standar

- - 26 28 30 32 32

jumlaah sarana produksi kefarmasian yang sesuai standar

- - 1 2 4 6 6

No Indikator


Kondisi

kinerja

Target Kinerja Kond

isi 2019 2020 2021 2022 2023


kegiatan awal

priode

(2018)

Kiner

ja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan (0rang)

- - 7638 9

8495 1

8924 6

1039 45

10394 5

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal K4 (orang)

- - 76.99 8499 7

9569 6

1088 96

10889 6

Jumlah neonatus yang mendapatkan pelayanan neonatus lengkap

- - 84,5 7817 8

8799 6

8999 5

89995

Jumlah kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi

- - 11 kab/k ota

12 kab

13 kab

14 kab

14 kab

Jumlah Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya

- - 2867 96

2646 97

3154 30

3736 63

37366 3

Jumlah kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja

- - 4 kab/k ota

8 kab/k ota

10 kab/k ota

12 kab/k ota

12 kab/ko ta

Jumlah balita kurus dan sangat kurus Mendapatkan PMT

- - 2077 2035 1995 1995 1995

Jumlah Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Mendapatkan PMT

- - 3475 3406 3338 3271 3271

Jumlah Ibu hamil Yang mendapatkan Tablet Tambah darah

- - 9076 8

9258 3

9443 4

9632 2

96322

jumlah bayi usia di bawah 6 bulan mendapat ASI Eksklusif

- - 2416 4

2464 7

2513 9

2564 1

25641

Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar sembarangan (SBS)

- - 10% 13% 16% 20% 20%

Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya

- - 55% 59% 64% 69% 69%


sesuai standar

Jumlah fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar

- - 40% 45% 49% 54% 54%

Presentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar

- - 41% 44% 50% 56% 56%

Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang sesuai standar

- - 27% 35% 40% 45% 45%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan kerja

- - 60% 64% 71% 78% 78%

No Indikator


kegiatan

Kondisi

kinerja

awal

priode

(2018)

Target Kinerja Kond

isi

Kiner

ja

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Persentase Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Olah raga

- - 60 64 71 78 78

Jumlah Anak usia 0-11 bulan yang dilakukan imunisasi Dasar Lengkap

- - 9937 8

9090 5

9938 8

9939 8

99398

Persentase Anak Usia 18-24 Bulan yang mendapat Imunisasi Lanjutan Campak Rubella

- - 65% 68% 70% 72% 72%

Jumlah Kabupaten/kotayang melakukan Respon Sinyal Kewaspadaan Dini

- - 14 Kab/k ota

14 Kab/k ota

14 Kab/k ota

14 Kab/k ota

14 Kab/ko ta

Persentase Jamaah Haji yang memperoleh perlindungan terhadap penyakit menigitis meningokokus sebelum keberangkatan

- - 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage)

- - 9.680 11.77 9

12.80 0

12.95 8

12.958

Persentase orang dengan HIV-AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART)

- - 40% 45% 50% 55% 55%


Jumlah Kab/kota yang melaksanakan PSN 3 M Plus dengan gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1RJ)

- - 5 Kab/k ota

6 Kab/k ota

7 kab/k ota

8 kab/k ota

8 kab/ko ta

Jumlah Kab/kota yang memiliki ≥ 20% Puskesmas Rabies center

- - 4 kab/k ota

4 kab/k ota

5 Kab/k ota

5 Kab/k ota

5 Kab/ko ta

Jumlah kab/kota yang melaksanakan POPM Filaria dan survei preTAS

- - 6 Kab/k ota

6 Kab/k ota

8 kab/k ota

9 kab/k ota

9 kab/ko ta

Jumlah Kab/Kota yang 60% Puskemas menangani Pnemonia Balita Sesuai Standar

- - 2 Kab/k ota

3 Kab/k ota

7 Kab/k ota

9 Kab/k ota

9 Kab/ko ta

Jumlah kab/kota yang mencapai API < 1 /1.000 penduduk

- - 5 Kab/k ota

6 Kab/k ota

7 kab/k ota

8 kab/k ota

8 kab/ko ta

Jumlah Kab/kota yang memiliki ≥ 20% Puskesmas Rabies center

- - 4 kab/k ota

4 kab/k ota

5 Kab/k ota

5 Kab/k ota

5 Kab/ko ta

Jumlah kab/kota yang melaksanakan POPM Filaria dan survei preTAS

- - 6 Kab/k ota

6 Kab/k ota

8 kab/k ota

9 kab/k ota

9 kab/ko ta

Jumlah Kab/Kota yang 60% Puskemas menangani Pnemonia Balita Sesuai Standar

- - 2 Kab/k ota

3 Kab/k ota

7 Kab/k ota

9 Kab/k ota

9 Kab/ko ta

Jumlah kab/kota yang mencapai API < 1 /1.000 penduduk

- - 5 Kab/ Kota

6 Kab/ Kota

7 Kab/k ota

8 Kab/k ota

8 Kab/ko ta

Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

- - 2 Kab 3 Kab 7 Kab 10 Kab

10 Kab

No Indikator


kegiatan

Kondisi

kinerja

awal

priode

(2018)

Target Kinerja Kond

isi

Kiner

ja

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melakukan Pelayanan Terpadu (Pandu)

- - 2 Kab 3 Kab 4 Kab 6 Kab 6 Kab


PTM Di ≥ 80% Puskesmas

Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Indera Pada ≥ 40% Populasi

- - 0 3 Kab 4 Kab 5 Kab 5 Kab

Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker Di ≥ 80% Populasi Usia 30-50 Tahun

- - 0 2 Kab 3 Kab 3 Kab 3 Kab

Persentase orang dengan masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- - 60% 75% 90% 90%


- - 0 2 3 5 5

Jumlah RS yang dilakukan pengawasan oleh Tim BPRS

- - 48 RS

48 RS

48 RS

48 RS

48 RS

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pendampingan dari 25% FKTP dan 22 % FKTRL yang belum terakreditasi

- - 8 FKTP dan 2 FRKT L

10 FKTP dan 4 FKTR

10 FKTP dan 4 FKTR

Jumlah RS yang Melaksanakan PPI - - 54 54 54 54 54

Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya.

- - 36 Pusk es

40 Pusk es

45 Pusk es

50 Pusk es

50 Puske s

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK minimal 35% puskesmas

- - 0 Pusk es

120 Pusk es

145 Pusk es

145 Pusk es

145 Puske s

Jumlah masyarakat yang menerima Bantuan Iuran JKN

- - 0 1.796 .508

1.976 .159

2.173 .775

2.173. 775


- - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Jumlah kabupaten/kota yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan

- - 6 Kab/

6 Kab/

6 Kab/

6 Kab/

6 Kab/K


atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kota Kota Kota Kota ota

Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu menangani kegawatdaruratan

- - 120 Oran g

120 Oran g

120 Oran g

120 Orang

Jumlah dokumen profil kesehatan prov. Kalbar

- - 15 dok

15 dok

15 dok

15 dok

15 doku

Jumlah booklet kesehatan - - 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

No Indikator


kegiatan

Kondisi

kinerja

awal

priode

(2018)

Target Kinerja Kond

isi

Kiner

ja

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Jumlah laporan data SPM Kab/Kota per triwulan

- - 15 lapor an

15 lapor an

15 lapor an

15 lapor an

15 lapora n

Jumlah Website kesehatan berjalan optimal

- - 1 siste m

1 siste m

1 siste m

1 siste m

1 sistem

Jumlah alat/ perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia

- - 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Jumlah puskesmas dan Rumah Sakit yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan

- - 237 267 282 282

Jenis obat dan vaksin yang tersedia di puskesmas

- - 40 Item

40 Item

40 Item

40 Item

40 Item

Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Preventif di Puskesmas

- - 140 143 147 160 160


Jumlah RS Kab/ Kota Kelas C yang Memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang

- - 9 10 11 12 12

Jumlah Puskesmas Tanpa Dokter - - 4 3 2 1 1

Penilaian nakes teladan (jumlah jenis tenaga kesehatan teladan)

- - 0 100% 100% 100% 100%


- - 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya

- - 200 Oran g

350 Oran g

400 Oran g

450 Oran g

450 Orang


- - 0 0 6 Kab 6 Kab 6 Kab

Jumlah Kader Kesehatan - - 150 250 350 500 500

Jumlah cara / metode promosi bidang kesehatan

- - 5 5 5 5 5

Jumlah UKBM yang dilakukan pembinaan

- - 16 32 48 64 64

jumlah sarana distribusi kefarmasian yang sudah diakui

- - 28 30 32 34 34


Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Halman 247

BAB VIII

PENUTUPAN

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-

2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan

serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka

Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman

pada RPJDP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat

Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung

pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan

yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya

2. Diharapkan seluruh aparatur diSekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat

Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam

kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan

kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah

wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaiaan target

Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendaliaan dan evaluasi

terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra

secara berkala.


Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Halman 248

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional dan

atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah

sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pontianak, 27 April 2021

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

dr. HARISSON, M.Kes. Pembina Utama Madya

NIP. 19660808 !99803 1 007

Rencana Strategis Renstra 2018-2023

Documents