Sub Tata BPK Rl Perwakilan Bali rr L Bali Post · Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali L*t f,EtrB Bali Post Kasus CPNS Penyidik Tetapkan Dua Tersangka Tabanan

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

\ rr L

la"W.#ffiffi Bali Post{lf

Edisi

Hal

: 54bx, f lvw z-ol,

i6

Aset LaparrganBasketBesang Terbengkalai

Semarapura (Bali Post) -Lapangan basket yang ada di Desa Besang, Kelurahan Se-

marapura Tengah, _Klungkung hingga kini kondisinya sangatpemprihatinkan. Lapangan yang sangat potensiil kare=naberada di pinggir Jalan Ngurah Rai ini kini-sudah tidak bisa4imanfaatkan lagi. Kondisi bangunannya rusak dan fasilitaslapang_an yagg sudah keropos ini tidak layak lagi digunakanuntuk f_gy6lahraga. Sayangnya sampai saat ini belum ada per-hatial dari pemeri,ntah untuk memperbaiki fasilitas olahiagatersebut.

Pantauan di lokasi, lapangan basket ini penuh dengan coret-coretan di dindingnya. Aset ini kumuh, bahkan tak biia diman-faatkan lagi. Sebelumnya, lapangan ini sering dimanfaatkansiswa SMA dan SMP yang ada di Klungkung seperti SMPN 2Semaraqura dan SMAN 2 Semarapura karena menjadi alter-natif terdekat untuk berolahraga. Mengingat fasilitai olahragadi GOR Desa Gelgel sangat jauh dari sekolah.

Dilonfirmasi terkait dengan aset yang terbengkalai tersebut,Kabid Aset Bappeda Klungkung Wayan Ardiasi mengungkap-kan pihaknya masih mengupayakan untuk mensertifikitkanlapangan basket yang telantar ini. Menurutnya, sebelumnyatidlLk ada yang mengetahui siapa pemilik dari lapanganbastetdi Besang itu.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, baru diketahuibahwa lapangan di Besang ini masuk ke dalam aset milikpelkab. Kini aset tersebut tercatat berada di bawah BagianPerlengkapan berdasarkan hasil pendataan. Saat ditanyaifasilitas_olahragga yang terbengkalai, pihaknya pun tidakmengetahui siapa yang membuat lapangan basket itu karenaseb_elumnya tidak tercantum di Pemkab Klungkung.

Ia mengtatakan Bagian Aset sedang berusala untukmenuntaskan sertifikat lapangan basket tersebut. Hanyafasilitas lapangan basket yang dimanfaatkan sejumlah selo..lah untuk berolahraga ini akan dirombak menjadi KantorF_gdan PenalLggulangan Bencana Daerah (BPBDi Kabupaten

-Klgngku_ng. Kini peqbangunan gedungnya masih menunggu

alokasi dari pusat- Wayan Ardiasa mengakaui pada pro-s-espensertifikatan, pihaknya mengalami sedikit keterlambatankarena terjadi kekeliruan saat melakukan pengajuan. "Seka-ra{rg masih diproses sertifikatnya. Sebelum pasti aset tersebutmilik pemkab, kami tidak berani memohonkan sertifikat,"ujarnya. (dwa)


Bali Post

Dggaan Korupsi Pengadaan Pupuk'

Kej ariAmlapura

Tetapkan Dua TersangkaAmlapura (Bali Post)-i;j;k;; N"s"ri(i(.iari) Amlapu_ra menetapk_ln d rrir tersangka dalam kasusa"gala" korupsi i"ttg"ai"tt pupukiahun 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pan-

;# J;H""tif..irtoi" X"""isi""1q. Dua tersangka-itu diketahui beri'nisial Ko-il;;S;b dan Ham. Komang5ub d_iketahui sebagai -kepa]a dinas di Karangasem.Semlntara, tersangka beriiisial Ham diketahui sebagai pihak rekanan.

Kabar penetapan dua ter-sangka itu menjadi buah bi-bir di kalangan masyarakatKarangasem. Sumber di in-ternal Kej4ri Amlapura, Senin(4/5) kemarin, membenarkanpihaknya sudah menetapkandua tersangka. KeduanYaditetapkan sebagai tersang-ka setelah dilakukan gelarperkara Kamis pekan lalu.Rencananya, kedua nama ter-sangka ini akan disamPaikanpada Rabu (6/5) besok. "SiaPaorangnya, nanti tunggu hariRabu saja." ujar sumber ini'Siapa nama terang kedua ter-sangka itu belum bisa disam-paikan, mengingat Sryindik

(Surat Perintah Penyidikan)belum turun. Penanganankasus ini berjalan mulus se-jak Februari lalu. :S-dbelummenetapk4n tersangka, KejariAmlapura telah melakukanpemeriksaan sebanyak 20orang saksi yang diduga ter-libat dalam kasus ini. Baikdali kelompok tani selaku pen-erima, pihak swasta selakurekanan, maupun pemerintahsetempat.

Pengadaan pupuk iniberbau korupsi, karena pen-gadaannya menyalahi prose-dur. sebagaimana telah diaturdalam Peraturan MenteriDalam Negeri (Permendagri)

nomor 39 tahun 2012 tentangPemberian Hibah dan Bantu-an Sosial (Bansos). PePberianhibah ini difasilitasi hngqotadewan saat itu. MasYarakatyang ingin mendaPatkan Pu-o.rk-."h"rnsnYa mengajukanproposal terlebih dahulu Yangdifasilitasi anggo.ta dewan'Anehnya, masYalakat sudahmendapat PuPuk terlebihdahulu, semlntara ProPosal-nya disesuaikan belakangan'iLneadaan PuPuk ini mengha-biskin anggaran RP 800 jutadalam dua kali Penganggaran'Melalui APBD Induk sebesarRp 300 juta dan APBD Pe-rubahansebesar RP 500 juta'

dimintai keterangan sebagalsaksi," kata Komang Sub-

Ia mengaku sudah diPang-sil dan memberikan keteran-ean sebanyak dua kali. Iamenegaskan, tidak mengenalrekanan berinisial Ham Yangiuga ditetapkan sebagai ter-ianeka. Kalaupun.benar iaditefapkan sebagai tersangka,Komang Sub mengaku belumbisa berkomentar. Sebab,keterangan reqmi dari PihakKejari Amlapura belum ada'Sementara, disinggung Perr-hal pengadaan PuPuk saatitu, dia mengaku sudah luPaberapa menghabiskan angga-ran. Namun, KomangSub me-negaskan proses Pengadaanpupuk tersebut sa-at itu sudahsesuai aturan. "Itu (angga-ran) dulu Kabid saya di sanalebih'tahu. SaYa rasa waktuitu prosesnva sudah sesuaiprosedur." terang KomangSub. (kmb31)

Berapa kerugian negara Yangditimbulkan dalam kasus ini'.juga masih dirahasiakan''' "P,rprrk yang sudah dibeliIangsung diberikan kePadadelipan kelomPok tani diKecamatan Manggis. Kubu'Rendang, dan KarangaS'erii'Tiea kelomPok menerrmapu'puk melalui APBD Induk'dan sisanya menerrma mela-lui APBD- Perubahan. KajariAmlapura Yang dikonfirmasiSenin talSi kemarin. belumbisa menjelaskan Perihal Pen-etapan tersangka Kasus rnl'-Tungeu saja. Nanti Rabukami-iamPaikan," ujarnYamelalui pesan singkat. Sem-e1-

iara, teisangka Komang Sub

vanq dihubungi Senin (4/5)

t"-"u"irr, mengaku belum tahukalau pengadaan PuPrrk Yangdilakukarr dinasnya dulu' su-

dah menetaPkan dirinYa seba-

Edisi

Hal

z #zSrt, <- Wi Totft5-

eai t"".angka. "Belum.-. belum[ahu, terakhir saYa diPanggil


L*tf,EtrB Bali Post

Kasus CPNS

Penyidik Tetapkan

Dua TersangkaTabanan (Bali Post) -

Setelah memeriksa sejumlah saksi dengan masa yang cukup panjang, akhirnyapenyidik Kejari Tabanan menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan pem-erasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan.Keduanya itu I Gede Jagrem (JG), mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKPyang kini menjabat sebagai Kabid Promosi dan Pengendalian di Disnaker, sertasatu orang lagi Candra Dewi (CD) yang menjabat Kasubag Hukum dan Kepegawa-ian di DKP. Penetapan kedua tersangka tersebut dibeberkan langsung KajariTabanan Atang Bawono, Senin (4/5) kemarin.

Menurut pejabat asal Suka-harjo ini. untuk menecahkanmisteri siapa yang bertang-gung jawab terkait kasusdugaan pemerasan di ling-kungan DKP, pohaknya telahmembentuk tim sejak awalMaret 2015 lalu. "Tim inilahyang kemudian bekerja kerasmengumpulkan alat bukti un-tuk memperkuat penyidikan."ungkapnya.

Dari hasil penyidikan danalat bukti serta diperkuatoleh keterangan aejumlahsaksi, keduanya dipastikannaik status dari saksi menjaditersangka. "Bukti sudah kuat.dan status kedua tersangkasudah.naik dari saksi men-jadi tersangka." ucapnya.Penetapan itu diputuskansetelah tilrr penyidik melaku-kan ekspos kasus pada Selasa(28/4) lalu.

Selanjutnya, kata Atang.pihaknya terus menyempur-

nakan penyidikan, jika nantidalam perkembangannya adaalat bukti lain bukan tidakmungkin pihaknya akan men-etapkan tersangka lain. "Sam-pai saat ini baru ditetapkandua tersangka, tidak menutupkemungkinan kalau ada alatbukti lain akan ditetapkantersangka lain," tand?rsnya.

Ditambahkannya, setelahditetapkan dua tersangkadalam kasus tersebut, tim pe-nyidit akan segera memang-gil keduanya untuk kembalidiperiksa sebagai tersangka.''Scucpatn)a ahan kita pang-gil untuk diperiksa." pung-kasnya.

Seperti diketahui. kasusdugaan pemerasan CPNS diDKP yang diduga melibat-kan pejabat setempat, pihakKejari Tabanan telah me-meriksa 43 orang saksi, baikdari staf DKP, staf instansilain dan masyarakat umum.

Kedua tersangka juga sempatdiperiksa penyidik sebagaisaksi, Kamis (23/4) Ialu. IGede Jagrem dan CandraDewi disebut-sebut memintasejumlah uang kepada CPNSdi DKP. Dari informasi yangdihimpun, Gede Jagrem yangsaat ini menjabat sebagai Ka-bid Promosi dan Pengendaliandi Disnaker dan Candra Dewimememrhi panggilan kejak-saan sekitar pukul 13.00 wita.Keduanya pun dihadapkandengan penyidik. Kehadirankeduanya ditemani pengacarayakni I Gede Wija Kusuma.Ni Nengah Saliani dan PutuA. Hutagalung. Ditambah-kannya, dalam pemeriksaantersebut setidaknya Jagremmendapat pertanyaan sekitar60 yang kesemuanya terkaitkisruh CPNS di DKP Taban-an, sedangkan untuk CandraDewi hanya diajukan sedikit-nya 24 pertanyaan. (kmb28)

Edisi i *htu. S lvb z.ot -

Hal i t2-


Bali Post

Edisi

Hal

i SaJa*, S nat LotE

zl

Menteri Agraria Tolak Rekfamasi LautPEMERINTAHAN Presiden

Joko Widodo (Jokowi) tidak akanmemberikan izin kepada pengu-saha yang ingin mereklamasi .

Iaut. Pasalnya, Indonesia adalahnegara kelautan. Menteri.tgrariadan Tata Ruang FerryMursyidanBaldan mengatakan hal itu saatmenjadi pembicara di GedungMina Bahari III, Selasa lalu.

Ferry mengungkapkan, saat

ini banyak pengusaha memintaizin rekomendasi reklamasi laut diIndonesia. Menurutnya, reklamasiIaut adalah pemikiran keliru darimasyarakat negara kelautan. Se-bab, kegiatan reklamasi tersebut,menjadikan tata ruang laut diIndonesia menjadi lebih sempit."Reklamasi di Batam contohnva.kalau ingin ruko dan gerai l(iMbuat apa reklamasi? Yang dirugi-

kan biota laut. batas ggris pantaibergeser. nilai ekonomi tanah men-jadi agak ke dalam dan nilainvaturun." tuturnya., Ia pun mengingatkan jangan

sampai proyek reklamasi lautdilakukan hanya menguntung-kan satu pihak, tetapi justrumerugikan banyak pihak.Hal. 23Gerai ATM

"Di berbagai negara, reklamasi laut justrudilakukan untuk keperluan metnpertahan,kan negara, Seperti di Korea Selatan, rekla-masi laut dipergunakan untdk rnembangunjaringan jalan yang bisa sewaktu-waktudigunakan untuk landasan pesawat tempurmereka. Berbanding ter'balik dengan Korea,di lndonesia reklamasi laut dilakukan hanyauntuk keperluan komqttial."

Menteri Agraria dan Tata.RuangFerry Mursyidan Baldan


Bal i Post

Edisi

Hal

i *dag, < l,lai TptfL7

9n

,i', :,.ii:: efli:ij Al;..,11:iiiliiilril.:.::',t

Ia mencontohkan di Mana-do, Sulawesi Utara, proyek re-klamasi laut hanya

-diliaiUnsebagai tempat dibangunnyaruko-roko dan gerai ATMberbagai bank.

Di berbagai negara, rekla-masi laut justru dilakukanuntuk keperluan memper-tahankan negara. Sepertidi Korea Selatan, reklamasilaut dipergunakan untukmembangun jaringan jalanyang bisa sewaktu-waktudigunakan untuk landasanpesawat tempur mereka.Berbanding terbalik denganKorea, di Indonesia reklamasilaut dilakukan hanya untukkeperluan komersial.

Apa yang disampaikanFerry Mursyidan Baldan sem-pat menjadi diskusi hangatdalam pembahasan RUU Per-lindungan dan PemberdayaanNelayan dan PembudidayaIkan beberapa waktu lalu.Penasihat Menteri'Kelautandan Perikanan (KP) Arif Sa-tria mendukung segera diber-Iakukan RUU itu yang masukdalam Prolegnas 2015. Menu-rutnya. sudah saatnya negararhelindungi dan memberdaya-kan nelayan yang saat inimakin terpinggirkan.

"Sekarang kalau nelayanitu yang diprioritaskan,kompensasinya seperti apa.Itu juga yang harus dipikir-kan. Yang penting juga dariupaya melindungi nelayanadalah melindungi dari kegia-tan-kegiatan reklamasi," kataArif Satria dalam diskusi Fo-rum Legislasi bertema "RUUPerlindungan dan Pember-dayaan Nelayan dan Pembu-didaya Ikan" di Gedung DPRbeberapa minggu lalu.

Arif yang j uga Dekan Fakul-tas Ekologi Manusia InstitutPertanian.Bogor (FEMA IPB)ini mengatakan, ada banyakbentuk perlindungan yang

Gerai ATMbisa dijamin dalam regulasidan ketentuan perundanganterhadap nelayan. "Kaiau diJepang, perlindungan terh-adap nelayan, ya... benar-benar tidak ada reklamasi.Tetapi, bisa juga dengan jalantengah, misalnya kalaupunbenar-benar. akan direkla-masi, maka reklamasrnyaagak menjorok ke tengah laut.Terus dampaknya memangada. tetapi tetap harus dike-sankan hijau. Namun tam-paknya swaSta tidak akanmau. karena investasinyatentu akan sangat besai,"imbuhnya.

Arif mengaku setuju den-gan upaya kaji ulang proyekreklamasi. Dia pun meneka-nkan evaluasi harus dilaku-.kan oleh tim independen yangbenar-benar memahami. Seh-ingga hasil kajian benar-benarmendapat keputusan objektiftentang layak-tidaknya suatuwilayah direklamasi.

"Untuk yang di Bali, me-mang mereka srrdah-menge.luarkan amdal. tetapi klnamdalnya juga harus diceklagi, diverifikasi ulang. Be-nar enggak br.rat amdalnya?"uJarnya.

Arif memprediksi perso-alan reklamasi di Bali iauhlebih conrpl icated dibind-ingkan persoalan di Jakarta.Untuk di Jakarta saja. menu-rutnya, Provinsi Lampungyang akan dijadikan wilayahyang menjadi galian sumbertanah untuk reklamasi akanterkena terdampak.'iKalaumisalnya yang di Jakartadireklamsi, tetapi di Lam-pung menjadi rusak karenamengambil tanah reklamasidari sana. Kan tidak benarjuga. Justru sumber tanahyang perlu diperhatikan,"katanya.

Oleh karena itu. ketikabicara reklamasi, menurutArif, semua aspek perlu dikajibenar termasuk dari mana

sumber tanah galian untukmenjadi sumber tanah rekla-masi. "Jangan hanya direkla-masi saja. kalau yang di sinidireklamasi, tentu akan ada{ampak di wilayah lain yangdiambil tanahnya dan akanmerusak," tandasnya.

Arif mengatakan, darikajian fakultasnya, semuab-ermuara pada hasil yangobjektif. "Kita tidak melihatsiapa di belakang itu, tetapiproyeknya saja. Objektif saja,menggAnggu tidak terhadaplingkun$aA dan aspek sosial,ekonomi dan kultural. Apalagidi Bali," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi IVDPR-RI juga telah membuatkesimpulan terkait rencanareklamasi Teluk Benoa. Da-lam rapat kerja dengan Ke-menterian Kelautan dan Peri-kanan (BP, 28/1) disepakatiproses yang sudah berjalanselama ini dihentikan dandilakukan kajian ulang secaramenyeluruh.- Afapurrbunyi-kesiriipularryang terdapat dalam poin 6kesimpulan yakni; Komisi IVDPR-H,I meminta pemerintahc.q. Kementerian Kelautandan Perikanan untuk mengh-entikan.reklamasi Teluk Ja-karta dan tidak melanjutkanrencana reklamasi TelukBenoa, serta mengkaji ulangprosesnya sesuai dengan UUNo. 1 Tahun 20L4 tentansPerubahan UU atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pen-gelolaan Wilayah Pesisfu danPulau-pulau Kecil.

Menurut Ketua KomisiIV DPR Edhy Prabowo, darimasukan Menteri Kelautandan Perikanan, reklamasiakan menimbulkan daerahresapan air berkurang. "BaIiyang selama ini tidak banjir,jangan sampai gara-gara dire-klamasi menjadi banjir. Makadari itu, kita hentikan dulu,termasuk dari sisi aturan-nyaj'katanya. (krnb4)


rle":A#;*$ffi Bali PostG

Edisi

Hal

i <:t +-, f, Mat zpts

zJD

o

alO

larDidominasi PBB

""'ffillJ?:Xll""l)"ito pajak hinsga bulan Apl'r-20r5 init"rt"titl""b""." Iip rb -itiar. Tungeakan ini didominasid;-"t P;j;k bt-i dan Bangunan (PBB). Tak pelak, hal,inimembuit pemerintah daerah harus bekerja ekstra untukmenyelesaikan Persoalan ini.

Kepala Dinas PendaPatan'Kabupaten Bangli Gd. Suryawan.Senin(4/5) kemarin mengungkaP-kan, tunggakanPajak ini meruPa-kan limpahan Piutang dari kantorpelavanan pajak Pusat kePadapemerintah daerah sesuai denganterita acara yang diserahkan Padabulan Januari 2014 lalu. Besarantunggakan wajib PajaknYa Punterbilang tinggr. Yakni mencaPaiRp 11 miliar. Namun. dalam ku-run waktu satu tahun, beberaPapajak itu sudah ada Yang terbaYar,hingga sisanya samPai saat rmmencapai Rp 10 miliar.

Dikatakan, tunggakan ini lebihbanyak berasal dari Pajak bumidan bangunan. Ia juga tidakmenampik bahwa Pajak lain jugamengalami penunggakan, namunnominalnya tidak begitu besar."Penrtnsgakan wajib Pajak inilebih banvak berasal dari PBB.untuk yang lain tidak begitu ban-vak." ielasnva.' teit<ait dengan jumlah Yangbelum melunasi tunggakan Pajakini, d ikatakan Suraawan, datanYamasih ada pada sistem objek Pa-iak. 'Datanva harus kamiPnnt outiulu. setelih itu kami barr tahuberapa jumlalr Pen-unggaknYa.Untuk lama tunggakannYa ber-

Kendatipun Pihak DisPendasudah mengantongi data Padasistem objek Pajak, ternyatauntuk print out-rrya dikatakantidak bisa dalam waktu singkatIantaran hal ini memerlukananggaran yang tidak sedikit.fitrik lispenda harus kembalimengajukan anggaran ke Pemer-intah daerah untuk membiaYaiproses print out data wajib Pajakini. .litra data penunggak sudahada. pihaknva akan berkoordinasidengan peiangkat desa untukmelakukan klarifikasi.

"Kami belum bisa melakukanprint out secara cePat. Hal itumemerlukan biaYa tinggi. Kamiperlu ajukan anggaran dulu kepemda." terangnya. DitambahkanSuryawan, untuk mengimbangipendataan tunggakan Pajak ini'pittat nyu juga sudah merancangilternatif yang dimungkinkanmampu mempercepat Peluna-sanan tunggakan Pajak ini' mu-lai dari melakukan kerja samadengan Lembaga PerkereditanDest &PD), koperasi, dan Pihakperbankkan yang masih sehat.- Pihaknya juga sudahmelakukan sosialisasi kePadamasyarakat. Untuk melaYanidaerah yang tertinggal ataupedesaan. pihaknYa juga me-variasi," ujarnYa.

o

Paj ak_-_.l

I

I


Bali Post

Edisi

Hal

z il,am,S ltLet Zotlz-E

funfun7an

PAJAK - Solah satu wajib pajoh. : Bati post/dok

yang dibayarkan ini juga nantinyadiperuntlkkan pada pembangu-nan daerah. 'Masyafakat harussadar untuk membayar pajak.Hal itu juga untuk pembanguumdaerah," pintanya. (krnb45)

rencanakan pengadaan mobilpembayaran pajak keliling. "Be-berapa terobosan kami lakukanuntuk menyikapi hal ini. Kamiberusaha dan berkomitmenmemberikan pelayanan yang

maksimal kepada masyarakat,"ucapnya.

Suryawan berharap kepadamasyarakat yang selama inimenunggak pajak agar segeramelunasinya. Mengingat, pajak

z

h #!-4;'W@-ffifiryWsryF"EffiWryffiF;i:. ^ -: ;. ry T*T l* T: tr- ** ** ;rw,&,ig W

J:nJr,:

fu*t$fu:1:H;ff*iffi;#ffi

rl

?

,:-;*. ,.".U1.>.br:,.1,,)l " ;", E;isff: ffi i;'W;{fit,'-*:*, i ,'iffi

Sub Tata BPK Rl Perwakilan Bali rr L Bali Post · Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali L*t f,EtrB Bali Post Kasus CPNS Penyidik Tetapkan Dua Tersangka Tabanan

Documents