RANGKUM PAJAK

8/16/2019 RANGKUM PAJAK

1/27

RANGKUMAN

PERPAJAKAN

NAMA : Muhamad

Apriansyah

NIM : 041302503125039


2/27

MA A KU!IA" : PERPAJAKAN

JURU#AN : EK$N$MI % AKUN AN#

E$RI& K$N#EP& 'AN IN I PERPAJAKAN

Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat

dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secar langsung.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara dapat dipaksakan yang

terutang oleh yang ajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.

!edangkan menurut !ommerfeld "ay M., Anderson #erschel M., dan $rock #orace ", pajak

adalah suatu pengalihan sumber dari sector s asta ke sector pemerintah, bukan akibat

pelanggaran hukum, namun ajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih

dahulu tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional.

%ebih lanjut Prpf. Dr. #. "ochmat !oemitro !#., Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak

rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk

public sa&ing yang merupakan sumber utama untuk membiayai public in&estment.

'iri-ciri yang terdapat pada pajak sebagai berikut (

). Pemungutan pajak dapat dipaksakan karna didasarkan atas **.

+. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi langsung.

. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.


3/27

. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimana terjadi

kelebihan surplus / maka akan dipergunakan untuk membiayai public investment.

0. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter ,yaitu fungsi mengatur.

Fungsi Pajak

pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,khususnya sebagai

sumber pembiayaan dan pembangunan.

Pajak memiliki beberapa fungsi,yaitu (

). 1ungsi Penerimaan budgeter /

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah.

+. 1ungsi Mengatur regulator /

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang

social dan ekonomi.

. 1ungsi !tabilitas

1ungsi 2ni berhubungan dengan kebujakab untuk menjaga stabilitas harga melalui dana

yang diperoleh dari pajak/ sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

. 1ungsi "edistribusi

1ungsi redistribusi lebih ditekankan unsure pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

0. 1ungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan ujud sistem gotong royong.


4/27

Jenis-jenis Pajak

!ecara umum, pajak yang berlaku di 2ndonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak

Daerah . Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal

sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak- Departemen 3euangan. !edangkan Pajak

Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat Pro&insi maupun

3abupaten43ota.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi (

). Pajak Penghasilan PPh/

PPh adalah pajak yang dikenakan 5P atau $adan atas penghasilan yang diterima ataudiperoleh dalam suatu 6ahun Pajak.

+. Pajak Pertambahan Nilai PPN/

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi $arang 3ena Pajak atau Jasa 3ena

Pajak di dalam Daerah Pabean.

. Pajak Penjualan atas $arangg Me ah PPn $M/

!elain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong me ah,

juga dikenakan PPn$M.

. $ea Materai

$ea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian.

0. Pajak $umi dan $angunan P$$/

P$$ adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan

bangunan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Pro&insi maupun 3abupaten43ota

meliputi (


5/27

). Pajak Pro&insi

a. Pajak kendaraan bermotor7

b. $ea balik nama kendaraan bermotor7

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor7

d. Pajak air permukaan7 dan

e. Pajak rokok.

+. Pajak 3abupaten43ota

a. Pajak hotel7

b. Pajak restoran7

c. Pajak hiburan7

d. Pajak reklame7

e. Pajak penerangan jalan7

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan7

g. Pajak parker7

Perbedaan Pajak dengan Jenis Pungutan Lainnya

Pungutan adalah peralihan sumber daya dari sektor s asta ke sektor public, berdasarkan **

yang ditunjukan untuk membiyai pengeluaran Negara.

Pungutan Dibedakan menjadi tiga macam, yaitu (


6/27

a. Pajak

Pajak adalah jenis pungutan yang tidak memiliki jasa timbale balik secara langsung.

b. "etribusi

"etribusi adalah jenis pungutan yang memiliki jasa timbal balik.

c. !umbangan

!umbangan adalah jenis pungutan yang juga memiliki jasa timbale balik namun hanya

untuk sekelompok orang.

Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. "ochmat !oemitro. !.#., #ukum pajak mempunyai kedudukan diantara

hukum-hukum sebagai berikut (

). #ukum Perdata, mengatur hubungan antara satu indi&idu dengan indi&idu lainnya.

+. #ukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

#ukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah fiscus/ selaku pemungut pajak dengan

rakyat sebagai ajib pajak. Ada + macam hukum pajak yaitu (

). #ukum pajak materil adalah norma-norma yang menerangkan objek pajak, subjek pajak,

dan tarif pajak.

+. #ukum pajak formil adalah norma-norma atau tata cara untuk melaksanakan hukum

pajak materil.

6eori pemungutan pajak memberikan penjelasan mengenai hak Negara untuk memungut pajak.

6eori-teori tersebut antara lain (


7/27

). 6eori asuransi

+. 6eori kepentingan

. 6eori daya pikul

. 6eori bakti

0. 6eori asas daya beli

*ntuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang

asas pemungutan pajak,antara lain (

). Menurut Adam !mith dalam bukunya 8ealth 5f Nations dengan ajaran yang terkenal

96he 1our Ma:ims;,asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut (

a. Asas


8/27

c. Asas kesejahteraan ( pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

d. Asas kesamaan ( dalam kondisi yang sama antara ajib pajak yang satu dengan yang

lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama.

e. Asas beban yang sekecil-kecilnya ( pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya

jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak.

. Menurut Adolf 8agner,atas pemungutan pajak adalah sebagai berikut (

a. Asas politik financial ( pajak yang dipungut Negara jumlahnya memadai sehingga

dapat mendorong semua kegiatan Negara.

b. Asas ekonomi ( penentuan obyek pajak harus tepat.

c. Asas keadilan ( pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi.

d. Asas administrasi ( menyangkut masalah kepastian perpajakan, kelu esan penagihan

dan besarnya biaya pajak.

e. Assas yuridis ( segala pemungutan pajak harus berdasarkan **.

!yarat-syarat pemungutan pajak, yaitu (

). Pemungutan pajak harus adil.

+. Pengaturan pajak harus berdasarkan **.

. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

. Pemungutan pajak harus efisien.

0. !istem pemungutan pajak harus sederhana.


9/27

PAJAK PENG"A#I!AN

Subyek Pajak

!ubyek Pajak adalah orang yang dituju oleh ** untuk dikenakan pajak.

!ubyek pajak dibagi menjadi + bagian ,yaitu (

a. !ubyek pajak dalam negeri

>ang dimaksud subyek pajak dalam negeri adalah salah satu diba ah ini (

). 5P yang bertempat tinggal di 2ndonesia.

+. 5P yang berada di 2ndonesia lebih dari )? hari dalam jangka aktu )+bulan atau 5P

yang dalam suatu tahun pajak berada diindonesia dan mempunyai niat untuk

bertempat tinggal di 2ndonesia.

. $adan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 2ndonesia.

. 8arisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. !ubyek pajak &luar negeri

>ang dimaksud subyek luar negeri adalah salah satu diba ah ini (

). 5P yang tidak bertempat tinggal di 2ndonesia tidak lebih dari )? hari dalam jangka

aktu )+bulan yang menjalankan usaha tetap di indonesia.


10/27

+. $adan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di 2ndonesia,yang mendirikan

usaha tetap di indonesia

. 5P yang tidak bertempat tinggal di 2ndonesia tidak lebih dari )? hari dalam jangka

aktu )+bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 2ndonesia bukan dari melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 2ndonesia.

. $adan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 2ndonesia,yang dapat

menerima atau memperoleh penghasilan di 2ndonesia.

>ang tidak termasuk subyek pajak adalah sebagai berikut (

). $adan per akilan Negara asing.

+. Pejabat per akilan diplomatic, konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing.

. 5rganisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputsan menteri keuangan.

. Pejabat-pejabat per akilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan

menteri keuangan.

5bjek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh ajib pajak, baik yang berasal dari 2ndonesia maupun dari luar

2ndonesia.

$erdasarkan ** No. @ thn + ? tentang Pajak penghasilan,yang tidak termasuk objek pajak

menurut pasal ayat antara lain (

). $antuan atau sumbangan termasuk Bakat jyang diterima oleh badan amil Bakat.

+. 8arisan.

. #arta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau

sebagai pengganti penyertaan modal.

. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima katau

diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari 8P atau pemerintah.


11/27

0. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada 5P sehubungan dengan asuransi kesehatan,

asuransi ji a, asuransi kecelakaan dan asurasi beasis a.

@. Di&iden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh pereroan terbatas sebagai 8P

dalam negeri, koperasi,$*MN atau $*MD.

C. 2uran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri 3euangan,baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pega ai.

?. Penghailan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu

yang ditetapkan dengan keputusan Menteri 3euangan.

. $agian laba yang diterima aau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang

modalnya tidak terbagi atas saham-saham,persekutuan,perkumplan dan firma.

) . $unga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 0 tahun

pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberiann iBin usaha.

)). Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal &entura.

#ubungan istime a dianggap ada apabila (

). #ubungan kepemilikan pasal )? ** PPh Jo !


12/27

• #ubungan antara 8P yang menguasai 8P lainnya atau dua 8P atau lebih berada

diba ah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung,baik

penguasaan melalui manajemen maupun melalui penggunaan teknologi.

• Penguasaan melalui manajemen.

• Penguasaan melalui penggunaan teknologi.

. #ubungan darah atau perka inan

• #ubungan istime a karna terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun

semenda dalam garis keturunan lurus.

• !edarah lurus satu derajat adalah ayah,ibu dan anak.

• !edarah ke samping satu derajat 7 saudara.

• !emenda lurus satu derajat7 mertua dengan menantu.

• !emenda kesamping satu derajat 7 ipar.

• Apabila antara suami dan istri dilakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka antara suami istri tersebut terdapat hubungan istime a.


13/27

(EN UK U#A"A E AP

Menurut *ndang-undang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah

bentuk usaha yang dipergunakan oleh 5P yan tidak bertempat tinggal di 2ndonesia atau berada di

2ndonesia tidak lebih dari )? hari dalam jangka aktu )+bulan, atau badan yang tidak didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di 2ndonesia,untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

di 2ndonesia,yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor

per akilan, gedung kantor,pabrik, bengkel, dan lain-lain.

5bjek pajak dari $*6 antara lain (

). Penghasilan dari usaha atau kegiatan $*6 tersebut dan dari harta yang dimiliki atau

dikuasai.

+. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa

di 2ndonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh $*6 di

2ndonesia.

. Peenghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal +@ yang diterima atau diperoleh kantor

pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara $*6 dengan harta atau kegiatan yang

memberikan penghasilan yang dimaksud.

. $iaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagiamana dimaksud angka + dan boleh

dikurangkan dari penghasilan $*6.

Penghasilan $*6 antara lain (

). Penghasilan dari usaha atau kegiatan $*6 tersebut dan dari harta yang dimiliki atau

dikuasai penghasilan $*6 itu sendiri/.


14/27

+. Penghasilan kantor pusatnya dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian

jasa di 2ndonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh $*6 di

2ndonesia.

. Penghasilan berupa di&iden, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalansehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalty,se a,imbalan sehubungan

dengan jasa, pekerjaan, yang diterima oleh kantor pusat dari 2ndonesia,sepanjang terdapat

hubungan efektif antara $*6-nya dengan harta atau kegiatan yang memberikan

penghasilan tersebut.

Penentuan Besarnya Laba BUT

Dalam penentuan besarnya laba $*6 terdapat beberapa ketentuan antara lain (

). $iaya administrasi kantor pusat yang diperolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang

berkaitan dengan usaha atau kegiatan usaha tetap yang besarnya ditentukan oleh DJP.

+. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya

adalah (

a. "oyalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta,paten atau hak-

hak lainnya.

b. 2mbalan, sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya.

c. $unga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan .

. Pembayaran sebagaimana disebut nomor + yang diterima atau diperoleh dari kantor

pusat tidak dianggap sebagai objek pajak.

PAJAK PENG"A#I!AN PA#A! 21


15/27

Pajak penghasilan pasal +) adalah pajak atas penghasilan berups gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh 8P 5P dalam negeri

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pemotong PP# pasal +) antara lain(

a. Pem beri kerja terdiri dari 5P dan badan, baik ,merupakan pusat maupun cabang,

upah, honorarium, dan dalam bentuk apapun,sebagai imbalan sehubungan dengan

pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pega ai atau bukan pega ai.

b. $endahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi 6N24P5%"2,

Pemerintah Daerah, dan 3edutaan $esar "epublik 2ndonesia diluar negeri.

c. Dana pensiun, dana penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan tunjangan hari tua

atau jaminan hari tua.

d. 5P yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar

(

). #onorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau

kegiatan yang dilakukan oleh 5P dengan status !ubjek Pajak dalam negeri.

+. #onorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan

dan jasa yang dilakukan oleh 5P dengan status !ubjek Pajak luar negeri.

. #onorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.

e. Penyelenggaran pemerintah, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat

nasional dan internasional, perkumpulan, 5P serta lembaga lainnya yang

penyelenggarakan kegiatan.

Kewajiban Pemotong PPH Pasa !"

). 3e ajiban melakukan pemotongan PPh pasal +)

+. 3e ajiban membuat bukti potong


16/27

. 3e ajiban menyetor dan melaporkan

Kewajiban #ajak subjektif

3e ajiban yang melekat pada subjeknya yang prinsipnya sama orang yang

bertempat tinggal di 2ndonesia memenuhi ke ajiban pajak subjektif.

$u ai dan ak%ir kewajiban #ajak subjektif

** pajak penghasilan memberikan tempat di pasal +A yang khusus mengatur

kapan mulai dan berakhirnya ke ajiban pajak subjektif. !elengkapnya, saat mulai dan

berakhirnya ke ajiban pajak subjektif ini adalah sebagai berikut (

). *ntuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri

+. *ntuk subjek pajak badan dalam negeri

. *ntuk subjek pajak luar negeri berupa $*6

. *ntuk subjek pajak luar negeri non $*6

$ekanisme #emotongan dan #emungutan PP% #asa !"

a. PPh pasal +) atas pega ai tetap

3etentuan (

). Pengertian penghasilan pega ai tetap yang bersifat teratur

+. Pengertian penghasilan pega ai tetap yang bersifat tidak teratur

. Penghasilan bruto

. Penghasilan netto

0. Penghasilan kena pajak


17/27

b. Penerimaan pensiun yang dibayarkan secara bulanan

3etentuan (

). Pengertian penerimaan pensiun

+. Penghasilan bruto

. Penghasilan netto

. Penghasilan kena pajak

0. 6arif pajak

c. Penerimaan penghasilan pega ai tidak tetap atau tenaga kerja lepas

d. PP# Pasal +) atas peserta kegiatan

e. PP# Pasal +) untuk Anggota De an 3omisaris yang tidak Merangkap sebagai

Pega ai 6etap

f. PP# Pasal +) atas pega ai yang melakukan penarikan dana pensiun

g. PP# Pasal +) atas penghasilan bukan pega ai.

P&J&K P'()H&S*L&( P&S&L !!

Konse# dasar PPH #asa !!

Pajak penghasilan Pasal ++ adalah pajak yang dipungut oleh bendahara an

pemerintah untuk memungut pajak dari 8P yang melakukan kegiatan di bidang impor

atau kegiatan usaha dibidang lain. Dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pambayaran pajak dan untuk tujuan

kesederhanaan.

Subjek PPH #asa !!


18/27

$erdasarkan PM3-+) ini maka pemungut PP# Pasal ++ mejadi sebagai berikut (

). $ank De&isa dan Jenderal $ea dan 'ukai, atas impor barang7

+. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melakukan pembayaran atas pembelian

barang7

. $adan *saha Milik Negara dan $adan *saha Milik Daerah yang melakukan

pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja pusat AP$N/ atau

belanja daerah AP$D/.

. $ank 2ndonesia $2/, P6 PPA, $*%5F, P6 6


19/27

b. $esarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal ++ atas impor

c. !aat terutang dan pelunasan

d. 6ata cara pemunggutan, penyetoran dan pelaporan PP# Pasal ++ impor

>ang termasuk dalam kategori barang yang tergolong sangat me ah(

). Pesa at udara pribadi dengan harga jual lebih dari "p.+ . . . , dua puluh

milyar rupiah/7

+. 3apal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari "p. ) . . . ,

sepuluh milyar rupiah/7

. "umah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari "p.

) . . . , sepuluh milyar/ dan luas bangunan lebih dari 0 mG lima ratus

meter persegi/7

. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih

dari "p. ) . . . , sepuluh milyar rupiah/ dan luas bangunan lebih dari

mG empat ratus meter persegi/7

0. 3endaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari ) orang berupa

sedan,jeep, minibus dan sejenisnya dengan harga jual dari "p. 0. . . , lima

milyar rupiah/ dan kapaitas silinder lebih dari . cc

Pa)a* P+n,hasi-an Pasa- 23

Konse# dasar PPH #asa !,

• Pajak penghasilan PPh / Pasal + adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah

dipotong PPh Pasal +).


20/27

SUBJ'K PPH P&S&L !,

). Pemotong PPh Pasal + (

a. $adan pemerintah

b. 8ajib pajak badan dalam negeri

c. Penyelenggaraan kegiatan

d. $entuk usaha tetap $*6/

e. Per akilan perusahaan luar negeri lainnya

f. 8ajib pajak orang periode dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur

Jendral Pajak yaitu (

Akuntan, arsitek, dokter notaris, pejabat pembuat akta tanah PPA6/, kecuali

camat, pengacara,dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

5rang peribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakn pembukkuan

atas pembayaran berupa se a.

+. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal + (

a. 8P dalam negeri

b. $*6 -H per akilan orang luar negeri yang mempunyai usaha tetap di 2ndonesia..

P'()' U&L*&&( +BJ'K PPH P&S&L !,

Penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh Pasal + antara lain (

). Penghasilan yang dibyar atau terutang kepada bank


21/27

+. !e a yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan se a guna usaha dengan hak

opsi,

. Di&iden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebaggai

8ajib pajak dalam negri,koperasi,badan usaha milik Negara.

. Di&iden yang diterima oleh ajib pajak orang pribadi dalam negri yang telah

dikenakan pajak penghasilan pasal +)

0. $agian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang

modal nya tidak terbagi atas saham Isaham, persekutuan perkumpulan,firma, dan

kongsi,termasuk pemegang unit penyertaan kontrak in&estasi kolektif

@. !isa hasil usaha koperasi yang dibayarkan ooleh koperasi kepada anggotanya

C. Penghasilan yang dibayarkan atau terutanng kepada badan usaha atau jasa keuangan

yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan 4atau pembiayaan.

S&&T T'.UT&() / T&T& &.& P'$+T+()&( P'$U()UT&( PPH

P&S&L !,

). PPh pasal + terutang pada akhir bulan dilakukan nya pembayaran atau pada akhir

bulan terutang nya penghasilan yang bersangkutan.

+. PPh pasal + harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal ) ,

. $rdasarkan ketentuan pasal + peraturan menteri keuangan nomor ? 4pmk. 4+ )

tanggal ) april + ) yang merupakan perubahan atas peraturan menteri keuangan

nomor )? 4PM3. 4+ C, PPh pasal + yang dipotong oleh pemotong PPh harus

distor paling lama tanggal ) .


22/27

. Pemotong PPh pasal + di ajibkan menyampaikan !urat pemberitahuaan !P6/ masa

selambat-lambatnya + hari setelah masa pajak berakhir.

0. Pemotong PPh pasal + harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang

peribadi atau bbadan yang dibebani PPh yang dipotonng.

@. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal + dilakaukan secara

desentralisasi,artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutng nya

penghasilan yayng merupakan objek PPh pasal + hal ini di maksudkan untuk

mempermudah penga asan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal + tersebut..

P&J&K P'()H&S*L&( P&S&L !0

Konse# dasar #asa PP% #asa !0

• PPh yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang

dibayarkan atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan ajib pajak dalam negeri.

• Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya

penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di 2ndonesia

• 2ndonesia mennganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan

per country limitation.

+BJ'K PPH P&S&L !0

objek dari PPh pasal + antara lain (


23/27

a. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainya serta keuntungan dari pengalihan saham

dan sekuritas lainya adalah Negara tmpat badan yang menerbitkan saham atau

sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan

b. Penghasilan berupa bunga, royalti dan se a sehubungan dengan penggunaan hartagerak adalah Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga,royalty atau

se a tersebut.

c. Penghasilan beruba se a sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negar

tempat harta tersebut terletak

d. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiataan adalah

Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan

e. Penghasilan berupa usaha tetap adalah Negara tempat bentuk usaha tetap tersebut

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan,

f. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atas tanda turut

serta dalam pembiayaan atau pemodalan,

g. 3euntungan karena pengalihan harta tetap adalah Negara tempat harta tetap berada

h. 3euntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha

tetap adalah Negara tempat bentuk usaha tetap berada

T&T& &.& P'.H*TU()&( K.'D*T P&J&K LU&.

(')'.*

3redit pajak luar negeri

). Dasar hukum pasal + ** PPh 3eputusan Menteri 3euangan Nomor

)@ 43M3. 4+ + tentang kredit pajak luar negeri


24/27

+. Pada dasarnya ajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh

penghasilan,termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

. *ntuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperole dari luar negeri maka pajak yang dibayar atauterutang diluar negeri atas penghasila dari luar negeri yang diterima atau diperoleh

. $esarnya kredit pajak luar negeri adalah palling tinggi sama dengan jumlah pajak

yang dibayar atau terutang diluar negeri,

0. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa Negara maka perhitungan kredit

pajak dilakukan untuk masing-masing Negara,

@. Dalam hal jumlah pajak peghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri melebihi

jumlah kredit pajak yang diperkenankan, maka kelebihan tersebut tidak dapat

diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang tahun berikutnya.

C. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan,penentuan sumber

penghasilan antara lain (

a. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainya adalah Negara tempat badan yang

menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan

b. Penghasilan berupa bunga,royalty,dan se a sehubungan dengan penggunaan harta

gerak adalah Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani.

c. Penghasilan beru se a sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah Negara

tempat harta tersebut terletak,

d. Penghasilan berupa imbalan sehungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan adalah

Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut,

e. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negar tempat bentuk usaha tetap tersebut

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.


25/27

?. Apabila pajak penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian

dikurangkan atau dikembalikan,maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini

harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu

dilakukan.

PAJAK PENG"A#I!AN PA#A! 25

Konse# dasar PPH #asa !1

$esarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri

oleh 8ajib Pajak

untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut !urat

Pemberitahuan 6ahunan Pajak Penghasilan tahun Pajak yang lalu, dikurangi dengan (

a. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal +) dan pasal +

serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal ++.

b. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan

sebagimana dimaksud dalam pasal + dibagi )+ dua belas/ atau banyaknya bulan

dalam bagian tahun pajak.

Peng%itungan besarnya angsuran #ajak

Penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu(

). Angsuran PPh pasal +0 sebelum !P6 6ahunan Disampaikan

+. Angsuran PPh pasal +0 dalam #al 6erbit !3P


26/27

. Angsuran PPh pasal +0 Jika 6erdapat 3ompensasi 3erugian

. Angsuran PPh pasal +0 atas Penghasilan 6idak 6eratur

0. Angusran PPh pasal +0 jika !P6 6ahunan 6erlambat Disampaikan atau Diberikan

Perpanjangan Menyampaikan !P6

Peneta#an Peng%itungan Besarnya &ngsuran Pajak Bagi 2ajib Pajak

Tertentu

&3 2ajib #ajak baru

8ajib pajak baru adalah 8P orang pribadi dan badan yang baru pertama kali

memperoleh penghassilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.

B3 Bank4 badan usa%a mi ik (egara4 badan usa%a mi ik daera%4 wajib #ajak masuk

bursa4 dan wajib #ajak ainnya yang berdasarkan ketentuan #eraturan

#erundang-undangan %arus membuat a#oran keuangan berka a

$esarnya angsuran pajak penghasilan pasal +0 untuk 8P bank dan se a guna usaha

dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan

penerapan tarif umum atas laba-rugi fiscal menurut laporan keuangan tri ulan

terakhhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan pasal + yang dibayar atau

terutang diluar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi )+ dua belas/.

3 2ajib #ajak orang #ribadi #engusa%a tertentu

). $esarnya angsuran pajak penghasilan pasal +0 untuk 8P orang pribadi pengusaha

tertentu, ditetapkan sebesar ,C0E nol koma tujuh puluh lima persen/ dari jumlah

peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut.


27/27

+. 3etentuan pelaksanaan angsuran pajak penghasilan pasal +0 untuk 8P orang

pribadi pengusaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat )/ diatur dengan

Praturan Direktur Jenderal Pajak.

RANGKUM PAJAK

Documents