PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA PERGURUAN TINGGI Karangan Drs. Dieng Sudirwo, M.Pd BAB I Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 1.Pendidikankewarganegaraan sebagaibagiankelompok MPKBerdasarkan suratkeputusandirektur jendralpendidikantinggi DEPDIKNASno:43/DIKTI/kep/2006, tanggal 2 juni 2006 tentangrambu rambu pelaksanaanmatakuliahpengembangankepribadiandiperguruantinggimakamatakuliahpendidikankewarganegaraandimasukkankelompokmatakuliahpengembangankepribadian (MPK). Kompetensimatakuliahpendidikankewarganegaraanmen jadiilmuandanprofessional yang cintatanahair, disiplin, danberpartisipasiaktif dalammembangunkehidupanberdasarkanpancasila. Tigabuahdefinisipendidikankewarganegaraan:1.John Mahoney Civic educationincludedandinvolves thoseteachingthattypeof teachingmetodethosestudentactivities; Thoseadministrative supervisory producewhichthe schoolmay utilizepurposively tomakeforbetterlivingtogether inthedemocratic way or (sinonimously)todevelopbetter civi c behaviors. (Paul R. Hana; 1962: 55). 2. Prof .Dr.H. AchmadSanusiS.H, MPAPendidikankewarganegaraan, sesuaipredikatnya, bukan suatu program studimelainkanprogrampendidikan yangkepentingann yaterletakpada sistemnilai - nilaidandengandemikianpada cita cita , emosi, sikap, cara, dantingkahlaku menurutkeharusandankepatuhan sebagaiwargaNegara yangbaik3.Prof .H.M.NumanSomantri M.SC Pendidikankewarganegaraanadalahprogrampendidikan yangberintikandemokrasipolitik yangdiperluas dengan sumber sumber yanglain, positiveincluencependidikan sekolah, masyarakat, orangtua, y ang semuanyaitu diproses untukmelatihpela jar - pela jarbersikapkritis danbertindakdemokratis dalahmempersiapkanhidupdemokratis. 2.Se jarahpendidikandiperguruantinggi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan
dera jat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup se jahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan
lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 28 I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
Ius berarti hukum, dalil, atau pedoman. Sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri,
tanah, atau daerah. Dengan demikian ius soli berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah.
Dalam kaitannya dengan azas kewarganegaraan ini, ius soli berarti kewarganegaraan ditentukan oleh
tempat tinggal (Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996:10).
b. Ius Sanguinis
Sanguinis berasal dari kata sanguis yang berasal dari darah. Dengan demikian, ius sanguinis berarti
kewarganegaraan seseorang ditentukan keturunan atau orang tuanya.
Dewasa ini pada umumnya kedua azas ini dianut secara simultan. Bedanya ada Negara yang menitik
beratkan pada penggunaan ius sanguinis, dengan ius soli sebagai kekecualian.
Penggunaan kedua azas secara simultan ini mempunyai tujuan agar status apatride atau tidak
berkewarganegaraan (stateless) dapat terhindar. Artinya, apabila ada seseorang yang tidak dapat
memperoleh Negara yang bersangkutan, masih dapat memperoleh kewarganegaraan dari Negara
tersebut berdasarkan kelahiran yang berbeda-beda, dapat menimbulkan masalah bipatride atau dwi
kewarganegaraan (berkewarganegaraan rangkap), bahkan multipatride (berkewarganegaraan banyak
atau lebih dari dua) (Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996:10-11).
c. Azas Kesatuan Hukum
Azas kesatuan hukum dimaksudkan agar suami/istri yang terikat dalam perkawinan yang berasal
dari kewarganegaraan yang berbeda disatukan sa ja kewarganegaraannya. Sebab perkawinan suami
istri yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda akan mengakibatkan tiga kemungkinan
kewarganegaraan:
y Pertama, suami/istri tetap kewarganegaraan masing-masing,
y Kedua, suami mengikuti kewarganegaraan istri,
y Ketiga, istri mengikuti kewarganegaraan suami.
Pada umumnya pihak istrilah yang mengikuti kewarganegaraan suami.
d. Azas Persamaan Dera jat
Dalam azas persamaan dera jat ditentukan bahwa perkawinan tidak menyebabkan berubahnya
status kewarganegaraan masing-masing pihak.
Wanita sama seperti laki-laki, mempunyai hak bebas untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya.
Tidaklah cocok jika wanita selalu mengikuti kewarganegaraan suaminya.
Naturalisme atau memperoleh kewarganegaraan dapat diperoleh walaupun tidak memenuhi prinsip
ius soli maupun ius sanguinis. Naturalisme ada yang aktif dan ada yang pasif .Naturalisme aktif seseorang dapat menga jukan kehendak untuk men jadi warga negara suatu negara
. Sedangkan naturalisme pasif adalah seseorang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara.
Dalam hal ini yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak
Komponen cadangan yang terbentuk masih merupakan model yang akan dikembangkan di masa
yang akan datang dan masih dalam lingkup kekuatan matra darat.
Komponen pendukung adalah segenap warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan,
sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan
dan kemampuan komponen utama dan cadangan.
3. Jihad dalam Rangka Bela Negara
Bela negara adalah sebagian dari jihad. Pengertian jihad dari Ensiklopedi Islam Jilid 2 (2002: 315-
317) sebagai berikut:
Jihad (Ar: jihad = pengerahan seluruh potensi [dalam menangkis serangan musuh]). Ulama *fiqih
membagi jihad men jadi tiga bentuk, yaitu: (1) ber jihad memerangi musuh secara nyata, (2) ber jihad
melawan syetan, (3) ber jihad terhadap diri sendiri.
Jihad dalam pengertian umum seperti di atas mencakup juga seluruh jenis ibadah yang bersifat lahir
dan batin, sebagaimana dicontohkan dalam se jarah per juangan Nabi Muhammad SAW selama di Mekah
dan Madinah.
Disamping pengertian umum tersebut, ada juga pengertian khusus yang dikemukakan oleh ulama.
Imam SyafiI mendefinisikan jihad yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakan Islam. Pengertian jihad
secara khusus inilah yang secara luas dibicarakan dalam kitab-kitab Fiqih yang senantiasa dikaitkan
dengan pertempuran, peperangan dan ekspedisi militer.
Para ulama menyimpulkan latar belakang perlunya ber jihad berdasarkan surah dalam Al-Quran,
yaitu surah Al-Baqarah ayat 190-193, surah An-Nisaa ayat 75 dan surah At-Taubah ayat 13-15. Latar
belakang tersebut antara lain: (1) mempertahankan diri, kehormatan, harta dan negara dari tindakan sewenang-wenang musuh, (2) memberantas kedzaliman yang ditujukan kepada umat pemeluk agam
Islam, (3) menghilangkan fitnah yang ditimpakan kepada umat Islam, (4) membantu orang-orang yang
lemah, (5) mewujudkan keadilan dan kebenaran.
Tujuan jihad yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran adalah terlaksananya *syariat Islam
dalam arti yang sebenarnya serta terciptanya suasana yang damai dan tentram.
*Ibnu Q oyyim menguraikan bahwa jihad dilihat dari pelaksanaannya, jihad dapat dibagi men jadi tiga
bentuk, yaitu: jihad mutlaq, jihad hujjah, dan jihad amm.
Jihad mutlaq adalah perang melawan musuh di medan pertempuran. Jihad hujjahi adalah jihad yang dilakukan dalam berhadapan dengan pemeluk agama lain dengan mengemukakan argumentasi yang
kuat. Jihad amm adalah jihad yang mencakup segala aspek kehidupan, baik yang bersifat material,
terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain di tengah-tengah masyarakat.
Demokrasi berasal dari dua kata demos yang berarti rakyat dan cratein dalam bahasa Yunani
yang berarti demokrasi dalam bahasa Indonesia adalah kedaulatan atau kekuasaan di tangan rakyat.
Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,(government of the people,by the people and for the people. Abraham Lioncoln).
Demokrasi dengan sendirinya akan melahirkan sistem pemerintahan yang demokratis ditandai
adanya the rule of law , sebagai berikut:
1. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi, selain dari men jamin hak-hak individu,
harus menentukan pula procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang di jamin.
2. Dalam kehakiman yang bebas dan tidak memihak (Independence and impartial tribunals).
3. Pemilihan umum yang baik.
4. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
5. Pendidikan kewarganegaraan (C ivic Education).
Jadi, salah satu ciri negara demokratis yaitu adanya pendidikan kewarganegaraan (C ivic Education)
pada negara tersebut.
Sedangkan macam-macam demokrasi dapat dibagi men jadi 5 corak atau model menurut Sklar yaitu:
1. Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh Undang-Undang dan pemilihan umum
yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang a jeg.
2. Demokrasi Terpimpin, yaitu para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya
rakyat.
3. Demokrasi Sosial, yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egaliterianisme bagi
persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4. Demokrasi Partisipasi, yaitu menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang
dikuasai.
5. Demokrasi Konstitusional, yaitu menekankan penegakan aturan dan ketentuan dalam
men jalankan demokrasi.
2. Demokrasi dalam sistem NKRI
Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi men jadi empat periode sebagai berikut:
1. Masa 1945-1959: Demokrasi Parlementer
Demokrasi dengan sistem parlementer dimulai sebulan setelah dilakukan proklamasi
Periode ini ditandai dengan dominannya peranan presiden, menguatnya ABRI sebagai unsur
sosial politik, berkembangnya pengaruh komunis dan melemahnya peranan partai-partai politik.
3. Masa 1965-1998: Demokrasi Pancasila Era Orde Baru
Dalam masa ini demokrasi terpimpin batasan Presiden seumur hidup ditiadakan dan ditin jaunya
kembali produk-produk legislative seperti Undang-Undang No. 14/1970 yang menetapkan
kebebasan badan-badan pengadilan.
4. Masa 1998-sekarang: Demokrasi Pancasila Era Reformasi
Dalam era reformasi demokrasi dikembangkan dengan adanya pers, tumbuhnya banyak parpol
dan diadakan pemilu pertama pada era reformasi pada tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik.
BAB VII WAWASAN NUSANTARA HUBUNGANNYA DENGAN GEOPOLITIK INDONESIA
1. Latar belakang filosofi Wawasan Nusantara
Hal-hal yang mendasari wawasan nasional suatu bangsa adalah :
1. Dasar falsafah negara
2. Geografi dimana negara itu berada
3. Ke jiwaan dari bangsa tersebut
Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusan-tara.
Pada dasarnya wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta geografi negaranya untuk
mencapai tujuan nasionalnya.
1. Wawasan nusantara mencakup :
a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik
b. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan sosial dan budaya
c. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan ekonomi
d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan dan keamanan
2. Latar belakang Geografi, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara merupakan negara kepulauan yang terdiri
dari 13.667 pulau dengan batas-batas sebagai berikut:
Dalam melaksanakan otonomi daerah penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan
pemerintahan yang wa jib dilaksanakan pemerintah daerah.
a. Kewenangan pemerintah dalam bidang pendidikan
No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah
otonom.b. Kewenangan pemerintah propinsi
Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan terdapat pada Pasal 3 ayat 5.
c. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota
Terdiri dari semua kewenangan pemerintah selain yang men jadi kewenangan pemerintah pusat dan
pemerintah propinsi. Bidang pemerintahan yang wa jib dilaksanakan diantaranya dalam pendidikan
dan kebudayaan.
d. Mana jemen Berbasis Sekolah
Mana jemen Berbasis Sekolah (MBS) atau dalam bahasa inggrisnya disebut School Based
Management (SBM) merupakan implementasi otonomi daerah dalam bidang pendidikan berupa
reformasi pendidikan pada bidang persekolahan yang pada intinya sekolah memperoleh wewenang,kewa jiban dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola sekolah sesuai dengan tuntutan
masyarakat.
Kompetensi sebagai agen pembela jaran pada jen jang pendidikan dasar dan menengah serta