21 BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi 3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan/Organisasi Pusat Pemerintahan Bogor semula masih berada di wilayah Kota Bogor yaitu tepatnya di Panaragan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, Ibu Kota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990 pusat kegiatan pemerintahan menempati Kantor Pemerintahan di Cibinong. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor adalah suatu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70). Berdasarkan Peraturan Daerah No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAPPENDA memiliki peran yang strategis, yakni di satu sisi merupakan pengelola pajak daerah, di sisi lain merupakan koordinator pendapatan daerah yang ikut bertanggung jawab atas keberhasilan penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan.
19
Embed
BAB III PEMBAHASAN - BSI · daerah, yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parker,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
21
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan/Organisasi
Pusat Pemerintahan Bogor semula masih berada di wilayah Kota Bogor yaitu
tepatnya di Panaragan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1982, Ibu Kota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak
tahun 1990 pusat kegiatan pemerintahan menempati Kantor Pemerintahan di
Cibinong.
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor
adalah suatu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 70 Tahun
2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2016 Nomor 70).
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah, Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang
melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah, dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAPPENDA memiliki peran yang strategis, yakni di satu sisi merupakan
pengelola pajak daerah, di sisi lain merupakan koordinator pendapatan daerah yang
ikut bertanggung jawab atas keberhasilan penerimaan pendapatan daerah secara
keseluruhan.
22
Adapun visi dan misi dari BAPPENDA Kab. Bogor yaitu :
1. Visi :
“Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia”
2. Misi :
a. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
b. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha
Berbasis Sumber Daya Alam dan Pariwisata
c. Meningkatkan Integrasi, Koneksitas, Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
Wilayah dan Pengeloaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
d. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelayanan Kesehatan
e. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Antar
Daerah dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi
1. Struktur Organisasi
BAPPENDA Kabupaten Bogor mempunyai fungsi pokok untuk Membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang pendapatan daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BAPPENDA Kabupaten
Bogor mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
23
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
pengelolaan pendapatan daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
e. Pelaksanaan administrasi Badan.
Struktur Organisasi BAPPENDA Kabupaten Bogor dapat dilihat pada
gambar sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISASI
BAPPENDA KABUPATEN BOGOR
Sumber : BAPPENDA Kabupaten Bogor
Gambar III.1
Struktur Organisasi BAPPENDA Kabupaten Bogor
2. Tata Kerja Organisasi
Dari struktur organisasi diatas, BAPPENDA Kabupaten Bogor memilik uraian
tugas sebagai berikut :
KEPALA
BADAN
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
KEUANGAN
BIDANG
RENCANA DAN
PEMBANGUNAN
BIDANG PAJAK
DAERAH
BIDANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN P2
BIDANG BEA
PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN
BANGUNAN
24
a. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.
b. Sekretariat
Membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program
dan pelaporan Badan.
Fungsi :
1) Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Badan.
2) Pengelolaan rumah tangga, tata usaha, dan Kepegawaian Badan.
3) Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan.
4) Pengelolaan situs web Badan, dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
c. Sub Bagian Program dan Pelaporan
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program
dan pelaporan Badan.
Fungsi :
1) Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi,
dan pelaporan Badan.
2) Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat.
3) Pengelolaan penyusunan anggaran Badan.
4) Pengelolaan situs wen Badan, dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
25
d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha,
dan kepegawaian Badan.
Fungsi :
1) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan.
2) Pengelolaan barang/jasa Badan.
3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan.
4) Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan, dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.
e. Sub Bagian Keuangan
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dinas.
Fungsi :
1) Penatausahaan keuangan Badan.
2) Penyusunan pelaporan keuangan Badan, dan
3) Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
f. Bidang Perencanaan dan Pembangunan
Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan,
pengendalian, dan evaluasi serta koordinasi penerimaan pendapatan daerah.