1 RENCANA KERJA KECAMATAN DEPOK TAHUN 2020 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN 2019
1
RENCANA KERJA KECAMATAN DEPOK
TAHUN 2020
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN
2019
2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………………………………………..
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………………………….……………………….
1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………………………………..…………………………
1.2 Landasan Hukum………………………………………………………………………………………….…………………………
1.3 Maksud dan Tujuan…………………………………………………………………………………………………………………
1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………………………………………………………………………..
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN DEPOK TAHUN 2018………………………………………………
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berkenaan Serta Pencapaian
Renstra 2016-2021…………………………………..…………………………………………………………………………………..
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Depok…………………………………………………………………………
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD…………….…………………………………………
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH………………………………………………………………..
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah……………………………………………………………………………………
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……………………………………………..
4.1 Rencana Kerja …………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah………………………………………………………………………………………………….
BAB V PENUTUP……………………………………………………………………………………………………………………………
i
1
1
2
4
4
7
7
17
19
26
26
27
27
35
44
3
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 LATAR BELAKANG
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Sleman
Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan adalah sebagai dokumen induk perencanaan
pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan
pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata
daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Visi
pembangunan daerah dimaksud harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat
kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan. Tahap dalam
perencanaan pembangunan terdiri dari:
1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana
Dari keempat aspek tersebut menghasilkan penyusunan perencanaan pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Rencana Kerja SKPD Kecamatan
Depok merupakan rencana tahunan (rencana jangka pendek) sebagai penjabaran rencana
jangka menengah.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk menjamin
tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan
sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Sistem ini
memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua Stake holder menuju pada satu
tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan
diperlukan sebagai panduan (guide line) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan
gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan.
Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005-2025 maka arah
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan
program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun
2016-2021 telah ditetapkan sehingga menjadi rujukan dalam penyusunan Rancangan
Awal Rencana Kerja setiap tahun berjalan dan untuk acuan rencana kerja 2020
Kecamatan Depok ini.
4
Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Kecamatan Depok
tahun 2020 merupakan pedoman bagi Kecamatan Depok dalam pelaksanaan program
dan kegiatan tahun 2020, alat untuk menjamin kesesuaian antara matrik program dan
kegiatan pada renja dengan yang tercantum dalam RKPD serta alat untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan. Rencana kerja Kecamatan Depok disusun sebagai langkah-langkah
pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga
terwujud pelayanan yang baik, handal, dan prima melalui penyelanggaraan tugas pokok
dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Depok.
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
5
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-
2017;
18. Peraturan Gubernur Daerah Kabupaten Sleman Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11 );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.
25. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rancangan Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018;
6
26. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rancangan Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020;
27. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Renstra
Perangkat Daerah.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud : Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Depok adalah untuk
menetapkan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun.
Tujuan : Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Depok adalah sebagai acuan
dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator
kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju, serta lokasi yang telah ditetapkan.
1.4 PENULISAN
1.5 Rencana Kerja PD Kecamatan Depok disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
Bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Rancangan Renja PD agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik
1.1. Latar Belakang
Berisi pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD
keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen PD dan Renstra PD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Menjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019
serta capaian Renstra PD tahun 2016-2021.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Renja
Kecamatan Depok Tahun 2018 dan Prakiraan Tahun 2019 serta Capaian
Renstra Tahun 2016-2021.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap
Indikator Kinerja Kunci. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan
tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
A. Kondisi Eksternal dan Internal
Gambaran Umum tentang kondisi Eksternal yang meliputi peluang dan tantangan serta kondisi internal yang meliputi proses yang dimiliki dan kelemahan.
B. Kondisi Aparatur
Menjelaskan keberadaan pegawai pada PD yang mempunyai peran penting dan strategis terhadap penyelenggaraan pemerintah
C. Permasalahan Pelayanan
Berisi permasalahan pelayanan di PD yang diuraikan dalam Klasifikasi tiap-tiap seksi
D. Formulasi Isu-isu penting
Berisi tentang formulasi isu-isu yang penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis dalam penyusunan prioritas yang direncanakan.
Bab III TUJUAN, SASARAN KECAMATAN DEPOK
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD
Merumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isi-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan
sasaran dan target kinerja Renstra Perangkat Daerah
8
Bab IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu
mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan renja.
LAMPIRAN
9
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN DEPOK TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berkenaan Serta
Capaian Renstra Tahun 2016-2021
Kecamatan Depok Tahun 2018 secara umum telah dapat memenuhi tugas dan fungsi
yang dibebankan kepada organisasi serta mampu memenuhi target kinerja organisasi.
Berikut ini adalah uraian capaian kinerja tahun 2018 dengan menggunakan skala
pengukuran ordinal yang dibuat sesuai pertimbangan instansi. Untuk 8 kriteria
keberhasilan kinerja kecamatan diukur dengan menggunakan asumsi skor persentase
capaian keluaran program/kegiatan sebagai berikut ; < 55% kurang berhasil ,55 s/d 70
% cukup berhasil, 70 s/d 85% berhasil, 85 s/d 100% sangat berhasil, Tentu saja metode
pengukuran seperti ini belum mampu menjadi tolak ukur capaian kinerja yang
sesungguhnya.
Berdasarkan kriteria tersebut maka pencapaian dan evaluasi pelaksanaan rencana
kerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
No. Program Kegiatan Capaian
SB B C TB
1 Program Pengembangan Nilai Budaya
1 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang budaya v
2 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana v
3 Program penegakan hukum 1 Operasi Penertiban v
4 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
1 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
v
5 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1 Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah v
6 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 Pelaksanaan kebijakan kependudukan
v
7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
v
8
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang Fisik v
2 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial v
3 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi v
10
9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1 Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa
v
10 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
1 Pengelolaan Website
v
11 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah v
12 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1 Pengelolaan Dokumen SKPD v
13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan v
2
Penunjang pelayanan administrasi perkantoran v
3
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor v
14 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan dan meubelair.
v
15 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai v
16 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
v
2
Penyusunan perencanaan kerja SKPD v
17 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
v
18 Program peningkatan kualitas pelayanan public
1 Pengelolaan Perijinan v
19 Program peningkatan administrasi pemerintahan
1 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
v
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
v
21 Program perencanaan pembangunan daerah
1 Penyelenggaraan musrenbang RKPD v
22 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
1 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD v
23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
1 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes v
24 Program pengembangan wawasan kebangsaan
1 Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan
v
11
Secara garis besar penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan meliputi bidang
Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan yang merupakan keberlanjutan dan
aktualisasi program-program pemerintah kabupaten sesuai pendelegasian kewenangan
kepada kecamatan sehingga evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan Kecamatan
Depok Tahun 2018 dan perkiraan tahun berjalan 2019 yang kesemuanya ini mengacu pada
Renstra Kecamatan Depok Tahun 2011-2015 dan Renstra Kecamatan Depok Tahun 2016-
2021, adalah sebagai berikut:
1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 19.490.000,- dengan realisasi sebesar 97,46%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
2. Program Penegakan Hukum.
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 32.325.500,- dengan realisasi sebesar 96,00%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah
Rp. 86.469.500,- dengan realisasi sebesar 96,27%. Direncanakan capaian program ini
pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 16.546.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 140.513.000,- dengan realisasi sebesar 97,59%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalahRp. 59.628.400,- dengan realisasi sebesar 100%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Nilai capaian program ini melalui 3 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 468.720.400,- dengan realisasi Pembinaan Pemberdayaan bidang Fisik
100%, Bidang Sosial 92,31%, bidang Ekonomi sebesar 98,36%. 1 kegiatan pada
program ini dihapus dan keluaran (outout) kegiatannya digabung menjadi 1 kegiatan
pada program yang lain. Direncanakan capaian program ini pada tahun 2019 melalui 1
kegiatan dapat tercapai 100%.
12
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 14.989.000, - dengan realisasi sebesar 100%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
9. Program Pengembangan .Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 12.677.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
10. Program Pengembangan Data dan Informasi/Statistik Daerah..
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp 10.037.000,- dengan realisasi sebesar 97,76%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
11. Program Pengembangan Nilai Budaya
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 234.808.500,- dengan realisasi sebesar 98,72%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
12. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 13.860.000,- dengan realisasi sebesar 99,91%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Nilai capaian program ini sebelumnya melalui 6 kegiatan tetapi tahun 2018 menjadi 3
kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran adalah Rp. 488.723.650,- dengan
realisasi Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan sebesar 91,75%, Penyediaan
administrasi Keuangan 100% dan Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
82,81%. Direncanakan capaian program ini pada tahun 2019 melalui 3 kegiatan dapat
tercapai 100%.
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 274.987.000,- dengan realisasi sebesar 85,70%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 18.547.500,- dengan realisasi sebesar 99.60%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Nilai capaian program ini sebelumnya mempunyai 3 kegiatan namun sekarang menjadi
2 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran adalah Rp. 38.286.000,- dengan
realisasi Penyusunan laporan capaian kinerj dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar
13
99,39% dan Penyusunan perencanaan kerja SKPD sebesar 98,84. Direncanakan
capaian program ini pada tahun 2019 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100%.
17. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 16.430.000,- dengan realisasi sebesar 95,87%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
18. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 52.597.500,- dengan realisasi sebesar 82,81 Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
19. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan.
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 106.023.400,- dengan realisasi sebesar 77,67%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
20. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 50.688.500,- dengan realisasi sebesar 100%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
21. ProgramPeningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 15.870.000,- dengan realisasi sebesar 98,35%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
22. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 16.507.400,- dengan realisasi sebesar 100%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
23. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 101.524.500,- dengan realisasi sebesar 98,70%. Direncanakan capaian
program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
24. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran
adalah Rp. 6.133.500,- dengan realisasi sebesar 100%. Direncanakan capaian program
ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.
Evaluasi capaian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Depok tahun 2018 dibandingkan
dengan target sasaran renstra Kecamatan Depok Kabupaten Sleman periode 2016-2021
adalah sebagai berikut:
14
CAPAIAN RENSTRA DAN DUKUNGAN RENJA TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM / KEGIATAN
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
1 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan
keuangan di Kecamatan
Depok
Persentase tindak
lanjut atas
rekomendasi
BPK/APIP
100% 1. Program peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah
Penatausahaan
keuangan dan asset
SKPD
15.870.000
2. Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang
APBDes
16.507.400
Nilai LAKIP
Kecamatan Depok
A 3. Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
38.286.000
Penyusunan
perencanaan kerja SKPD
19.413.500
15
4. Program peningkatan
sistem pengawasan
insternal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
Penguatan pelaksanaan
reformasi birokrasi
6.133.500
5. Program perencanaan
pembangunan daerah
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
50.688.500
Siklus Tahunan
desa tepat waktu
3 Desa 6. Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Pengelolaan
kepegawaian dan
peningkatan kapasitas
pegawai
18.547.500
2 Meningkanya kualitas
pelayanan publik di
Kecamatan Depok
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
78 7. Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan
public dalam bidang
kependudukan
140.513.000
8. Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
Pembinaan dan
pengawasan terhadap
kepala dan perangkat
desa
14.989.000
9. Program peningkatan
administrasi pemerintah
Monitoring dan evaluasi
penyelenggara
106.023.400
16
pemerintah desa
10. Program pelayanan
administrasi perkantoran
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Penunjang pelayanan
administrasi perkantoran
Penyediaan jasa
keamanan dan
kebersihan kantor
31.500.000
368.567.400
88.656.250
11. Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung,
kendaraan, peralatan,
mesin, dan meubelair
274.987.000
12. Program penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Pengelolaan dokumen
SKPD
13.860.000
13. Program pengembangan
data/informasi/statistik
daerah
Penyusunan dan
pengumpulan data dan
statistik daerah
10.037.000
14. Program peningkatan
kualitas pelayanan public
Pengelolaan Perijinan 52.597.500
Persentase keluhan
/pengaduan
75% 15. Program Penataan
penguasaan, pemilikan,
Monitoring dan evaluasi 16.546.000
17
keamanan dan
ketertiban di
tindaklanjuti
penggunaandan
pemanfaatan tanah
tata guna tanah
16. Program penataan
peraturan perundang-
undangan
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan peraturan
perundang-undangan
16.430.000
17. Program penegakan
hokum
Operasi penertiban 32.325.500
18. Program pengembangan
komunikasi, informasi dan
media massa
Pengelolaan website 12.677.000
3 Meningkatnya
keberdayaan masyarakat
Jumlah kegiatan
pemberdayaan
masyarakat yang
difasilitasi
4
Kegiatan
19. Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Pembinaan
pemberdayaan bidang
fisik
152.358.000
Pembinaan
pemberdayaan bidang
sosial
146.262.500
Pembinaan
pemberdayaan bidang
ekonomi
170.099.900
18
20. Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Pemberdayaan lembaga
dan organisasi
masyarakat pedesaan
59.628.400
4 Meningkatnya kapasitas
masyarakat dalam
pengurangan resiko
bencana di Kecamatan
Depok
Jumlah masyarakat
yang terlatih
kebencanaan di
Kecamatan Depok
100
orang
21. Program pencegahan dini
dan penanggulangan
korban bencana alam
Pencegahan dan
pengurangan resiko
bencana
19.490.000
5 Meningkatkan kerukunan
masyarakat di Kecamatan
Depok
Kasus gangguan
ketertiban
masyarakat
<10kasus 22. Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
criminal
Peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan
kejahatan
86.469.500
Jumlah konflik
SARA
0 23. Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Penyelenggaraan
upacara kenegaraan dan
kegiatan kemasyarakatan
101.524.500
24. Program pengembangan
nilai budaya
Pelestarian warisan
budaya dan
pengembangan nilai
budaya lokal
234.808.500
Jumlah 2.296.383.250
19
Capaian Kinerja Keuangan
Alokasi anggaran untuk mewujudkan program dan kegiatan tahun 2018 yang
telah ditetapkan untuk Kecamatan Depok sebesar Rp.2.107.734.350,- dan ABT sebesar
Rp.188.648.900,- Jadi jumlah seluruh Rp. 2.296.383.250.- Rincian penggunaan dana
berdasarkan urusan sebagai berikut :
No Urusan Anggaran (Rp.)
1 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
138.285.000
2 Urusan Bidang Pertanahan 16.546.000
3 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil
140.513.000
4 Urusan Bidang Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa 543.337.800
5 Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika 12.677.000
6 Urusan Bidang Statistik 10.037.000
7 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 234.808.500
8 Urusan Bidang Kearsipan 13.860.000
9 Urusan Sekretariat Daerah 995.595.050
10 Urusan Inspektorat 6.133.500
11 Urusan Perencanaan 50.688.500
12 Urusan Keuangan 32.377.400
13 Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
101.524.500
Jumlah 2.296.383.250
2.2. Analisis kinerja Pelayanan Kecamatan Depok
Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersinggungan langsung dengan
masyarakat mempunyai tugas pokok fungsi utama diantaranya adalah memberikan
pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat berupa
pelayanan administrasi dan pelayanan lain berupa fasilitasi kegiatan maupun
pemberdayaan kepada masyarakat. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam
pelayanan kepada masyarakat, karena berhubungan langsung dengan masyarakat di
wilayah masing-masing. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan maka kecamatan
dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan intensitas
terbanyak adalah pelayanan administrasi, seperti legalisasi, pencetakan Kartu Keluarga
(KK), KTP-el, dan bentuk-bentuk pelayanan administrasi lainnya.
Pemberian pelayanan yang semakin baik menjadi tuntutan dan harapan
masyarakat, karena masyarakat saat ini sudah mengerti mengenai hak dan kewajiban atas
pelayanan yang mereka terima. Struktur masyarakat kecamatan Depok yang heterogen
menjadikan tuntutan akan pelayanan semakin tinggi, dengan perkembangan ekonomi dan
demografi yang spesifik menjadikan kecamatan Depok memiliki kompleksitas
permasalahan yang cukup tinggi pula. Kondisi demikian tentunya perlu mendapatkan
20
penangan yang lebih intens dan berkualitas, demikian halnya dalam pemberian pelayanan
kepada masyarakat.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia di kantor Kecamatan Depok tentunya harus
bisa dioptimalkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan memperkuat
sistem kinerja dan mengoptimalkan masing-masing personil sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya. Selaian itu untuk mengatasi keterbatasan tersebut dalam pelaksanaan
kegiatan termasuk didalamnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dibangun
pola kebersamaan, dimana pelayanan menjadi tanggungjawab semua pegawai tidak
sebatas tanggungjawab per seksi. Untuk merealisaikan hal tersebut maka dibangun sistem
pelaksanaan tugas yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan yang melibatkan
lintas seksi.
Kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan
Perangkat Daerah, demikian juga dengan di kecamatan. Masyarakat menilai kinerja
kecamatan dari kualitas pelayanan yang diberikan. Ketika masyarakat dapat terpenuhi
kebutuhan akan pelayanan secara baik dan terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan,
maka akan menilai bahwa kinerja dari Perangkat Daerah tersebut baik. Pelayanan pada
Kecamatan Depok dari sisi administrasi merupakan pelayanan yang paling banyak
intensitasnya, berupa pelayanan administrasi kependudukan, legalisasi, surat keterangan,
perijinan dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.
Selama tahun 2018 gambaran pelayanan administrasi di Kecamatan Depok
adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan E-KTP sampai akhir tahun 2018 mencapai 13.962 pemohon
2. Kartu Keluarga sampai akhir tahun 2018 mencapai 8.486 buah
3. Surat Keterangan Tinggal Sementara 202 buah
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian sampai akhir tahun mencapai 47 buah
5. Akta Kelahiran sampai akhir tahun mencapai 1.834 buah
6. Akta Kematian sampai akhir tahun mencapai 1.056 buah
7. Pindah Penduduk sampai akhir tahun mencapai 1.795 buah
8. Masuk Penduduk sampai akhir tahun mencapai 2.070 buah
9. Dispensasi Nikah sampai akhir tahun mencapai 63 buah
10. IMB sampai akhir tahun mencapai 8 buah
11. IUMK sampai akhir tahun mencapai 114 buah
12. Bidang pertanahan warisan sampai akhir tahun mencapai 499 buah
21
13. Bidang pertanahan hibah sampai akhir tahun mencapai 15 buah
14. Bidang pertanahan Surat kuasa sampai akhir tahun mencapai 8 buah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Depok
Selama tahun 2018 berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi
kependudukan adalah adanya keterbatasan blanko KTP-el, Kecamatan sebagai Perangkat
Daerah yang langsung memberikan pelayanan penerbitan KTP-el mengalami banyak
kendala. Ketidakpastian kapan dapat tercetak KTP-el menimbulkan banyak complain dari
pemohon, sementara pencetakan dapat dilakukan apabila blanko tersedia, dan
ketersedian blanko tergantung droping dari Kemendagri yang tidak bisa dipastikan
ketersediaannya. Kecamatan Depok dengan jumlah penduduk 132.000, terbanyak dari
seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman, dampak dari keterbatasan blanko KTP-el
menjadi lebih terasa, keluhan dan complain masyarakat sangat tinggi, dilakukan secara
langsung maupun melalui berbagai media sosial yang ada.
Pelimpahan kewenangan penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di kecamatan direspon
pengusaha mikro kecil di Kecamatan Depok dengan antusias. Kemudahan dalam
persyaratan dan kecepatan penerbitan ijin mendorong tingginya permohonan IUMK
tersebut. Selama tahun 2018 di Kecamatan Depok diterbitkan 113 IUMK, banyaknya
permohonan ini berdampak pada peningkatan beban kerja di Kecamatan Depok.
Keterbatasan pegawai menjadi kendala dalam pelayanan IUMK, sehingga yang dapat
dilakukan adalah dengan megoptimalkan pegawai yang ada dengan tambahan ketugasan
untuk memberikan pelayanan IUMK juga perlu ada tinjau lokasi untuk usaha-usaha
tertentu. Pelayanan IUMK terutama yang membutuhkan tinjau lokasi dapat dilakukan
dengan pembagian waktu diantara tugas pokok fungsi masing-masing pegawai, sehingga
pelayanan IUMK belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
Selama tahun 2018 tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masih tinggi, meskipun
sudah diampu oleh 3 (tiga) Polsek tetapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
masih tinggi. Heterogenitas masyarakat yang tinggal diwilayah Kecamatan Depok menjadi
potensi besar timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Akulturasi
budaya yang belum terbentuk secara stabil, terutama dari mahasiswa baru yang berasal
dari luar daerah juga menjadi salah satu pemicu ganguan keamanan dan ketertiban
masyarakat tersebut.
Pertumbuhan ekomomi di wilayah Kecamatan Depok sangat tinggi, sebagai daerah
penyangga kota Yogyakarta dengan berbagai dinamika persoalan perkotaan sangat terasa
22
di Kecamatan Depok. Pertumbuhan tempat perbelanjaan modern menjadikan wilayah
Kecamatan Depok menjadi primadona belanja dari berbagai warga bahkan dari luar
daerah. Kecamatan Depok bahkan berkembang menjadi daerah wisata belanja dengan
banyaknya pusat pertokoan yang berdiri. Kondisi tersebut membawa perubahan sosial
baik dalam pola perilaku masyarakat yang lebih konsumtif maupun perilaku masyarakat
yang mengarah pada pola perilaku masyarakat post modern. Dampak positif dari
perkembangan perekomian tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah
kecamatan Depok dengan adanya peningatan perekonomian masyarakat yang
memanfaatkan kondisi tersebut. Berbagai bentuk usaha masyarakat baik formal maupun
non formal bermunculan merespon perkembangan tersebut. Pertumbuhan pusat
perekonomian dan ditambah banyaknya mahasiswa yang tinggal di wilayah Kecamatan
Depok merupakan potensi ekonomi yang kemudian dapat ditangkap oleh masyarakat,
karena terbukanya pangsa pasar dengan banyaknya orang yang tinggal maupun
melaksanakan aktifitas sehari-hari di wilayah Kecamatan Depok. Fenomena tersebut
tentunya perlu mendapat respon dari pemerintah Kecamatan Depok, dengan keterbatasan
pegawai yang dimiliki.
Pertumbuhan wilayah yang sangat dinamis dan cepat,tetapi dengan keterbatasan
ketersediaan lahan non pertanian menjadikan permasalahan yang kompleks diwilayah
depok. Sehingga alih lahan pertanian menjadi non pertanian yang nantinya dipergunakan
sebagai area perumahan pemukiman baru. Faktor wilayah Depok sebagai wilayah
aglomerasi perkotaan menjadikan daya tarik tersendiri bagi konsumen perumahan dan
kalangan bisnis property. Salah satu upaya dengan permasalahan keterbatasan lahan
dengan banyaknya pembangunan apartemen bertingkat di wilayah Depok. Plus minus
adanya hunian vertikal adalah faktor dampak sosial.
A. Kondisi Eksternal dan Internal
Dari gambaran umum di atas perlu diungkapkan dengan jelas faktor-faktor penentu
keberhasilan. Perumusan faktor-faktor kunci keberhasilan dilakukan dengan
mengidentifikasikan unsur-unsur strategis yang dapat memberikan muatan untuk proses
pencapaian visi dan misi Kecamatan Depok. Dengan menggunakan analisis SWOT
diperoleh gambaran lingkungan internal dan eksternal guna penetapan kunci-kunci
keberhasilan sebagai berikut :
1 .Kondisi Internal
1) Potensi yang dimiliki (Kekuatan/Strength)
Potensi luas wilayah yang merupakan pengembangan area bisnis, jasa dan
pendidikan dapat menjadikan penggerak roda perekonomian masyarakat
23
setempat baik dengan usaha dibidang property, kuliner maupun penginapan
(kost-kostan dan hotel)
Kemampuan masyarakat yang tinggi dalam berkreasi dan berinovasi untuk
meningkatkan penghasilan dengan berbagai sumber daya yang ada.
Karakteristik masyarakat yang aspiratif.
Aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan pegawai yang
memadai dan relatif berkualitas di Kecamatan dan Desa.
Adanya sumber dana APBD.
Motivasi kerja pegawai cukup tinggi.
Jelasnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Depok.
2) Kelemahan (Weakness)
Pemanfaatan lahan yang berorientasi ekonomi dan cenderung mengabaikan
ekosistem/kelestarian lingkungan.
Dorongan dan kemauan yang masih lemah pada masyarakat dalam upaya
meningkatkan penghasilan.
Jumlah dan kualitas pegawai kurang dibarengi dengan disiplin, upaya
pemeliharaan skill (kemampuan & ketrampilan) yang kontinyu dalam
penyesuaian dengan tuntutan/dinamika masyarakat tentang pelayanan yang
lebih baik/prima dari aparatur pemerintah.
Pengolahan manajemen pemerintah yang belum efektif dalam pencapaian
tujuan organisasi secara keseluruhan, sumberdaya organisasi (aparat, dana
dan peralatan) kurang dapat dimanfaatkan secara efisien, sehingga terjadi
tugas dan fungsi yang kurang tertangani.
Fasilitas pengembangan ekonomi yang masih lemah.
2 Kondisi Eksternal
a. Peluang (Opportunity)
1. Image tentang kawasan Kecamatan Depok yang merupakan perkembangan
kawasan kota menjadikan nilai lahan selalu meningkat.
2. Pemahaman akan kedudukan Kecamatan pasca pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dari masyarakat, desa, instansi sentral terkait
di Kecamatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah mampu
memenuhi kebutuhan bersama lingkungan sekitarnya dalam kehidupan
masyarakat masih tinggi.
b. Tantangan (Threats)
24
1. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya yang ada baik
dengan tujuan ekonomis maupun kelestarian lingkungan.
2. Tuntutan pelayanan publik yang harus selalu lebih baik dari masyarakat,
tanpa melihat sumber daya organisasi.
3. Kondisi kesehatan lingkungan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban
masyarakat yang masih perlu mendapat prioritas perhatian.
4. Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat masih perlu perhatian
B. Kondisi Aparatur
Keberadaan Pegawai pada SKPD Kecamatan Depok mempunyai peran yang sangat
penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan
masyarakat. Pegawai sumber daya manusia merupakan salah satu komponen untuk
mencapai kesuksesan suatu tujuan. Peran pegawai yang merupakan pemikir, perencana
dan pelaksana keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
amat menentukan keberhasilan pencapaian visi, misi, dan kebijakan Pemerintah
Kecamatan Depok. Sumber daya manusia pada Kecamatan Depok yang ada pada saat
ini diberdayakan seoptimal mungkin untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya.
C. Permasalahan Pelayanan
Permasalahan pelayanan di Kecamatan Depok diuraikan dalam klasifikasi tiap-tiap
Seksi sebagai berikut :
1. Sekretariat
Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat antara lain:
a. Pengelolaan arsip yang belum optimal.
b. Pengelolaan perpustakaan yang belum optimal
c. Pengelolaan keuangan yang belum optimal.
d. Perencanaan yang kurang optimal
e. Pengelolaan dokumen kepegawaian yang belum optimal
f. Perlu data monografi yang valid untuk penentu kebijakan
2. Seksi Pemerintahan
Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi
Seksi Pemerintahan antara lain:
a) Masih sering terjadinya konflik konflik pertanahan.
b) Meningkatnya pemanfaatan tanah yang belum berizin.
25
c) Penyusunan Siklus tahunan Desa dan APBDes tidak tepat waktu
d) Masih lemahnya pemahaman perangkat desa tentang administrasi
pemerintahan
e) Belum maksimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan Desa
f) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan Desa
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi
Seksi Ketentraman dan Ketertiban antara lain :
a) Lemahnya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
b) Kurangnya peranserta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.
c) Lemahnya penertiban PKL
d) Lemahnya pemahaman tentang peraturan per Undang-Undangan
e) Tindak kriminal cenderung meningkat
f) Kesadaran masyarakat tentang hukum masih rendah
g) Pengetahuan masyarakat tentang antisipasi bencana masih rendah.
4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi
Seksi Perekonomian dan Pembangunan antara lain :
a) Belum tercipta iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif sebagai tolok
ukur kemampuan ekonomi masyarakat.
b) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
c) Terbatasnya pemberian stimulant pembangunan Desa dan Dusun.
d) Belum optimalnya pengelolaan Program PNPM mandiri yang melibatkan
pemerintah desa
e) Belum optimalnya potensi daerah yang harus dikelola
f) Kurang optimalnya penggunaan bantuan pemberdayaan masyarakat.
g) Lemahnya masyarakat untuk menghadapi program pemerintah MEA
h) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan desa
26
5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi
Seksi Kesejahteraan Masyarakat antara lain :
a) Kurangnya peranserta perempuan dan kesetaraan gender dalam
pembangunan.
b) Belum tertanganinya masalah-masalah sosial masyarakat.
c) Penanganan kesehatan masyarakat belum optimal.
d) Perlu pengembangan kesenian di masyarakat
e) Belum optimalnya pelestarian adat budaya dan tradisi masyarakat
f) Data kemiskinan yang kurang valid.
6. Seksi Pelayanan Umum
Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi
Seksi Pelayanan Umum antara lain:
a) Masih lemahnya validitas data kependudukan.
b) Lemahnya pemahaman mempunyai KTP dan KK
c) Semakin tingginya pelayanan publik yang harus ditangani
d) Peningkatan jumlah penduduk dan masuk penduduk
e) Jaringan perekaman data SIAK yang sering terganggu
f) Kurang lengkapnya persyaratan permohonan ijin HO
Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD guna meningkatkan
kapasitas pegawai dilakukan bimbingan,motivasi, inovasi yang tinggi untuk mendukung
itu diperlukan diklat dan kursus ilmu tehnologi modern, serta untuk meningkatkan
pelayanan sangat diperlukan infrastruktur sarana dan prasarana yang cukup guna
menunjang kelancaran kerja.
D. Formulasi isu- isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis dalam
penyusunan prioritas tahun yang direncanakan:
a. Perlu adanya tuntutan untuk melaksanakan perubahan tata kelola pemerintahan
dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berpotensi.
b. Perlu adanya pendelegasian kewenangan yang dapat dilakukan oleh Kecamatan,
walaupun sebenarnya sudah ada kewenangan yang bersifat aktributif tetapi masih
perlu diikuti kewenangan delegatif.
27
c. Perlu adanya arah kebijaksanaan yang jelas terhadap pengembangan dan
penataan wilayah terutama pada titik-titik pembangunan wilayah sesuai dengan
pengembangan dan peruntukannya.
d. Perubahan fungsi lahan yang sangat pesat mengingat Kecamatan Depok
merupakan daerah pengembangan kawasan perkotaan yang mengalami
perkembangan sangat pesat sehingga perlu inovasi baru dalam penanganannya
dengan tehnologi yang ada.
e. Infrastruktur sarana dan prasarana yang ada masih belum mencukupi sesuai
dengan kebutuhan sehingga masih perlu untuk ditingkatkan pembangunannya.
f. Peluang kerja dan lapangan kerja yang ada cukup banyak tetapi tidak diimbangi
dengan keahlian dan ketrampilan bagi calon pencari kerja, sehingga perlu adanya
diklat bagi calon pencari kerja.
g. Angka kemiskinan di Kecamatan Depok masih cukup tinggi dan masih perlu
penangan yang serius, sehingga pendampingan dari steakholder sangat diharapkan
baik bimbingan, pelatihan dan penguatan modal usaha bagi KK miskin.
28
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Depok Tahun 2020 sesuai dengan
tujuan Rancangan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Depok Tahun 2016- 2021.
Tujuan yang akan dicapai Kecamatan Depok adalah sebagai berikut :
NO TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN
satuan 2020
1 2 3 4 5 6
1
Menguatkan tata kelola pemerintah di Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
% 100
Predikat nilai LAKIP Predikat A
Jumlah desa yang mengirimkan siklus tahunan Desa tepat waktu
Desa 3
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
nilai 78
Persentase keluhan pengaduan/keamanan dan ketertiban ditindak lanjuti
Persentase 60
2
Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat
Meningkatnya keberdayaan masyarakat
Jumlah kegiatam pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi
kegiatan 70
3
Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan bencana
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana
Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan
orang 75
4 Meningkatkan kerukunan masyarakat
Meningkatnya kerukunan masyarakat
Persentase nilai tradisi yang difasilitasi
Persentase 100
Jumlah konflik SARA Persentase 0
29
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Rencana Kerja
Sesuai kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Kecamatan Depok
merencanakan program dan kegiatan pada tahun 2020 terdiri dari 13 urusan, 22
program dan 25 kegiatan dengan program kegiatan sebagai berikut :
No Program Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
3 Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubelair
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Pengelolaan Kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6 Penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
5 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
7 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
8 Pelayanan Perijinan
7 Program peningkatan administrasi pemerintahan
9 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
8 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
10 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana
9 Program Penegakan Hukum 11 Operasi penertiban
10 Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tidak kriminal
12 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
11 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
13 Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah
12 Program Penataan Administrasi Kependudukan
14 Pelaksanaan kebijakan kependudukan
13 Program pengembangan nilai budaya 15 Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal
14 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
16 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik
17 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial
15 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
18 Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa
30
16 Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa
19 Pengelolaan informasi publik perangkat daerah
17 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
20 Pengelolaan Dokumen SKPD
18 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
21 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
19 Program perencanaan pembangunan Daerah
22 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
20 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
23 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
21 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
24 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes
22 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
25 Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan
Program dan kegiatan Kecamatan Depok memuat didalamnya indikator kinerja dan
kelompok sasaran. Indikator kinerja dan kelompok sasaran menggambarkan tolok ukur
pencapaian rencana kerja dalam kurun satu tahun anggaran. Kelompok sasaran
merupakan target kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada
setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan dan
merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan
setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Rencana Kerja tahun 2020
Kecamatan Depok merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja tahun 2020.
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2020 tersebut disusun
berdasarkan potret permasalahan Kecamatan Depok sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang mengemban tugas kewilayahan (teritorial) dengan tugas pokok
adalah menyelenggarakan pemerintahan umum dengan keterbatasan kewenangan yang
dimiliki serta keterbatasan alokasi anggaran.
Indikator kinerja dan kelompok sasaran ini merupakan alat yang berguna untuk
mencek pelaksanaan tugas dan fungsi serta menngukur seberapa besar pencapaian
target-target yang telah ditetapkan dan seberapa besar kontribusi kecamatan dalam
mencapai visi dan misi kabupaten yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten. Selain
itu dengan merumuskan indikator kinerja dan sasaran akan lebih bisa mengukur tingkat
capaian kinerja pada akhir tahun anggaran dengan membandingkan rencana target
dengan realisasi yang meliputi lima indikator kinerja, yaitu masukan (input), Keluaran
(output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).
Beberapa kegiatan yang mempunyai output baru sebagai berikut:
31
No. Program Kegiatan Output Lama Output Baru
1 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Pemantauan poskamling Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat
Pengamanan pilduk pilkades dan pengisian perangkat desa
Pembinaan linmas Pembinaan linmas
Pembentukan jaga warga Forkompimkec
patroli terpadu dilaksanakan (untuk pileg /pilpres/kecamatan)
Pemantauan poskamling
Piket kantor dilaksanakan Patroli terpadu dilaksanakan
Pengamanan hari raya/hari besar, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat
Laporan tindak kriminal
Pengamanan pileg, pilpres,pilkades Pengamanan Pilkades
2 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pelaksanaan kebijakan kependudukan
Jumlah Ktp yang diproses selesai maksimal 3 hari
Pelayanan administrasi kependudukan
Jumlah KK yang diproses selesai maksimal 3 hari
Sosialisasi administrasi kependudukan
Masuk penduduk
Pindah penduduk
Akte kelahiran
Kp4
Legalisasi ktp dan kk
Verifikasi data SIAK
SKCK
Jumlah sosialisasi kependudukan dilaksanakan
Monitoring kependudukan dilaksanakan
Penataan arsip/dokumen kependudukan
Pelayanan KIA
32
No. Program Kegiatan Output Lama Output Baru
Verifikasi data ganda EKTP
3 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial
Koordinasi Jam Belajar Masyarakat Pelayanan bidang pendidikan
Pembinaan karang taruna Pelayanan bidang kesehatan
Monev pelaksanaan PAUD dan TK Pelayanan bidang sosial
Saresehan FKUB Pelayanan bidang pemuda dan olah raga
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Pelayanan bidang keagamaan
Fasilitasi desa binaan keluarga sakinah (DBKS)/evaluasi DBKS
Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak
Pelatihan kader PAUD
Kegiatan Forum anak
Bimbingan belajar keluarga miskin
Fasilitasi pembinaan UKS
Fasilitasi kecamatan Layak Anak
Sosialisasi Undang - undang KDRT, Bullying , Traficking
Fasilitasi FPK2PA ( KDRT)
Pendampingan dan monitoring KKN
Fasilitasi keagamaan (safari jumat dan tarling)
Fasilitasi pokjanal DBD
pembinaan kesegaran jasmani
Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat
Fasilitasi PPDI (Disabilitas)
Fasilitasi posyandu balita dan lansia
Fasilitasi PKK Kecamatan
Monitoring Kelompok USEP/KUBE
33
No. Program Kegiatan Output Lama Output Baru
Kegiatan sosial masyarakat difasilitasi
Fasilitasi TPKJM
Penyelenggaraan bidang sosial
Pembinaan Olah Raga
Sosialisasi Undang-undang Narkoba/HIV/Aids
Fasilitasi desa siaga
Peningkatan kapasitas PKK Kecamatan
PHL Non PNS
4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik
Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi Pelayanan bidang fisik
Fasilitasi pameran potensi daerah Pelayanan bidang ekonomi
Pendampingan dan monev industri kecil
Pendampingan dan monev ekonomi pasar
Pendataan PKL
Lomba wajah pedukuhan dan lomba kebersihan
Updating data umkm
Pembinaan evaluasi DPM
Pembinaan P3A dan kelompok tani
Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup
Penilaian kota sehat/adipura
Pendampingan pengolahan sampah
Gotong royong
Pembinaan proklim
Fasilitasi OPPA
KIM (Komunikasi Intra Masyarakat)
5 Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya
Hari jadi kabupaten Sleman Pelayanan bidang budaya
Festival dolanan anak dan lomba mewarnai
34
No. Program Kegiatan Output Lama Output Baru
lokal Festival seni Budaya
Festival musik religi
Festival kethoprak
Festival seni tradisional
FKS (Festival Kesenian Sleman)
FKY (Festival kesenian Yogyakarta)
Festival ragam budaya
Monev kegiatan seni budaya
Gelar Mocopat
Saresehan boso jowo dan lomba panatacara
Pengiriman bregodo
6 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan
Upacara setiap tanggal 17 Penyelenggaraan upacara
Upacara hari besar
Latihan Paskibra
Pengadaan seragam paskibra Pertemuan dengan tokoh masyarakat
Upacara hut Kabupaten Sleman
Kegiatan sarasehan tokoh kemasyarakatan
7 Program penegakan hukum Operasi penertiban Operasi penegakan peraturan Operasi penegakan peraturan daerah
Penataan dan pembinaan PKL
8 Program peningkatan administrasi pemerintahan
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa
Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa
penyusunan siklus tahunan desa
pembinaan penyelenggaraan arsip desa
35
No. Program Kegiatan Output Lama Output Baru
Pemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa yang dipantau
monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa
Monitoring/pengamanan pemilihan kepala desa
Pembinaan BPD Pembinaan BPD
Pembinaan LKD Pembinaan LKD
9 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Pengunaan dan Pemanfaatan Tanah
Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah
Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah
Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah masyarakat dan tanah desa
Dokumen konflik pertanahan Fasilitasi pertanahan permasalahan pertanahan
10 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa
Laporan evaluasi APBDes Dokumen evaluasi APBDes dan dokumen Perdes APBDes
Laporan evaluasi perubahan APBDes Laporan evaluasi perubahan APBDes dan Dokumen Perdes perubahan APBDes
Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes
Rekomendasi dan LPJ APBDes
Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes
Pembinaan dan pendampingan penyusunan Perdes APBDes
11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubelair
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pemeliharaan gedung Pemeliharaan gedung
Pemeliharaan taman Pemeliharaan taman
Layanan penyediaan BBM Layanan penyediaan BBM
Pemeliharaan meubelair
36
No. Program Kegiatan Output Lama Output Baru
12 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan Perijinan Sosialisasi Perijinan Sosialisasi Perijinan
Pelayanan Perijinan IUMK Pelayanan Perijinan IUMK
Pelayanan Perijinan IMB Pelayanan Perijinan IMB
Inovasi si cermat,call center dan layanan cepat antar dokumen kewarga masyarakat
Inovasi Sipaten Depok
37
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah
Adapun Program Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Depok sesuai
dengan dokumen RKPD tahun 2020 sebagai berikut:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
BAB IV
PENUTUP
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Rancangan
Akhir Rencana Kerja Kecamatan Depok Tahun 2020 dapat tersusun. Rancangan Akhir
Rencana Kerja Kecamatan Depok Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
Kecamatan Depok Tahun 2016-2021 yang sudah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja ini berdasarkan
tahapan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Strategis,
sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2020 menjadi bagian tidak terpisahkan dari
perencanaan yang telah ditetapkan.
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Depok
merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Pada tahun
2019 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 12 urusan, 22 Program dan
25 Kegiatan. Sebagai tindaklanjut program dan kegiatan tahun 2019 maka kami susun
Rencana Kerja Akhir Tahun 2020 sebagaimana tersusun dalam bab-bab diatas. Rancangan
Akhir Rencana Kerja Tahun 2020 telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Kecamatan
Depok Tahun 2016-2021 yang merupakan bagian dari penjabaran visi misi Bupati Sleman
yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Rancangan Akhir
Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 merupakan perencanaan yang sudah mengakomodir
kegiatan yang dibutuhkan, serta evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun-tahun sebelumnya, dengan mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang ada
pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga permasalahan dan hambatan yang ada dapat diatasi.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Depok Tahun 2020 telah tersusun, mohon
perkenan dikoreksi apabila ada program dan kegiatan yang belum sesuai untuk
menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2020 tersebut. Demikian rencana
kerja kami untuk menjadikan periksa.
Depok, 25 Juli 2019 Camat Depok
ABU BAKAR, S.Sos, M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19710710 199101 1 002
47
Formulir E.70 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD-Kecamatan Depok Tahun 2020
Kabupaten Sleman
No. Jenis Kegiatan
Hasil Pengendalian dan Evaluasi
Kesesuaian Faktor Penyebab
Ketidak Sesuaian
Tindak Lanjut Penyempurnaan
Apabila Tidak Ada Tidak Ada
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.
√
2. Pengolahan data dan informasi. √
3. Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota. √
4. Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD kabupaten/kota.
√
5. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPDkabupaten/kota.
√
6. Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota. √
7. Perumusan tujuan dan sasaran. √
8. Penelaahan usulan masyarakat. √
9. Perumusan kegiatan prioritas. √
10. Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota. √
10.a. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.
√
10.b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.
√
10.c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.
√
10.d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.
√
11. Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
√
12. Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota.
√
13. Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kotatelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.
√
14. Dokumen Renja SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan. √
Depok, 25 Juli 2019
Camat Depok,
ABU BAKAR, S.Sos. M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19710710 199101 1 002