rangkuman buku pkn universitas.docx

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangIndonesia sekarang telah memasuki suatu decade waktu yaitu era globalisaasi dimana semua aspek yang meliputi politik, ekonomu, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan menitikberatkan kepada sebuah kemajuan. Polemik bangsa yang terus menerus menghujami negeri ini seakan membuat pola pikir tak kunjung henti untuk menantikan sebuah kedamaian dan keselarasan bangsa. Terlebih lagi kepada suatu hal yang menyangkut pendidikan, potensi setiap individu dituntuk untuk bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya dan bertindak arif dalam menyikapi segala permasalahan dengan pemikiran yang jeli dan analitis. Salah satunya yaitu mampu bersikap arif dalam memahami beberapa buku sebagai acuan dan tolak ukur untuk bahan pembelajaran. Tak ayal bahwa sekarang banyak bermacam buku yang sama judulnya, namun dengan isi yang berbeda. Pada kesempatan ini, penulis menganalisis buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk mencari perbandingan dari substansi yang tersaji.

B. Tujuan PenulisanAdapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah mengetahui kedua esensi buku secara mendalam dengan pemahaman deyang mendetil dari setiap bab yang tersusun. Perbandingan dua buku ini bukan bermaksud untuk mencari mana yang lebih unggul karena dibalik keunggulan dan kekurangan yang ada, semua itu merujuk kepada orientasi yang baik. Mudah-mudahan penulis dapat memperoleh manfaat dari penulisan makalah ini, terlebih lagi menjadi seorang warga Negara yang baik dan mengerti fungsinya sebagai warga Negara yang menjunjung tinggi pada aturan dan norma yang ada. Kepada khalayak umum, semoga menghadirkan beberapa presepsi yang beragam namun tetap merujuk pada kesatuan dan kesatuan, bukan menyulut kepada disintegrasi bangsa.

C. Identitas BukuKedua buku yang menjadi bahan kajian penulis :Judul Buku 1: Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan TinggiPenyusun: Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd.Penerbit: CV. Randu Alas Bandung

Judul Buku 2: Pendidikan KewarganegaraanPenyusun: Drs. S. Sumarsono, MBA dkk.Penerbit: Gramedia Pustaka Utama

BAB IIPEMBAHASANA. Identitas Buku Buku PertamaJudul Buku: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA PERGURUANPengarang: Drs. H. Daeng Sudirwo, M.PdPenerbit: C.V. RANDU ALAS BandungTahun Terbit: Cetakan Keempat, 2009Tempat Terbit: BandungTebal: viii, 164 hlmUkuran buku: 24 x 16 cm

Buku KeduaJudul Buku: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANPenyusun: Drs. S. Sumarsono, MBA dkk.Penerbit: Gramedia Pustaka UtamaTahun Terbit: Cetakan Keenam , 2005Tempat Terbit: JakartaTebal: xiv, 178 hlm

B. Isi Buku1. Kutipan dari buku pertama:Bab 1 : Pengantar Pendidikan KewarganegaraanBerdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor : 43/DIKTI/KEP/2006, tanggal 2 juni 2006 tentang Rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi maka mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dimasukan kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian disingkat MPK. Visi kelompok MPK di Perguruan Tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Misi kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.Adapun kompetensi matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan yang professional dan memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga Negara yang memiliki daya saing, berdisiplin serta berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.Timbulnya mata kuliah Kewiraan yang berganti nama menjadi Pendiikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 267/DIKTI/KEP/2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi, dirintis dengan adanya latihan kemiliteran bagi mahasiswa dengan sebutan WALA (Wajib Latih) Mahasiswa pada tahun 1959. Diadakannya WALA dalam rangka menghadapi gerombolan Kartosuwiryo. WALA Mahasiswa tahun 1959 ini diatur dengan keputusan Pangdam VI/Siliwangi No.2/5/1959 pada waktu itu panglimanya Kolonel Kosasih. Selanjutnya mahasiswa yang telah mengikuti WALA tahun 1959 ini ditampung dalam wadah resimen mahasiswa yang pertama kali di Indonesia yang kemudian terkenal dengan nama Resimen Mahawarman.Jadi timbulnya latihan militer di perguruan tinggi dalam rangka ikut sertanya mahasiswa berpartisipasi dalam pembelaan Negara. Ikut sertanya Mahasiswa/Pelajar dalam pembelaan Negara sebenarnya tidak dimulai sejak tahun 1959 tetapi dimulai jauh sebelum Indonesia meMPRoklamasikan kemerdekaannya dimasa-masa perintis kemerdekaan

Bab 2 : Filsafat Pancasila dan Identitas Nasional

Pancasila merupakan suatu sistem filsafat karena sila-sila dalam Pancasila merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kaelan dalam bukunya Filsafat Pancasila mengemukakan cirri-ciri berfikir filsafat yaitu (Kaelan,1996:8-13) :1. Berpikir Kritis6. Bersifat Menyeluruh (KoMPRehensif)2. Bersifat Terdalam7. Bersifat Universal3. Bersifat Konseptual8. Bersifat Spekulatif4. Koheren9. Bersifat Sistematis5. Bersifat Rasional10. Bersifat bebasAhmad Rustandi dkk dalam bukunya Pendidikan Pancasila menyatakan Ideologi Negara bersifat imperatif . Artinya mengikat seluruh warganegara, baik yang menyetujui maupun yang tidak menyetujuinya. Ideologi Negara adalah ideologi yang secara resmi dianut oleh suatu Negara. Ideologi Negara seharusnya mengatasi ideologi yang dianut oleh warga Negara termasuk golongan-golongan tertentu yang berada dalam kekuasaan negaranya. Ini berarti bahwa ideologi warga Negara atau ideologi kelompok harus tunduk terhadap ideologi Negara (Ali Emran, Encep Syarief Nurdin; 1994:26).Karakteristik identitas nasional bangsa Indonesia dapat diinventarisasi sebagai berikut :a. Pancasila adalah falsafah, dasar Negara, ideologi bangsa dan Negara.b. Bentuk Negara : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).c. Bentuk Pemerintahan: Republik.d. Lambang Negara : Garuda Pancasila dalam lambang Negara tertulis Bhineka Tunggal Ika, yang artinya beraneka ragam suku, adat istiadat, bahasa daerah, namun tetap bersatu.e. Bendera Negara : merah putihf. Lagu kebangsaan : Indonesia Rayag. Bahasa : Indonesiah. Geografis : Negara kepulauan didaerah khatulistiwa, utara 60o 08 lintang utara, selatan 11o 15 lintang selatan, barat 94o 45 bujur timur, timur 141o 05 bujur timur.i. Hak asasi manusia : melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi mansia.j. Persekutuan Negara : Negara non blokTidak memasuki persekutuan militer dengan Negara manapun.k. Sifat bangsa Indonesia : cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, ramah tamah, dan gotong royong.l. Terorisme : Anti teroris.m. Semboyan : satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia.

Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganegaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah (Meriam Budiarjo, 1977:40)Dilihat dari definisi Negara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Negara memiliki kedaulatan. Negara memiliki sifat memaksa, sifat monopoli dan sikap mencakup semua. Adapun azas-azas yang dipergunakan dalam penyusunan Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini adalah :1. Ius sanguinis (Law of the blood)2. Ius soli (Law of the soil)3. Kewarganegaraan tunggal4. Kewarganegaraan ganda terbatasDitambah dengan azas khusus :1. Kepentingan nasional2. Perlindungan maksimum3. Persamaan didalam hukum dan pemerintahan4. Kebenaran substantive5. Non diskriminatif6. Pengakuan dan penghormatan terhadap HAM7. Keterbukaan8. PublisitasPendidikan Karakter Bangsa (Indonesia) adalah pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila. Pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila adalah pendidikan karakter yang merupakan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki cirri-ciri :1. Bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa2. Bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab3. Bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa4. Bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia5. Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan.Pendidikan karakter bangsa Indonesia yag berlandaskan Pancasila juga berarti menghargai norma UUD 1945, NKRI dan keberagaman yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika. Hal inilah yang mendasari perilaku kebangsaan Indonesia.

Bab 3 : Hak azasi Manusia (The Ruleof Law)

Di Indonesia pengakuan terhadap HAM sebenarnya terdapat dalam dasar Negara Pancasila, UUD 1945 dan dalam perundang-undangan yang lebih rendah. Dalam dasar Negara Pancasila secara utuh sebenarnya merupakan pengejawantahan adanya HAM dan secara khusus dalam sila kedua merupakan pengakuan adanya HAM yaitu adanya kemanusiaan yang adill dan beradab. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya sudah mengandung Hak Azasi Manusia diantaranya dapat dilihat dalam pembukaan. Dalam pembukaan terdapat dasar Negara Pancasila, yang merupakan pengejawantahan adanya HAM. Dalam kalimat pertamapun sudah menggambarkan pengakuan adanya HAM dengan kalimat sebagai berikut : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan didunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.Perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia diantaranya dapat berwujud :1. Adanya dasar Negara yang mengandung nilai-nilai hak azasi manusia2. Adanya konstitusi yang mengandung nilai nilai hak azasi manusia3. Adanya ketetapan MPR tentang HAM4. Adanya undang-undang yang mengandung hak azasi manusia5. Adanya komisi nasional hak azasi manusia6. Adanya pengadilan hak azasi manusia.Kewenangan HAM adalah :1. Bertugas dan berwenang dan memutus perkara pelanggaran hak azasi manusia yang berat.2. Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan diluar batas territorial wilayah Negara RI oleh warga Negara Indonesia.3. Tidak berwenang dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Hukum Acara yang dilakukan dalam pengadilan HAM adalah Hukum Acara Pidana. Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM dan unsur masyarakat. Komnas HAM dapat membentuk tim adhoc terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Sedangkan penyelidikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh jaksa agung.Pemeriksaan pada Sidang Pengadilan dilakukan oleh Pengadilan HAM yang hakimnya terdiri dari 5 orang. Dua orang dari pengadilan HAM dan tiga orang dari hakim adhoc. Majelis hakim tersebut diketuai oleh salah seorang hakim dari Peradilan HAM. Setiap korban pelanggaran HAM berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, restitusi dapat berupa :a. Pengembalian harta milikb. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaanc. Penggantian biaya untuk tindakan tertentuRehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula. Misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.Hukum humaniter adalah hukum yang melindungi dan menegakan hak azasi manusia pada waktu perang. Tujuannya adalah untuk melindungi kombatan maupun non kombatan akibat peperangan, menjamin kehormatan dan perlindungan hak-hak azasi manusia tertentu terhadap tawanan perang, mengusahakan diakhiri peperangan dalam waktu singkat, membatasi penggunaan cara dan peralatan peperangan yang terbatas, membatasi dan meringankan akibat bencana perang, mempertemukan pemcapaian kebutuhan-kebutuhan militer dengan prinsip-prinsip hak azasi manusia.

Bab 4 : Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Azas-azas kewarganegaraan pada umumnya kita mengenal ada empat macam yaitu ius soli, ius sanguinis, azas kesatuan hukum, dan azas persamaan derajat. Naturalisme atau memperoleh kewarganegaraan dapat diperoleh walaupun tidak memenuhi prinsip ius soli maupun ius sanguinis, naturalisme ada yang aktif dan ada yang pasif. Naturalisme aktif adalah seseorang dapat mengajukan kehendak untuk menjadi warga Negara suatu Negara. Sedangkan naturalisme pasif adalah seseorang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu Negara.Dalam hal yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu Negara.Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia maka berarti Undang-undang Nomor 62/1958 dan Undang-undang Nomor 3/1976 tentang Kewarganegaraan RI menjadi tidak berlaku lagi karena bersifat diskriminatif bagi warga keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya. Undang-undang ini disebut revolusioner karena mampu meniadakan dikotomi asli dan tidak asli, serta mampu menerapkan azas ius soli yang dikombinasikan dengan ius sanguinis. Undang-undang ini memerlukan peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah yang selambat-lambatnya enam bulan sesudah Undang-undang ini disahkan harus sudah dibuat oleh pemerintah. Dengan berdirinya harus tidak ada lagi SKBRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) bagi warga Negara keturunan karena warga Negara Indonesia tidak mengenal lagi warga Negara keturunan atau warga Negara asli, dan juga harus dicabutnya Staatablad 1917 tentang catatan sipil yang berlawanan dengan Undang-undang Kewarganegaraan ini, Undang-undang ini terdiri dari 46 pasal yang tertera dalam 8 bab.Hak dan kewajiban warga Negara tertuang pada UUD 1945 dalam pasal 27, 28a sampai dengan 28j, 29, 30 ayat 1, dan 31 ayat 1.

Bab 5 : Bela Negara

Bela Negara dalam arti sempit adalah bela Negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bela Negara dalam arti luas adalah bela Negara dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.Upaya bela Negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 meliputi :1. Pendidikan Kewarganegaraan2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib4. Pengabdian sesuai dengan profesiKomponen pertahanan Negara terdiri dari :1. Komponen utama2. Komponen cadangan3. Komponen pendukungKepolisian Negara berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Implementasi bela Negara dalam arti sempit adalah membela Negara dengan mengangkat senjata. Implementasi bela Negara dalam arti luas adalah membela Negara dengan mengangkat apa saja berprestasi sesuai dengan profesinya asalkan untuk mencapai tujuan Negara, kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Bab 6 : Demokrasi Indonesia

Demokrasi dengan sendirinya melahirkan sistem pemerintahan yang demokratis ditandai adanya the rule of law. South East Asian and Pacific Conference of Jurist, Bangkok, February 15-19 1965sudah menetapkan syarat-syarat dasar pemerintahan yang demokratis ditandai adanya the rule of law sebagai berikut : 1. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pola procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (Independence and impartial tribunals).3. Pemilihan umum yang baik.4. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.5. Pendidikan KewarganegaraanPrinsip-prinsip demokrasi menurut A. Ubaidillah (2000:85) adalah sebagai berikut :1. Demokrasi yang bersifat umum yang menempatkan warga Negara sebagai sumber utama kedaulatan.2. Mayoritas berkuasa dan terjadinya hak minoritas3. Pembatasan pemerintahan4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan Negara yang meliputi :a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan Trias Politika.b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.c. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.7 ciri hakiki dari Negara demokrasi menurut Robert A. Dahl :1. Pejabat yang dipilih2. Pemilihan yang bebas dan fair3. Hak pilih yang mencakup semua4. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan5. Kebebasan pengungkapan diri secara lisan dan tulisan6. Informasi alternative7. Kebebasan membentuk asosiasiMacam-macam demokrasi dibagi menjadi 5 corak atau model menurut Sklar yaitu :1. Demokrasi liberal2. Demokrasi terpimpin3. Demokrasi sosial4. Demokrasi partisipasi 5. Demokrasi konstitusionalNegara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disingkat NKRI berdiri sejak adanya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga sejak saat itu Indonesia berdiri sebagai Negara karena telah memiliki syarat-syarat berdirinya suatu Negara yaitu :1. Adanya wilayah tertentu yaitu wilayah Nusantara bekas jajahan Belanda.2. Adanya penduduk Negara yaitu bangsa Indonesia.3. Adanya kedaulatan yaitu dengan terbentuknya pemerintahan yang berdaulat dipimpin oleh kepala Negara 4. Adanya pengakuan dari Negara-negara lainKemudian Indonesia sebagai Negara berkembang atau orang asing menyebutnya under develop country atau tepatnya kite menyebutnya sebagai developing country mengalami pertumbuhan demokrasi sebagaimana Negara berkembang.

Bab 7 : Wawasan Nusantara Hubungannya dengan Geopolitik Indonesia

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 serta geografi negaranya untuk tujuan nasionalnya. Wawasan nusantara mencakup :1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik 2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamananGeopolitik artinya adalah politik berdasarkan keadaan bumi. Bermacam-macam wawasan :1. Wawasan benua2. Wawasan bahari3. Wawasan dirgantara4. Wawasan kombinasi Unsure dasar wawasan nusantara terdiri dari : wadah, isi dan tata laku. Wadah wawasan nusantara terdiri dari : wujud wilayah, tata inti organisasi dan tata kelengkapan organisasi.Implementasi wawasan nusantara dibidang politik yaitu harus mampu melahirkan sistem politik yang didasarkan pengakuan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara, falsafah dan ideology pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing kearah tujuan dan cita-cita yang sama.Implementasi dalam bidang ekonomi yaitu harus terciptanya ekonomi kerakyatan, sistem perekonomian yang mampu merealisasikan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh warga Negara secara baik dan merata.Implementasi dalam bidang sosial budaya pada hakekatnya bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, memiliki budaya daerah yang berbeda antara satu dengan lainnya yang tercermin dalam lambang Negara Bhineka Tunggal Ika.Implementasi dalam pertahanan dan keamanan Negara berarti bahwa ancaman terhadap suatu daerah atau pulau pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.

Bab 8 : Ketahanan Nasional Hubungannya dengan Geostrategi Indonesia

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seganap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.Azas-azas ketahanan nasional :1. Azas kesejahteraan dan keamanan2. Azas koMPRehensif integral3. Azas mawas kedalam dan mawas keluar4. Azas kekeluargaanSifat ketahanan nasional :1. Mandiri2. Dinamis3. Wibawa4. Konsultasi dan kerjasamaAspek-aspek ketahanan nasional :1. Aspek statis atau aspek alamiah : posisi dan lokasi geografis Negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk.2. Aspek dinamis atau aspek sosial : Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.Fungsi ketahanan nasional : Ketahanan nasional sebgai doktrin dalam mengembangkan kekuatan nasional melalui pengelolaan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan Nusantara. Ketahanan nasional merupakan metode dan pendekatan koMPRehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan nasional.Bab 9 : Politik Strategi Nasional

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antar Negara dengan warga negaranya serta dengan Negara-negara lain. Strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan-tujuan politik.Tugas dan wewenang MPR hanya ada 3 yaitu membuat UUD, melantik Presiden/ Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden sehingga sejak berlakunya UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan Negara yang dimiliki Presiden :1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang.2. Mengajukan rencana undang-undang kepada DPR.3. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.4. Menyatakan Negara dalam keadaan bahaya.5. Mengangkat duta dan konsul.6. Member grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA7. Memberi gelar, tanda jasa dll tand kehormatan yang diatur dengan undang-undang.8. DPRDPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama, jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga anggota DPR. Tugas DPR dapat dilihat pada UUD 1945 pada pasal 22 D.BPK diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23E:1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan yaitu BPK.2. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah konstitusi diatur dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2003.

Bab 10 : Otonomi DaerahOtonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan.Tujuannya : Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Menjamin pembangunan berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakat daerah Menjamin pemerintahan menjadi adil, proporsional, rasional, transparan, efektif dan efisien serta tanggung jawab Menjamin adanya kepastian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota Menjamin adanya ketegasan sistem alokasi, penyelanggaraan dan pertanggungjawaban keuangan NegaraKendala otonomi daerah : Pemahaman masyarakat tentang otonomi daerah belum merata Perubahan sikap mental sesuai otonomi daerah belum merata Terlalu banyaknya peraturan daerah yang tidak disahkan oleh pemerintah pusat Terlalu banyaknya gubernur, bupati, walikota, yang terbukti korupsi Efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan

Beberapa istilah yang perlu di ketahui warga Negara dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 :1. Pemerintahan Daerah : penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945.2. Pemerintah Daerah : gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.3. DPRD : lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.4. Daerah Otonom : selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.5. Desentralisasi : penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.6. Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.7. Tugas Pembantuan : penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.8. Desa : kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) : rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyatakan bahwa urusan pemerintahan menjadi :a. Kewenangan Pemerintah (Pemerintah Pusat)b. Kewenangan Pemerintah DaerahUrusan Pemerintahan Pemerintah (Pemerintah Pusat) :a. Politik luar negerib. Pertahananc. Keamanand. Yustitie. Moneter dan fiskal nasionalf. Agama

Urusan wajib pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota :a. Pendidikanb. Kesehatanc. Lingkungan hidupd. Pekerjaan umume. Penataan ruangf. Perencanaan pembangunang. Perumahanh. Kepemudaan dan olahragai. Penanaman modalj. Koperasi dan usaha kecil dan menengahk. Kependudukan dan catatan sipill. Ketenagakerjaan m. Ketahanan pangann. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anako. Keluarga berencana dan keluarga sejahterap. Perhubunganq. Komunikasi dan informatikar. Pertanahans. Kesatuan bangsa dan politik dalam negerit. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandianu. Pemberdayaan masyarakat dan desav. Sosialw. Kebudayaanx. Statisticy. Kearsipanz. Perpustakaan

Urusan pilihan meliputi :a. Kelautan dan perikananb. Pertanianc. Kehutanand. Energy dan sumber daya minerale. Pariwisataf. Industrig. Perdaganganh. Ketransmigrasian

Urusan pemerintahan lintas daerah dan pemerintahan sisa :A. Pemerintah Desa1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya3. Sekretaris desa diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan4. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan5. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara RI yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah6. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa

B. Badan Musyawarah Desa1. Berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa2. Anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat3. Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan musyawarah desa4. Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1x masa jabatan

Syarat-syarat untuk menjadi calon Kepala Daerah diatur dalam pasal 58 yaitu :1. Warga Negara Indonesia2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUDRI Tahun 19454. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat5. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun6. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling lama 5 (tahun) atau lebih8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap9. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat didaerahnya10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan11. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan Negara12. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapDalam pelaksanaan otonomi daerah penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada perundang-undangan sebagai berikut : Pada UUD 1945 yang telah diamandemen, pada pasal 31 ayat 4, menyatakan : Negara meMPRioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 49 ayat 1 menyatakan : Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom pada pasal 2 ayat 3 yaitu :a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaan.b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikat siswa, warga belajar dan mahasiswa.f. Penetapan persyaratan pemetaan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, pengadaan, sistem pengadaan, sistem pengamanan, dan kepemilikan benda cagar budaya seta persyaratan penelitian arkeologi.g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monument yang diakui secara internasional.h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam berapa efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar menengah dan luar sekolahi. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarah jauh serta pengaturan sekolah internasionalj. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia

Kewenangan pemerintah provinsi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan terdapat pada pasal 3 ayat 5 sebagai berikut :a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan/atau tidak mampub. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.c. Mendukung/ membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditas dan pengangkatan tenaga akademis.d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggie. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataan guruf. Penyelenggaraan umum, provinsi, suaka peninggalan sejaran kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota terdiri dari semua kewenangan pemerintahan selain yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan diantaranya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Apa saja kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan dan kebudayaan akan ditentukan sendiri oleh daerah kabupaten/kota dan diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah.Manajemen berbasis sekolah (MBS) atau dalam bahasa inggrisnya disebut School Based Management (SBM) merupakan implementasi otonomi daerah dalam bidang pendidikan berupa reformasi pendidikan pada bidang persekolahan yang pada intinya sekolah memperoleh wewenang, kewajiban dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola sekolah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Menurut Santoso S. Hamijoyo (1999) desentralisasi pendidikan mutlak perlu diadakan karena alasan-alasan sebagai berikut :1. Wilayah Indonesia yang secara geografis sangat kuat dan beraneka ragam2. Aneka ragam golongan dan lingkungan sosial, budaya, agama, ras, dan etnik serta bahasa3. Besarnya jumlah dan banyaknya jenis populasi pendidikan yang tumbuh sesuai dengan perkembangan ekonomi, iptek, perdagangan dan sosial budaya.4. Perluasan lingkungan suasana yang menimbulkan aspirasi dan gaya hidup yang berbeda antar wilayah5. Perkembangan sosial politik, ekonomu, budaya yang cepat dan dinamis dengan mengadopsi ide dasar Edward B Fiska (1996), Nanang Fattah membuat badan paradigma konsep strategi manajemen berbasis sekolah. Bisa dilihat dibuku PKN halaman 118

Mengapa MBS perlu dilaksanakan dalam melaksanakan otonomi daerah karena alasan sebagai berikut :1. MBS berorientasi desentralistik bukan sentralistik2. MBS merupakan wujud dari reformasi pendidikan3. MBS memobilisasi kemampuan masyarakat sekitar untuk membangun sekolah dengan adanya komite sekolah4. Komite Sekolah harus benar-benar mencerminkan adanya potensi masyarakat disekitar sekolah5. MBS dijadikan sekolah berkembang sesuai dengan keinginan masyarak sekitar6. MBS menjadikan Pemda merasa menjadi stakeholder sehingga bertanggung jawab untuk memajukannya7. MBS menantang kepemimpinan Kepala Sekolah untuk memajukan sekolah8. MBS menjadikan alumninya terserap di masyarakat sekitar karena diproduksi sesuai dengan keinginan masyarakat9. MBS menjadikan otonomi pendidikan berpusat disekolah10. MBS menjadikan proses belajar mengajar menjadi aktif, efektif dan menyenangkanMohrman dkk dalam bukunya School Based Managament : Organizing for high performance (1993) dapat disimpulkan bahwa MBS mensyaratkan :1. Adanya sense of change, adanya renovasi2. Adanya re-desain organisasi pendidikan3. Adanya proses perubahan dalam proses belajar mengajar. Implementasi MBS di Indonesia saat ini (2001) masih dalam taraf pilot project, sedang diujicobakan pada 1000 sekolah.

KTSP adalah singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.KTSP berlaku sejak tahun 2006 menggantikan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang berlaku sejak tahun 2004. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan :1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :a. Pengembangan kurikulum mengacu kepada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional b. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan perserta didik.2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan 3. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi4. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang kompetensi lulusan5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan permendiknas No. 22 dan 23Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara ( Pasal 1 UU No. 20/2003) Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pada tanggal 16 Mei 2005 tentang standar nasional pendidikan. Urgensi adanya standar nasional pendidikan adalah bahwa semua penyelenggaraan pendidikan nasional harus mengacu pada peraturan pemerintah tersebut. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah NKRI. Lingkup standar nasional pendidikan meliputi :a. Standar isib. Standar prosesc. Standar kompetensi lulusand. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan e. Standar sarana dan prasaranaf. Standar pengelolaang. Standar pembiayaanh. Standar penilaian pendidikanStandar proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan baik secara fisik serta psikologis peserta didik.Standar pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik.Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :a. Kompetensi pedagogic : kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya.b. Kompetensi kepribadian : kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.c. Kompetensi professional : kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.d. Kompetensi sosial : kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.Pendidikan kewarganegaraan disekolah menurut pasal 6 PP No. 19/2005 termasuk dalam kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian. Kelompok mata pelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

2. Kutipan dari buku kedua :Bab 1: Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai pengisian kemerdekaan. semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan nonfisik sesuai dengan bidang masing-masing ini pun dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia , sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya negara kesatuan Republik Pancasila. perjuangan non fisik sesuai bidang profesi masing-masing tersebut memerlkan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendikiawan pada khususny, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan.

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik). karena itu pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola piker, pola sikap tindak cinta tanah air berdasarkan Pancasila. semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan yang bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, ketanahan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuan warga NKRI yang sedang mengkaji dan akan menguasi iptek dan seni. kualitas warganegara akan ditentukan terutama keyakinan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping derajat iptek yang dipelajarinya. pembekalan kepada peserta didik di Indonesia dilakukan melalui pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan.

Kualitas warga negara tergantung terutama pada keyakinan dan pegangan hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping pada tingkat serta mutu penguasaannya atas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara, akan mewujudkan dalam sikap dan perilakunya bila ia merasakan konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan sehari-harinya.

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani, menumbuhkan jiwa patriotic, mempertebal rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan social, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa depan, yang semuanya hendak dipupuk melalui pendidikan kewarganegaraan, kehidupan kampus pendidikan tinggi dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bernorma agama, dan berkepribadian Indonesia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negaradan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan NKRI. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil aka menumbuhkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didkyang disertai sikap dan perilaku :a. beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.b. berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.c. rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.d. bersifat professional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.e. aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologiserta seni untuk kepentingan kemanusiaan , bangsa, dan negara.

Pemahaman tentang Bangsa, Negara, Hak, dan Kewajiban Warga Negara, Hubungan Warga Negara dengan Negara atas dasar Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Bela Negara.

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri. bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Indonesia.

Negara adalah organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok manusia.

Teori terbentuknya negara yaitu : a. teori hukum alam. pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles : kondisi alam , tumbuh manusia, berkembangnya negara. b. teori ketuhanan. segala sesuatu adalah ciptaan tuhan. c. teori perjanjian (thomas hobbes). manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan, manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya. manusia pun bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama.

Proses terbentuknya negara di zaman modern, prosesnya berupa penaklukan, peleburan (fusi), pemisahan diri, dan pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Unsur negara yaitu : bersifat konsumtif (ada wilayah, rakyat, masyarakat, pemerintah yang berdaulat), bersifat deklaratif (dejure dan defacto serta masuk pada negara pbb).Bentuk negara dapat berupa negara kesatuan (unity state) dan negara serikat (federation).

Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memenuhi sifat konsumtif, sifat deklaratif, menjadi anggota PBB, ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia. NKRI didirikan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur terhadap kewajiban negara terhadap warga negara dan kewajiban serta hak warga negaranya terhadap negara, yang pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup, keamanan lahir dan batin, HAM sesuai dengan sistem demokrasi dan ketentuan internasional yang dibatasi agama, etika, moral, dan budaya yang berlaku dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Proses Bangsa yang Menegaraa. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.c. Keadaan bernegara yang nilai-nilai pada dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga NegaraDalam UUD 1945 BAB X, pasal tentang warga negara telah diamanatkan pada pasal 26, 27, 28, dan 30

Hubungan Warga Negara dan Negaraa. Siapakah warga negara, terjawab dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 UUD 1945.b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, NKRI menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah yang merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1.c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian, dinyatakan pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2.d. Kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul dinyatakan pada UUD 1945 pasal 28 dan diatur undang-undang no 1 tahun 1985, Undang-undang no 2 tahun 1985.e. Kemerdekaan memeluk agama, dinyatakan pada UUD 1945 pasal 29.f. Hak dan kewajiban pembelaan negara dinyatakan pada UUD 1945 pasal 30 dan Undang-undang No. 20 Tahun 1982.g. Hak mendapat pengajaran dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, UUD 1945 pasal 31, Undang-undang No. 2 Tahun 1989.h. Kebudayaan Nasional Indonesia dinyatakan pada UUD 1945 pasal 32 dan 36. i. Kesejahteraan social dinyatakan pada UUD 1945 pasal 33, dan 34. pelaksanaan pasal nya terdapat pada UU no 25 tahun 1992 tentang pengkoperasian, UU no 6 tahun 1974 tentang ketentuan pokok-pokok kesejahteraan Indonesia dan UU no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Pemahaman tentang Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh untuk rakyat (demos), menurut konsepnya kekuasaanmenyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warganya didefinisikan sebagai warganegara.

Bentuk demokrasi yaitu : pemerintahan monerki (monarki mutlak/ablosut, monarki konstintusional, dan monarki parlementer), pemerintahan Republik.

Kekuasaan dalam pemerintah terbagi tiga yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif (dan yudikatif), federatif dalam trias politica oleh jhone locke. sedangkan menurut montesque terdapat badan independen, legislatif, dan yudikatif.

Pemahaman demokrasi di Indonesia yaitu sistem kepartaian (polyparty, biparty, monoparty), sistem pengisisan jabatan pemegang kekuasaan negara, hubungan antarpemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan legislatif. dalam model sistem pemerintahan negara ada empat macam sistem pemerintahan, yaitu, diktator (borjuis dan proletar), parlementer, presidentil, pemerintahan campuran.

Prinsip dasar pemerintahan Republik Indonesia yaitu Pancasila sebagai landasan idiil (dasar negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan cita-cita, serta UUD 1945) sebagai sumber pokok.Beberapa rumusan Pancasila:Rumusan Mr. Muhammad Yamin pada pidato sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 : Peri kebangsaan Peri kemanusiaan Peri ketuhanan Peri kerakyatan Kesejahteraan rakyat

Pada sidang yang sama menyampaikan rancangan preambule UUD yang tercantum lima dasar negara yaitu: Ketuhanan yang maha esa Kebangsaan persatuan Indonesia Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya Kemanusian yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan lima dasar negara merdeka : Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau perikemanusiaan Mufakat demokrasi Kesejahteraan sosial Ketuhanan yang berkebudayaan

Rumusan dalam preambule UUD (konstitusi) RIS yang pernah berlaku pada tanggal 29 Desember 1945 sampai 16 Agustus 1950 yaitu: Ketuhanan yang maha esa Peri kemanusiaan Kebangsaan Kedaulatan rakyat Keadlilan sosial

Pada akhirnya tersusunlah rumusan Pancasila sesuai dengan pembukaan UUD 1945 : Ketuhanan yang maha esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Struktur Pemerintahan Republik IndonesiaBadan Pelaksana Pemerintahan (Eksekutif)Pembagian berdasarkan tugas dan fungsi yaitu : departemen beserta aparat di bawahnya, lembaga pemerintahan bukan departemen, badan usaha milik negara (BUMN). Pembagian berdasarkan kewilayahan dan tingkat pemerintahan yaitu : pemerintahan pusat, pemerintah wilayah, pemerintah daerah.

Pemahaman tentang Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah negara kesatuan/uni, United States Republic of Indonesia penyelenggara kekuasaan adalah rakyat yang membagi kekuasaan menjadi enam yaitu : Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang disebut lembaga konstitutif. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat undang-undang disebut lembaga legislatif. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan disebut lembaga eksekutif. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai pemberi saran kepada penyelenggar pemerintahan disebut lembaga konsultatif. Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan dan pengujian undang-undang disebut lemnbaga yudikatif. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara disebut lembaga auditatif

Pemahaman tentang Hak Asasi ManusiaDidalam mukadimah deklaratif universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui dan diumumkan oleh resolusi majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 217 a (iii) tanggal 10 Desember 1948 yang merupakan suatu pelaksanaan umum baku bagi semua bangsa dan negara dari pasal 1 sampai 30.

Kerangka dasar kehidupan nasional meliputi keterkaitan antara falsafah Pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara dan ketahanan nasional

Konsepsi hubungan antara Pancasila dan bangsa bahwa dalam sila-sila yang terkandung dalam Pancasila menjadi falsafah bagi bangsa Indonesia yang menjadikannya menjadi cita-cita dalam setiap upaya melakukan pekerjaan dan kebenaran yang dituju oleh bangsa Indonesia adalah seperti yang dituan dalam Pancasila.

Pancasila sebagai landasaan idiil negara karena sila-sila dalam Pancasila merupakan kebenaran yang hakiki yang perlu diwujudkan oleh bangsa Indonesia. berdasarkan sikap idealism Pancasila, NKRI menggunakan pola bersahabat, damai, hidup berdampingan, politik bebas aktif, dalam hubungan internasionalnya dan pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain didunia, ia bebas aktif dari paham-paham ideologis bangsa-bangsa lain yakni paham komunis, paham liberalisme, paham islam fundamentalis.

Landasan hubungan UUD 1945 dengan negara kesatuan Republik Indonesiaa. Pancasila sebagai ideologi negara, karena Pancasila merupakan falsafah dan cita-cita bangsa maka itu tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan ideologi negara.b. UUD 1945 sebagai landasan konstitusic. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi. Pancasila : cita-cita dan ideologi negara. penataan : supra dan infrastruktur politik negara. ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi dan air oleh negara untuk kemakmuran bangsa, polanya adalah politik dan strategi ekonomi. kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa agar sejajar dengan bangsa lain, bentuk politik dan strategi sosial budaya. agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh, diperlukan kekuatan pertahanan dan keamanan melalui pola politik dan strategi pertahanan dan keamanan.

Konsepsi pertama tentang Pancasila sebagai cita-cita dan ideologi NegaraDalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama menunjukan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. alinea kedua menunjukan bahwa adanya masa depan yang harus diraih. alinea ketiga menunjukan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus mendapatkan ridho allah yang maha kuasa yang merupakan motivasi spiritual yang harus diraih jika negara dan bangsa ini ingin berdiri dengan kokoh. alinea ke empat mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam kemasyarakatan IndonesiaNKRI mengakui adanya kemerdekaan, hak asasi manusia serta musyawarah mufakat. yang berati Indonesia yang demokratis yaitu demokrasi Pancasila.

Konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur politikInfrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang menggambarkan masyarakat ikut menentukan keputusan politik dalam mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan falsafah bangsa, infrastruktur politik yang dimaksud adalah partai-partai yang menampung aspirasi kelompok organisasi kemasyarakatan.

Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negarasituasi NKRI terbagi dalam periode-periode yaitu : Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau orde lama Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau orde baru. Tahun 1998 sampai sekarang disebut eriode reformasi.

Bab 2 : Wawasan Nusantara

Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung ( melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya dilingkungan nasional (termasuk lokal dan propinsional), regional, serta global.

Perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan, yang oleh karena itu dibutuhkan landasan teori yang dapat mendukung rumusan wawasan nasional yakni : paham machiavelli (abad xvii) paham kaisar napoleon bonaparte (abad xvii) paham jenderal clausewitz (abad xvii) paham feuerbach dan hegel paham lenin (abad xix) paham lucian w.pye dan Sidney

Geopolitik adalah kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan alternative kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. beberapa pendapat pakar geopolitik: pandangan ajaran frederich ratzel pandangan ajaran rudolf kjellen pandangan ajaran karl houshofer pandangan ajaran harlford Mackinder pandangan ajaran sir walter raleigh dan alfred thyer mahan pandangan ajaran w. mitchel, a saversky, giulio douhet, dan jhone federik charles fuller pandangan ajaran nicholas j spykman

Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan, bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya ditengah-tengah perkembangan dunia.

Pemahaman tentang kekuasaan dan kekuatan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damaiyang disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. sedangkan pemahaman kenegaraan tentang negara Indonesia menganut pahan negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang berbeda dengan pemahaman archipelago pada negara-negara barat pada umumnya.

Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia :a. latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasilab. latar belakang pemikiran aspek kewilayahan nusantarac. latar belakang pemikiran aspek sosial budaya bangsa Indonesiad. latar belakang pemikiran aspek kesejahteraan bangsa Indonesia

Latar belakang filosofis wawasan nusantara :1. pemikiran berdasarkan falsafah Pancasilaa. sila ketuhanan yang maha esab. sila kemanusiaan yang adil dan beradabc. sila persatuan Indonesiad. sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilane. sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaDari sila diatas wawasan Indonesia menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan tanpa menghilangkan cirri, sifat, dan karakter dari kebinekaan unsure-unsur pembentuk bangsa (suku bangsa, etnis, golongan, serta daerah itu sendiri).

Georafi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata. Kondisi obyektif geografis Indonesia merupakan sebagai modal dalam pembentukan suatu negara dan ruang gerak hidup suatu bangsa. nusantara adalah kepulauan Indonesia yagn terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecilyang berada pada :a. utara : 0608 lub. selatan : 1115 lsc. barat : 9445 btd. timur : 14105 bte. jarak utara-selatan : + 1.888 kmf. jarak barat-timur : + 5.110 kmWawasan nusantara Indonesia yang memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografis Indonesia mengharuskan tetap terpeliharanya keutuhan dan kekompakan wilayah, tetap dihargainya dan dijaganya cirri, karakter serta kemampuan (keunggulan dan kelemahan ) masing-masing daerah, dan diupayakannya pemanfaatan nilai lebih dari geografis Indonesia.

Sosial budaya sebagai salah satu aspek kehidupan nasional di samping politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan berlangsungnya hubungan sosial di antara anggotanya. Proses sosial budaya dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi di antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat yang untuk membina kehidupan bersama secara harmonis, yang diwarnai oleh keinginan untuk menumbuhsuburkan factor-faktor positif, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan mengurangi atau menghilangkan pengaruh negatif dari faktor yang dapat menimbulkan diintegrasi bangsa.

Wawasan kebangsaan atau wawasan nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menginginkan terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan nasional

wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serbaberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.Ajaran dasar wawasan nusantara :1. wawasan nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia2. landasan idiil wawasan nusantara.Landasan Konstitusional UUD 1945kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara :1. wadah (contour)2. isi (content)3. tata laku (conduct)

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional.

Asas wawasan nusantara terdiri dari asas kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.

Arah pandang :1. Arah pandang ke dalamBangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkinfaktor-faktor penyebab timbulnyadiintegrasibangsa dan harus mengupayakan tetap terbinadan terpeliharanyapersatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.2. Arah pandang ke luarKehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan UUD 1945.

Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan nusantara :1. Kedudukan : wawasan nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.2. Fungsi : wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan,dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat, dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.3. Tujuan : wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesiayang lebih mengutamakan kepentingan nasional daipada kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah.

Wawasan nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air yang secara utuh dan menyeluruh dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Pemasyarakatan/sosialisasi wawasan nusantara : sifat/cara penyampaiana. langsung dengan ceramah, diskusi, dialog, tatap muka.b. tidak langsung dengan media elektronik, media cetak.

metode penyampaian keteladanan edukasi komunikasi integrasi

Tantangan implementasi wawasan nusantara : Pemberdayaan masyarakat global paradox memberikan peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat dan tujuan nasional dan keterbatasan sdm. kondisi pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata. Dunia tanpa batas perkembangan iptek pada keseluruhan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaradapat mempengaruhi pola pikir, tindak, serta sikap masyarakat Indonesia merupakan tantangan serius terhadap sdm Indonesia. masyarakat global. era baru kapitalisme kesadaran warga Negara

Prospek wawasan nusantara dalam era mendatang masih relevan dengan norma-norma global. Untuk menghadapi gempuran nilai global, fakta kebinekaan dalam setiap rumusan yang memuat kata persatuan dan kesatuan perlu ditekankan. Dalam implementasinya, peranan daerah dan rakyat kecil perlu pemberdayaan dengan memenuhi faktorfaktor dominan seperti keteladanan kepemimpinan nasional, pendidikan yang berkualitas dan bermoral kebangsaan, media masa yang mampu memberikan informasi dan kesan yang positif, serta keadilan dalam penegakan hukum dalam arti pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam NKRI.

Keberhasilan implementasi wawasan nusantara :1. Mengerti, memahami serta menghayati hak dan kewajiban waraga negara serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara.2. Mengerti, memahami serta menghayati bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupannya negara memerlukan konsepsi wawasan nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki wawasan nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Bab 3 : Ketahanan Nasional

kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan dari ketahanan nasional yang didasari oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara. ketahanan adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI.

Pokok-pokok pikiran Manusia berbudayaManusia yang berbudaya akan selalu mengadakan hubungan: Dengan tuhan, disebut Agama. Dengan cita-cita, disebut Ideologi Dengan kekuatan/kekuasaan, disebut Politik. Dengan pemenuhan kebutuhan, disebut Ekomnomi. Dengan manusia, disebut Sosial. Dengan rasa keindahan, disebut Seni/Budaya. Dengan pemanfaatan alam, disebut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan rasa aman, disebut Pertahanan dan Keamanan. Tujuan nasional, falsafah bangsa, dan ideologi Negara alinea pertama menyebutkan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, kartena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan juga perikeadilan. Alinea ke dua menyebutkan .dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosamengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ke tiga menyebutkan atas berkat rahmat allah yang maha kuasa san dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekannya. Alinea ke empat menyatakan kemerdekaan daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Negara republic Indonesia yang beerkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada: ketuhanan yang maha easa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh gikmat kebijaksanaan dalm perwakilan dan permusyawratan, serta dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia:.

Ketahanan nasioanal idonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tangtangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang dating dari luar maupun yang dating dari dalam dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesjahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara. Atau merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Hakikat tannas dan konsepsi ketahanan nasional Indonesia : Hakikat ketahan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyeklenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasio dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

Asas-asas tannas Indonesia :1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar4. Asas Kekeluargan

Sifat ketahanan nasional Indonesia :1. Mandiri2. Dinamis3. Wibawa4. Konsultasi dan Kerjasama

Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara : Pengaruh aspek ideology Ideologi Dunia : Liberalisme, Komunisme, Paham Agama Ideologi Pancasila Ketahanan pada Aspek IdeologiKetahanan ideology diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideology bangsa Indonesia Yang bmengandung keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam meneghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung dalam rangak menjamin kelangsungan kehidupan ideology bangsa dan Negara Republic Indonesia.Upaya memperkuat ketahanan ideology memerlukan langkah pembinaan berikut :i. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif terus dikembangkan serta ditingkatkan.ii. Pancasila sebagai ideology terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selaras dengan peradabab dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia Pengaruh aspek Politika. Politik Secara Umumb. Politik di Indonesia : Politik Dalam Negeri dan Politik Luar Negeri Ketahanan pada Aspek PolitikDiartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dating dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tiodak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan Negara republic Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengaruh Aspek Ekonomia. Perekonomian Secara Umumb. Perekonomian Indonesia Ketahanan pada Aspek EkonomiDiartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan , ancaman, hambatan dan gangguan yang dating dari luar maupun dari dalan yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan Negara republic Indonesiaberdasarkan Pancasila dab UUD 1945. Pengaruh Aspek Sosial Budayaa. Struktur Sosial di Indonesiab. Kondisi Budaya di Indonesia : Kebudayan Daerah, Kebudayaan Nasional, Integrasi Nasional, Kebudayaan dan Alam Lingkungan Ketahanan pada Aspek Sosial BudayaDiartikan sebagai kondisi dinamis budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan, ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam m,enghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan dari luar maupun dari edalam, langsung maupun tidak langsungmembahayakan kelangsungan kehidupan social budaya bangsa dan Negara republic Indonesia. Pengaruh aspek Pertahana dan Keamanana. Pokok-pokok Pengetahuan Pertahanan dan Keamananb. Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamananc. Ketahanan pada Aspek pertahanan dan Keamanand. Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia

Bab 4 : politik dan strategi nasional

Politik berarti kepentingan umum warga Negara sustu bangsa.Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum. Atau asas, haluan, usaha serta kebijakan negarav tentang pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk encapai tujuan nasional.

Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasionalBerlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawsan nusantara dan ketahanan nasional.

Disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mendataris MPR. Yang dilakukan setelah presiden menerima GBHN yang selanjutnya presiden menyusun menyusun program cabinet dan memilih menteri-menteri.

Stratifikasi Politik Nasional1. Tingkat penentu kebijakan puncak2. Tingkat kebijakan umum3. Tingkat penentu kebijakan khusus4. Tingkat penentu kebijakan teknis5. Dua macam kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara beerkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.Manajemen nasional merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita mengguankan istilah sistem management nasional. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan factor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu.

Otonomi daerah merupakan wujud politik dan strategi nasional. Undang-undang tentang otonomi daerah yaitu Undang-undang No. 22 tahun 1999.Kewenangan daerah : Mempunyai kewenangan yang lebih luas, kewenangannya mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan , kecuali kewenagan dalam bidang politik luar negri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yaitu kebijakan tentang perncanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis, konversi dan standarisasi nasional.

Implementasi politik dan strategi nasional yang mencakup bidang-bidang pembangunan nasional : implementasi polstranas di bidang hukum implementasi polstranas di bidang ekonomi implementasi polstranas di bidang politik implementasi polstranas di bidang sosial budaya implementasi di bidang pertahanan dan keamanan

BAB IIIKESIMPULAN

1. SimpulanSetelah melakukan perbandingan buku pendidikan kewarganegaraan antara buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA dapat kami simpulkan bahwa:a. Dilihat dari segi keluasan materi buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA Karena buku buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd menjelaskan materi yang jauh lebih jelas dan legkap jika dibandingkan dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang hanya menjelaskan materi secara singkat dan sekilas saja.b. Dilihat dari segi isi bukunya, buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena isinya lebih actual jika dibandingkan dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, selain itu juga dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd setiap materi yang disampaikan dijelaskan dengan lengkap berdasarkan undang-undang atau pasal berapa Atau peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang mana.c. Dilihat dari segi sistematikanya buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd materi dikelopokan beerdasrkan isi materinya, sehingga terdapat banyak bab yang dikarenakan banyak materinya, berbeda dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang tidak mengelompokan materi berdasrkan isinya, sehingga hanya terdapat sedikit bab, yang dalam satu babb tersebut tidak hanya membahas satu materi tetapi juga membahas beberapa materi, dan sistematika sperti ini tidak baik karena pembaca akan merasa bingung antara judul bab dengan materi bab yang disampaikannya.d. Dilihat dari segi penyajiannya buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA materi disajikan secara terpfokus, jika sedang membahas satu pembahasa maka hanya pokok bahasan itu sajalah yang dibahasnya meskipun dalam satu bab terdapat beberapa pokok bahasan tetapi8 dalam tiap pokok bahasannya selalu terfokus, tidak loncat ke pokok bahasan yang lainnya, sedangkan dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd dalam penyajian materinya nya tidak terfokus terkadang dalam membahas satu pokok bahasan tiba-tiba meloncat ke pokok bahasan lain, sehingga pembaca merasa bingug dengan inti materi atau pokok bahasan yang ining ditangkap karena materi yang disampaikannya sering meloncat-loncat ke materi yang lainnya.e. Dilihat dari segi kecermatan ejaan, ejaan dan pemberian halaman buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, karena kesalahan dalam hal ejaan, penulisan kata, dan pemberian halaman buku jauhb lebih sedikit jika dibandingkan dengan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, yang terdapat cukupbanyak kesalahan alam hal ejaan, penulisan kata, dan pemberian halaman, sehingga pembaca hrus lebih telitui dan cermat dalam menggunakan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, tetapi kesalahan yang terjadi tidaklah begitu parah, sehingga buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd masih bisa dimengerti.f. Dilihat dari segi penyusunan materi buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA menyusun materi berdasarkan materinya, jadi materi yang isinya berbeda tidak disatukan sedangkan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd materi yang tidak ada hubungannya kadang disatukan, sehingga dalam satu pokok bahasan materi kadang terdapat materi lain yang tidak berhubungan.g. Dilihat dari segi urutan penyununan materi buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA karena materi yang disusun tiap bab tersusun dengan rapih dan teratur, tidak seperti buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang terkadang materi yang bukan babnya dimasukan dalam satu bab.h. Dilihat dari bentuk dan ukuran tulisan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena menggunakan ukuran hurup yang tidak terlalu besar, sehingga nampak lebih rapih, sedangkan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA menggunakan ukuran hurup yang terlalu besar sehingga nampak kurang rapih, apalagi di bagian daftar isi sangat tidak enak dilihat.i. Diihat dari segi ketepatan penghalmanan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, karena dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA tidak terdapt halaman yang salah, yaitu halaman yang ditujukan pada daftar isi tidak sesuai dengan halaman yang sebenarnya, sedangkan dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd terdapat halaman yang salah yaitu halaman yang ditujukan dalam daftar isi tidak sesuai halaman yang sebenarnya.j. Dilihat dari segi gaya bahasa baik buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd maupun buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, kedua buku ini sama baiknya, karena sama-sama menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menggunakan bahasa yang terlalu ilmih, sehingga kedua buku ini sama-sama mudah dipahami.k. Dilihat dari segi teknik percetakan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena tulisan dalam buku buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih jelas, lebih hitam dan lebih tebal, berbeda dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang tulisannya tidak jelas, tidak begitu hitam dan tidak tebal, sehingga pembaca yang membaca buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA memerlukan usaha yang lebih besar jika dibandingkan dengan membaca buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd.l. Dilihat dari segi bahan buku yang digunakan (kertas) buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena menggunakan kertas yang lebih tebal dan lebih kuat jika dibandingkan dengan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd yang menggunakan kertas yang lebih tipis, sehingga sehingga buku bisa lebih tahan dari ancamab kerusakan seperti sobek, hancur terkena air, maupun dari kerusakan yang lainnya.m. Dilihat dari orang yang yang membuat bukunya, maka buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA buku tersebut tidak dibuat hanya oleh satu orang tetapi dibuat oleh sebuat tim yang terdiri atas 15 (lima belas) orang tim penyusun, 6 (enam) orang tim pengarah dan 3 (tiga) orng tim penyunting, yang berbeda dengan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd yang hanya disusun oleh satu orang yaitu Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd tanpa adanya tim, baik tim penyusun tim pengarah, sehingga semuanyanya dikerjakan oleh sendiri dan hanya urusan pencetakan yang dilakukan oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Sudirwo, Daeng. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi. CV Randu Alas : Bandung.Sumarsono, S. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Gramedia Pustaka Utama : JakartaRisnawati Ririn. 2009. PKN [Online]. Tersedia : http://timberlakeorin.blogspot.com/2009/11/pkn.html diakses pada tanggal 4 Januari 2013Nurpadilah, Risani. 2011. Tugas Akhir Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraann [Online]. Tersedia : http://rinuniya.wordpress.com/2011/06/21/tugas-akhir-mata-kuliah-pendidikan-kewarganegaraan/ diakses pada tanggal 4 Januari 2013

65 |Pendidikan Kewarganegaraan 2013