HUKUM PAJAK PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK.docx

HUKUM PAJAK PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK

Cara Pembayaran dan pelaporan Pajak

Pembayaran dan pelaporan Pajak dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas sisiem pembayaran online, dilaksanakan melalui Teller Bank Persepsi/Devisa Persepsi online atau menggunakan fasilitas alat transaksi yang disediakan oleh Bank Persepsi/ Devisa Persepsi online.

Cara pembayaran Melalui Teller Bank:

1) Wajib Pajak (WP) mendatangi teller Bank dengan membawa:

Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi secara lengkap dan benar atau data yang lengkap dan benar tentang :

Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP.

Kode Jenis Setoran (KJS) sesuai dengan jenis setoran pajak yang akan dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada kolom pertama tabel MAP yang bersangkutan).

Nomor ketetapan sebagaimana tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP yang akan dibayar ( hanya diisi apabila pembayaran dilakukan untuk melunasi SKPKB, SKPKBT, atau STP).

Masa Pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar, misalnya masa Agustus tahun 2002 diisi dengan 08-2002. Apabila membayar PPh Pasal 29 tahunan, setelah kode jenis setoran diisi dengan 200 maka bulan dalam masa pajak akan terisi 00 sehingga WP hanya tinggal mengisi empat digit tahun pajak.

Alat Pembayaran senilai Pajak yang akan dibayarkan.

2) WP menyampaikan SSP yang telah diisi secara lengkap dan benar atau Data yang lengkap dan benar serta alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan b diatas kepada Teller Bank Persepsi/Devisa Persepsi Online.

3) WP menjawab kebenaran identitas WP tentang Nama WP dan Alamat WP.

4) WP menerima Kembali SSP yang telah disahkan dengan tanda tangan petugas teller dan cap Bank serta diberi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB), dan atau SSP yang dicetak oleh Bank yang telah diberi NTPP dan atau NTB dari Teller.

5) WP memeriksa kebenaran SSP yang diterima dari Teller.

6) WP melaporkan SSP ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cara Pembayaran Pajak Menggunakan Fasilitas Alat Transaksi Bank (misalnya ATM dan Internet Banking) :

1) WP mendatangi alat transaksi bank dengan membawa data yang lengkap dan benar tentang:

Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kode Mata Anggaran Penerimaan sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada keterangan diatas setiap tabel).

Kode Jenis Setoran sesuai dengan jenis setoran pajak yang dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada kolom pertama tabel MAP yang bersangkutan)

Nomor ketetapan sebagaimana tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP yang akan dibayar (hanya diisi apabila pembayaran digunakan untuk melunasi SKPKB, SKPKBT, atau STP).

Masa Pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar, misalnya masa Agustus tahun 2002 diisi dengan 08-2002. Apabila membayar PPh Pasal 29 tahunan, setelah kode jenis setoran diisi dengan 200 maka bulan dalam masa pajak akan terisi 00 sehingga WP hanya tinggal mengisi empat digit tahun pajak.

2) WP membuka menu Pembayaran Pajak.

3) WP mengisi elemen dalam tampilan dengan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas secara tepat, lengkap dan benar.

4) WP meneliti Identitas WP yang terdiri dari nama dan Alamat WP yang muncul pada tampilan. Apabila Identitas WP yang terdiri dari nama dan Alamat WP pada tampilan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka proses berikutnya harus dibatalkan dan kembali kepada menu sebelumnya untuk mengulang pemasukan data yang diperlukan.

5) WP mengisi elemen data lainnya yang diperlukan dalam tampilan berikutnya secara tepat.

6) WP mengambil SSP hasil keluaran fasilitas alat transaksi Bank.

7) WP memeriksa kebenaran SSP yang diperoleh.

8) WP melaporkan SSP ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran Pajak Menggunakan Fasilitas Cash Management Service (CMS).

Pembayaran melalui CMS dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan nasabah (Wajib Pajak) sepanjang sistem yang menangani jenis pelayanan ini terhubung secara online dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

3.3 Syarat-syarat dalam Pembayaran dan pelaporan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya:

Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.

Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.

Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.

2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.

3) Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak.

Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

Pemungutan pajak harus efesien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

§ Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Contoh:

1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

3) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

3.4 Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Pembayaran dan Pelaporan Pajak

FUNGSI

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasidapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

MANFAAT

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia,

menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Secara singkat pajak dimanfaatkan untuk mendanai:

Pembangunan fasilitas dan infrastruktur

Alokasi Dana Umum

Pemilihan Umum ( PEMILU)

Penegakan hukum

Subsidi pangan dan BBM

Pelayanan Kesehatan

Pendidikan

Pertahanan dan Keamanan

Kelestarian lingkungan hidup

Kelestarian budaya

Transportasi missal

3.5 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut:

Penyetoran Pajak

1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

3) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

4) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

7) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

8) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.

9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

10) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

11) PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

12) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

13) PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(13a) PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

14) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

(14a) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

15) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

16) PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.

17) Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.

3.7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.

A. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang:

a) Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau berdomisili.

b) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:

§ Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

§ Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.

§ Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

c) SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang:

Pajak yang yang seharusnya tidak terutang adalah pajak yang telah dibayar oleh WP yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau bukan merupakan objek pajak.

Wajib Pajak (WP orang pribadi dan badan termasuk orang pribadi yang belum memiliki NPWP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP terdaftar atau berdomisili, apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Surat permohonan harus melampirkan:

Asli bukti pembayaran pajak

Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang

Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

WP yang dipotong atau dipungut (PPh, PPN dan PPnBM) dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang dipotong atau yang dipungut terdaftar atau melalui KPP tempat Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dikukuhkan dengan catatan PPh dan PPN serta PPnBM yang dipotong atau dipungut belum dikreditkan atau dibiayakan. Surat permohonan harus melampirkan:

Asli bukti pemotongan/pemungutan pajak.

Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan.

Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan dikukuhkan, apabila terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukannya dan pihak yang dipotong atau dipungut adalah :

– orang pribadi yang belum memiliki NPWP;

– subjek pajak luar negeri; atau

– terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungutan kecuali WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha.

Surat permohonan harus melampirkan :

– Asli bukti pembayaran pajak;

– Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;

– Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; dan d. Surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan.

Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan WP diterima secara lengkap dan menerbitkan SKPLB bila hasil penelitian tersebut terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila hasil penelitian tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, maka Direktur Jenderal Pajak harus memberitahu secara tertulis kepada WP.

II.1 PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Prinsip self-assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP

sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang

disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data

fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

Fungsi Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :

1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau

berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban

materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.

3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.

4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar

5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Jenis-Jenis Ketetapan Pajak

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang

diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain yang

menyatakan jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan

kurang atau tidak dibayar atau Surat Pemberitahuan tidak disampaikan

dalam jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak meskipun telah

ditegur secara tertulis.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;

b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);

d. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan (Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang KUP) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

SANKSI ADMINISTRASI

Penerapan sanksi administrasi atas terbitnya SKPKB dibedakan menjadi:

a. Jika SKPKB dikeluarkan kerena alasan a, maka sanksi administrasi berupa jumlah kekurangan pajak terutang ditambah bunga sebesar 2% (dua persen,~ sebulan (maksimum 24 bulan) dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

b. Jika SKPKB dikeluarkan karena alasan b, c, d maka sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

• 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.

• 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan yang dipotong/dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

• 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dipidana karena melakukan tindak.pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang

telah ditetapkan sebelumnya.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat

keputusan yang dikeluarkan karena ditemukannya data baru atau data yang

semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan atas jumlah

pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lainnya.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

SANKSI ADMINISTRASI

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kecuali apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

SKPKBT dapat diterbitkan setelah lebih dari 10 tahun ditambah sanksi bunga 48% jika WP terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

SKPKBT diterbitkan karena:

a. SKPKB yang telah ditetapkan lebih rendah dari yang sebenarnya.

b. Proses pengembalian SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan.

c. Pajak terutang dalam SKPN yang ditetapkan lebih rendah.

SKPKBT merupakan koreksi terhadap SKPKB, dapat diterbitkan jika sudah pernah diterbitkan SKPKB, SKPLB, SKPN. Diterbitkan jika ada data baru (novum) dan dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

Sanksi berupa kenaikan 100% dan dapat diterbitkan setelah lebih dari 10 tahun ditambah sanksi bunga 48% jika WP terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak

seharusnya terutang.

SKPLB diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari Wajib Pajak, Dirjen Pajak (melalui KPP) harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan jika tidak, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. SKPLB harus diterbitkan paling lambat 1 bulan setelah keputusan, jika terlambat dikenakan sanksi bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan.

Pengembalian Kelebihan pembayaran pajak. Restitusi terjadi apabila jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang seharusnya.

Proses pengajuan restitusi:

a. Mengisi kolom permohonan pada SPT

b. Membuat surat permohonan kepada Kepala KPP

WP akan mendapat imbalan bunga 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penerbitan SKI'LB sampai diterbitkannya SKPLB.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

II.2 Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan dalam hal :

Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

• Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis

dan atau salah hitung;

• WP dikenakan sanksi administrasi denda atau bunga;

• Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tetapi tidak

melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

• Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat

Faktur Pajak, dan

• Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak

tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

• Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan

pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Daluwarsa Penetapan Pajak

Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah

saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau tahun

Pajak. Penentuan masa 10 tahun ini sesuai dengan ketentuan daluwarsa penyimpanan

buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan

pencatatan Wajib Pajak.

II.3 Bagaimana pembatalan ketetapan Pajak?

Pembatalan Ketetapan Pajak

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar

2. Syarat Permohonan :

a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

b. Disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;

c. Tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

d. Satu surat permohonan pengurangan atau pembatalan pajak diajukan untuk satu surat ketetapan pajak

e. Harus menyebutkan jumlah pajak yang smenurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang.

3. Keputusan atas Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

a. DJP harus memberikan keputusan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima

b. Apabila jangka waktu telah lewat, DJP tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima

c. Terhadap keputusan yang diterbitkan DJP dapat diajukan permohonan kembali kepada DJP paling lama 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan tersebut

Apakah atas Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan atas surat ketetapan pajak (skp) yang tidak benar dapat diajukan Banding?

Tidak. Karena Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan atas skp yang tidak benar dapat diterbitkan hanya apabila hak untuk mengajukan keberatan telah habis dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak.

Apakah atas Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan skp yang tidak benar dapat diajukan permohonan kembali?

Dapat, diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar.

Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 16 ayat (1) UU KUP

SE - 68/PJ./1993

SE - 03/PJ./1993

Ketetapan pajak apa saja yang dapat dibetulkan?

1.Surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN),

2.Surat Tagihan Pajak,

3.Surat Keputusan Keberatan,

4.Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi,

5.Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar,

6.Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak,

sepanjang ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya manusiawi (human errors).

Apa dasar dilakukannya pembetulan atas suatu ketetapan pajak?

Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh petugas pajak atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak

Kesalahan apa yang dapat mengakibatkan dilakukannya pembetulan atas ketetapan pajak?

1.Kesalahan tulis seperti: nama, alamat, NPWP, nomor skp, jenis pajak, masa atau tahun pajak, atau tanggal jatuh tempo;

2.Kesalahan hitung yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan;

3.Kekeliruan dalam penerapan ketetentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi yaitu dalam hal sanksi yang seharusnya lebih besar dari yang telah dikeluarkan dalam surat ketetapan pajak, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan.

4.Kesalahan dalam memperhitungkan kredit pajak yang berasal dari pemungutan/pemotongan PPh Pasal 23 terhadap penerima hasil yang ketetapan pajaknya sudah diterbitkan untuk tahun yang bersangkutan.

5.Kesalahan terhadap penghitungan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak yang mengakibatkan jumlah sanksi menjadi lebih besar.

Kesalahan apa yang dapat dibetulkan dalam suatu ketetapan pajak?

1.Kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi, yang apabila dikomunikasikan antara fiskus dan Wajib Pajak, masing-masing pihak akan dapat menerimanya.

2.Bukan kesalahan atau kekeliruan yang mengandung persengketaan atau perbedaan argumentasi yuridis antara Fiskus dengan Wajib Pajak.

Kondisi apa yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pembetulan atas ketetapan pajak?

1. Jika terdapat obyek pajak pemotongan/pemungutan PPh yang belum termasuk dalam penghitungan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, maka pembetulan surat ketetapannya tidak dapat dilakukan akan tetapi dapat diproses melalui kuasa Pasal 15 UU KUP, dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

2. Jika Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan sesuai dengan SPT Tahunan Wajib Pajak, namun hasil verifikasi atau pemeriksaan baru selesai setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan hasil verifikasi atau pemeriksaan:

-pajak lebih bayar menjadi lebih besar daripada yang ditetapkan semula maka pembetulan surat ketetapannya tidak dapat dilakukan akan tetapi diproses melalui kuasa Pasal 17 UU KUP.

-pajak lebih bayar menjadi kurang bayar atau lebih bayar lebih kecil dari lebih bayar menurut SKPLB kecuali dalam hal seperti pada butir a dan b, maka pembetulan ketetapan menurut kuasa Pasal 16 UU KUP tidak dapat dilakukan akan tetapi diproses melalui kuasa Pasal 15 UU KUP, dengan menerbitkan SKPKBT.

. Jika pembetulan atau penghitungan kembali sanksi dalam surat ketetapan pajak yang mengakibatkan jumlah sanksi menjadi lebih kecil atau bahkan dihapuskan, maka pembetulan ketetapan menurut kuasa Pasal 16 UU KUP tidak dapat dilakukan akan tetapi pengurangan atau penghapusan sanksi dapat diproses melalui kuasa Pasal 36 ayat (1).

Apa ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak?

menambah atau mengurangkan atau menghapuskan ketetapan pajak, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya.

Kapan pembetulan dilakukan?

1.Tidak ada batas waktu dalam mengungkapkan kesalahan atau kekeliruan surat keputusan baik secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak sepanjang surat keputusan pembetulan mengakibatkan ketetapan pajak menjadi lebih kecil;

2.Dibatasi daluwarsa penetapan sepanjang surat keputusan pembetulan mengakibatkan ketetapan pajak menjadi lebih besar.

Apakah ada pembatasan berapa kali pembetulan dapat dilakukan?

Tidak. Apabila masih terdapat kesalahan berupa: kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam Surat Keputusan Pembetulan tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi secara jabatan.

Berapa lama pembetulan akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pajak?

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima.

Bagaimana jika batas waktu 12 (dua belas) bulan tersebut terlewati?

Dalam hal batas waktu 12 (dua belas) bulan tersebut terlewati dan Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Selanjutnya Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Apakah setiap permohonan pembetulan harus diproses dan diterbitkan surat keputusan?

Tidak, sepanjang ketetapan pajak tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan setelah dilakukan penelitian. Namun untuk permohonan semacam itu perlu diberikan surat kepada Wajib Pajak.

Apakah terhadap Surat Keputusan Pembetulan dapat diajukan keberatan?

1.Tidak, dalam hal pembetulan yang dilakukan bukan atas kesalahan atau kekeliruan yang mengandung persengketaan atau perbedaan argumentasi yuridis antara Fiskus dengan Wajib Pajak.

2.Dapat, dalam hal masih terdapat sengketa materi dan masih belum melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak skp diterbitkan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar keuasaannya.

Jangka Waktu Penerbitan SKP

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak yang meliputi :

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

• Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);

• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Namun demikian, Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terlampaui, dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Surat ketetapan pajak diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Surat ketetapan pajak untuk suatu Masa Pajak diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai. Surat ketetapan pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Surat ketetapan pajak harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan. Penerbitan surat ketetapan pajak harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pembuatan nota penghitungan. Nota penghitungan ini dibuat berdasarkan laporan atas hasil Penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.Nota penghitungan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal laporan penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan.Dalam hal Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan selain Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya nota penghitungan beserta laporan atas hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian SKP

Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disampaikan kepada

Wajib Pajak. Penyampaian surat ketetapan pajak tersebut, dapat dilakukan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman Surat Penetapan

Penetapan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal pajak Jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak yag dikeluarkan adalah : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat

diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak(STP) dalam hal dikenakannya sanksi

administrasi dapat berupa denda, bungan, dan kenaikan.

Didalam UU Perpajakan, tidak ada produk hukum berupa STPKB dan STPKBT. Mungkin maksudnya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).SKPKB biasanya merupakan produk hasil pemeriksaan. Namun, dalam kasus tertentu dapat diterbitkan tanpa melalui proses pemeriksaan.Misal, KPP B mendapat permintaan konfirmasi Faktur

Pajak Standar dari KPP A atas nama PT. X. PT. X terdaftar di KPP B.Trus berdasarkan hasil penelitian di KPP B, ernyata PT.X tidak pernah melaporkan Faktur Pajak Standar dimaksud ke KPP B. Nah, KPP B dapat menerbitkan SKPKB PPN atas Faktur Pajak Standar yang tidak dilaporkan tersebut. Sanksi SKPKB adalah Sanksi Bunga sebesar 2%/bulan maksimum sebanyak 24 bulan, Sanksi Kenaikan sebesar 50% atau 100%(lihat casenya).SKPKBT merupakan turunan dari SKPKB. SKPKBT diterbitkan apabila sebelumnya telah diterbitkan SKPKB untuk suatu jenis pajak dan masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama.

Misal, ditahun 2007 KPP B menerbitkan SKPKB atas nama PT. X untuk jenis pajak PPN tahun pajak 2005. Selanjutnya ditahun 2008, KPP B mendapat data dari pihak ketiga bahwa masih terdapat penjualan yang terutang PPN ditahun 2005 yang belum dilaporkan PT. X. sebesar Rp 1 M. Nah, atas data sebesar Rp 1M tsb, KPP B dapat menerbitkan SKPKBT PPN tahun pajak 2005 dengan dikenakan sanksi kenaikan.

Sanksi kenaikan sebesar 50 % atau 100 % (lihat casenya).