PEMBAYARAN PAJAK

PEMBAYARAN PAJAK

V

Pembayaran Pajak

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bersama Anda membangun Bangsa

Jatuh Tempo Pembayaran

Pajak

Pemotong/Pemungut

tanggal 15 bulan berikutnya


*Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan PMK 184/PMK.03/2007

Wajib Pajak

PPh Pasal 29

PPh Pasal 4(2)PPh Pasal 15PPh Pasal 25

sebelum SPT Tahunan disampaikan

PPh Pasal 4(2)PPh Pasal 15PPh Pasal 21PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 25 bagi WP usaha kecil atau WP di daerah

tertentu (melaporkan beberapa Masa Pajak

dalam 1 SPT Masa)

paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir


Pajak

Pembayaran Pajak

PPh Pasal 22DJBC

Importir (WP)

Bendahara

Pemungut

1 hari kerja

saat penyelesaian doc.

hari yg samatanggal 10 bulan

berikutnya

PPN & PPnBM

selain bend./Pemungut

Wajib Pajak

Bendahara

Akhir bulan berikutnya

Pemungut tanggal 10 bulan berikutnya



Pembayaran Pajak

STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, & Putusan PK

1 bulan sejak tanggalditerbitkan



*Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan PMK 184/PMK.03/2007

Angsuran & Penundaan



*Berdasarkan Pasal 9 & 19 UU KUP, PMK 184/PMK.03/2007 & PER-38/PJ/2008

WP dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam:

-STP, SKPKB, SKPKBT

-SK-Keberatan, SK-Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan PK, yg menyebabkan jumlah pajak yg terutang bertambah

PPh Pasal 29

9 hari kerja sebelum jatuh

tempo

alasan & jumlah pembayaran

pajak

* Apabila ternyata batas waktu 9 hari kerja tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan WP masih dapat dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak

sanksi bunga 2% per bulan(kecuali untuk STP)

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAKPasal 9 ayat (1) UU KUP jis.

PERMENKEU No.184 /PMK.03/2007

JENIS PAJAKJATUH TEMPO (paling lamba)

1 PPh Pasal 4 ayat (2) yg dipotong oleh Pemotong PPh tgl 10 bulan berikutnya

2 PPh Pasal 4 ayat (2) yg dibayar sendiri WP tgl 15 bulan berikutnya

3 PPh Pasal 15 yg dipotong oleh Pemotong PPh tgl 10 bulan berikutnya

4 PPh Pasal 15 yg dibayar sendiri oleh WP tgl 15 bulan berikutnya



7 PPh Pasal 25 tgl 15 bulan berikutnya

8 PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor tgl yg sama pada saat pembayaran Bea Masuk

9 PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang Bea Masuk ditunda atau dibebaskanTgl yg sama pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor

10 PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yg dipungut Ditjen Bea dan Cukai 1 hari kerja setelah pemungutan pajak dilakukan

11 PPh Pasal 22 yg dipungut Bendahara Hari yg sama pada saat pembayaran

12PPh Pasal 22 atas penyerahan BBM, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yg dipungut oleh WP badan yg bergerak dalam bidang produksi BBM, gas, dan pelumas

tgl 10 bulan berikutnya

13 PPh Pasal 22 yg pemungutannya dilakukan oleh WP badan tertentu tgl 10 bulan berikutnya

14 PPN atau PPN dan PPnBM yg terutang dalam satu Masa Pajak Akhir bulan berikutnya

15 PPN atau PPN dan PPnBM yg pemungutannya dilakukan Bendahara Tgl 7 bulan berikutnya

16 PPN atau PPN dan PPnBM yg dilakukan Pemungut PPN selain Bendahara Tgl 10 bulan berikutnya

17PPh Pasal 25 bagi WP kriteria tertentu yg melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa

Akhir masa pajak terakhir

18Selain PPh Pasal 25 bagi WP kriteria tertentu yg melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa

Sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak

BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29

BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29

KEKURANGAN BAYAR PPhBERDASARKAN SPT TAHUNAN

PPh (Ps.29)

TAHUN BUKU=

TAHUN PAJAK

TAHUN BUKU

TAHUN PAJAK

SEBELUMSPT TAHUNAN DISAMPAIKAN

HARUS DILUNASI PALING LAMBAT

SPT TAHUNAN PPh

SANKSI ADMINITRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK

SANKSI ADMINITRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAKSETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/

PENYETORAN PAJAK

DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI

Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) UU KUP

BERUPA BUNGA 2% PER BULAN

YG DIHITUNG MULAI DARIBERAKHIRNYA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN

(DAN BAGIAN DARI BULANDIHITUNG PENUH 1 BULAN)

SPT MASA

BERUPA BUNGA 2% PER BULAN

YG DIHITUNG DARI TGLJATUH TEMPO PEMBAYARAN

SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN

(DAN BAGIAN DARI BULANDIHITUNG PENUH 1 BULAN)

JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAKJATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK

STP SKPKB SKPKBT

SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN BANDING PUTUSAN PENINJAUAN

KEMBALI

HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN, KECUALI WP USAHA KECIL DAN WP DI DAERAH

TERTENTU DPT DIPERPANJANG PALING LAMA 2 BULAN

PAJAK TERUTANG ATAS :

YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH

Pasal 9 ayat (3) dan (3a) UU KUP

PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAKPENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9 ayat (4) UU KUP

STP SKPKB SKPKBT PPh Pasal 29

SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN BANDING PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI Yang mengakibatkan pajak yg harus dibayar

bertambah

ATAS PERMOHONAN WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA PALING LAMA 12 BULAN

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANGATAS :

DIREKTUR JENDERAL PAJAKDAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan

SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PERMENKEU No. 184/PMK.03/2000

Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar;Diajukan paling lama 9 hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang

pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan diluar kekuasaannya;

Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur/ditunda

PERMOHONANPENGANGSURAN/PENUNDAAN

PEMBAYARAN PAJAK

syarat

Keputusan menerima atau menolak diberikan dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan lengkap, lebih dari jangka waktu tersebut permohonan dianggap diterima .

SARANA DAN TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK

SARANA DAN TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK

Pasal 10 ayat (1),(1a) dan (2) UU KUP jo. PERMENKEU No. 184/PMK.03/2000

TEMPAT

PEMBAYARAN/PENYETORAN

BANK YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN KANTOR POS

MELALUI

PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK

MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN

YG DISAMAKAN DENGAN SSP

SSP ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DIPERSAMAKAN DENGAN SSP DIANGGAP SAH SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN PAJAK

APABILA DISAHKAN OLEH PEJABAT KANTOR PENERIMAAN PEMBAYARAN YG BERWENANG ATAU APABILA TELAH DIVALIDASI

DENGAN NOMOR TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA (NTPN)

PEMBAYARAN PAJAK

Documents