Page 1
1
P U T U S A N
Nomor: 133/Pid.B/2009/PN.Blt
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:
1. Nama Lengkap : Suparman, S.Sos Bin Parto Akad
Tempat / tahun : Nganjuk, 01 Pebruari 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Tlogo, Ds. Tlogo III RT 01/01 Kec. Kanigoro,
Kab Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil Pemkab Blitar
2. Nama Lengkap : Didik Sugiyanto Bin Soejoko
Tempat / tahun : Blitar, 01 Januari 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nias No.32 B, Kota Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemkab Blitar
Para Terdakwa dalam perkara ini di tingkat penyidikan tidak ditahan;
Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:
1. Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2009
sampai dengan tanggal 4 Maret 2009;
2. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 27 Februari 2009 sampai
dengan tanggal 28 Maret 2009;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29
Maret 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal
28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 26 Juli 2009;
Dalam perkara ini para terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasehat hukum bernama KARSONO, SH., pekerjaan Penasehat Hukum/Advokat
beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 11 Kota Blitar berdasarkan surat kuasa khusus
Page 2
2
tertanggal 12 Februari 2009 dan EKO SANTOSO, SH serta SULIN, SH. M.Kn.
kesemuanya Penasehat Hukum/Advokat beralamat di Jalan Mahakam Nomor 112
Tanjungsari Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2009;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan saksi ahli di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi a de charge;
Telah mendengar pendapat para terdakwa terhadap setiap keterangan saksi;
Telah mendengar keterangan para terdakwa di persidangan;
Telah melihat barang bukti dalam perkara ini;
Telah membaca :
1. Surat pelimpahan perkara para terdakwa Suparman, S.Sos Bin Parto Akad
dan Didik Sugiyanto Bin Soejoko dari Kejaksaan Negeri Blitar kepada
Pengadilan Negeri Blitar.
2. Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan atas nama para terdakwa
Suparman, S.Sos Bin Parto Akad dan Didik Sugiyanto Bin Soejoko dan
Surat Dakwaan pada Kejaksaan Negeri Blitar.
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 27 Februari 2009
tentang penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili
perkara ini;
Mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan
diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2009 yang pada pokoknya
menuntut supaya Majelis memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa Suparman, S.Sos Bin Parto Akad dan dan terdakwa
Didik Sugiyanto Bin Soedjoko, bersalah melakukan tindak pidana korupsi,
yang diatur dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah oleh
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparman, S.Sos Bin Parto Akad dan
dan terdakwa Didik Sugiyanto Bin Soedjoko berupa pidana penjara, masing-
masing selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan potong tahanan dengan perintah
para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 ( satu ) buku proposal Ds. Popoh
- 2 ( dua ) buku SP3 Pk.I.II
- 1 ( satu ) lembar FC Reg BRI unit Selopuro An. P3DK
Page 3
3
- 1 ( satu ) lembar FC Resi pengabilan uang di Bank Jatim
- 2 (dua ) buku SP3 P3DK Ds. Jambewangi
- 1 ( satu ) buku juklak Bupati Blitar
- 2 ( dua ) buku proposal paket I
- 1 ( satu ) lembar FC Reg BRI unit Selopuro An. P3DK
- 1 ( satu ) lembar FC Reg BRI An. P3DK Desa Mandesan
- 1 ( satu ) lembar imformasi kegiatan Rekening BRI an. Ds.Mandesan
- 2 ( dua ) buku proposal Ds.Jatitengah Paket I,II
- 1 ( satu ) lembar FC Reg BRI An. P3DK desa Jatitengah
- 1 ( satu ) buku kontrak 2002 No.050/05/11/PP/P2MPD/2002 tanggal 1
Juni 2002;
- 1 ( satu ) buku kontrak 2003 No.050/05/PP/P2MPD/2003 tanggal 16 Juni
2003 ;
- 1 ( satu ) lembar copy jaminan uang muka
- 9 ( sembilan ) lembar bukti setoran
- 6 ( enam ) lembar bukti copy transfer ke rekening an. Ir.M. Iqbal.
- 1 ( satu ) buku copy proses kontrak No. 050/05/PP/P2MPD/2003 tanggal
16 Juni 2003 ;
- 1 ( satu ) lembar copy dari Bapenas yang dikeluarkan 28 Pebruari 2003
- 1 ( satu ) bendel copy surat dari Bupati Blitar kepada Bapenas
dikeluarkan tanggal. 20 Januari 2003
- 1 ( satu ) lembar copy DIPP P2MPD 2003
- 1 ( satu ) lembar copy lembur kerja P2MPD 2003 yang ditanda tangani
Kepala Bapeda ( Drs, Mashudi ) dan Pimpro P2MPD 2003 ( Suparman
S.Sos).
- 1 ( satu ) bendel tanda terima laporan konsultan kepada bendahara
proyek
- 3 ( tiga ) bendel copy surat perjanjian kerja personil KMD
- 1 ( satu ) lembar surat ernyataan tidak keberatan
- 1 ( satu ) lembar rekening Koran No. 0011072388 an. Pt.Virama Karya.
Cab. Surabaya dan Bank BNI Cab. Jembatan Merah Surabaya’
- 1 ( satu ) bendel tanda terima P2MPD 2003 ( tahap I,II,III)
- 1 ( satu ) buku tabungan Britama rekening 0009-01-015445-50-6 an.
P2MPD 2003 Kab. Blitar.
- 1 ( satu ) bendel DIPP tahun 2003
- 1 ( satu ) bendel ajuan dana proyek P2MPD ke KPKN Blitar
- 1 ( satu ) bendel ajuan danakonsultan ke KPKN Blitar
Page 4
4
- 2 ( dua ) lembar slip transfer dana pembuatan SP3,Ba.I,II,III
- 1 ( satu ) lembar rekap daftar alokasi dana P2MPD 2003 kepada desa /
Kelurahan
- 3 ( tiga ) lembar slip penarikan dana bantuan P2MPD ke desa
- 1 ( satu ) buah buku laporan triwulan I
- 5 ( lima ) buah buku laporan tahap I s/d V
- 1 ( satu ) buah buku laporan akhir tanggal 1 April 2004
- 1 ( satu ) buah buku kontrak kerja PT Virama Karya dengan
Pemkab.Blitar. No. 050/05/PP/P2MPD/2003 tanggal 16 Juni 2003 ;
- 1 ( satu ) bendel SK Bupati Blitar tentang pengakatan Pimro dan
Bendahara P2MPD 2003.
- 1 ( satu ) bendel daftar nama desa/kelurahan yang menerima bantuan
dana P3DK tahap I bentuk LES/REKAP.
- 1 ( satu ) bendel permohonan transfer dana P3DK
- Kwitansi pembayaran bantuan dana P3DK ke 248 Desa / kelurahan
- 1 ( satu ) bendel daftar nama desa /kelurahan yang terima bantuan dana
fisik P3DK tahap II bentuk LES/REKAP
- 1 ( satu ) bendel tanda terima dana proyek P3DK 2003 bentuk
LES/REKAPAN
- Kwitansi pembayaran bantuan dana P3DK 2003 ke 248 Desa / kelurahan
- 1 ( satu ) bendel daftar nama desa /kelurahan yang terima bantuan dana
fisik P3DK tahap III bentuk LES/REKAP
- 1 (satu ) bendel permohonan transfer dana P3DK 2003
- Kwitansi pembayaran bantuan dana P3DK 2003 ke 248 Desa / kelurahan
- 1 ( satu ) buah buku kas umum P3DK
- 1 ( satu ) buku Bantu lain-lain
- 1 ( satu ) buah buku DIPDA 2003 sebelum PAK
- 1 ( satu ) buah buku DIPDA 2003 setelah PAK
- 9 ( sembilan ) lembar copy bukti setoran
- 6 ( enam ) lembar bukti copy transfer ke rekening Ir.M.Iqbal
- 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tidak keberatan.
- 1 ( satu ) bendel laporan keuangan pekerjaan P2MPD Kab. Blitar 2003
dari PT Virama Karya Cab. Sby.
- 4 ( empat ) lembar penjelasan konsultan terhadap klarifikasi BPKP
tentang kontrak konsultan PT. Virama Karya untuk proyek P2MPD Kab.
Blitar 2003.
- 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja dari PT Virama Karya Cab. Sby.
Page 5
5
- 1 ( satu ) lembar foto pelantikan fasilitator
- 1 ( satu ) sosialisasi P2MPD di desa
- 1 ( satu ) lembar foto sosialisasi P3DK
- 2 ( dua ) lembar bukti transferr antar rekening BCA ke rekening Ir.Arif
Setiawan
- 1 ( satu ) lembar transfer Britama BRI ke yayasan Imam
Rp. 17.400.000,-
tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu ) buah buku tabungan simpedes BRI unitLinggapura No. Rek. 33-
20-0004 an. M. Iqbal dengan saldo Rp. 4.018.593
- 1 ( satu ) buah buku Britama No. Rek. 0990-01-000874-50-70 an. M.
Iqbal BRI Cab. Bumiayu dengan saldo Rp. 6.800.874.
- 1 ( satu ) buah buku tabungan Britama No. Rek. 0009-01-016135-50-2
an. M. Iqbal BRI Cab. Blitar dengan saldo Rp. 2.500.000,-
- 1 (satu ) buah buku tabungan tahapan BCA an. M.Iqbal N0. rek. Sebagai
transfer dari PT.Virama Karya.
Dikembalikan kepada terdakwa Ir M.Iqbal.
- 1 ( satu ) buah buku pendekatan perencanaan, pemantauan P2MPD.
- 1 (satu ) buah buku panduan proyek P2MPD
- 1 ( Satu ) buah CD berisi dokumen proses kontak tahun 2003
Dikembalikan kepada PT Virama Karya.
- 1 ( satu ) buah buku tabungan BRI Cab. Blitar No. Rek. Giro
000901000760301 an. TPAPD Kab. Blitar
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- Sisa uang pungutan dana P2MPD/P3DK dan biaya ADM konsultan
Rp. 53.763.273.
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Memperhatikan pembelaan yang disampaikan dan diserahkan oleh Penasihat
Hukum Para Terdakwa dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2009;
Memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam
persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2009;
Memperhatikan pula putusan sela Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara aquo yang diucapkan dalam persidangan pada hari Selasa, 24 Maret
2009;
Page 6
6
Menimbang, bahwa para terdakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tanggal 27 Pebruari 2009, No.Reg.Perkara: PDS.04/BLTAR/02/09 telah
didakwa sebagai berikut:
PRIMER
-----------Bahwa mereka terdakwa SUPARMAN, S.Sos Bin PARTO AKAD selaku
Pimpinan Proyek P3DK dan P2MPD kabupaten Blitar dan DIDIK SUGIYANTO Bin
SOEJOKO selaku bendaharawan Proyek P3DK dan P2MPD kabupaten Blitar, sebagai
orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. H.
MOCH. IQBAL (dalam tuntutan tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak
dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan januari 2003 sampai dengan bulan
Desember 2003, setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2003
,bertempat di kantor Pemkab Blitar jalan S. Supriyadi Nomor 17 Blitar atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat tertentu didaerah hukum Pengadilan Negeri Blitar secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara .
Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
Bahwa sebelumnya saksi Ir. Moch. Iqbal dan saksi Mangatas Tobing telah mendapat
informasi yang sifatnya umum dengan surat dari Bappenas kepada para Bupati termasuk
yang sudah diterima informasinya oleh Kabupaten Malang itu, bahwa di Bappenas
masih ada sisa dana tahun 2001, 2002 untuk proyek P2MPD , sehingga saksi Mangatas
Tobing dan saksi Ir.Moch. Iqbal berencana untuk meraih dana tersebut dengan
berkoordinasi dengan kepala bapeda yaitu saksi Drs. Mashudi bahwa akan dapat dana
dari loan (luar negeri) yang dibiayai ADB (Asian Development Bank) sebesar Rp.1,6
Miliar untuk proyek P2MPD ( Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Daerah).Pada tanggal 10 Januari 2003 saksi Mangatas Tobing (kepala Kimpraswil)
bersama dengan saksi Much. Iqbal datang menemui saksi H. Mashudi MM
kekantornya untuk membicarakan rencana Proyek P2MPD tahun 2003 dan kemudian
sepakat bertiga yaitu saksi Mangatas Tobing, Ir. Moch. Iqbal dan saksi drs. Mashudi
MM untuk menghadap Bupati (waktu itu dijabat Drs. Imam Muhadi) dan berangkat Ke
Jakarta. Kemudian permohonan bantuan tersebut melalui mekanisme hasil Rapat
koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Pemkab Blitar.dan saksi drs. Mashudi MM
sebagai perencana pembangunan di daerah sepakat bahwa dana rencana alokasi Proyek
P3DK yang dananya murni APBD dijadikan dana pendamping proyek P2MPD yang
berasal dari dana Loan ADB 1678-INO. Pada tanggal 14 Januari 2003, saksi Mangatas
Tobing, saksi Drs. Mashudi MM dan saksi Ir. Moch Iqbal berangkat ke Jakarta dengan
membawa kelengkapannya surat dari Bupati Blitar Nomor 050/14/409.2007/2003
tanggal 10 Januari 2003 perihal permohonan bantuan Dana loan ADB 1678-INO
Page 7
7
dengan hasilnya adalah permohonan bantuan dana tersebut disetujui Rp. 1,6 Miliar
untuk dana KMD dengan persyaratan agar segera menyampaikan Surat permohonan
untuk menyusuli surat terdahulu . Kemudian saksi Drs. Mashudi menyusuli dengan
surat Bupati Blitar tanggal 20 Januari 2003 Nomor 050/28/409.2007/2003 perihal
Mohon Bantuan Dana Loan ADB 167 dimana dalam surat tersebut telah disebutkan
bahwa ada dana Alokasi Proyek P3DK Kabupaten Blitar. Kemudian dana proyek yang
didapat sebanyak Rp.1,6 Miliar itu dilaporkan dalam APBD dan untuk proyek P3DK
sudah disetujui oleh pihak DPRD kabupaten Blitar, sehingga penggunaan selanjutnya
direncanakan oleh bagian pembangunan dan Perencanaan. Setelah adanya usulan Loan
untuk Proyek P2MPD sebanyak 1,6 Miliar dengan dana pendampingan dana APBD
untuk P3DK, kemudian diberikan ketentuan DIPP (bukti terlampir) yaitu mendapatkan
dana loan sebesar Rp.1,6 miliar yang digunakan fisik Rp.500.000.000,- sedangkan yang
untuk KMD (Konsultan Managemen Daerah) adalah Rp.1,1 Miliar. Bahwa pada rapat
koordinasi Proyek P3DK tanggal 11 Maret 2003 diruang rapat Bupati yang dihadiri Ir.
Moch. Iqbal terungkap bahwa saksi drs. Mashudi menyatakan akan ada proyek P2MPD
sebesar Rp.1,6 miliar bahwa Pimpro yang ditunjuk terdakwa Suparman, S.Sos dengan
Konsultan PT Virama Karya karena sebelumnya telah ada usulan dari Kabag
Pemerintahan yang pada waktu itu dijabat saksi Eko Budoyo dan dalam perencanaan
proyek tersebut bahwa Konsultan yang akan ditunjuk adalah PT Virama Karya yang
telah bekerja sebagai kosultan pada proyek P2MPD sebelumnya. Bahwa Proyek P3DK
maupun Proyek P2MPD tahun anggaran 2003 Kabupaten Blitar dilaksanakan mulai
awal Januari 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 dengan besarnya anggaran
sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 915/304/409.011/2003 tanggal 23
Juli 2003 tentang pengesahan Proyek yang dibiayai dari perubahan APBD
Pembangunan kabupaten Blitar dana P3DK tahun 2003 sejumlah Rp.23.884.000.000,-
(Dua puluh tiga Milyar Delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian
- Untuk Desa tipe A infrastruktur fisik sebanyak 160 Desa @ Rp.60.000.000,- dan
untuk Kelembagaan Rp. 36.250.000,- yaitu Desa Jiwut, Penataran, Modangan,
Kedawung, Ngoran, Dayu, Kemloko, Bangsri, SumberAsri, Pojok, Tingal, Slorok,
Sidodadi, Karangrejo, Karangsono, Sawentar, Tlogo, Gaprang, Bangle, Gogodeso,
Jatinom, Papungan, Sanan Kulon, Bendowulung, Purworejo, Kalipucung, Sumber,
Sumberingin, Gleduk, Sumberjo, Ngadirenggo, Tegal Asri, Balerejo, Wonorejo,
Bendosewu, Jeblok, Jabung, Tumpang, Kendalrejo,Gadungan , Ngaringan, Butun,
Tambakan , Sumber Agung, Soso, Plumbung, Semen, Tulungrejo, Krisik,
Sukosewu, Doko, Plumbangan,Slorok, Suru, Sidorejo, Resapombo, Sumberurip,
Kesamben Pagerwojo, Tepas, Tampak Rejo, Pagergunung, Jugo, Siraman,
Bumirejo, Selorejo, Sumber Agung, Banjarsari, Grendeng, Boro, Sidomulyo, Ampel
Page 8
8
gading,Popoh, Ploso, Selopuro, Mandesan, Jatitengah, jambewangi, tegalrejo,
Mronjo, Dermojayan , Karanggayam, Pakisrejo, Purwokerto, Selokajang, Ngaglik,
Kandangan, Begelenan, Ponggok, Pojok, Kawedusan, Jatilengger, Bendo, Maliran,
Karangbendo, Candirejo, Sidorejo, Bacem, Gembongan, Kebonduren, Dadaplangu,
Ringinanom, Sukorejo, Slemanan, Bakung, Wonodadi, Pikatan, Kolomayan, Kunir,
Gandekan, Kebonagung, Tawangrejo,Pandanarum, Bacem, Binangun,
Sumberkembar, Rejoso, Birowo, Sambigede, Ngembul, Kedungwungu, Ngadri,
Panggungrejo, Margomulyo, Panggungsari, terang, Kaligambir, Kalitengah, Wates,
Mojorejo, Purworejo, Tulungrejo, Ringinrejo, Surejo, Tugurejo, Suruwadang,
Sumberrejo,Bendosari, Dawuhan, Plumpungrejo, Jimbe, Plosorejo, Darungan,
Sumberjati, Maron, Kebonsari, Tanggungduwet, Kedungbanteng, Lorejo,
Tumpakkepoh, Sidomulyo, Plandirejo, Pulerejo, Wonotirto, Sumberbroto, Ngeni,
Ngadipuro, Gununggede, Pasiraman,Kaligrenjeng, Tambakrejo.
- Untuk Desa Tipe B infrastruktur fisik sebanyak 39 Desa @ Rp.55.000.000- dan
untuk Kelembagaan
Rp. 35.250.000,- yaitu : Desa Kuningan, Minggirsari, Plosoarang,Tuliskriyo,
Bendosari, Jajar, Sragi, Duren, Pasirharjo, Gandusari, Kotes, Jambepawon,
Genengan, Kalimanis, Pohgajih, Olak Alen, Kerjen, Wonorejo, Maron,
Ringinanyar, Langon, Karanggondang, Sumbersari, Mangunan, Tunjung, Besuki,
Jati, Tumenggungan, Salam, Tawangrejo, Umbuldamar, Bumiayu, Sumberagung,
Balerejo, Sumbersik, Rejowinangun, Pakisaji, Ngrejo.
- Untuk Desa Tipe C infrastruktur fisik sebanyak 21 Desa @
Rp.50.000.000,- dan untuk kelembagaan Rp. 34.250.000,- yaitu Ds.
Krenceng, Jeding, Tembalang,Gondang, Kemirigede, Sukoanyar,
Ngreco, Kendalrejo, Bendorejo, Kaliboto, Rejosari, Sumberrejo,
Kaulon, Salamrejo, Sukorame, Sumberarum, Bakung, Bululawang,
Sumberdadi,Tumpakoyot.
- Untuk Kelurahan sebanyak 28 Kelurahan, infrastruktur fisik @ Rp.46.000.000,- dan
Kelembagaan Rp.25.250.000, yaitu kelurahan Nglegok, GarumTawangsari,
Sumberdiren, Bence, Kanigoro, Satrian,Wlingi,Klemunan,Tangkil, Beru, Babadan,
Talun, Kamulan, Kameron, Bajang, Srengat, Dandong, Kauman, Togogan,
Tawangrejo, Sutojayan, Kalitang, Kembangarum, GedungBunder, Jenglong,
Sukorejo, Jegu, Kademangan.
Sedangkan dana P2MPD 2003 sesuai DIP besarnya Rp. 1.696.500.000,- dengan
perincian :
- KMD sejuamlah Rp. 1.196.500.000
Page 9
9
- Fisik untuk 10 desa Rp.500.000.000,- yaitu meliputi desa Dayu, Gaprang, Slorok,
Kesamben, Pohgajih, Mronjo, Karangbendo, Kaulon, Sumberjati, Rejowinangun
Bahwa untuk Proyek P3DK sasarannya adalah pembangunan fisik yang diprioritaskan
oleh desa Penerima sebanyak 220 desa dan 28 Kelurahan sedang sasaran P2MPD adalah
dengan sasaran 10 desa.
Sesuai dengan surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 281 tahun 2003 tanggal 20 Mei
2003: bahwa yang diangkat Pimpinan Proyek P2MPD tahun 2003 adalah terdakwa
Suparman , S.Sos (sebagai PNS dengan SK Gubernur KDH Tk I Jawa Timur No
821.12/691/032/ Tahun 1988 tanggal 30 Januari 1988) dan sebagai Bendaharawan
Proyek P2MPD dijabat oleh terdakwa Didik Sugiyanto ( Sebagai PNS dengan SK
Gubernur KDH Tk.I Jawa Timur No 821.12/691/032/tahun 1988 tanggal 30 januari
1988) dan dengan SK Bupati Blitar Nomor 174 tahun 2003 tanggal 4 April 2003 bahwa
yang ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek P3DK tahun 2003 adalah terdakwa Suparman.
S.Sos dan ditunjuk sebagai Bendaharawan Proyek P3DK tahun 2003 adalah terdakwa
Didik Sugiyanto.
Bahwa dalam pelaksanan Proyek-proyek P2MPD Kabupaten Blitar tahun 2003 telah
menunjuk/menggunakan jasa Konsultan PT Virama Karya Cabang Surabaya yang
sebagai Kepala Cabangnya adalah Ir. Farid Wadjdi dan pelaksana dilapangan/pemimpin
fasilitator atau sebagai tiem Leader saksi Ir. Much. Iqbal
Bahwa pimpinan proyek P2MPD dan P3DK serta bendahara proyek P2MPD dan
Proyek P3DK serta terdakwa selaku konsultan menagemet daerah (KMD) tidak
melalui prosedur pengadaan jasa manejement ini (P2MPD dan P3DK tidak dilakukan
mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan diselenggarakan tidak
melalui pelelangan/tender terbuka atau yang disebut dengan lokal competitif building
( LCB) dan konsultan menejemen daerah atau KMD serta konsultan (PT Wirama
Karya Surabaya) ditunjuk oleh pimpro (Suparman S.sos) bersama dengan Bendahara
(Didik Sugiyanto) padahal terdakwa selaku Konsultan managemet daerah (KMD) serta
Suparman.S.sos selaku Pimpro serta Didik Sugiyanto selaku bendahara mengetahui
bahwa proyek P2MPD serta Proyek P3DK nilainya lebih dari Rp.50.000.000,- dan
wajib atau harus dilakukan pelelangan atau tender terbuka
Selanjutnya kontrak dengan Konsultan ditandatangani oleh Pimpro tanggal 16 April
2003 akan tetapi SK Pengangkatan Pimpro diterbitkan tanggal 20 Mei 2003. Bahwa
terdakwa Suparman, S.Sos selaku Pimpro tidak pernah melakukan proses pengadaan
dan tidak menunjuk suatu Panitia yang mengadakan pengadaan , terjadinya kontrak
saat itu yang menyiapkan adalah Konsultan yaitu saksi ir. Moch. Iqbal dan Pimpro
terdakwa Suparman, S.Sos hanya menandatangani saja. Bahwa yang menandatangani
kontrak yang mendahului penunjukan Pimpro yaitu yang menandatangani PT Virama
Page 10
10
Karya adalah : Farid Wadjdi selaku Kepala Cabang PT Virama Karya tersebut di
Surabaya dan Pimpro P2MPD tahun 2003 adalah terdakwa Suparman S.Sos. Dan yang
menyerahkan kontrak ke Pimpro terdakwa Suparman, s.sos adalah saksi Ir.Mocch.
Iqbal dan saksi Nanang staf PT. virama Karya yang diserahkan sekitar bulan April tahun
2003 di Kantor Pimpro (Bagian Pemerintahan) Pemkab Blitar.
Bahwa selain itu seluruh pengurusan permintaan pembayaran dilakukan Konsultan
sendiri yaitu saksi Ir. Moch. Iqbal, pejabat proyek hanya menandatangani berkas yang
telah dipersiapkan.
Bahwa atas perintah Pimpro yaitu terdakwa Suparman, S.Sos , maka saksi Ir.Moch.
Iqbal selaku Konsultan P3DK dan P2MPD atas dasar Kontrak Kerja Nomor
10/01/SPK/VK-P2MPD/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 telah melakukan sosialisasi
P2MPD bersamaan dengan sosialisasi P3DK yang dilakukan bulan April 2003 dan
berakhir bulan Desember 2003 sesuai dengan akhir tahun anggaran. Didalam sosialisasi
sebanyak 8 kali di delapan tempat pada seluruh desa dan kecamatan sekabupaten Blitar
sedangkan sosialisasi ditingkat Kabupaten bertempat di Pendopo kabupaten, tersebut
saksi Ir.Moch. Iqbal menyampaikan bahwa rencana anggaran biaya proyek P2MPD
tersebut termasuk pajak pertambahan nilai 10% dan dana yang disalurkan kepada desa
PPH 2% dan biaya Administrasi pembuatan SP3, BA Pembayaran tahap I 30%, II 50%,
III 20%. Bahwa selajutnya untuk pembayaran dana ke desa atas dasar permintaan dari
desa yang persyaratan dan kelengkapannya sudah dibuat dan dipersiapkan oleh
konsultan. Sedangkan untuk pencairan dana bantuan ke 10 desa, pihak konsultan ( Ir.
Moch. Iqbal) datang ke kantor bagian pemerintahan dengan membawa berkas-berkas
pencairan dana bantuan ke 10 desa yang sudah dibuat dan dipersiapkan untuk
dimintakan tanda tangan Pimpro dan bendahara proyek setelah berkas ditandatangani
oleh terdakwa Suparman, S.Sos dan terdakwa Didik Sugiyanto, berkas diminta kembali
oleh pihak Konsultan yaitu Ir. Moch. Iqbal untuk dibawa ke kantor KPKN selang
beberapa hari konsultan yaitu saksi Ir. Moch. Iqbal datang ke kantor bagian
pemerintahan memberitahukan bahwa dana P2MPD ke 10 desa sudah ada di BRI
Cabang Blitar, selanjutnya bendahara proyek yaitu terdakwa Didik Sugiyanto
disarankan mengajukan permohonan membuka rekening atas nama proyek P2MPD di
BRI Cabang , selanjutnya bendahara Proyek yaitu terdakwa Didik Sugiyanto
mengajukan permohonan pembukaan rekening atas nama proyek P2MPD yang
ditandatangani Kepala Bagian sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank,
dari pihak bank BRI memberikan ketentuan bahwa selain persyaratan permohonan yang
ditanda tangani oleh Pimpinan Proyek dan bendahara proyek wajib mengisi specimen
dan disempel proyek. Selanjutnya dana dicairkan dari KPKN : pencairan pertama
sejumlah Rp.150.000.000,- disalurkan ke 10 desa masing-masing @ Rp.15.000.000,-
Page 11
11
kedua sejumlah Rp.250.000.000,- disalurkan kepada 10 desa masing-masing @ Rp.
25.000.000,- dan ketiga sejumlah Rp.100.000.000,- disalurkan ke 10 desa masing-
masing @ Rp. 10.000.000,- pembayaran tersebut dilakukan oleh terdakwa Didik
Sugiyanto atas Perintah terdakwa Suparman, S.Sos sebagai Pimpro dan dalam
melakukan pembayaran tersebut terdakwa Didik Sugiyanto tidak melakukan
verivikasi/mengecek kelengkapan bukti yang dipersyaratkan karena semua persyaratan
sudah dibuat dan dipersiapkan oleh Konsultan dan yang menerima dana tersebut adalah
Bendaharawan desa. Pembayaran tahap I hanya 1 desa yaitu desa Mronjo Kecamatan
selopuro Kabupaten Blitar diambil sendiri oleh Bendahara Desa di bank BRI cabang
Blitar lainnya diambil oleh bendahara desa dilakukan di kantor bagian pemerintahan
Kabupaten Blitar, sedangkan pembayaran tahap II dan tahap III dilakukan dikantor
bagian pemerintahan Kabupaten Blitar. Terhadap dana yang diserahkan ke desa
tersebut ada biaya pengganti administrasi (SP3, BA I, BA II dan BA III) yang besarnya
Rp. 10.383.200 masing-masing desa dipungut besarnya bervariasi pada saat pencairan
dana tahap I sekitar bulan Nopember 2003 di kantor BRI cabang Blitar , pemotongan
tsb. tidak ada dasarnya hanya bukti rekapan yang sudah disusun/dibuat serta
ditandatangani konsultan (saksi Ir. Moch. Iqbal) dan setelah biaya pengganti
administrasi terkumpul disimpan pada rekening proyek P2MPD.
Bahwa untuk pencairan dana jasa konsultan sejumlah Rp.1.195.174.000,- yang
dicairkan sejumlah Rp.1.194.414.000,- sehingga yang jumlah Rp. 760.000,- masih
belum dicairkan / masih di KPKN Blitar, dimana semua persyaratan dan kelengkapan
berkasnya sudah dibuat dan dipersiapkan oleh pihak konsultan , bendahara proyek dan
Pimpro tinggal menandatangani saja. Sesuai SPM pembayaran kepada KMD sejumlah
Rp.1.194.414.000,- yang dibayarkan sebanyak 3 kali, namun tidak secara langsung
antara lain:
- Pembayaran uang muka sekitar tanggal 15 September 2003 sebesar
Rp. 146.804.800,- dan Rp. 92.230.000,-
- Pembayaran pertama tanggal 7 Nopember 2003 sebesar Rp. 367.564.200,- dan
Rp. 154.805.000,- untuk tagihan bulan April –Mei-Juni-Juli-Agustsus- September.
- Pembayaran kedua tanggal 6 januari 2004 sebesar Rp. 214.115.000,- dan
Rp. 218.895.000,- untuk tagihan bulan Oktober-Nopember-Desember.
Secara langsung terdakwa Didik Sugiyanto tidak pernah melakukan pembayaran uang
muka , namun pernah menandatangani pengajuan pembayaran uang muka, untuk
jaminan uang muka juga tidak pernah menerima namun sesuai bukti yang ada bahwa
jaminan uang muka PT Asuransi Jasa Raharja Putra No. SBY.13.05.00.2003.00064
tanggal 8 september 2003 sebesar Rp. 262.939.000 yang berlaku tanggal 8 September
2003 sampai tanggal 15 Desember 2003
Page 12
12
Bahwa yang menerima pembayaran kepada Konsultan sejumlah Rp.1.194.414.000,-
adalah PT Virama Karya Surabaya dengan bukti yang dibuat dan dipersiapkan oleh
konsultan (saksi Ir.Moch. Iqbal dan saksi Nanang) Bank BNI cabang Jembatan Merah
Surabaya dengan nama PT Virama Karya , alamat jl Sidosermo Selatan Airdas 86
Surabaya No. rek. 077.000000181.001 tanggal 27 April 1981 dan yang memerintahkan
melakukan pembayaran adalah Konsultan, namun terdakwa Didik Sugianto tidak pernah
melakukan pembayaran karena yang melakukan pengurusan pembayaran di KPKN
adalah Konsultan.
Untuk dana P2MPD tahun 2003 Pemkab Blitar yang masih tersisa/belum dicairkan
sebesar Rp. 2.086.000,- masih tersimpan dalam Kas Negara A dengan nomor rekening
183.002568266.002
Sesuai DIPP dana Proyek P3DK tahun anggaran 2003 berasal dari APBD Kabupaten
Blitar sebesar Rp. 23.884.000.000,- dan untuk mencairkan dana dari KASDA terdakwa
Didik Sugiyanto sebelumnya menandatangani cek pengambilan dana yang sudah
ditandatangani oleh Pimpro dan bendahara diatas materai tiga ribu dan distempel proyek
yang semuanya dicairkan tidak secara tunai melainkan hanya dialihkan/dipindahkan
dari Rekening Kasda No. 0141000022 dipindahkan kedalam rekening Bendaharawan
P3DK 2003 dengan nomor 141001264 yang ada di Bank Jatim Cabang Blitar, antara
lain:
1. 24-4-2003 No. SPMG 405/Pembangunan nominal Rp. 8.564.750.000,-
2. 23-5-2003 No. SPMG 518/Pembangunan nominal Rp. 36.250.000,-
3. 24-9-2003 No. SPMG 1461/Pembangunan nominal Rp. 133.800.000,-
4. 3-11-2003 No. SPMG 1834 /Pembangunan nominal Rp. 1.200.000.000,-
5. 4-11-2003 No. SPMG 1854/Pembangunan nominal Rp. 201.598.900,-
6. 4-11-2003 No. SPMG 1855/Pembangunan nominal Rp. 70.500.000,-
7. 7-11-2003 No. SPMG 1888/Pembangunan nominal Rp. 277.526.640,-
8. 12-11-2003 No. SPMG 1962/Pembangunan nominal Rp. 155.924.400,-
9. 14-11-2003 No. SPMG 2036/Pembangunan nominal Rp. 391.799.985,-
10 5-12-2003 No. SPMG 2254/Pembangunan nominal Rp. 229.499.550,-
11. 5-12-2003 No. SPMG 2255/Pembangunan nominal Rp. 618.499.500,-
12. 5-12-2003 No. SPMG 2256/Pembangunan nominal Rp. 125.000.000,-
13. 5-12-2003 No. SPMG 2257/Pembangunan nominal Rp. 72.000.000,-
14. 19-12-2003 No. SPMG 2437/Pembangunan nominal Rp. 5.686.331.235,-
15. 19-12-2003 No, SPMG 2438/Pembangunan nominal Rp. 50.000.000,-
16. 19-12-2003 No. SPMG 2439/Pembangunan nominal Rp. 2.767.600.000,-
17. 7-10-2003 No. SPMG 1568/Pembangunan nominal Rp. 281.099.700,-
18. 7-10-2003 No. SPMG 1571/Pembangunan nominal Rp. 154.500.000,-
19. 7-10-2003 No.SPMG 1572/Pembangunan nominal Rp. 22.500.000,-
Page 13
13
20. 7-10-2003 No. SPMG 1573/Pembangunan nominal Rp. 134.099.700,-
21. 13-10-2003 No. SPMG 1599/Pembangunan nominal Rp. 335.399.100,-
22. 13-10-2003 No. SPMG 1600/Pembangunan nominal Rp. 22.500.000,-
23. 13-10-2003 No. SPMG 1601/Pembangunan nominal Rp. 265.500.000,-
24. 13-10-2003 No. SPMG 1602/Pembangunan nominal Rp. 151.620.000,-
25 17-10-2003 No. SPMG 1673/Pembangunan nominal Rp. 100.799.520,-
26. 20-10-2003 No. SPMG 1723/Pembangunan nominal Rp. 292.199.370,-
27 20-10-2003 No. SPMG 1724/Pembangunan nominal Rp. 176.399.700,-
28 20-10-2003 No. SPMG 1725/Pembangunan nominal Rp. 30.000.000,-
29. 20-10-2003 No. SPMG 1726/Pembangunan nominal Rp. 336.302.700,-
30. 20-11-2003 No. SPMG 2171/Pembangunan nominal Rp. 1.000.000.000,
Jumlah total Rp.23.884.000.000,-
Yang dibayarkan oleh terdakwa Didik Sugiyanto kepada 248 desa atau kelurahan se
kabupaten Blitar yang menerima adalah Bendaharawan desa/kelurahan dengan dasar
pengajuan permohonan pencairan dari desa/kelurahan yang telah direkomendasi camat
dibayarkan di kantor bank BRI unit/cabang bank Jatim dan dikantor bagian
pemerintahan. Yang memerintahkan terdakwa Didik Sugiyanto untuk melakukan
pembayaran adalah Pimpro yang sebelum telah mengecek kelengkapan administrasi
yang sudah dibuat dan dipersiapkan oleh Konsultan.
Bahwa terhadap dana yang diserahkan ke desa ada pemotongan antara lain:
- PPN 10% sebesar Rp 1.280.272.737,00
Disetor ke kas Negara Rp. 425.630.185,08
Sisa Rp. 854.642.542,19
Diminta kembali oleh desa/kelurahan
- PPH 2% sebesar Rp. 256.054.545,44
Disetor ke kas Negara Rp.36.127.272,00
Sisa Rp. 219.927.273,44
Dititipkan di pembantu kuasa pengguna anggaran pada bagian pemerintahan
- Biaya administrasi pembuatan SP3, BA pembayaran tahap I, tahap II dan tahap III
- Pungutan biaya Administrasi proyek P3DK Rp. 86.681.000,-
- Pungutan biaya administrasi P2MPD Rp.10.383.200,-
Rp. 97.064.200,-
Seharusnya sesuai Pedoman Umum P2MPD, bahwa perhitungan PPN atas porsi
pendamping menjadi kewajiban daerah dan harus disediakan dalam APBD, namun
terdakwa Suparman S,Sos dan Didik Sugiyanto tetap melakukan pemotongan tersebut
dan dasar dari pemotongan tersebut adanya rekapan yang sudah disusun/dibuat serta
ditandatangani Konsultan (Ir. Moch. Iqbal). Padahal pemotongan dana P3DK untuk
PPH pasal 22 sebesar 2 % tidak ada ketentuannya, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa
Page 14
14
Didik Sugiyanto atas saran dan rekap dari Konsultan Management daerah (KMD) yaitu
saksi Ir.M.Iqbal untuk dilakukan pemotongan pada saat penyerahan uang kepada
Desa/kelurahan yang didasarkan pada proyek P2MPD dan proyek P3DK tahun 2001
dan tahun 2002 yang juga tidak ada dasar untuk melakukan pemotongan PPH pasal 22
sebesar 2 %.
Selanjutnya saksi Ir. Moch. Iqbal menyuruh terdakwa Didik Sugiyanto untuk
mentransfer ke rekening pribadinya (Ir. Moch. Iqbal) sebesar Rp. 73.114.200,00
sebanyak 2 kali yang pertama tanggal 17 pebruari 2004 sebesar Rp. 68.114.200,- dan
yang kedua tanggal 20 Juli 2004 sebesar Rp.5.000.000,0
dan sisanya sebesar Rp. 23.950.000,- dititipkan di pembantu kuasa pengguna anggaran
pada bagian pemerintahan .
Jumlah uang pemotongan PPH P3DK dan pendamping P2MPD tahun 2003 yang
dititipkan kepada pembantu Kuasa pengguna Anggaran dana P3DK dan P2MPD tahun
2003 Pemkab Blitar sejumlah Rp. 270.045.023,-. Uang tersebut atas ijin terdakwa Didik
Sugiyanto dan Kabag Pemerintahan Pemkab Blitar pada tanggal 3 januari 2005 uang
sejumlah Rp.216.281.750,- telah diambil lagi dan dipindahkan ke Bank BRI Cabang
Blitar dengan nomor rekening 000901000760301 atas nama Rekening Giro Bendahara
TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Blitar) sedang
sisanya yang sejumlah Rp. 53.763.267,- disimpan oleh Siti Zulaikah dalam brankas
Pemda Kab. Blitar
Bahwa dengan dititipkannya sisa dana pemotongan Proyek P3DK terhadap
PPN sebesar 10 % serta PPH pasal.22 sebesar 2 % terdapat jasa giro sebesar
Rp.28.869.109,50 yang seharusnya jasa giro tersebut disetorkan ke kas negara namun
oleh bendahara Proyek ( Didik Sugiyanto ) tidak dilakukan penyetoran terhadap uang
tersebut Akibat dari perbuatan para terdakwa serta Ir. Moch. Iqbal Negara dirugikan
sebesar Rp. 345.860577,50,- sesuai dengan perhitungan BPKP Surabaya dengan
perincian sebagai berikut:
1. Pungutan PPH pasal 22 yang belum disetor Rp. 219.927.268,00
2. Pungutan biaya administrasi Desa Rp. 97.064.200,00
3. Jasa Giro yang belum disetor Rp 28.869.109,50
Rp. 345.860.577.50,-
atau Setidak-tidaknya sekitar jumlah itu
-----------Perbuatan mereka terdakwa melanggar pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31
tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP ---------------------------------------------
SUBSIDER
Page 15
15
-----------Bahwa mereka terdakwa SUPARMAN, S.Sos Bin PARTO AKAD selaku
Pimpinan Proyek P3DK dan P2MPD kabupaten Blitar dan DIDIK SUGIYANTO Bin
SOEJOKO selaku bendaharawan Proyek P3DK dan P2MPD kabupaten Blitar, sebagai
orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. H.
MOCH. IQBAL (dalam tuntutan tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak
dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan januari 2003 sampai dengan bulan
Desember 2003, setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2003
,bertempat di kantor Pemkab Blitar jalan S. Supriyadi Nomor 17 Blitar atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat tertentu didaerah hukum Pengadilan negeri Blitar telah
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan
kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara .
Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
Bahwa sebelumnya saksi Ir. Moch. Iqbal dan saksi Mangatas Tobing telah mendapat
informasi yang sifatnya umum dengan surat dari Bappenas kepada para Bupati termasuk
yang sudah diterima informasinya oleh Kabupaten Malang itu, bahwa di Bappenas
masih ada sisa dana tahun 2001, 2002 untuk proyek P2MPD , sehingga saksi Mangatas
Tobing dan saksi Ir.Moch. Iqbal berencana untuk meraih dana tersebut dengan
berkoordinasi dengan kepala bapeda yaitu saksi Drs. Mashudi bahwa akan dapat dana
dari loan (luar negeri) yang dibiayai ADB (Asian Development Bank) sebesar Rp.1,6
Miliar untuk proyek P2MPD ( Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Daerah).Pada tanggal 10 Januari 2003 saksi Mangatas Tobing (kepala Kimpraswil)
bersama dengan saksi Ir.Moch. Iqbal datang menemui saksi H. Mashudi MM
kekantornya untuk membicarakan rencana Proyek P2MPD tahun 2003 dan kemudian
sepakat bertiga yaitu saksi Mangatas Tobing, Ir. Moch. Iqbal dan saksi drs. Mashudi
MM untuk menghadap Bupati (waktu itu dijabat Drs. Imam Muhadi) dan berangkat Ke
Jakarta. Kemudian permohonan bantuan tersebut melalui mekanisme hasil Rapat
koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Pemkab Blitar.dan saksi drs. Mashudi MM
sebagai perencana pembangunan di daerah sepakat bahwa dana rencana alokasi Proyek
P3DK yang dananya murni APBD dijadikan dana pendamping proyek P2MPD yang
berasal dari dana Loan ADB 1678-INO. Pada tanggal 14 Januari 2003, saksi Mangatas
Tobing, saksi Drs. Mashudi MM dan saksi Ir. Moch Iqbal berangkat ke Jakarta dengan
membawa kelengkapannya surat dari Bupati Blitar Nomor 050/14/409.2007/2003
tanggal 10 Januari 2003 perihal permohonan bantuan Dana loan ADB 1678-INO
dengan hasilnya adalah permohonan bantuan dana tersebut disetujui Rp. 1,6 Miliar
untuk dana KMD dengan persyaratan agar segera menyampaikan Surat permohonan
untuk menyusuli surat terdahulu . Kemudian saksi Drs. Mashudi menyusuli dengan
Page 16
16
surat Bupati Blitar tanggal 20 Januari 2003 Nomor 050/28/409.2007/2003 perihal
Mohon Bantuan Dana Loan ADB 167 dimana dalam surat tersebut telah disebutkan
bahwa ada dana Alokasi Proyek P3DK Kabupaten Blitar. Kemudian dana proyek yang
didapat sebanyak Rp.1,6 Miliar itu dilaporkan dalam APBD dan untuk proyek P3DK
sudah disetujui oleh pihak DPRD kabupaten Blitar, sehingga penggunaan selanjutnya
direncanakan oleh bagian pembangunan dan Perencanaan. Setelah adanya usulan Loan
untuk Proyek P2MPD sebanyak 1,6 Miliar dengan dana pendampingan dana APBD
untuk P3DK, kemudian diberikan ketentuan DIPP (bukti terlampir) yaitu mendapatkan
dana loan sebesar Rp.1,6 miliar yang digunakan fisik Rp.500.000.000,- sedangkan yang
untuk KMD (Konsultan Managemen Daerah) adalah Rp.1,1 Miliar. Bahwa pada rapat
koordinasi Proyek P3DK tanggal 11 Maret 2003 diruang rapat Bupati yang dihadiri Ir.
Moch. Iqbal terungkap bahwa saksi drs. Mashudi menyatakan akan ada proyek P2MPD
sebesar Rp.1,6 miliar bahwa Pimpro yang ditunjuk terdakwa Suparman, S.Sos dengan
Konsultan PT Virama Karya karena sebelumnya telah ada usulan dari Kabag
Pemerintahan yang pada waktu itu dijabat saksi Eko Budoyo dan dalam perencanaan
proyek tersebut bahwa Konsultan yang akan ditunjuk adalah PT Virama Karya yang
telah bekerja sebagai kosultan pada proyek P2MPD sebelumnya. Bahwa Proyek P3DK
maupun Proyek P2MPD tahun anggaran 2003 Kabupaten Blitar dilaksanakan mulai
awal Januari 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 dengan besarnya anggaran
sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 915/304/409.011/2003 tanggal 23
Juli 2003 tentang pengesahan Proyek yang dibiayai dari perubahan APBD
Pembangunan kabupaten Blitar dana P3DK tahun 2003 sejumlah Rp.23.884.000.000,-
(Dua puluh tiga Milyar Delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian
- Untuk Desa tipe A infrastruktur fisik sebanyak 160 Desa @ Rp.60.000.000,- dan
untuk Kelembagaan Rp. 36.250.000,- yaitu Desa Jiwut, Penataran, Modangan,
Kedawung, Ngoran, Dayu, Kemloko, Bangsri, SumberAsri, Pojok, Tingal, Slorok,
Sidodadi, Karangrejo, Karangsono, Sawentar, Tlogo, Gaprang, Bangle, Gogodeso,
Jatinom, Papungan, Sanan Kulon, Bendowulung, Purworejo, Kalipucung, Sumber,
Sumberingin, Gleduk, Sumberjo, Ngadirenggo, Tegal Asri, Balerejo, Wonorejo,
Bendosewu, Jeblok, Jabung, Tumpang, Kendalrejo,Gadungan , Ngaringan, Butun,
Tambakan , Sumber Agung, Soso, Plumbung, Semen, Tulungrejo, Krisik,
Sukosewu, Doko, Plumbangan,Slorok, Suru, Sidorejo, Resapombo, Sumberurip,
Kesamben Pagerwojo, Tepas, Tampak Rejo, Pagergunung, Jugo, Siraman,
Bumirejo, Selorejo, Sumber Agung, Banjarsari, Grendeng, Boro, Sidomulyo,
Ampelgading,Popoh, Ploso, Selopuro, Mandesan, Jatitengah, jambewangi,
tegalrejo, Mronjo, Dermojayan , Karanggayam, Pakisrejo, Purwokerto, Selokajang,
Page 17
17
Ngaglik, Kandangan, Begelenan, Ponggok, Pojok, Kawedusan, Jatilengger, Bendo,
Maliran, Karangbendo, Candirejo, Sidorejo, Bacem, Gembongan, Kebonduren,
Dadaplangu, Ringinanom, Sukorejo, Slemanan, Bakung, Wonodadi, Pikatan,
Kolomayan, Kunir, Gandekan, Kebonagung, Tawangrejo,Pandanarum, Bacem,
Binangun, Sumberkembar, Rejoso, Birowo, Sambigede, Ngembul, Kedungwungu,
Ngadri, Panggungrejo, Margomulyo, Panggungsari, terang, Kaligambir, Kalitengah,
Wates, Mojorejo, Purworejo, Tulungrejo, Ringinrejo, Surejo, Tugurejo,
Suruwadang, Sumberrejo,Bendosari, Dawuhan, Plumpungrejo, Jimbe, Plosorejo,
Darungan, Sumberjati, Maron, Kebonsari, Tanggungduwet, Kedungbanteng, Lorejo,
Tumpakkepoh, Sidomulyo, Plandirejo, Pulerejo, Wonotirto, Sumberbroto, Ngeni,
Ngadipuro, Gununggede, Pasiraman,Kaligrenjeng, Tambakrejo.
- Untuk Desa Tipe B infrastruktur fisik sebanyak 39 Desa @ Rp.55.000.000- dan
untuk Kelembagaan Rp. 35.250.000,- yaitu : Desa Kuningan, Minggirsari,
Plosoarang,Tuliskriyo, Bendosari, Jajar, Sragi, Duren, Pasirharjo, Gandusari, Kotes,
Jambepawon, Genengan, Kalimanis, Pohgajih, Olak Alen, Kerjen, Wonorejo,
Maron, Ringinanyar, Langon, Karanggondang, Sumbersari, Mangunan, Tunjung,
Besuki, Jati, Tumenggungan, Salam, Tawangrejo, Umbuldamar, Bumiayu,
Sumberagung, Balerejo, Sumbersik, Rejowinangun, Pakisaji, Ngrejo.
- Untuk Desa Tipe C infrastruktur fisik sebanyak 21 Desa @
Rp.50.000.000,- dan untuk kelembagaan Rp.34.250.000,-yaitu
Ds.Krenceng, Jeding, Tembalang, Gondang, Kemirigede, Sukoanyar,
Ngreco, Kendalrejo, Bendorejo, Kaliboto, Rejosari, Sumberrejo,
Kaulon, Salamrejo, Sukorame, Sumberarum, Bakung,Bululawang,
Sumberdadi,Tumpakoyot.
- Untuk Kelurahan sebanyak 28 Kelurahan, infrastruktur fisik @ Rp.46.000.000,- dan
Kelembagaan Rp.25.250.000, yaitu kelurahan Nglegok, GarumTawangsari,
Sumberdiren, Bence, Kanigoro, Satrian,Wlingi, Klemunan, Tangkil, Beru,
Babadan,Talun, Kamulan, Kameron, Bajang, Srengat, Dandong,
Kauman,Togogan,Tawangrejo, Sutojayan, Kalitang, Kembangarum,GedungBunder,
Jenglong, Sukorejo, Jegu, Kademangan.
Sedangkan dana P2MPD 2003 sesuai DIP besarnya Rp. 1.696.500.000,- dengan
perincian :
- KMD sejuamlah Rp. 1.196.500.000
- Fisik untuk 10 desa Rp.500.000.000,- yaitu meliputi desa Gaprang, Desa Slorok,
Desa Rejowinangun , desa Sumberjati, Desa Kawulon, Desa pohgajih, Desa
Kesamben, Desa Mronjo, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
Page 18
18
Bahwa untuk Proyek P3DK sasarannya adalah pembangunan fisik yang
diprioritaskan oleh desa Penerima sebanyak 220 desa dan 28 Kelurahan sedang sasaran
P2MPD adalah dengan sasaran 10 desa.
Sesuai dengan surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 281 tahun 2003 tanggal 20 Mei
2003: bahwa yang diangkat Pimpinan Proyek P2MPD tahun 2003 adalah terdakwa
Suparman , S.Sos (sebagai PNS dengan SK Gubernur KDH Tk I Jawa Timur No
821.12/691/032/ Tahun 1988 tanggal 30 Januari 1988 ) dan sebagai Bendaharawan
Proyek P2MPD dijabat oleh terdakwa Didik Sugiyanto ( Sebagai PNS dengan SK
Gubernur KDH Tk.I Jawa Timur No 821.12/691/032/tahun 1988 tanggal 30 januari
1988 ) dan dengan SK Bupati Blitar Nomor 174 tahun 2003 tanggal 4 April 2003 bahwa
yang ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek P3DK tahun 2003 adalah terdakwa Suparman.
S.Sos dan ditunjuk sebagai Bendaharawan Proyek P3DK tahun 2003 adalah terdakwa
Didik Sugiyanto.
Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 281 tahun 2003 tanggal 20 Mei
2003 dan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 174 tahun 2003 tanggal 4 april 2003
tugas Pokok Pimpinan Proyek P3DK dan P2MPD adalah:
- Melakukan tugas administrasi proyek dan bertanggung jawab atas penggunaan yang
dikeluarkan sesuai dengan criteria yang diatur dalam Pedum P2MPD dan Peraturan
lain yang relevan.
- Dengan batuna Konsultan Management Darha melakukan Verivikasi terhadap
rencana tehnis prasarana yang akan dibangun tipe A dan tipe B
- Bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat waktu.
- Melaporkan pelaksanaan penggunaan dana kepada Bupati Blitar
Dan juga harus sesuai dengan SK Bupati Blitar dan sesuai dengan ketentuan
Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 Yo Permendagri Nomor 2 tahun 1996 tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah.
Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 281 tahun 2003 tanggal 20 Mei
2003 dan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 174 tahun 2003 tanggal 4 april 2003
tugas dan tanggung jawab Bendaharawan antara lain:
- Mempersiapkan administrasi pencairan dana anggaran Proyek.
- Menerima, menyiapkan dan memelihara serta menyerahkan/membayar uang/barang
milik Proyek P2MPD secara tertib dan teratur
- Mengerjakan buku kas/buku barang dan buku lainnya sesuai kebutuhan.
- Menyusun dan menyiapkan bukti-bukti pengeluaran/penerimaan secara tertib dan
teratur.
Bahwa dalam pelaksanan Proyek-proyek P2MPD Kabupaten Blitar tahun 2003 telah
menunjuk/menggunakan jasa Konsultan PT Virama Karya Cabang Surabaya yang
Page 19
19
sebagai Kepala Cabangnya adalah Ir. Farid Wadjdi dan pelaksana dilapangan/pemimpin
fasilitator atau sebagai tiem Leader saksi Ir. Much. Iqbal dengan tugas pokoknya :
- Managemen umum
- Rencana dan program
- Fasilitas, motivasi
- Dan kampanye kepedulian public
- Monitoring pelaksanaan proyek.
- Pendukung pelaksanaan.
- Isu gender (meningkatkan peran serta perempuan)
Bahwa dalam pelaksanaan tugas Konsultan maupun tugas Pimpinan Proyek
dan Bendaharawan Proyek P3DK maupun P2MPD harus sesuai dengan petunjuk
pelaksana dana P3DK tahun 2003 Nomor 140/86/409.011/2003 tanggal 6 Maret 2003
sedangkan petunjuk P2MPD harus sesuai dengan Pedum P2MPD dan Surat Edaran
dirjen Anggaran Nomor SE-97/A/2001 tanggal 20 juli 2001 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembayaran Proyek P2MPD serta SK Bupati Blitar . Dengan adanya
proyek P2MPD Pemkab Blitar tahun 2003 sesuai DIP senilai Rp.1.696.500.000,- dan
dana P3DK Pemkab Blitar 2003 sesuai SK Bupati Blitar Nomor 915/304/409.011/2003
senilai Rp.14.884.000.000,- , sesuai dengan Pedoman Umum P2MPD, pengadaan jasa
konsultan harus dilakukan melalui proses pelelangan /tender terbuka , setelah pross
tender selesai dan sebelum penentuan pemenang, proses tersebut harus mendapatkan
NOL (No Objection Letter) terlebih dahulu dari ADB dan mengikuti ketentuan Kepres
yang berlaku no. 18 tahun 2000 tentang pengadaan barang dan jasa yang melakukan
adalah Pimpro dengan menunjuk Panitia Lelang. Namun kenyataannya terdakwa
Suparman S.Sos sebagai Pimpro tidak mengetahui proses pengadaan Konsultan, tidak
pernah menerbitkan SK pengadaan barang dan jasa, tidak pernah menetapkan harga
perkiraan sendiri yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultan
dan tidak pernah menetapkan kerangka acuan kerja dan syarat untuk pengadaan
konsultan tahun 2003, terdakwa hanya diminta oleh saksi Ir. M. Iqbal untuk segera
menandatangani kontrak konsultan tersebut karena proyek segera dimulai, yang
sebelumnya sekitar pertengahan bulan April 2003 sekitar jam 17.00 WIB saksi Ir. Iqbal
datang kerumah terdakwa Suparman, S.Sos dengan membawa 3 buku yang terdiri dari 2
buku ( kontrak kerja) dan 1 buku berupa proses lelang yang sudah ada tanda tangannya
Bupati Blitar, kepala bappeda, kabag pembangunan, Kepala Dinas Praswil, Panitia
lelang PT Virama Karya, pelaksanaan berita acara loka karya oleh pimpro tahun 2002,
termasuk buku kontrak nomor : 050/05/PP/P2MPD/2003 tanggal 6 April 2003 yang
sudah ditandatangani oleh persero PT Virama karya (Ir. Faris Wadji), akhirnya tinggal
terdakwa yang belum tanda tangan proses lelang dan buku kontrak yang selanjutnya
Page 20
20
yang ada nama terdakwa Suparman, S.Sos selaku pimpro ditandatangani buku proses
lelang dan buku kontrak tersebut.
Selanjutnya kontrak dengan Konsultan ditandatangani oleh Pimpro tanggal 16 April
2003 akan tetapi SK Pengangkatan Pimpro diterbitkan tanggal 20 Mei 2003. Bahwa
terdakwa Suparman, S.Sos selaku Pimpro tidak pernah melakukan proses pengadaan
dan tidak menunjuk suatu Panitia yang mengadakan pengadaan , terjadinya kontrak
saat itu yang menyiapkan adalah Konsultan yaitu saksi ir. Moch. Iqbal dan Pimpro
terdakwa Suparman, S.Sos hanya menandatangani saja. Bahwa yang menandatangani
kontrak yang mendahului penunjukan Pimpro yaitu yang menandatangani PT Virama
Karya adalah : Farid Wadjdi selaku Kepala Cabang PT Virama Karya tersebut di
Surabaya dan Pimpro P2MPD tahun 2003 adalah terdakwa Suparman S.Sos. Dan yang
menyerahkan kontrak ke Pimpro terdakwa Suparman, s.sos adalah saksi Ir.Moch. Iqbal
dan saksi Nanang staf PT. virama Karya yang diserahkan sekitar bulan April tahun 2003
di Kantor Pimpro (Bagian Pemerintahan) Pemkab Blitar.
Bahwa selain itu seluruh pengurusan permintaan pembayaran dilakukan
Konsultan sendiri yaitu saksi Ir. Much. Iqbal, pejabat proyek hanya menandatangani
berkas yang telah dipersiapkan.
Bahwa atas perintah Pimpro yaitu terdakwa Suparman, S.Sos , maka saksi
Ir.Moch. Iqbal selaku Konsultan P3DK dan P2MPD atas dasar Kontrak Kerja Nomor
10/01/SPK/VK-P2MPD/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 telah melakukan sosialisasi
P2MPD bersamaan dengan sosialisasi P3DK yang dilakukan bulan April 2003 dan
berakhir bulan Desember 2003 sesuai dengan akhir tahun anggaran. Didalam sosialisasi
sebanyak 8 kali di delapan tempat pada seluruh desa dan kecamatan sekabupaten Blitar
sedangkan sosialisasi ditingkat Kabupaten bertempat di Pendopo kabupaten, tersebut
saksi Ir.Moch. Iqbal menyampaikan bahwa rencana anggaran biaya proyek P2MPD
tersebut termasuk pajak pertambahan nilai 10% dan dana yang disalurkan kepada desa
PPH 2% dan biaya Administrasi pembuatan SP3, BA Pembayaran tahap I 30%, II 50%,
III 20%. Bahwa selajutnya untuk pembayaran dana ke desa atas dasar permintaan dari
desa yang persyaratan dan kelengkapannya sudah dibuat dan dipersiapkan oleh
konsultan. Sedangkan untuk pencairan dana bantuan ke 10 desa ,pihak konsultan ( Ir.
Moch. Iqbal ) datang ke kantor bagian pemerintahan dengan membawa berkas-berkas
pencairan dana bantuan ke 10 desa yang sudah dibuat dan dipersiapkan untuk
dimintakan tanda tangan Pimpro dan bendahara proyek setelah berkas ditandatangani
oleh terdakwa Suparman, S.Sos dan terdakwa Didik Sugiyanto, berkas diminta kembali
oleh pihak Konsultan yaitu Ir. Moch. Iqbal untuk dibawa ke kantor KPKN selang
beberapa hari konsultan yaitu saksi Ir. Moch. Iqbal datang ke kantor bagian
pemerintahan memberitahukan bahwa dana P2MPD ke 10 desa sudah ada di BRI
Page 21
21
Cabang Blitar, selanjutnya bendahara proyek yaitu terdakwa Didik Sugiyanto
disarankan mengajukan permohonan membuka rekening atas nama proyek P2MPD di
BRI Cabang , selanjutnya bendahara Proyek yaitu terdakwa Didik Sugiyanto
mengajukan permohonan pembukaan rekening atas nama proyek P2MPD yang
ditandatangani Kepala Bagian sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank,
dari pihak bank BRI memberikan ketentuan bahwa selain persyaratan permohonan yang
ditanda tangani oleh Pimpinan Proyek dan bendahara proyek wajib mengisi specimen
dan disempel proyek. Selanjutnya dana dicairkan dari KPKN : pencairan pertama
sejumlah Rp.150.000.000,- disalurkan ke 10 desa masing-masing @ Rp.15.000.000,-
kedua sejumlah Rp.250.000.000,- disalurkan kepada 10 desa masing-masing @ Rp.
25.000.000,- dan ketiga sejumlah Rp.100.000.000,- disalurkan ke 10 desa masing-
masing @ Rp. 10.000.000,- pembayaran tersebut dilakukan oleh terdakwa Didik
Sugiyanto atas Perintah terdakwa Suparman, S.Sos sebagai Pimpro dan dalam
melakukan pembayaran tersebut terdakwa Didik Sugiyanto tidak melakukan
verivikasi/mengecek kelengkapan bukti yang dipersyaratkan karena semua persyaratan
sudah dibuat dan dipersiapkan oleh Konsultan dan yang menerima dana tersebut adalah
Bendaharawan desa. Pembayaran tahap I hanya 1 desa yaitu desa Mronjo Kecamatan
selopuro Kabupaten Blitar diambil sendiri oleh Bendahara Desa di bank BRI cabang
Blitar lainnya diambil oleh bendahara desa dilakukan di kantor bagian pemerintahan
Kabupaten Blitar, sedangkan pembayaran tahap II dan tahap III dilakukan dikantor
bagian pemerintahan Kabupaten Blitar. Terhadap dana yang diserahkan ke desa
tersebut ada biaya pengganti administrasi (SP3, BA I, BA II dan BA III) yang besarnya
Rp. 10.383.200 masing-masing desa dipungut besarnya bervariasi pada saat pencairan
dana tahap I sekitar bulan Nopember 2003 di kantor BRI cabang Blitar , pemotongan
tersebut tidak ada dasarnya hanya bukti rekapan yang sudah disusun/dibuat serta
ditandatangani konsultan (saksi Ir. Moch. Iqbal) dan setelah biaya pengganti
administrasi terkumpul disimpan pada rekening proyek P2MPD.
Bahwa untuk pencairan dana jasa konsultan sejumlah Rp.1.195.174.000,- yang
dicairkan sejumlah Rp.1.194.414.000,- sehingga yang jumlah Rp. 760.000,- masih
belum dicairkan / masih di KPKN Blitar, dimana semua persyaratan dan kelengkapan
berkasnya sudah dibuat dan dipersiapkan oleh pihak konsultan , bendahara proyek dan
Pimpro tinggal menandatangani saja. Sesuai SPM pembayaran kepada KMD sejumlah
Rp.1.194.414.000,- yang dibayarkan sebanyak 3 kali, namun tidak secara langsung
antara lain:
- Pembayaran uang muka sekitar sekitar tanggal 15 September 2003 sebesar
Rp. 146.804.800,- dan Rp. 92.230.000,-
Page 22
22
- Pembayaran pertama tanggal 7 Nopember 2003 sebesar Rp. 367.564.200,- dan
Rp. 154.805.000,- untuk tagihan bulan April –Mei-Juni-Juli-Agustsus- September.
- Pembayaran kedua tanggal 6 januari 2004 sebesar Rp. 214.115.000,- dan
Rp. 218.895.000,- untuk tagihan bulan Oktober-Nopember-Desember.
Secara langsung terdakwa Didik Sugiyanto tidak pernah melakukan pembayaran uang
muka , namun pernah menandatangani pengajuan pembayaran uang muka, untuk
jaminan uang muka juga tidak pernah menerima namun sesuai bukti yang ada bahwa
jaminan uang muka PT Asuransi Jasa Raharja Putra No. SBY.13.05.00.2003.00064
tanggal 8 september 2003 sebesar Rp. 262.939.000 yang berlaku tanggal 8 September
2003 sampai tanggal 15 Desember 2003
Bahwa yang menerima pembayaran kepada Konsultan sejumlah
Rp.1.194.414.000,- adalah PT Virama Karya Surabaya dengan bukti yang dibuat dan
dipersiapkan oleh konsultan (saksi Ir.Moch. Iqbal dan saksi Nanang) Bank BNI cabang
Jembatan Merah Surabaya dengan nama PT Virama Karya , alamat jl Sidosermo
Selatan Airdas 86 Surabaya No. rek. 077.000000181.001 tanggal 27 April 1981 dan
yang memerintahkan melakukan pembayaran adalah Konsultan, namun terdakwa Didik
Sugiyanto tidak pernah melakukan pembayaran karena yang melakukan pengurusan
pembayaran di KPKN adalah Konsultan.
Untuk dana P2MPD tahun 2003 Pemkab Blitar yang masih tersisa/belum dicairkan
sebesar Rp. 2.086.000,- masih tersimpan dalam Kas Negara A dengan nomor rekening
183.002568266.002
Sesuai DIPP dana Proyek P3DK tahun anggaran 2003 berasal dari APBD Kabupaten
Blitar sebesar Rp. 23.884.000.000,- dan untuk mencairkan dana dari KASDA terdakwa
Didik Sugiyanto sebelumnya menandatangani cek pengambilan dana yang sudah
ditandatangani oleh Pimpro dan bendahara diatas materai tiga ribu dan distempel proyek
yang semuanya dicairkan tidak secara tunai melainkan hanya dialihkan/dipindahkan
dari Rekening Kasda No. 0141000022 dipindahkan kedalam rekening Bendaharawan
P3DK 2003 dengan nomor 141001264 yang ada di Bank Jatim Cabang Blitar, antara
lain:
1. 24-4-2003 No. SPMG 405/Pembangunan nominal Rp. 8.564.750.000,-
2. 23-5-2003 No. SPMG 518/Pembangunan nominal Rp. 36.250.000,-
3. 24-9-2003 No. SPMG 1461/Pembangunan nominal Rp. 133.800.000,-
4. 3-11-2003 No. SPMG 1834 /Pembangunan nominal Rp. 1.200.000.000,-
5. 4-11-2003 No. SPMG 1854/Pembangunan nominal Rp. 201.598.900,-
6. 4-11-2003 No. SPMG 1855/Pembangunan nominal Rp. 70.500.000,-
7. 7-11-2003 No. SPMG 1888/Pembangunan nominal Rp. 277.526.640,-
8. 12-11-2003 No. SPMG 1962/Pembangunan nominal Rp. 155.924.400,-
9. 14-11-2003 No. SPMG 2036/Pembangunan nominal Rp. 391.799.985,-
Page 23
23
10 5-12-2003 No. SPMG 2254/Pembangunan nominal Rp. 229.499.550,-
11. 5-12-2003 No. SPMG 2255/Pembangunan nominal Rp. 618.499.500,-
12. 5-12-2003 No. SPMG 2256/Pembangunan nominal Rp. 125.000.000,-
13. 5-12-2003 No. SPMG 2257/Pembangunan nominal Rp. 72.000.000,-
14. 19-12-2003 No. SPMG 2437/Pembangunan nominal Rp. 5.686.331.235,-
15. 19-12-2003 No, SPMG 2438/Pembangunan nominal Rp. 50.000.000,-
16. 19-12-2003 No. SPMG 2439/Pembangunan nominal Rp. 2.767.600.000,-
17. 7-10-2003 No. SPMG 1568/Pembangunan nominal Rp. 281.099.700,-
18. 7-10-2003 No. SPMG 1571/Pembangunan nominal Rp. 154.500.000,-
19. 7-10-2003 No.SPMG 1572/Pembangunan nominal Rp. 22.500.000,-
20. 7-10-2003 No. SPMG 1573/Pembangunan nominal Rp. 134.099.700,-
21. 13-10-2003 No. SPMG 1599/Pembangunan nominal Rp. 335.399.100,-
22. 13-10-2003 No. SPMG 1600/Pembangunan nominal Rp. 22.500.000,-
23. 13-10-2003 No. SPMG 1601/Pembangunan nominal Rp. 265.500.000,-
24. 13-10-2003 No. SPMG 1602/Pembangunan nominal Rp. 151.620.000,-
25 17-10-2003 No. SPMG 1673/Pembangunan nominal Rp. 100.799.520,-
26. 20-10-2003 No. SPMG 1723/Pembangunan nominal Rp. 292.199.370,-
27 20-10-2003 No. SPMG 1724/Pembangunan nominal Rp. 176.399.700,-
28 20-10-2003 No. SPMG 1725/Pembangunan nominal Rp. 30.000.000,-
29. 20-10-2003 No. SPMG 1726/Pembangunan nominal Rp. 336.302.700,-
30. 20-11-2003 No. SPMG 2171/Pembangunan nominal Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah total Rp.23.884.000.000,-
Yang dibayarkan oleh terdakwa Didik Sugiyanto kepada 248 desa atau kelurahan se
kabupaten Blitar yang menerima adalah Bendaharawan desa/kelurahan dengan dasar
pengajuan permohonan pencairan dari desa/kelurahan yang telah direkomendasi camat
dibayarkan di kantor bank BRI unit/cabang bank Jatim dan dikantor bagian
pemerintahan. Yang memerintahkan terdakwa Didik Sugiyanto untuk melakukan
pembayaran adalah Pimpro yang sebelum telah mengecek kelengkapan adminstrasi
yang sudah dibuat dan dipersiapkan oleh Konsultan.
Bahwa terhadap dana yang diserahkan ke desa ada pemotongan antara lain:
- PPN 10% sebesar Rp.1.280.272.737,27
Disetor ke kas Negara Rp. 425.630.185,08
Sisa Rp. 854.642.542,19
Diminta kembali oleh desa/kelurahan
- PPH 2% sebesar Rp. 256.054.545,44
Disetor ke kas Negara Rp. 36.127.272,00
Sisa Rp. 219.927.273,44
Dititipkan di pembantu kuasa pengguna anggaran pada bagian pemerintahan
- Biaya administrasi pembuatan SP3, BA pembayaran tahap I, tahap II dan tahap III
Page 24
24
- Pungutan biaya Administrasi proyek P3DK Rp. 86.681.000,-
- Pungutan biaya administrasi P2MPD Rp. 10.383.200,-
Rp. 97.064.200,-
Dasar dari pemotongan tersebut adanya rekapan yang sudah disusun/dibuat serta
ditandatangani Konsultan (Ir. Moch. Iqbal).
Selanjutnya saksi Ir. Moch. Iqbal menyuruh terdakwa Didik Sugiyanto untuk
mentransfer ke rekening pribadinya (Ir. Moch. Iqbal) sebesar Rp. 73.114.200,00
sebanyak 2 kali yang pertama tanggal 17 pebruari 2004 sebesar Rp. 68.114.200,- dan
yang kedua tanggal 20 Juli 2004 sebesar Rp.5.000.000,0
dan sisanya sebasar Rp. 23.950.000,- dititipkan di pembantu kuasa pengguna anggaran
pada bagian pemerintahan
Jumlah uang pemotongan PPH P3DK dan pendamping P2MPD tahun 2003 yang
dititipkan kepada pembantu Kuasa pengguna Anggaran dana P3DK dan P2MPD tahun
2003 Pemkab Blitar sejumlah Rp. 270.045.023,-. Uang tersebut atas ijin terdakwa Didik
Sugiyanto dan Kabag Pemerintahan Pemkab Blitar pada tanggal 3 januari 2005 uang
sejumlah Rp.216.281.750,- telah diambil lagi dan dipindahkan ke Bank BRI Cabang
Blitar dengan nomor rekening 000901000760301 atas nama Rekening Giro Bendahara
TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Blitar) sedang
sisanya yang sejumlah Rp. 53.763.267,- disimpan oleh Siti Zulaikah dalam brankas
Pemda kab. Blitar
Akibat dari perbuatan para terdakwa serta Ir. Moch. Iqbal Negara dirugikan sebesar
Rp. 345.860577,50,- sesuai dengan perhitungan BPKP Surabaya dengan perincian
sebagai berikut:
1. Pungutan PPH pasal 22 yang belum disetor Rp. 219.927.268,00
2. Pungutan biaya administrasi Desa Rp. 97.064.200,00
3. Jasa Giro yang belum disetor Rp. 28.869.109,50
Rp. 345.860.577.50
atau Setidak-tidaknya sekitar jumlah itu
Perbuatan mereka terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 3 Undang-Undang No.
31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 20 Tahun 2001
tentang perubahan undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi pasal 55 (1) ke 1 KUHP;
Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat
Hukum para terdakwa di persidangan mengajukan keberatan/eksepsi, dan atas
keberatan/eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Penuntut Umum di
persidangan mengajukan tanggapan atau pendapatnya;
Page 25
25
Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa
terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis telah menjatuhkan putusan sela
dalam persidangan pada hari Selasa, 24 Maret 2009, yang amarnya antara lain berbunyi
sebagai berikut:
M E N G A D I L I
Menolak Keberatan/Eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa
untuk seluruhnya;
Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan
perkara atas nama terdakwa Suparman S.Sos. Bin Parto Akad dan terdakwa
Didik Sugiyanto Bin Soejoko;
Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, di
persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum, saksi-saksi mana dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing,
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Saksi Drs MASHUDI, MM
- bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bappeda pemkab Blitar mulai bulan Januari
2001 hingga Nopember 2004 sebelumnya di Asisten Pemeritahan pemkab Blitar
dan setelah itu atau saat ini menjabat Kepala Kantor Pendapatan Daerah pemkab
Blitar, tugas pokok tertuang pada pasal 3 SK Bupati Blitar nomor 369 tahun 2003
penjabaran dari Perda kab Blitar nomor 3 / tahun 2002 .
- bahwa saksi tahu arti P2MPD yaitu : Proyek Pendukung Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Daerah sedangkan P3DK yaitu : Program Pendukung
Pembangunan Desa / Kelurahan .
- bahwa nama pimpinan proyek / pimpro P2MPD tahun 2002 adalah SUPARI, BE
dari kantor Praswil sedang pimpinan proyek / pimpro P2MPD tahun 2003 adalah
SUPARMAN S Sos dari kantor bagian pemerintahan pemkab Blitar, adanya
proyek P2MPD tahun 2001, 2002 dan tahun 2003 sedang adanya P3DK tahun
2003 saja .
- bahwa dana P2MPD dari LOAN (bantuan luar negeri) yang dibiayai ADB / bank
dunia sedang P3DK uangnya didanai oleh APBD murni pemkab Blitar .
- bahwa Saksi selaku Kepala Bappeda melaporkan kepada Bupati Blitar tanggal 10
Januari 2003 bahwa ada 3 pihak yaitu : Kepala Beppeda (saksi sendiri), Kepala
Kimpraswil dan Konsultan yang akan melakukan koordinasi dan sepakat akan
Page 26
26
menghadap yang berkepentingan di Bappenas Jakarta dengan membawa Surat
Permohonan pengajuan bantuan loan ADB 1678-INO untuk P2MPD, kemudian
nota dinas tanggal 20 Januari 2003 yang merupakan laporan hasil perjalanan
menyatakan bahwa pada tanggal 15-16 Januari 2003 bertiga (Kepala Bappeda,
Kepala Kimpraswil dan Konsultan PT VIRAMA KARYA) telah menghadap Dr
BASTARI PANJI INDRA, MSP (Sekretaris P2MPD pusat) dengan hasil adalah
permohonan bantuan dana tersebut disetujui Rp 1,6 Milyar untuk dana KMD
dengan persyaratan agar segera menyampaikan surat permohonan.
- bahwa setelah menghadap Bapak BUPATI (waktu itu dijabat Drs IMAM
MUHADI, MBA, MM) selanjutnya Saksi bersama dengan Kepala Kimpraswil
dan Konsultan pada tanggal 14 Januari 2003 berangkat ke Jakarta dengan
membawa surat Bupati Blitar tanggal 10 Januari 2003 nomor :
050/14/409.207/2003 perihal mohon bantuan dana loan ADB 1678-INO .
- bahwa saksi mengetahui persetujuan dana Loan sebesar Rp 1,6 Milyar informasi
dari Pak Dr BASTARI.
- bahwa pemberian dana itu tentu oleh Bappenas sudah dikaji, sebab persyaratannya
adalah bahwa pemda harus mempunyai dana pendamping untuk permohonan
P2MPD sehingga saksi mengajukan dana pendamping yang pelaksanaan teknis
proyeknya sama seperti proyek P2MPD.
- bahwa permohonan bantuan itu sudah melalui mekanisme hasil rapat koordinasi
pembangunan (Rakorbang) pemkab Blitar dan saksi menyepakati bahwa dana
rencana alokasi P3DK murni APBD dijadikan pendamping proyek P2MPD .
- bahwa setelah mendapat dana Loan untuk P2MPD diberikan ketentuan melalui
DIPP yaitu: mendapatkan dana Loan sebesar Rp 1,6 Milyar digunakan untuk fisik
yang Rp 500.000.000,00 sedangkan untuk KMD (Konsultan Management
Daerah) Rp 1,1 Milyar.
- bahwa besarnya bantuan proyek P2MPD sesuai dengan petunjuk adalah
Rp 500.000.000,00 untuk 10 desa sehingga setiap desa akan menerima
Rp 50.000.000,00 .
- bahwa saksi ikut menandatangani surat permohonan rekomendasi penunjukan
kembali Konsultan dan fasilitator dari PT. Virama Karya pada proyek P2MPD
kab Blitar tahun 2003 .
- bahwa dalam rapat koordinasi proyek P3DK tanggal 11 Maret 2003 diruang rapat
Bupati yang dihadiri Konsultan bernama MOCH. IQBAL saksi menyatakan akan
ada proyek P2MPD senilai Rp 1,6 Milyar dan pimpro yang ditunjuk adalah
SUPARMAN sedangkan Konsultannya dari PT VIRAMA KARYA;
2. Saksi Ir MANGATAS L TOBING, M.Si
Page 27
27
- bahwa saksi mengerti bahwa proses pelaksanaan proyek P2MPD dan P3DK tahun
2003 dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam hal pengadaan konsultan saja
karena pelaksanaan proyek P2MPD dan P3DK tahun 2003 pimpinan proyek /
pimpronya sudah tidak berada dikantor Kimpraswil namun sudah beralih ke
kantor bagian tata pemerintahan Pemkab Blitar.
- bahwa pelaksanaan proyek P2MPD / P3DK dimulai sekitar bulan Januari sampai
bulan April 2003.
- bahwa nama pimpinan proyek / pimpro P2MPD tahun 2003 adalah SUPARMAN
S.Sos dari kantor bagian tata pemerintahan pemkab Blitar.
- bahwa dana P2MPD dari LOAN (bantuan luar negeri) yang dibiayai ADB / bank
pembangunan asia sedangkan P3DK uangnya didanai oleh APBD pemkab Blitar .
- bahwa laporan saksi selaku Kepala Bappeda kepada Bupati Blitar tanggal 10
Januari 2003 bahwa ada 3 pihak yaitu : Saksi sebagai Kepala Bappeda, Kepala
Kimpraswil dan konsultan yang akan berangkat ke Jakarta untuk menghadap yang
berkepentingan di Bappenas dengan membawa Surat Permohonan pengajuan
bantuan loan ADB 1678-INO untuk P2MPD di Kab Blitar.
- bahwa hasil rapat koordinasi bulan Januari 2003 antara Kepala Bappeda, Kepala
Kimpraswil dan konsultan akan menghadap ke Bappenas di Jakarta untuk
meminta dana bantuan Loan;
- bahwa saksi mengetahui persetujuan dana Loan sebesar Rp 1,6 Milyar dari Pak Dr
BASTARI dan ada persyaratan bahwa didaerah penerima proyek P2MPD harus
ada proyek yang sama seperti proyek P2MPD.
3. Saksi Drs EKO BUDOYO,
- bahwa saksi bekerja di Pemkab. Blitar pada Kabag Pemerintahan pada tahun 2003
yang mempunyai staf/ karyawan bernama SUPARMAN, S.Sos dan DIDIK
SUGIYANTO
- bahwa saksi mengerti bahwa kurun waktu tahun 2003 Pemkab. Blitar telah ada
Proyek P3DK yang dananya dibiayai dari APBD dan P2MPD yang dananya dari
LOAN ADB (bantuan Luar Negeri)
- bahwa proyek proyek P2MPD dan P3DK dimulai awal Januari 2003 s/d 31
Desember 2003 dan selaku Pimpro P3DK dan P2MPD adalah SUPARMAN,
S.Sos, sedangkan Bendahara P3DK dan P2MPD adalah DIDIK SUGIYANTO .
- bahwa besanya anggaran P3DK sesuai SK. Bupati adalah Rp. 23.884.000.000,00
dengan rincian:
Desa Tipe A infrastuktur fisik sebanyak 160 Desa @ Rp. 60.000.000,00 dan
untuk kelembagaan Rp. 36.250.000,00
Page 28
28
Desa Tipe B infrastruktur fisik sebanyak 39 Desa @ Rp. 55.000.000,00 dan untuk
kelembagaan Rp. 35.250.000,00
Desa Tipe C infrastuktur fisik sebanyak 21 Desa @ Rp. 50.000.000,00 dan untuk
kelembagaan Rp. 34.250.000,00
Kelurahan sebanyak 28 Kelurahan, Infrastuktur fisik @ Rp. 46.000.000,00 dan
Kelembagaan Rp. 25.250.000,00
- bahwa dana P2MPD 2003 sesuai DIPP besarnya Rp. 1.696.500.000,00 dengan
rincian KMD sejumlah Rp. 1.196.500.000,00 dan fisik untuk 10 Desa
Rp. 500.000.000,00
- bahwa dalam pembangun Desa diprioritaskan bahwa Desa penerima proyek P3DK
sebanyak 220 Desa dan 28 Kelurahan, sedangkan P2MPD sebanyak 10 Desa
- bahwa tugas pokok jabatan Saksi selaku Sekretaris pengendali Operasional P3DK
2003 antara lain adalah:
- Memfasilitasi pimpro dan bendahara proyek P3DK tahun 2003 dan menanda
tangani nota dinas pencairan dana
- Mengkoordinasikan semua permasalahan yang muncul dengan instansi yang
berwenang
- Menerima laporan dari Pimpro
- bahwa dalam pelaksanaan Proyek P2MPD 2003 telah menunjuk/ menggunakan
jasa Konsultan dari PT. Virama Karya Cabang Surabaya dimana sebagai kepala
cabangnya adalah Ir. FARID WADJDI sedangkan pelaksana di lapangan atau
sebagai Team Leader-nya adalah Ir. H. MOCH. IQBAL
- bahwa dalam pelaksanaan tugas Konsultan maupun tugas Pimpro dan bendahara
P3DK 2003 berpedoman pada Petunjuk Pelaksana No. 140/86/409.011/2003
tanggal 6 Maret 2003
- bahwa menurut saksi tugas Pimpro (SUPARMAN, S.Sos) dan bendahara (DIDIK
SUGIYANTO) belum dikerjakan secara sempurna sesuai dengan Pedum P2MPD
dan Surat Edaran Ditjen anggaran No. SE-97/A/2001, karena semua pengajuan
dibuat oleh Konsultan (Ir. H. MUCH. IQBAL) sedangkan Pimpro dan Bendahara
hanya tinggal tanda tangan saja .
- bahwa dalam hal pencairan dana P3DK 2003 dapat dilakukan pada Kasda
Pemkab. Blitar, sedangkan P2MPD 2003 dapat dicairkan melalui KPKN. Blitar
dan yang dapat melakukan pencairan dana hanyalah Pimpro bersama Bendahara
P3K dan P2MPD 2003
- bahwa semua pengajuan dana Proyek pada Pemkab. Blitar, sebelum diajukan ke
Kabag Keuangan dan ke sekda serta Bupati Blitar, harus ada Nota Dinas dari
Saksi selaku Kabag Pemerintahan untuk pelaporan keuangan;
Page 29
29
- bahwa sesuai laporan yang disampaikan secara lisan oleh Pimpro bahwa dana
P3DK sejumlah Rp. 23.884.000.000,00 semua dananya telah dicairkan sedangkan
dana P2MPD sejumlah Rp. 1.696.500.000,- juga sudah dibayarkannya dan yang
mengetahui rinciannya adalah Pimpro bersama Bendahara .
- bahwa dalam pembayaran dana P3DK dan P2MPD 2003 atas saran Konsultan
Ir. H. MOCH.IQBAL telah dilakukan pemotongan oleh Bendahara bersama
Pimpro sebanyak PPN. 10 %, PPh 2 %, Biaya Adm. SP.3 tahap I, II dan III;
- bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan secara lisan oleh SUPARMAN,
S.Sos (Pimpro) dan DIDIK SUGIYANTO (Bendahara) hasil pemotongan P3DK
dan P2MPD 2003 antara lain :
PPN. Sejumlah Rp. 1.280.272.737,27 dengan rincian disetor ke Kas Negara
Rp. 425.630.185,08, sisanya Rp. 854.642.652,19 diminta/diserahkan ke
Desa/Kelurahan .
PPh. Sejumlah Rp. 256.054.545,44 disetorkan ke Kas Negara Rp. 36.127.272,00
dan sisanya Rp. 219.927.273,44 dititipkan di Pembantu Kuasa Pengguna
anggaran pada bagian Pemerintahan/ Kas Pemerintahan .
Biaya administrasi Pembuatan SP.3, BA tahap I, II dan III Rp. 86.681.000,00
- bahwa yang disimpan di Pembantu Kuasa anggaran sejumlah Rp. 270.045.025,-
terdiri dari sebagian hasil Pemotongan P3DK dan P2MPD 2003 dan sebagian dari
PPh. Administrasi. dan Jasa Giro;
- bahwa menurut saksi sesuai dengan Pedum P2MPD seharusnya tidak ada
pemotongan PPN, PPh, dan Administrasi.
- bahwa dalam pemotongan yang dilakukan Pimpro dan Bendahara tidak pernah
meminta ijin dan hanya memberitahukan secara lisan saja;
- bahwa pemotongan PPN, PPh dan Administrasi tidak sesuai dengan Pedum
P2MPD dan Surat Edaran Ditjen Anggaran No. SE-97/A/2001, tanggal 20 Juli
2001 dan SK. Bupati Blitar;
- bahwa uang hasil pemotongan yang dilakukan DIDIK SUGIYANTO dan
SUPARMAN, S.Sos sebagian masih disimpan di Kas Pengguna Kuasa Anggaran
Pemkab. Blitar
4. Saksi SITI ZULAIKAH
- bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan diperiksa sehubungan
dengan menerima titipan sebagian dana P3DK tahun 2003 oleh sdr. DIDIK
SUGIYANTO yang merupakan staf Bag Pemerintahan Kab. Blitar selaku
Bendahara P3DK Kab. Blitar tahun 2003, yang pada saat itu saksi menjabat
sebagai Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan Kab.
Page 30
30
Blitar sejak bulan Januari sampai Desember 2004 yang ditunjuk langsung oleh
Wabup Blitar dengan SK Nomor 280 tahun 2004 tertanggal 06 Oktober 2004 .
- bahwa SK tersebut belaku selama tahun 2004 jadi pada saat menerima titipan dana
sebesar Rp. 270.045.023,00 dari sdr. DIDIK SUGIYANTO tersebut sudah sah
sesuai dengan SK Bupati Blitar tersebut .
- bahwa penitipan dana tersebut mulai pada hari Jum’at tanggal 2 Januari 2004,
Senin tanggal 5 Januari 2004, Selasa tanggal 24 Juni 2004, Senin tanggal 22
Nopember 2004 dan Jum’at tanggal 23 Juli 2004 .
- bahwa awalnya yang di titipkan kepada saksi adalah berupa uang selanjutnya di
sebagian di simpan di BRI Cabang Blitar dengan nomor rekening giro
000901000760301 atas nama rekening giro bendahara TPAPD ( Tunjangan
Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa kab. Blitar ) pada tanggal 03 Januari 2005.
- bahwa sdr. DIDIK SUGIYANTO awalnya menitipkan uang tersebut yang di
bungkus dengan menggunakan amplop coklat yang bertuliskan SETDA lengkap
dengan nominalnya yang selanjutnya di buatkan Berita Acara penitipan Bagian
Pemerintahan dan pada waktu mengambil selanjutnya di buatkan Berita Acara
pengambilan dan selanjutnya di transfer ke BRI Cabang melalui Bank jatim .
- bahwa untuk buku tabungannya sekarang yang menyimpan adalah sdr. AGUS
SALIM, S.Sos sebagai pembantu bendahara pengeluaran pada bagian
pemerintahan tahun 2005 .
- bahwa saksi menerima pelimpahan penitipan uang hasil pemotongan PPN, PPh,
dan Adm SP.3 pembayaran tahap I, II dan III P3DK dan P2MPD tahun 2003 uang
dan buku rekening Giro BRI dari DIDIK SUGIYANTO dan hanya untuk
mengamankan saat sedang penanggung jawab tetap ada pada tangan DIDIK
SUGIYANTO .
- bahwa karena saksi dipindah tugaskan maka penitipan uang dan buku rekening
Giro BRI. diserahkan kepada AGUS SALIM, S.Sos. selaku pemegang Kas pada
kuasa pengguna anggaran P3DK
- bahwa saat diserahkan/ dititipkan uang dalam keadaan lengkap dan utuh juga dana
dalam rekening Giro BRI. Belum diambil/ masih utuh
5. Saksi AGUS SALIM, S.Sos
- bahwa saksi menerima titipan sebagian dana P3DK dari SITI ZULAIKAN pada
19 April 2005 di bagian Pemerintahan Kab. Blitar dimana pada awalnya Saksi
tidak tahu dana apakah yang telah di terima tersebut pada saat Saksi masih di
Bagian Pemerintahan Kab. Blitar;
- bahwa dana yang dititipkan kepada Saksi tersebut adalah sebagian uang tunai dan
sebagian disimpan di BRI Cabang Blitar dengan nomor rekening giro
Page 31
31
000901000760301 atas nama rekening giro bendahara TPAPD ( Tunjangan
Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa ) sebesar Rp. 216.281.750,00 dan total
keseluruhan adalah sebesar Rp. 270.045.025,00;
- bahwa sesuai dengan SK Bupati Blitar tanggal 04 April 2005 nomor 41 tahun
2005 tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah dan pimpinan
pelaksanaan kegiatan pada bagian pemerintahan Kab. Blitar tahun anggaran 2005
maka pada hari selasa tanggal 19 April 2005 telah diserahkan 1 buah kunci
brankas dan buku rekening giro nomor 000901000760301 dari SITI ZULAIKAH
selaku pembantu kuasa pengguna anggaran tahun 2004 padanya .
- bahwa untuk dana yang tesimpan di dalam Brankas bagian Pemerintahan kab.
Blitar sebesar Rp. 53.763.275,00 sedang untuk saldo dalam rekening giro tersebut
adalah sebesar Rp. 216.281.750,00
- bahwa dalam penitipan uang dan rekening Giro BRI yang menjadi tanggung jawab
adalah tetap pada DIDIK SUGIYANTO bersama SUPARMAN, S.Sos. sedang
saksi hanya bertugas mengamankan barang titipan saja
- bahwa karena Saksi dipindah tugaskan maka barang yang menjadi tanggung jawab
pengamannya diserahkan / ditipkan kepada MUCH. EDI WINATO S.Sos. hanya
dalam pengamannya saja .
- bahwa pada saat barang titipan diserahkan uang dan rekening giro BRI dalam
keadaan utuh dan belum pernah diambilnya/ dicairkan
6. Saksi SUPARI, BE
- bahwa saksi mengerti bahwa pengadaan proyek P2MPD tahun 2003 telah terjadi
penyalahgunaan wewenang / kesalahan prosedur setelah ditunjukkan bukti berupa
satu bendel buku proses kontrak pengadaan/lelang oleh penyidik yang menangani
kasus ini .
- bahwa Isi dari proses kontrak tersebut antara lain : berita acara loka karya P2MPD
tahun 2002, surat pimpro kepada Bupati Blitar perihal (permohonan rekomendasi
untuk penunjukan kembali KMD dan fasilitator P2MPD Kab Blitar tahun
anggaran 2003) .
- bahwa keterkaitan dengan proses kontrak itu saksi tidak pernah tanda tangan
karena untuk proyek P2MPD tahun 2002 tidak pernah ada lokakarya sedangkan
nomor surat : 045.2 / 285a / 409.109 / 2003 tidak ada atau tidak terdaftar dalam
buku agenda dinas praswil dan kop surat tidak ada logo kabupaten Blitar dan
formatnya salah .
- bahwa sedangkan surat pimpro kepada Bupati Blitar perihal (permohonan
rekomendasi untuk penunjukan kembali KMD dan fasilitator P2MPD Kab Blitar
Page 32
32
tahun anggaran 2003) yang membuat suratnya adalah Pak Ir IQBAL dan saksi
diminta untuk menanda tangani saja .
- bahwa saksi pada saat Saksi menjabat selaku pimpinan proyek (pimpro) P2MPD
tahun 2002 dan pada tahun 2003 masih terdapat luncuran pekerjaan dari tahun
2002 yaitu : pekerjaan type B hal tersebut dilihat dalam DIPDA lanjutan tahun
2003 dan karena proses tender dimulai bulan Oktober tahun 2002 dan kontrak
ditanda tangani bulan Desember 2002 .
7. Saksi EDI MUCHLISON, S.Sos
bahwa Saksi adalah Kepala desa Jambe Wangi, Kecamatan selopuro,
Kabupaten Blitar;
bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan
adanya dugaan penggelapan dana proyek P3DK tahun 2003 di Pemkab.
Blitar;
bahwa dana proyek P3DK yang diperoleh Desa Jambe Wangi dipotong
untuk pajak sebesar Rp.5.600.000, untuk masing-masing desa dan kelurahan.
bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh bahwa penyaluran dana
proyek P3DK seharusnya diboleh dipotong untuk pajak termasuk PPN dan
PPh;
bahwa dalam penyaluran dana proyek P3DK yang berperan sebagai
Penangung Jawab Administrasi Kegiatan ( PJAK) desa dijabat oleh Sekdes
atau yang ditunjuk oleh Kades;
bahwa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dijabat
oleh Bendahara Desa atau yang di tunjuk Kades;
bahwa sesuai dengan Juklak Bupati Blitar Nomor.140/86/409.011/2003
tanggal 6 Maret 2003 bahwa penerimaan dana tersebut disesuaikan dengan
jumlah penduduk dan Type Desa yang diantaranya Desa
Type A jumlah penduduknya lebih dari 3000 jiwa,
Type B antara 2001 s/d 3000 jiwa,
Type C antara 0 s/d 2000 jiwa
bahwa Penggunaan dana proyek P3DK diarahkan untuk penguatan
kelembagaan dan pembangunan infrastruktur fisik lokal dengan
pembangunan masing-masing kategori diantaranya :
a. Untuk penguatan kelembagaan
Desa type A menerima Rp. 36.250.000,00
Desa type B menerima Rp. 35.250.000,00
Page 33
33
Desa type C menerima Rp. 34.250.000,00
Kelurahan menerima Rp. 25.250.000,00
b. Untuk Peningkatan Infrastruktur fisik lokal
Desa type A menerima Rp. 60.000.000,00
Desa type B menerima Rp. 55.000.000,00
Desa type C menerima Rp. 50.000.000,00
Kelurahan menerima Rp. 46.000.000,00
bahwa Desa Jambe Wangi sebagai desa type A seharusnya menerima dana
proyek P3DK sebesar Rp. 96.250.000,00 dengan perincian untuk penguatan
kelembagaan Rp. 36.250.000,00 dan untuk peningkatan infrastruktur fisik
lokal sebesar Rp. 60.000.000,00 namun yang Saksi terima hanya sebesar
Rp. 90.650.000,00
8. Saksi SAMUDJI,
bahwa saksi adalah Bendahara Desa Jambe Wangi, Kecamatan Selopuro,
Kabupaten Blitar;
bahwa Desa Jambe Wangi menerima dana proyek P3DK secara bertahap,
yaitu:
Tahap I pada tanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp. 16.363.636,- .
Tahap II pada tanggal 02 Januari 2004 sebesar Rp. 26.150.000,- .
Tahap III pada tanggal 16 januari 2004 sebesar Rp. 10.690.000,- .
bahwa yang mengambil dana proyek P3DK untuk Desa Jambe Wangi adalah
Saksi;
9. Saksi LUBI ASTINI Bin MUDJANI
bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa di Pemkab. Blitar kurun tahun
2003 ada Proyek diantaranya P2MPD dan P3DK.
bahwa Tugas pokok Saksi pada Kasda Pemkab. Blitar adalah :
Melaksankan pembayaran atas dana perimbangan dan gaji
Pelaksanaan pembayaran pada bendaharawan atau pihak ke III berdasarkan
SPMU setelah dicocokkan dengan daftar penguji dan menerbitkan Giro
Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kantor Kasda
Pemkab.Blitar
bahwa cara pembayaran kepada Bendaharawan atau pihak ke III dilakukan
dengan cara pemindahan buku dari rekening Kasda berdasarkan rekening
yang tercantum dalam surat SPMG yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan
Pemkab. Blitar .
Page 34
34
bahwa yang membuat/ mengeluarkan Giro guna pembayaran adalah Saksi
bersama Kepala Seksi yaitu SUMILAH yang ditanda tangani oleh Kepala
Kantor Kasda Pemkab. Blitar untuk pencairan ke Bank Jatim .
bahwa dalam pencairan dana Proyek P3DK tahun 2003 yang dicairkan oleh
DIDIK SUGIYANTO sesuai dengan SPMG. yang telah diterbitkan dengan
menggunakan Giro sejumlah total Rp. 23.884.000.000,00 dengan Nomor
rekening yang sama dari rek. Kasda No. 0141000022 ke rekening
Bendaharawan P3DK No. 141001264
bahwa cara pencairan dana P3DK 2003 yang dicairkan oleh DIDIK
SUGIYANTO dengan cara persyaratan (SPMG dan Penguji) baru
diterbitkan Giro an. SPMG. Bendahara P3DK dan mengirim Cek Giro ke
Bank Jatim serta diproses, baru diserahkan ke Kasda dan diserahkan ke TU
Kasda baru Cek biasa dicairkan oleh Bendahara P3DK.
10 Saksi MUCH. EDI WINARTO, S.Sos
bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan
penyelewengan dana proyek P3DK Kab. Blitar tahun 2003 dan P2MPD
tahun 2003 yang mana saksi menerima titipan sebagian dana P3DK dan
P2MPD 2003 tersebut dari AGUS SALIM, S.Sos. pada 2 Agustus 2005
yang dibuatkan berita acara penitipan .
bahwa dana yang dititipkan kepadanya tersebut adalah sebagian uang tunai
dan sebagian disimpan di BRI Cabang Blitar dengan nomor rekening giro
000901000760301 atas nama rekening giro bendahara TPAPD ( Tunjangan
Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Kab. Blitar ) senilai/saldo Rp.
216.281.750,- dan uangnya sejumlah Rp. 53.763.275,- atau total
keseluruhan adalah sebesar Rp. 270.045.025,- (tunai dan dalam rekening
Giro) .
bahwa sesuai dengan SK Bupati Blitar tanggal 18 Juli 2005 nomor 190
tahun 2005 tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah dan
pimpinan pelaksanaan kegiatan pada bagian pemerintahan Kab. Blitar tahun
anggaran 2005 maka mulai tanggal 18 Juli 2005 telah diserahkan 1 buah
kunci brankas dan buku rekening giro nomor 000901000760301 dari AGUS
SALIM, S.Sos. selaku pembantu kuasa pengguna anggaran tahun 2005
sebelumnya .
bahwa untuk dana yang tersimpan di dalam Brankas bagian Pemerintahan
Kab. Blitar sebesar Rp. 53.763.275,- sedang untuk saldo dalam rekening giro
senilai Rp. 216.281.750,-
Page 35
35
bahwa dalam penitipan uang dan rekening Giro BRI tanggung jawab ada
pada DIDIK SUGIYANTO bersama SUPARMAN, S.Sos, sedang saksi
hanya bertugas mengamankan barang titipan saja
bahwa setelah Saksi dipindah tugaskan ke bagian lain, namun barang yang
menjadi tanggung jawab pengamannya/ titipan tetap disimpan dalam brankas
Bagian Pemerintahan dan kunci tetap disimpannya .
bahwa saldo yang ada dalam rekening Giro BRI. Tetap belum pernah ada
perubahan dan Saksi tidak pernah mengambil atau menambahi ataupun
mengecek ke BRI. Cab. Blitar
bahwa tugas pokok saksi dalam penerimaan uang dan buku rekening giro
BRI. hanyalah menjaga keamanannya saja, sedang penanggung jawabnya
tetap pada DIDIK SUGIYANTO bersama SUPARMAN, S.Sos.
11. Saksi HADI SOETOWO
bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan
proyek P2MPD dari pemerintah yang turun periode tahun 2003 sebesar 1,6
M yang berupa bantuan pemerintah yang berasal dari Bantuan Luar Negeri
bahwa dana P2MPD tersebut akan turun apabila ada dana pendampingnya
yang selanjutnya dana tersebut di dapat dari dana Proyek P3DK yang di
usulkan sebesar Rp. 14.884.000.000,00 dari keseluruhan dana P3DK sebesar
Rp. 23.884.000.000,- dan yang sebesar Rp. 9.000.000.000,- sebagai dana
penguat kelembagaan .
bahwa untuk dana P3DK yang dijadikan dana pendamping untuk
mendapatkan dana P2MPD sebesar Rp. 1,6 M tersebut saksi tidak tahu persis
karena saksi hanya membuat Surat Ke BAPPENAS saja sesuai dengan
perintah dari Bupati dan yang menandatangani adalah Bupati sendiri .
bahwa selanjutnya dana P2MPD terebut cair sebesar Rp.1.696.500.000,-
dengan alokasi sesuai rincian DIPP adalah sebesar Rp. 500.000.000,- untuk
bantuan kepada 10 Desa masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- sedang
yang sebesar Rp. 1.196.500.000,- dialokasikan untuk Pengadaan Jasa 2 paket
yaitu untuk Konsultan mangement Daerah sebesar Rp. 461.500.000,- dan
yang sebesar Rp. 735.000.000,- untuk biaya fasilitator .
bahwa saksi mendengar akan tetapi jumlahnya tidak tahu persis bahwa dan
penyelenggaraan proyek P3DK sebenarnya sudah ada dana BOP dari
pemkab. Blitar .
bahwa saksi hanya menangani pengusulan dana bantuan untuk proyek
P2MPD 2003 dengan dana pendamping fisik P3DK 2003 dan yang
menangani masalah mulai dari penawaran dan MOU dengan konsultan
Page 36
36
adalah bagian UPP ( Unit Pengelola Proyek ) yang sekretariatnya di Bagian
Pembangunan Pemkab. Blitar;
12. Saksi Ir. FARID WADJDI bin H MUHAMAD NUR RUSLI
bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara ini
karena diduga ada tindak pidana korupsi pada proyek P2MPD / P3DK tahun
2003 di pemda kab Blitar .
bahwa saksi mengerti tentang proyek P2MPD tahun 2003 yaitu : Program
Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah sedangkan
proyek P3DK tahun 2003 Saksi tidak mengerti .
bahwa proyek P2MPD tahun 2003 dilaksanakan mulai bulan April 2003
berakhir bulan Desember 2003 sedangkan proyek P3DK tahun 2003 Saksi
tidak tahu;
bahwa besaran anggaran P2MPD tahun 2003 yang diketahui seperti yang
tertuang didalam surat Bappenas besaran anggaran P2MPD tahun 2003 Rp
1.696.500.000,00 dengan perincian fisik type A Rp 500.000.000,00
sedangkan untuk manajemen jumlah Rp 1.196.500.000 dengan perincian
untuk KMD Rp 461.500.000 dan untuk fasilitator Rp 735.000.000,00
bahwa proyek P2MPD dananya dari LOAN ADB 1678-INO atau bantuan
luar negeri, dan sesuai DIPP (Daftar Isian Pembiayaan Proyek) besaran
anggaran P2MPD tahun 2003 Rp 1.696.500.000 dengan perincian untuk
KMD Rp 1.196.500.000 dan untuk fisik Rp 500.000.000 pada 10 desa
penerima bantuan P2MPD type A;
bahwa di dalam lembar kerja P2MPD tahun 2003 tidak disebutkan berapa
desa dan yang membuat surat itu adalah pimpinan proyek Pak SUPARMAN
dan Kepala Bappeda kab Blitar Pak Drs MASHUDI .
bahwa adanya proyek P2MPD tahun 2003 jabatan Saksi selaku Kepala
cabang PT VIRAMA KARYA Surabaya sedangkan struktur organisasi
KMD yang menangani proyek P2MPD tahun 2003 yang benar antara lain :
Team Leader Ir MOCH IQBAL ahli tehnik I : Ir ARIF SULISTIYONO, ahli
tehnik II : Ir HERI SUSANTO, ahli pengembangan masyarakat I : Ir
SOEJAMTO (Alm), ahli pengembangan masyarakat II : MOH YUSUF
LUKI, SE, operator komputer I : SUTANTO, operator II : MARSADHA,
operator komputer III : SUSANTI, Juru gambar I : SUBANDI, Juru gambar
II MARYONO, Office manager : DARMO KESUMO Al NANANG, dan
office boy : SUPAJI sedangkan fasilitator nama namanya tidak hafal
bahwa dasar pelaksanaan tugas Saksi yaitu kontrak kerja tahun 2003 dengan
nomor : 050/05/PP/P2MPD/2003 tanggal 16 April 2003 untuk pekerjaan
Page 37
37
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) antara
Pemerintah Indonesia dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Blitar dengan
persero PT VIRAMA KARYA . Dan sesuai dengan kontrak penunjukan
selaku konsultan Saksi mengaku telah melaksanakan tugas sesuai kontrak
buktinya : konsultan telah menyerahkan laporan yaitu : laporan pendahuluan,
laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan akhir yang diserahkan pada
pimpro Kab Blitar namun Saksi tidak tahu persis karena yang menyerahkan
laporan tersebut adalah team leader (Pak Ir MOCH IQBAL) .
bahwa saksi menerima pembayaran atas jasa yang diberikan selaku
konsultan sejumlah Rp 1.194.414.000 yang diterima sebanyak 3 kali
termasuk uang muka dengan perincian : Menerima uang muka tanggal lupa
sekitar bulan September 2003 sebesar Rp 146.804.800 dan Rp 92.230.000
jumlah Rp 239.034.800, menerima pembayaran pertama pada bulan
Nopember : besarnya Rp 367.564.200 dan Rp 154.805.000 jumlah Rp
522.369.200 untuk tagihan bulan April-Mei-Juni-Juli-Agustus-September
dan pembayaran kedua pada bulan Desember masuk rekening PT VIRAMA
KARYA bulan Januari 2004 : besarnya Rp 214.115.000 dan Rp 218.895.000
jumlah Rp 433.050.000 untuk tagihan bulan Oktober-Nopember-Desember .
bahwa saksi pernah menerima pembayaran uang muka besarnya 20 % dari
nilai kontrak jumlah Rp 239.034.800 dari kantor KPKN Blitar yang di
transfer ke rekening : 0011072388 bank Jatim atas nama PT VIRAMA
KARYA namun Saksi tidak tahu dana darimana karena yang mengajukan
pembayaran uang muka pada Pimpro adalah Stafnya yang bernama Pak
NANANG .
bahwa saksi tidak pernah mengikuti proses pengadaan konsultan, tidak
pernah menerima berkas pengadaan berupa KAK atau TOR yang dijadikan
acuan dalam pengadaan konsultan;
bahwa Saksi secara langsung tidak pernah menyerahkan penawaran ke
proyek namun melalui stafnya yang bernama Pak NANANG pernah
menyerahkan penawaran ke proyek namun waktu, tempat dan kepada siapa
diserahkan Saksi lupa sedangkan yang menunjuk Saksi sebagai KMD
(Konsultan Management Daerah) adalah pimpro P2MPD tahun 2003 yang
bernama Pak SUPARMAN S Sos dan yang menandatangani kontrak
konsultan tersebut adalah Saksi sendiri dengan P2MPD tahun 2003 kab
Blitar yaitu : Pak SUPARMAN .
bahwa sesuai dengan kontrak nomor 050/PP/P2MPD/2003, tanggal 16 April
2003 senilai Rp 1.314.691.400,00, ruang lingkup pekerjaan KMD adalah
Page 38
38
meneruskan pelayanan jasa KMD dan fasilitator sebelumnya sesuai dengan
kontrak antara Pemkab Blitar dengan PT VIRAMA KARYA dengan
mengacu pada kerangka acuan kerja dan syarat dalam kontrak nomor
050/11/PP/P2MPD/2002, tanggal 1 Juni 2002 .
bahwa fasilitator merupakan pegawai konsultan, ikatan fasilitator dibuatkan
secara kontraktual bukti hanya satu lembar atas nama MUHAMAD
KOMARUDIN, SH yang belum ditanda tangani Saksi sedangkan yang
lainnya tidak ada .
bahwa kontrak perjanjian kerja fasilitator dibuat tanggal 4 Juli 2003 dikantor
KMD Blitar dan yang direkrut untuk memenuhi kontrak jumlah 29 orang
mengenai penempatannya Saksi tidak tahu, satu orang fasilitator rata rata
mengawasi 8 desa aturan dalam kontrak satu orang fasilitator mengawasi 3
sampai 5 desa .
bahwa saksi mengerti lama kontrak fasilitator 6 bulan mulai bulan Juli
sampai bulan Desember 2003 padahal dalam kontrak disebutkan 8 bulan
alasan Saksi karena sesuai dengan usulan penawaran PT VIRAMA KARYA
tanggal 7 April 2003 yang diserahkan Pak NANANG atas perintah Saksi
sendiri kepada proyek dasarnya surat dari panitia yang dibuat Pak NANANG
bahwa dalam kontrak perjanjian kerja antara team leader dengan perusahaan
PT VIRAMA KARYA dalam pasal 1 berbunyi: bahwa perjanjian kerja
berlaku dalam rangka penugasan sebagai team leader terhitung mulai tanggal
2 bulan Juni 2003 sampai dengan selesainya proyek, sedangkan keterangan
Saksi bahwa pekerjaan team leader sesuai kontrak 8 bulan : alasan Saksi
yang benar yaitu : surat perjanjian kerja antara team leader dengan
perusahaan PT VIRAMA KARYA nomor surat : 10/01/PK/VK-
P2MPD/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 karena keterikatan team leader dalam
proyek P2MPD tahun 2003 ini sudah terakomodir (tercakup) pada perjanjian
kerja sebelumnya dengan PT VIRAMA KARYA .
bahwa kontrak konsultan tertanggal 16 April 2003 sedangkan penunjukan
pimpro baru dilakukan tanggal 20 Mei 2003;
bahwa sesuai pedoman umum P2MPD disebutkan bahwa mekanisme
pengadaan jasa KMD adalah dilakukan mengikuti peraturan perundang
undangan yang berlaku dan diselenggarakan melalui pelelangan / tender
terbuka, setelah proses tender selesai dan sebelum penentuan pemenang
proses tersebut harus mendapatkan NOL (No Objection Letter) terlebih
dahulu dari ADB;
Page 39
39
bahwa saksi tidak ditunjuk sebagai konsultan P3DK tahun 2003 dasar
pelaksanaan tugas tidak ada dan Saksi tidak pernah mengetahui, membaca
serta mengerti tentang peraturan peraturan yang mendasari pelaksanaan
proyek, seperti juklak bantuan P3DK tahun anggaran 2003 .
bahwa yang menjadi dasar Hukum dalam pelaksanaan kerja P2MPD tahun
2003 adalah Kontrak kerja No. 050/05/PP/P2MPD/2003 tanggal 16 April
2003
bahwa Ir. H. MOCH. IQBAL dalam mengerjakan Proyek harus sesuai
dengan TOR dan KAK
bahwa dalam kontrak kerja PT. Virama Karya Cab. Surabaya yang
dikerjakan hanyalah Proyek P2MPD 2003 Pemkab. Blitar, sedangkan Ir. H.
MOCH. IQBAL telah menjadi KMD pada Proyek P3DK 2003 di Pemkab.
Blitar;
bahwa tindakan Ir. Moch. Iqbal yang telah merangkap menjadi Konsultan
proyek P3DK adalah menyalahi dan merupakan penyimpangan tugas pokok
serta bukan merupakan tanggung jawab PT. Virama Karya, melainkan
menjadi tanggung jawab Ir. H. MOCH. IQBAL secara pribadi;
bahwa dalam pengangkatan Ir. H. MOCH. IQBAL selaku Tiem Leader/
KMD telah dibuat kontrak/Surat Perjanjian antara PT. Virama Karya dengan
Ir. H. MOCH. IQBAL dengan No. 10/01/SPK/VK-P2MPDB/VI/2003
tanggal : 02 Juni 2003 .
bahwa Ir. MOCH. IQBAL di PT. Virama Karya bukan sebagai karyawan
tetap melainkan hanya sebagai Kontrak Kerja selaku Konsultan Tenaga Ahli
(Profesional)
bahwa dalam melakukan pemotongan dana Proyek P2MPD 2003 maupun
P3DK 2003 yang dilakukan oleh DIDIK SUGIYANTO, SUPARMAN atas
Perintah Ir. H. MOCH. IQBAL untuk pajak ataupun Administrasi, Saksi
tidak mengetahui sama sekali;
bahwa dalam pembuatan proposal proyek atau pencairan dana ataupun
pembuatan perjanjian Kerja dengan Pemerintah dan tugas Pimpro /
Bendaharawan bukan merupakan tugas dan tanggung jawab PT. Virama
Karya Cab. Surabaya
bahwa dalam nilai kontrak sejumlah Rp. 1.195.174.400,00 tidak ada
pemotongan pajak PPN dan yang dikenakan pajak PPh. adalah Kantor PT.
Virama Karya Cab. Surabaya, karena LOAN tidak dikenakan pajak sama
sekali
13. Saksi DARMO KESUMO Al NANANG bin MADUKORO
Page 40
40
- bahwa saksi mengerti hanya adanya pengadaan proyek P2MPD saja
sedangkan proyek P3DK tahun 2003 tidak mengerti dan proyek P2MPD
tahun 2003 adalah melanjutkan pekerjaan P2MPD tahun 2002 .
- bahwa proyek P2MPD dilaksanakan mulai bulan April 2003 berakhir
Desember 2003 dikabupaten Blitar, besaran anggaran untuk konsultan Rp
1.314.691.400,00 didanai dari ADB (bantuan luar negeri) .
- bahwa dalam proyek P2MPD jabatan saksi adalah selaku operator komputer
dan bekerja diperusahaan PT VIRAMA KARYA sejak tahun 1999 sampai
sekarang (selama 6 tahun) dan merupakan pegawai kontrak kerja pertahun
setiap bulan terima gaji sekitar Rp 900.000,00 .
- bahwa tugas operator komputer yaitu : membuat atau mengetik proses
kontrak, kontraknya sendiri dan penagihan pembayaran / Invoice pada
proyek .
- bahwa proses kontraknya sendiri yang Saksi buat atau ketik yaitu :
Kontrak antara Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Kabupaten
Blitar) dengan konsursium persero PT VIRAMA KARYA dan Yayasan
Iman
Syarat umum
Syarat khusus kontrak
SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)
Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan
Pernyataan bukan PNS
Jaminan pelaksanaan
Lampiran lampiran kontrak diantaranya :
Kerangka Acuan Kerja (lampiran A)
Jadwal penugasan Personil (Lampiran B)
Biaya (Lampiran C)
Curriculum Vitae (Lampiran D)
Daftar barang (lampiran E)
- Jadwal pengembalian uang muka (lampiran f)
- bahwa dasar pelaksanaan tugas saksi membuat atau mengetik kontrak hanya
secara lisan dari Pak Ir FARID WADJDI yang dilakukan pengetikan sekitar
pertengahan Maret sampai pertengahan April 2003 di kantor PT VIRAMA
KARYA Surabaya .
- bahwa saksi mengaku telah membuat atau mengetik kontrak tersebut
memasukan klausul tersebut dasarnya mencontoh kontrak tahun 2002 atas
Page 41
41
perintah atas perintah Pak Ir FARID WADJDI (Kepala cabang PT VIRAMA
KARYA Surabaya) .
- bahwa saksi yang membuat atau mengetik persyaratan persyaratan seperti :
Daftar rincian pembayaran /invoice (Mc), Surat pernyataan untuk SPPP
(Surat Perintah Pelaksanaan Pembayaran Pekerjaan) langsung, daftar resume
beban tetap, berita acara pembayaran, Surat permintaan pembayaran
pembangunan (lembar A) dan daftar rincian permintaan pembayaran
pembangunan (lembar B) karena dimintai tolong oleh bendahara proyek
secara lesan .
- bahwa ada 2 rekening untuk menerima pembayaran yaitu : Bank jatim
cabang utama Surabaya nomor rekening : 0011072388 atas nama Persero PT
VIRAMA KARYA Jl Sidosermo selatan Airdas 86 Surabaya dan Bank BNI
cabang Jembatan Merah Surabaya nomor rekening 077.000000181.001 atas
nama persero PT VIRAMA KARYA Jl Sidosermo selatan Airdas 86
Surabaya .
- bahwa jabatan Saksi di Proyek P3DK dan P2MPD Pemkab. Blitar tahun
2003 selaku Staf Administrasi/ Operator Komputer
- bahwa yang mengangkat saksi pada jabatan tersebut adalah Kepala PT.
Virama Karya Cab. Surabaya Ir. FARID WADJDI dan saksi bukan
karyawan tetap dari PT. Virama Karya Cab. Surabaya;
14. Saksi DJOKO SUGIJONO
- bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan proyek dari Koran Radar Blitar
yang isinya bahwa dana pembangunan desa yang disunat adalah dana P3DK tahun
anggaran 2003 telah dilakukan pemotongan .
- bahwa dana P3DK yang terdiri atas fisik dan non fisik tersebut merupakan
bantuan dari APBD Blitar tahun 2003 dan di Desa dana tersebut digunakan untuk
membangun plengsengan dan pengerasan jalan menuju makam (kuburan ) .
- bahwa sesuai proposal yang ada bahwasannya untuk Desa Mandesan menerima
dana P3DK tersebut sebanyak 3 tahap yang diantaranya tanggal 19 Nopember
2003 di BRI unit Selopuro sebesar Rp. 16.000.000, tahap kedua tanggal 31
Desember 2003 di Bank Jatim Kab. Blitar sebesar Rp. 26.153.200,- dan yang
ketiga tanggal 05 Pebruari 2004 sebesar Rp. 10.690.900,- sehingga total
keseluruhan yang diterima adalah sebesar Rp. 52.880.464,- padahal menurut
Juklak Bupati Blitar Nomor.140/86/409.011/2003 tanggal 6 Maret 2003 untuk
Desa Pagerwojo menerima dana sebesar Rp. 60.000.000,-
Page 42
42
- bahwa untuk tanda bukti pemotongan berupa PPn tersebut tidak ada karena
pemotongan langsung dilakukan pada saat penerimaan dana P3DK tersebut, yang
jelas pemotongan tersebut adalah sebesar Rp. 7.300.000,- dan yang melakukan
pemotongan tersebut adalah Pimlak Pro yang bernama SUPARMAN, S.Sos .
- bahwa seingat saksi potongan dana P3DK tersebut dikembalikan kepada masing-
masing Kepala Desa dan ia menerima pengembalian tersebut sekitar awal tahun
2004 di bagian Pemerintahan Desa oleh pak DIDIK ( Bendahara P3DK kab. Blitar
) sebesar Rp. 1.800.000,- .
- bahwa untuk di desa Saksi, yang mengambil dana tersebut adalah saksi bersama
dengan bendaharawan desanya yang bernama SLAMET MUSTAMIM dan
menurutnya pemotongan tersebut sama untuk semua Desa dan Kelurahan serta
keterangan yang telah disampaikan benar adanya;
15. Saksi SLAMET MUSTAMIM
- bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan
penggelapan dana P3DK yang di kucurkan oleh pemerintah .
- bahwa berdasarkan SP3 untuk Desa Mandesan merupakan desa type A yang
seharusnya menerima dana P3DK tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- akan tetapi
setelah dilakukan pemotongan yang berupa PPn sebesar 10% atau sebesar Rp.
7.300.000,- sehingga yang diterima hanya sebesar Rp. 52.844.909,- saja .
- bahwa penerimaan dana tersebut dilakukan secara 3 tahap yang diantaranya
tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp. 16.000.000, -, pada tanggal 31 Desember
2003 sebesar Rp. 26.153.200,- dan yang terkahir tanggal 05 Pebruari 2004 sebesar
Rp. 10.690.900,- yang diambil di BRI cabang Kesamben dengan bukti buku
tabungan dan di Kantor Pemkab. Blitar tanpa ada tanda buktinya .
- bahwa yang menerima dana tersebut adalah saksi bersama dengan Kepala Desa
Saksi yang bernama DJOKO SUGIJONO .
- bahwa pemotongan tersebut semuanya dilakukan kepada semua Desa / Kelurahan
yang menerima dana tersebut atau sebanyak 220 Desa dan 28 Kelurahan akan
tetapi untuk Desa Mandesan menerima pengembalian dari sdr. DIDIK selaku
Bendahara P3DK Kab. Blitar sebesar Rp. 1.800.000,- serta keterangan yang telah
disampaikan benar adanya;
16. Saksi MURTJITO
- bahwa yang Saksi ketahui dana proyek P3DK terdiri atas fisik dan non fisik
tersebut merupakan bantuan dari APBD Blitar tahun 2003 dan didesanya dana
tersebut digunakan untuk pembangunan pengaspalan jalan tembus Ds. Jati Tengah
ke Desa Mandesan dan saluran air .
Page 43
43
- bahwa sesuai proposal yang ada bahwasannya untuk Desa Jatitengah menerima
dana P3DK tersebut sebanyak 3 tahap yang diantaranya tanggal 03 Nopember
2003 di BRI Unit Selopuro sebesar Rp. 16.000.000, tahap kedua tanggal 31
Desember 2003 di Bank Jatim Kab. Blitar sebesar Rp. 26.417.273,- dan yang
ketiga tanggal 25 Pebruari 2004 sebesar Rp. 10.690.900,- sehingga total
keseluruhan yang diterima adalah sebesar Rp. 53.108.173,- padahal menurut
Juklak Bupati Blitar Nomor.140/86/409.011/2003 tanggal 6 Maret 2003 untuk
Desa Jatitengah menerima dana sebesar Rp. 60.000.000,- .
- bahwa untuk tanda bukti pemotongan berupa PPn tersebut tidak ada karena
pemotongan langsung dilakukan pada saat penerimaan dana P3DK tersebut, yang
jelas pemotongan tersebut adalah sebesar Rp. 6.891.827,- .
- bahwa cara pengambilannya adalah sebelumnya mengambil rekomendasi dari
team P3DK Kec. Kanigoro diteruskan rekomendasi dari team P3DK Kab. Blitar
kemudian menuju Bank Jatim yang ada dilingkungan Pemkab. Blitar dan
pengambilannya tersebut secara bersama-sama tapi bergiliran .
- bahwa untuk di desa Saksi yang mengambil dana tersebut adalah saksi bersama
dengan Kepala Desa bernama WORO ISTIJAH dan menurutnya besar
pemotongan tersebut sama sebesar 10% untuk semua Desa dan Kelurahan serta
keterangan yang telah disampaikan benar adanya;
17. Saksi SULIS WIDOYONO
- bahwa dana P3DK yang terdiri atas fisik dan non fisik tersebut merupakan
bantuan dari APBD Blitar tahun 2003 dan di Desa Saksi, dana tersebut digunakan
untuk pembangunan pengaspalan jalan tembus Ds. Jati Tengah ke Desa Mandesan
dan saluran air .
- bahwa sesuai proposal yang ada untuk Desa Jatitengah menerima dana P3DK
tersebut sebanyak 3 tahap yang diantaranya tanggal 03 Nopember 2003 di BRI
Unit Selopuro sebesar Rp. 16.000.000, tahap kedua tanggal 31 Desember 2003 di
Bank Jatim Kab. Blitar sebesar Rp. 26.417.273,- dan yang ketiga tanggal 25
Pebruari 2004 sebesar Rp. 10.690.900,- sehingga total keseluruhan yang diterima
adalah sebesar Rp. 53.108.173,- padahal menurut Juklak Bupati Blitar
Nomor.140/86/409.011/2003 tanggal 6 Maret 2003 untuk Desa Jatitengah
menerima dana sebesar Rp. 60.000.000,00
- bahwa cara pengambilan dana P3DK adalah sebelumnya mengambil rekomendasi
dari team P3DK Kec. Kanigoro diteruskan rekomendasi dari team P3DK Kab.
Blitar kemudian menuju Bank Jatim yang ada dilingkungan Pemkab. Blitar dan
pengambilannya tersebut secara bersama-sama tapi bergiliran .
Page 44
44
- bahwa untuk di desa Saksi yang mengambil dana P3DK adalah Kepala Desa
bernama WORO ISTIJAH dan Bendahara Desa bernama MURTJITO;
18. Saksi NGALIM SANTOSO
- bahwa seharusnya untuk Desa Mronjo menerima bantuan Dana P2MPD sebesar
Rp. 50.000.000,00 tetapi hanya menerima sebesar Rp. 44.982.000,00 saja, sedang
untuk dana P3DK yang biasanya menerima sebesar Rp. 60.000.000,00 tetapi
hanya menerima sebesar Rp. 56.483.745,00 yang mana menurut saksi sesuai
dengan Proposal dikenai PPn sebesar 10% tersebut .
- bahwa untuk dana P2MPD diterimakan sebanyak 3 tahap yaitu sekitar bulan
Oktober 2003 di bagian Pemerintahan Kab. Blitar, tanggal 21 Nopember 2003 di
Bagian Pemerintahan Kab. Blitar dan tanggal 19 Desember 2003 juga dibagian
Pemerintahan Kab. Blitar .
- bahwa untuk dana P3DK diterimakan sebanyak 4 tahap diantaranya pada tanggal
06 Nopember 2003, tanggal 24 Desember 2003, tanggal 31 Desember 2003 dan
tanggal 20 Januari 2004 dan untuk tempatnya saksi lupa .
- bahwa dana yang telah diterima dari proyek P2MPD dan P3DK tersebut
digunakan untuk pengaspalan jalan .
- bahwa adapun besarnya potongan tersebut adalah untuk proyek P2MPD sebesar
Rp. 5.018.000,- dan untuk P3DK sebesar Rp. 3.516.255,00 dan yang saksi ketahui
bahwasannya dana bantuan proyek P3DK tersebut adalah merupakan dari APBD
Kab. Blitar tahun 2003 yang pemotongannya langsung pada saat penerimaan dana
tersebut.
- bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 2.100.000,00 dari sdr. DIDIK
SUGIYANTO sekitar awal Januari 2004 di Bagian Pemerintahan kab. Blitar serta
keterangan yang telah disampaikan benar adanya;
19. Saksi NATALIA KURNIASTUTIN
- bahwa yang menunjuk saksi sebagai fasilitator adalah Konsultan yang di pimpin
oleh M IQBAL yang berkantor di Jl. Melati-Blitar yang awalnya saksi mengirim
lamaran tentang adanya lowongan sebagai Fasilitator untuk Proyek P3DK dan
P2MPD yang di beritahu oleh suaminya yang bernama DIDIK SUWIGNYO .
- bahwa selanjutnya saksi diterima sebagai fasilitator dengan Surat penugasan nya
dari Pimpro P3DK dan P2MPD Kab. Blitar ynag bernama SUPARMAN, S.Sos
dengan Nomor 141/ II / P3DK / 2003 tanggal 04 Juli 2003 yang bertugas sebagai
fasilitator untuk Desa di seluruh Kec. Selopuro yang diantaranya meliputi Desa
Popoh, Ploso, Selopuro, Mandesan, jatitengah, Jambe wangi, Tegalrejo dan
Mronjo .
Page 45
45
- bahwa sebagai fasilitator saksi juga membantu membuat dan menyempurnakan
proposal yang diajukan tersebut dan yang membiayai adalah pihak Desa dan
Kelurahan sendiri dan untuk biayanya saksi tidak tahu persis .
- bahwa untuk penulisan unsur PPN sebesar 10% dalam proposal tersebut saksi
tidak tahu persis karena yang membuat adalah pihak konsultan sendiri yaitu
MOCH. IQBAL .
- bahwa untuk segala sesuatu yang telah saksi kerjakan, saksi pertanggung
jawabkan kepada Pimpro melalui Konsultan dan ia bekerja sebagai fasilitator
hanya selama 3 bulan saja antara bulan Juli – September 2003 serta keterangannya
telah benar adanya;
20. Saksi DIDIK SUWIGNYO
- bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan isteri
Saksi yang bertindak sebagai fasilitator P3DK danP2MPD Kab.Blitar tahun 2003;
- bahwa yang saksi tahu untuk Proyek P3DK tersebut dananya adalah berasal dari
APBD Kab. Blitar sedang untuk Proye P2MPD dananya adalah dari Bantuan Luar
Negeri ( 69% dari bantuan luar negeri dan 31% dari APBD Kab. Blitar ), saksi
mengetahui tentang hal tersebut dari buku panduan proyek P2MPD tahun 2002
yang sebelumnya saksi pernah juga melakukan hal tersebut
- bahwa Isteri saksi menjadi fasilitator P3DK dan P2MPD untuk Kec. Selopuro saja
yang selanjutnya karena isteri saksi repot sebagai ibu rumah tangga selanjutnya
saksi membantu pekerjaan isteri saksi tersebut selama 3 bulan tanpa ada Surat
Penugasannya
- bahwa saksi dalam membantu isterinya tersebut awalnya mengadakan sosialisasi,
pembentukan team inti pelaksana proyek desa, membantu usulan proyek,
membimbing dalam penyusunan usulan proyek dalam bentuk proposal yang
selanjutnya di ajukan kepada Konsultan Tekhnik ( M IQBAL ) .
- bahwa selain melakukan bimbingan tersebut tugas saksi yang lain adalah
mengantar SP3 dan Berita Acara Pembayaran tahap I, II dan III ke Desa yang
bersangkutan yang diambil sendiri di Konsultan ( M IQBAL ) .
- bahwa untuk pengenaan unsur PPn sebesar 10% saksi tidak tahu persis dan
menurutnya proyek P3DK Kab.Blitar tahun 2003 tersebut tidak dikenakan PPn
karena dana tersebut adalah diperoleh dari APBD Kab.Blitar dan menurutnya
yang di kenakan PPn adalah proyek P2MPD karena merupakan bantuan dari luar
negeri
- bahwa saksi dalam membantu isterinya tersebut tidak mendapatkan honor apa-apa
karena yang mendapat adalah isterinya sebesar Rp.1.250.000,- yang di terima dari
konsultan sendiri ( M. IQBAL ) .
Page 46
46
- bahwa Isteri saksi tersebut bertanggung jawab kepada Pimpro P3DK yang
bernama SUPARMAN, S.Sos melalui Konsultan yang bernama M. IQBAL;
21. Saksi Ir H MOCH IQBAL bin SLAMET KURDI
- bahwa saksi mengerti tentang proyek P2MPD tahun 2003 yaitu : Program
Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah sedangkan
proyek P3DK tahun 2003 Tersangka tidak mengerti .
- bahwa proyek P2MPD tahun 2003 dilaksanakan mulai bulan April 2003
berakhir bulan Desember 2003 sedangkan proyek P3DK tahun 2003 Saksi
tidak tahu, besaran anggaran P2MPD tahun 2003 Rp 500.000.000 yang
didanai dari dana LOAN ADB 1678-INO (bantuan luar negeri) sedangkan
besaran anggaran untuk konsultan saksi tidak tahu
- bahwa adanya proyek P2MPD tahun 2003 jabatan Saksi selaku KMD / Team
Leader mulai menjabat bulan Juni sampai bulan Desember 2003 (berakhir
sampai proyek selesai) sedangkan struktur organisasi KMD yang menangani
proyek P2MPD tahun 2003 antara lain : Team Leader Saksi sendiri
dibawahnya ahli tehnik I : Ir ARIF SETIAWAN, ahli tehnik II : SUPARI,
BE, ahli pengembangan masyarakat I : Ir SOEJAMTO, MED : ahli tehnik II
: Drs MOH YUSUF LUKMANTO, operator komputer I : SUTANTO,
operator II : MARSADHA, sekretaris Bu ANA dan office boy : DIDIK .
- bahwa dasar pelaksanaan tugas kontrak Saksi dengan PT VIRAMA KARYA
dan sesuai dengan kontrak penunjukan selaku konsultan Saksi telah
melaksanakan tugas sesuai kontrak yaitu telah melakukan sosialisasi dan
membuat laporan antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan
triwulan, dan laporan akhir.
- bahwa laporan laporan tersebut sudah diserahkan Saksi ke Pak DIDIK
SUGIYANTO selaku bendahara proyek P2MPD;
- bahwa sosialisasi P2MPD tidak pernah dilaksanakan namun mengikuti
kegiatan sosialisasi P3DK yang dilaksanakan 8 kali dan waktunya sekitar
bulan April 2003 di delapan tempat, yang pertama diwilayah kec Binangun
dan yang terakhir di kec Wlingi;
- bahwa pada saat sosialisasi Saksi menyampaikan bahwa proyek P2MPD
tahun 2003 mengacu pada proyek P2MPD tahun 2001 dan tahun 2002
sehingga proyek P2MPD tahun 2003-pun dikenakan potongan PPN sebesar
10 % dan PPh 2 %;
- bahwa pemotongan pajak pertambahan nilai 10 % dan PPh 2 % tidak ada
dasar hukumnya;
Page 47
47
- bahwa Saksi pernah menerima biaya pembuatan administrasi berupa SP3,
berita pembayaran tahap I, tahap II, dan tahap III serta lampirannya
sebanyak 20 paket pekerjaan (10 desa X 2 paket pekerjaan) sebesar Rp
10.383.200,00 .
- bahwa saksi pernah memungut atau membebankan biaya administrasi
kepada desa dasarnya hanya permintaan secara lisan dari desa yang meminta
bantuan dibuatkan SP3, BA pembayaran tahap I, tahap II dan tahap III;
- bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi mengenai pajak yang akan
dibebankan dalam RAB / proposal yang akan dibuat oleh team inti desa
dasarnya mengikuti pola program P2MPD jadi untuk proyek P3DK juga
dikenakan pajak seperti P2MPD;
- bahwa dalam pengangkatan selaku Team Leader/ KMD. Pada P2MPD 2003
Pemkab. Blitar diangkat oleh PT. Virama Karya Cab. Surabaya dengan surat
perjanjian No. 10/01/SPK/VK-P2MPDB/VI/2003 tanggal 02 Juni 2003
- bahwa saksi mengaku mengerti bahwa dana P2MPD 2003 dari LOAN ADB
1678-INO (luar negeri) sedang P3DK 2003 adalah dana APBD. Pemkab.
Blitar .
- bahwa dalam pelaksanaan Konsultan P3DK 2003 Pemkab. Blitar Tersangka
hanya diminta memberikan penyuluhan seperti Pola P2MPD 2003 tanpa
adanya kontrak kerja/ hanya secara lisan oleh MASHUDI (Ka Bapeda)
- bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan selaku Konsultan Manajemen Daerah
(KMD) P3DK 2003 Pemkab. Blitar, kedudukan Saksi tidak ada dasar
hukumnya dan tidak ada perintah dari PT. Virama Karya
- bahwa Saksi pernah menerima uang yang ditransfer sebanyak dua kali
sejumlah Rp 73.114.200,00 dari bendahara proyek Pak DIDIK
SUGIYANTO yaitu :
pertama pada tanggal 17 Pebruari 2004 sejumlah Rp 68.114.200,00 dan
kedua pada tanggal 20 Juli 2004 sejumlah Rp 5.000.000,00 melalui no rek :
0009-01-016135-50-2 atas nama Saksi sendiri;
- bahwa terhadap proyek P3DK dikenakan pemotongan PPN dan PPh
sedangkan pungutan biaya Administrasi pembuatan Berita Acara Surat
Perjanjian Pemberian Pekerjaan atau SP3 tahap I, II dan III dikenakan pada
proyek P2MPD 2003
- bahwa pengadaan dan penunjukan Konsultan tidak dilakukan dengan cara
lelang terbuka serta tidak tidak ada panitia lelang;
Page 48
48
Menimbang, bahwa telah pula didengar 2 (dua) orang ahli (saksi ahli) bernama
ARIFIN ROSID, SE.AK.MM dan DIAN DAHTIAR, SH. yang memberikan keterangan
di bawah sumpah dalam persidangan, yaitu :
Saksi Ahli ARIFIN ROSID, SE.AK.MM, yang pada pokoknya menerangkan :
bahwa Saksi bekerja pada Kantor Pajak mulai dari tahun 1998 dalam ruang
lingkup jabatan saksi mengenai sengketa dalam hal perpajakan.
bahwa saksi tidak mengetahui proyek P2MPD di Kab. Blitar .
bahwa dana P3DK adalah dana yang dialokasikan ke Pemerintah Desa untuk
meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan Desa, Kelurahan di Kab.
Blitar, melihat ini saksi berkesimpulan bahwa ini bukan obyek pemungutan
PPN.
bahwa Pemungutan PPN diatur dalam UU PPN No. 8 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 tahun 2000, disini
diberitahukan bahwa pemungutan PPN dan bendaharawan pemerintah,
badan atau Instansi pemerintah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk
memungut, menyetor dan melaporkan pajak atas penyerahan barang kena
pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan / Instansi pemerintahan
tersebut, jadi disini syaratnya terutang PPN adalah apabila yang diserahkan
barang-barang kena pajak dan yang menyerahkan adalah pengusaha kena
pajak disini diatur pada pasal 4 UU PPN disebutkan bahwa PPN dikenakan
atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan
oleh pengusaha dan kalau kita lihat difinisinya dari P3DK di sebutkan bahwa
dana bantuan program pendukung pembangunan desa adalah dana yang
dialokasikan langsung ke pemerintahan desa/kelurahan, jadi disini tidak
merupakan penyerahan kepada pengusaha sehingga bukan obyek
pemungutan.
bahwa yang dimaksud PPh adalah pajak penghasilan yang diatur dalam UU
No. 5 tahun 1983, karena kasus ini terjadi dalam tahun 2003 maka UU
terakhirnya adalah UU No. 17 tahun 2000. Didalam pasal 22 disebutkan UU
ini tentang pemungutan pajak penghasilan ( PPH ) oleh badan pemerintah
pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan
bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk
memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor/
melakukan kegiatan usaha lain. Pasal 22 ayat 2 menyatakan ketentuan
mengenai sifat dan besarnya pemungutan, tata cara penyetoran dan tata cara
Page 49
49
pelaporan pajak sebagaimana dimaksud di ayat 1 ditetapkan oleh Menteri
Keuangan terkait dengan pasal 22 diatur dalam Keputusan Menkeu. No.
254/KMK/03/2002 tentang penunjukan pemungutan PPH dasarnya
pemungutan PPH pasal 22 adalah atas pembelian barang sebagaimana
dimaksud pasal 1 butir 2, 3 dan 4 sebesar 1,5 % dari harga pembelian.
bahwa dalam Proyek P3DK untuk penyerahannya bukan obyek kena PPN (
tidak terhutang PPN ), terkait dengan PPN ini bukan merupakan obyek PPH
karena kalau kita berpedoman dari definisi dana ini disebutkan bahwa dana
yang dialokasikan langsung ke pemerintahan desa Jadi ini bukan merupakan
obyek penghutang PPN dan juga bukan obyek pemungutan PPH, syarat
dikenakan pajak salah satu adalah barang kena pajak.
bahwa Kantor pajak tidak menerima setoran pajak dengan dibayarkan oleh
wajib pajak ke Bank tempat pembayaran, hal ini diatur dalam pasal 17 UU
No. 6 tahun 1983 setelah diubah menjadi UU No. 16 tahun 2000, disini
disebutkan bahwa : Dirjend Pajak setelah melakukan pemeriksaan
menerbitkan surat ketetapan pajak berbayar apabila jumlah wajib pajak/
jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang atau
pernah dilakukan pembayaran yang tidak seharusnya terhutang, setelah itu
uangnya bisa dikembalikan, setelah diperhitungkan dengan utang-utang
pajak yang bersangkutan hal ini bisa dilihat dipasal 1 angka 17, surat
ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kridit pajak lebih besar
dari pada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
bahwa saksi bertugas memberikan penilaian sah atau tidak pungutan PPh dan
PPN pada Proyek P3DK;
bahwa menurut ketentuan dalam pasal 17 UU No. 18 tahun 1983 dan No.
16 tahun 2000 secara normatifnya PPN dan PPH yang sudah disetorkan
menurut UU bisa dikembalikan / diminta kembali.
bahwa menurut saksi dana yang diserahkan langsung ke Pemerintah desa dan
Kelurahan itu tidak memenuhi unsur-unsur sebagai obyek pemungutan PPN,
jadi obyek pemungutan diatur dalam KMK 548/KMK.04/2000, tentang tata
cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan pajak penjualan atas
barang murah oleh bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut PPN disini
disebutkan misalnya pasal 1 , 2 ( KMK 548 ). Pengusaha kena pajak adalah
diatur dilain pasal 1 angka 15 UU No. 18 tahun 2000.Pengusaha kena pajak
adalah pengusaha sebagaimana pengusaha disebutkan dalam angka 14.
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam
Page 50
50
angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan
barang, mengimpor barang mengexpor barang melakukan usaha
perdagangan. Jadi disini jelas bahwa bahwa pemerintah desa bukanlah
pengusaha kena pajak jadi bukan merupakan obyek PPN.
bahwa menurut saksi pada proposal P3DK dicantumkan potongan pajak
tersebut tidak betul karena lembaga yang tercantum disini bukan pengusaha
kena pajak, sehingga dia tidak berhak mencantumkan PPN didalam proposal
tersebut .
bahwa untuk bentuk bantuan-bantuan dari luar negeri memang mendapat
fasilitas dalam pajak pertambahan nilai dimana untuk PPNnya tidak
dipungut hal tersebut, hal tersebut diatur dalam peraturan Presiden yang
menyatakan bahwa PPN tidak dipungut untuk bantuan luar negeri wilayah
kawasan berikat, kawasan perkembangan ekonomi terpadu. PPN yang
dibebaskan terdiri dari : untuk barang-barang tertentu, barang-barang
strategis.
bahwa lembaga yang ada di desa atau kelurahan bukan termasuk pihak ke 3
atau rekanan dari pemerintah .
bahwa pajak yang sudah dibayarkan dilihat dari sisi keuangan Negara kalau
dikembalikan lagi ke nagara dan sisi penerimaan pajak dan non pajak
- kalau memang sebagai penyerahan obyek yang terutang PPN dia akan
masuk kedalam penerimaan pajak
- kalau misalnya tidak terkait dengan pajak akan masuk kedalam penerimaan
Negara non pajak.
bahwa saksi pernah mendengar tentang surat edaran Dirjend. Pajak tentang
kebijaksanaan pajak atau seri pemeriksaan 01 s/d 03 SE. 01/PJ/07/03 .
bahwa menurut pendapat saksi potongan pajak dari P3DK yang sudah
disetorkan masuk ke Kas negara walaupun si penyetor tidak diketahui
identitasnya.
bahwa saksi tidak bisa memberikan kepastian tentang dana pendamping
dari P2MPD yaitu dana P3DK kena pajak atau tidak .
bahwa Dana P3DK yang sebagian dipergunakan untuk fisik tidak dikenakan
pajak karena itu bukan obyek pajak dimana desa yang menerima bukan
pengusaha kena pajak;
2. Saksi Ahli : DIAN DAHTIAR, SH, pada pokoknya menerangkan :
bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta Saksi tidak ada
hubungan keluarga, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan
perkawinan .
Page 51
51
bahwa saksi mengetahui di Kab. Blitar ada penyaluran dana P3DK setelah
diperiksa sebagai saksi.
bahwa yang saksi ketahui mengenai dana P3DK kalau dananya langsung
diberikan ke desa tidak dikenakan pajak PPN maupun PPh dasarnya pasal 4
UU No. 18 tahun 2000 dimana didalamnya disebutkan bahwa PPN
dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang
dilakukan oleh pengusaha .
bahwa Obyek yang dikenakan PPN diatur dalam rincian pasaal 4 UU No. 18
tahun 2000 sebagai berikut : Untuk PPN disebutkan dalam pasal 22 UU. No.
10 tahun 1994 tentang PPh.
bahwa dana P3DK tidak boleh dikenakan pajak .
bahwa potongan pajak untuk obyek yang bukan wajib pajak yang sudah
terlanjur disetorkan bisa diminta kembali melalui proses pemeriksaan.
bahwa apabila dalam suatu proyek ada anggaran yang tersisa harus
disetorkan ke daerah .
Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan
pula saksi yang meringankan (a de charge) dan saksi ahli (Ahli) yang memberikan
keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu sebagai berikut :
1. RUDI PURYONO tempat lahir: Kediri Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 28
Agustus 1965, Jenis Kelamin: laki-laki, Kebangsaan:
Indonesia, Alamat Rt.01/01 Desa Karanggondang Kec.
Udanawu Kab. Blitar, Agama: Islam, Pekerjaan: Perangkat
Desa /Kaur Kesra ;
bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Kesra sejak tahun 1996 s/d tahun 2003 dan
dari tahun 2003 s/d 14 Juni 2004 saya menjabat sebagai Kepala Desa .
bahwa sepengetahuan Saksi Proyek P3DK diterima pada tahun 2003, dan
sebelumnya ada sosialisasi dan pelatihan teknis di Kel. Togokan Kec. Srengat,
pada tanggal 14 April 2003;
bahwa desa Karanggondang mendapatkan dana proyek P3DK sekitar Rp. 90
juta, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk kelembagaan dan sebagian
untuk fisik. Adapun untuk kelembagaan yang kami terima sekitar Rp. 35 juta
sedangkan fisik sekitar Rp. 55 juta
bahwa di dalam proyek P3DK yang Saksi ketahui ketika mengikuti sosialisasi
pada tangga 14 April 2003 dan kemudian ada lagi pembinaan pada tanggal 17
Oktober 2003 dinyatakan bahwa untuk fisik dipotong langsung sebesar 10 %
untuk PPN dan PPh sebesar 2 % .
Page 52
52
bahwa pada saat pertemuan sosialisasi pada tanggal 14 April 2003, yang hadir
antara lain Para Terdakwa dan pak Iqbal .
bahwa pada saat pengarahan diberikan petunjuk bahwa kunci sukses P3DK ada
3 : - Disiplin perencanaan, - pengelolaan dan – aplikasi dan dijelaskan oleh pak
IQBAL bahwa ada pemotongan dana untuk PPN dan PPh;
bahwa pada saat desa Saksi menerima dana proyek P3DK, kemudian dana yang
diterima langsung dipotong;
bahwa Desa Saksi menerima dana proyek P3DK sebanyak 3 termin, yaitu yang
pertama sebesar 30 %, y kedua 50 % dan ketiga 20 %;
bahwa yang melaksanakan proyek P3DK di Desa Saksi adalah Lembaga
Pengelola Pembangunan Desa atau LPPD;
bahwa dalam pengajuan proyek P3DK, desa Penerima proyek P3DK
mengajukan proposal, dimana dalam proposal tersebut dianggarkan pula biaya
persiapan, dan biaya persiapanan ini digunakan untuk pekejaan administrasi.
2. IMAM YAHYA , tempat lahir: Blitar Umur / tanggal lahir : 61 tahun / 1 Januari
1948, Jenis Kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia,
Alamat Desa KKunir Kec. Wonodadi Kab. Blitar, Agama:
Islam, Pekerjaan: sekarang tani dalu sebagai Kades Kunir
tahu tahun 1999 s/d 2007 ;
bahwa Desa Saksi yaitu Desa Kunir pernah menerima dana proyek P3DK pada
tahun 2003 dan dana tersebut digunakan untuk pembangunan kantor desa .
bahwa sebelum menerima dana proyek P3DK, Saksi pernah mendapat
pengarahan dan dalam pengarahan tersebut pak Iqbal menyampaikan bahwa
sebelum proyek dimulai Desa penerima dana proyek P3DK akan dikenakan
pajak;
bahwa arahan yang disampaikan oleh Pak Iqbal adalah mengenai tanggung
jawab konstruksi bangunan, tentang administrasi, dan pada saat pengarahan itu
juga disampaikan oleh Pak Iqbal bahwa akan ada pemotongan untuk pajak.
bahwa pemotongan pajak dilakukan secara langsung yaitu ketika menerima dana
P3DK sudah dipotong pajak.
bahwa pelaksanaan proyek P3DK di desa Saksi dilakukan oleh tim pelaksana
dari LPPD dan pengawas dari BPD, sedangkan Saksi sebagai Kades hanya
berfungsi sebagai penanggung jawab saja.
bahwa sesuai dengan aturan yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan
proyek P3DK adalah LPPD.
Page 53
53
bahwa Desa Saksi pernah menerima dana pengembalian yang sudah terlanjur
dipotong untuk pajak sebesar Rp. 3.706.972,00 di kantor pemerintah Pemkab
Blitar dan yang menyerahkan adalah Terdakwa Didik Sugiyanto;
bahwa dana pengembalian pajak yang Saksi terima tersebut, sudah digunakan
untuk menambah bangunan di kantor desa .
3. Drs. KUKUH SULARSO PUTRO, AK.HM
tempat lahir: Surabaya, Umur / tanggal lahir : 41
tahun / 2 September 1968, Jenis Kelamin: laki-
laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat Jl.Dr.
Sutomo Blok BQ No. 6 Wisma Tropodo Waru
Sidoarjo Agama: Islam, Pekerjaan: Konsultan
Pajak;
bahwa sesuai dengan UU perpajakan No. 17 tahun 2000, Pasal 2 (1) tentang
subjek pajak yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan, Pengusaha
dan yang dimaksud badan disini adalah : sekumpulan orang atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, persero lainnya, BUMN atau BUMD dalam
bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, persekutuan, perkumpulan , yayasan,
organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, dan organisasi yang sejenisnya;
bahwa bantuan yang sudah diberikan Pemda kepada LPPD adalah saling
mengikat, jadi sepanjang dana itu diperoleh bukan dari loan tapi dari APBD
yang diusahakan oleh suatu lembaga maka dalam prosesnya timbul suatu
perpajakan baik itu PPN maupun PPh.
bahwa menurut Saksi LPPD dikategorikan sebagai subjek pajak sepanjang
LPPD itu beranggotakan dan dibentuk oleh masyarakat dan bukan oleh
perangkat desa.
bahwa dana yang berasal dari loan tidak dikenakan pajak.
bahwa tentang pungutan PPN dan PPh sudah dijelaskan dalam UU No. 18 tahun
2000, pasal 1 (27) yaitu Pungutan PPN dilakukan oleh bendaharawan
pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan, untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang
oleh pengusaha kena pajak, jadi dalam UU ini dijelaskan bahwa sepanjang
terikat dalam suatu perjanjian maka akan dipungut pajak yaitu PPN 10 % dan
PPh 2 % ;
Page 54
54
bahwa pajak yang sudah dipungut harus disetorkan dan dilaporkan.
bahwa untuk penyetoran PPN maksimal tanggal 15 harus sudah disetorkan ke
Bank dan dilaporkan ke KPP setempat.
Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :
bahwa Para Terdakwa ditunjuk sebagai pimpinan proyek (pimpro) dan
Bendahara proyek P2MPD berdasarkan SK Bupati nomor 281 tahun 2003,
tanggal 20 Mei 2003;
bahwa menurut Para Terdakwa P2MPD adalah Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Daerah sedangkan P3DK adalah Program
Pendukung Pembangunan Desa / Kelurahan.
bahwa P2MPD dilaksanakan mulai April 2003 di 10 desa di kab Blitar
sedangkan P3DK dilaksanakan mulai bulan Januari 2003 di 248 desa /
kelurahan se-Kabupaten Blitar.
bahwa berakhirnya P2MPD untuk konsultannya bulan Januari 2004 dan
untuk fasilisator berakhir bulan Desember 2003 sedangkan P3DK
berdasarkan anggaran yang ada berakhir pada bulan Desember 2003 untuk
kelanjutan penyelesaian bantuan berakhir sekitar bulan Mei sampai Juni
2004.
bahwa besaran anggaran P2MPD sesuai DIPP (Daftar Isian Pembiayaan
Proyek) adalah Rp 1.696.500.000,00 dengan perincian untuk Konsultan
Manajemen Daerah atau KMD sebesar Rp 1.196.500.000,00 dan untuk fisik
Rp 500.000.000 bagi 10 desa tipe A penerima bantuan P2MPD;
bahwa besaran anggaran P3DK sesuai dengan juklak besarnya adalah
Rp 14.083.000.000,00 dengan perincian:
desa type A Rp 60.000.000,00 dikalikan 160 desa,
desa type B Rp 55.000.000,00 dikalikan 39 desa,
desa type C Rp 50.000.000,00 dikalikan 21 desa, dan
kelurahan Rp 46.000.000,00 dikalikan 28 kelurahan
bahwa dalam pelaksanaan proyek P2MPD Para Terdakwa tidak pernah
melaksanakan sosialisasi, tidak mengetahui dan tidak pernah membaca
tentang peraturan peraturan diantaranya pedoman umum tahun 2003,
pedoman seleksi / rekrutmen konsultan dan Surat Edaran Ditjen Anggaran
nomor : SE-97/A/2001, tanggal 20 juli 2001 tentang tata cara pelaksanaan
pembayaran proyek proyek pendukung pemberdayaan masyarakat dan
pemerintah daerah (P2MPD) yang dibiayai dana LOAN ADB no 1678-INO.
Page 55
55
bahwa Terdakwa Suparman selaku pimpro tidak pernah memerintah
Terdakwa Didik Sugiyanto selaku bendahara proyek untuk
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan Terdakwa Suparman
tidak pernah memeriksa buku kas umum karena bendahara proyek tidak
membuat buku kas umum.
bahwa untuk mengetahui penerimaan bantuan kepada 10 desa dan
pengeluaran yang disalurkan ke bendaharawan desa sejumlah
Rp 500.000.000,00 Para Terdakwa hanya melihat rekening proyek P2MPD
yaitu rekening Britama BRI.
bahwa untuk dana jasa konsultan (KMD) sejumlah Rp 1.195.174.000,00
yang sudah dicairkan sejumlah Rp.1.194.414.000,00 Para Terdakwa tidak
mengetahuinya, karena persyaratannya sudah dibuat dan dipersiapkan oleh
konsultan;
bahwa untuk mengetahui pengeluaran Para Terdakwa melihat SPM (Surat
Perintah Membayar) sedangkan sisanya sejumlah Rp 760.000,00 masih
berada dikantor KPKN
bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pencairan dana dari
KPKN Para Terdakwa tidak tahu, karena semua persyaratan dan
kelengkapan berkasnya sudah dibuat dan dipersiapkan oleh konsultan dan
Terdakwa serta bendahara proyek, hanya tinggal menandatanganinya saja;
bahwa pembayaran kepada 10 desa sejumlah Rp 500.000.000,00 yang
menerima pembayaran adalah bendahara desa penerima dana proyek
P2MPD dengan dasar melakukan pembayaran yaitu adanya permintaan dari
desa yang persyaratan dan kelengkapannya sudah dibuat dan dipersiapkan
oleh konsultan.
bahwa pembayaran ke 10 desa dipotong atau dipungut biaya pengganti
administrasi (SP3, BA I, BA II dan BA III) yang besarnya bervariasi
sejumlah Rp.10.383.000,00 dan dasar pemotongan atau pungutan tersebut
hanya berdasarkan hasil rekapan yang sudah dibuat serta ditanda tangani
konsultan;
bahwa pembayaran kepada konsultan sesuai dengan SPM yang disampaikan
oleh konsultan kepada Para Terdakwa setelah dijumlahkan nilainya
Rp 1.194.414.000,-
bahwa dalam melakukan pembayaran Para Terdakwa hanya mengecek
sebatas kelengkapan dan persyaratan administrasinya saja sedangkan
berkasnya sudah dibuat dan dipersiapkan oleh konsultan;
Page 56
56
bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui proses pengadaan konsultan, selaku
pimpro Terdakwa tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan pengadaan
barang dan jasa, tidak pernah menetapkan harga perkiraan sendiri yang
dijadikan acuan dalam penentuan pemenang, tidak pernah menetapkan
kerangka acuan kerja dan syarat (TOR atau Term Of Reference) yang
dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultan dan tidak
pernah menetapkan kerangka acuan kerja dan syarat untuk pengadaan
konsultan tahun 2003.
bahwa nilai kontrak pekerjaan konsultan Rp.1.315.674.800 (PPN tidak
dipungut) untuk KMD sebesar Rp 507.430.000 (PPN tidak dipungut) dan
untuk fasilitator sebesar Rp 808.244.800 (PPN tidak dipungut).
bahwa yang menandatangani kontrak konsultan adalah Terdakwa Suparman
dan kepala Cabang PT VIRAMA KARYA Surabaya dengan alasan penanda
tanganan tersebut karena diminta konsultan (Ir. H. MOCH. IQBAL) dengan
alasan untuk segera ditanda tangani pada buku kotrak dan setelah ditanda
tangani proyek akan segera dimulai.
bahwa Para Terdakwa selain ditunjuk selaku pimro dan Bendahara P2MPD
juga ditunjuk sebagai pimpinan proyek (pimpro) dan Bendahara P3DK
berdasarkan SK Bupati nomor 174 tahun 2003, tanggal 4 April 2003;
bahwa dalam pelaksanaan proyek P3DK Para Terdakwa pernah
melaksanakan sosialisasi waktunya sekitar bulan april 2003, pada saat
sosialisasi Terdakwa tidak pernah menyampaikan hal-hal yang berkaitan
dengan pengenaan atau pemotongan PPN dan PPh;
bahwa pihak yang menyampai bahwa proyek P2MPD dan P3DK dikenakan
atau dipotong pajak adalah pihak Konsultan yaitu Moch. Iqbal;
bahwa dalam pelaksanaan proyek P3DK, Para Terdakwa mengetahui dan
membaca serta mengerti tentang peraturan peraturan yang mendasari
pelaksanaan proyek seperti juklak bantuan proyek P3DK tahun anggaran
2003.
bahwa selaku pimpro Terdakwa Suparman pernah memerintahkan Terdakwa
Didik Sugiyanto selaku bendahara proyek untuk menyelenggarakan
pembukuan dan berkoordinasi serta minta petunjuk pada bagian keuangan.
bahwa untuk mengetahui catatan penerimaan dan pengeluaran uang proyek
Terdakwa Suparman mengecek dan menandatangani buku kas secara global
dan laporan bulanan yang dibuat oleh Terdakwa Didik Sugiyanto selaku
Bendahara;
Page 57
57
bahwa struktur organisasi proyek P3DK tahun anggaran 2003 tertuang dalam
juklak No. : 140/86/409.011/2003 tanggal 6 maret 2003 yang dikeluarkan
oleh bupati Blitar.
bahwa syarat syarat yang harus dipenuhi Terdakwa Suparman untuk
melakukan pencairan dana dari KASDA adalah menandatangani cek
pengambilan bersama Terdakwa Didik Sugiyanto selaku Bendahara proyek;
bahwa jumlah dana yang dicairkan dibayarkan kepada 248 desa / kelurahan
se kab Blitar secara teknis sesuai dengan pengajuan yang sudah disusun dan
dipersiapkan oleh pihak konsultan sedangkan untuk mekanisme pencairan
dilakukan tiga tahap : tahap I 30%, tahap II 50% dan tahap III 20%.
bahwa dasar pencairan dilakukan tiga tahap sesuai bimbingan konsultan dan
didalam juklak P3DK tidak diatur tentang pencairan tahap I, tahap II dan
tahap III karena secara teknis pencairan dana proyek P3DK dipolakan sama
seperti proyek P2MPD
bahwa dalam pembayaran ke 248 desa / kelurahan dipotong / dipungut PPN
sebesar 10%, PPh 2% dan biaya pengganti administrasi (SP3, BA I, BA II
dan BA III).
bahwa jumlah potongan yang telah dikumpulkan PPN sebesar Rp
1.280.272.737,27, PPh sebesar Rp 256.054.545,44 sedangkan biaya
administrasi pembuatan SP3, BA pembayaran tahap I,tahap II dan tahap III
sebesar Rp 86.681.000,00
bahwa setelah terkumpul potongan PPN sebesar Rp 1.280.272.737,37
kemudian disetor ke kas negara sebesar Rp 425.630.185,08 sedangkan
sisanya sebesar Rp 854.642.542,19 diminta kembali oleh desa / kelurahan;
bahwa potongan PPh sebesar Rp 256.054.545,44 disetor ke kas negara
Rp 36.127.272,00 dan sisanya sebesar Rp 219.927.273,44 dititipkan di
pembantu kuasa pengguna anggaran pada bagian pemerintahan;
bahwa pungutan biaya administrasi pembuatan SP3 , BA pembayaran tahap
I, tahap II dan tahap III sebesar:
Rp 86.681.000,00 (pungutan biaya administrasi proyek P3DK) dan
Rp 10.383.200,00 (pungutan biaya administrasi P2MPD)
jumlah pungutan seluruhnya adalah Rp 97,064.20,000,00
bahwa selanjutnya sebagian uang pungutan tersebut diminta kembali oleh
Pak Konsultan yaitu Moch. Iqbal dengan cara Terdakwa Didik Sugiyanto
disuruh mentransfer ke rekening pribadi atas nama Moch. Iqbal sebesar Rp
73.114.200,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 23.950.000,00 dititipkan di
pembantu kuasa pengguna anggaran pada bagian pemerintahan.
Page 58
58
bahwa pemotongan PPN 10%, PPh 2% dan biaya administrasi pembuatan
SP3, BA pembayaran tahap I, II dan tahap III sudah dibuat dan dipersiapkan
oleh konsultan;
bahwa Terdakwa Suparman tidak mengetahui proses pengadaan konsultan,
dan selaku pimpro tidak pernah menerbitkan SK pengadaan barang dan jasa,
nilai kontrak pekerjaan konsultan Rp 1.315.674.800,00 nilai fisiknya Rp
1.195.174.000,00
bahwa tanggal kontrak 16 April 2003, No. kontrak :
050/05/PP/P2MPD/2003 dan yang menandatangani kontrak konsultan hanya
Terdakwa Suparman selaku pimpro
bahwa Konsultan tidak pernah penyerahkan laporan pendahuluan,
menyerahkan laporan bulanan hanya bulan April-Mei-Juni-Juli dan Agustus
tahun 2003 saja, tidak pernah menyerahkan rancangan laporan akhir;
bahwa menurut Terdakwa Suparman bahwa dana sebesar Rp 216.281.750,00
tanggal 2 januari 2004 berasal dari penghitungan titipan PPh dari desa /
kelurahan se-kab Blitar yang telah dipersiapkan dan dihitung oleh konsultan
(Pak Ir MOCH IQBAL) senilai Rp 256.054.545,44 dan dibayarkan ke kas
negara senilai Rp 36.127.272 kemudian dilakukan penitipan karena uang
tersebut bukan lagi merupakan bantuan proyek ke desa / kelurahan dan tidak
ada yang memerintah untuk dititipkan karena yang ada hanya inisiatif
Terdakwa Didik Sugiyanto, setelah minta persetujuan Terdakwa Suparman
selaku pimpro.
bahwa Terdakwa Suparman mengaku bahwa dana sebesar Rp 3.645.523,44
tanggal 5 januari 2004 berasal dari penghitungan titipan PPh dari desa /
kelurahan se-kab Blitar yang telah dipersiapkan dan dihitung oleh konsultan
( Pak Ir MOCH LQBAL) senilai Rp 256.054.545,44 dibayarkan ke kas
negara senilai Rp 36.127.272 dilakukan penitipan karena uang tersebut
bukan lagi bantuan proyek ke desa / kel tapi uang milik PPh yang
memerintah dititipkan tidak ada hanya inisiatif Terdakwa DIDIK
SUGIYANTO setelah minta persetujuan Terdakwa Suparman selaku
pimpro.
bahwa Terdakwa Suparman mengaku bahwa dana sebesar Rp 23.234.000,00
tanggal 19 April 2004 berasal dari hasil pemotongan biaya administrasi
pembuatan SP3, BA pembayaran tahap I, tahap II dan tahap III yang belum
diserahkan kepada konsultan (Ir . H. MOCH IQBAL) dan oleh Terdakwa
Suparman bersama Terdakwa DIDIK SUGIYANTO dititipkan pada Kas
Pemkab. Blitar
Page 59
59
bahwa Terdakwa Suparman mengaku bahwa dana sebesar Rp 11.732.600,00
tanggal 23 Juli 2004 berasal dari bunga rekening giro setelah dikurangi
bunga kena pajak dan biaya administrasi yang ada di Bank BRI cabang
Blitar, diambil mdan dititipkan ke Kas Pemkab. Blitar oleh Terdakwa DIDIK
SUGIYANTO atas kesepakatan Terdakwa Suparman.
bahwa Terdakwa Suparman mengaku bahwa dana sebesar Rp 15.151.150,00
tanggal 22 Nopember 2004 berasal dari penghitungan bunga rekening bank
Jatim setelah dikurangi biaya administrasi yang berlaku dibank Jatim Blitar,
diambil dan dititipkan ke Kas Pemkab. Blitar oleh Terdakwa DIDIK
SUGIYANTO atas kesepakatan Terdakwa Suparman.
bahwa untuk keperluan proyek P3DK ada 3 (tiga) rekening yaitu : rekening
bank Jatim no rek: 01410011264 atas nama program P3DK, rekening bank
BRI cabang / giro no rek : 0000009-01-000735-30-6 atas nama program
P3DK dan rekening bank Jatim no rek : 0142853255 atas nama Terdakwa
DIDIK SUGIYANTO (bendahara proyek) .
bahwa Rekening bank BRI cabang / giro no rek : 0000009-01-000735-30-6
dibuka tanggal lupa bulan April 2003 atas perintah sesuai dengan ketentuan
dari pihak bank adalah pimpinan unit kerja yaitu : EKO BUDOYO (Kabag
Pemerintahan), pada saat penutupan rekening terdapat pengambilan salso
sebesar Rp 3.025.709,00 tanggal 23 Juli 2004 adalah sisa saldo tersebut
dijadikan satu dengan sisa saldo perhitungan bunga sebelumnya yang
memerintah tidak ada karena rekening sudah ditutup mengingat penunjukan
pimpro sudah berakhir .
bahwa Rekening bank Jatim no rek : 01410011264 atas nama P3DK dibuka
April 2003 atas perintah sesuai dengan ketentuan dari pihak bank adalah
pimpinan unit kerja yaitu : EKO BUDOYO (Kabag Pemerintahan), pada saat
penutupan rekening terdapat pengambilan saldo sebesar
Rp 1.936.331.235,00 tanggal 14 Januari 2004 dibayarkan ke desa / kel
sebagai pembayaran bantuan proyek desa yang belum terbayarkan sampai
akhir 31 Desember 2003 .
bahwa untuk pengambilan uang sejumlah Rp 3.025.709,00 dan sejumlah
Rp 1.936.331.235,00 dilakukan dengan penerbitan cek yang menandatangani
Terdakwa Suparman sendiri selaku pimpro dan Terdakwa Didik Sugiyanto
selaku bendahara proyek .
bahwa Rekening bank Jatim no rek : 0142853255 atas nama Terdakwa
DIDIK SUGIYANTO (bendahara proyek) dibuka 24 Desember 2003 atas
petunjuk dari pimpinan (EKO BUDOYO Kabag Pemerintahan) guna
Page 60
60
memperlancar dan mempercepat proses penyaluran dana bantuan ke desa /
kel yang diakibatkan karena mundurnya pembayaran dari Kasda untuk
pembayaran bantuan ke desa / kel sedangkan setoran Rp 2.767.600.000.
bahwa pada tanggal 24 Desember 2003 terdapat penyetoran tunai sebesar
Rp 2.767.600.000 sebenarnya uang tersebut bukan setoran tunai namun dana
itu berasal dari Kasda yang dipindah bukukan ke rekening bendahara proyek
oleh bank Jatim .
bahwa pada tanggal 31 Desember 2003 terdapat penyetoran tunai dan
penarikan tunai sebesar Rp 3.800.000.000,00 sebenarnya uang tersebut
bukan setoran tunai namun dana itu berasal dari Kasda yang dipindah
bukukan ke rekening bendahara proyek oleh bank Jatim .
bahwa pada tanggal 14 Januari 2004 terdapat penyetoran tunai sebesar
Rp 1.548.817.779,00 sebenarnya uang tersebut bukan setoran tunai namun
dana itu berasal dari Kasda yang dipindah bukukan ke rekening bendahara
(DIDIK SUGIYANTO) oleh bank Jatim .
bahwa pada tanggal 20 Januari 2004 terdapat penarikan tunai sebesar
Rp 100.000.000,00 untuk disalurkan kepada desa / kel yang belum
mengambil dan ada permohonan dari desa / kel yang belum terbayarkan .
bahwa pada tanggal 10 Maret 2004 terdapat penarikan tunai sebesar
Rp 50.000.000,00 untuk disalurkan kepada desa / kel yang belum mengambil
dan ada permohonan dari desa / kel yang belum terbayarkan .
bahwa pada tanggal 12 April 2004 terdapat penyetoran tunai sebesar
Rp 122.800.000,00 dana bantuan desa yang belum diambil oleh desa / kel .
bahwa pada tanggal 22 Nopember 2004 terdapat penarikan tunai sebesar
Rp 169.147.607,23 untuk pengembalian sebagian dana PPh yang terpakai
untuk membayar dana bantuan proyek desa / kel .
bahwa pada saat pengembalian dana potongan pajak sebetulnya nilai yang
diminta oleh desa / kel sejumlah Rp 854.642.542,19 kewajiban desa / kel
penerima pengembalian potongan pajak adalah memasukkan dana tersebut
untuk di SPJkan dengan dana bantuan yang sudah dicairkan sebelumnya
tanggal pengembalian 6 Januari 2004 .
bahwa Terdakwa Suparman mengaku bahwa lama pekerjaan konsultan
sesuai kontrak 8 bulan dan lama pekerjaan fasilitator juga 8 bulan bekerja
mulai kapan dan berakhirnya kapan, Terdakwa Suparman tidak tahu karena
tidak pernah melakukan pengecekan karena tidak mampu dan tidak paham
terhadap tugasnya selaku Pimpro dan saran / penjelasan dari Bappeda yang
dijabat oleh Pak MASHUDI pada saat rapat tanggal 11 Maret 2003 bahwa
Page 61
61
Pimpro tidak perlu repot repot mengurusi proyek ini karena semua
administrasi dan lain lainnya sudah disiapkan oleh konsultan (Ir. H. MOCH.
IQBAL) .
bahwa Terdakwa Suparman mengaku bahwa tidak tahu kalau konsultan dan
fasilitator melaksanakan pekerjaan seperti : sosialisasi, desiminasi P2MPD
tahun 2003 ditingkat desa dan ditingkat kabupaten dan yang Terdakwa tahu
untuk P3DK pernah melaksanakan sosialisasi, desiminasi ditingkat desa
sebanyak 8 kali didelapan tempat pada seluruh desa dan kecamatan se-
Kabupaten Blitar dan ditingkat Kabupaten pernah dilaksanakan waktunya
lupa bertempat di pendopo Kab Blitar .
bahwa dalam DIPP P2MPD desa yang mendapat dana bantuan dari pusat
(Bappenas) ada 10 desa besarnya Rp 500.000.000 desa yang mendapat dana
bantuan diantaranya : Ds Rejowinangun, Ds Sumber Jati, Ds Gaprang,
masing masing desa menerima dana bantuan sebesar Rp 50.000.000
sedangkan besarnya untuk konsultan (sesuai DIPP) besarnya
Rp 1.196.500.000 .
bahwa Terdakwa Suparman mengaku bahwa konsultan dan fasilitator
sebagian melaksanakan jasa pekerjaan dan sebagian tidak dilaksanakan, dan
pekerjaan yang tidak dilaksanakan antara lain konsultan tidak pernah
melaksanakan kegiatan sosialisasi dan desiminasi P2MPD .
bahwa Terdakwa Suparman mengaku bahwa mengetahui hal tersebut dengan
alasan setelah adanya hasil temuan investigasi team BPKP beberapa bulan
yang lalu dikantor Sat Reskrim Polres Blitar dan diketemukan kelebihan
pembayaran terhadap konsultan senilai Rp 635.000.000 .
bahwa dalam kontrak tidak disebutkan bahwa konsultan wajib mengawasi
pelaksanaan P3DK di 248 desa / kel dan untuk melakukan kegiatan evaluasi,
monitoring dan pengawasan P3DK tertuang dalam juklak P3DK tahun 2003
nomor : 140/86/409.011/2003 tanggal 6 Maret 2003 dan besaran anggaran
sekitar Rp 1.1 M yang dtetapkan dalam proyek BOP P3DK tahun 2003
(2P.0.9.3.01.009) nama pimpronya Pak BASUKI RAHMAT dan
bendaharanya Bu SISILIA DIAH KRISTIN
bahwa hasil pemotongan PPN, PPh dan biaya Adm. SP3 tahap I, II dan III.
Semuanya berjumlah total 270.045.023,- yang dititipkan oleh Saksi SITI
ZULAIKAH selaku pemegang Pembantu Kuasa Anggaran dan atas
kesepakatan Terdakwa Suparman dan Terdakwa DIDIK SUGIYANTO
bahwa dana tersebut yang sejumlah Rp. 216.281.750,00 dimasukkan
kedalam Cek Giro BRI. Cab. Blitar oleh Terdakwa DIDIK SUGIYANTO .
Page 62
62
bahwa dalam pemotongan serta penitipan yang bertanggung jawab adalah
Terdakwa Suparman bersama Terdakwa DIDIK SUGIYANTO dan
Ir. H. MOCH. IQBAL selaku KMD.
- bahwa Terdakwa Suparman mengaku bahwa tugas pokoknya tidak
dilaksanakan keseluruhan karena pekerjaan sudah dikerjakan oleh
Ir. MOCH. IQBAL selaku KMD. dan tinggal tanda tangan saja .
- bahwa dalam pemotongan pajak PPN, PPh dan Biaya Adm.SP3. tahap I, II
dan III. yang dilakukan oleh para terdakwa adalah menyalahi aturan karena
tidak tertuang dalam SK. Bupati atupun Pedum P2MPD 2003 dan ketentuan
Permendagri No. 2 tahun 2004 Jo. Permendagri No. 2 tahun 1996 .
- bahwa pemotongan tersebut dilakukan oleh para terdakwa semata-mata
hanya percaya saja kepada Ir. MOCH. IQBAL selaku KMD;
- bahwa yang bertanggung jawab dalam pemotongan adalah para terdakwa
namun semua itu dilakukan atas petunjuk dari Ir. H. MOCH. IQBAL
- bahwa Terdakwa Suparman dalam melakukan pemotongan Pajak PPN, PPh
dan Biaya Adm.SP3. tahap I, II dan III yang dilakukan bersama-sama
dengan terdakwa DIDIK SUGIYANTO tidak pernah melaporkan
pemotongan tersebut kepada atasan secara tertulis melainkan hanya
disampaikan secara lisan
- bahwa dalam penunjukan Konsultan tidak pernah dilakukan secara lelang
tender atau lelang terbuka namun hanya penunjukan saja serta dalam buku
kontrak terdakwa SUPARMAN, S.Sos. hanya menandatangani saja serta
yang membuat naskah adalah H. MOCH. IQBAL;
- bahwa dana P2MPD 2003 sejumlah Rp. 1.696.500.000,- sedangkan sesuai
Kontrak bahwa untuk Operasional konsultan Rp. 1.315.674.800,00 dan yang
digunakan bantuan untuk 10 desa dan setiap desa memperoleh
Rp. 50.000.000;
- bahwa dari hasil pemotongan tersebut yang dirugikan adalah Negara, karena
dana P3DK 2003 adalah APBD. Sedangkan dana P2MPD 2003 adalah dana
LOAN ADB No. 1678-INO (bantuan luar negeri);
bahwa jumlah dana yang telah dicairkan dari KASDA oleh Terdakwa
DIDIK SUGIYANTO adalah sebagai berikut :
1. 24-4-2003 No.SPMG. 405/Pembangunan nominal Rp. 8.564.750,000,-
2. 23-5-2003 No.SPMG. 518/Pembangunan nominal Rp. 36.250.000,-
3. 24-9-2003 No.SPMG. 1461/Pembangunan nominal Rp. 133.800.000,-
4. 3-11-2003 No.SPMG. 1834/Pembangunan nominal Rp. 1.200.000.000,-
5. 4-11-2003 No.SPMG. 1854/Pembangunan nominal Rp. 201.598.900,-
Page 63
63
6. 4-11-2003 No.SPMG. 1855/Pembangunan nominal Rp. 70.500.000,-
7. 7-11-2003 No.SPMG. 1888/Pembangunan nominal Rp. 277.526.640,-
8. 12-11-2003 No.SPMG. 1962/Pembangunan nominal Rp. 155.924.400,-
9. 14-11-2003 No.SPMG. 2036/Pembangunan nominal Rp. 391.799.985,-
10 5-12-2003 No.SPMG. 2254/Pembangunan nominal Rp. 229.499.550,-
11 5-12-2003 No.SPMG. 2255/Pembangunan nominal Rp. 618.499.500,-
12 5-12-2003 No.SPMG. 2256/Pembangunan nominal Rp. 125.000.000,-
13 5-12-2003 No.SPMG. 2257/Pembangunan nominal Rp. 72.000.000,-
14 19-12-2003 No.SPMG. 2437/Pembangunan nominal Rp. 5.686.331.235,-
15 19-12-2003 No.SPMG. 2438/Pembangunan nominal Rp. 50.000.000,-
16 19-12-2003 No.SPMG. 2439/Pembangunan nominalRp. 2.767.600.000,-
17 7-10-2003 No.SPMG. 1568/Pembangunan nominal Rp. 281.099.700,-
18 7-10-2003 No.SPMG. 1571/Pembangunan nominal Rp. 154.500.000,-
19 7-10-2003 No.SPMG. 1572/Pembangunan nominal Rp. 22.500.000,-
20 7-10-2003 No.SPMG. 1573/Pembangunan nominal Rp. 134.099.700,-
21 13-10-2003 No.SPMG. 1599/Pembangunan nominal Rp. 335.399.100,-
22 13-10-2003 No.SPMG. 1600/Pembangunan nominal Rp. 22.500.000,-
23 13-10-2003 No.SPMG. 1601/Pembangunan nominal Rp. 265.500.000,-
24 13-10-2003 No.SPMG. 1602/Pembangunan nominal Rp. 151.620.000,-
25 17-10-2003 No.SPMG. 1673/Pembangunan nominal Rp. 100.799.520,-
26 20-10-2003 No.SPMG. 1723/Pembangunan nominal Rp. 292.199.370,-
27 20-10-2003 No.SPMG. 1724/Pembangunan nominalRp. 176.399.700,-
28 20-10-2003 No.SPMG. 1725/Pembangunan nominal Rp. 30.000.000,-
29 20-10-2003 No.SPMG. 1726/Pembangunan nominal Rp. 336.302.700,-
30 20-11-2003 No.SPMG. 2171/Pembangunan nominal Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah total Rp.23.884.000.000,-
- bahwa jumlah dana yang dicairkan dan dibayarkan kepada 248 desa /
kelurahan se-kab Blitar secara tehnis sesuai dengan pengajuan yang sudah
disusun dan dipersiapkan oleh pihak konsultan (Pak Ir MOCH IQBAL),
sedangkan untuk mekanisme pencairan dana dilakukan tiga tahap : tahap I
30%, tahap II 50% dan tahap III 20%.
Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa tersebut yang kemudian
dihubungkan dengan keterangan para saksi dan barang bukti ternyata telah saling
bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga dapat disimpulkan fakta hukum
sebagai berikut:
bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2003 berhasil
mendapatkan proyek P2MPD dari Bappenas;
bahwa sumber dana proyek P2MPD tersebut berasal dari bantuan luar negeri
yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia atau ADB;
Page 64
64
bahwa untuk mendapatkan proyek P2MPD tersebut, selanjutnya Kepala
Bappeda Kab. Blitar yaitu Mashudi dan Kepala Permukiman Prasarana Wilayah
atau Kimpraswil Kab. Blitar yaitu Mangatas Tobing serta Moch. Iqbal pada
tanggal 14 Januari 2003 berangkat ke Jakarta dengan membawa surat
permohonan dari Bupati Kabupaten Blitar No.050/14/409.2007/2003 tanggal 10
Januari 2003 perihal permohonan bantuan dana Loan ADB 1678-INO;
bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bappenas di Jakarta yaitu dari
Sekretaris P2MPD Pusat, Dr. Bastari Panji Indra, MSP bahwa untuk
mendapatkan proyek P2MPD maka daerah penerima proyek tersebut harus
mempunyai proyek sejenis seperti proyek P2MPD;
bahwa selanjutnya melalui mekanisme hasil rapat koordinasi pembangunan atau
Rakorbang diputuskan bahwa Pemkab. Blitar sepakat akan mengadakan proyek
sejenis P2MPD dengan nama proyek P3DK ;
bahwa dalam Rakorbang disepakati bahwa proyek P3DK yang sumber dananya
berasal dari APBD Pemkab. Blitar tersebut, akan dijadikan sebagai pendamping
dalam proyek P2MPD;
bahwa kemudian surat permohonan bupati Kab. Blitar disetujui dan Pemkab.
Blitar mendapatkan proyek P2MPD sebesar Rp.1.696.500.000,00 dengan
perincian untuk kegitan fisik sebesar Rp.500.000.000,00 sedangkan untuk biaya
Konsultan Manajemen Daerah atau KMD sebesar Rp. 1.196.500.000,00;
bahwa desa penerima dana proyek P2MPD sebanyak 10 desa dengan masing-
masing desa menerima dana sebesar Rp.50.000.000,00 untuk kegiatan fisik;
bahwa dalam rapat koordinasi pada tanggal 11 Maret 2003 di kantor Bupati Kab.
Blitar telah ditunjuk secara lisan Terdakwa 1 Suparman sebagai pimpinan
proyek atau pimpro, dan Terdakwa 2 Didik Sugiyanto sebagai Bendahara proyek
P2MD dan P3DK;
bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari Bupati Blitar
No.052/Pers.P2MPD/2003 tanggal 28 Maret 2003 PT. Virama Karya telah
ditunjuk sebagai Konsultan Manajemen Daerah (KMD) dan yayasan Iman
sebagai penyedia tenaga fasilitator bagi pelaksanaan proyek P2MPD;
bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar No. 174 Tahun 2003, tanggal
4 April 2003, Terdakwa 1 Suparman diangkat sebagai Pimpro atau Pimpinan
Proyek P3DK, sedangkan Terdakwa 2 Didik Sugiyanto diangkat sebagai
Bendahara Proyek P3DK;
bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar No.281 Tahun 2003, tanggal
20 Mei 2003, Terdakwa 1 Suparman diangkat sebagai Pimpro atau Pimpinan
Page 65
65
Proyek P2MPD, sedangkan Terdakwa 2 Didik Sugiyanto diangkat sebagai
Bendahara Proyek P2MPD;
bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Kab. Blitar
No.915/304/409.011/2003 tanggal 23 Juli 2003, anggaran proyek P3DK sebesar
Rp. 23.884.000,00;
bahwa pada tanggal 16 April 2003 kontrak dengan konsultan PT. Virama Karya
ditandatangani oleh Terdakwa 1 Suparman;
bahwa dalam proyek P3DK, desa penerima dana proyek P3DK terbagi dalam
tiga tipe yaitu: tipe A, tipe B dan tipe C;
bahwa desa tipe A penerima dana proyek P3DK sebanyak 160 desa dengan
masing-masing desa menerima sebesar Rp.60.000.000,00 untuk kegiatan fisik
dan Rp. 36.250.000,00 untuk kegiatan kelembagaan;
bahwa desa tipe B penerima dana proyek P3DK sebanyak 39 desa dengan
masing-masing desa menerima sebesar Rp.55.000.000,00 untuk kegiatan fisik
dan Rp. 35.250.000,00 untuk kegiatan kelembagaan;
bahwa desa tipe C penerima dana proyek P3DK sebanyak 21 desa dengan
masing-masing desa menerima sebesar Rp.50.000.000,00 untuk kegiatan fisik
dan Rp. 34.250.000,00 untuk kegiatan kelembagaan;
bahwa kelurahan penerima dana proyek P3DK sebanyak 28 kelurahan dengan
masing-masing kelurahan menerima sebesar Rp.46.000.000,00 untuk kegiatan
fisik dan Rp. 25.250.000,00 untuk kegiatan kelembagaan;
bahwa proyek P3DK sasarannya diprioritaskan pada pembangunan fisik
sebanyak 220 desa dan 28 kelurahan;
bahwa proyek P2MPD sasarannya diprioritaskan pada pembangunan fisik
sebanyak 10 desa;
bahwa dalam pelaksanaan proyek P2MPD dan P3DK di Kabupaten Blitar tahun
2003 telah ditunjuk/menggunakan jasa konsultan PT. Virama Karya Cabang
Surabaya, dengan kepala cabangnya adalah Ir. Farid Wadjdi dan sebagai
pelaksana di lapangan atau sebagai Tiem Leader adalah Ir. Moch. Iqbal;
bahwa Terdakwa 1 Suparman sebagai Pimpro P2MPD dan P3DK serta
Terdakwa 2 Didik Sugiyanto sebagai Bendahara P2MPD dan P3DK dalam
pengadaan jasa manajemen proyek P2MPD dan P3DK tidak pernah melakukan
tender atau pelelangan terbuka sebagaimana diatur dalam Keppres No.18 Tahun
2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi
Pemerintah;
bahwa kontrak dengan Konsultan PT. Virama Karya ditandatangani oleh Pimpro
pada tanggal 16 April 2003, akan tetapi Surat Keputusan pengangkatan
Page 66
66
Terdakwa 1 Suparman sebagai Pimpro P2MPD baru diterbitkan pada tanggal 20
Mei tahun 2003;
bahwa Terdakwa 1 Suparman selaku Pimpro P2MPD dan P3DK tidak pernah
melakukan proses pengadaan dan tidak pernah menunjuk suatu Panitia dalam hal
pengadaan jasa/barang;
bahwa proses terjadinya kontrak dengan konsultan PT. Virama Karya yang
menyiapkan semuanya adalah Ir. Moch. Iqbal dan Terdakwa 1 Suparman hanya
menandatanganinya saja;
bahwa sosialisasi proyek P2MPD dan P3DK diadakan sebanyak delapan kali di
delapan tempat yang diikuti seluruh desa penerima proyek P2MPD dan P3DK;
bahwa pada saat diadakan sosialisasi proyek P2MPD dan P3DK, Ir. Moch. Iqbal
meyampaikan bahwa desa penerima proyek P2MPD dan P3DK dananya akan
dipotong untuk Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 10%, Pajak
Penghasilan (PPh) sebesar 2%, dan biaya administrasi pembuatan SP3;
bahwa Terdakwa 1 Suparman dan Terdakwa 2 Didik Sugiyanto kemudian
melakukan pemotongan PPN, PPh dan Biaya Administrasi terhadap desa
penerima dana proyek P3DK;
bahwa jumlah total potongan PPN, PPh dan Biaya Administrasi yang berhasil
dikumpulkan oleh Para Terdakwa sebesar Rp.97.064.200,00;
bahwa dari jumlah uang sebesar Rp.97.064.200,00 tersebut selanjutnya sebagian
yaitu sebesar Rp.73.114.200,00 ditransfer oleh Terdakwa 2 Didik Sugiyanto ke
rekening pribadi milik Ir. Moch Iqbal, sedangkan sisanya sebesar
Rp.23.950.000,00 dititipkan di Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran pada Tata
Pemerintahan Pemkab Blitar;
bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pemotongan PPN, PPh dan Biaya
Administrasi hanya berdasarkan rekapan yang sudah disusun dan dibuat serta
ditandatangani oleh Ir. Moch Iqbal;
bahwa berdasarkan buku Pedoman Umum P2MPD, bahwa perhitungan PPN
atas porsi pendamping menjadi kewajiban daerah dan harus disediakan dalam
APBD;
bahwa pemotongan PPN, PPh dan Biaya Administrasi yang telah dilakukan oleh
Para Terdakwa tersebut tidak ada dasar hukumnya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa
dengan menggunakan sistem dakwaan subsidaritas yaitu Primer melanggar pasal 2 (1)
Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
no. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 (1) ke 1 KUHP, Subsider
Page 67
67
melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang no. 20 Tahun 2001 tentang perubahan undang-undang No.31
Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 (1) ke 1 KUHP.
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun
secara Subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan
Primer yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang no. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 (1) ke 1
KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :
1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum
3. Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;
Unsur ke- 1 : “Setiap Orang”.
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
Menimbang, bahwa menurut Martiman Projo Hamidjojo, SH, MM dalam
bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi”, Penerbit CV. Mandar
Maju Bandung tahun 2001 hal. 52-53, disebutkan istilah yang lazim dalam perundang-
undangan pidana ataupun KUHP memakai kata Barang siapa atau salinan dari “Hij die”
(teks KUHP) dan yang dimaksud dengan Setiap orang atau Barang siapa adalah orang
atau orang-orang yang apabila orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi
unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka orang-orang itu disebut
sebagai si pelaku atau si pembuat dari delik tersebut.
Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya “Pembahasan
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Sinar Grafika Jakarta
tahun 2005, hal. 27 disebutkan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan
adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai “setiap
orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Oleh karena sesuai
dengan apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Pelaku Tindak
Page 68
68
Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas orang
perseorangan dan/atau korporasi.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan para terdakwa Suparman
S.Sos Bin Parto Akad dan Didik Sugiyanto Bin Soejoko telah membenarkan
identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga para
terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis
berpendapat bahwa unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;
Unsur ke- 2 : “Secara Melawan Hukum”;
Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur atau elemen
yang masing-masing saling berkaitan atau berhubungan. Dimana yang dimaksud dengan
secara melawan hukum dalam rumusan delik ini berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan
melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau
norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat
dipidana. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis dan/atau
rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial.
Menimbang, bahwa meskipun sifat melawan materiil dalam fungsi yang positif
oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.003/P.UU.IV/2006, tanggal 25 Juli 2006
telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun sifat melawan
hukum secara materiil sebenarnya sudah melekat pada sifat melawan hukum formil
sebagai perbuatan yang dianggap tidak patut dan tidak terpuji.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi antara lain, Saksi
Mashudi, Mangatas Tobing, Eko Budoyo, Farid Wadjdi, dan Moch. Iqbal pada
pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa Suparman adalah sebagai pimpinan proyek
atau Pimpro P2MPD dan P3DK sedangkan Terdakwa Didik Sugiyanto sebagai
Bendahara pada proyek P2MPD dan P3DK;
Menimbang, bahwa Terdakwa Suparman ditunjuk sebagai pimpinan proyek
(pimpro) dan Terdakwa Didik Sugiyanto ditunjuk Bendahara proyek P2MPD
berdasarkan SK Bupati nomor 281 tahun 2003, tanggal 20 Mei 2003;
Page 69
69
Menimbang, bahwa Terdakwa Suparman ditunjuk sebagai pimpinan proyek
(pimpro) dan Terdakwa Didik Sugiyanto ditunjuk Bendahara proyek P3DK berdasarkan
SK Bupati nomor 174 tahun 2003, tanggal 4 April 2003;
Menimbang, bahwa nilai proyek P2MPD adalah sebesar Rp.1.696.500.000,00
dengan perincian untuk kegitan fisik sebesar Rp.500.000.000,00 sedangkan untuk biaya
Konsultan Manajemen Daerah atau KMD sebesar Rp. 1.196.500.000,00;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Kab. Blitar
No.915/304/409.011/2003 tanggal 23 Juli 2003, anggaran proyek P3DK sebesar Rp.
23.884.000,00;
Menimbang, bahwa proyek P2MPD dilaksanakan mulai bulan April 2003 di 10
desa di Kabupaten Blitar sedangkan proyek P3DK dilaksanakan mulai bulan Januari
2003 di 248 desa dan kelurahan se-Kabupaten Blitar;
Menimbang, bahwa dalam proyek P3DK, desa penerima dana proyek P3DK
terbagi dalam tiga tipe yaitu: tipe A, tipe B dan tipe C. Adapun desa tipe A penerima
dana proyek P3DK sebanyak 160 desa dengan masing-masing desa menerima sebesar
Rp.60.000.000,00 untuk kegiatan fisik dan Rp. 36.250.000,00 untuk kegiatan
kelembagaan. Desa tipe B penerima dana proyek P3DK sebanyak 39 desa dengan
masing-masing desa menerima sebesar Rp.55.000.000,00 untuk kegiatan fisik dan Rp.
35.250.000,00 untuk kegiatan kelembagaan. Desa tipe C penerima dana proyek P3DK
sebanyak 21 desa dengan masing-masing desa menerima sebesar Rp.50.000.000,00
untuk kegiatan fisik dan Rp. 34.250.000,00 untuk kegiatan kelembagaan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan perangkat Desa di persidangan
yaitu Saksi Edi Muchlison, Samudji, Eko Suparno, Djoko Sugijono, Slamet Mustamim,
Sulis Widoyono, Murtjito dan Ngalim Santoso bahwa dalam penyaluran dana proyek
P2MPD dan P3DK telah dilakukan pemotongan-pemotongan oleh Para Terdakwa
dengan alasan untuk pembayaran PPN sebesar 10%, PPh 2%, biaya Administrasi
pembuatan SP3, Berita Acara Tahap, I, II dan III;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Jambe Wangi yaitu
Saksi Edi Muchlison, seharusnya Desa Jambe Wangi sebagai Desa tipe A menerima
dana proyek P3DK sebesar Rp.96.250.000,00 namun dalam kenyataannya Desa Jambe
Wangi hanya menerima sebesar Rp.90.650.000,00;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Mronjo yaitu Saksi
Ngalim Santoso, seharusnya Desa Mronjo menerima dana proyek P2MPD sebesar
Rp.50.000.000,00 namun yang diterima hanya sebesar Rp.44.982.000,00. Sedangkan
untuk dana proyek P3DK seharusnya Desa Mronjo sebagai Desa tipe A menerima
Rp.60.000.000,00 namun yang diterima hanya Rp.56.483.745,00;
Page 70
70
Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman Umum P2MPD, halaman 17
disebutkan bahwa Perhitungan PPN atas porsi dana pendamping menjadi kewajiban
daerah dan harus disediakan dalam APBD;
Menimbang, bahwa Saksi Mashudi, Mangatas Tobing, Eko Budoyo dan Moch.
Iqbal di persidangan menerangkan bahwa pelaksanakan proyek P3DK dipolakan seperti
proyek P2MPD;
Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proyek P2MPD dan P3DK di
Kabupaten Blitar tahun 2003 telah ditunjuk/menggunakan jasa konsultan PT. Virama
Karya Cabang Surabaya, dengan kepala cabangnya adalah saksi Ir. Farid Wadjdi dan
sebagai pelaksana di lapangan atau sebagai Tiem Leader adalah saksi Ir. Moch. Iqbal;
Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Suparman sebagai Pimpro P2MPD dan P3DK
serta Terdakwa 2 Didik Sugiyanto sebagai Bendahara P2MPD dan P3DK dalam
pengadaan jasa manajemen proyek P2MPD dan P3DK tidak pernah melakukan tender
atau pelelangan terbuka sebagaimana diatur dalam Keppres No.18 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Suparman selaku Pimpro P2MPD dan P3DK
tidak pernah melakukan proses pengadaan barang atau jasa dan tidak pernah menunjuk
suatu Panitia dalam hal pengadaan jasa/barang;
Menimbang, bahwa kontrak dengan Konsultan PT. Virama Karya
ditandatangani oleh Pimpro pada tanggal 16 April 2003, akan tetapi Surat Keputusan
pengangkatan Terdakwa 1 Suparman sebagai Pimpro P2MPD dan Terdakwa 2 Didik
Sugiyanto sebagai Bendahara P2MPD, baru diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2003
Menimbang, bahwa proses terjadinya kontrak dengan konsultan PT. Virama
Karya yang menyiapkan semuanya adalah Ir. Moch. Iqbal dan Terdakwa 1 Suparman
hanya tinggal menandatanganinya saja;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres
No.18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi
Pemerintah seharusnya Para Terdakwa dalam pengadaan barang/jasa pada proyek
P2MPD dan P3DK harus melalui tender atau lelang terbuka dengan cara membentuk
panitia lelang;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa yang:
telah melakukan pemotongan atau pungutan terhadap Desa-Desa penerima dana
proyek P2MPD dan P3DK dan
tidak melakukan tender atau lelang terbuka dalam pengadaan barang/jasa pada
proyek P2MPD dan P3DK adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena
perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan Pedoman Umum P2MPD
Page 71
71
dan Keppres No.18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
Unsur ke 3 : “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”.
Menimbang, bahwa Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian tersendiri terhadap
kata “memperkaya” dalam unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu
Korporasi”;
Menimbang, bahwa untuk menerapkan suatu ketentuan perundangan terhadap
suatu perbuatan untuk dapat dinilai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur
yang dimaksud dalam ketentuan perundangan itu, perlu diketahui maksud dari kata-
kata atau frasa kata dalam unsur ketentuan perundangan tersebut;
Menimbang, bahwa Ramelan (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
antara 1999 sampai dengan 2000, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisaksi), dalam
tulisannya “Metode Interpretasi dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi” tertanggal 9 Juli 2007 (vide korup5170.wordpress.com) antara
lain menyatakan “Hakim tunduk pada undang – undang yang merupakan produk badan
pembuat undang – undang, akan tetapi ternyata undang – undang tidak mungkin jelas,
atau kalau jelas tidak mungkin tuntas dan lengkap. Interpretasi atau penafsiran atas kata-
kata yang menjadi unsur – unsur suatu ketentuan perundangan akan memberi penjelasan
yang gamblang (terang) mengenai rumusan undang – undang agar ruang lingkup norma
dapat diterapkan pada peristiwa tertentu”;
Menimbang, bahwa selanjutnya diuraikan dalam melakukan penafsiran
terhadap ketentuan undang – undang, hakim dibatasi atau harus taat kepada kehendak
pembuat undang – undang, dalam hal ini bahasa merupakan sarana bagi pembuat
undang – undang untuk menyatakan kehendaknya. Titik tolak penafsiran menurut
bahasa adalah bahasa sehari – hari. Ketentuan atau kaidah hukum yang tertulis dalam
undang –undang diberi arti menurut kalimat atau bahasa sehari – hari. Interpretasi
dengan metode ini disebut interpretasi gramatikal, karena untuk mengetahui makna
ketentuan undang – undang dengan cara menguraikannya menurut bahasa, susunan kata
atau bunyinya. Interpretasi ini biasanya digunakan kamus bahasa;
Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Kamus Umum Bahasa
Indonesia, yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, yang diterbitkan PN Balai
Pustaka, Tahun 1983, mempunyai arti “menjadikan bertambah kaya”;
Menimbang, bahwa Darwin Prinst SH., dalam bukunya berjudul
“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”(Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung),
Page 72
72
antara lain sebagai berikut: Perbuatan yang dilakukan menurut elemen “Melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” (dari unsur Pasal 2
Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999), yaitu:
(1) memperkaya diri sendiri
artinya: bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati
bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
(2) memperkaya orang lain
maksudnya: akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang
menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya;
(3) memperkaya korporasi
maksudnya: yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau
kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum;
Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri
Tangerang, tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG, menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya
menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Putusan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan MA RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4
September 1993, Majalah Varia Peradilan Tahun IX, Nomor 102, Maret 1994, halaman
131)
Menimbang, bahwa pembuktian yang diterapkan dalam pembuktian tindak
pidana yang diatur dan diancam dengan pidana oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah
pembuktian atas tindak pidana yang terjadi yang dirumuskan dalam dakwaan yang
memuat rangkaian semua unsur tindak pidana;
Menimbang, bahwa dalam hal ini, bagian atau elemen “memperkaya” dari
unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”, harus
dibuktikan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan perangkat Desa di persidangan
yaitu Saksi Edi Muchlison, Samudji, Eko Suparno, Djoko Sugijono, Slamet Mustamim,
Sulis Widoyono, Murtjito dan Ngalim Santoso bahwa dalam penyaluran dana proyek
P2MPD dan P3DK telah dilakukan pemotongan-pemotongan oleh Para Terdakwa
dengan alasan untuk pembayaran PPN sebesar 10%, PPh 2%, biaya Administrasi
pembuatan SP3, Berita Acara Tahap, I, II dan III;
Page 73
73
Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan buku Pedoman Umum P2MPD,
bahwa perhitungan PPN atas porsi pendamping menjadi kewajiban daerah dan harus
disediakan dalam APBD;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Suparman dan
Terdakwa Didik Sugiyanto ternyata mereka tetap melakukan pemotongan tersebut dan
dasar dari pemotongan tersebut adanya rekapan yang sudah disusun/dibuat serta ditanda
tangani Konsultan yaitu Moch. Iqbal;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui bahwa
pemotongan dana P3DK untuk PPH sebesar 2 % tersebut tidak ada ketentuannya,
namun pemotongan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa Didik Sugiyanto atas saran
dan menggunakan hasil rekapan dari Konsultan Management daerah (KMD) yaitu
Moch. Iqbal;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan
Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penanganan Dana
P2MPD dan P3DK Kabupaten Blitar Tahun 2003, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan
Jawa Timur, Tanggal 26 Desember 2006 antara lain disebutkan bahwa pungutan biaya
administrasi yang berhasil dikumpulkan oleh Team Leader Konsultan melalui Terdakwa
Didik Sugiyanto adalah sebesar Rp.97.064.200,00;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keterangan Saksi
Moch. Iqbal dan bukti setoran ternyata sebagian uang hasil pungutan biaya administrasi
tersebut oleh Terdakwa Didik Sugiyanto telah ditransfer ke bank BRI Cabang Blitar
dengan rekening No.0009-01-016135-50-2 atas nama Ir. Moch. Iqbal;
Menimbang, bahwa adapun jumlah uang hasil pungutan biaya administrasi
yang telah dikirim Terdakwa Didik Sugiyanto ke rekening atas nama Ir. Moch. Iqbal
adalah sebesar Rp.73.114.200,00;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan
Saksi Moch. Iqbal bahwa Terdakwa Didik Sugiyanto mengirim uang hasil pungutan
biaya adminstrasi ke rekening atas nama Ir. Moch. Iqbal tersebut adalah atas perintah
dari dari Saksi Much. Iqbal sendiri;
Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Didik Sugiyanto yang telah
mentransfer/mengirim uang sejumlah Rp.73.114.200,00 ke rekening No.0009-01-
016135-50-2 atas nama Ir. Moch. Iqbal sudah memenuhi unsur memperkaya orang lain,
yaitu saksi Ir. Moch. Iqbal;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ke tiga yaitu
unsur memperkaya orang lain;
Page 74
74
Unsur ke 4 “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”
Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara berdasarkan penjelasan umum UU
No.31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang
dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara
dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara
baik di tingkat pusat maupun daerah;
b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD,
yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian
dengan negara;
Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan
perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah
baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka
yang dimaksud dengan dapat merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan
menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara sedangkan
pengertian merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian
negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan
Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penanganan Dana
P2MPD dan P3DK Kabupaten Blitar Tahun 2003, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan
Jawa Timur, Tanggal 26 Desember 2006 antara lain disebutkan bahwa terhadap dana
yang diserahkan ke desa ada pemotongan antara lain:
- PPN 10% sebesar Rp.1.280.272.737,27
Disetor ke kas Negara Rp. 425.630.185,08
Sisa Rp. 854.642.542,19
Diminta kembali oleh desa/kelurahan
- PPH 2% sebesar Rp. 256.054.545,44
Disetor ke kas Negara Rp. 36.127.272,00
Sisa Rp. 219.927.273,44
Dititipkan di pembantu kuasa pengguna anggaran pada bagian pemerintahan
- Biaya administrasi pembuatan SP3, BA pembayaran tahap I, tahap II dan tahap III
- Pungutan biaya Administrasi proyek P3DK Rp. 86.681.000,00
Page 75
75
- Pungutan biaya administrasi P2MPD Rp.10.383.200,00
Rp. 97.064.200,00
Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan BPKP Jawa Timur, tanggal 26
Desember 2006 tersebut, terdapat pungutan-pungutan sebagai berikut:
pungutan PPN yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp.1.280.272.737,27 namun
semuanya sudah disetor ke kas negara dan dikembalikan kepada
Desa/Kelurahan;
pungutan PPh yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 256.054.545,44 tersebut
sebagian yaitu sebesar Rp.36.127.272,00 sudah disetor ke kas negara, sedangkan
sisanya sebesar Rp. 219.927.273,44 dititipkan di pembantu kuasa pengguna
anggaran pada bagian pemerintahan pemkab Blitar;
pungutan biaya administrasi proyek P3DK dan P2MPD sebesar
Rp. 97.064.200,00;
Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan BPKP Jawa Timur, tanggal 26
Desember 2006, terdapat jasa giro yang belum disetorkan sebesar Rp.28.869.109,50;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Arifin Rosid dan Dian Dahtiar
serta Laporan BPKP Jawa Timur, tanggal 26 Desember 2006 tersebut akibat perbuatan
Para Terdakwa, Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp.345.860.577,50 dengan
perincian sebagai berikut:
1. Pungutan PPh yang belum disetor Rp. 219.927.268,00
2. Pungutan biaya administrasi P3DK dan P2MPD Rp. 97.064.200,00
3. Jasa Giro yang belum disetor Rp. 28.869.109,50
Jumlah Rp. 345.860.577.50
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi Unsur ke 4 yaitu dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Unsur ke 5 “Dilakukan secara bersama-sama”
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) KUHP dikenal ada 4 macam
bentuk penyertaan yaitu:
mereka yang melakukan (plegen);
menyuruh melakukan (doen plegen);
turut melakukan (medeplegen);
membujuk (uitlokker);
Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar No. 174
Tahun 2003, tanggal 4 April 2003, Terdakwa 1 Suparman diangkat sebagai Pimpro atau
Pimpinan Proyek P3DK, sedangkan Terdakwa 2 Didik Sugiyanto diangkat sebagai
Bendahara Proyek P3DK;
Page 76
76
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar No.281 Tahun
2003, tanggal 20 Mei 2003, Terdakwa 1 Suparman diangkat sebagai Pimpro atau
Pimpinan Proyek P2MPD, sedangkan Terdakwa 2 Didik Sugiyanto diangkat sebagai
Bendahara Proyek P2MPD;
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari Bupati Blitar
No.052/Pers.P2MPD/2003 tanggal 28 Maret 2003 PT. Virama Karya telah ditunjuk
sebagai Konsultan Manajemen Daerah (KMD) dan yayasan Iman sebagai penyedia
tenaga fasilitator bagi pelaksanaan proyek P2MPD;
Menimbang, bahwa kontrak dengan Konsultan PT. Virama Karya ditanda
tangani oleh Pimpro pada tanggal 16 April 2003;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moch. Iqbal, keterangan
Terdakwa Suparman dan keterangan Terdakwa Didik Sugiyanto ternyata Para
Terdakwa tetap melakukan pemotongan atau pungutan PPN sebesar 10%, PPh sebesar
2%, Biaya Administrasi pembuatan SP3, Berita Acara Tahap I, II dan III dan dasar dari
pemotongan tersebut adalah hasil rekapan yang sudah disusun/dibuat serta
ditandatangani oleh Konsultan yaitu saksi Moch. Iqbal;
Menimbang, bahwa pemotongan atau pungutan PPN, PPh dan Biaya
Administrasi yang dipungut oleh Terdakwa 1 Suparman dan Terdakwa 2 Didik
Sugiyanto serta Saksi Moch. Iqbal sebagai Konsultan pembuat rekapan, menurut
Majelis perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Moch. Iqbal tersebut adalah sebagai wujud
dan merupakan salah satu bentuk penyertaan yaitu turut melakukan (medeplegen);
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis
berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah memenuhi unsur yang dilakukan
secara bersama-sama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) KUHP;
Menimbang, bahwa Nota Pembelaan atau Pledooi Penasihat Hukum Para
Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa harus dilepas dari segala
tuntutan hukum karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan atas perintah jabatan;
Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan atau Pledooi Penasihat Hukum
Para Terdakwa Majelis berpendapat bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa
dilakukan atas perintah, namun apabila perbuatan Para Terdakwa tersebut terbukti
memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP maka
sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung perbuatan Para Terdakwa tersebut
dapat dipidana;
Menimbang, bahwa Surat Dakwaan dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut
Umum disusun secara subsidaritas dan menurut Majelis perbuatan Para Terdakwa telah
memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan primer sehingga untuk dakwaan subsider
tidak perlu Majelis pertimbangkan lagi;
Page 77
77
Menimbang, bahwa perkara tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas
dalam masyarakat dan perkembangannya saat ini ters meningkat dari tahun ke tahun
baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dari jumlah kerugian negara dan dari segi
kualitas tindak pidana korupsi sudah dilakukan secara sistematis dan kolektif serta
ruang lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat;
Menimbang, bahwa meningkatnya jumlah perkara tindak pidana korupsi di
Indonesia yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan
perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada
umumnya termasuk di Propinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Blitar;
Menimbang, bahwa untuk memberantas perkara tindak pidana korupsi,
Majelis sependapat bahwa hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan secara biasa atau
konvensional tetapi harus dilakukan secara luar biasa termasuk dengan memberikan
hukuman yang setimpal kepada pelakunya namun tetap mengedepankan unsur yang
paling hakiki yaitu keadilan ;
Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak
menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri para terdakwa yang
dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang
dilakukannya, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang
setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan
ini ;
Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang menjadikan pertimbangan Majelis
dalam menjatuhkan putusan terhadap diri para terdakwa, di samping hal-hal yang telah
terurai dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, adalah:
1)bahwa proyek P2MPD dan P3DK sudah selesai dilaksanakan;
2)bahwa Para Terdakwa sebenarnya sudah sejak awal memberikan sinyal bahwa pada
pokoknya Para Terdakwa menyatakan ketidaksanggupannya jika ditunjuk sebagai
Pimpro dan Bendahara proyek P2MPD dan P3DK;
3)bahwa dalam perkara ini sebenarnya tidak hanya Suparman dan Didik Sugiyanto saja
yang dijadikan Terdakwa, namun masih ada pihak lain yang juga harus dimintai
pertanggungjawabannya, yaitu para saksi-saksi antara lain saksi Mangatas L Tobing
(Kepala Kimpraswil), saksi Mashudi (Kepala Bappeda), saksi Eko Budoyo (Kepala
Tata Pemerintahan) yang menjabat pada waktu itu;
Page 78
78
4)bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam, namun
lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki tingkah
laku Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti menurut hemat Majelis
dipandang sudah patut dan memenuhi rasa keadilan;
Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para
Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP
penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang akan dijatuhkan;
Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 193 ayat
(2) huruf b KUHAP jo. pasal 21 ayat (4) KUHAP Majelis mempunyai cukup alasan
untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur mengenai komulasi penjatuhan hukuman
pokok, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda, maka kepada diri Terdakwa selain
dijatuhi pidana penjara juga patut untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan
ditetapkan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan
berupa :
- 1 ( satu ) buku proposal Ds. Popoh
- 2 ( dua ) buku SP3 Pk.I.II
- 1 ( satu ) lembar FC Reg BRI unit Selopuro An. P3DK
- 1 ( satu ) lembar FC Resi pengabilan uang di Bank Jatim
- 2 (dua ) buku SP3 P3DK Ds. Jambewangi
- 1 ( satu ) buku juklak Bupati Blitar
- 2 ( dua ) buku proposal paket I
- 1 ( satu ) lembar FC Reg BRI unit Selopuro An. P3DK
- 1 ( satu ) lembar FC Reg BRI An. P3DK Desa Mandesan
- 1 ( satu ) lembar imformasi kegiatan Rekening BRI an. Ds.Mandesan
- 2 ( dua ) buku proposal Ds.Jatitengah Paket I,II
- 1 ( satu ) lembar FC Reg BRI An. P3DK desa Jatitengah
- 1 ( satu ) buku kontrak 2002 No.050/05/11/PP/P2MPD/2002 tanggal 1
Juni 2002;
- 1 ( satu ) buku kontrak 2003 No.050/05/PP/P2MPD/2003 tanggal 16 Juni
2003 ;
- 1 ( satu ) lembar copy jaminan uang muka
Page 79
79
- 9 ( sembilan ) lembar bukti setoran
- 6 ( enam ) lembar bukti copy transfer ke rekening an. Ir.M. Iqbal.
- 1 ( satu ) buku copy proses kontrak No. 050/05/PP/P2MPD/2003 tanggal
16 Juni 2003 ;
- 1 ( satu ) lembar copy dari Bapenas yang dikeluarkan 28 Pebruari 2003
- 1 ( satu ) bendel copy surat dari Bupati Blitar kepada Bapenas
dikeluarkan tanggal. 20 Januari 2003
- 1 ( satu ) lembar copy DIPP P2MPD 2003
- 1 ( satu ) lembar copy lembur kerja P2MPD 2003 yang ditanda tangani
Kepala Bapeda ( Drs, Mashudi ) dan Pimpro P2MPD 2003 ( Suparman
S.Sos).
- 1 ( satu ) bendel tanda terima laporan konsultan kepada bendahara
proyek
- 3 ( tiga ) bendel copy surat perjanjian kerja personil KMD
- 1 ( satu ) lembar surat ernyataan tidak keberatan
- 1 ( satu ) lembar rekening Koran No. 0011072388 an. Pt.Virama Karya.
Cab. Surabaya dan Bank BNI Cab. Jembatan Merah Surabaya’
- 1 ( satu ) bendel tanda terima P2MPD 2003 ( tahap I,II,III)
- 1 ( satu ) buku tabungan Britama rekening 0009-01-015445-50-6 an.
P2MPD 2003 Kab. Blitar.
- 1 ( satu ) bendel DIPP tahun 2003
- 1 ( satu ) bendel ajuan dana proyek P2MPD ke KPKN Blitar
- 1 ( satu ) bendel ajuan danakonsultan ke KPKN Blitar
- 2 ( dua ) lembar slip transfer dana pembuatan SP3,Ba.I,II,III
- 1 ( satu ) lembar rekap daftar alokasi dana P2MPD 2003 kepada desa /
Kelurahan
- 3 ( tiga ) lembar slip penarikan dana bantuan P2MPD ke desa
- 1 ( satu ) buah buku laporan triwulan I
- 5 ( lima ) buah buku laporan tahap I s/d V
- 1 ( satu ) buah buku laporan akhir tanggal 1 April 2004
- 1 ( satu ) buah buku kontrak kerja PT Virama Karya dengan
Pemkab.Blitar. No. 050/05/PP/P2MPD/2003 tanggal 16 Juni 2003 ;
- 1 ( satu ) bendel SK Bupati Blitar tentang pengakatan Pimro dan
Bendahara P2MPD 2003.
- 1 ( satu ) bendel daftar nama desa/kelurahan yang menerima bantuan
dana P3DK tahap I bentuk LES/REKAP.
- 1 ( satu ) bendel permohonan transfer dana P3DK
Page 80
80
- Kwitansi pembayaran bantuan dana P3DK ke 248 Desa / kelurahan
- 1 ( satu ) bendel daftar nama desa /kelurahan yang terima bantuan dana
fisik P3DK tahap II bentuk LES/REKAP
- 1 ( satu ) bendel tanda terima dana proyek P3DK 2003 bentuk
LES/REKAPAN
- Kwitansi pembayaran bantuan dana P3DK 2003 ke 248 Desa / kelurahan
- 1 ( satu ) bendel daftar nama desa /kelurahan yang terima bantuan dana
fisik P3DK tahap III bentuk LES/REKAP
- 1 (satu ) bendel permohonan transfer dana P3DK 2003
- Kwitansi pembayaran bantuan dana P3DK 2003 ke 248 Desa / kelurahan
- 1 ( satu ) buah buku kas umum P3DK
- 1 ( satu ) buku Bantu lain-lain
- 1 ( satu ) buah buku DIPDA 2003 sebelum PAK
- 1 ( satu ) buah buku DIPDA 2003 setelah PAK
- 9 ( sembilan ) lembar copy bukti setoran
- 6 ( enam ) lembar bukti copy transfer ke rekening Ir.M.Iqbal
- 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tidak keberatan.
- 1 ( satu ) bendel laporan keuangan pekerjaan P2MPD Kab. Blitar 2003
dari PT Virama Karya Cab. Sby.
- 4 ( empat ) lembar penjelasan konsultan terhadap klarifikasi BPKP
tentang kontrak konsultan PT. Virama Karya untuk proyek P2MPD Kab.
Blitar 2003.
- 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja dari PT Virama Karya Cab. Sby.
- 1 ( satu ) lembar foto pelantikan fasilitator
- 1 ( satu ) sosialisasi P2MPD di desa
- 1 ( satu ) lembar foto sosialisasi P3DK
- 2 ( dua ) lembar bukti transferr antar rekening BCA ke rekening Ir.Arif
Setiawan
- 1 ( satu ) lembar transfer Britama BRI ke yayasan Imam
Rp. 17.400.000,-
dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu ) buah buku tabungan simpedes BRI unitLinggapura No. Rek. 33-
20-0004 an. M. Iqbal;
- 1 ( satu ) buah buku Britama No. Rek. 0990-01-000874-50-70 an. M.
Iqbal BRI Cab. Bumiayu;
- 1 ( satu ) buah buku tabungan Britama No. Rek. 0009-01-016135-50-2
an. M. Iqbal BRI Cab. Blitar;
Page 81
81
- 1 (satu ) buah buku tabungan tahapan BCA an. M.Iqbal N0. rek. Sebagai
transfer dari PT.Virama Karya.
oleh karena tidak ada kaitannya dalam perkara ini, maka dinyatakan
dikembalikan kepada terdakwa Ir M.Iqbal;
- 1 ( satu ) buah buku pendekatan perencanaan, pemantauan P2MPD.
- 1 (satu ) buah buku panduan proyek P2MPD
- 1 ( Satu ) buah CD berisi dokumen proses kontak tahun 2003
oleh karena merupakan dokumen milik dan disita dari PT. Virama Karya,
maka harus dikembalikan kepada PT Virama Karya.
- Uang potongan PPh. Pasal 22 yang disimpan dalam BRI Cabang Blitar
No. Rek. Giro 000901000760301 an. TPAPD Kabupaten Blitar senilai
Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) berikut jasa
gironya
- Sisa uang pungutan dana P2MPD/P3DK dan biaya ADM konsultan
Rp. 53.763.273,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu
dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
Oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana dalam perkara ini, yaitu
merupakan potongan PPH Pasal 22 dan pungutan dana P2MPD/P3DK dan
biaya ADM konsultan, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara ;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1)
KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya
akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada para
terdakwa, maka dengan sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan
dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang
meringankan bagi diri para terdakwa, yaitu sebagai berikut :
Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, terlebih dahulu
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;
Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah
dalam memberantas dan memerangi tindak pidana korupsi
Hal-hal yang meringankan :
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui
terus terang perbuatannya;
Page 82
82
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi untuk kepentingan
pribadi;
Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana, maka kepada para
terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa berhubung tidak ada alasan yang sifatnya mendesak dan
juga tidak ada alasan lain berdasarkan undang-undang yang dapat dijadikan alasan
untuk penangguhan penahanan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus tetap berada
dalam rumah tahanan negara (rutan);
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kadar dan sifat perbuatan Para
Terdakwa yang juga menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang
tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dalam putusan ini ;
Mengingat akan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
Menyatakan Terdakwa Suparman, S.Sos Bin Parto Akad dan Terdakwa 2. Didik
Sugiyanto Bin Sudjoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana: “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-
SAMA” ;
Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara
masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah);
Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Memerintahkan agar barang bukti berupa:
- 1 ( satu ) buku proposal Ds. Popoh
- 2 ( dua ) buku SP3 Pk.I.II
- 1 ( satu ) lembar FC Reg BRI unit Selopuro An. P3DK
Page 83
83
- 1 ( satu ) lembar FC Resi pengabilan uang di Bank Jatim
- 2 (dua ) buku SP3 P3DK Ds. Jambewangi
- 1 ( satu ) buku juklak Bupati Blitar
- 2 ( dua ) buku proposal paket I
- 1 ( satu ) lembar FC Reg BRI unit Selopuro An. P3DK
- 1 ( satu ) lembar FC Reg BRI An. P3DK Desa Mandesan
- 1 ( satu ) lembar imformasi kegiatan Rekening BRI an. Ds.Mandesan
- 2 ( dua ) buku proposal Ds.Jatitengah Paket I,II
- 1 ( satu ) lembar FC Reg BRI An. P3DK desa Jatitengah
- 1 ( satu ) buku kontrak 2002 No.050/05/11/PP/P2MPD/2002 tanggal 1
Juni 2002;
- 1 ( satu ) buku kontrak 2003 No.050/05/PP/P2MPD/2003 tanggal 16 Juni
2003 ;
- 1 ( satu ) lembar copy jaminan uang muka
- 9 ( sembilan ) lembar bukti setoran
- 6 ( enam ) lembar bukti copy transfer ke rekening an. Ir.M. Iqbal.
- 1 ( satu ) buku copy proses kontrak No. 050/05/PP/P2MPD/2003 tanggal
16 Juni 2003 ;
- 1 ( satu ) lembar copy dari Bapenas yang dikeluarkan 28 Pebruari 2003
- 1 ( satu ) bendel copy surat dari Bupati Blitar kepada Bapenas
dikeluarkan tanggal. 20 Januari 2003
- 1 ( satu ) lembar copy DIPP P2MPD 2003
- 1 ( satu ) lembar copy lembur kerja P2MPD 2003 yang ditanda tangani
Kepala Bapeda ( Drs, Mashudi ) dan Pimpro P2MPD 2003 ( Suparman
S.Sos).
- 1 ( satu ) bendel tanda terima laporan konsultan kepada bendahara
proyek
- 3 ( tiga ) bendel copy surat perjanjian kerja personil KMD
- 1 ( satu ) lembar surat ernyataan tidak keberatan
- 1 ( satu ) lembar rekening Koran No. 0011072388 an. Pt.Virama Karya.
Cab. Surabaya dan Bank BNI Cab. Jembatan Merah Surabaya’
- 1 ( satu ) bendel tanda terima P2MPD 2003 ( tahap I,II,III)
- 1 ( satu ) buku tabungan Britama rekening 0009-01-015445-50-6 an.
P2MPD 2003 Kab. Blitar.
- 1 ( satu ) bendel DIPP tahun 2003
- 1 ( satu ) bendel ajuan dana proyek P2MPD ke KPKN Blitar
- 1 ( satu ) bendel ajuan danakonsultan ke KPKN Blitar
Page 84
84
- 2 ( dua ) lembar slip transfer dana pembuatan SP3,Ba.I,II,III
- 1 ( satu ) lembar rekap daftar alokasi dana P2MPD 2003 kepada desa /
Kelurahan
- 3 ( tiga ) lembar slip penarikan dana bantuan P2MPD ke desa
- 1 ( satu ) buah buku laporan triwulan I
- 5 ( lima ) buah buku laporan tahap I s/d V
- 1 ( satu ) buah buku laporan akhir tanggal 1 April 2004
- 1 ( satu ) buah buku kontrak kerja PT Virama Karya dengan
Pemkab.Blitar. No. 050/05/PP/P2MPD/2003 tanggal 16 Juni 2003 ;
- 1 ( satu ) bendel SK Bupati Blitar tentang pengakatan Pimro dan
Bendahara P2MPD 2003.
- 1 ( satu ) bendel daftar nama desa/kelurahan yang menerima bantuan
dana P3DK tahap I bentuk LES/REKAP.
- 1 ( satu ) bendel permohonan transfer dana P3DK
- Kwitansi pembayaran bantuan dana P3DK ke 248 Desa / kelurahan
- 1 ( satu ) bendel daftar nama desa /kelurahan yang terima bantuan dana
fisik P3DK tahap II bentuk LES/REKAP
- 1 ( satu ) bendel tanda terima dana proyek P3DK 2003 bentuk
LES/REKAPAN
- Kwitansi pembayaran bantuan dana P3DK 2003 ke 248 Desa / kelurahan
- 1 ( satu ) bendel daftar nama desa /kelurahan yang terima bantuan dana
fisik P3DK tahap III bentuk LES/REKAP
- 1 (satu ) bendel permohonan transfer dana P3DK 2003
- Kwitansi pembayaran bantuan dana P3DK 2003 ke 248 Desa / kelurahan
- 1 ( satu ) buah buku kas umum P3DK
- 1 ( satu ) buku Bantu lain-lain
- 1 ( satu ) buah buku DIPDA 2003 sebelum PAK
- 1 ( satu ) buah buku DIPDA 2003 setelah PAK
- 9 ( sembilan ) lembar copy bukti setoran
- 6 ( enam ) lembar bukti copy transfer ke rekening Ir.M.Iqbal
- 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tidak keberatan.
- 1 ( satu ) bendel laporan keuangan pekerjaan P2MPD Kab. Blitar 2003
dari PT Virama Karya Cab. Surabaya.
- 4 ( empat ) lembar penjelasan konsultan terhadap klarifikasi BPKP
tentang kontrak konsultan PT. Virama Karya untuk proyek P2MPD Kab.
Blitar 2003.
- 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja dari PT Virama Karya Cab. Sby.
Page 85
85
- 1 ( satu ) lembar foto pelantikan fasilitator
- 1 ( satu ) sosialisasi P2MPD di desa
- 1 ( satu ) lembar foto sosialisasi P3DK
- 2 ( dua ) lembar bukti transferr antar rekening BCA ke rekening Ir.Arif
Setiawan
- 1 ( satu ) lembar transfer Britama BRI ke yayasan Imam
Rp. 17.400.000,-
tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 ( satu ) buah buku pendekatan perencanaan, pemantauan P2MPD.
- 1 (satu ) buah buku panduan proyek P2MPD
- 1 ( Satu ) buah CD berisi dokumen proses kontak tahun 2003
Dikembalikan kepada PT Virama Karya;
- 1 (satu ) buah buku tabungan simpedes BRI unit Linggapura No. Rek.
33-20-0004 an. M. Iqbal;
- 1 ( satu ) buah buku Britama No. Rek. 0990-01-000874-50-70 an. M.
Iqbal BRI Cab. Bumiayu;
- 1 ( satu ) buah buku tabungan Britama No. Rek. 0009-01-016135-50-2
an. M. Iqbal BRI Cab. Blitar;
- 1 (satu ) buah buku tabungan tahapan BCA an. M.Iqbal N0. rek. Sebagai
transfer dari PT.Virama Karya.
Dikembalikan kepada saksi Ir M.Iqbal;
- Uang potongan PPh. Pasal 22 yang disimpan dalam BRI Cabang Blitar
No. Rek. Giro 000901000760301 an. TPAPD Kabupaten Blitar senilai
Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) berikut jasa
gironya
- Sisa uang pungutan dana P2MPD/P3DK dan biaya ADM konsultan
Rp. 53.763.273,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu
dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
Dirampas untuk Negara
Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Blitar pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2009 oleh kami SIGIT
PANGUDIANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERLANGGA
PATMADJA, SH. dan TORNADO EDMAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
Page 86
86
umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2009 oleh Hakim Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SUHERTI, SH. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, yang dihadiri LISTYO WAHYUDI, SH.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan para terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukumnya KARSONO,SH ;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd
HERLANGGA PATMADJA, SH. SIGIT PANGUDIANTO, SH. MH.
TORNADO EDMAWAN, SH.
PANITERA PENGGANTI,
ttd
SUHERTI, SH
Page 87
87
Catatan :
Putusan tersebut belum memperoleh kekuatan Hukum tetap
karena oleh terdakwa pada tanggal 06 Juni 2009 diajukan Pemeriksaan dalam
tingkat banding.
PANITERA PENGGANTI,
ttd
SUHERTI, SH
Salinan yang sama bunyinya,
Oleh ;
PANITERA PENGADILAN NEGERI BLITAR
RENGGO WAHYUDI, SH.MM.
NIP. 19571012.1983.031.003