-
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi
Bali
Edisi
Hal
: Jumd, B lM 2pl5:fr
Disayangkan,
Ut*g Lebihi PAD KarangasemKarangasem. Sehingga tidak adakesan
Bupati I Wayan Geredegmewarisi utang. "Saya sangatmenyayangkan
anggota DpRDKarangasem menyetujui adanyautang sebesar itu;' uiar
Matal.. Pe rnyataa n Sadra juga
demikian. "Saya tanyakan dulukepada rekan-rekan di DPRD,jangan
sampai utang tahaD lldisetuiui," kata Sadra,
politisi't,NtMarhaenisme dari Disa Pakra-man Tenganan
Pasrinssinean.Kecamatan Manggii -
Tambahan utanq sepertidilontarkan Bupati Giredde se-belumnya, Rp
i50 milia; u-ntukpembangunan Pasar AmlapuraBarat dan tambahan dua
qedunsKJUU naransasem.
Bahka n birektur RSUD IWayan Suardana telah meny-iapkan bahan
untuk preseir-
tasi Seiasa [12l5), di hadapanpeiabat PIP Ipusat
inves[asipemerintah) sebagai pemberiDantuan utang.
Utang sebelumnya digunakanmembangun gedung pasar Amla-pura I
rmur gedung UKM CenterAmlapura dangeduns berlantaiRSUD Karangaiem,
m--enelan biavaRp 98. Rencananya tambahanutang Rp 150 milia4 total
utansnantinya Rp 248 miliar. Nomiinal itu melebihi pendapatan
aslidaerah (PAD) Karangasem tahun2014, sebesar Rp 230.9 miliar
Utang Rp 9ti miliar itu sejaktahun 2 012. Saat
digunakanmembangun pasar AmlapuraTimu r dan Gedu ns RSUD
Kdran-gasem, pengeryaan nya sempatmotor ht ngga setahun.
Kabag Keuangan SetdakabKarangaiem I De-wa Made Ari-
menaka, mem bantah ada ren_cana tambahan utang dari plp
"ff i,:,'i if i::?:" it fi :l';lxl
;i;'ff iHifi i:l:";,,ilxi::, 0,.'
,", s" !:;jli:,f ';l[ f ,.1i:-"
I1Tnap- t Rp 9g milial kata D"ewaa1lfrffi,,i:If
:iiI:.,TJ:iurangper tahun Rp 33 miliar: ier_orrr dari utang pokok
dan bunsa.. rembayaran u ta n g per triw u lin,
rorat setahun bayar Rp 33 mitiarremerrntah tidak pernah
telatoay;r utang,', jelasnya.ulslnggung mengenai be-sarnya bayar
utang selama ini.oengan membebani pAD. .,ya,
oayar utang memang mengsu_
!jla;or", pAD,', tambahila.
Utang boleh saja,asalkan jangka
waktu utangberakhir bersamaan
dengan masaberakhirnya jabatansehingga tidak ada
kesan mewarisiutang.
AMLAPIJRA, NusaBaIiSejumlah tokoh yang mantan
anggota DPRD menyayangkanutang Karangasem meleb ih ipendapatan
asli daerah IPAD).Dimana utang Karangasem uhunini bakal bertambah
sebesar Rp
248 miliar jauh lebih besar dariPAD tahun 2014 yans hanva
Rn230.9 miliar Urang tahap I kp 9bm rat dan rencana tambahanutang
tahap ll Rp 150 miliar., .Para tokoh ini juga sorotiKeoanyaKan
penggunaan ang_garan dari utanA itu kuraneefektif, hanya teikesan
untu Itampil mentereng dari luar. Disamping itu, Bupati
Karangasemberikutnya yang akan mewarisioan membayar utang utang
ini.
Adalah mantan Ketua DPRDKarangasem I Nyoman Matal,dan mantan
anggota DPRD Ka-rangasem I Nyoman Sadra meng-kritisi hal itu
diAmlapura. Kamii.(7/5). Utang boleh sila, kata Ma-tal, asalkan,
jangka waktu utangberakhir bersamaan denga nmasa berakhirnya
jabatan Bupati
-
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi
Bali
Edisi
Hal
i Junat. I va zotr
Dugaan Penyimpangan Pembagian PHR Badung
Pejqbat Pemkab Bangli dan Tabanan
Diperiksa
'DEN PASAR, NusaBaliKeiaksaan Tinggi (Keiati)
Bali bergerak cepatmelakukan penyel id ikandugaan
penyimpangan
. pembagian pajak hotel danrestoran IPHR) KabupatenBadung ke
Kabupaten/Kotase-Bali. Pada, Kamis (7/5)penyidik Kejati
memeriksadua pejabat daerah di PemkabBangli dan Pemkab Tabanan.
Dua pejabat yangdiperiksa, yaitu KabagKeuangan Tabanan,
WayanArimbawa dan Kabag Ke-uangan Bangli, Ketut N urja.lnformasi
yang dihimpun,keduanya men jalani pem-eriksaan sejak pukul
10.00Wita hingga sore. Pem-eriksaan sendiri d ilakukanpenyidik Made
Ta ngka s,Purwanti M urtiasih, KetutYasa dan Made Suasti
Ariani.
"Ya. Tadi ada dua orangyang diperiksa terkaitpembapia n PHR di
Baduns,"jetas sumber di Keiati Baii.Kedua pejabat tersebutdiperiksa
terkait penrbagianPHR Badung kepadaKabupaten Bangli dan Ta-banan
yang jumlahnyamencapai belasan miliar."Kedua pejabat ini
diperiksasebagai penerima danapembagian PHR. Tadiditanya mulai
daripembagian hinggapenggunaan anggarantersebut di
kabupatenterkait," ielas sumber
Kasipenkum dan HumasKejati Bali, AshariKurniawan
membenarkanadanya pemeriksaan ter-sebuL Ia mengataka n
tidakmengetahui materipemeriksaan yang dilakukan
penyidik."Ya tadi memang diperiksa
penyidik," ujarnya singkaLSeperti diketahui kasus iniberawal
dari kicauan anggotaDPRD Badung, NyomanSentana yang mengatakan
adapenyimpangan dalam pem-bagian pa.iak hotel danrestoran (PHR)
KabupatenBadung ke Kabupaten/Kotase- Bali. Ia mengatakanpembagian
PHR di Badungtidak sesuai denganperuntukan. Pasalnya, PHRyang
seharusnya digunakanuntuk mendukung pariwisatajush'u digunakan
untukkepentingan lain.
Ia mengatakan pembagiandi luar peruntukan ini ielasmerupakan
penyimpangan.Hal itu iuga tidak sesuaidengan surat
kesepakatanbersama di luar Perda,
bahwa dana bagi hasil ituhanya untuk pariwisata.Sementara
mengenai jumlahnominal pembagian danayang didapat dari PHRBadung
tersebut, kataSentana masih didalami.
Karena ada dugaan selisihpela poran oalampertanggungjawaban
diAPBD Badung tahun 2014.Menurutnya, besarannominal yang
disebutkandibagi sekitarRp 260 miliarIebih. Adadugaan
selisihmencapai Rp41 miliar Nilainominal inilahyang ingindidalami
karenadiduga.adapenyelewengan.D rez
-
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi
Bali
Edisi
Hal
z Jtmaj B l'4ai Lotr
;l
Hakim Berhalangan,
Sidang Eks BupatiTundaDENPASA& NusaBali
Sidang drrgaan korupsi,gratifikasi, dan pencucianuang dengan
terdakwamantan Bupad KlungkungWayan Candra yang ren-cananya digelar
di Penga-dilan Tipikor Denpasar, I(a-mis (7/5), kembali ditundaIGli
ini penundaan sidangdiakibatkan Ketua MajelisHakim, Hasoloan
Sianturi,berhalangan hadir.
Dallm sidang lanjutandi Pengadilan TipikoX I(a-mis pagi pukul
09.00 Wita,hahm ad hoc Sumali me-nyatakan menunda sidangkarena
ketua majelis hakimberhalangan hadir. "Ketua
majelis hakim masih berha-langan, karena ada acara diIakarta.
Maka, sidang akanditunda hingga Rabu (1315)depan'f jelas hakim
Sumali.
Sidang Kamis kemarinmengagendakan untukmemeriksa saksi I
GustiAyu Sri WShyuni, terkaitpembuktian kepemilikansalah sahr
kantor di TowerAgung Podomoro land fa-karta. Namuru dalam
sidangkemarin saksi IGA Sri Wa-hyuni kembali tidak hadir.Tim faksa
PenuntutUmumflPLI) mengatakan sal6i SriWahyuni berhalangan had-
BasnhrgletbHslthn 5
Hakim Berhalangan, Sidang Eks Bupati Tunda v
qiffi if:.i..ilrill:
ir, karena masih dalam perawatanusai melahirkan. "Ihmi a}
-
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi
Bali
Edisi
Hal
: Jua e B Na, ?bFz4
Soal Pelimpahan Pengelolaan
Pasar Sangsit
BagiHasil
Perlu PembfiasanDPRD
"Karena inimasalah angka
dan menyangkutpendapatan
APBD, saya tidakdalam kapasitas
me m utuska n.Tentu ini harus
didiskusikan duludengan DPRD,"
(Bupati Buleleng)
SINGARAJA, NusaBaliSharing bagi hasil dalam Pe-
limpahan pengelolaan PasarSangsit di Desa Sangsit, Kecama-tan
Sawan, yang ditawarkan timekonomi Desa Sangsit sebesar 20persen
dari dana kontribusi, be-lum bisa diputuskan oleh
BuPati.Masalahnya, tawaran itu harusdibahas bersama dengan
lembaga
DPRD Buleleng."Karena ini masalah angka
dan menyangkut pendapatanAPBD, saya tidak dalam
kapasitasmemutuskan. Tentu ini harusdidiskusikan dulu dengan
DPRD,"terang Bupati Buleleng Putu AgusSuradnyana yang
dikonfirmasiKamis (7/5) siang.
Diielaskan, selama ini keten-tuan yang berjalan dalam shar-ing
bagi hasil dalam pengelolanpasar desa itu sebesar 30 persendari
laba bersih atau sisa hasilusaha ISHU). Nah, karena ada per-mintaan
sebesar 20 persen yangdiambilkan dari dana kontribusi -bukan dari
dana laba bersih. tentuakan berpengaruh pada sisi pen-dapatan APBD.
r'Kalau saya yangputuskan sendiri, nanti ketikapembahasan APBD
tentu akan ke-lihatan pengurangan pendapatanitu. Maka dari itu,
lembaga DPRDjuga perlu membahasnya agarmereka juga mengetahui
akanada pengurangan nantinya," jelasBupati Putu Agus.
Menurut Bupati, dirinya akanmengambil keputusan setelah
melewati pembahasan bersama$enga1 lembaga DpRD. Apapunhasil
dalam pembahasan itu, ituyang akan menjadi acuan dalammengambil
keputusan_. "Jika sajaKelnglnannya sama dengan ta-waran kita
sebesar 30 persendari.laba bersih, tidak peilu lagipembanasan
dengan DpRD, sayalangsung keluarkin perbup. Ka-rena sharing bagi
hasit sebesar30 persen itu sudah berialan dibeberapa desa yang
pengelolan-nya diserahkan pada desa," ujarbuDati.
bementaran Koordinator'l'imPemkab, I Ketut Suparto yang
jugaKabag_Ekonomi dan eemf ing"u-nan [Ekbang] Setkab
Buleleng.sempat menyebut, sharing bagihasil sebesar 20 persen aar'i
dan"akontribusi yang ditawarkan olehtim ekonomi Desa Sangsit,
belummemenuhi sistem Akuntasi. Dis-ebutkan, dalam system
Akuntasi,sharing bagi hasil itu bersumberdari pendapatan yang telah
di-kurangi biaya-biaya yang disebutlaba bersih atau sisa hasil
usaha(SHUJ. Dalam kajiannya, sharing
-
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi
Bali
Edisi
Hal
i Jun4t, B M4i 2-o(,:1
*rn$uryA - -
bagi hasil yang ditawarkan sebe-sar 30 persen dari SHU'
"Kajian kami, yang namanyasharing bagi hasil sesuai
sYstemAkuntasi itu diambilkan dari SHUitu, bukan dari dana
kontribusi.Kalau dana kontribusi itu kan danaSHU yang sudah
dibagi-bagikanbaik ke dana cadangan, organisasidan kontribusi,"
jelasnya.
Sebelumnya, tim ekonomiDesa Sangsit memilih oPsi men-gelola
ketimbang hibah murnidalam pelimpahan Pasar Sang-sit. Tim juga
merumuskan Polasharing bagi hasil Yang harusdisetorkan ke Pemkab.
Dalamrumusan disebutkan, sharing bagihasil itu akan diambilkan
daridana kontribusi dengan rincian,20 persen disetor ke Pemkab
danB0 persennya disetor ke kas adat.
Dana kotribusi itu meruPakanbagian dari beberaPa Pos danayang
bersumber dari laba bersihatas pengelolaan Pasar. Rincian-nya, dari
laba bersih akan didis-tribusikan ke pos dana cadangansebesar 5
persen, kemudianuntuk dana organisasi sebesar 10
persen, sedangkan sisanYa lagi B5persen sebagai dana
kontribusi.Nah dari dana kontribusi inilahnanti, akan disetorkan ke
Pemkabsebesar 20 persennYa sebagaikewajiban atas pengelolaan
PasarSangsit.
Semula, tim Pakraman SangsitDauh Yeh menginginkan
agarpengelolaan pasar Sangsit di-hibahkan secara murni,
sehinggapihak adat tidak memiliki ke-wajiban menyerahkan
PendaPa-tan ke Pemkab Buleleng sebagaisharing bagi hasil.
oleh tim Pemkab, jika pen-qelolaan Pasar Sangsit dihiba-[kan
secara murni, maka harusdibuatkan Peraturan DaerahIPerda) karena
menYangkutpelepaian asset senilai RP 1miliar lebih beruPa
bangunanpasar. DisamPing itu, Permoho-nan awal oihak adat ke
PemkabBuleleng- adalah Pengelolaanpasac bukan mohon hibah. Ka-iena
itu, tim Pemkab Yang dimo-tori oleh Kabag Ekbang SuPartominta agar
pihak Adat meng-kajikembalfpermohonanYa' 6k19
L