9.Penetapan, Ketetapan, Pembayaran & Pelaporan Pajak

Project 9PENETAPAN, KETETAPAN,

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK

1. Hasana Dina Wahidah / F03110582. Andhika Henny Nusantara/ F0312009

3. Rosita Putri Diani / F0312109

PENETAPAN DAN KETETAPANPAJAK

FUNGSI KETETAPAN PAJAK

1. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak

2. Sarana untuk mengenakan sanksi

3. Sarana untuk menagih pajak

4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar

5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang

JENIS KETETAPAN PAJAK

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

5. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Surat Tagihan Pajak (STP)

• Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi

berupa bunga dan/atau denda.

•Dirjen Pajak menerbitkan STP apabila terjadi hal-hal berikut :

1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar

2. Terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan

atau salah hitung

3. WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga

4. Pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),

tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi

tidak tepat waktu, dsb.

Surat Tagihan Pajak (STP) lanjutan…

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

(PKP) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap

6. PKP melaporkan faktur pajak tdk sesuai dgn masa penerbitan faktur

pajak

7. PKP gagal produksi dan telah diberikan pengembalian Pajak

MENURUT AJARAN FORMAL

Menurut ajaran formal utang pajak timbul karena adanya surat

ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus. Jadi, seseorang baru

diketahui mempunyai utang pajak saat fiskus menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang.

Surat Tagihan Pajak (STP) lanjutan…

Contoh pajak yang masih menganut ajaran formal adalah Pajak Bumi

dan Bangunan, karena utang pajak yang timbul jika ada penetapan dari

fiskus berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

SANKSI ADMINISTRASI

1. WP yang PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar akibat

salah tulis dan atau salah hitung, jumlah kekurangan pajak ditambah

dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk

paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa

pajak

2. PKP terlambat atau tidak membuat, dan tidak mengisi faktur pajak secara

lengkap didenda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak, dsb.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,

besanya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Dirjen Pajak menerbitkan SKPKB apabila terjadi hal-hal berikut :

1. Berdasar hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak

atau kurang bayar

2. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah

ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran

(SKPKB) lanjutan…

3. Berdasar hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak

seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya

dikenakan tarif 0% (nol persen)

4. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi, sehingga

tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang

SANKSI ADMINISTRASI

• Denda bunga 2% per bulan maksimal 12 bulan max 12 bulan, kenaikan

50% untuk PPh yang tidak/kurang dibayar dan 100% untuk PPh yang

dipotong oleh orang atau badan lain serta PPN dan PPnBM

• Sanksi bunga 48% jika WP terbukti bertindak pidana di bidang perpajakan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

• Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah

yang telah ditetapkan. SKPKBT merupakan koreksi terhadap SKPKB, dapat

diterbitkan jika ada data baru dan lebih dari satu kali serta jika sudah

pernah diterbitkan SKPKB, SKPLB, SKPN.

• Dirjen Pajak menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah

saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak,

atau tahun pajak.

SANKSI ADMINISTRASI

1. Jumlah kekurangan pajak ditambah sanksi kenaikan 100% dari jumlah

kekurangan tersebut

(SKPKBT) lanjutan…

2. Kenaikan 100% dari kekurangan pajak tersebut tidak dikenakan

apabila SKPKBT diterbitkan berdasar keterangan tertulis dari WP atas

kehendak sendiri namun belum dilakukan pemeriksaan

SKPKBT diterbitkan karena

1. SKPKB yang telah ditetapkan lebih rendah dari yang sebenarnya

2. Proses pengembalian SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan

3. Pajak terutang dalam SKPN yang ditetapkan lebih rendah

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang

terutang atau tdk seharusnya terutang. Dirjen Pajak menerbitkan SKPLB bila :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jumlah kredit pajak atau jumlah pajak

yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang

2. Telah meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasar permohonan WP

dan apabila terdapat pembayaran yang seharusnya tidak terutang

3. SKPLB dapat diterbitkan lagi bila pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih

besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan

berdasar pemeriksaan dan atau data baru

(SKPLB) lanjutan…

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

1. WP (kecuali yang melakukan tindak pidana perpajakan) menerbitkan

permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

dan SKP paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara

lengkap.

2. Bila lebih dari 12 bulan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan,

maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

dianggap dikabulkan dan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu

tersebut berakhir

(SKPLB) lanjutan…

Imbalan Bunga

1. SKPLB terlambat diterbitkan, maka WP diberi imbalan bunga sebesar

2% per bulan di akhir bulan setelah berakhirnya jangka waktu 12 bulan

sampai dengan saat diterbitkan SKPLB

2. Pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan tidak

dilanjutkan dengan penyidikan atau dilanjutkan dengan penyidikan

tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

kredit pajak.

Dirjen Pajak menerbitkan SKPN apabila :

1. Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah

pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

atau tidak ada pembayaran pajak

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

• Adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun

pajak.

• SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP

• Pelunasan paling lambat 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh WP. Jika

terlambat dikenakan sanksi 2% perbulan maksimal 24 bulan

PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Antara lain sebagai berikut :

1. Atas permohonan WP atau karena jabatannya, yang dalam penerbitan

Surat Ketetapan dan lainnya terdapat kesalahan tulis, salah hitung, dan

atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundangan perpajakan

2. Dirjend Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan

yang diajukan WP paling lama 6 bulan. Apabila lebih dari batas waktu tsb

tidak ada keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan

3. Dirjend Pajak wajib memberikan keterangan tertulis tentang hal yang

menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan

WP, bila diminta oleh WP

PELUNASAN PAJAKKetentuan-ketentuan pelunasan pajak adalah sebagai berikut :

1. Sebagian Ketetapan Pajak, dsb yang menyebabkan jumlah pajak yang

masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak;

2. Apabila dasar penagihan pajak diatas pada saat jatuh tempo pelunasan

tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau atau kurang

dibayar itu dikenai sanksi administrasi 2% per bulan untuk seluruh masa;

3. WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga

dikenai sanksi administrasi bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang

masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan;

4. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dg ketentuan

peraturan perundangan perpajakan; dsb

HAK MENDAHULUHal-hal yang berkaitan dengan hak mendahulu adalah sebagai berikut :

1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang

milik penanggung pajak

2. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi

berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak; kecuali

terhadap :

a) Biaya perkara karena suatu penghukuman untuk melelang barang

bergerak maupun tidak bergerak

b) Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yg dimaksud

c) Biaya perkara karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan

3. Dsb

DALUWARSA

• Hak penagihan pajak daluwarsa apabila setelah melampaui waktu 5 tahun

terhitung sejak penerbitan Surat Ketetapan, Keberatan, Banding, dan

Putusan Peninjauan Kembali

•Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :

1. Diterbitkan surat paksa

2. Ada pengakuan utang dari WP baik langsung maupun tidak

3. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT

4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

GUGATAN

Gugatan WP hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak

terhadap hal-hal berikut :

1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau

Pengumuman Lelang

2. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak

3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,

selain putusan keberatan

4. Penerbitan SKP atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam

penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah

diatur dalam ketentuan peraturan perundangan perpajakan

PEMBAYARAN DAN PELAPORANPAJAK

• Sesuai sistem self assessment, WP harus menghitung, memperhitungkan,

dan melaporkan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor

Penyuluhan Pajak

• Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

(SSP) dan untuk pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SSP

dan SPT tersebut akan dibahas dalam bab ini

A. Surat Setoran Pajak (SSP)

• Pengertian

Adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau

penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau

bank BUMN atau BUMD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menkeu

• Fungsi

SSP merupakan formulir yang digunakan sebagai sarana untuk membayar

pajak dan merupakan bukti pembayaran pajak

Surat Setoran Pajak (SSP) lanjutan..

• Batas Waktu Pembayaran :

1. 15 hari setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak

2. Bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu, pelunasan tagihan pajak

diperpanjang 2 bulan setelah mendapat jangka waktu pelunasan 1 bulan

sejak tanggal diterbitkannya SKP; dsb

• Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

1. WP mengajukan permohonan tertulis atas SKP, Pembetulan, Keberatan

dan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yg terutang bertambah

2. Permohonan tertulis apabila WP mengalami kesulitan likuiditas atau

keadaan diluar kekuasaannya yang menyebabkan tidak dapat memenuhi

kewajiban pajak pada waktunya

Surat Setoran Pajak (SSP) lanjutan..

• Jenis-jenis Surat Setoran Pajak (SSP) :

1. SSP Standar

2. SSP Khusus

• Ketentuan SSP Standar maupun Khusus

Satu SSP Standar maupun Khusus hanya dapat digunakan untuk

pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun

pajak

a) Surat Setoran Pajak (SSP) Standar

• Adalah surat yang oleh WP digunakan atau berfungsi untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dan digunakan sebagai

bukti pembayaran

• SSP Standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang

bersifat final maupun bukan final, kecuali Setoran PBB dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan

• SSP Standar dibuat dalam rangkap 5, antara lain untuk arsip WP, Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,

dilaporkan WP ke KPP, arsip Kantor Penerima Pembayaran, arsip Wajib

Pungut atau pihak lain sesuai ketentuan perundangan perpajakan

b) Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus

• Adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang yang dicetak

oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama

MP3 dengan Dirjen Pajak, dan dengan menggunakan mesin transaksi dan

atau alat lain yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan

Dirjen Pajak

• Fungsi SSP Khusus sama dengan SSP Standar dalam administrasi

perpajakan

• SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh WP yang

telah memiliki NPWP

B. Surat Pemberitahuan (SPT)

• Pengertian

Adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghutungan

dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan

atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangan

• Fungsi

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah pajak (PPN dan PPnBM bagi PKP; dan pajak yang

dipotong atau dipungut dan disetorkannya bagi Pemotong atau Pemungut

Pajak) yang sebenarnya terutang

•Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

1) SPT Masa

SPT Masa PPh (Pasal 4 ayat 2, 15, 21-23, dan 25-26), PPN, PPN (bagi

Pemungut, PKP Pedagang Eceran), dan SPT Masa PPnBM

2) SPT Tahunan

SPT Tahunan PPh WP Pribadi dan WP Badan, PPh WP Badan yang

diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata

uang US$

• Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

a) Menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak

b) Melalui Kantor Pos

c) Melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yg ditunjuk oleh Dirjend Pajak

•Ketentuan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

1) WP mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan

menandatanganinya (WP Badan harus ditandatangani oleh pengurus

atau direksi)

2) WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa (harus dilampirkan

pada SPT) khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT

3) SPT yang disampaikan langsung oleh WP ke kantor Dirjend Pajak harus

diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan WP diberi

bukti penerimaan

4) Penyampaian SPT dapat dikirim melalui pos dengan tanda bukti

pengiriman surat atau dengan cara lain berdasar peraturan menkeu; dsb

SEKIAN DAN TERIMAKASIH