PROPOSAL TUGAS AKHIR TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK …

PROPOSAL TUGAS AKHIR

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KOTA MEDAN

O

L

E

H

TENGKU MALINDA IFKAR

142600121

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III

Administrasi Perpajakan

2018

Universitas Sumatera Utara

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah

memberikan Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

Tugas Akhir yang berjudul “ Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran Pada

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan “. Tak lupa pula

shalawat beriring salam penulis kepada jujungan besar Nabi Muhammad SAW

yang telah memberikan syafaatnya sehingga membawa kita semua ke dunia yang

kaya akan pengetahuan.

Tujuan dari Penulisan Tugas Akhir ini tidak lain adalah untuk memenuhi

salah satu syarat menyelesaikan studi pada program studi Diploma III

Administrasi Perpajakan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan selama penulis

mengerjakan Tugas Akhir. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada

orangtua tercinta, Alm. Bapak Ir. Tengku Zainul Ifkar dan Ibu Bastireni, yang

telah memberikan dukungan baik berupa kasih sayang,doa, maupun materi.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar

besarnya untuk berbagai pihak yang telah memberikan dorongan , semangat ,

bimbingan serta petunjuk selama mengerjakan Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini , penulis menyadari adanya

kekurangan dan kelemahan , baik dari segi isi maupun penyajiannya. Namun

demikian, saya sebagai penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk


ii

mengerjakan Tugas Akhir ini dengan baik dan benar. Penulis juga mohon maaf

bila ada kata-kata atau penulisan yang kurang tepat pada Tugas Akhir ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap agar Tugas

Akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Medan, 20 November 2017

Tengku Malinda Ifkar


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri ....................... 1

B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri ............... 2

C. Uraian Teoritis ............................................................................ 4

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri ...................... 13

E. Metode Penelitian ....................................................................... 13

F. Sistematika Penulisan Proposal Tugas Akhir ............................. 15

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENGELOLA

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN ............ 17

A. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Medan ................................................................................. 17

B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi

Daerah ......................................................................................... 19

C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kota Medan .............................................. 22

1. Badan...................................................................................... 22

2. Sekretariat .............................................................................. 22

3. Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan ....... 26

4. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah,

Sarang Burung Walet, dan Retribusi ...................................... 30


iv

5. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,

Pajak Bumi dan Bangunan ..................................................... 36

6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan

Retribusi Daearah ................................................................... 40

D. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota

Medan ......................................................................................... 44

E. Gambaran Umum Pegawai BPPRD ........................................... 44

BAB III GAMBARAN DATA WAJIB PAJAK RESTORAN ................. 46

A. Gambaran Data .......................................................................... 46

B. Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ................................... 57

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI ....................................................... 63

A. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ................... 63

B. Mekanisme dan Perhitungan Pajak Restoran .............................. 64

C. Mekanisme Pembayaran Pajak Restoran .................................... 65

D. Masalah-masalah dan Kendala-kendala Yang Berkaitan

Dengan Pembayaran Pajak Restoran di Kota Medan ................. 66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 67

A. Mekanisme pembayaran pajak restoran yaitu ............................. 67

B. Hambatan dalam pemungutan pajak restoran ............................. 68

C. Saran ........................................................................................... 68

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 70


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan dan kinerja suatu Negara dapat dilihat dari bagaimana Negara

tersebut mampu untuk mengelola penerimaan anggaran dalam pembangunan

Nasional dan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sistem Pemerintahan NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945

memberikan keleluasan kepada Daerah untuk melaksanakan desentralisasi dengan

cara menyelenggarakan otonomi daerah untuk menghadapi perkembangan baik di

dalam maupun luar negeri, serta tantangan persaingan global.

Pada masa sekarang ini, pajak berperan penting dalam kelangsungan hidup

bangsa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang

sangat padat, dimana setiap penduduk yang telah memenuhi syarat secara huku

wajib untuk membayar pajak. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi

kewajibannya tentu akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor

pajak.

Hal ini berhubungan dengan ketentuan kewajiban perpajakan dimana wajib

pajak harus melakukan kewajiban perpajakannya, baik atas penghasilannya

sendiri, usaha ataupun hal hal lainnya yang tertera dalam hokum pajak. Pajak juga

dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Adapun yang

dipungut oleh pemerintah daerah salah satunya ialah pajak restoran dalam

peraturan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan

restribusi daerah menurut PERDA ( Peraturan Daerah ) khususnya di kota Medan.


2

Dan disini penulis ingin mengetahui bagaimana tata cara pembayaran

pajak restoran di kota Medan. Maka dari itu penulis tertarik itu membahas lebih

dalam lagi tentang pajak restoran dan ingin mengetahui faktor-faktor yang

menyebabkan dipersulit/dipermudahkannya pembayaran pajak restoran dan apa

apa saja yang harus dipenuhi ketika ebayar pajak restoran dala laporan praktik

kerja lapangan andiri yang berjudul TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

RESTORAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH KOTA MEDAN.

B. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dibuatnya Proposal Tugas Akhir adalah

sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penilitian Tugas Akhir ini adalah :

a. Untuk mengetahui bagaimana Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran Pada

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala saat membayar Pajak Restoran.

c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Restoran dalam

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian Tugas Akhir ini adalah:

a. Bagi Program Studi Administrasi Perpajakan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi

pelengkap referensi maupun bahan pengembangan bagi mahasiswa yang


3

ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama khususnya bagi

mahasiswa Departemen Diploma III Adinistrasi Perpajakan

b. Bagi mahasiswa :

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pembayaran pajak restoran pada

kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan

masalah-masalah apa saja yang dihadapi penulis dalam pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM).

2. Untuk menciptakan rasa tanggung jawab, profesionalitas serta

kedisiplinan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia

kerja yang sebenarnya.

3. Menambah motivasi untuk belajar mengetahui bagaimana situasi dunia

kerja yang sebenarnya dan menjadikan mahasiswa sebagai tenaga ahli

yang siap pakai.

4. Merangsang mahasiswa untuk beraktifitas dalam melakukan pekerjaan

secara efisien dan efektif melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri

(PKLM).

c. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1. Dapat menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja di

lingkungan instansi tersebut . Serta kerjasama dengan lembaga

pendidikan.

2. Membina hubungan kerja sama yang baik antara Universitas Sumatera

Utara khususnya Program Studi Diploa III Administrasi Perpajakan

dengan Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Medan.


4

3. Memberikan dan menambah pemunculan ide ide baru.

C. URAIAN TEORITIS

Definisi Pajak

Menurut Prof.Dr.P.J.A.Adriani (Zain,2004:10) Pajak ialah iuran

masyarakat Kepada Negara(yang dapat dipaksan) yang terutang oleh yang wajib

membayar-nya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang ) dengan

tidak mendapat jasa timbal (kontrasepsi ), yang langsung dapat ditunjukkan untuk

membayar pengeluaran umum.

Selanjutnya Dr. Soeparman soemahamidjaja (waluyo,2013) menyataan

bahwa pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi

barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut

berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan-nya,

setiap undang undang harus selalu dapat dipaksakan berlakunya , siapa yang

diwajibkan undang-undang untuk mematuhi , namun tidak dilaksanakan maka

akan dikenakan sanksi atau hukuman. Ada yang berpendapat bahwa pajak yang

tidak berdasarkan undang-undang maka sama hal-nya dengan perampokan,

karema undang-undang dibuat atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR). Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontroversi

individual oleh pemerintah. Dengan kata lain tidak ada balas jasa langsung kepada

pembayar pajak karena kalau ada balas jasa(pembayaran) langsung namanya

bukan pajak tetapi pembelian ataupun retribusi.


5

a. Fungsi Pajak

Dalam kedudukannya, pajak mempunyai fungsi antara lain :

a) Fungsi budgeter(sunber keuangan Negara/penerimaan)

Yaitu paja merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b) Fungsi Reguler(pengatur)

Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-

tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

b. Jenis-jenis Pajak

Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari rakyat memiliki jenis-jenis yang

pembagiannya dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

a) Menurut golongan

Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan

kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: pajak penghasilan.

2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: pajak

pertambahan nilai.

b) Menurut sifat

Pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Dalam arti

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.


6

2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contoh:

pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c) Menurut pemungut dan pengelolanya.

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: PPh,PPN,PPnBM,Bea Materai.

2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak

restoran, pajak reklame, pajak hotel dan sebagainya (Darwin:2010)

Dalam UU No.28 Tahun 2009 , Pemerintah Daerah adalah penyelenggara

urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Replubik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Replubik Indonesia

Tahun 1945.

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada

pemerintah daerah yang pelaksanannya ada pada pemerintah daerah yang

pelaksanannya dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Medan.

Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis pajak provinsi terdiri dari :

a. Pajak Kendaraan Bermotor


7

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri dari :

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Maka dari sekian banyak jenis pajak daerah yang tertera di atas, penulis

tertarik untuk membahas pajak restoran lebih dalam lagi pada tugas akhir ini.

Definisi Pajak Restoran

Beberapa Pengertian Penting Dalam Peraturan Daerah :

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang

disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga

dan catering.


8

2. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah

atas penjualan makanan di restoran.

3. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran pajak yang terutang , termasuk pemungut atau

pemotong pajak tertentu.

4. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim

atau jangka waktu lain yang ditetapkan walikota/bupati.

5. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya1 (satu) tahun takwim

kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama

dengan tahun takwim.

6. Penyelenggara restoran adalah perorangan atau badan yang

menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau

untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pajak restoran menurut UU No.28 Tahun 2009 pasal 37 ayat (1) adalah

pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran . Pelayanan

pajak restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang

dikonsumsi oleh pembeli , baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat

lain.

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran

di restoran, yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, café,

bar , pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang

disertai fasilitas dengan fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain.


9

Subjek pajak Retoran menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 38 ayat (1)

adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari

restoran.

Wajib Pajak Restoran menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 38 ayat (2)

adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Pengusaha sebagai

penanggung pajak restoran bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak

yang seharusnya terutang.

Dasar Pengenaan Pajak Restoran menurut UU. No 28 Tahun 2009 pasal 39

adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Tarif pajak restoran menurut UU No. 28 Tahun 2009 npasal 40 ayat (1)

ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

SPTD dan Penetapan Pajak

SPTPD, SKPD, SSPD

a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh wajib

pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak objek

pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan

Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang oleh wajib pajak

digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang

terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh

walikota/bupati.

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak.


10

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB ) adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

e. Surat Ketatapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ( SKPDKBT )

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak

yang ditetapkan.

f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ( SKPDLB ) adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau

tidak seharusnya terutang.

g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ( SKPDN ) adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit

pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

h. Surat Pemberitahuan Setoran Masa ( SPSM ) adalah surat pemberitahuan

kepada wajib pajak yang berisi perkiraan pajak sementara, yang wajib

disetor secara harian,mingguan, dan/atau bulanan; Surat Tagihan Pajak

Daerah, yang selanjutnya disingkat ( STPD ) , adalah surat untuk melakukan

tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,

mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Daerah.


11

Prosedur atau proses pembayaran Pajak Restoran

1. Pendaftaran dan Pendataan

a. Menyiapkan formulir pendaftaran

b. Menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat

dalam formulir pendaftaran

c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran.

1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar

formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan

selanjutnya dicatat dalam daftar induk WP, daftar WP pergolongan,

serta dibuatkan kartu NPWP.

2) Apabila belum lengkap formulir pendaftaran dan lampirannya

dikembalikan kepada WP untuk melengkapi.

d. Formulir/kartu dan daftar yang dipergunakan adalah :

1) Formulir terdiri dari :

a) Formulir Pendaftaran

b) Kartu NPWP

2) Daftar Terdiri dari :

Daftar formulir pendaftaran

Daftar induk WP

Daftar WP per golongan

Setelah wajib pajak membayar hutang SPTPD, dicatat dalam kartu data,

membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data dan hasil pemeriksaan atau

keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit

pajak yang diperhitungkan dalam kartu data.


12

Permasalahan/Kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi daerah.

a. Pengusaha restoran mengisi data dalam SPTPD tidak benar atau terjadi

kesalahan saat pengisian SPTPD

b. Pengusaha restoran belum mempunyai NPWP

c. Pengusaha tidak melampirkan bukti pembayaran sehingga sulit diketahui

kebenaran omset yang diperoleh

d. Pengusaha restoran tidak membuat pembukuan

e. Pengusaha restoran tidak membayar pajak untuk satu/beberapa kali masa

pajak atau terjadi tunggakan saat pembayaran

f. Ketidakmampuan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan

ketentuam

g. Ketidakmauan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Adapun yang menjadi ruang lingkup PKLM dalam hal ini adalah :

a. Tata cara pembayaran pajak restoran di Kantor Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kota Medan serta kendala yang dihadapi dalam

membayar pajak restoran.

b. Langah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam menerima pembayaran pajak

restoran.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakuan dalam PKLM ini adalah penulis

akan berusaha semaksimal mungin dalam menggeluti hal-hal yang berlaitan


13

dengan “ Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Medan “ .

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi yang sesuai

maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Penulis melakukan berbagai persiapan dimulai dari penentuan tempat

Praktik Kerja Lapangan Mandiri dan mencari bahan untuk pembuatan

proposal

b. Studi Literatur

Penulis mencari sumber-sumber seperti buku-buku,undang-undang, dan

lainnya yang berhubungan dengan objek PKLM.

c. Observasi Lapangan

Penulis melakukan observasi lapangan di Kantor Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dalam observasi ini penulis

memberikan surat untuk melaksanakan PKLM dan melakukan

pengamatan terhadap data yang akan diminta pada Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

d. Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data untuk menunjang keberhasilan

dari topik yang dibahas , dalam topik ini data-data bersumber dari

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

1) Jenis Data

Data dapat berupa struktur organisasi Kantor Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kota Medan dan dokumentasi yang lain


14

sebagai pelengkap PKLM ini. dengan menggunakan dokumen-

dokumen resmi dan arsip-arsip penting mengenai pajak restoran di

Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2) Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Yaitu melakukan wawancara langsung kepada Kepala Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan atau wakil

staffnya yang di anggap mampu memberikan masukan data dan

informasi yang bermanfaat bagi penyusunan laporan.

Observasi

Yaitu studi yang dilakukan dengan pengamatan langsung atas

kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Medan untuk melihat dan mengetahui berbagai

fenomena yang akan dihadapi dalam melasanakan PKLM.

3) Informasi

Yaitu mencari secara langsung informasi-informasi di dalam Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ataupun restoran

yang dapat mendukung kelangsungan keakuratan data,serta penulis

dapat menyediakan informasi yang berkualitas dan berguna.

1. Analisis Data

Penulis menganalisis dan mengevaluasi data mengenai “ Tata

Cara Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kota Medan “.


15

F. Sistematika Penulisan Proposal Tugas Akhir

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan PKLM yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dalam

penyusunan laporan, tujuan dan manfaat, uraian teroritis, ruang

lingkup, metode praktik, metode pengumpulan data dan sistematika

penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PRAKTIK KERJA

LAPANGAN MANDIRI

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum lokasi praktik,

dalam hal ini penulius melakukannya pada Kantor Badan Pengelola


BAB III : GAMBARAN UMUM PAJAK RESTORAN

Pada bab ini dijelaskan gambaran data pajak restoran, hasil

wawancara pajak restoran dan tata cara membayar pajak dan sistem

penerimaan pajak restoran .

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI

Bab ini berisi tentang kendala dalam pemungutan pajak restoran,

upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak restoran dan sanksi yang

dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis merangkum kesimpulan dari pembahasan dan

diakhiri dengan memberikan saran.


16

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH KOTA MEDAN

A. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

(BPPRD)

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan

dahulu adalah sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas

pokoknya mengelola bidang penerimaan / pendapatan daerah.Mengingat pada saat

itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kota Medan belum begitu banyak,

maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Seiring dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju

pertumbuhan penduduk maka potensi pajak / retribusi daerah kota Medan ikut

mengalami penigkatan sehingga sub-bagian tersebut ditingkatkan menjadi bagian

dengan nama bagian IX yang bertugas mengelola penerimaan dan pendapatan

daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan

secara sektoral.

Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor :

KUPD-7, tahun 1978 tentang penyeragaman struktur organisasi Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh

Indonesia, maka Pemerintah Kota (PEMKO) Medan menetapkan Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kota madya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam

Instruksi Menteri Dalam Negeri.Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan


17

Retribusi Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang terdiri

dari 1(satu) bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga) Urusan dan 4 (empat) seksi

dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib

pajak/retribusi daerah, struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis

pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional.

Dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-442, tahun 1988,

tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan prosedur Perpajakan/Retribusi daerah dan

Pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota

dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei

1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan

Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata

Kerja dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK.II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam

Negeri dan Otonomi Daerah nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka PEMKO

Medan membentuk Organisasi dan Tata Kerja badan-badan daerah dilingkungan

PEMKO Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan daerah Kota

Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan daerah Kotamadya Daerah TK II

Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK.


18

Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Sebagai unsur pelaksana PEMKO Medan dalam bidang pungutan pajak,

retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. BPPRD dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui

sekretaris daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) sub bidang dengan

masing-masing 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

Untuk memperlancar kinerja dari BPPRD maka dibuatlah sebuah struktur

organisasi untuk memberikan batasan wewenang dan tanggung jawab dari

masing–masing bidang sehingga akan menciptakan garis koordinasi dan komando

dari pimpinan kepada bidang maupun antar sesama bidang. Dengan adanya

struktur organisasi maka kinerja dari BPPRD akan lebih terkoordinir dengan baik

sebab masing-masing bidang memiliki tugasnya masing masing dan mereka dapat

lebih fokus dan maksimal dalam bertugas sehingga dapat mencapai target yang

telah direncanakan. Struktur organisasi yang dipakai oleh BPPRD Kota Medan

adalah bentuk strukur organisasi dimana pimpinan tertinggi memiliki garis

komando kepada semua bidang dibawahnya dan bidang memiliki garis koordinasi

dengan bidang lainnya. Adapun struktur organisasi BPPRD berdasarkan

keputusan Walikota Medan Nomor 1 tahun 2017, Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dari BPPRD kota

Medan.


19

Adapun struktur organisasi BPPRD adalah:

1. Ketentuan Umum dalam Peraturan Walikota yang dimaksud yaitu :

a. Daerah adalah kota Medan

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Medan

c. Walikota adalah walikota Medan

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan

e. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ( BPPRD )

f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

Kota Medan.

g. Unit Pelaksana Bidang adalah unsur pelaksana Teknis Sub Bidang pada

BPPRD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepada

Badan.

h. Kelompok Sub Bidang adalah pemegang Sub Bidang yang tugasnya

didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan

daerah.

2. Organisasi

a. Kepala Badan

b. Sekretaris, membawahi:

i. Sub Bagian Umum

ii. Sub Bagian Keuangan

iii. Sub Bagian Penyusunan Program


20

c. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Bumi Dan

Bangunan, membawahi:

i. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dan

Pajak Bumi Dan Bangunan

ii. Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa

iii. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

d. Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan, membawahi:

i. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, Dan Hiburan


iii. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

e. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung

Walet, Dan Retribusi membawahi:

i. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah,

Sarang Burung Walet, Dan Retribusi.


iii. Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan

f. Bidang Pengembangan dan Pengembalian Pajak Dan Retribusi Daerah,

membawahi:

i. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pajak Daerah

ii. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Retribusi

Daerah

iii. Sub Bidang Hukum Dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT )

h. Kelompok Jabatan Fungsional


21

C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi BPPRD kota Medan

1. Badan

Badan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh

Seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pajak

daerah dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan pajak daerah dan

retribusi daerah

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan pajak daerah dan

retribusi daerah

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok

melaksanakan tugas dalam lingkup kesekretariatan seperti pengelola administasi

umum, keuangan dan penyusunan program. Adapun fungsi sekretariat adalah

sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana , program, dan kegiatan kesekretariatan


22

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Badan

c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan

Badan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan

kerumah tanggaan badan.

d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan

organisasi, ketatalaksanaan.

e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Badan.

f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Sekretariat terdiri dari beberapa sub dan tugas-tugas pokok, yaitu :

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum memiliki

tugas dan fungsi antara lain:

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

sekretariat lingkup administrasi umum.

2. Sub Bagian Umum Menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1):

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelola administrasi umum


23

c. Pengelola administrasi umum yang meliputi pengelola tata naskah,

penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumah

tanggaan Badan

d. Pengelola administrasi kepegawaian

e. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan kepegawaian

f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsinya

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala Sub Bagian, yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas sekretariat lingkup pengelolaaan administrasi keuangan

2. Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelola administrasi keuangan

c. Pelaksanaan pengelola administrasi keuangan meliputi kegiatan

penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi.

d. Penyiapan bahan / pelaksanaan koorbadani pengelola administrasi

keuangan


24

e. Penyusunan laporan keuangan Badan

f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

h. Pelaksanaan tugas lain dan diberikan oleh sekretari sesuai dengan tugas

dan fungsinya

c. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang

berada dan tanggungjawab kepada sekretaris.Sub Bagian Penyusunan Program

mempunyai tugas dan fungsi:

1. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan

tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan

2. Sub Bagian Penyusunan Ptogram menyelenggarakan fungsi sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan

Program

b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan

program badan

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program badan

d. Penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendalian

e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan

fungsinya


25

3. Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan

Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan dipimpin oleh

Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Badan. Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan mempunyai tugas

pokok melaksanakan tugas di lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan

penetapan, penagihan, keberatan dan sengketa, pembukuan, dan pelaporan pajak

hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan

Pajak Hiburan memiliki fungsi yaitu :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pajak hotel, pajak

restoran dan pajak hiburan.

b. Penyusunan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan

pajak hiburan.

c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak hotel, pajak


d. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak hotel,

pajak restoran dan pajak hiburan.

e. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak


f. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran dan

pajak hiburan.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan



26

Adapun Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan terdiri

dari beberapa sub bidang dan tugas-tugas pokok, yaitu:

a. Sub Bidang Teknis Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan

Sub bidang ini dipimpin oleh kepala sub bidang, yang bertanggung jawab

kepada kepala bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pajak hotel, pajak restoran dan

pajak hiburan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) Sub bidang teknis Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan

memiliki fungsi, antara lain :

a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang teknis pajak hotel,

pajak restoran dan pajak hiburan.

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, pajak restoran

dan pajak hiburan

c. Pelaksanaan Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Hotel, Pajak

Restoran dan Pajak Hiburan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD) dan Formulir Pendaftaran.

d. Penyiapan, pendistribusian, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Hotel,

Pajak Restoran dan Pajak Hiburan serta penyimpanan surat pendataan dan

pendaftaran.

e. Penyiapan rencana pemeriksaan dan pembahasan laporan hasil

pemeriksaan wajib pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

f. Penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pokok pajak dan denda

pajak yang dituangkan kedalam SKPD-KB, SKPD-KBT, SKPDN pajak

hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.


27

g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan


b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan

Pajak Hiburan

Sub bidang ini dipimpin oleh kepala Sub Bidang, yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak

Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan melaksanakan tugas pokoknya antara

lain:

a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Keberatan dan

Sengketa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keberatan dan sengketa pajak

hotel, pajak restoran dan pajak hiburan

c. Penerimaan permohonan dan pemerosesan keberatan dan penyiapan bahan

dan data serta penerbitan konsep surat keputusan kepala badan tentang

persetujuan atau penolakan atas keberatan dari wajib pajak hotel, wajib

pajak restoran dan wajib pajak hiburan.

d. Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penyiapan bahan dan

data serta penerbitan konsep surat keputusan kepala badan tentang

persetujuan atau penolakan atas keberatan dari wajib pajak hotel, wajib

pajak restoran dan wajib pajak hiburan.


28

e. Penerimaan permohonan angsuran dari wajib pajak hotel, wajib pajak

restoran dan wajib pajak hiburan dan pemersosesan permohonan angsuran

serta penerbitan konsep surat keputusan kepala badan tentang pembayaran

angsuran atau penolakan.

f. Penerimaan permohonan restitusi dari wajib pajak hotel, wajib pajak

restoran dan wajib pajak hiburan dan penelitian kelebihan pembayaran

serta penyiapan konsep surat keputusan kepala badan tentang pemberian

restitusi penolakan.

g. Penyampaian dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat keputusan

tentang sengketa dan keberatan wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan

wajib pajak hiburan.

h. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan


c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan

Pajak Hiburan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

Sub Pembukuan dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

melaksanakan fungsinya antara lain:

a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang pembukuan dan

pelaporan.

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang pembukuan dan

pelaporan.


29

c. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan dan penerimaan

pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

d. Penyiapan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi

penerimaan dan tunggakan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan


4. Bidang Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi Daerah.

Bidang ini dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada kepala badan. Memiliki tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Badan lingkup pendataan, pendaftaran, pemriksaan, penetapan,

penagihan, keberatan dan sengketa, pembukuan dan pelaporan bidang Pajak

Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang

Burung Walet dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi

Daerah memiliki fungsi, antara lain :

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pajak Parkir, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung

Walet dan Retribusi Daerah

2. Penyusunan petunjuk teknis pemungutan Pajak Parkir, Pajak Reklame,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan

Retribusi Daerah


30

3. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran seluruh Pajak Parkir, Pajak


Walet dan Retribusi Daerah

4. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan Pajak Parkir,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang

Burung Walet dan Retribusi Daerah.

5. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa Pajak Parkir,


Burung Walet dan Retribusi Daerah

6. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan Pajak Parkir, Pajak Reklame,


Retribusi Daerah.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak

Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang

Burung Walet dan Retribusi Daerah terdiri dari :

Sub Bidang Teknis Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi.

Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Parkir, Pajak Reklame,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet

dan Retribusi


31

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Reklame,


dan Retribusi

a. Sub Bidang Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi.

Sub ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada kepala bidang Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi.

Melaksanakan tugas lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan

dan penagihan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) Sub Bidang teknis Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang teknis Pajak Parkir,


Burung Walet dan Retribusi.

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan Pajak Parkir, Pajak


Walet dan Retribusi.

c. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Parkir, Pajak Reklame,


Retribusi melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan formulir

pendaftaran.


32

d. Penyiapan, pendistribusian, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Parkir,



e. Penyiapan Rencana Pemeriksaan dan pembahasan laporan hasil

pemeriksaan wajib pajak parker dan pajak penerangan jalan dan pajak

sarang burung walet.

f. Penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pokok pajak dan denda

pajak yang dituangkan kedalam SKPD-KB, SKPD-KBT, SKPDN pajak

parker dan pajak penerangan jalan dan pajak sarang burung walet.

g. Penyiapan bahan dan nota perhitungan penetapan pokok pajak dan

penerbitan surat ketetapan pajak reklame dan pajak air tanah.

h. Penyiapan bahan dan nota perhitungan penetapan retribusi daerah dan

penerbitan surat ketetapan.

i. Pelaksanaan penagihan atas dasar surat tagihan pajak/retribusi (STP/R)

kepada wajib Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi.

j. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan

Retribusi

Sub bidang ini dipimpin oleh kepala sub bidang yang diberikan dibawah

dan bertanggungjawab kepada kepala bidang Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak


33

Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi.

Tugas pokok Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi adalah mengenai retribusi

lingkup keberatan dan sengketa. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) sub bidang Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Keberatan dan

Sengketa Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi.

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Keberatan dan Pajak Parkir,



c. penerima permohonan dan pemerosesan keberatan dan sengketa ataas hasil

pemeriksaan dari wajib Pajak Parkir dan wajib Pajak Penerangan Jalan,

dan Pajak Sarang Burung Walet.

d. Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penyiapan bahan dan

data serta penerbitan konsep surat keputusan kepala badan tentang

persetujuan atau penolakan atas keberatan dari Pajak Parkir, Pajak


Walet dan Retribusi.

e. Penerimaan Permohonan angsuran dari wajib Pajak Parkir, Pajak Reklame,


Retribusi dan pemrosesan permohonan angsuran serta penerbitan konsep


34

surat keputusan kepala badan tentang pembayaran angsuran atau

penolakan.

f. Penerimaan permohonan restitusi dari wajib Pajak Parkir, Pajak Reklame,


Retribusi dan penelitian kelebihan pembayaran serta penyiapan konsep

surat keputusan kepala badan tentang pemberian restitusi penolakan.

g. Penyampaian dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat keputusan

tentang sengketa dan keberatan Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak


Retribusi.


i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan


c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Reklame,


dan Retribusi

Tugas pokok Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi adalah mengenai retribusi

lingkup pembukuan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak

Sarang Burung Walet dan Retribusi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang pembukuan dan

pelaporan.


35

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang pembukuan dan

pelaporan.


Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah,

Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi .


penerimaan dan tunggakan Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak


Retribusi.


f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan


5. Bidang BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan

Bidang BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang

BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang BPHTB, Pajak Bumi

dan Bangunan.

b. Penyusunan petunjuk teknis pemungutan BPHTB, Pajak Bumi dan

Bangunan.

c. Melaksanakan pendataan dan penilaian BPHTB, Pajak Bumi dan

Bangunan.


36

d. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan BPHTB, Pajak

Bumi dan Bangunan.

e. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa BPHTB, Pajak

Bumi dan Bangunan.

f. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan BPHTB, Pajak Bumi dan

Bangunan.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang

BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari :

Sub Bidang Teknis BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan

Sub Bidang Keberatan dan Sengketa BPHTB, Pajak Bumi dan

Bangunan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan BPHTB, Pajak Bumi dan

Bangunan

a. Sub Bidang Teknis BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan

Sub ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan.

Melaksanakan sebagian tugas bidang BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan lingkup

pendataan, penialian, penetapan dan penagihan. Dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang BPHTB dan Pajak

Bumi Bangunan.


37

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan BPHTB dan Pajak Bumi

bangunan.

c. Pelaksanaan pendataan dan penilaian objek pajak bumi bangunan melalui

surat pemberitahuan objek pajak daerah ( SPOPD ) dan formulir

pendaftaran.

d. Pencetakan, pendistribusian, daftar himpunan ketetapan pajak bumi dan

bangunan ( DHKP PBB ) dan SPPT pajak dan bumi bangunan.

e. Pelaksanaan penagihan PBB dan SPPT pajak bumi bangunan.

f. Pelaksanaan verifikasi SSB BPHTB beserta dokumen kelengkapan berkas

dan verifikasi lapangan objek BPHTB.

g. Pelaksanaan penagihan atas dasar Surat Tagihan Pajak (SIP) kepada wajib

pajak BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan


i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan

Sub ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang diberikan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang Pajak BPHTB dan Pajak Bumi

Bangunan. Melaksanakan sebagian tugas bidang pajak BPHTB dan Pajak Bumi

Bangunan lingkup keberatan dan sengketa. Dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang BPHTB dan Pajak

Bumi Bangunan.


38

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keberatan dan sengketa

BPHTB dan Pajak Bumi bangunan.

c. Penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa dari

wajib pajak BPHTB hasil verifikasi.

d. Penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa dari

wajib pajak PBB atas penetapan.

e. Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penyiapan bahan dan

data serta penertiban konsep surat keputusan Kepala Badan tentang

persetujuan atau penolakan atas keberatan dari pajak BPHTB dan pajak

bumi bangunan.

f. Penerimaan permohonan angsuran dari wajib pajak BPHTB dan pajak

bumi bangunan dan pemrosesan pemohonan angsuran serta penerbitan

konsep surat keputusan Kepala Badan tentang pembayaran angsuran atau

penolakan .

g. Penerimaan permohonan restitusi dari wajib pajak BPHTB dan pajak bumi

bangunan dan penelitian kelebihan pembayaran serta penyiapan konsep

surat keputusan Kepala Badan tentang pemberian restitusi atau penolakan.

h. Penyampaian dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat keputusan

tentang sengketa dan keberatan wajib pajak BPHTB dan pajak bumi

bangunan.

i. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan



39

c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan BPHTB dan Pajak Bumi

Bangunan.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sebagian tugas

bidang pajak BPHTB dan pajak bumi bangunan lingkup pembukuan dan

pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang pembukuan dan

pelaporan.

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang pembukuan dan

pelaporan.


BPHTB dan pajak bumi bangunan.


penerimaan dalam tunggakan BPHTB dan pajak bumi bangunan.


f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


6. Bidang Pengembangan, Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi daerah

Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas badan lingkup pengembangan, pengendalian pajak daerah dan

retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada Ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :


40

a. Penyiapan rencana, program , dan kegiatan bidang pengembangan,

pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pengendalian

pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Pelaksanaan pengembangan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi

daerah.

d. Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari bidang teknis

pengelola pajak daerah dan retribusi daerah.

f. Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi produk peraturan perundang-

undangan pajak dan restribusi daerah.

g. Pelaksanaan publikasi dan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


Bidang Pengembangan, Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

membawahi beberapa sub bidang :

a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak Daerah


bertanggung jawab kepada bidang pengembangan, pengendalian pajak daerah dan

retribusi daerah. Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan,

pengembangan, pengendakian pajak dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan

tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang perencanaan,

pengembangan dan evaluasi pajak daerah.


41

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan, pengembangan,

dan evaluasi pajak daerah.

c. Penyiapan bahan pengkajian dan data penyusunan potensi pajak daerah.

d. Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh proses pemungutan pajak

daerah baik dari proses pendataan wajib pajak serta kinerja petugas

pemungutan pajak daerah.


f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Retribusi Daerah.






c. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang perencanaan,

pengembangan dan evaluasi retribusi daerah

d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan, pengembangan,

dan evaluasi retribusi daerah.

e. Penyiapan bahan pengkajian dan data penyusunan potensi retribusi daerah

f. Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh proses pemungutan retribusi

daerah baik dari proses pendataan wajib pajak retribusi serta kinerja

petugas pemungutan retribusi daerah.

g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.


42

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


c. Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak dan Retribusi Daerah.






2. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang hukum dan

publikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup hukum dan publikasi pajak

daerah dan retribusi daerah.

4. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordniasi dengan unit terkait

tentang pelaksanaan hokum dan publikasi pajak daerah dan retribusi

daerah.

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hukum dan publikasi pajak daerah

dan retribusi daerah.

6. Pelaksanaan publikasi dan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan



43

D. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan

Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan adalah

“Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan

Daerah”. Misi dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan

daerah.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas

3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak

4. Meningkatkan penegakan hukum.

E. Gambaran Umum Pegawai BPPRD

Jumlah PNS berdasarkan golongan di BPPRD Kota Medan

No. Golongan Jumlah Pegawai

1 IV/ c 1

2 IV/ b

1

3 IV/ a 8

4 III/ d 55

5 III/ c 41

6 III/ b 123

7 III/ a 95

8 II/ d 7 9 II/ c 13

10 II/ b 23

11 II/ a 3

12 I/ c 1

Total 371

Sumber : Kantor BPPRD Kota Medan (2017)


45


46

BAB III

GAMBARAN DATA PAJAK RESTORAN

A. Gambaran Data

Dengan berkembang pesatnya masyarakat yang membuka usaha di bidang

restoran khususnya di kota Medan , mendorong pengusaha untuk membuka

banyak restoran yang sesuai dengan selera dan keinginan masyarakat yang

beraneka ragam . Dengan banyaknya restoran maka Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Medan mengelompokkan restoran tersebut dalam beberapa

bagian . Berikut beberapa penjelasannya :

1. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Restoran Pada Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2012-2016

Adapun perkembangan jumlah wajib pajak restoran sesuai data yang

diperoleh dari Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

selama 5 tahun terakhir yang dapat dilihat dalam table berikut :

JUMLAH WAJIB PAJAK RESTORAN

TAHUN 2012 s.d 2016

No. JENIS PAJAK 2012 2013 2014 2015 2016

PAJAK RESTORAN

1 Restoran Cepat Saji 68 77 87 89 104

2 Restoran Nasional 62 69 76 81 84

3 Restoran Khas Daerah 171 271 482 654 852

4 Warung Nasi / Kedai

Kopi / dll 278 304 360 369 382

TOTAL 579 721 1005 1193 1422


47

Dari table di atas dapat dilihat pada tahun 2012-2016 usaha masyarakat di

bidang restoran begitu berkembang pesat dari tahun ke tahun, khususnya usaha

restoran dalam bidang Restoran Khas Daerah, bisa disimpulkan bahwa sangat

tingginya minat usaha dibidang ini begitu pula dengan penikmat restoran nya.

Bahkan secara keseluruhan usaha dibidang restoran ini pun mencapai penaikan

lebih dari 100% dari tahun 2012.

2. Target Dan Realisasi Bulanan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2012 – 2016

Dari perkembangan jumlah wajib pajak restoran yang diperoleh , berikut

target-target dan realisasi pajak restoran yang dilakukan secara bulanan sesuai

dengan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Medan selama 5 tahun terakhir pada bulan Januari, Februari, Maret, April,

Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember yang

dapat dilihat pada table berikut :


48

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

TARGET DAN REALISASI PAJAK RESTORAN

No BULAN 2012 2013 2014 2015 2016

1 Januari 7,318,810,954.77 6,589,702,570.52 7,788,495,019.08 10,042,270,405.83 10,920,354,486.92

2 Februari 6,865,485,184.92 7,908,102,688.32 9,038,077,992.58 9,343,290,805.28 10,115,247,542.57

3 Maret 6,052,959,373.69 7,350,845,553.41 7,505,668,912.36 9,797,427,755.01 10,274,798,222.97

4 April 5,961,309,051.78 7,123,341,193.02 7,719,242,241.10 10,376,310,356.47 10,601,297,104.29

5 Mei 7,849,421,308.60 7,403,378,407.85 6,960,446,034.10 10,584,621,904.53 10,906,026,472.09

6 Juni 6,811,391,873.07 8,529,522,449.32 10,866,385,742.59 10,074,916,800.92 11,317,092,938.73

7 Juli 7,969,773,613.27 7,685,044,890.20 8,343,248,311.97 10,908,876,385.72 10,277,873,666.27

8 Agustus 6,403,307,714.63 7,410,188,152.05 10,416,774,855.05 11,329,837,095.51 12,953,121,176.60

9 September 6,890,280,759.53 9,046,518,934.43 8,926,095,866.11 9,891,161,228.42 10,514,109,950.43

10 Oktober 6,767,704,416.51 7,641,288,861.44 8,202,020,877.98 10,722,382,822.01 10,158,865,099.80

11 November 7,746,310,607.84 7,184,622,679.79 9,346,220,736.10 10,076,536,877.09 11,518,377,651.05

12 Desember 6,545,813,091.95 7,717,666,678.40 11,316,875,583.12 11,261,984,693.31 11,360,972,104.42

JUMLAH 83,182,567,950.56 91,590,223,058.75 106,429,552,172.14 124,409,617,130.10 130,918,136,416.14

TARGET 113,209,441,000.00 113,209,441,000.00 113,209,441,000.00 123,215,837,083.00 126,215,837,083.00

PERSENTASE

PENCAPAIAN 73.48% 80.90% 94.01% 100.97% 103.73%


49

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa pendapatan pajak restoran

mengalami penaikan dan penurunan yang tidak stabil secara bulanan dari tahun

2012-2014, dari perolehan diatas didapati pendapatan terbesar dari kurun waktu

tersebut ialah pada bulan Desember tahun 2014 yakni sebesar

Rp.11,316,875,58312. Namun memiliki peningkatan bulanan yang lumayan stabil

pada tahun 2015-2016 yang tidak didapati pada tahun 2012-2014, tepatnya pada

bulan November tahun 2016 dengan pendapatan sebesar Rp.11,518,377,651,05.

3. Target Dan Realisasi Tahunan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2012 – 2016

Selain adanya target dan realisasi bulanan, Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Medan juga mempunyai target dan realisasi secara

tahunan. Berikut data yang diperoleh dari hasil target dan realisasi selama 5 tahun

terakhir yakni pada Tahun 2012-2016, dengan data sebagai berikut :

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

TARGET DAN REALISASI PAJAK RESTORAN

TAHUN 2012

4.1.1.02

PAJAK

RESTORAN 13,209,441,000.00 3,182,567,950.56 73.48%

4.1.1.02.06 Restoran Cepat Saji 56,926,999,441.74 35,466,225,002.76

4.1.1.02.07 Restoran Nasional 37,701,870,339.39 32,819,417,133.44

4.1.1.02.08 Restoran Khas Daerah 8,837,513,178.55 7,999,826,123.22

4.1.1.02.09 Warung Nasi / Kedai

Kopi / dll 9,743,058,040.32 6,897,099,691.14

TAHUN 2013

4.1.1.02

PAJAK

RESTORAN 113,209,441,000.00 91,590,223,058.75 80.90%





Kopi / dll 9,743,058,040.32 9,820,672,580.36


50

TAHUN 2014

4.1.1.02

PAJAK

RESTORAN 113,209,441,000.00 106,429,552,172.14 94.01%





Kopi / dll 9,743,058,040.00 8,646,717,795.24

TAHUN 2015

4.1.1.02

PAJAK

RESTORAN 123,215,837,083.00 124,409,617,130.11 100.97%





Kopi / dll 3,753,862,521.00 10,842,384,971.84

TAHUN 2016

4.1.1.02

PAJAK

RESTORAN 126,215,837,083.00 130,918,136,416.14 103.73%





Kopi / dll 8,097,521,135.28 10,845,195,001.15

Dari data tersebut dapat dilihat pada tahun 2012 - 2014 pajak restoran

tidak mencapai target dengan persentase 73.48% - 94.01%. Namun mengalami

peningkatan pada setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 akhirnya dapat

mencapai target, bahkan pada tahun 2016 dapat melewati batas target dengan

persentase 103.73%. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan penagihan

pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Medan telah dapat mencapai target dan banyak mengalami peningkatan. Ini

berarti Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah banyak


51

melakukan upaya-upaya dan bekerja keras untuk mencapai target disertai

kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajaknya.

4. Hasil Wawacara Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran pada

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berikut Wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan seputar tentang pembayaran

pajak restoran bersama Bpk, Maradona Herdin Siregar selaku Staff Pembukuan

dan Pelaporan pada Tanggal 11 Januari 2018. Tujuan dari wawancara ini adalah

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman saya

tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Medan.

Pertanyaan Pertama : Apa saja tugas dan wewenang Kantor Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

- Merumuskan dan melaksankan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.

Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah,

retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak

Bumi dan Bangunan. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah

dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan

retribusi. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan

daerah lainnya serta PBB. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai

dengan bidang tugasnya. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Daerah. “


52

Pertanyaan Kedua : Apa saja sistem pembayaran pajak restoran yang

digunakan Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

pak?

- “ Hanya menggunakan Self Assessment System, yaitu merupakan sistem

pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP)

untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan.”

Pertanyaan Ketiga : Bagaimana cara pembayaran pajak restoran pak?

- “ Cara pembayaran pajak restoran ialah wajib pajak restoran datang ke Kantor

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan di loket pelayanan

pajak daerah untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Lalu petugas menerima SPTPD tersebut dan memberikan “nota bayar”

(keterangan berapa yang harus dibayar wajib pajak) untuk Wajib Pajak dan

setelah mendapatkan nota bayar maka Wajib Pajak membayarkan pajak

restorannya ke tempat pembayaran ( Bank Sumut ) sejumlah yang tertera di

nota bayar. Setelah melakukan pembayaran maka wajib pajak menerima Surat

Tanda Setoran (STS) dari Bank Sumut. Selanjutnya STS tersebut ditunjukkan

ke bendahara penerimaan untuk mendapatkanSSPD ( Surat Setoran Pajak

Daerah ). Mulai tahun 2018, pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak

hotel/restoran/dan hiburan sudah bisa dengan system pembayaran online

dengan menggunakan layanan Simp4d ( Sistim Informasi Manajemen


53

Pendaftaran, Pelaporan, dan Pembayaran Pajak Daerah ) bisa cek di website

simp4d.pemkomeda.go.id .”

Pertanyaan Keempat : Wah sekarang bisa lebih praktis ya pak, lalu

bagaimana cara pembayaran pajak restoran melalui system online itu?

- “ Nah disana ada dua pilihan bagi yang belum mempunyai akun, Bagi yang

belum mendaftar sebagai wajib pajak maka di click (Daftar Wajib Pajak)

Disana wajib pajak mengupload persyaratan pajak yang telah isi dan di

scanning, lalu akan menunggu proses dari website tersebut, dan jika berhasil

maka npwp akan segera dikeluarkan. Dan bagi yang sudah mempunyai npwp

maka click ( Register User ), lalu mencantumkan scan npwp dan ktp. Setelah

itu maka wajib pajak sudah dapat membayar pajak daerah nya sesuai dengan

ketentuan dan arahan yang dicantumkan dalam website tersebut. ”

Pertanyaan Kelima : Lalu seperti apa bukti pembayaran pajak restoran nya

pak?

- “ Setelah membayar setoran pajaknya maka nanti wajib pajak akan diberi Surat

Setoran Pajak Daerah atau SSPD oleh petugas sebagai bukti pembayaran dan

pelunasan pajak restoran. ”

Pertanyaan Keenam : Lalu bagaimana dengan bukti pembayaran melalui

pembayaran system online itu pak?

- “ Melalui pembayaran online wajib pajak mendapatkan bukti bayar yang

dikeluarkan bank (struk ATM, tanda terima dari bank, bukti bayar, dsb) sudah


54

bisa dianggap saah sebagai pembayaran sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku, dan dapat/boleh meminta SSPD nya di bendahara penerima bila

diperlukan. ”

Pertanyaan Ketujuh : Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam melaksanakan

pemungutan pembayaran pajak restoran?

- Hambatan-hambatan nya :

1. Masih ada wajib pajak yang belum melaksanakan pembukuan secara

akuntansi, atau pencatatan transaksi nya masih sangat sederhana sehingga

mereka kesulitan untuk menghitung omset mereka sendiri

2. Masih ada wajib pajak yang belum mengerti tentang peraturan perpajakan

daerah

Pertanyaan Kedelapan : Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Kantor Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan

penerimaan pajak restoran ?

- Adapun upaya nya yakni :

1. Adanya 7 Unit Pelayanan Teknis di yang setiap UPT tersebut membawahi 3

kecamatan. Sehingga langsung berdekatan dengan masyarakat

2. Adanya Tim Penegakan Peraturan Daerah, yaitu tim yang dibentuk oleh

BPPRD dengan instansi pemerintah yang lain (terkait) , untuk bersama

menegakkan peraturan daerah.


55

3. Bekerja sama dengan Dinas Perizinan dalam hal bahwa wajib pajak

hote/restoran/hiburan untuk memperpanjang izin usahanya harus

menyertakan surat keterangan dari BPPRD yang menyatakan tidak ada

tunggakan pajak.

4. Masyarakat atau wajib pajak daerah sudah bisa mendaftar, melaporkan, dan

membayar pajak hotel, restoraan, dan hiburan secara online. ”

Pertanyaan Kesembilan : Bagaimana dengan wajib pajak restoran yang tidak

melaporkan SPTPD nya pak?

- “ Nah, kalo wajib pajak tidak melaporkan SPTPD, BPPRD menerbitkan Surat

Teguran untuk melaporkan SPTPD. ”

Setelah penulis melakukan beberapa wawancara dengan staff pembukuan

dan pelaporan pada BPPRD, penulis juga membutuhkan beberapa wawancara

dengan salah satu pengusaha kafe tentang pengalamannya dalam membayar pajak

restoran.

Berikut Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu

pengusaha Kafe di QS kuphie yang bernama Arif Pasaribu pada tanggal 31 januari

2018. Tujuan wawancara ini agar penulis lebih tau bagaimana kendala dalam

melaksanakan pembayaran pajak restoran.


56

Pertanyaan Pertama : Bagaimana Kesan dan Pesan dalam membayar pajak

restoran di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ?

- “Tidak ada kendala, pelayanan bagus, hanya saja antriannya yang sangat

panjang.”

Pertanyaan Kedua : Bagaimana dengan pengisian formulirnya? apakah sulit

atau mudah dipahami?

- “untuk pengisian formulir aman.”

Pertanyaan Ketiga : Pernahkan saudara Arif tidak sengaja ditemukan salah

dalam membayar pajaknya?

- “ Pernah, mungkin sekitaran 3 tahun yang lalu (2015) itu juga ga disengaja

karena pekerja saya yang salah menghitung sehingga ketika tim melakukan

pemeriksaan dari kantor saya ditemukan kurang bayar.”

Pertanyaan Keempat : Lalu bagaimana penyelesaian ketika ditemukan kurang

bayar?

- “Saya langsung membayar kekurangan pajak dengan jumlah yang terutang

dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB ) ke tempat

yang sudah ditunjuk oleh Kepala Daerah (Bank Sumut).”

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan baik dari staff BPPRD

ataupun pengusaha kafe, didapati memang bahwasanya masih banyak wajib pajak

yang tidak teliti dalam melaporkan dan membayar wajib pajaknya dikarenakan


57

kurang mengertinya wajib pajak restoran dalam memahami peraturan pajak

daerah, serta masih adanya wajib pajak restoran yang tidak melakukan

pembukuan akuntansi sehingga masih kesulitan dalam menghitung omset dan

hutang pajaknya.

B. Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun prosedur atau tata cara pembayaran yang diperoleh dari hasil

wawancara tersebut dan akan dijelaskan lebih detail beserta formatnya. Berikut

Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah :

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Medan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

ke loket pelayanan dengan format sebagai berikut :


58

2. Setelah petugas menerima SPTPD tersebut, petugas mencetak nota bayar

(keterangan berapa yang harus dibayar wajib pajak) untuk wajib pajak.

3. Setelah mendapatkan nota bayar maka wajib pajak membayar pajak

restorannya ke tempat pembayaran ( Bank Sumut ) sesuai dengan jumlah

yang tertera di nota.

4. Setelah melakukan pembayaran maka wajib pajak mendapatkan Surat

Tanda Setoran (STS) dari Bank Sumut, selanjutnya STS tersebut

ditunjukkan ke Bendahara Penerimaan lalu untuk mendapatkan SSPD (

Surat Setoran Pajak Daerah ) dengan format sebagai berikut :

Adapun di zaman yang semakin canggih ini, mulai tahun 2018,

pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak hotel/restoran/dan hiburan sudah

bisa dengan system pembayaran online dengan menggunakan layanan Simp4d (


59

Sistim Informasi Manajemen Pendaftaran, Pelaporan, dan Pembayaran Pajak

Daerah ) bisa cek di website simp4d.pemkomeda.go.id . dengan tampilan website

sebagai berikut :

Bagi yang belum mendaftar sebagai wajib pajak maka di click “ Daftar

Wajib Pajak “

Disana wajib pajak mengupload persyaratan pajak yang telah isi dan di

scanning, lalu akan menunggu proses dari website tersebut, dan jika berhasil maka

npwp akan segera dikeluarkan.

Dan bagi yang sudah mempunyai npwp maka click “ Register User “ , lalu

mencantumkan scan npwp dan ktp. Setelah itu maka wajib pajak sudah dapat

membayar pajak daerah nya sesuai dengan ketentuan dan arahan yang

dicantumkan dalam website tersebut.

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Walikota/Bupati karena jabatannya dan berdasarkan unsur keadilan dapat

mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak. Walikota/Bupati berdasarkan

permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan , keringanan dan

pembebasan pajak. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan


60

pembebasan pajak ditetapkan oleh walikota/bupati. Walikota/bupati karena

jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

1. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam

penerbitannya terdapat salah tulis, kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/

atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

2. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak.

3. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,

denda, kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan

karena bukan kesalahan wajib pajak.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. Tim

Pemeriksa Pajak Restoran di Kota Medan dibentuk dan ditunjuk oleh kepala

BPPRD.

Untuk keperluan pemeriksaan, wajib pajak diwajibkan memperlihatkan,

meminjamkan buku catatan, dokumen penjualan, cash resgister, peralatan

computer yang berkaitan dengan transaksi penjualan , memberi kesempatan untuk

memasuki ruangan yang diperlukan dan memberi keterangan yangt dapat


61

dipertanggung jawabkan . Petugas Pemeriksa Pajak Restoran dapat melakukan

penungguan/penjagaan pada objek pajak yang bersangkutan dalam hal :

1. Wajib pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT

2. Untuk mendapatkan data yang objektif di lapangan.

Hasil penungguan/penjagaan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan

pajak. Lamanya jangka waktu penungguan ditentukan oleh Petugas Pemeriksa

Pajak Restoran.

Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah bila wajib pajak ditemukan kurang

bayar pada pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak Restoran :


62

Maka selanjutnya wajib pajak harus membayar kekurangan pajaknya dan

mendapatkan nota bayar kurang bayar dan membayarnya ke tempat pembayaran

(bank sumut).

Contoh apabila petugas mengadukan kepada kantor bahwa ia mengalami

salah perhitungan dan wajib pajak bisa membuktikan tidak ada kurang bayar

setelah diperiksa oleh tim pemeriksa sesuai dengan peraturan yang ada maka surat

ketetapannya :


63

BAB IV

ANALISA DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pengelola


Dengan Berkembang pesatnya usaha masyarakat di kota Medan ini,

mendorong pengusaha untuk membuka banyak restoran yang sesuai dengan

selera dan keinginan masyarakat yang beraneka ragam tersebut. Jadi semakin

banyak pula wajib pajak yang datang ke Kantor Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Medan, dan banyak pula wajib pajak restoran yang

terlambat dalam membayarkan wajib pajaknya ke Kantor BPPDRD.

Dalam pelaksanaannya pembayaran pajak restoran tidak dapat diserahkan

pada pihak ketiga, walaupun demikian dimungkinkan adanya kerjasama dengan

pihak ketiga dalam proses pembayaran pajak, antara lain pengisian formulir,

membayarkan ke tempat pembayaran dan mengambil surat setoran pajaknya.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah

pemeriksaan, pengawasan, dan penagihan pajak. dalam hal ini Kantor Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menganut Self Assessment

System , merupakan pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada

Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan.


64

B. Mekanisme dan Perhitungan Pajak Restoran

Dari sekian banyak restoran yang ada di kota Medan, peneliti melakukan

riset di beberapa restoran di kota Medan salah satunya ialah restoran di Hotel

Santika Dyandra Medan.

Perhitungan pajak restoran pada praktiknya yang terdapat di hotel Santika

Dyandra medan dihitung sebesar 10% dari sub total penjualan makanan dan

minuman di restoran untuk servis charge. Yang kemudian akan dikenakan pajak

sebesar 10% dari sub total ditambah dengan jumlah servis charge penjualan

makanan dan minuman, atau bisa juga dikenakan sebesar 11% dari sub total

penjualan.

Sebagai contoh turut peneliti lampirkan contoh perhitungan pada salah

satu restoran di hotel santika dyandra medan yaitu pada Bar restoran, sebagai

berikut :

08/01/2018-01:10 pm

Tenderloin Steak Jumbo

2* 60.800 121.000

Fresh Orange Juice

3* 25.500 76.500

Crispy Chicken Steak

1* 95.000 95.000

Coca-cola

1* 24.500 24.000

Kentang Goreng

1* 23.500 23.500

------------------------------------------------

Sub Total (+/+) 340.500

Service Charge : 10%

34.050

Amount Paid 374.550

Data : Bar Restoran


65

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa besarnya tarif yang dikenakan

pada restaurant Bar adalah sebesar 10% dari sub total + Service Charge penjualan

makanan dan minuman.

C. Mekanisme Pembayaran Pajak Restoran

Mekanisme pembayaran pajak restoran pada restoran-restoran yang ada di

hotel santika medan adalah setiap pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak

yang dalam hal ini adalah pembeli/pelanggan melalui bill atau yang biasa disebut

dengan bukti transaksi. Kemudian bill tersebut di totalkan per hari dari semua

makanan dan minuman yang terjual di restoran tersebut yang kemudian akan

masuk ke dalam catatan rincian laporan pajak pembangunan 1 (PB1), dalam

rincian laporan pajak pembangunan 1 tercatat semua transaksi selama satu bulan

penuh dari setiap bulannya dan catatan setiap bulan tersebut digabungkan menjadi

12 bulan atau setahun yang kemudian akan dijumlahkan beberapa besarnya pajak

restoran yang harus dibayar.

Dari situ akan dilaporkan dan dimasukkan ke dalam SPTPD (Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah). Setelah mengisi SPTPD tersebut lalu pihak

restoran yang dalam hal ini bersama dengan pihak hotel melaporkan besarnya

pajak terutang yang tertera dalam SPTPD dan membayar ke bank yang di tunjuk

oleh Bupati/Walikota sebagai tempat pembayaran pajak.


66

D. Masalah-masalah dan Kendala-kendala Yang Berkaitan Dengan

Pembayaran Pajak Restoran di Kota Medan.

Dalam penelitiannya, peneliti menemukan beberapa kendala yang terjadi pada

saat perhitungan dan pembayaran pajak restoran, yaitu sebagai berikut :

1. Kesalahan tulis pada saat perhitungan pajak restoran yang dilakukan

besarnya pajak terhutang.

2. Lambatnya pihak restoran memberikan data kepada accounting hotel

untuk pembayaran pajak terhutangnya.

3. Ketidaktahuan pengusaha terhadap pengetahuan perpajakan, pengusaha

tidak tahu untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus

dibayarkan.

4. Rendahnya kerjasama antara pengusaha dengan fiskus. Hal ini

menyebabkan terhambatnya proses pengurusan administrasi

perpajakan.

5. Masih banyak wajib pajak yang bandal dalam memanipulasi jumlah

pajak yang harus dibayarkan sehingga Tim Pemeriksa menemukan

banyak kesalahan atas laporan perhitungan yang diberikan oleh wajib

pajak.


67

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Mekanisme pembayaran pajak restoran yaitu :

a. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak yang dalam hal

ini adalah pembeli/pelanggan melalui bill atau yang biasa disebut

dengan bukti transaksi.

b. Kemudian bill tersebut di totalkan perhari dari semua makanan dan

minuman yang terjual di restoran tersebut yang kemudian akan masuk

kedalam catatan rincian laporan pajak pembangunan 1 (PB1), dalam

rincian laporan pajak pembangunan 1 tercatat semua transaksi selama

satu bulan penuh dari setiap bulannya dan catatan setiap bulan tersebut

digabungkan menjadi 12 bulan atau setahun yang kemudian akan di

jumlahkan berapa besarnya pajak restoran yang harus dibayar.

c. Dari situ akan dilaporkan dan dimasukkan ke dalam SPTPD (Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah).

d. Setelah mengisi SPTPD tersebut lalu pihak restoran yang dalam hal ini

bersama dengan pihak hotel melaporkan besarnya pajak terutang yang

tertera dalam SPTPD dan membayar ke bank yang ditunjuk oleh

Bupati/Walikota sebagai tempat pembayaran pajak.


68

B. Hambatan dalam pemungutan pajak restoran :

a. Ketidaktahuan pengusaha terhadap pengetahuan perpajakan pengusaha

tidak tahu untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus

dibayarkan.

b. Rendahnya kerjasama antara pengusaha dengan fiskus. Hal ini

menyebabkan terhambatnya proses pengurusan administrasi

perpajakan.

C. Saran

a. Pemerintah harus membuat peraturan sedemikian rupa sehingga mudah

dimengerti oleh pengusaha. Jika produk yang dibuat sulit dimengerti

oleh pengusah/masyarakat, maka secara otomatis akan timbul satu

bentuk perlawanan pajak dengan cara, bentuk dan dalihnya bisa

bermacam-macam. Pemerintah memberikan pengertian kepada

masyarakat, memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menerbitkan

buku-buku peraturan,prosedur dan perhitungan pajak. Selain itu juga

diadakan seminar perpajakan dengan mengundang pakar dalam bidang

ini.

b. Bagi para tenaga kerja/pegawai di Kantor Pelayanan Pajak/Bank tetap

ramah dan sabar dalam menghadapi para wajib pajak yang ingin

mengurus kegiatan administrasi perpajakannya. Karena para wajib

pajak masih banyak yang belum mengerti tentang perpajakan dan kalau

misalnya wajib pajak/pengusaha ingin bertanya kepada pegawai tidak

canggung lagi sehingga kegiatan perpajakan akan lancar.


69

c. Dengan memperbanyak buku panduan perpajakan bagi masyarakat

dengan harga yang tidak terlalu mahal agar bisa terjangkau oleh

masyarakat dan diusahakan agar bahasa yang digunakan mudah

dimengerti oleh pembacanya.

d. Khususya di Kantor Pelayanan Pajak/Bank hendaknya dalam

menempatkan para pegawai sesuai dengan tingkat pendidikan,

pengalaman dan keterampilannya.Karena dengan hanya melihat

pendidikannya belumlah terjamin bahwa pegawai tersebut akan mampu

untuk melayani para wajib pajak dengan sempurna. Tetapi dengan

ditambah pengalaman dan keterampilan maka akan lebih terjamin sama

antara pegawai dengan wajib pajak


70

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pajak Daerah Kota Medan.

Keputusan Walikota Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pajak Daerah.

Peraturan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan

restribusi daerah menurut PERDA ( Peraturan Daerah ).

Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra. 2015 M.Si "PERPAJAKAN DI INDONESIA"

Surabaya : Teratai Store endangsiskawijayanti


PROPOSAL TUGAS AKHIR TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK …

Documents