RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Alamat : Jl. Dharma Praja No. 03 Telp/Fax (0518)6076037 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan 2015
39
Embed
RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK …sakip.tanahbumbukab.go.id/.../03/...DAN-POLITIK-2.pdf · memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2
RENCANA KERJAKESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH BUMBUTAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUKANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Dharma Praja No. 03 Telp/Fax (0518)6076037 Kec. BatulicinKab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan
2015
RENJA 2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Bumbu, 2015 vii
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUKANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPUTUSAN KEPALA KESBANGPOL KABUPATEN TANAH BUMBUNOMOR : 20/SK/TU-X/KESBANGPOL
TENTANGPENETAPAN RENCANA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH BUMBUTAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KESBANGPOL KABUPATEN TANAH BUMBU,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional dan dengan berpedoman pada Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta PeraturanDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015,dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD)Tahun 2013;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkanRenja-SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untukperiode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dankegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung olehpemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu perlu menetapkan KeputusanKepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah KabupatenTanah Bumbu tentang Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsadan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.
RENJA 2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Bumbu, 2015 vii
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di PropinsiKalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang KeuanganNegara ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437);
5. Undang-undang nomor 33 Tahu8n 2004, tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentangKecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 9826 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaanrencana pembangunan daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006,tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentangJenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentangProsedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
RENJA 2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Bumbu, 2015 vii
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok danSusunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten TanahBumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan,Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi LembagaTeknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi KewenanganPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (LembaranDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17);
18. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545 Tahun 2011tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KESBANGPOL TENTANG PENETAPANRENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIKKABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016.
KESATU : Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik yangselanjutnya disebut Renja-KESBANGPOL adalah dokumenperencanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periodesatu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatanpembangunan baik yang dilaksanakan langsung olehpemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat
RENJA 2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Bumbu, 2015 vii
KEDUA : Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik KabupatenTanah Bumbu Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalamDiktum KESATU berisi:
Bab I PendahuluanBab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun LaluBab III Tujuan, Sasaran, Program Dan KegiatanBab IV Penutup.
KETIGA : Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalampenetapan inii akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Di tetapkan di : BatulicinPada tanggal : 20 Oktober 2015
Tabel 3.1 Rumusan program dan kegiatan SKPD .................................................
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 20151
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangDengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka
menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota)
harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004
juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)
SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu
kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,
penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan
pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang
diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Sesuai amanat tersebut maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun
2016 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 Renja SKPD merupakan dokumen
rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna
mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh
SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TanahBumbu tahun 2016, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 20152
dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kantor kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang dalamRancangan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenTanah Bumbu Tahun 2015 – 2020 yaitu : “TERWUJUDNYA KESATUANBANGSA DAN KETAHANAN MASYARAKAT MENUJU KEHIDUPAN YANGHARMONIS DAN DEMOKRATIS DI KABUPATEN TANAH BUMBU“.
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalambentuk misi. Sesuai dengan peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, misiKantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 –2020 adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dankesatuan antar kelompok dalam keragaman suku, ras, agama, budayadan adat istiadat yang ada dalam NKRI;
2. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis ditandai denganberfungsinya suprastruktur dan infrastruktur sosial politik, suksespenyelenggaraan pemilihan umum, meningkatnya partisipasi dan etikapolitik masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai – nilailuhur agama dan budaya bangsa.
3. Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib, tentram,dan dinamis yang berlandaskan semangat kebersamaan dalam NKRI.
4. Mewujudkan ketahanan dan kewaspadaan masyarakat dari segalabentuk ancaman yang timbul akibat keberadaan dan kegiatan orangasing maupun yang timbul akibat bencana.
5. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya deteksi dini,memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaianmasalah yang timbul di tengah – tengah masyarakat.
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia OrganisasiKemasyarakatan dan organisasi politik yang profesional dalammenjalankan fungsi – fungsi organisasinya.
Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenTanah Bumbu tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalammenyusun program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun2016 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarahpada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannyajuga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yangdilaksanakan di daerah.
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 20153
1.2 Landasan HukumDasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten TanahBumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, danPertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia No. 1137);
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 20154
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2014, tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah
Bumbu;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional 2010-2014;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan MenteriKeuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun2006-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2011-2015.
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 20155
1.3 Maksud Dan TujuanPenyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dimaksudkan menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang
menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan tujuannya adalah :
1. Sebagai acuan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalammengoprasionalkan rancangan Rencana Kerja Pembangunan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok danfungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah:
2. Merumuskan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2016.
1.4 Sistematika PenulisanAdapun sistematika penulisan dokumen rencana kerja Bappeda kabupaten
Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra
SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan
usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran
renja SKPD
BAB IV. PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 20156
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2004 Dan CapaianRenstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2011-2015.
Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan
indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan
adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran
penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.
A. Analisis Kinerja OutputBerdasarkan laporan Kemajuan Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2014,
kinerja keluaran (output performance) pelaksanaan program/kegiatan mencapai
99,63%, artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja
dengan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2014. Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari kegiatan,
bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya
merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan.
Dari 26 kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di Kesbangpol, ada 1
program dan 1 kegiatan yang memiliki realisasi kinerja hanya 76,84 %. Program
yang dimaksud adalah Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan, dengan kegiatan Koordinasi Intelejen Daerah
(Kominda). Program dan kegiatan tersebut terlaksana dengan 8 kali rapat
dengan target 16 kali ini di karenakan keterbatasan waktu serta situasi dan
kondisi tanah bumbu.
B. Analisa Kinerja KeuanganAnalisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi
penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat
melalui kinerja keuangan per program. Pada tahun 2014, Kesbangpol melaksanakan
7 program dan 26 kegiatan. Adapun Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai
berikut:
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 20157
No PROGRAM/KEGIATAN REALISASIKEUANGAN
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat -2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
Walaupun dengan kondisi demikian pelayanan Kesbangpol atas tugasnya
sebagai Pelaksana kebijakan daerah bidang kesbangpol terus diupayakan agar
menjadi lebih baik. Pada tahun 2015 ini Kesbangpol telah mengupayakan agar
pelaksanaan Program dan Kegiatan selalu berjalan sesuai tahapan dan peraturan
serta tepat waktu disamping mengupayakan juga peningkatan kapasitas aparatur
dan kelembagaan. Ini dapat disebut sebagai kemajuan, dan Kesbangpol akan terus
melakukan perbaikan yang terus menerus untuk mewujudkan Program dan Kegiatan
dalam pembangunan yang lebih baik dan mengukir prestasi dibidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.
Gambaran tentang capaian kinerja Bappeda pada Renja tahun 2014 disajikan
pada tabel 2.2. (terlampir)
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kantor KesatuanBangsa dan Politik
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap analisa terhadap kinerja pelayanan
Kesbangpol tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelayanan yang sudah
dijabarkan pada subbab sebelumnya, maka beberapa isu penting dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol sebagai Penyusun dan pelaksana
Kebiajakan daerah dibidang Kesbangpol antara lain adalah:
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia teknis terlatih yang sesuaikebutuhan.Keterbatasan SDM pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
membuat kegiatan dalam pembinaan, pelaksanaan secara teknis dan
administrai kurang maksimal.
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 201510
2. Kurangnya mobil operasional lapangan menghambat inventarisasidan pembinaan Ormas, Politik dan LSMSampai saat ini, mobil operasional lapangan untuk melaksanakan
kegiatan pembinaan organisasi Ormas, Politik dan LSM yang dimiliki
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik hanya 1 (satu) buah, jenis Avanza
.Dengan kondisi geografis yang luas dan kegiatan yang dilaksnakan di
10 kecamatan, dan medan yang sulit untuk di tempuh dengan mobil
sejenis Avanza tersebut sulit untuk dijangkau.
3. Kurangnya Fasilitas Sarana Peralatan Kantor.Saat ini dalam pelaksanakan kegiatan kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik tidak maksimal seperti yang diharapkan karena kurangnya
komputer /PC sehingga setiap kegiatan oprasional sering terlambat,
dan didukung dengan kantor yang tidak kondusif.
4. Tidak Tersedianya Kantor yang MemadaiSampai saat ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih
menggunakan kantor bersama dengan Dukcapil, dan Dinas Tata Kota,
Bangunan dan Kebersihan dengan luas kurang lebih 6 X 15 m2
2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Program Secara Nasional1. Dalam upaya peningkatan kegiatan Kesbangpol yang belum sesuai
dengan apa yang direncanakan
2. Masih lemahnya dalam penginputan data dan informasi
3. Belum maksimalnya pembinaan di desa-desa tertinggal
Hambatan yang secara langsung terhadap hambatan yang terjadi di
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ada pada misi Bupati ke enam.
Didalam misi ke enam yaitu menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang
baik dan bersih. Dan yang tidak secara langsung adalah pada upaya
peningkatan Sumber Daya Manusia itu sendiri yang tentunya berkaitan
dengan upaya pembangunan daerah serta dalam peningkatan dalam
pembinaan ketahanan Nasional yang berwawasan kebangsaan .
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 201511
2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan KantorKesatuan Bangsa dan PolitikTantangan
a. Kesadaran akan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap
pemahaman dalam pembinaan organisasi baik itu organisasi
masyarakat, Politik Keagamaan dan LSM.
b. Kesadaran akan keberagamanragam etnis yang ada di Kabupaten
Tanah Bumbu.
c. Menurunya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya
kehidupan bertoleransi dan kerukunan berbangsa serta wawassan
kebangsaan
d. Menurunnya penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah dan
nasional yang bercirikan kebangsaan
Peluanga. Otonomi Daerah.
b. Sumber Daya Manusia yang memadai.
c. Nuansa kabupaten baru memotifasi seluruh lapisan masyarakat untuk
aktif berpartisifasi dalam pembangunan
d. Potensi hasil sumber daya alam yang cukup tinggi.
e. Tersedianya volume tenaga kerja yang cukup banyak
f. Tersedianya stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan
daerah.
g. Adanya pengaruh globalisasi.
2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi danCatatan yang Strategis1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia teknis terlatih yang sesuai
kebutuhan.Keterbatasan SDM pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
membuat kegiatan dalam pembinaan, pelaksanaan secara teknis dan
administrai kurang maksimal.
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 201512
2. Kurangnya mobil operasional lapangan menghambat inventarisasidan pembinaan Ormas, Politik dan LSMSampai saat ini, mobil operasional lapangan untuk melaksanakan
kegiatan pembinaan organisasi Ormas, Politik dan LSM yang dimiliki
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik hanya 1 (satu) buah, jenis Avanza
.Dengan kondisi geografis yang luas dan kegiatan yang dilaksnakan di
10 kecamatan, dan medan yang sulit untuk di tempuh dengan mobil
sejenis Avanz tersebut sulit untuk dijangkau.
3. Kurangnya Fasilitas Sarana Peralatan Kantor.Saat ini dalam pelaksanakan kegiatan kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik tidak maksimal seperti yang diharapkan karena tidak memiliki
Laktop sehingga setiap kegiatan orasional seperti dalam penginfutan
data, keuangan sering terlambat.
4. Tidak Tersedianya Kantor yang MemadaiSampai saat ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kantor bersama
dengan Dukcapil, dan Dinas Tata Kota dan Kebersihan dengan luas
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDMembandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD
Tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak
perbedaan baik pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana
pada program kegiatan Kesbangpol. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target
capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas
program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.
Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap
kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk
lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Berikut ini adalah beberapa usulan program dan kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, OKP, serta Partai Politik se
Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 201513
pengumpulan informasi masyarakat dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan Musrenbang kecamatan.
Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Kesbangpol dalam
merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan berjalan dengan
mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi
kepala daerah, pencapaian target, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan
kualitas hidup. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berikut ini adalah hasil
inventarisasi program dan kegiatan yang merupakan usulan/aspirasi para pemangku
kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu. (Terlampir)
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 201514
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalPokok-pokok Kebijakan Kesatuan Bangsa dan politik yang terkait dengan
kegiatan Kantor Kesatuan dan Politik meliputi, arah kebijakan daerah.
Pokok - pokok Kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai
dengan tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :
1. Arah Kebijakan Ideology dan Wawasan Kebangsaan
a. Perlu peningkatan kualitas informasi dalam pemahaman terhadap
wawasan Ideology dan Wawasan Kebangsaan.
b. Perlunya perbaikan sistem birokrasi dan informasi tentang Ideology dan
Wawasan Kebangsaan terhadap Pelajar, Mahasiwa dan tokoh pemuda.
c. Perlu diperbaiki sistem birokrasi dan informasi dalam penyelenggaraan
mediasi dan fasilitasi kesatuan bangsa, asimilasi antar suku bangsa
dan kerukunan hidup beragama dan ketahanan nasional.
2. Arah Kebijakan Politik dan Kwaspadaan Nasional
a. Peningkatan kualitas pemberian informasi dalam pemahaman terhadap
Politik dan Kwaspadaan Nasional dalam masyarakat
b. Mengembangkan penyelenggaraan mediasi dan failitasi Politik dan
Kwaspadaan Nasional
c. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan
pembinaan Politik dan Kwaspadaan Nasional.
d. Pembukuan dalam sebuah dokumen Data Base Parpol.
3. Arah Kebijakan Ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan
ekonomi.
a. Peningkatan kuantitas dan kualitas dalam memberikan informasi
terhadap keberadaan organisasi mayarakat, politik LSM dan
Kepemudaan serta keagamaan, budaya dan ekonomi.
b. Peningkatan dalam pelaksanaan fasilitasi pembinaan hubungan
kemitraan serta pengumpulan data dan informasi tentang hubungan
organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat
serta budaya dan ketahanan ekonomi.
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 201515
Untuk itu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu
menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan adminstrasi dan pengendalian keuangan.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi dan operasional.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan dan
pembinaan kepada masyarakat terhadap organisasi masyarakat, politik LSM,
keagmaan, tokoh pemuda, seni, budaya dan ketahanan ekonomi.
4. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan kewaspadaan
nasional melalui penyuluhan akan arti pentingnya dalam menciptakan peran
serta masyarakat menuju pemerintahan yang demokratis
5. Menyajikan data Sumber Daya Manusia yang memiliki potensi sehingga
dapat manfaatkan Sumber Daya Alam yang ada.
6. Meningkatkan akan kesadaran cinta tanah air, pelestarian budaya bangsa,
kerukunan antar umat beragama, seni, budaya dan ketahanan ekonomi.
7. Meningkatkan stabilitas keamanan daerah melalui kegiatan KOMINDA FKDM.
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa Dan PolitikFaktor-faktor yang mnjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Bumbu adalah isi dari misi keenam Bupati Tanah Bumbu yaitu
yaitu menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih , untuk
mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berazas pada
pemahaman terhadap cinta tanah air, kerukunan umat beragama, keberadilan
dalam menciptakan system demokrasi , transparan dan akuntabel untuk
peningkatan pelayanan masyarakat . Sedangkan sasarannya adalah
terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berwawasan kebangsaan, ketahanan
nasional dan cinta tanah air, terwujudnya pemahaman akan arti pentingnya
partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi melalui kegiatan politik.
Adapun tujuan dan sasaran secara terinci yaitu :
1.2.1. `Misi Kesatu : Mewujudkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
persatuan dan kesatuan antar kelompok dalam keragaman suku, ras,
agama, budaya dan adat istiadat serta ketahanan ekonomi yang ada
dalam NKRI;
Tujuan :
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 201516
Meningkatkan Kualitas pembinaan terhadap cinta tanah air, kerukunan
hidup beragama, cinta budaya dan ketahanan nasional
Sasaran :
1. Tersedianya Sumber Daya Manusia dalam forum Kominda, FKDM
dan TIM terpadu penanganan ganguan dan keamanan (TIMDU
PGK).
2. Meningkatnya partisipasi dibidang ketahahan seni budaya, agama,
kemasyarakatan dan ekonomi.
1.2.2. Misi Kedua : Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis
ditandai dengan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur sosial politik,
sukses penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatnya partisipasi dan
etika politik masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai – nilai
luhur agama dan budaya bangsa.
Tujuan :
Maningkatkan kualitas dalam kehidupan kebangsaan yang
demokratis;
Sasaran :
1. Tersedianya angka partisipasi politik masyarakat dalam kerangka
NKRI, serta kesadaran politik terbuka dan etika politik di
masyarakat.
2. Tersedianya angka partisipasi masyarakat dan etika politik
masyarakat.
1.2.3. Misi Ketiga : Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang aman,
tentram, dan dinamis yang berlandaskan semangat kebersamaan dalam
NKRI
Tujuan :
Meningkatkan kualitas pembinaan akan cinta tanah air yang berlandas
semangat kebersamaan
Sasaran :
1. Terpenuhinya peran serta masyarakat dalam deteksi dini setiapmasalah yang timbul ditengah masyarakat.
2. Timbulnya rasa nasionalisme, bela negara, nilai-nilai sejarahkebangsaan dikalangan masyarakat.
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 201517
1.2.4. Misi Keempat : Mewujudkan ketahanan dan kewaspadaan masyarakat
dari segala bentuk ancaman yang timbul akibat keberadaan dan
kegiatan orang asing maupun yang timbul akibat bencana.
Tujuan :
Meningkatkan kualitas pembinaan akan cinta tanah air dan
ketahanan nasional
Sasaran :
1. Tersedianya data kegiatan Orang asing dan lembaga NGO Asinglainnya sebagai wujud pembinaan akan cinta tanah air danketahanan nasional.
1.2.5. Misi Kelima : Mewujudkan peran serta Masyarakat dalam upaya deteksi
dini memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan
penyelesaian masalah yang timbul di tengah – tengah masyarakat
Tujuan :
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelesaian masalah
yang timbul ditengah-tengah masyarakat
Sasaran :
1. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pembauran, pemantapan ideologidan wawasan kebangsaan.
2. Peningkatan rasa toleransi antara kelompok dalam keagamaansuku, ras, agama, budaya dan adat istiadat dalam menjagakeutuhan NKRI.
1.2.6. Misi Keenam : Mewujudkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam
Organisasi Kemasyarakatan dan organisasi politik yang profesional
dalam masyarakat menjalankan fungsi – fungsi organisasinya.
Tujuan :
Meningkatkan Sumber Daya Manusia dibidang kesatuan bangsa dan
Politik melalui organisasi kemasyarkatan dan OKP.
Sasaran : Meningkatnya akurasi dan validasi data serta pembinaan
Ormas, LSM, OKP dan organisasi nirlaba lainnya.
3.3. Program dan Kegiatan.Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan rumusan program dan
kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan pencapaian visi misi kepala daerah,
pencapaian target kebijakan kesbangpol, penanggulangan kemiskinan dan pencapaian
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 201518
Indikator Kinerja Utama (IKU) serta mendukung pencapaian Nawacita nasional seperti
melakukan reformasi birokrasi, maupun koordinasi pembangunan.
Dari pertimbangan tersebut diatas, untuk tahun 2016 Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu merancang beberapa program
dan kegiatan yang terdiri dari 7 Program 30 Kegiatan dengan total pagu indikatif
sebesar Rp. 3.574.746.578 secara lengkap daftar program dan kegiatan tahun
2016 adalah tertuang sebagai berikut: (Terlampir)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantorana. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan
Kantor
i. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
l. Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program dan Peningkatan Disiplin Aparatura. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu
4. Program Wawasan Kebangsaana. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama
b. Kegiatan Peningktan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan
Masyarakat
c. Monitoring kegiatan kebradaan orang asing dan lembaga NGO (Non
Goverment Organitation) asing
d. Sosialisi peningkatan ketahanan ekonomi bagi generasi muda.
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 201519
e. Monitoring evaluasi dan pelaporan bidang bina ideologi dan wawasan
kebangsaan.
5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaana. Kegiatan Fasilitas Pencapaiah Halaqoh Forum Keagamaan Lainnya
dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
b. Kegiatan Seminar, Talk Show, diskusi Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
c. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya
Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
d. Kegiatan Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
e. Monitoring dan pelayanan administrasi pembentukan Ormas dan
penerbitan SKT.
f. Dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umat beragama
g. Monitoring evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan seni dan budaya,
agama, kemasyarakatan dan ekonomi
h. Fasilitasi temu tokoh seni dan budaya kab Tanah Bumbu.
6. Program Pendidikan Politik Masyarakata. Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat
b. Monitoring evaluasi dan pelaporan bidang Politik dan Kewaspadaan
nasional.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban danKeamanan.a. Kegiatan Kordinasi Intelejen Daerah ( KOMINDA)
b. Kegiatan Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
Rencana Kerja 2016 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 201520
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Kesatuan Bangsa Dan Politik ini selain menjadi panduan
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan
kinerja Kesatuan BAngsa Dan Politik. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun
2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kesatuan Bangsa Dan Politik. RENJA
juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja
ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.
Output Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah
Bumbu adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program
Kesatuan Bangsa Dan Politik. Hal-hal penting yang harus diingat adalah bahwa capaian
target kinerja dan capaian penyerapan anggaran akan mengalami pergeseran pada
pelaksanaannya. Untuk itu perlu dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam
menentukan rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan
datang.
Demikian Renja Kesatuan Bangs Dan Politik Tahun 2016 ini disusun, kiranya
benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan Kesatuan Bangsa
Dan Politik dalam tahun 2016.
Batulicin, 20 Oktober 2015
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Tanah Bumbu
DARMIADI, M.APPembina Tingkat INIP. 19670717 198902 1 004
Target RENJA SKPDTh (n-2) 2014
Realisasi RENJASKPD Th 2014
Ringkasan Realiasi(%)
Realisasi CapaianProgram dan
Kegiatan s/d Th2015
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =7/6 9 10 11=10/4Urusan PilihanBidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.1.19.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Terbayarnya tagihan rekening kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 12 bulan 12 bulan 11.19.1.19.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pegelola administrasi keuangan 8 0rang 8 0rang 8 0rang 8 0rang 100% 8 0rang 8 0rang 100%1.19.1.19.04.01.03 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
1.19.1.19.04.01.06 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/oprasional dan mobil jabatan 5 bh 5 bh 5 bh 5 bh 100% 5 bh 5 bh 100.00%
1.19.1.19.04.01.08 Penyediaan jasa Kebesihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%1.19.1.19.04.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%1.19.1.19.04.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1.19.1.19.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bagnunan kantor Tersedianya komponen listrik 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1.19.1.19.04.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah koodinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%1.19.1.19.04.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga non PNS Jumlah jasa non PNS 9 org 9 org 9 org 9 org 100% 9 org 9 org 100%1.19.1.19.04.01.22 Rapat-rapat Koodinasi dan konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1.19.1.19.04.02 Peningkatan sarana danprasarana Aparatur Terpenuhinya sarana penunjang dalam melaksanaantugas dan melancarkan pelaksanaan kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00%
1.19.1.19.04.02.28 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100.00%1.19.1.19.04.03 Peningkatan Disiplin Aparatur Tercapainya perkantoran yang baik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100.00%
1.19.1.19.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu jumlah pakaian olah raga yang tersedia 22 stel 22 stel 22 stel 22 stel 100% 22 stel 22 stel 100.00%
1.19.1.19.04.17 Pengembangan Wawasan Pengembangan Wawasan jumlah sosialisasi tentang wawasan kebangsaan 100% 100% 100% 100% 100% 1 kali 1 kali 100.00%
1.19.1.19.04.17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Sosialisasi PBM kerukunan umat beragama 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100.00%
1.19.1.19.04.17.02 Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat Jumlah Hari-hari besar nasional 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 100% 5 kali 5 kali 100.00%
1.19.1.19.04.17.04Monitoring kegiatan keberadaan orang asing dan lembaga NGO (NonGovernment Organitation) asing
1.19.1.19.04.17.06 Sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi bagi generasi muda Terselenggaranya sosialisasi dibidang ketahanan ekonomi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100.00%
1.19.1.19.04.18 Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Presentase LSM, Ormas dan OKP yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00%
1.19.1.19.04.18.01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnyadalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Dialog Publik Atar Umat Beragama 1 kali 1 Kali 1 kali 1 kali 100% 1 Kali 1 kali 100.00%
1.19.1.19.04.18.02 Seminar, Talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan seminar dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100% 3 kali 3 kali 100.00%
1.19.1.19.04.18.03 Pentas seni dan Budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatanwawasan kebangsaan
Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalamUpaya Peningkatan wawasan Kebangsaan
1 kali 1 Kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100.00%
1.19.1.19.04.18.04 Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan jumlah Pembinaan LSM, Ormas dan OKP 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100.00%
1.19.1.19.04.18.05Sosialisasi persyaratan pendaftaran keberadaan Ormas dan peraturanperundang-undangan tentang Ormas
soaialisasi tata tatacara berorganisasi yang baik danbenar 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100.00%
1.19.1.19.04.18.08Monitoring dan pelayanan adiministrasi pendaftaran ormas danpenerbitan SKT Bagi Ormas
Tertib administrasi pendaftaran dan terpantaunyakeberadaan ormas 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TahunLalu (n-2) 2013
Target Programdan Kegiatan
(Renja SKPD Th2015
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d Th Berjalan (2015)
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
dan Pencapaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu
KODE Nama Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra SKPD)Tahun 2015
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
Keluaran Kegiatans/d Tahun (n-3)
Tahun 2013
1.19.1.19.04.18.09 Dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umat beragama Kerukunan antar etnis, golongan dan umat beragama 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100.00%
1.19.1.19.04.19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dankeamanan
Outcame: persentase pemberdayaan masyrakat dalammenjaga ketertiban dan keamanan
1.19.1.19.04.19.03 Pembinaan Kewaspasaan dini masyarakat jumlah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang terbina11 FKDM 11 FKDM 11 FKDM 11 FKDM 100% 11 FKDM 11 FKDM 100.00%1.19.1.19.04.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Jumlah penyuluhan politik kemasyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00%
1.19.1.19.04.21.01 Penyuluhan Kepada Masyarakat Penyluhan poltik kepada masyarakat 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100.00%1.19.1.19.04.21.03 Fkoordinasi forum-forum diskusi politik Koordinasi forum - forum diskusi politik 10 kec 10 kec 10 kec 10 kec 100% 10 kec 10 kec 100.00%1.19.1.19.04.21.04 Data Base Parpol Jumlah dokumen data base parpol 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 Dok 1 dok 100.00%
1.19.1.19.04.21.05 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebijakan daerah Kebijakan daerah bidang kesbangpol 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 Dok 1 dok 100.00%
1.19.1.19.04.21.06 Dukungan kelancaran logistik dari pemerintah lainnya pada pemilu2014
Dukungan dan pasilitas pemilu 2014 dan 2015 sesuaidengan ketentuan dari perundang undangan
Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor SKPD 44 buah 49,800,000 APBD II 44 buah 54,780,000
9 Rapat-rapat Koodinasi dan konsultasikeluar daerah
Jumlah koodinasi dan konsultasi keluardaerah SKPD 80 Kali 69,371,000 APBD II 80 Kali 76,308,100
10 Penyediaan Jasa Non PNS Jumlah aparatur non PNS SKPD 11 Org 177,450,000 APBD II 11 Org 195,195,000
11 Rapat-rapat Koodinasi dan konsultasidalam daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi dalamdaerah SKPD 183 Kali 44,400,000 APBD II 183 Kali 48,840,000
Peningkatan sarana dan prasaranaAparatur
Terpenuhinya sarana penunjang dalammelaksanaan tugas dan melancarkanpelaksanaan kegiatan.
Tanah bumbu 100% 8,750,000 100% 9,625,000
1 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatangedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor SKPD 12 Bulan 8,750,000 APBD II 12 Bulan 9,625,000
Peningkatan Disiplin Aparatur Tercapainya perkantoran yang baik 2200% 6,600,000 30 stel 7,260,000
SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
No
(1)A
1
2
3
1.19.1.19.04.01.10
1.19.1.19.04.01.11
1.19.1.19.04.01.18
1.19.1.19.04.01.22
1.19.1.19.04.02.
1.19.1.19.04.02.28
1.19.1.19.04.03
1.19.1.19.04.01.19
1.19.1.19.04.01
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikator
Sumber Dana CatatanPenting
(2)5.'1,'1
1.19.1.19.04.01.02
1.19.1.19.04.01.08
1.19.1.19.04.01.07
1.19.1.19.04.01.13
1.19.1.19.04.01.06
1.19.1.19.04.01.12
Tabel (3.1)Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017Kabupaten Tanah Bumbu
KodeUrusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun2017
LokasiKebutuhanDana/PaguIndikator
TargetCapaianKinerja
1 Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu Jumlah pakaian olah raga yang tersedia SKPD 22 6,600,000 APBD II 30 stel 7,260,000
Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah sosialisasi dokumen tentangwawasan kebangsaan Tanah 7 Kali 1 Dokomen 807,417,000 APBD II 7 Kali 1
Dokomen 888,158,700
1 Peningkatan toleransi dan kerukunandalam kehidupan beragama
Jumlah Pesrta Sosialisasi PBM kerukunanumat beragama Kabupaten 1 Kali 367,445,000 APBD II 1 Kali 404,189,500
2 Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatansosial di kalangan masyarakat Jumlah Upacara Hari-hari besar nasional Kabupaten 5 kali 380,975,000 APBD II 5 kali 419,072,500
3Monitoring kegiatan keberadaan orangasing dan lembaga NGO (NonGovernment Organitation) asing
Jumlah dokumen Keberadaan OrangAsing dan Lembaga NGO Kabupaten 1 Dokumen 15,402,000 APBD II 1 Dokumen 16,942,200
4 Sosialisasi peningkatan ketahananekonomi bagi generasi muda
Jumlah sosialisasi peningkatan ekonomibagi generasi muda Kabupaten 1 Kali 21,920,000 APBD II 1 Kali 24,112,000
5 Monitoring, Evaluasi dan PelaporanSeksi Bina Ideologi dan Wesbang
Terlaksananya pengawasan danpembinaan di bidang ideologi danwawasan kebangsaan
Kabupaten 10 Kecamatan 21,675,000 APBD II 10 Kecamatan 23,842,500
Kemitraan Pengembangan wawasankebangsaan
Presentase LSM, Ormas dan OKP yangdibina Tanah 6 Kali 30 Grup 8
Ormas 30 Orang 287,090,000 APBD II6 Kali 30 Grup
8 Ormas 30Orang
315,799,000
1
Fasilitasi pencapaian Halaqoh danberbagai forum keagamaan lainnyadalam upaya peningkatan wawasankebangsaan
Jumlah Dialog Publik Antar UmatBeragama Kabupaten 1 Kali 36,940,000 APBD II 1 Kali 40,634,000
2 Seminar, Talk show, diskusipeningkatan wawasan kebangsaan
Jumlah seminar dan diskusi peningkatanwawasan kebangsaan Kabupaten 3 Kali 89,775,000 APBD II 3 Kali 98,752,500
3Pentas seni dan budaya,festival, lombacipta dalam upaya peningkatanwawasan kebngsaan
Jumlah Peserta Pentas Seni dan Budaya,Festival, Lomba Cipta dalam UpayaPeningkatan wawasan Kebangsaan
Kabupaten 30 Grup 51,360,000 APBD II 30 Grup 56,496,000
4 Pembinaan terhadap OrganisasiKemasyarakatan
Jumlah sosialisasi Pembinaan LSM,Ormas dan OKP Kabupaten 1 Kali 21,675,000 APBD II 1 Kali 23,842,500
5Monitoring dan pelayananadiministrasi pendaftaran danpenerbitan SKT terdaftar bagi Ormas
Jumlah monitoring dan pelayananadministrasi ormas Kabupaten 8 Ormas 29,950,000 APBD II 8 Ormas 32,945,000
6 Dialog pembauran antar etnis,golongan, suku dan umat beragama
Jumlah dialog kerukunan antar etnis,golongan, suku dan umat beragama Kabupaten 1 Kali 13,600,000 APBD II 1 Kali 14,960,000
7 Fasilitasi temu tokoh seni dan budayaKabupaten Tanah Bumbu
Jumlah Fasilitasi tokoh seni budayadalam upaya peningkatan wawasankebangsaan
Kabupaten 30 Orang 27,050,000 APBD II 30 Orang 29,755,000
8Monitoring, Evaluasi dan PelaporanSeksi Ketahan Seni, Budaya, Agama,Kemasyarakatam dan Ekonomi
Terlaksananya pengawasan, pembinaandan penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan dan desa di bidang ketahananseni, budaya, agama, kemasyarakatandan ekonomi
Kabupaten 10 Kecamatan 16,740,000 APBD II 10 Kecamatan 18,414,000
Pemberdayan masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan
Tanah Bumbu 8 Rekomendasi/11 FKDM 920,930,000 APBD II
8Rekomendasi/
11 FKDM1,013,023,000
5
6
1.19.1.19.04.18.03
4
1.19.1.19.04.18.xx
1.19.1.19.04.03.05
1.19.1.19.04.17
1.19.1.19.04.17.01
1.19.1.19.04.17.02
1.19.1.19.04.17.04
1.19.1.19.04.17.xx
1.19.1.19.04.17.xx
1.19.1.19.04.18
1.19.1.19.04.18.01
1.19.1.19.04.18.02
1.19.1.19.04.18.04
1.19.1.19.04.18.xx
1.19.1.19.04.18.xx
1.19.1.19.04.19
1.19.1.19.04.18.xx
1 Koordinasi intelejen daerah (kominda) Jumlah Rekomendasi tentang Koordinasiintilegen Daerah Kabupaten 8 Rekomdasi 761,680,000 APBD II 8 Rekomdasi 837,848,000
2 Pembinaan Kewaspadaan dini MasyarakatJumlah Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat (FKDM) yang terbina Kabupaten 11 FKDM 159,250,000 APBD II 11 FKDM 175,175,000
Penddidikan politik Masyarakat Jumlah penyuluhan politik kemasyarakat Tanah bumbu 3 Kali 60,900,000 APBD II 3 Kali 66,990,000
1 Penyuluhan Kepada masyarakat Jumlah Penyuluhan poltik kepadamasyarakat Kabupaten 3 Kali 50,950,000 APBD II 3 Kali 56,045,000
2Monitoring, Evaluasi dan PelaporanSeksi Politik dan KewaspadaanNasional
Terlaksananya pengawasan, pembinaandan penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan dan desa di bidang politik dankewaspadaan nasional
Kabupaten 10 Kecamatan 9,950,000 APBD II 10 Kecamatan 10,945,000