RENCANA KERJA (RENJA) - tebokab.go.id · menyusun program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Tebo ... Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Dukcapil Tahun 2018 adalah ... 21 Pendidikan

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TEBO

RENJA DINAS DUKCAPIL THN 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan

pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang

keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan

Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua

fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu

dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal

tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan

tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan

sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah

baik Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional

dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar

bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih

spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah

memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang,

rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan

pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota

diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencaan

wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah

sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen

perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena

itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya

pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik


2

lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki

Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra

SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINAS DUKCAPIL) Kabupaten Tebo

melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018.

Renja Dinas Dukcapil mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Dukcapil Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, dimana dokumen tersebut

merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Adapun Visi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo seperti yang tertuang dalam Renstra

adalah “TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG TERTIB, AKURAT,

DINAMIS DAN TIDAK DISKRIMINATIF”.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 sebagai

berikut :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil secara

Terintegrasi melalui SIAK

2. Penyiapan Data Base Kependudukan yang berkelanjutan

3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung

jawab

4. Mengembangkan sarana dan prasarana pelaksanaan Administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil

5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait

6. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pembangunan kependudukan

dan catatan sipil yang selaras, serasi dan seimbang

Renja Dinas Dukcapil dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam

menyusun program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Tebo khususnya dan

Nasional pada umumnya.


3

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo Tahun

2018 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969);

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4720);

e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2007, tentang

Organisasi Perangkat Daerah ;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara,

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;


4

k. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Dukcapil Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai

berikut :

1) Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan

Dinas Dukcapil Tahun 2018.

2) Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan

mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Dukcapil Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas

Dukcapil Tahun 2018 dengan tetap memperhatikan RKPD.

2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu

indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Dukcapil

Tahun 2018 yang mengacu pada Renstra dan RKPD

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas

Dukcapil Tahun 2018, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DUKCAPIL TAHUN 2017.

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra

SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Dinas Dukcapil Tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Dukcapil

Tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja tahun-tahun sebelumnya.

2. Analisis Kinerja Pelayanan DINAS DUKCAPIL, Berisikan kajian terhadap

capaian kinerja pelayanan DINAS DUKCAPIL berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.


5

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS DUKCAPIL,

berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas DINAS DUKCAPIL Kabupaten Tebo Tahun 2018.

4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian

mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada

DINAS DUKCAPIL maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD

dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja DINAS DUKCAPIL, berisikan perumusan

tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DINAS DUKCAPIL Kabupaaten

Tebo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.2 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang

menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,

rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program

dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya

serta rencana tindak lanjut.


6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DUKCAPIL TAHUN 2017

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DUKCAPIL TAHUN 2017 DAN

CAPAIAN RENSTRA DINAS DUKCAPIL

Renja Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo pada dasarnya menyajikan

pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Dukcapil Kabupaten Tebo selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input),

keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,

laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti

dengan penetapan saran indikator kinerja untuk masing-masing jenis

indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Pada Tahun 2017

Untuk Tahun 2017 Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo menerima total

anggaran sebesar Rp. 4.752.914.181,-. Dari jumlah dana tersebut terealisasi

sebesar Rp. 4.421.827.655,- atau 93,03 persen yang terdiri atas:

1. Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai dianggarkan

sebesar Rp. 2.242.654.381,- terealisasi sebesar Rp. 2.135.289.878,- atau

95,21 persen.

2. Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

Jasa dan Belanja Modal untuk membiayai 7 (tujuh) Program dan 27 (dua

puluh tujuh) Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 2.510.259.800,- terealisasi

sebesar Rp. 2.286.537.777,- atau 91,09 persen.


7

TABEL REALISASI KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN

PER 31 DESEMBER 2017

NO PROGRAM/KEGIATAN MASUKAN (INPUT)

% SISA/LEBIH ANGGARAN REALISASI

1 2 3 4 5 6

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

699.694.800

651.348.571 93%

48.346.229

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.980.000

4.887.000 98,13% 93.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

41.700.000

31.365.319 75,22%

10.334.681

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

2.284.800

1.344.000 58,82% 940.800

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

6.300.000

3.401.200 53,99%

2.898.800

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

131.630.000

113.064.000 85,90%

18.566.000

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000

5.000.000 100,00% -

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

37.400.000

32.799.750 87,70%

4.600.250

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

95.499.000 95,50%

4.501.000

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7.000.000

7.000.000 100,00% -

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.000.000

5.000.000 100,00% -

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10.000.000

10.000.000 100,00% -

12 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.500.000

11.531.000 65,89%

5.969.000

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

175.900.000

175.457.302 99,75% 442.698

14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

155.000.000

155.000.000 100,00% -

II Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

455.985.000

436.902.000 96%

19.083.000

15 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

296.635.000

296.635.000 100,00% -

16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

23.850.000

23.850.000 100,00% -

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

25.000.000

24.980.000 99,92% 20.000

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

110.500.000

91.437.000 82,75%

19.063.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

41.000.000

41.000.000 100% -

19 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

20.500.000

20.500.000 100,00% -

20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

20.500.000

20.500.000 100,00% -

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

68.000.000

55.163.022 81%

12.836.978

21 Pendidikan dan Pelatihan Formal 68.000.000

55.163.022 81,12%

12.836.978


8

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.450.000

4.800.000 88% 650.000

22

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.450.000

4.800.000 88,07% 650.000

VI Program Penataan Administrasi Kependudukan

390.258.000

327.231.500 84%

63.026.500

23 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu

50.000.000

49.500.000 99,00% 500.000

24 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK 30.980.000

29.942.000 96,65%

1.038.000

25

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)

50.000.000

35.459.500 70,92%

14.540.500

26 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

30.000.000

29.500.000 98,33% 500.000

27 Penyusunan Kebijakan Kependudukan

14.550.000 - 0,00%

14.550.000

28 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 85.500.000

81.920.000 95,81%

3.580.000

29 Pendataan Masyarakat Komunitas Terpencil

30.000.000

12.930.000 43,10%

17.070.000

30 Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)

99.228.000

87.980.000 88,66%

11.248.000

VII Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

20.000.000

16.175.000 81%

3.825.000

31 Penyelenggaraan Pameran Investasi 20.000.000

16.175.000 80,88%

3.825.000

VIII Program DAK Bidang Kependudukan

829.872.000

753.917.684 91%

75.954.316

32

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s/d 18 Tahun (DAK)

829.872.000

753.917.684 90,85%

75.954.316

Total Biaya Program/Kegiatan 2.510.259.800

2.286.537.777 91,09%

223.722.023

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 18 (delapan belas) kegiatan

yang memiliki penyerapan anggaran di atas 90%. Mengingat kegiatan-kegiatan

tersebut merupakan lingkup kegiatan penunjang, sehingga dalam

pelaksanaannya selalu menyesuaikan kebutuhan.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik

berbentuk output pada tahun 2017, maka perlu dicermati kembali hasil

evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2017 berdasarkan pada outcome setiap

program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun

2010.


9

T A B E L

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

NO PROGRAM DAN KEGIATAN Indikator Kinerja Program

(out come)

2016

Target Rp.

I PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

695.940.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terakomodirnya proses surat-menyurat

12 Bulan 4.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Kelancaran komunikasi dan listrik kantor

12 Bulan

60.000.000

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan PNS

Tersedianya jaminan kesehatan

PNS

12 Bulan

3.240.000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin kantor

1 tahun

8.000.000

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya kinerja pegawai bagi

pengelola keuangan

12 Bulan 93.600.000

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelancaran pelaksanaan kegiatan

rutin kantor

1 Tahun 5.000.000

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelancaran pelaksanaan kegiatan

rutin kantor

1 Tahun 31.100.000

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran pelaksanaan kegiatan

rutin kantor

1 Tahun 100.000.000

9 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Meningkatnya kualitas penerangan

kantor

1 tahun

60.000.000

10 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Peningkatan kinerja kegiatan

bidang Dukcapil

1 Tahun

5.000.000

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Meningkatnya wawasan pegawai 1 Tahun

10.000.000

12 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman

pada saat rapat dan bagi tamu

kantor

1 Tahun 10.000.000

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Peningkatan kinerja kegiatan

bidang Dukcapil

1 Tahun

150.000.000

14 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

Kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin kantor

1 Tahun

156.000.000

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

531.440.000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan kinerja kegiatan

bidang Dukcapil

2 Unit 71.232.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan kinerja kegiatan

bidang Dukcapil

1 Tahun 67.500.000

3 Pengadaan Mebeleur Kantor Peningkatan kinerja kegiatan bidang Dukcapil

1 Tahun 30.000.000

4 Pemelirahaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya bangunan gedung

kantor

1 Paket 20.000.000

5 Pemelirahaan Rutin/Berkala Kenderaan

Dinas/Operasional

Umur teknis kendaraan dinas

meningkat

3 Unit

Roda 4, 10 Unit

Roda 2

131.640.000


10

Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Peningkatan kinerja kegiatan bidang Dukcapil

211.068.000

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

51.700.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Meningkatnya disiplin dan keseragaman pakaian pegawai

41 Stel 23.500.000

2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Meningkatnya disiplin dan

keseragaman pakaian pegawai

41 Stel 28.200.000

IV PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

30.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya wawasan dan

pengetahuan aparatur

30.000.000

V PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

4.4550.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tertib administrasi dinas 1 Kegiatan

5.450.000

VI PROGRAM PENATAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

511.630.000

1 Implementasi Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (Membangun,updating dan

Pemeliharaan

Peningkatan kualitas pelayanan

penerbitan dokumen kependudukan

dan capil melalui SIAK

85%

170.000.000

2 Konsolidasi Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan kualitas pelayanan

penerbitan dokumen kependudukan

dan capil melalui SIAK

1 Paket 100.000.000

3 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi

Kependudukan

Tersedianya informasi tentang

kependudukan bagi masyarakat

1 Tahun

30.000.000

4 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

Kependudukan

Terlaksananya pelayanan keliling penerbitan dokumen dukcapil

1 Paket

75.630.000

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Meningkatnya pemahaman

masyarakat tentang pentingnya

dokumen kependudukan dan capil

85.000.000

Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)

51.000.000

VII PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI

DAN KERJASAMA INVESTASI

20.000.000

1 Penyelenggaraan Pameran Investasi Partisipasi dalam pameran pembangunan

1 Kegiatan

20.000.000

VIII PROGRAM DAK BIDANG

KEPENDUDUKAN

1 Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta

Kelahiran Usia 0 s/d. 18 tahun (DAK)

900.859.000

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan

usulan sebesar Rp.2.747.019.000 terurai dalam 8 (delapan) program dan 32

(tiga puluh dua) kegiatan, diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan


11

mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi

anggaran.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017

maupun perkiraan capaian tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa

permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dukcapil

Kabupaten Tebo sebagai berikut:

a. Besarnya keinginan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan

prima dibidang kependudukan dan catatan sipil.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana dibidang kependudukan dan catatan

sipil.

c. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah baik

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami

keterlambatan.

d. Kurangnya respon dari para camat untuk meningkatkan jumlah target

perekaman e-KTP, sehingga pelaksanaan evaluasi tidak optimal. Hal ini

berdampak pada keterlambatan akan data dan informasi tentang hasil

Perekaman e-KTP setiap kecamatan dalam Kabupaten Tebo.

e. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo

dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Dukcapil maupun Pemerintah

Kabupaten Tebo dengan sistem kerja stakeholder belum didukung secara

optimal, sehingga pekerjaan yang dapat diselesaikan melebihi target waktu

yang ditentukan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo 2017–2022, maka

pada tahun 2018 Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo menyusun strategi dan arah

kebijakan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK).

Startegi : Koordinasi berkaitan dengan pelayanan penerbitan dokumen

kependudukan melalui SIAK.

Kebijakan : Mempercepat waktu penyelesaian penerbitan dokumen

kependudukan.


12

2. Pembangunan, updating dan pemeliharaan database kependudukan yang

berkelanjutan.

Strategi : Validasi data kependudukan melalui sistem teknologi

informasi.

Kebijakan : Melakukan validasi data melalui koordinasi ke kecamatan

dan pemerintah pusat.

3. Peningkatan sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung

jawab.

Strategi : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kebijakan : Mengikuti pelatihan sesuai bidang tugas dan fungsi aparat

4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan administrasi

kependudukan dan catatan sipil.

Strategi : Pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras yang

berkualitas

Kebijakan : Melakukan pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk

mendukung pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen

kependudukan

5. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.

Strategi : Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang

mendalam dan berkualitas

Kebijakan : Menerapkan mekanisme koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi dengan instansi terkait

6. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pembangunan

kependudukan dan catatan sipil yang selaras, serasi dan seimbang.

Strategi : Penyiapan sumber daya manusia dan sarana teknologi

informasi yang berkualitas

Kebijakan : Pengelolaan administrasi kependudukan yang berbasis

teknologi informasi


13

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Dukcapil sebagai Instansi Pelaksana merupakan perangkat

pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang

melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan unsur

instansi pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mempunyai tugas pokok :

1) Mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam

melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban

meliputi :

a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap

Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Penting;

c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;

d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil;

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang

disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil.

2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk

pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama

Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA

Kecamatan.

3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD

Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan

Sipil.

4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan

tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya

belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman

pada Peraturan Perundang-undangan.


14

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Fungsi Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo didalam menyelenggarakan

tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2013

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan Sipil.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kependudukan dan catatan sipil.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan

sipil.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tebo sesuai Keputusan Bupati Tebo Nomor 10 Tahun 2013, terdiri

dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahkan:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

c. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pencatatan Kependudukan membawahkan:

a. Seksi Pencatatan Kartu Tanda Penduduk;

b. Seksi Pencatatan Kartu Keluarga; dan

c. Seksi Pencatatan Pindah Datang Penduduk.

4. Bidang Pengembangan Kependudukan, membawahkan:

a. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Data;

b. Seksi Pengelolaan Administrasi Kependudukan; dan

c. Seksi Kerja Sama dan Pendayagunaan Kependudukan.

5. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :

a. Seksi Pencatatan Lahir dan Mati;

b. Seksi Pencatatan Kawin dan Cerai; dan

c. Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengasuhan anak

dan Kewarganegaraan.


15

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

7. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Kajian Atas Indikator Kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Dukcapil

Kabupaten Tebo telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen

perencanaan tingkat Kabupaten Tebo, antara lain RENSTRA SKPD 2017-

2022, RKPD, dan Rencana Kinerja Tahun 2017. Sedangkan indikator yang

perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi adalah membantu Bupati dalam hal

melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah

berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan

catatan Sipil yang berpedoman pada Arah dan Prioritas Program

Pembangunan 2017-2022 RPJMD yang ke 10 (sepuluh) yaitu Prioritas

Program Layanan Publik dan Hukum antara lain yaitu: Meningkatkan

pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK)

dan Akta kelahiran secara gratis dan keliling yang juga merupakan salah

satu Program Prioritas Unggulan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi, Dinas Dukcapil

Kabupaten Tebo tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk

kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah provinsi maupun

pemerintah pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan Sarana prasarana.

Adapun isu-isu penting kedua factor tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan

profesionalisme bidang perencanaan, sehingga dapat dihasilkan aparatur

perencanaan yang kreatif dan inovatif.

2. Menerapkan Right Man On The Right Place dalam penempatan/perekrutan

aparatur. Hal ini berdampak pada ketepatan dan keakuratan perencanaan,

mengingat aparatur yang dimiliki lebih responsif terhadap perkembangan

kebijakan provinsi dan nasional.


16

3. Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penambahan

ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo menambah usulan program dan kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari para camat dan kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan

kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.


17

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Memperhatikan lingkungan strategis, dikaitkan dengan visi, misi tujuan

dan sasaran Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan yang hendak

dicapai, maka kebijakan umum yang ditempuh:

a. Menyelenggarakan administrasi kependudukan taat asas untuk mendorong

terakomodasikannya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial serta

mendorong tertibnya pelayanan publik;

b. Mengembangkan sistem administrasi kependudukan terpadu melalui

komitmen berbagai pihak dan peran-serta masyarakat;

c. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang

berkelanjutan;

d. Mengelola program dan kegiatan sesuai prinsip kepemerintahan yang baik

(Good Governance);

e. Membangun jejaring dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan

prinsip saling menguntungkan.

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di atas, Ditjen Adminduk

menetapkan langkah-langkah strategis untuk setiap kebijakan.

Kebijakan 1, yaitu “Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk

mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial”,

dilaksanakan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

a. Menjadikan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta

pengelolaan informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

b. Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan untuk memberikan

kepastian hukum serta kemudahan akses pelayanan sosial lain;

c. Mencegah segala macam bentuk penyalahgunaan pelayanan administrasi

kependudukan yang merugikan masyarakat.


18

Kebijakan 2, yaitu “Mengembangkan sistem administrasi kependudukan terpadu

melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat”, dengan langkah-

langkah strategis sebagai berikut:

a. Dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilibatkan peran

serta masyarakat;

b. Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam

memecahkan permasalahan administrasi kependudukan;

c. Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara pengumpulan biodata

penduduk hasil pendaftaran dan pencatatan peristiwa penting.

Kebijakan 3, yaitu “Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral

pembangunan yang berkelanjutan”, mempunyai langkah-langkah strategis

sebagai berikut:

a. Pembangunan yang sasarannya penduduk merupakan kegiatan lintas

sektor/bidang, sehingga diperlukan strategi kebijakan kependudukan yang

terpadu menyangkut pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan

pengarahan mobilitas yang didukung penyediaan data dan informasi yang

akurat;

b. Dalam rangka menunjang pengelolaan kependudukan, pembangunan

ditempuh dengan mengedepankan hak-hak penduduk dan perlindungan

sosial serta pemberian pemahaman tentang pembangunan yang berwawasan

kependudukan.

Kebijakan 4, yaitu “Mengelola program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-

prinsip kepemerintahan yang baik (good governance)”, dilaksanakan dengan

langkah-langkah strategis sebagai berikut :

a. Mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi standar

akuntabilitas kinerja;

b. Pengelolaan program oleh tenaga yang memiliki integritas, dedikasi, dan

kompetensi serta kemampuan profesional;

Kebijakan 5, yaitu “Membangun jejaring dan kerjasama dengan berbagai pihak

terkait dengan prinsip saling menguntungkan”, dilaksanakan dengan langkah-

langkah strategis sebagai berikut :

a. Advokasi dan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan

implikasinya kepada instansi terkait dan masyarakat.

b. Penyerasian kebijakan administrasi kependudukan dengan berbagai pihak

terkait.


19

c. Peningkatan peranserta dan komitmen lembaga terkait dan stakeholders

dalam rangka akselerasi kebijakan kependudukan.

d. Melakukan kesepakatan bersama dengan pihak/lembaga terkait yang

berhubungan dengan subtansi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD.

Renja Dinas Dukcapil mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Dukcapil Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, dimana kedua dokumen tersebut

merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Adapun visi Dinas Dukcapil

Kabupaten Tebo seperti yang tertuang dalam Renstra adalah ”TERWUJUDNYA

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL YANG TERTIB, AKURAT, DINAMIS DAN TIDAK DISKRIMINATIF”.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Dukcapil

Kabupaten Tebo tahun 2018 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil


(SIAK).

2. Pembangunan, updating dan pemeliharaan database kependudukan yang

berkelanjutan.

3. Peningkatan sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung jawab.

4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil.

5. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.

6. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pembangunan kependudukan

dan catatan sipil yang selaras, serasi dan seimbang.

Adapun tujuan dan sasaran strategik yang ingin dicapai dalam RENJA

Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan dan sasaran pembagunan dalam mewujudkan Misi Pertama yaitu

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil


(SIAK) sebagai berikut :

Tujuan : 1. Pelayanan yang membahagiakan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan.

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


20

Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Sesuai Renstra

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017-2022

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah

ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran

tertentu.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Dukcapil tahun 2018

terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap

keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran yang baik

dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana

bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

sehingga tercapai efektivitas dan effisiensi.

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Capaian

Tahun

2017 2018

1 2 3 4 5 6

1 Pelayanan yang

membahagiakan

masyarakat dalam

pengurusan

dokumen

kependudukan dan

optimalisasi

pemanfaatan data

kependudukan.

Meningkatnya

kualitas

Administrasi

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Cakupan kepemilikan KK 84% 85%

Cakupan Kepemilikan KTP 90% 95%

Cakupan Kepemilikan kutipan Akta

Kelahiran 0 - 18 tahun

83% 85%

Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian 480

Lbr

470 Lbr

Persentase Validitas Data Penduduk 74% 75%

Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak

(KIA)

12% 13%

Persentase perjanjian kerjasama pemanfaatan

data dengan instansi atau lembaga di lingkup

pemerintahan Kab. Tebo

48% 50%


21

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan

urusan pemerintahan dengan optimal.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur untuk

meningkatkan kemampuan pegawai Dinas Dukcapil agar mampu

melaksanakan tugas kependudukan guna mendukung keberhasilan

pembangunan Daerah

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran sejauhmana pencapaian

kinerja dukcapil selama satu Tahun Anggaran berjalan.

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil yang merupakan salah satu program strategis nasional

dengan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat diakses

masyarakat berkaitan dengan informasi dan pelayanan kependudukan.


22

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base

Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku

(stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan

kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect)

sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo menjadi acuan pelaksanaan

kegiatan Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas

Dukcapil. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018,

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang

dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh pegawai Dinas Dukcapil. Renja

juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan

manajemen dan seluruh staf Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo sehingga akan

diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Muara Tebo, 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEBO

Dto.

Ir. PRAYITNO, M.Sc PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19600607 198703 1 005

SKPD : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lokasi

target

capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif (Rp)

(2) (3) (4) (5) (6)

1.10 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.846.160.000

1.10 1.10.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

695.940.000

1.10 1.10.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Terlaksananya Kegiatan

administrasi keuangan dan surat-

menyurat kantor

Outcome : Tertib administrasi

keuangan dan surat-menyurat

DUKCAPIL 12 Bulan 4.000.000

1.10 1.10.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Output : Terpenuhinya kebutuhan

telepon dan listrik kantor

Outcome : Kelancaran Komunikasi

dan listrik kantor


1.10 1.10.01 01 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

PNS


1.10 1.10.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang memiliki

STNK aktif sebanyak 20 Unit (4 Unit

Roda 4 dan 16 Unit Roda 2)

Outcome : Terlaksananya tertib

administrasi berlalu lintas

DUKCAPIL 20 Unit 8.000.000

1.10 1.10.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Terealisasinya insentif bagi

pengelola keuangan sesuai beban

kerja dan tanggungjawabnya

Outcome : Meningkatnya kinerja

pegawai pengelola keuangan


1.10 1.10.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya bahan dan

peralatan kebersihan untuk dinas

Dukcapil

Outcome : Terpeliharanya

kebersihan lingkungan dan ruang

kerja

DUKCAPIL 1 Tahun 5.000.000

1.10 1.10.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Perbaikan peralatan kerja

kantor

Outcome : Kelancaran pelaksanaan

kegiatan rutin kantor


1.10 1.10.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat tulis kantor




1.10 1.10.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan




1.10 1.10.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Output : Tersedianya alat elektronik

dan listrik kantor




1.10 1.10.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Output : Tersedianya surat kabar

harian

Outcome : Meningkatnya wawasan

pegawai


1.10 1.10.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya Makanan dan

minuman rapat dan tamu




(1)

TABEL V.1

PROGRAM KEGIATAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PER SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

TAHUN ANGGARAN 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Lokasi

target

capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif (Rp)

(2) (3) (4) (5) (6)(1)




/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

1.10 1.10.01 01 18 Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Output : Terselenggaranya Rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Outcome : Peningkatan kinerja

kegiatan bidang Dukcapil


1.10 1.10.01 01 19 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Output : Tenaga kontrak SKPD

sebanyak 18 orang



DUKCAPIL 18 orang 156.000.000

1.10 1.10.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terlaksananya

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

531.440.000

1.10 1.10.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Tersedianya Perlengkapan

Penunjang Pelayanan Penerbitan

Dokumen Kependudukan




1.10 1.10.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Tersedianya Peralatan






1.10 1.10.01 02 10 Pengadaan mebeleur Output : Tersedianya Mebeleur






1.10 1.10.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Output : Pemeliharaan gedung

kantor

Outcome : Terawatnya bangunan

gedung kantor

DUKCAPIL 1 Paket 20.000.000

1.10 1.10.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas/operasional

Output : 3 Unit kendaraan dinas roda

4 (empat) dan 10 unit kendaraan

dinas roda 2 (dua)

Outcome : Umur teknis kendaraan

dinas meningkat

DUKCAPIL 3 Unit Roda

4 & 10 Unit

roda 2

131.640.000

1.10 1.10.01 02 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Output : Rehab kantor

Outcome : Pelayanan lebih nyaman

DUKCAPIL 3 Unit Roda

4 & 10 Unit

roda 2

211.068.000

1.10 1.10.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Disiplin Aparatur 51.700.000

1.10 1.10.01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Tersedianya pakaian dinas

beserta kelengkapannya

Outcome : Meningkatnya disiplin

aparatur

DUKCAPIL 45 stel 23.500.000

1.10 1.10.01 03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Output : Tersedianya Pakaian

Olahraga

Outcome : Meningkatnya disiplin

aparatur

DUKCAPIL 45 stel 28.200.000

1.10 1.10.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

30.000.000

1.10 1.10.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Keikutsertaan dalam

kegiatan Bimbingan teknis, diklat,

pelatihan, sosialisasi dll

Outcome : Meningkatnya wawasan

dan pengetahuan aparatur


1.10 1.10.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.450.000

1.10 1.10.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Output : Tersusunnya LAKIP Dinas

Dukcapil Tahun 2017

Outcome : Tertib administrasi dinas

DUKCAPIL 1 Kegiatan 5.450.000

1.10 1.10.01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Terlaksananya Penataan

Administrasi Kependudukan

511.630.000

Lokasi

target

capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif (Rp)

(2) (3) (4) (5) (6)(1)




/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

1.10 1.10.01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi (Membangun

updating dan Pemeliharaan)

Output : pemeliharaan sarana SIAK

Outcome : Peningkatan kualitas

pelayanan penerbitan dokumen

kependudukan dan capil melalui SIAK


1.10 1.10.01 15 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Output : Terlaksananya koordinasi

tentang pelayanan bidang dukcapil

Outcome : Peningkatan kualitas

pelayanan penerbitan dokumen


1.10 1.10.01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan Laporan informasi

kependudukan

Output : Tersedianya buku profil

kependudukan Kab. Tebo

Outcome : Kemudahan dalam

memperoleh data kependudukan

Kab. Tebo


1.10 1.10.01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

Kependudukan

Output : Pelayanan penerbitan

dokumen kependudukan dan Capil

keliling

Outcome :Terlaksananya pelayanan

keliling penerbitan dokumen dukcapil


1.10 1.10.01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Output : Terlaksananya kegiatan

sosialisasi kebijakan kependudukan

Outcome :Meningkatnya

pemahaman masyarakat tentang

pentingnya dokumen kependudukan

dan capil


1.10 1.10.01 15 30 Penerapan KIA (Kartu Identitas Anak) Output : Terlaksananya kegiatan

penerbitan KIA

Outcome : Tertib administrasi

kependudukan


1.16 PENANAMAN MODAL 20.000.000

1.16 1.10.01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

Terlaksananya Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

20.000.000

1.16 1.10.01 15 10 Penyelenggaraan pameran Investasi Output : Stand pameran Dinas

Dukcapil

Outcome : Partisipasi dalam

pameran pembangunanKabupaten

Tebo

DUKCAPIL 1 Paket 20.000.000

1.846.160.000

Muara Tebo, 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEBO

dto.

Ir. PRAYITNO, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19600607 198703 1 005

JUMLAH

RENCANA KERJA (RENJA) - tebokab.go.id · menyusun program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Tebo ... Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Dukcapil Tahun 2018 adalah ... 21 Pendidikan

Documents