Top Banner
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali Bal Post Edisi Hal : tetata , (9 t4oi eolf \0 i Dana TP-APBN Rp 10 Mitiar Hanya30 Persen Dimanfaatkan RSU Bangli Bangli (Bali Post) - Rumah Sakit Umum (RSLD Bangli gagal menggunakan secara keseluruhan dana tu- gas pembantuan (TP) APBN 20 l4 senilai Rp 10 miliar yang digelontor pemerintah pusal melalui Kementerian Kes- ehatan (Kemenkes). Dari ke- seluruhan dana yang digelon- torkan tersebut, pihak rumah sakit hanya bisa memanfaat- kan sekitar 30 persen. Semen- tara sebagian besar sisanya terpaksa dikembalikan. Pejabat Pembuat Komit- men (PPK) RSU Bangli drg. Wardani seizin Direktur RSU Bangli dr. Wayan Sudiana, saat ditemui, Senin (18/5) men- gakui hal tersebut. Dia men- jelaskan sebenarnya pihaknya sangat ingin memanfaatkan dana TP APBN ini semaksimal mungkin untuk pengadaan sej umlah peralatan penunj ang kesehatan. Hanya saja karena waktu yang dimiliki sangat mepet, pengadaan alat kes- ehatan tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Dimana dana yang dige- lontor pemerintah pusat itu baru keluar pada 21 Oktober 2014 lalu, sehingga pihak rumah sakit hanya memiliki waktu sekitar 1,5 bulin me- manfaatkannya. Hal lainnya yang juga menjadi penyebab gagalnya pihak' rumah sakit memanfaatkan keseluruhan dana TP APBN tersebut kar- ' ena sejumlah berkas yang sudah masuk di ULP tidak mendapatkan respons dari pihak distributor. Dijelaskan Wardani, sedikitnya ada 11 item alat kesehatan (alkes) yang di- adakan melalui E - Purchasing menggunakan dana tersebut. Tetapi yang berhasil dire- alisaslkan hanya operating table, ECG 12 led, USG 4 D, Infusion pump dan syrinse pump. Sementara incubator, su7tjon pump sefia infane yang berkasnya sudah masuk dan diproses unit layanan pengadaan (ULP) gagal di- realisasikan karena tidak dibutuhkan dan harganya tinggi," ujarnya. Dia menambahkan, sebe- narnya oleh pihak distributor sejumlah peralatan itu dijanji kan bisa datang bulan Febru- ari. Tetapi karena peraturan tidak memungkinkan, pihak rumah sakit tidak mau ambil risiko. Sehingga alat tersebut terPeksz 92961 diadakan. "Ans- garan 201 4 penggunaannyi berakhir 15 Desember 2014. Kalau kami paksakan alatnya datang Februari 201b, maka akan menyalahi aturan. Kami tidak berani seperti itu," tegas Wardani. Atas kondisi itu, dirinya pun sangat menyayangkan kenapa dana itu justru tu- run akhir tahun. Ada kesan, pemerintah pusat setengah hati memberikan bantuan. Belum lagi proses pengadaan barang untuk disetujui san- gat rumit. Sementara itu, untuk sisa dana yang tidak berhasil dimanfaatkan, pihak rumah sakit Bangli terpaksa mengembalikannya ke pemer- intah pusat. (kmba0) mendapatkan dari menoapatKan respons ctarr distributor. "Padahal ketiga peralatan tersebut sangat
8

Sub Bagian Humas dan Tata Rl Bali Bal Post - BPK RI Perwakilan … · 2015. 5. 20. · Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali Bali Post Edisi Hal: Selqca

Mar 24, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Sub Bagian Humas dan Tata Rl Bali Bal Post - BPK RI Perwakilan … · 2015. 5. 20. · Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali Bali Post Edisi Hal: Selqca

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bal Post

Edisi

Hal

: tetata , (9 t4oi eolf

\0

i

Dana TP-APBN Rp 10 Mitiar

Hanya30 Persen Dimanfaatkan RSU BangliBangli (Bali Post) -

Rumah Sakit Umum (RSLDBangli gagal menggunakansecara keseluruhan dana tu-gas pembantuan (TP) APBN20 l4 senilai Rp 10 miliar yangdigelontor pemerintah pusalmelalui Kementerian Kes-ehatan (Kemenkes). Dari ke-seluruhan dana yang digelon-torkan tersebut, pihak rumahsakit hanya bisa memanfaat-kan sekitar 30 persen. Semen-tara sebagian besar sisanyaterpaksa dikembalikan.

Pejabat Pembuat Komit-men (PPK) RSU Bangli drg.Wardani seizin Direktur RSUBangli dr. Wayan Sudiana,saat ditemui, Senin (18/5) men-gakui hal tersebut. Dia men-jelaskan sebenarnya pihaknyasangat ingin memanfaatkandana TP APBN ini semaksimalmungkin untuk pengadaansej umlah peralatan penunj angkesehatan. Hanya saja karenawaktu yang dimiliki sangatmepet, pengadaan alat kes-ehatan tidak bisa dilakukansepenuhnya.

Dimana dana yang dige-

lontor pemerintah pusat itubaru keluar pada 21 Oktober2014 lalu, sehingga pihakrumah sakit hanya memilikiwaktu sekitar 1,5 bulin me-manfaatkannya. Hal lainnyayang juga menjadi penyebabgagalnya pihak' rumah sakitmemanfaatkan keseluruhandana TP APBN tersebut kar-' ena sejumlah berkas yangsudah masuk di ULP tidakmendapatkan respons daripihak distributor.

Dijelaskan Wardani,sedikitnya ada 11 item alatkesehatan (alkes) yang di-adakan melalui E - Purchasingmenggunakan dana tersebut.Tetapi yang berhasil dire-alisaslkan hanya operatingtable, ECG 12 led, USG 4 D,Infusion pump dan syrinsepump. Sementara incubator,su7tjon pump sefia infaneyang berkasnya sudah masukdan diproses unit layananpengadaan (ULP) gagal di-realisasikan karena tidak

dibutuhkan dan harganyatinggi," ujarnya.

Dia menambahkan, sebe-narnya oleh pihak distributorsejumlah peralatan itu dijanjikan bisa datang bulan Febru-ari. Tetapi karena peraturantidak memungkinkan, pihakrumah sakit tidak mau ambilrisiko. Sehingga alat tersebutterPeksz 92961 diadakan. "Ans-garan 201 4 penggunaannyiberakhir 15 Desember 2014.Kalau kami paksakan alatnyadatang Februari 201b, makaakan menyalahi aturan. Kamitidak berani seperti itu," tegasWardani.

Atas kondisi itu, dirinyapun sangat menyayangkankenapa dana itu justru tu-run akhir tahun. Ada kesan,pemerintah pusat setengahhati memberikan bantuan.Belum lagi proses pengadaanbarang untuk disetujui san-gat rumit. Sementara itu,untuk sisa dana yang tidakberhasil dimanfaatkan, pihakrumah sakit Bangli terpaksamengembalikannya ke pemer-intah pusat. (kmba0)

mendapatkan darimenoapatKan respons ctarrdistributor. "Padahal ketigaperalatan tersebut sangat

Page 2: Sub Bagian Humas dan Tata Rl Bali Bal Post - BPK RI Perwakilan … · 2015. 5. 20. · Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali Bali Post Edisi Hal: Selqca

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Edisi

Hal

: Selqca , \9 Wt gotf

, '[ ctotr e]

tnUrr PrastaTolak ReklamasiMangupura (Bali Post) -

Setelah lama tidak rnenyatakan sikap. KetuaDPRD Badung Nyoman Giri Prasta secira prib-adi menegaskan turut menolak reklamasi T^elukB-.enoa dan mengusulkan normalisasi. Sikap itu,dikatakan politisi asal Plaga, Badung Utaia inisaat bertemu kader PDI Perjuangan Kuta dalamkonsolidasi PDI Perjuangan Bidung, Minggu(17l5) malam.

Giri Prasta menyatakan sepakat denganmayoritas warga Kuta untuk menolak rencinainvestor mereklamasi Teluk Benoa. ,,Jika DpRDBadun-g sebelumnya menyetujui reklamasi, padamasa kepemimpinan kami justru mengubahreldamasi menjadi normaLisasi." tegasnyi.

Menurutnya, normalisasi wajiS dilakukanglrna mengembalikan kawasan seperti semuia."Normalisasi mengembalikan kawasan sepertisemula, sedangkan reklamasi membuat wiliyahb4fu," ungkapnya.Hal.23Pulau Pudut

Pulau,,,,',,,.i,$ ii' fii|1.i.r1i.,'.:],

. Normalisasi yang dilaku-l{an. ujarnya. menanqkal abra_si. Salah satunya mengemba-likan luas Pulau Pudul yangsaat ini wilayahnya menyusutdrastis. Wilayah Pulau pudutwajib hukumnya untuk di-normalisasi. "Normalisasilainnya yang perlu dilakukanterhadap pohon-pohon bakau

Pudutyang gundul. Pohon bakauharus kembali ditanam diarea-area yang telah gundul,,'ucapnya.

... S-utg lagi. normalisasi yangdilakukan terhadap pengang-katan sedimentasi yang ot"-nyebabkan dangkalnya ierai-ran serta merusak biota laut."Ini harus dilakukan. Prinsio-nya saya siap menolak rekli-masi," tegasnya. (kmb2?)

Page 3: Sub Bagian Humas dan Tata Rl Bali Bal Post - BPK RI Perwakilan … · 2015. 5. 20. · Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali Bali Post Edisi Hal: Selqca

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK

\r, jr-tt l,crl .tllr,.**i;l'.,"r]

$-ffsf Bali Post.s-

Rl Perwakilan Provinsi Bali

FONDASI - Pembangunan fond.osi diahui I Nyoman Budi Arsana "rt"" *o*JlJ'iliirii

rnenjadi lahan pribad.i, sehingga dijual hepad.a inuestor asal Denpasar Heri Mustiha,untuh dibangun ahomodasi pariwisata resort dan hotel, Minggu (18/5) lalu.

Edisi :

Hal :

k[aQ,. V twt aotrl.\5

Page 4: Sub Bagian Humas dan Tata Rl Bali Bal Post - BPK RI Perwakilan … · 2015. 5. 20. · Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali Bali Post Edisi Hal: Selqca

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bati

Bal i Posl

Edisi

Hal

: $tora , (A Moi aot-r

\3

,'1:il"l itt'1'"'

,.i'i... {, lii'-*ig"\,giJff

\i*Us.,1

ScrrnLcn3nn

Dua Hektar Reklamasi Teluk PenerusanoI

Ahli waris dari I MadeMangku (almarhum) I Nyo-man Budi Arsana alias Ko-mang Milik, mengatakantanah orang tuanya itu adasertifikat kepemilikan aslin-ya. Dan transaksi jual belipada investor asal Kota Den-pasar dilakukan sejak tigabulan lalu. "Proses penerbi-tan sertifikat lewat permo-honan. Sertifikatnya terbit1982. Lokasi reklamasi itudahulunya sempat menjaditambak ikan selama puluhantahun. Karena pengelolaantidak berhasil maka dihen-tikan sampai sekarang,"ujar Komang Milik Minggu(17l5) lalu.

Dikatakan, investor pem-beli tanah miliknya HeriMustika. Selama proses pen-gurukan tidak dimungkiriKomang Milik, puluhan po-hon bakau rusak tertimbuntanah dan bebatuan pem-bangunan jalan sepanjang200 meter, dan juga fondasisekitar 15 meter. "Semen-tara ini baru hanya diuruk.Fondasi itu memang adakaitannya dengan pemban-gunan pariwisata, detailnyasaya belum dikasi tahu. Sayahanya sebagai penjual tanah.

Sekarang ini tanah itu su-dah dijual kepada,irivestorseluas dua hektar, kepadaperseorangan bernama HeriMustika dari Denpasar,"{er8.€r.nE--

Disinggung soal periz-inan, Komang Milik mengakusudah melengkapi sesuaiprosedur berlaku. Ia ingatlokasi yang direklamasi da-hulunya adalah daratan ber-campur batu kapur. Akibatterjadinya pasang surut dilokasi Teluk Penerusan itu,ayahnya menanam bakauuntuk menghindari abrasi."Dulunya lokasi ini (rekla-masi -red) berisikan karangdan diambil untuk kapur,sehingga terjadi prosespengerukan. Nah kalau pe-nanaman mangrove sendiri,itu langsung dari ayah sayaI Made Mangku sendiri,"katanya sembari menambah-kan memang harga tanahnyadi tempat strategis itu relatifmurah Rp 15 juta per are.

Camat GerokgakPutuAriadi Pribadi, S. STP., M.A.P.,mengatakan, tanah yangdijual kepada investor itumerupakan tanah milik sahdari warga Komang Milik.Di sekitar tana}r 2 Ha dari

Komang Milik itu diakuinyamasih hektaran juga yangstatusnya tanah milik per-orangan. "Luas tanah orangtua Komang Milik. mencapai

--g+{&Ifu+au luas keselruuhaa.mencapai 27 Ha (pemiliktanah lainnya-red). Ini hakmilik dari salah satu wargakami," katanya.

Anggota Komisi IV DPRDKabupaten Buleleng BidangKesejahteraan Rakyat, KetutNgurah Arya, menegaskan,kerusakan alam mangrovesetidaknya harus dihindarimasyarakat. Sayangnyatidak semua masyarakat ber-pikiran senada. Persoalan-nya masyarakat harus dapatmembuktikan tanah yang di-maksud adalah milik pribadi.Bukan tanah di atas kawasankonservasi.atau negara. "Ka-lau itu memang hak mi-Iiknya dan masyarakat bisamembuktikannya kan gakada salah dan juga masalah.Kalau bicara tentang hak mi-lik dan itu sesuai sertifikat,jika membuat tanah itumenjadi bagus, itu kan bolehsaja. Sedangkan, jika sudahberisi mangrove, ya ini harusdievaluasi dan ditinjau kem-bali," tegasnya. (kmb34)

di

onSingaraja (Bali Post) -

Rencana reklamasi di reluk Penerusa-n,_ Banjar Dinas Banyuwedang Desa!-ejarakal Kecamatan Gerokgak itu adalah tanah warisan atmartrum f M;d"Mangku. lan-ah yang merupakari lahan_pribadi dua hektar itu kemudi"" Jii".fsecara-terFuka kepada investor dari Kota Denpasar. Lahan itu diuruk taiiatr:rntt*_fondasi sepanjang 200 meter. Dipastikan dibangun akomodasi t""i;i";i"hotel dan resort.

o

taAS ana

Page 5: Sub Bagian Humas dan Tata Rl Bali Bal Post - BPK RI Perwakilan … · 2015. 5. 20. · Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali Bali Post Edisi Hal: Selqca

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Bali Post

Edisi

Hal

: -!pte(l\, tg Nrq-l Ao(f

It

Gedung DPRD LamaSegera Dibongkar

Semarapura (Bali Post) -Gedung DPRD lama yang ada di selatan Pura Jagatnatha

Klungkung dipastikan akan segera dibongkar. Pembongkaranakan dilaksanakan bulan depan dengan anggaran Rp 74 juta.Penghancuran gedung tua yang sudah bocor ini dilakukankarena aset tersebut sudah lebih dulu diputihkan dan tidakbisa dilakukan renovasi kembali.

Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta menjelaskan, ke-beradaan DPRD lama yang ada di selatan Pura Jagatnatha iniharus segera dirobohkan. Gedung tersebut sudah tidak bisadimanfaatkan karena kondisinya yang sudah rusak. Beberaparuangannya bocor akibat atap sudah rusak. Di sisi lain, Pem-kab Klungkung tidak bisa menganggarkan untuk renovasikarena sudah lebih dulu diputihkan. "Atapnya sudah bocortidak bisa digunakan lagi. Renovasi tidak bisa karena sudahdiputihkan," jelasnya, Senin (18/5) kemarin.-Plt.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PLI) Kabupaten Klung-kung Ketut Suayadnya didampingi Kabid Cipta Karya i GustiLanang Suratta mengungkapkan pihaknya masih memrngguproses upacara pralina sebelum perobohan bangunan dilaku'kan. Bangunan DPRD lama ini termasuk gedung tua yan-g

menggunikan arsitektur Belanda. "Kalau umurnya saya tidaktahu, tapi dari beberapa bagian bangunan menggunakan gayaBelanda," ujarnya.

Rencananya bekas lahan DPRD lama tersebut akan diban-gun wantilan yang dapat menunjang kegiatan di PuraJagat'natha. Selanjutnya di sebelah barat akan dibangun ka!'tinsehat yang menyediakanberbagai macam kuliner. Se*rngkandi sebLlah-selatan akan dimanfaatkan untuk parkir PemkabKlungkung. Saat ini, proses pembonglaran- bangunan masihmenunggu pemenang pengerjaan. Setelah pembongka-randilakukan, iencananya material bangunan tersebut akan

, segera dilelang. (dwa)

Page 6: Sub Bagian Humas dan Tata Rl Bali Bal Post - BPK RI Perwakilan … · 2015. 5. 20. · Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali Bali Post Edisi Hal: Selqca

$all I'tV

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bal Post

Edisi

Hal

: &loca, rg r,rroi aorc-

.L

i

Uji Coba "Tapping Box" {Fantau Transaksi Wajib PajakDenpasar (Bali Post)

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Denpasartengah menyiapkan sistem pelantauan transaksi perpaja-kan khusus PHR dan Hiburan'guna mengamankan tirfetpendapatan daerah. Sistem tersebut saat ini tengah dalammasa uji coba. Kadispenda Kota Denpasar I Dewa NyomanSemadi mengungkapkan, sistem pemantauan transaksiperpajakan itu salah satunya dengan mengaplikasikan alatpere\am transaksi atatrtapping bor. Untuk kepentingantersebut, pihak Dispenda menjalin kerja sama denganperbankan yakni BPD Bali.

"Kita siapkan alat tapping box. Alat itu dipasang disejumlah wajib pajak. Dengan begitu kita akan tahutransaksi yang dilakukan wajib pajak. Akan ketahuanberapa sebenarnya pajak yang harus dibayarkan," ujarnya.Sa4t ini jumlahta.pping bor yang dipasang belum banyak.Dikatakan Semadi, baru ada 12 unit tapping boxyang digu-nakan di masa uji coba. Setelah diujicobakan, maka tahapselanjutnya berupa evaluasi. Di mana evaluasi penerapansistem tersebut bakal dilakukan dalam waktu dekat.

-

Semadi mengatakan, jika terbukti efektif, maka penera-pan sistem itu juga bakal diberlakukan untuk wajib pajaklainnya di Kota lenpasar. "Juga akan disiapkan payunghu\umnya, apakah ituperda atau perwali," katanya. I€bihlanjut dikatakannya, Denpasar sebagai smart clfy perludidukung penerapan teknologi informasi di berbagaibidangpemerintahan. Maka dari itu, Dispenda telah membanguntgknoloqi_informasi di bidang perpajakan melalui kerja samadengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tak hanya menyangkut PHR yang menjadi pBnnrmbang terbe-sa1 pendapatan dagrah dari sektor pajak, penerapan teknologiinformasi juga berlal<u untuk pajal lainnya seperti pajak air tanaldan PBB. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapatsejumlah-kekurangan dalam penerapan teknolon informasi per-pajakan di Denpasar. Maka dari itu ke depannya, sistem perluterus disempurnakan.' Sistem diupayakan untuk dikembangkan.Selain itu kita juga terus melakukan Iangkah-langkah lainnyauntuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak misalnya denganterus melakukan validasi data," tambahnya. (kmb25)

Page 7: Sub Bagian Humas dan Tata Rl Bali Bal Post - BPK RI Perwakilan … · 2015. 5. 20. · Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali Bali Post Edisi Hal: Selqca

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bal i Postr'lI;'

.,,1;lI Irl;i -..

ErWi}''\ii#r/

Rehab Pasar BanyuasriRp 40 Miliar

Pasar Seririt Digelontor Rp 18,5 Miliar

Singaraja (Bali Post) -Pasar Banyuasri sebagai

pasat terbesar kedua ai XotaSingaraja saat ini mulaimend_apat program perbai-kan dari pemerintah daer-ah, akibat los maupun kiospasar itu mengalami kerusa-kan. Perbaikan dilakukan.juga untuk mengatasi per-soalan pasar tumpah. yangkrnr menempati lambungbarat Terminal Banyuasri,Singaraja. Tak tanggung-tanggung, Pemkab Bulelengmenggelontorkan angaranperbaikan Rp 40 miliar. Bu-kan hanya Pasar Banyuasridirehab, Pasar Seririt yangrusak karena terbakar di-pastikan mendapat kucurananggaran hingga Rp 18,bmiliar.

Bupati Buleleng PutuAgus Suradnyana, S.T. di-dampingi Kepala Bagian(Kabag) Humas dan ProtokolSekkab Buleleng Made Su-partawan Senin (18/5) ke-marin, mengatakan, perbai-kan pasar ini sudah masukdalam perencanaan pemer-intah daerah yang fokusmenangani infrastruktur diperkotaan. Sebagai langkahawal, Direksi PerusahaanDaerah (PD) Pasar Bulelengbersama instansi terkaitlainnya, melakukan pen-dataan aset baik di PasarBanyuasri maupun di arealpasar tumpah di lambungbarat Terminal Banyuasri.Pendataan ini dilakukan un-tuk mengetahui data akurataset milik pemerintah daer-ah, sekaligus kondisi fisikaset tersebut. Pendataan inisangat penting, karena dikawasan pasar itu sampaisaat ini status rumah toko(ruko -red) masih belumtgl4". - -

"Saya -minta PD Pasarbetsama instansi terkaitmendata aset di pasar. Pen-dataan ini untuk mengeta-hui mana aset milik kita dantnana aset milik peroran-gan," katanya.

Selain pendataan aset,lanjut Bupati PAS, pemer-intah daerah juga telahmerenca.nakan menyusundokumen de tail e ngeieeringde sign (DED-red). Penyusu-nan dokumen DED ini ren-cananya mulai digarap padaanggaran APBD Perubahan2015 ini dan ditargetkanrampung 2016. mendatang.Setelah dokumen ini kelartahun ini artinya tahun2016 mendatang, pemerin-tah sudah memulai pelak-sanaan pembangunan PasarBanyuasri. Direncanakanpasar menjadi lebih repre-sentatif dan dapat menye-lesaikan persoalan pasartumpah itu.

+

Edisi

Hal

: &Iora

3

\e \(\ J0t(

Page 8: Sub Bagian Humas dan Tata Rl Bali Bal Post - BPK RI Perwakilan … · 2015. 5. 20. · Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali Bali Post Edisi Hal: Selqca

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Edisi

Hal

: !ehe,, @ Mer Nt(3

_ "Anggaranyangkita siap-kan murni kita berikanpenyerllaan modal. MengapaPasar Banyuasri diperbaiki,lantaran sudah tidak repre-sentatiflos dan kios banvakrusak. Apalagi pasar tump-ah itu sangat tidak tertata.Dan solusinya setelah PasarBan-yuasri kita bangun per-soalan itu bisa bisa kitatangani," katanya.

Di sisi lain, Bupati PASmengatakan, program pem-bangunan pasar yang kom-pleks ini memaksa pemerin-tah daerah tidak main-maindalam menyiapkan dukun-gan anggaran pembangunanpasar tersebut. Dari peren-canan awal, Pasar Banyuas-ri tersebut bakal digelontoranggaran Rp 40 miliar. Se-mentara anggaran ini akandiprogramkan di APBD in-duk 2016 mendatang. Meskidemikian, tidak menutupkemungkinan pemerintahdaerah berjuang memohonanggaran baik kepada Pe-merintah Provinsi (Pem-prov) Bali maupun kepadapemerintah pusat. "Ini baruperencanaan, anggarannyakita siapkan Rp 40 miliardan kami coba mencaribantuan ke provinsi atauke pusat, sehingga programini dapat segera diwujudkandan tidak menjadi sekadarwacana," tegasnya.

Pasar SeriritSelain Pasal Banyuasri,

pemerintah daerah jugamemastikan akan memban-gun Pasar Seririt. Pasar iniluluh lantak akibat terbakarbelum lama ini. Pasar yangberada di kota yang dikenaldengan julukan "SegitigaEmas" ini akan digelontoranggaran sebesar Rp 18,Smilair. Dari total anggaranyang disiapkan ini Rp 14miliar merupakan sokonganbantuan dana dari Pemer-intah Provinsi (Pemprov)Bali. Saat ini pemerintahmasih menyempurnakandokumen DED-nya. Hal inidilakukan karena doku-men yang sudah disusunsebelumnya itu terkesanbelum optimal, sehinggadisempurnakan kembali.Salah satu penyempurnaanDED itu menyangkut zonasipedagang yang dibedakandengan jenis komuditasbarang dagangan. Selainitu, menyangkut pemban-gunan drainase dan pena-taan'lingkungan, sehinggabegitu pasar dibangun bisaberfungsi depgan baik. Danterpenting bagaimana asetpasar ini bisa terhindar daribahaya kebakaran, sepertidua kali kejadian sebelum-nya. (kmb38)