1 P U T U S A N Nomor: 369/Pid.B/2009/PN.Blt. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, bersidang secara majelis di Gedung Pengadilan Negeri Blitar, Jalan Imam Bonjol No.68 Blitar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa : Nama Lengkap : Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si Tempat / tahun : Malang, 14 April 1967 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : BTN Asabri Blok B/5 RT/RW I Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Agama : Islam Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Mantan Lurah Bence Terdakwa dalam perkara ini di tingkat penyidikan tidak ditahan ; Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : 1. Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2009 s/d tanggal 07 Juni 2009 ; 2. Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2009 s/d tanggal 03 Juli 2009 ; 3. Tahanan ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 04 Juli 2009 s/d tanggal 01 September 2009 ; 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I ; sejak tanggal 02 September 2009 s/d tanggal 01 Oktober 2009 ; 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke II.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
P U T U S A N
Nomor: 369/Pid.B/2009/PN.Blt.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam
tingkat pertama dengan acara biasa, bersidang secara majelis di Gedung Pengadilan Negeri
Blitar, Jalan Imam Bonjol No.68 Blitar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam
perkara atas nama Terdakwa :
Nama Lengkap : Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si
Tempat / tahun : Malang, 14 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Asabri Blok B/5 RT/RW I Kelurahan
Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Mantan Lurah Bence
Terdakwa dalam perkara ini di tingkat penyidikan tidak ditahan;
Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :
1. Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri,
sejak tanggal 19 Mei 2009 s/d tanggal 07 Juni 2009 ;
2. Hakim,
sejak tanggal 4 Juni 2009 s/d tanggal 03 Juli 2009 ;
3. Tahanan ketua Pengadilan Negeri :
sejak tanggal 04 Juli 2009 s/d tanggal 01 September 2009 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I ;
sejak tanggal 02 September 2009 s/d tanggal 01 Oktober 2009 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke II.
2
Sejak tanggal 2 Oktober 2009 s/d tanggal 31 Oktober 2009.
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi a de charge;
Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap setiap keterangan saksi;
Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
Telah melihat barang bukti dalam perkara a quo;
Telah membaca :
Surat pelimpahan perkara Terdakwa Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si dari Kejaksaan
Negeri Blitar kepada Pengadilan Negeri Blitar.
Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa Akhmad Saikhu,
S.Sos, M.Si dan Surat Dakwaan pada Kejaksaan Negeri Blitar.
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 24 Juni 2009 tentang
penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo;
Mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di
persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2009 yang pada pokoknya menuntut
supaya Majelis memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si tidak bersalah melakukan tindak
pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima
pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e UU No.20 Tahun 2001
Tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 Jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999,
membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si bersalah telah melakukan tindak
pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji
padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut
pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan
jabatannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 UU No.20 Tahun
3
2001 Tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 Jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999,
pada dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar
Rp.50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si membayar uang pengganti sebesar
Rp.35.550.000,00, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti
paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara
selama 4 (empat) bulan;
5. Menyatakan barang bukti:
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8-l0-2006, buat pembayaran pembelian Materai
kepada Akhmad Saiku, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11-10-2006, buat pmbayaran pembelian pathok
kepada Akhmad Saiku sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11-10-2006, buat pmbayaran pembelian Materai
kepada HARIS M. sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-l0-2006, buat pembayaran pembelian Materai
plus pathok kepada DJAROT PURWANTO, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15-10-2006, buat pmbayaran pembelian pathok +
Materai kepada DJAROT PURWANTO sebesar Rp. 15.000.000, (lima juta
rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18-10-2006, buat pmbayaran pengangkutan pathok
ke Bence II kepada DJAROT PURWANTO sebesar Rp. 50.000.- ( limapuluh
ribu rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21-l0-2006, buat pembayaran pembelian Pathok
dari SRI NUR HANDAYANI, kepada DJAROT PURWANTO, sebesar Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3-11-2006, buat pmbayaran partisipasi untuk
pertanahan kepada Akhmad Saiku sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4-11-2006, buat pembayaran pembelian patthok
kepada SAIFUDIN, sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4-l1-2006, buat pembayaran pembelian Materai
kepada NUR HANDAYANI, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-11-2006, buat pmbayaran partisipasi ke Kec.
Dan Tim Kab. Blitar, kepada HERRY S. sebesar Rp. 22.500.000, (dua puluh dua
juta lima ratus ribu rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15-11-2006, buat pembayaran Insentif Ajudikasi
sertifikat tanah kepada PUTUT, sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16-11-2006, buat pmbayaran pembelian pathok
kepada DJAROT PURWANTO, sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu
rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6-l2-2006, buat pembayaran titipan partisipasi ke
Pemerintah dan Kec. Kepada HERY, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran pembelian pintu dll. Kepada SAIFUDIN,
sebesar Rp. 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi buat pembayarn pembelian 90 Materai @ 6.000, sebesar
Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15-l1-2006, buat pembayaran partisipasi untuk
Tim. Kab. Blitar dari Kepala Kelurahan Bence kepada AGUS P. sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah).
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13-12-2006, buat pmbayaran bantuan operasional
daro dana Ajudikasi dari Camat Garum, kepada M. LESSY, sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah);
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15-12-2006, buat pembayaran operasional dari
Dana Ajudikasi dari Camat Garum kepada SOENTORO, sebesar Rp.500.000,- (lima
ratus ribu rupiah);
5
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15-12-2006, buat pembayaran bantuan operasional
dari Ajudikasi dari Camat Garum, kepada WIYONO, sebesar Rp. 250.000,- (dua
ratus l;ima puluh ribu rupiah);
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15-12-2006, buat pmbayaran partisipasi dari
Desa/Kel. Bence, dana Ajudikasi dari Camat Garum a.n Kades/Kalur Bence Kepada
AGUS sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
1 (satu) lembar kwitansi tanggal -Januari 2007, buat pmbayaran partisipasi dari
dana Ajudikasi dari Kakel Bence kepada Drs. BASUKI RAHMAD, Msi, sebesar
Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
24 (dua puluh empat) lembar bukti kwitansi buat pembayaran pendaftaran sertifikat
tanah (Ajudikasi) tahun 2006, tanggal 1 Oktober 2006, masing-masing @ Rp.
195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang diterima oleh Sdri. SRI
NURHANDAYANI;
1 (satu) Brosur Pendaftaran Tanah Sistimatik dari Badan Pertanahan Nasional
(LMPDP) tahun 2005 ;
6 (enam) lembar bukti kwitansi Pembayaran Pendaftaran Sertipikat tanah (ajudikasi)
tahun 2006, tanggal 1 Oktober 2006 masing-masing @ Rp. 195.000,- (seratus
sembilan puluh lima ribu rupiah),yang diterima oleh Sdr. SRI NURHANDAYANI,
sebagai berikut :
- 2 (dua) lembar pembayaran dari DJAROT PURWOTO.
- 2 (dua) lembar pembayaran dari BU SETYO PRASTIWI.
- 1 (satu) lembar pembayaran dari IMAM YUSRO.
- 1 (satu) lembar pembayaran dari YUSUF WIBISONO.
Dirampas untuk dilampirkan dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00
Memperhatikan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa dalam persidangan pada hari Jum’at, 23 Oktober 2009;
Memperhatikan pula putusan sela Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo yang diucapkan dalam persidangan pada hari Senin, 6 Juli 2009;
6
Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 3 Juni 2009, No.Reg.Perkara: PDS-06/BLTAR/05/2009 telah didakwa sebagai
berikut :
PRIMER
Bahwa ia terdakwa AKHMAD SAIKU,. S.Sos,Msi, sebagai Pejabat Kepala
Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Blitar Nomor : 8-20/22/409.20l/SKl2003 tanggal 29 Januari 2003-, pada : hari,
tanggal sudah tidak ingat lagi, bulan' September 2006 atau setidak-tidaknya pada
waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di kelurahan.Bence Kecamatan Garum
Kabupaten Blitar atau disuatu tempat lainnya yang masih dalam daerah hukum
Pengadilan negeri Blitar, terdakwa selaku Kepala Lurah Bence sebagai Pegawai Negeri
atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain seeara melawan hukum, atau dengan meyalahgunakan kekuasaannya
memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,.'
Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Berdasarkan • Sura! Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor :
09!VIII/ LMPDP/2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Administrasi- Umum
Program. Pengelolaan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Tahun
anggaran 2006 tanggal 04 Agustus 2006, TIM Ajudikasi kelurahan Bence Kecamatan
Garum Kabupaten Blitar, Ketua Tim Sdr. MUH NUR HIDAYANTO, SH, Wakil
Ketua 1. (Bidang Teknis) Sdr SUPRlYANTO,,APTNH, Wakil Ketua II (bidang
Yuridis) Sdr. DODIK FERTAYANI, SH, sedangkan anggotanya terdakwa selaku
Lurah Bence dan Sdr. PUTUT BUDIARTO /Sek.Lu.Bence, telah mensosialisasikan
program Ajudikasi dan mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional : 108-IX-2006
tanggal 21April 2006 tentang Penunjukan Kelurahan /Desa di Propinsi Jawa Timur
sebagai alokasi penyelenggaraan Pendaftaran tanah Sistematik Land Management
And Policy Developmant Program badan Pertanahan nasional tahun 2006 pada
bagian menimbang huruf b segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana yang. tersedia pada LMPDP/
Land Management And Policy Developmant Program (Bantuan bank Dunia).
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Nasienal tersebut diatas pemohon
penyertifikatan tanah melalui Ajudikasi tidak dibebani biaya sama sekali/ Rp. 0,-
adapun persyaratan pemohon : foto copy KTP, Foto copy surat keterangan hak milik
7
(jual beli, waris atau hibah), SPPT asli dan Kwitansi pembayaran pajak.
Terdakwa selaku anggota Ajudikasi Kelurahan Bence dan sekaligus sebagai Lurah
Bence Kec.Garum, telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengambil
kebijakan memaksa warga Kelurahan Bence setiap pemohon-penyertifikatan tanah
melalui program Ajudikasi hams memenubi persyaratan tersebut diatas dan dikenai
biaya Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Pemohon program
Ajudikasi Kelurahan Bence Kec.Garum sebanyak 916 pemohon, yang tidak
membayar 45 pemohon dikarenakan fasilitas umum seperti tanah waqaf (masjid atau
mushola) sedangkan 871 pemohon antara lain SAMSUL HADI, KABUL ENDANG
W AHYUNINGSIH masing- masing harus membayar Rp. 195.000,- (seratus sembi
Ian puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh terdakwa,
dengan kebijakan menyalahgunakan kewenangannya didapat dana sebesar Rp.
169.845.000,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu
rupiah). Selanjutnya dana sebesar Rp. 169.845.000,- (seratus enam puluh sembilan
juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan dan dibagi-
bagikan dengan kwitansi kepada :
Penggunaan dengan 16 lembar kwitansi sebesar Rp. 75.090.000,- yaitu :
a. Untuk Kecamatan dan Kabupaten dengan bukti 2 lembar kwitansi telah mendapat bagian
sebesar Rp. 24.500.000,- yang menerima Sdr. HERY SUBANDRIO.
b. Pembelian pathok Rp. 2.300.000,- dengan bukti 4 lembar kwitansi yang menerima :
1. Sdr. DJAROT PURW ANTO sebesar Rp. 16.800.000,-
2. Sdr. SYAIFUDIN sebesaarRp. l.000.000,e.
3. Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,-
c. Pembelian materai Rp. 2.590.000,- dengan bukti 41embar kwitansi yang menerima:
1. Sdr. HARIS MUKTIONO Rp. 450.000,-
2. Terdakwa Rp. 1.000.000,-
3. Sdri NURHANDAYANI, S.Sos Rp. 600.000,-
4. Kantor Pos Rp. 540.000,-
d. Pembelian pathok dan materai Rp. 20.000.000,- dengan bukti 2 lembar kwitansi yang
menerima DJAROTPURWANTO.
e. Biaya angkut Rp. 50.000, a dengan bukti 1 lembar kwitasi yang menerima DJAROT
PURW ANTO .
f. Partisipasi ke BPN Rp. 1.000.000,- dengan bukti 1 lembar kwitansi yang menerima
terdakwa dan diberikan kepada tenaga kontrak,
g. Diberikan kepada Sekretaris Lurah Rp. 3.000.000,- dengan 1 lembar kwitansi yang
8
menerima PUTUT BUDIARTO. ,
h. Pembelian pintu Rp. 650.000,- dengan bukti 1 lembar kwitansi yang diterima
Sdr.SYAIFUDIN.
Dan juga dibagi-bagikan tidak dengan kwitansi sejumlah Rp. 59.205.000,- antara lain :
a. Dibagikan kepada 38 RT sebesar Rp. 9.160.000,-
b. Dibagikan ke Pertanahan sebesar Rp. 8.000.000,-
1. Yang mene.rima HADI Staf BPN sebesar 4.000.000,-
2. Yang menerima SYAIFUDIN sebesar Rp.4.000.000,-
c. Dibagikan 3 Kepala lingkungan Sdr. SY AIFUDIN, PONIDI dan SOEKHAN Rp.
4.355.000,-
d. Dibagikan kepada Bendahara SRI NURHANDAYANI, S.Sos Rp.9.000.000,-
e. Dibagikan.kepada 7 perangkat Rp. 7.000.000,-
F. Dibagikan kepada Sekretaris Lurah PUTUT BUDIARTO Rp. 2.000.000,-
g. Biaya ATK (SRINURHANDAYANI, S.Sos) Rp. 1.370.000,-,
H. Biaya makan dan minum petugas ukur (menerima SYAIFUDIN) Rp, 900.000.-
i. Dibagikan FMK/LPPK Rp. 17.420.000,-
Jumlah dana seluruhnya yang telah dikeluarkan oleh terdakwa Rp, 75.090.000,- + Rp.
59.205.000,- = Rp. 134.295.000,- sedangkan terdakwa mendapat pembagian sebesar Rp.
35.550.000,- , atau setidak- tidaknya sekitar sejumlah itu.
Dimana terdakwa selaku anggota team ajudikasi telah mendapat honor dari LMPDP/ Land
Management And Policy Developmant Program (Bantuan bank Dunia) sebesar Rp. 316.019,-
dan penerimaan biaya penelitian tanah oleh. Lurah /Kcpa1a .Desa sebanyak 916 bidang sebesar Rp.
795,2.54:,- melalui Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun l999 tentang
Pemberantasan Tindak PidanaKerupsi Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kuropsi.
SUBSIDAIR.:
Bahwa ia terdakwa Akhmad Saikhu, S.Sos.Msi, berdasarkan Surat keputusan
Bupati blitar, Nomor : 820/22/409.201/SK/2003, tanggal 29 Januari 2003 sebagai PJ Kepala
Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, pada waktu dan tempat yang telah
diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara
yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau
9
janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatnnya, atau yang menurut pikiran
orang yang memberikan hadiah atau jani tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa selaku Pejabat Kepala kelurahan
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/22/409.201/SK/2003, tanggal 29
Januari 2003, dengan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar
Nomor : 09/VIII/LMPDP/2006 tentang Penunjukan Pelaksana Tehnis Kegiatan Administrasi
Umum Program Pengelolaan Pertanahan pada Kantor pertanahan Kabupaten Blitar Tahun
Anggaran 2006 tanggal 04 Agustus 2006, TIM Ajudikasi Kelurahan bence Kecamatan
garum Kabupaten Blitar, Ketua Tim Sdr. MUH NUR HIDAYANTO,SH.Wakil ketua I
(Bidang Tehnis) Sdr. SUPRIYANTO, APTNH, Wakil ketua II (Bidang Yuridis) Sdr.
DODIK FERTAYANI,SH. Sedangkan anggotanya terdakwa selaku Lurah Bence dan Sdr.
PUTUT BUDIARTO/Sek. Lu. Bence, telah mensosialisasikan program Ajudikasi dan
mekanisme pelaksana di lapangan.
Berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional : 108-IX-2006 tanggal
21ril 2006, tentang penunjukan Kelurahan /Desa di Propinsi Jawa Timur sebagai alokasi
penyelenggaraan Pendaftaran tanah Sistimatik Land Mmenegemen And Policy Developmant
Progranm badan pertanahan Nasional tahun 2006 pasda abagian menimbang huruf b segala
biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana
yang bersedia pada LMPDP/Lan Menegement And Policy Development Program (Bantuan
bank Dunia).
Berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas pemohon
pensertifikatan tanah melalui Ajudikasi tidak dibebani biaya sama sekali / Rp. 0,- adapun
persyaratan pemohon Foto Copy KTP, Foto copy Surat keterangan hak milik (jual beli,
Waris atau Hibah), SPPT asli dan kwitansi pembayaran pajak.
Tewrdakwa selaku anggota Ajudikasi Kelurahan Bence dan sekaligus sebagai Lurah Bence,
Kec. Garum, telah menerima hadiah atau janji dari warga Kelurahan Bence setiap pemohon
penyertifikatan tanah melaui program ajudikasi harus memenuhi persyaratan tersebut diatas
dan memberikan hadiah atau janji yaitu biaya Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima
ribu rupiah).
Pemohon Pragram Ajudikasi Kelurahan Bence sebanyak 916 pemohon, yang
tidakmembayar 45 pemohon dikarenakan fasilitas umum sepeti tanah wakaf (masjid atau
Mushola) sedangkan 871 pemohon antara lain Samsul Hadi, KABUL ENDANG
10
WAHYUNINGSIH, masing-masing memberikan hadiah atau janji membayar Rp. 195.000,-
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Sehingga didapat dana sebesar Rp. 169.845.000,-
( Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Selanjunya dana sebesar Rp. 169.845.000,- ( Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus
empat puluh lima ribu rupiah). Terdakwa pergunakan dan dibagi bagikan dengan kwitansi
kepada :
Penggunaan dengan 16 lembar kwitansi sebesar Rp. 75.090.000,- yaitu :
a. Untuk Kecamatan dan Kabupaten dengan bukti 2 lembar kwitansi telah mendapat bagian
sebesar Rp. 24.500.000,- yang menerima Sdr. HERY SUBANDRIO.
b. Pembelian pathok Rp. 2.300.000,- dengan bukti 4 lembar kwitansi yang menerima :
1. Sdr. DJAROT PURW ANTO sebesar Rp. 16.800.000,-
2. Sdr. SYAIFUDIN sebesaarRp.l.000.000,-
Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,-
c. Pembelian materai Rp. 2.590.000,- dengan bukti 41embar kwitansi yang menerima:
1 Sdr. HARIS MUKTIONO Rp. 450.000,-
2 Terdakwa Rp. 1.000.000,-
3 Sdri NURHANDAYANI, S.Sos Rp. 600.000,-
4 Kantor Pos Rp. 540.000,-
c. Pembelian pathok dan materai Rp. 20.000.000,- dengan bukti 2 lembar kwitansi yang
menerima DJAROT PURWANTO.
d. Biaya angkut Rp. 50.000, dengan bukti 1 lembar kwitasi yang menerima DJAROT
PURWANTO;
e. Partisipasi ke BPN Rp. 1.000.000,- dengan bukti 1 lembar kwitansi yang menerima
terdakwa dan diberikan kepada tenaga kontrak.
f. Diberikan kepada Sekretaris Lurah Rp. 3.000.000,- dengan 1 lembar kwitansi yang
menerima PUTUT BUDIARTO.
g. Pembelian pintu Rp. 650.000,- dengan bukti 1 lembar kwitansi yang diterima Sdr.
SYAIFUDIN.
Dan juga dibagi-bagikan tidak dengan kwitansi sejumlah Rp. 59.205.000,- antara lain :
a. Dibagikan kepada 38 RT sebesar Rp, 9.160.000,-
b. Dibagikan ke Pertanahan sebesar Rp. 8.000.000,-
1. Yang mene.rima HADI Staf BPN sebesar 4.000.000,-
2. Yang menerima SYAIFUDIN sebesar Rp.4.000.000,-
11
c. Dibagikan 3 Kepala lingkungan Sdr, SY AIFUDIN, PONIDI dan SQEKHAN Rp,
4.355.000,-
d. Dibagikan kepada Bendahara SRI NURHANDAYANI, S.Sos Rp.9.000.000,-
e. Dibagikan.kepada 7 perangkat Rp. 7,000.000,-
F. Dibagikan kepada Sekretaris Lurah PUTUT BUDIARTO Rp. 2.000.000,-
g. Biaya ATK (SRINURHANDAYANI, S.Sos) Rp. 1.370.000,-,
H. Biaya makan dan minum petugas ukur (menerima SYAIFUDIN) Rp, 900.000.-
i. Dibagikan FMK/LPPK Rp. 17.420.000,-
Jumlah dana seluruhnya yang telah dikeluarkan oleh terdakwa Rp, 75.090.000,- + Rp.
59.205.000,- = Rp. 134.295.000,- sedangkan terdakwa mendapat pembagian sebesar Rp.
35.550.000,- , atau setidak- tidaknya sekitar sejumlah itu.
Dimana terdakwa selaku anggota team ajudikasi telah mendapat honor dari LMPDP/ Land
Management And Policy Developmant Program (Bantuan bank Dunia) sebesar Rp. 316.019,-
dan penerimaan biaya penelitian tanah oleh. Lurah /Kcpa1a .Desa sebanyak 916 bidang sebesar Rp.
795,2.54:,- melalui Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Kurupsi jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kurupsi.
Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa
terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis telah menjatuhkan putusan sela,
yang amarnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, di persidangan
telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi-saksi
mana dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Saksi Joko Prasetyo, S.Pd
bahwa Saksi pada hari Sabtu, tanggal 6 September 2008 telah melaporkan Terdakwa
ke Polres Blitar karena Terdakwa telah melakukan pungutan sebesar Rp.195.000,00
terhadap warga pemohon atau peserta program ajudikasi di Desa bence;
12
bahwa terhadap warga pemohon program ajudikasi oleh Terdakwa dikenakan biaya
sebesar Rp.195.000,00 untuk setiap bidang tanah yang dimohonkan;
bahwa biaya sebesar Rp.195.000,00 merupakan pungutan liar karena program
ajudikasi sudah dibiayai oleh negara melalui dipa sehingga seharusnya masyarakat
hanya dibebani biaya untuk membeli pathok, materai dan fotokopi;
bahwa uang sebesar Rp.195.000,00 diserahkan warga pemohon program ajudikasi
kepada Sri Nurhandayani;
2. Saksi Samsul Hadi
bahwa Saksi adalah pemohon atau peserta program ajudikasi di Desa Bence;
bahwa sebagai pemohon atau peserta program ajudikasi, Saksi dikenakan biaya
sebesar Rp.195.000,00 dan uang tersebut sudah Saksi serahkan kepada Sri
Nurhandayani;
bahwa Saksi merasa tidak keberatan telah membayar Rp.195.000,00
bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Sertifikat Tanah melalui
program Ajudikasi antara lain adalah: Fotokopi KTP; Fotokopi Kartu Keluarga;
Fotokopi tentang riwayat kepemilikan tanah yang telah dilegalisir oleh Kelurahan;
SPPT Asli/Kwitansi pembayaran pajak dan biaya Rp.195.000,00 per bidang tanah
yang dimohonkan;
bahwa semua persyaratan permohonan pensertifikatan tanah melalui program
ajudikasi diserahkan kepada ketua RT masing-masing dan selanjutnya ketua RT
menyerahkan persyaratan tersebut kepada Tim Ajudikasi;
3. Saksi Taat Budiono
bahwa Saksi adalah pemohon atau peserta program ajudikasi di Desa Bence atas
nama isteri Saksi;
bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Sertifikat Tanah melalui
program Ajudikasi antara lain adalah: Fotokopi KTP; Fotokopi Kartu Keluarga;
Fotokopi tentang riwayat kepemilikan tanah yang telah dilegalisir oleh Kelurahan;
SPPT Asli/Kwitansi pembayaran pajak dan biaya Rp.195.000,00 per bidang tanah
yang dimohonkan;
bahwa sebagai Ketua RT Saksi mendapat honor sebesar Rp.10.000,00 per bidang
tanah yang dimohonkan oleh warga di wilayah RT Saksi;
13
bahwa ada sebanyak 19 orang pemohon program ajudikasi di wilayah RT Saksi
sehingga honor yang Saksi terima sebesar Rp.190.000,00;
4. Saksi Djarot Purwoto
bahwa Saksi adalah peserta atau pemohon program ajudikasi di desa Bence;
bahwa Saksi dalam program ajudikasi mengajukan permohonan pensertifikatan
tanah untuk dua bidang tanah sehingga Saksi membayar sebesar Rp.390.000.00;
bahwa bagi pemohon atau peserta program ajudikasi biayanya diserahkan kepada
ketua RT dan selanjutnya ketua RT menyerahkan kepada Bendahara Kelurahan
yaitu Sri Nurhandayani;
bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp.17.850.000,00 dari Terdakwa untuk
acara wayangan dan konsumsi serta untuk honor Saksi dan Samsul Hadi;
bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Sertifikat Tanah melalui
program Ajudikasi antara lain adalah: Fotokopi KTP; Fotokopi Kartu Keluarga;
Letter C; bukti jual beli atau hibah; surat keterangan waris dan persetujuan ahli
waris; Fotokopi tentang riwayat kepemilikan tanah yang telah dilegalisir oleh
Kelurahan; SPPT Asli/Kwitansi pembayaran pajak dan biaya Rp.195.000,00 per
bidang tanah yang dimohonkan;
bahwa Saksi merasa tidak keberatan dikenakan biaya sebesar Rp.195.000,00 karena
jika Saksi mengurus sendiri ke BPN biayanya akan sangat mahal dan butuh waktu
yang cukup lama;
5. Saksi Sri Nurhandayani
bahwa Saksi adalah Bendahara Tim Ajudikasi di Kelurahan Bence;
bahwa tugas Saksi adalah menerima uang pembayaran dari pemohon program
ajudikasi di Kelurahan Bence; memberikan kwitansi dan mencatat setiap transaksi;
bahwa biaya permohonan program ajudikasi sebesar Rp.195.000,00 per bidang
tanah yang dimohonkan;
bahwa rincian biaya sebesar Rp.195.000,00 adalah sebagai berikut:
- Pembelian Patok Rp. 42.000,00
- Biaya materai Rp. 24.000,00
- Kecamatan Rp. 20.000,00
14
- Dukungan ke BPN Rp. 10.000,00
- Ketua RT Rp. 10.000,00
- Lurah Rp. 25.000,00
- Kepala Lingkungan Rp. 5.000,00
- Sekretaris Rp. 7.500,00
- Bendahara Rp. 5.000,00
- LPPK / FMK Rp. 20.000,00
- Perangkat Kelurahan Rp. 15.000,00
- perasional BPN Rp. 10.000,00
- ATK Rp. 1.500,00
bahwa ada sebanyak 916 pemohon program ajudikasi di Kelurahan Bence;
bahwa dari 196 Pemohon Ajudikasi terdapat 45 Pemohon yang tidak membayar
karena permohonan tersebut termasuk untuk keperluan fasilitas umum seperti tanah
untuk Masjid dan Mushola;
bahwa Pemohon Ajudikasi yang membayar Rp.195.000,00 ada 871 pemohon
dengan jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp.169.845.000,00;
bahwa dari jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp.169.845.000,00 tersebut
sebanyak Rp.75.090.000,00 telah digunakan untuk pembelian materai, pathok dan
pintu; ongkos angkut pathok, insentif untuk sekretaris kelurahan; partisipasi untuk
BPN, Kecamatan dan Kabupaten; sedangkan sisanya sebesar Rp.94.760.000,00 telah
diserahkan Saksi kepada Terdakwa;
bahwa sebagai Bendahara, Saksi menerima honor sebesar Rp.4.500.000,00
6. Saksi Hery Subandrio, S.Sos
bahwa jabatan Saksi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai
kepala seksi atau kasi pemerintahan di Kecamatan Garum;
bahwa yang menjadi Camat saat berlangsungnya program ajudikasi di Kelurahan
Bence adalah Drs. Basuki Rahmat, M.Si;
15
bahwa Saksi pernah menerima uang dari Sri Nurhandayani sebesar
Rp.24.500.000,00 dan atas perintah Camat pada waktu itu yaitu Drs. Basuki
Rahmat, M.Si maka uang sebesar Rp.24.500.000,00 tersebut Saksi serahkan kepada:
Agus Pramono, S.Sos. M.Si sebesar Rp.10.500.000,00
AKP. M. Lessy sebesar Rp.2.000.000,00
Kapten Soentoro sebesar Rp.500.000,00
Aiptu Wiyono sebesar Rp.250.000,00
Drs. Basuki Rahmat, M.Si sebesar Rp.11.000.000,00
Hery Subandrio, S.Sos sebesar Rp.250.000,00
bahwa uang sebesar Rp.250.000,00 yang telah diterima Saksi, digunakan untuk
membeli BBM dan untuk acara jalan sehat di Kecamatan;
7. Saksi Muh Nurhidayanto, SH
bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.123-IX-
2006 tanggal 21 April 2006 Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Ajudikasi di
Kecamatan Garum;
bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Pertanahan Nasional No.108-IX-2006
tanggal 21 April 2006 Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar telah
ditunjuk sebagai Alokasi Penyelenggaraan Pendaftaran tanah Sistemik;
bahwa yang dimaksud dengan ajudikasi adalah istilah lain dari pendaftaran tanah
untuk pertama kalinya secara sistematis;
bahwa sebelum dilaksanakan program ajudikasi terlebih dahulu dilakukan sosialisasi
atau penyuluhan kepada warga masyarakat yang akan ikut serta dalam program
ajudikasi;
bahwa materi yang disampaikan dalam sosialisasi adalah mengenai persyaratan
secara yuridis dan teknis, jadwal pelaksanaan dan informasi bahwa pemohon
ajudikasi tidak dikenakan biaya;
bahwa dasar hukum ajudikasi gratis adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Pertanahan Nasional No.108-IX-2006 tanggal 21 April 2006 Kelurahan Bence,
Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar telah ditunjuk sebagai Alokasi
Penyelenggaraan Pendaftaran tanah sistemik Land Management and Policy
16
Development Program (LMPDP) BPN tahun anggaran 2006 pada bagian
menimbang huruf b menyatakan bahwa: untuk melaksanakan kegitan pendaftaran
bidang-bidang tanah secara sistemik tersebut telah dialokasikan dana untuk kegiatan
LMPDP Badan Pertanahan nasional Tahun anggaran 2006 dimana sebagian dana
tersebut berasal dari bantuan Bank Dunia;
bahwa yang dimaksudkan dengan tidak dipungut biaya adalah bahwa untuk proses
permohonan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan (kegiatan LMPDP) sesuai dengan
Surat Keputusan Kepala Pertanahan Nasional No.108-IX-2006 tanggal 21 April
2006 Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar telah ditunjuk sebagai
Alokasi Penyelenggaraan Pendaftaran tanah sistemik Land Management and Policy
Development (LMPDP) Program BPN tahun anggaran 2006 pada bagian
menimbang huruf b melalui panitia atau Tim Ajudikasi maka Pemohon tidak
dibebani biaya sama sekali atau gratis;
bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Sertifikat Tanah melalui
program Ajudikasi antara lain adalah: Fotokopi KTP; Fotokopi Kartu Keluarga;
Letter C; bukti jual beli atau hibah; surat keterangan waris dan persetujuan ahli
waris; Fotokopi tentang riwayat kepemilikan tanah yang telah dilegalisir oleh
Kelurahan; SPPT Asli/Kwitansi pembayaran pajak;
bahwa sesuai dengan ketentuan pemohon dibebankan untuk menyediakan pathok,
materai dan fotokopi persyaratan permohonan;
bahwa dasar hukum pembebanan pathok adalah pasal 17, pasal 18 dan pasal 19, PP
No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. pasal 80 Peraturan Menteri
Agraria – Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997;
bahwa berdasarkan pasal 80, Peraturan Menteri Agraria – Kepala Badan Pertanahan
Nasional No.03 Tahun 1997 maka sebelum melakukan pengukuran bidang tanah
petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang
tanah dan Pemohon memasang tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan;
bahwa dasar hukum pembebanan biaya materai adalah pasal 60 ayat (3) Peraturan
Menteri Agraria – Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03 Tahun 1997 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 yang berbunyi: apabila bukti
kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap atau
tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain
yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat
17
dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi dari lingkungan masyarakat
setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut;
bahwa dasar hukum untuk fotokopi adalah sesuai dengan standar prosedur
operasional pelayanan;
bahwa materai dipergunakan untuk ditempelkan pada surat pernyataan yang
menyatakan bahwa yang besangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut
sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria – Kepala
Badan Pertanahan Nasional No.03 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP
No.24 Tahun 1997;
bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Jawa Timur No.
8. Saksi Putut Budiharto
bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Sekretaris Kelurahan Bence, Kecamatan
Garum;
bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa adalah sebagai Anggota Tim
Ajudikasi Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar No.09/VIII/LMPDP/2006
Tanggal 4 Agustus 2006 Tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Kegiatan
Administrasi Umum Program Pengelolaan Pertanahan;
bahwa Pemohon atau Peserta program ajudikasi di kelurahan Bence dikenakan biaya
sebesar Rp.195.000,00 per bidang tanah yang dimohonkan;
bahwa di Kelurahan Bence terdapat 916 pemohon ajudikasi dan dari 196 Pemohon
Ajudikasi terdapat 45 Pemohon yang tidak membayar karena permohonan tersebut
termasuk untuk keperluan fasilitas umum seperti tanah untuk Masjid dan Mushola;
bahwa Saksi menerima honor atau insentif sebesar Rp.5.000.000,00 dari Sri
Nurhandayani;
9. Saksi Drs. Basuki Rahmad, M.Si
bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.11.000.000,00 dari Hery
Subandrio, S.Sos;
18
bahwa Saksi pernah memberi perintah kepada Hery Subandrio, S.Sos agar uang
yang diterima Hery Subandrio, S.Sos dari Sri Nurhandayani sebesar
Rp.24.500.000,00 diserahkan kepada :
1. Agus Pramono, S.Sos. M.Si sebesar Rp. 10.500.000,00
2. AKP. M. Lessy sebesar Rp. 2.000.000,00
3. Kapten Soentoro sebesar Rp. 500.000,00
4. Aiptu Wiyono sebesar Rp 250.000,00
5. Drs. Basuki Rahmat, M.Si sebesar Rp. 11.000.000,00
6. Hery Subandrio, S.Sos sebesar Rp. 250.000,00
bahwa tugas Saksi selaku Camat Garum adalah melegalisir persyaratan permohonan
ajudikasi antara lain berupa KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan
mengesahkan surat keterangan waris;
10. Saksi Agus Pramono, S.Sos. MM
bahwa Saksi pernah mengadakan pertemuan dengan Camat, Lurah, Lembaga Forum
Masyarakat Kelurahan, dan Badan Pertanahan Nasional di ruang Perdana Pemkab
Blitar;
bahwa tujuan Saksi mengadakan pertemuan di ruang Perdana adalah untuk
menyampaikan bahwa ada program ajudikasi yang harus dilaksanakan sesuai
dengan prosedur dan teknis dilapangan maka pelaksanaannya diserahkan kepada
Camat, Lurah, BPN dan Lembaga Forum Masyarakat Kelurahan;
bahwa dalam pertemuan di ruang Perdana Saksi menghimbau agar masalah biaya
permohonan program ajudikasi disamakan saja dengan wilayah lain yang sudah
melaksanakan program ajudikasi supaya tidak terjadi kecemburuan social seperti
pada tahun 2005;
bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp.10.500.000,00 dari Kepala Seksi
Pemerintahan Kecamatan Garum yaitu Hery Subandrio, S.Sos;
bahwa uang sebesar Rp.10.500.000,00 sudah Saksi gunakan untuk mendukung
kegiatan pemerintahan Kabupaten Blitar yang tidak dibiayai oleh APBN;
19
11. Saksi Budi Handoyo, AP.Tnh
bahwa yang dimaksud dengan ajudikasi adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali
atau pembuatan sertifikat awal yang dibiayai oleh negara;
bahwa dasar hukum pelaksanaan ajudikasi adalah Peraturan Menteri Agraria –
Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 46 ayat 4
yang berbunyi: Pendaftaran tanah secara sistemik dibiayai dengan anggaran
pemerintah pusat atau daerah atau secara swadaya oleh masyarakat dengan
persetujuan Menteri;
bahwa yang dimaksud dengan dibiayai oleh Negara serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Tim/Panitia ajudikasi dalam rangka pendaftaran tanah secara
sistemik tersebut dibiayai oleh negara sehingga pemohon ajudikasi tidak dibebani
biaya sama sekali;
bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim/Panitia ajudikasi adalah seluruh
kegiatan pendaftaran tanah sistemik mulai dari kegiatan awal, kegiatan
pengumpulan data, pengumuman, pencetakan, pembukuan dan penerbitan sertifikat
sampai dengan penyerahan hasil kegiatan berupa sertifikat tanah kepada pemohon;
12. Saksi Hadi Rochani
bahwa Saksi adalah Petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Blitar yaitu sebagai
Satgas Yuridis yang bertugas mengumpulkan data awal dan membuat sket;
bahwa sebagai Petugas dari badan Pertanahan Kabupaten Blitar, Saksi
bertanggungjawab kepada Dodik Fertayani dan Supriyanto;
bahwa persyaratan untuk mengikuti program Ajudikasi diantaranya adalah alas hak
atas tanah berupa patok, akta kutipan Letter C dari Desa/Kelurahan, surat jual beli,
waris, hibah, dll;
bahwa program Ajudikasi sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis;
13. Saksi Sutanti
bahwa Saksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Blitar, Saksi telah ditunjuk sebagai Bendahara Program Ajudikasi di Kabupaten
Blitar;
20
bahwa Program Ajudikasi di Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar
dilaksanakan sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2006;
bahwa sebagai Bendahara Saksi telah memberikan honor kepada Terdakwa Akhmad
Saikhu sebesar Rp.1.111.273,00;
14. Saksi Supriyanto
bahwa Saksi telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blitar
sebagai Wakil Ketua II Tim Ajudikasi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
bahwa Program Ajudikasi di Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar
dilaksanakan sejak bulan Juli samapai dengan bulan Desember 2006;
bahwa persyaratan untuk mengikuti program Ajudikasi diantaranya adalah alas hak
atas tanah berupa patok, akta kutipan Letter C dari Desa/Kelurahan, surat jual beli,
waris, hibah, dll;
bahwa program Ajudikasi sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis karena
program Ajudikasi sudah dibiayai dengan dana hibah dari bank dunia dan APBN;
15. Saksi Saifudin
bahwa Saksi sebagai Kepala Lingkungan Tanggung, kenal dengan Terdakwa
Akhmad Saikhu, karena Akhmad Saikhu adalah Lurah Bence, Kecamatan Garum,
Kabupaten Blitar;
bahwa program Ajudikasi di Kelurahan Bence dikenakan biaya sebesar
Rp.195.000,00 untuk setiap bidang tanah yang diajukan;
bahwa pungutan sebesar Rp.195.000,00 per bidang tanah yang diajukan disampaikan
oleh Terdakwa Akhmad Saikhu pada saat sosialisasi program Ajudikasi;
bahwa dalam sosialisasi program Ajudikasi sama sekali tidak pernah disampaikan
bahwa program tersebut tidak dipungut biaya atau gratis;
16. Saksi Haris Muktiono, S.Sos.MH
bahwa persyaratan untuk mengikuti program Ajudikasi diantaranya adalah alas hak
atas tanah berupa patok, akta kutipan Letter C dari Desa/Kelurahan, surat jual beli,
waris, hibah, dll;
bahwa pungutan sebesar Rp.195.000,00 per bidang tanah yang diajukan disampaikan
oleh Terdakwa Akhmad Saikhu pada saat sosialisasi program Ajudikasi;
21
bahwa Saksi pernah menerima uang dari Sri Nurhandayani dan dari Terdakwa
Akhmad Saikhu namun uang tersebut digunakan membeli materai dan membayar
pajak;
17. Saksi Sumardi
bahwa Saksi sebagai Ketua RT.01 RW.03 dan juga sebagai Pemohon program
Ajudikasi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
bahwa sebagai Pemohon program Ajudikasi, Saksi membayar sebesar Rp.195.000,00
per bidang tanah kepada Bendahara;
bahwa sebagai Ketua RT, Saksi diperintahkan oleh Terdakwa Akhmad Saikhu untuk
membantu pelaksanaan program Ajudikasi di RT wilayah Saksi;
bahwa Saksi menerima honor sebesar Rp.160.000,00 karena di wilayah RT Saksi ada
16 orang Pemohon dan setiap Pemohon program Ajudikasi, Saksi mendapatkan
honor sebesar Rp.10.000,00;
18. Saksi Sugiono, S.Pd
bahwa Saksi sebagai Pemohon program Ajudikasi di Kelurahan Bence, Kecamatan
Garum, Kabupaten Blitar;
bahwa sebagai Pemohon program Ajudikasi, Saksi membayar sebesar Rp.195.000,00
per bidang tanah kepada Bendahara;
bahwa Saksi tidak mengetahui kalau program Ajudikasi sebenarnya tidak dipungut
biaya alias gratis;
19. Saksi M. Lessy
bahwa Saksi adalah Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kecamatan Garum,
Kabupaten Blitar;
bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Akhmad Saikhu karena sebagai Kapolsek
Kecamatan Garum, Saksi termasuk anggota Musyawarah Pimpinan Kecamatan
(Muspika) Kecamatan Garum;
bahwa sebagai anggota Muspika Kecamatan Garum, Saksi pernah menerima uang
sebesar Rp.1.000.000,00 dari Camat Garum;
22
bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang sebesar Rp.1.000.000,00 yang Saksi
terima tersebut, karena pada waktu itu Saksi hanya diberitahu bahwa uang tersebut
merupakan uang koordinasi Muspika Kecamatan Garum;
20. Saksi Suntoro
bahwa Saksi pada tahun 2006 pernah menjabat sebagai Komandan Rayon Militer
(Danramil) Kecamatan Garum;
bahwa sebagai Danramil, Saksi termasuk sebagai anggota Musyawarah Pimpinan
Kecamatan (Muspika) Garum;
bahwa sebagai anggota Muspika Garum, Saksi pernah menerima dan
menandatangani kwitansi sebesar Rp.500.000,00 dari Camat Garum;
21. Saksi Azis D
bahwa Saksi pernah mengikuti program Ajudikasi dengan mengajukan 6 bidang
tanah hak milik dan 2 bidang tanah wakaf;
bahwa untuk setiap setiap bidang tanah hak milik yang Saksi ajukan, dikenakan biaya
sebesar Rp.195.000,00; sedangkan untuk tanah wakaf gratis;
bahwa kewajiban untuk membayar biaya sebesar Rp.195.000,00 per bidang tanah
yang diajukan oleh Pemohon, disampaikan oleh Terdakwa Akhmad Saikhu pada saat
sosialisasi program Ajudikasi;
22. Saksi Suparyon
bahwa bahwa Program Ajudikasi di Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten
Blitar dilaksanakan sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2006;
bahwa program Ajudikasi adalah program dari pemerintah untuk pembuatan awal
sertifikat tanah yang dilakukan secara massal dan dibiayai oleh Bank Dunia;
bahwa persyaratan untuk mengikuti program Ajudikasi diantaranya adalah alas hak
atas tanah berupa patok, akta kutipan Letter C dari Desa/Kelurahan, surat jual beli,
waris, hibah, dll ;
23. Saksi Handoko
bahwa Saksi adalah Kepala Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
23
bahwa pelaksanaan program Ajudikasi di Desa Pojok, Desa Tingal, Kelurahan
Bence, Kelurahan Sumberdiren, dan Kelurahan Garum waktunya hampir bersamaan
yaitu pada tahun 2006;
bahwa setiap pemohon program Ajudikasi di Desa Tingal dikenakan biaya sebesar
Rp.195.000,00 per bidang tanah yang diajukan;
24. Saksi Moch. Mubasir
bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa atau Kades Tingal Kecamatan Garum,
Kabupaten Blitar;
bahwa pelaksanaan program Ajudikasi di Kelurahan Bence dan di Desa Tingal
waktunya hampir bersamaan;
bahwa setiap pemohon program Ajudikasi di Desa Tingal dikenakan biaya sebesar
Rp.195.000,00 per bidang tanah yang diajukan;
25. Saksi Mujiono
bahwa Saksi sebagai Ketua RT.02 RW.02 telah diperintah oleh Terdakwa Akhmad
Saikhu selaku Lurah Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar untuk membantu
program Ajudikasi di wilayah RT Saksi;
bahwa di wilayah RT Saksi yaitu RT.02 RW 02 terdapat 24 orang pemohon program
Ajudikasi;
bahwa setiap pemohon program Ajudikasi dikenakan biaya sebesar Rp.195.000,00
per bidang tanah yang diajukan;
26. Saksi Lukman Choirul
bahwa Saksi pernah mengikuti program Ajudikasi dengan mengajukan 2 bidang
tanah untuk pembuatan sertifikat hak milik;
bahwa setiap pemohon program Ajudikasi dikenakan biaya sebesar Rp.195.000,00
per bidang tanah yang diajukan;
bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan bahwa pemohon sertifikat hak milik
dikenakan biaya sebesar Rp.195.000,00;
bahwa untuk pembuatan 2 sertifikat tanah, Saksi membayar sebesar Rp.390.000,00
dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Bendahara yaitu Sri Nurhandayani;
24
27. Saksi Abadi
bahwa Saksi adalah sebagai pemohon program Ajudikasi di Kelurahan Bence dan
Saksi mengajukan 1 bidang tanah untuk pembuatan sertifikat hak milik;
bahwa setiap pemohon program Ajudikasi dikenakan biaya sebesar Rp.195.000,00
per bidang tanah yang diajukan;
bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan bahwa pemohon sertifikat hak milik
dikenakan biaya sebesar Rp.195.000,00;
28. Saksi Budi Siswoyo
bahwa Saksi adalah sebagai pemohon program Ajudikasi di Kelurahan Bence dan
Saksi mengajukan 1 bidang tanah untuk pembuatan sertifikat hak milik;
bahwa setiap pemohon program Ajudikasi dikenakan biaya sebesar Rp.195.000,00
per bidang tanah yang diajukan;
bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan bahwa pemohon sertifikat hak milik
dikenakan biaya sebesar Rp.195.000,00;
29. Saksi Tutik Rahayu
bahwa Saksi adalah sebagai pemohon program Ajudikasi di Kelurahan Bence dan
Saksi mengajukan 1 bidang tanah untuk pembuatan sertifikat hak milik;
bahwa setiap pemohon program Ajudikasi dikenakan biaya sebesar Rp.195.000,00
per bidang tanah yang diajukan;
bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan bahwa pemohon sertifikat hak milik
dikenakan biaya sebesar Rp.195.000,00;
bahwa selain membayar Rp.195.000,00 persyaratan lain untuk mengikuti program
Ajudikasi diantaranya adalah menyediakan 2 buah materai, fotokopi KTP, Kartu
Keluarga (KK), alas hak atas tanah berupa patok, akta kutipan Letter C dari
Desa/Kelurahan, surat jual beli, waris, hibah, dll;
30. Saksi Pratikno
bahwa Saksi adalah sebagai pemohon program Ajudikasi di Kelurahan Bence dan
Saksi mengajukan 1 bidang tanah untuk pembuatan sertifikat hak milik;
25
bahwa setiap pemohon program Ajudikasi dikenakan biaya sebesar Rp.195.000,00
per bidang tanah yang diajukan;
bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan bahwa pemohon sertifikat hak milik
dikenakan biaya sebesar Rp.195.000,00;
31. Saksi Dwiyono Santoso
bahwa Saksi adalah Camat Selopuro, Kabupaten Blitar;
bahwa Saksi pada tanggal 24 Juli 2006 pernah diundang rapat oleh Kepala Bagian
(Kabag) Pemerintah Kabupaten Blitar;
bahwa Saksi diundang rapat pada tanggal 24 Juli 2006 dalam rangka pelaksanaan
program Ajudikasi;
32. Keterangan Ahli Dr. Sholeh Mu'adi, SH.M.Si
Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Dosen di Universitas Darul Ulum Jombang;
Bahwa program ajudikasi tentang penseritifikatan tanah secara massal sangat
dibutuhkan masyarakat;
Bahwa program ajudikasi dimungkinkan untuk dimasukkan kedalam APBD
sehingga program ajudikasi di Kabupaten Blitar benar-benar gratis;
Bahwa jika tidak dimungkinkan diadakan dalam APBD maka perlu diadakan
kesepakatan bersama antara aparat desa dengan masyarakat dalam hal pendanaan
program ajudikasi;
Bahwa dalam hukum sepanjang tidak dilarang dan tidak melanggar etika maka
kesepakatan antara masyarakat dengan panitia dalam program ajudikasi
diperbolehkan;
Bahwa program ajudikasi tentang pensertifikatan tanah secara massal merupakan
hak dan bukan kewajiban dari masyarakat;
Bahwa harus ada pihak yang bertanggungjawab tentang adanya pungutan sebesar
Rp.195.000,00 dalam program ajudikasi dan darimana munculnya angka
Rp.195.000,00;
Bahwa penggunaan sisa dana sebesar Rp. 195.000,00 tidak bisa dibagi-bagi begitu
saja, namun setiap penggunaan dana harus dipertanggung jawabkan;
26
Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 51 KUHP maka mereka yang
melaksanakan perintah jabatan bukanlah termasuk pelanggaran;
Bahwa perintah atasan kepada bawahan tidak mutlak harus dalam bentuk tertulis;
Bahwa seorang bawahan yang tidak melaksanakan perintah atasan dapat
dikatagorikan sebagai melawan hukum;
Bahwa setiap perbuatan melawan hukum dapat dikatagorikan sebagai suatu tindak
pidana;
Bahwa perintah yang sah dari atasan kepada bawahan harus memenuhi beberapa
persyaratan antara lain adanya organ yang berwenang, alamat yang dituju, diktum,
syarat-syarat tambahan;
Bahwa yang dimaksud organ yang berwenang adalah organ yang memerintah secara
hirarki dan tugas pokok dan fungsi atau tupoksinya mempunyai kewenangan untuk
memberikan perintah dan kewenangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum, Misalnya: dari Bupati turun kepada Kepala Dinas atau Kepala Bagian
kemudian turun ke Camat dan dari Camat terus turun kepada Kepala Desa atau
Lurah sampai ke RT;
Bahwa yang dimaksud dengan alamat yang dituju adalah suatu perintah yang
ditujukan kepada Lembaga/Pejabat terkait dengan kewenangan pemberi perintah.
Adapun Perintah bisa muncul atas inisiatif pemberi perintah dan bisa juga atas usul
atau permintaan;
Bahwa yang dimaksud dengan diktum adalah perintah itu harus jelas maksud dan
tujuannya yaitu siapa yang memerintah, siapa pengambil keputusan, siapa
pimpinannya dan siapa pelaksananya;
Bahwa adapun syarat-syarat tambahan untuk dikategorikan sebagai perintah yang
sah yaitu adanya ketentuan-ketentuan, kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam
perintah tersebut, batasan-batasan atas perintah yaitu yang boleh dilakukan dan yang
tidak boleh dilakukan, syarat-syarat lain yang melekat pada jabatan yang
memerintah dan yang diperintah;
33. Saksi Riyadi
Bahwa Saksi adalah mantan Pelaksana Tugas atau Pj Kelurahan Kanigoro,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
27
Bahwa pelaksanaan program Ajudikasi di Kecamatan Kanigoro dikenakan biaya
sebesar Rp.195.000,00 untuk setiap bidang tanah yang diajukan;
Bahwa pelaksanaan program Ajudikasi di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar
dan di Desa Bence Kecamatan Garum adalah sama;
34. Saksi Muryani
Bahwa Saksi adalah mantan Pejabat atau Pj Kepala Desa Slorok, Kecamatan Garum,
Kabupaten Blitar;
Bahwa pelaksanaan program Ajudikasi di Kecamatan Kanigoro dikenakan biaya
sebesar Rp.195.000,00 untuk setiap bidang tanah yang diajukan;
Bahwa pelaksanaan program Ajudikasi di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar
dan di Desa Bence Kecamatan Garum adalah sama;
35. Saksi Pratiwi Budiati
Bahwa Saksi adalah mantan Pj Kepala Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro,
Kabupaten Blitar;
Bahwa pelaksanaan program Ajudikasi di Kecamatan Kanigoro dikenakan biaya
sebesar Rp.195.000,00 untuk setiap bidang tanah yang diajukan;
Bahwa pelaksanaan program Ajudikasi di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar
dan di Desa Bence Kecamatan Garum adalah sama;
36. Saksi Wasis Hermawanto
Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Slorok, Kecamatan Garum,
Kabupaten Blitar;
Bahwa pelaksanaan program Ajudikasi di Kecamatan Kanigoro dikenakan biaya
sebesar Rp.195.000,00 untuk setiap bidang tanah yang diajukan;
Bahwa pelaksanaan program Ajudikasi di Desa Slorok, Kecamatan Garum,
Kabupaten Blitar dan di Desa Bence Kecamatan Garum adalah sama;
Keterangan Terdakwa
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar No.820/22/409.201/SK/2003,
tanggal 29 Januari 2003, Terdakwa telah diangkat dalam jabatan struktural sebagai
Pj. Kepala Kelurahan Bence, Kecamatan Garum;
28
Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Blitar (Pemkab Blitar) mempunyai Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan
No.010223634;
Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Pertanahan Nasional No.108-IX-2006
tanggal 21 April 2006 Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar telah
ditunjuk sebagai Alokasi Penyelenggaraan Pendaftaran tanah Sistemik;
Bahwa Terdakwa adalah Anggota Tim Ajudikasi Kelurahan Bence, Kecamatan
Garum, Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Blitar No.09/VIII/LMPDP/2006 Tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis
Kegiatan Administrasi Umum Program Pengelolaan Pertanahan;
Bahwa Tim Ajudikasi untuk tingkat Keluarahan Bence diketuai oleh Muh.
Nurhidayanto;
Bahwa tugas Terdakwa sebagai anggota Tim Ajudikasi adalah melakukan penelitian
tanah dan melaksanakan sidang;
Bahwa sebagai anggota Tim Ajudikasi Terdakwa mendapat honor sebanyak dua kali
masing-masing sebesar Rp.316.019,00 dan Rp.795.254,00;
Bahwa dalam pertemuan di ruang Perdana Pemkab Blitar, Agus Pramono,
S.Sos.M.Si pernah menyampaikan bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti
program ajudikasi adalah dengan membayar biaya sebesar Rp.195.000,00 per
bidang tanah yang dimohonkan;
Bahwa dalam pertemuan di ruang Perdana Pemkab Blitar, Agus Pramono,
S.Sos.M.Si meminta jatah sebesar 41 %, namun dalam pertemuan di Kecamatan
Garum telah disepakati bahwa jatah yang akan diterima Agus Pramono, S.Sos.M.Si
adalah sebesar Rp.30.000,00 per bidang tanah yang dimohonkan;
Bahwa dalam sosialisasi program ajudikasi di kelurahan Bence, Terdakwa
menyampaikan bahwa bagi masyarakat yang akan mengikuti program ajudikasi
dikenakan biaya sebesar Rp.195.000,00 untuk setiap bidang tanah yang diajukan;
Bahwa perincian uang sebesar Rp.195.000,00 dipergunakan untuk:
- Pembelian Patok Rp. 42.000,00
- Biaya materai Rp. 24.000,00
- Kecamatan Rp. 20.000,00
29
- Dukungan ke BPN Rp. 10.000,00
- Ketua RT Rp. 10.000,00
- Lurah Rp. 25.000,00
- Kepala Lingkungan Rp. 5.000,00
- Sekretaris Rp. 7.500,00
- Bendahara Rp. 5.000,00
- LPPK / FMK Rp. 20.000,00
- Perangkat Kelurahan Rp. 15.000,00
- Operasional BPN Rp. 10.000,00
- ATK Rp. 1.500,00
Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Sertifikat Tanah melalui
Ajudikasi antara lain adalah: Fotokopi KTP; Fotokopi Kartu Keluarga; Fotokopi
tentang riwayat kepemilikan tanah; SPPT Asli dan Kwitansi pembayaran pajak;
Bahwa di Kelurahan Bence terdapat 916 pemohon ajudikasi dan dari 196 Pemohon
Ajudikasi terdapat 45 Pemohon yang tidak membayar karena permohonan tersebut
termasuk untuk keperluan fasilitas umum seperti tanah untuk Masjid dan Mushola;
Bahwa Pemohon Ajudikasi yang membayar Rp.195.000,00 ada 871 pemohon
dengan jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp.169.845.000,00;
Bahwa perincian penggunaan dana sebesar Rp.169.845.000,00 adalah sebagai
berikut :
- Partisipasi ke Kecamatan dan Kabupaten Rp. 24.500.000,00
- Partisipasi ke BPN Rp. 1.000.000,00
- Pembelian Materai Rp. 2.590.000,00
- Pembelian Pathok Rp. 23.300.000,00
- Pembelian Pathok dan Materai Rp. 20.000.000,00
- Biaya pengangkutan pathok ke Bence Rp. 50.000,00
- Pembelian pintu Rp. 650.000,00
30
- Insensif Putut Rp. 3.000.000,00
- Insentif 38 Ketua RT Rp. 9.160.000,00
- Insensif Petugas Ukur BPN Rp. 8.000.000,00
- Insentif Kepala Lingkungan Rp. 4.355.000,00
- FMK dan LPPK Rp. 17.420.000,00
- Kepala Kelurahan Rp. 22.900.000,00
- ATK Rp. 1.370.000,00
- Bendahara Rp. 9.000.000,00
- Putut Rp. 2.000.000,00
- Perangkat Kelurahan Rp. 7.000.000,00
- Bayar Pajak Bumi Bangunan Rp. 12.650.000,00
- Biaya makan dan Minum Pengukur Rp. 900.000,00
Bahwa sebagai Lurah di Kelurahan bence Terdakwa menerima insentif sebesar
Rp.25.000,00 per bidang tanah yang dimohonkan oleh warga dan total dana dari
program ajudikasi yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp.22.900.000,00;
Bahwa uang sejumlah Rp.22.900.000,00 yang telah diterima Terdakwa semuanya
sudah habis dipergunakan untuk biaya operasional sehari-hari selama pelaksanaan
program ajudikasi di Kelurahan Bence;
Bahwa uang sejumlah Rp.22.900.000,00 telah digunakan Terdakwa antara lain
untuk biaya makan dan minum dalam kegiatan/acara: Rapat Sosialisasi; Rapat