Top Banner
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PAJAK RESTORAN
18

DPPKA KOTA SURAKARTA · 2019. 3. 30. · pajak hotel pajak restoran pajak hiburan pajak reklame pajak penerangan jalan pajak parkir pajak air tanah pajak bumi dan bangunan sektor

Feb 13, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

    KOTA SURAKARTA

    PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

    PAJAK RESTORAN

  • PAJAK HOTEL

    PAJAK RESTORAN

    PAJAK HIBURAN

    PAJAK REKLAME

    PAJAK PENERANGAN JALAN

    PAJAK PARKIR

    PAJAK AIR TANAH

    PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN

    PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

    (PERDA NO. 11 TAHUN 2018)

    PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA

    PEMKOT SURAKARTA

  • DASAR HUKUM

    UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2009 TENTANG

    PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH1

    PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018

    TENTANG PAJAK DAERAH

    PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 34 TAHUN

    2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK

    RESTORAN

    2

    3

  • TARGET PAJAK DAERAH TAHUN 2018-2019

    NO. JENIS PAJAK TARGET 2018 TARGET 2019 %

    1PAJAK HOTEL 30.500.000.000 31.000.000.000 101,64

    2PAJAK RESTORAN 40.000.000.000 42.000.000.000 105,00

    3PAJAK HIBURAN 14.500.000.000 14.000.000.750 96,55

    4PAJAK REKLAME 9.000.000.000 8.000.000.000 88,89

    5PAJAK PENERANGAN JALAN 59.000.000.000 59.000.000.000 100,00

    6PAJAK PARKIR 5.500.000.000 5.500.000.000 100,00

    7PAJAK AIR TANAH 2.500.000.000 3.500.000.000 140,00

    8PAJAK SARANG BURUNG WALET 3.000.000 - -

    9PBB 80.000.000.000 90.000.000.000 112,50

    10BPHTB 79.000.000.000 90.000.000.000 113,92

    320.003.000.000 343.000.000.750 107,19

  • PENGERTIAN PAJAK RESTORAN

    PAJAK RESTORAN ADALAH PAJAK ATAS PELAYANAN

    YANG DISEDIAKAN RESTORAN

    PELAYANAN YANG DISEDIAKAN RESTORAN MELIPUTI PELAYANAN PENJUALAN MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN YANG DIKONSUMSI OLEH PEMBELI, BAIK DIKONSUMSI DI TEMPAT PELAYANAN MAUPUN DI TEMPAT LAIN.

    RESTORAN ADALAH FASILITAS PENYEDIA MAKANAN DAN/ATAUMINUMAN DENGAN DIPUNGUT BAYARAN, YANG MENCAKUP JUGARUMAH MAKAN, KAFETARIA, KANTIN, WARUNG, BAR, DANSEJENISNYA TERMASUK JASA BOGA/KATERING.

  • PELAYANAN YANG DISEDIAKAN OLEH

    RESTORAN.

    OBJEK PAJAK

    RESTORAN

    SUBYEK PAJAK

    RESTORAN

    ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG

    MEMBELI MAKANAN DAN/ATAU

    MINUMAN DARI RESTORAN.

    WAJIB PAJAK

    RESTORAN

    ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG

    MENGUSAHAKAN RESTORAN.

  • JUMLAH PEMBAYARAN YANG DITERIMA ATAU YANG SEHARUSNYA

    DITERIMA RESTORAN.

    JUMLAH PEMBAYARAN YANG SEHARUSNYA DITERIMA TERMASUK:

    a. JUMLAH PEMBAYARAN SETELAH POTONGAN HARGA/DISKON,

    b. JUMLAH PEMBELIAN DENGAN MENGGUNAKAN VOUCHER

    MAKANAN/MINUMAN

    DASAR PENGENAAN PAJAK

  • Kategori C yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai di bawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan

    Kategori A yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih per bulan

    KATEGORI

    Kategori B yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai di bawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per

    bulan

    PERDA NO 4 TAHUN 2011

    PERDA NO 11 TAHUN 2018

    TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK RESTORAN ADALAH PELAYANAN YANG DISEDIAKAN OLEH RESTORAN YANG NILAI PENJUALAN/ OMZETNYA TIDAK MELEBIHI RP. 7.500.000,-

  • PERDA NO 4 TAHUN 2011 PERDA NO 11 TAHUN 2018

    TARIF PAJAK

    RESTORAN ?

    3% UNTUK RESTORAN DENGAN KATEGORI C

    10% UNTUK RESTORAN DENGAN KATEGORI A

    5% UNTUK RESTORAN DENGAN KATEGORI B

    1

    2

    3

    10% UNTUK RESTORAN

    DENGAN OMZET ≥ Rp. 7.500.000,-

    WAJIB PAJAK WAJIB MENCANTUMKAN TARIF PAJAK RESTORAN DALAM BUKTI

    TRANSAKSI YANG DIBERIKAN KEPADA SUBYEK PAJAK RESTORAN

    DALAM HAL WAJIB PAJAK TIDAK MENCANTUMKAN TARIF PAJAK RESTORAN DALAM

    BUKTI TRANSAKSI YANG DIBERIKAN KEPADA SUBYEK PAJAK, MAKA JUMLAH

    PEMBAYARAN SUDAH TERMASUK PAJAK RESTORAN.

  • BAGAIMANA CARA

    MENGHITUNG BESARAN PAJAK?

    TARIF X DASAR PENGENAAN

    PAJAK

  • MASA DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

    MASA PAJAK

    DITETAPKAN 1

    (SATU) BULAN KALENDER PAJAK YANG

    TERUTANG DALAM

    MASA PAJAK

    TERJADI PADA SAAT

    PELAYANAN DI RESTORAN

  • PENDAFTARAN

    WAJIB PAJAK DAN/ATAU KUASANYA WAJIB MENDAFTARKAN

    PADA DINAS APABILA MEMILIKI OBJEK PAJAK BARU.

    PENDAFTARAN DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA

    DENGAN MENGISI FORMULIR YANG DISEDIAKAN DINAS DENGAN

    JELAS, LENGKAP DAN BENAR SERTA DITANDATANGANI OLEH

    WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA DENGAN MELAMPIRKAN

    FOTOCOPY KTP ATAU IDENTITAS PEMOHON.

    PETUGAS PAJAK MENCATAT DATA WAJIB PAJAK BERDASARKAN

    NOMOR URUT YANG KEMUDIAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR

    PEMBERIAN NPWPD.

  • PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SETELAH JATUH TEMPO

    DIKENAKAN DENDA SEBESAR 2 % SETIAP BULAN DARI JUMLAH

    PAJAK YANG BELUM ATAU KURANG BAYAR

    PEMBAYARAN

    TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN

    PENYETORAN PAJAK TERUTANG 10 HARI

    SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK ATAU

    TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA

    a. BPPKAD;b. KORWIL; c. BANK YANG DITUNJUK

    KAPAN ?

    DIMANA ?

  • WAJIB PAJAK RESTORAN DENGAN KATEGORI C, TIDAK

    DIPERSYARATKAN UNTUK MENGISI SPTPD. (PERDA NO. 4

    TAHUN 2011)

    PEMBAYARAN

    SPTPD WAJIB DIISI OLEH WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA

    DENGAN JELAS, BENAR DAN LENGKAP

    SPTPD memuat : a. Masa pajak; b. Tahun pajak; c. Kode bayar d. Nama Wajib Pajak;e. Alamat Wajib Pajak; f. Nama Objek/Usaha; g. Alamat; h. NPWPD; i. Klasifikasi Usaha;j. Jumlah omzet;k. Pendapatan lain-lain;l. Dasar pengenaan

    pajak;m.Pajak terutang;n. Sanksi administrasi;o. Jumlah pajak yang

    dibayar

  • MANUAL DARING

    Wajib Pajak Datang Ke Kantor BPPKADatau Korwil disetiap Kecamatan1

    CARA MELAKUKANPEMBAYARAN

    Wajib Pajak Mengambil Nomor Antrian

    pelayanan;2

    Wajib Pajak melaporkan kepada CSOomset bulanan disertai rincian laporan

    keuangan;3

    CSO melakukan input laporan pajak

    bulanan kedalam Sistem Pajak Daerah;4

    CSO memberikan Print Out berupa

    Kode bayar kepada Wajib Pajak;5

    Dengan Kode Bayar, Wajib Pajakmelakukan pembayaran di Bank yangditunjuk

    6

    Selesai7

    Wajib Pajak Mengajukan Permohonanpembuatan Username dan PasswordKepada CSO di Kantor BPPKAD;

    1

    CSO melakukan proses verifikasipembuatan User Account sesuai dataWajib Pajak;

    2

    CSO memberikan User Account kepadaWajib Pajak dan petunjuk penggunaanpelaporan pajak secara Online;

    3

    Wajib Pajak yang sudah mempunyaiUser Account bisa melakukanpelaporan; pajaknya ke alamathttps://onlinepajak.surakarta.go.id/esptpd/

    4

  • DATABASE

    potensi pajak

    belum terintegrasi,

    masih manual

    .

    PAD menjadi

    sumber utama

    pembiayaan di

    tengah tekanan

    fiskal.

    IT menjadi solusi

    dalam tatakelola

    administrasi

    perpajakan

    WAJIB PAJAK

    membayar pajak

    secara

    konvensional

    (kuno, riskan,

    repot, antri)

    LAPORAN

    pendapatan dari

    wajib pajak belum

    real time

    1 2 43 5

    MASALAH YANG DIHADAPI

  • SOSIALISASI KEPADA WAJIB PAJAK

    PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

    PEMASANGAN TMD/TAPPING BOX DAN CASHREGISTER

    PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE

    PENINGKATAN PROFESIONAL SDM PEMUNGUTPAJAK

    PENYUSUNAN PRODUK HUKUM TENTANG PAJAKDAERAH

    UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN

  • SEKIAN & TERIMA KASIH...