RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Alamat : Jl. Dharma Praja No.3 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72211Telepon/Fax : (0518) 6076037 website : www.kesbangpol.tanahbumbukab.go.id Provinsi Kalimantan Selatan 2018
49
Embed
RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN …sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/...PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Alamat : Jl. Darma
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2
RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Dharma Praja No.3 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72211Telepon/Fax : (0518) 6076037 website : www.kesbangpol.tanahbumbukab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Darma Praja Gunung Tinggi No. 3 Tlp. Fax (0815) 6076031 Batulicin Kode Pos 72171
KEPUTUSAN KEPALA KESBANGPOL KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR :03/SK/TU-I/KESBANGPOL
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KESBANGPOL KABUPATEN TANAH BUMBU,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja SOPD)
Tahun 2019;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja-SOPD sebagai dokumen perencanaan SOPD untuk
periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rancangan Rencana Kerja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.
Tahun 2019; ……………
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang nomor 33 Tahu8n 2004, tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,
tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
Hukum Daerah; ……………
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 17);
18. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KESBANGPOL TENTANG RANCANGAN
RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019.
KESATU : Rancangan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
yang selanjutnya disebut Renja KESBANGPOL adalah dokumen perencanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode
Untuk periode; ……………
satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat
KEDUA : Rancangan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
Bab I Pendahuluan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun Lalu
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkap Daerah Bab V Penutup.
KETIGA : Rancangan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2019 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Di tetapkan di : Batulicin
Pada tanggal : 15 Januari 2018 KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH BUMBU,
DARMIADI, M.AP
Pembina TK I Nip. 19670717 198902 1 004
Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bapak Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 2. Kepala Bappeda Kab. Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 3. Pertinggal.
i
Rancangan Rencana Kerja 2019 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2018
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI .............................................................................................................i DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………ii KATA PENGANTAR………………………………………………………………………iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2. Landasan Hukum .............................................................................. 3 1.3. Maksud Dan Tujuan .......................................................................... 4 1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu………………………………….7
2.1.1 Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan ...................... 8 2.1.2 Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan ...................... 8 2.1.3 Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan ................................ 8 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan ......................... 9 2.1.5 Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra kantor Kesbangpol ........................................ 9 2.1.6 Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang Diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan ........................... 9
2.2. Analisis Kerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik….... 10 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu. . ……….…15
2.3.1 Dampaknya Terhadap Pencapaian Program Secara Nasional................................................................... . 17 2.3.2 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik……………. 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………………… ...19 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................ .19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……………………… .......... 20 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik .. 21
3.2.1 Tujuan ................................................................................... 21 3.2.2 Sasaran ................................................................................. 21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN A. Belanja Tidak Langsung………………………………………………….. 23 B. Belanja Langsung yang sifatnya rutin……………………………………23 C. Belanja Langsung urusan fungsi penunjang…………………… ………25
BAB V PENUTUP ……………………………………………………………….… . ...30 5.1 Catatan penting dalam penyusunan renja ....................................... 30 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan ............................................................. 30 5.3 Rencana tindak lanjut ...................................................................... 31
ii
Rancangan Rencana Kerja 2019 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2018
DAFTAR TABEL
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan
Bangsa Dan Politik dan Pencapaian Renstra Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik s/d Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu ............
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan SOPD Tahun 2018 Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politk Kabupaten Tanah Bumbu .......................................
Tabel T-C.31 Review terhadap rancangan awal RKPD .............................................
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019 .........................................................................................
Tabel T-C.33 Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan
diperkirakan Maju Tahun 2020 .............................................................
Rancangan Rencana Kerja 2019 Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu 2018 iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmad dan
Karunia-Nya Jualah Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019 dapat diselesaikan.
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Tanah Bumbu tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun
program dan kegiatan Kantor kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 yang telah ditetapkan
Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari
Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
Diharapkan rancanagan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan sarana
peningkatan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu dan juga
dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf
Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh
peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini
masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat
diharapkan guna penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) nantinya.
Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga
Rancangan RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Rancangan RENJA ini dapat
bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
di Kabupaten Tanah Bumbu.
Batulicin, 22 Februari 2018
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Bumbu
DARMIADI, M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19670717 198902 1 004
Rencana Kerja 2019 Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
amanatkan untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang
merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat kontrol bagi
pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Sesuai amanat
Undang-undang tersebut maka Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja
tahun 2019.
Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesbangpol tahun 2019 merupakan
rencana kerja tahunan, penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang
telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor
Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Rencana Kerja
(Renja) Kantor Kesbangpol Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tetap
memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2019.
Dalam perencanaan pembangunan, Kantor Kesbangpol Kabupaten
Tanah Bumbu dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi
yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, konflik dan tantangan,
melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Kantor
Kesbangpol dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun suatu
perencanaan yang baik, sehingga mampu “Mewujudkan Kesbangpol
sebagai lembaga yang menunjang peningkatan wawasan kebangsaan
yang berkesinambungan”.
Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesbangpol Tahun
2019 didasarkan kepada Renstra Kantor Kesbangpol Tahun 2016-2021
dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam
Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal
RKPD) Tahun 2019 dan juga memperhatikan program dan kebijakan dari
Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah agar di dalam pelaksanaan
program/kegiatan terwujud sinergitas dengan dokumen perencanaan.
Rencana Kerja 2019 Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu 2
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
Rencana Kerja 2019 Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu 3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan
RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor ... );
16. Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 09/SK/TU-IV/ Kesbangpol tentang Penetapan Rancangan
Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja 2019 Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu 4
1.3 Maksud Dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019 dimaksudkan menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang
menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Bumbu.
Sedangkan tujuannya adalah:
1. Sebagai acuan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
mengoprasionalkan rencana kerja (Renja) Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 sesuai dengan tugas, pokok dan
fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah:
2. Merumuskan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2019.
1.4 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana kerja (Renja)
Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga
substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Pengertian Renja, Proses Penyusun Renja,
Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra
SKPD dan Renja Provinsi/Kab/Kota.
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam
Penyusunan Renja Kantor Kesbangpol Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari
Penyusunan Renja Kantor Kesbangpol.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kantor
Kesbangpol, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun
2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018).
Rencana Kerja 2019 Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesbangpol
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dan Capaian Renstra
Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu
Menguraikan evaluasi pelaksanaan renja, baik itu realisasi
keuangan dan capaian kinerja output.
2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Tidak Memenuhi
Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan.
2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Telah Memenuhi
Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan.
2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Melebihi Target
Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan.
2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya,
Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/
Kegiatan.
2.1.5 Implementasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian
Program Renstra Kantor Kesbangpol.
2.1.6 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran
Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor
Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/
Kegiatan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik
Menguraikan fungsi Kantor Kesbangpol, struktur organisasi,
data kekuatan pegawai dan indikator kinerja utama.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu
Memuat isu-isu penting pembangunan di Kabupaten Tanah
Bumbu yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
2.3.1 Dampaknya Terhadap Pencapaian Program Secara
Nasional.
2.3.2 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan
Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Menguraikan penjelasan perbandingan program dan kegiatan
yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2019 terhadap
hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan.
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Memuat penjelasan usulan pemangku kepentingan dalam
merumuskan program/ kegiatan.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menguraikan pokok-pokok Kebijakan prioritas program
nasional yang terkait arah kebijakan daerah dengan Tupoksi
Kantor Kesbangpol.
Rencana Kerja 2019 Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu 6
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Kesatuan
Bangsa Dan Politik
Memuat penjelasan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan
target kinerja sasaran tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020
Kantor Kesbangpol.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Menjelaskan penunjang yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar
mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusuan Renja
Bagian ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Menguraikan kaidah-kaidah dalam rangka sinkronisasi dan
sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan.
5.3 Rencana Tindak Lanjut
Memuat penjelasan faktor-faktor tindaklanjut dalam
pelaksanaan Renja Kantor Kesbangpol.
Rencana Kerja 2019 Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja
dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan
secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri
dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas terukur.
Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang
merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan
dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai
kinerja sebuah program/ kegiatan. Sedangkan laporan keuangan tersebut
diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output
(keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala
sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam,
sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran;
2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun berupa non fisik;
3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah
dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai
dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan pada jangka menengah.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten
Tanah Bumbu
Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan
indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan
adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran
Rencana Kerja 2019 Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu 8
penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan
tersebut.
Dari Rancangan Rencana Awal Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) Program dan 56 (lima puluh enam)
Kegiatan, tetapi yang disetujui di Renja akhir hanya 7 (tujuh) Program 37 (tiga
puluh tujuh) Kegiatan, selanjutnya sampai penetapan pagu anggaran Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik hanya bisa Mengakomodir 5 (lima) Program 22
(dua puluh dua) Kegiatan. Tetapi pada Perubahan Anggaran mengalami
pengurangan anggaran karena adanya 1 (satu) Kegiatan yang dihapus yaitu
Rapat koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing pada Program
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan yang
akan dilaksanakan ditahun berikutnya.
Dari 5 (lima) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan tersebut jumlah
pagu Rp. 2.947.454.469,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.865.708.719,- atau
realisasi keuangan 97,23% dengan rata-rata capaian kinerja output sebesar
100,20%.
2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan
Pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) kegiatan yang tingkat realisasi
target kinerjanya dibawah 100% yaitu:
1. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dalam Daerah realisasi kinerjanya
sebesar 85,95% dengan penyerapan anggaran sebesar 85,95%
disebabkan perjalanan dinas untuk Esselon III dan golongan I
banyak tidak terpakai.
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung/ Kantor
realisasi kinerjanya sebesar 73,68% dengan penyerapan anggaran
73,68% disebabkan ada 1 unit AC yang dihapus karena rusak berat
dan tidak bisa dipakai lagi sehingga anggaran tidak bias
dipergunakan atau terpakai.
2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja
Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan
Tahun 2017 ada 18 (delapan belas) kegiatan yang mencapai
realisasi target kinerja 100%.
2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/
Keluaran Yang Direncanakan
Rencana Kerja 2019 Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu 9
Ada 1 (satu) kegiatan yang melebihi realisasi target kinerja tahun
2017, yaitu Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah realisasi kinerjanya sebesar 125% dengan penyerapan
(Bulan)60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00% 12 Bulan 36 Bulan 60% TU
1.05.1.05.03.01.08 Penyediaan jasa Kebesihan kantor Tersedianya Alat alat kebersihan kantor (Bulan) 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00% 12 Bulan 36 Bulan 60% TU
1.05.1.05.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor (Bulan) 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00% 12 Bulan 36 Bulan 60% TU
1.05.1.05.03.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan
(Bulan)60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00% 12 Bulan 36 Bulan 60% TU
bagnunan kantorTersedianya Alat alat Komponen Listrik (Bulan) 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00% 12 Bulan 36 Bulan 60% TU
1.05.1.05.03.01.13Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
(Buah)52 Buah 0 Buah 1 Buah 1 Buah 100.00% 10 Buah 11 Buah 21% TU
1.05.1.05.03.01.15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganTerbayarnya tagihan rekening kantor (Bulan) 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00% 12 Bulan 36 Bulan 60% TU
1.05.1.05.03.01.16 Penyediaan bahan logistik Kantor Penyediaan logistik Kantor (Bulan) 0 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0.00% 12 Bulan 12 Bulan 20% TU
1.05.1.05.03.01.18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar
daerah
Jumlah koodinasi dan konsultasi keluar daerah
(Kali)122 Kali 20 Kali 8 Kali 10 Kali 125.00% 25 Kali 55 Kali 45% TU
1.05.1.05.03.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga non PNS Jumlah aparatur Non PNS (Orang) 650 Ob 126 Ob 130 Ob 117 Ob 90.00% 130 Ob 373 Ob 57% TU
1.05.1.05.03.01.12 Rapat-rapat Koodinasi dan konsultasi dalam daerahJumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah
(Kali)1470 Kali 210 Kali 242 Kali 208 Kali 85.95% 264 Kali 682 Kali 46% TU
1.05.1.05.03.02 Peningkatan sarana dan prasarana AparaturTingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Aparatur100% 100% 100% 80% 80% 100% 100% 100% TU
1.05.1.05.03.02.28Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung
kantorTerpeliharanya peralatan gedung kantor 67 Unit 10 Unit 5 Unit 4 Unit 80.00% 15 Unit 29 Unit 43% TU
1.05.1.05.03.03 Peningkatan Disiplin AparaturTingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran
dan Penggunaan Atribut Pegawai100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% TU
1.05.1.05.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Batik Tradisional yang Tersedia 112 Stel 22 Stel 0 Stel 0 Stel 0.00% 0 Stel 22 Stel 19.64% TU
1 Urusan Wajib
1.5Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlidungan Masyarakat
1.05.1.05.03.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.05.1.05.03.18.06 Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan jumlah Pembinaan LSM, Ormas dan OKP 4 kali 1 kali 0 kali 0 kali 0.00% 0 kali 1 kali 25.00% KSBAKE
1.05.1.05.03.18.08Monitoring dan pelayanan adiministrasi