Ketentuan Pembayaran Pajak bagi Penerima Dana Blockgrant ...

PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH

(BLOCK GRANT)

DALAM RANGKA PEMBAHASAN EVALUASI ANGGARAN RIP PHKI-I

BATCH-IV TAHUN 2011

DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

JW.Marrriot -Hotel, Surabaya 27—29 April

Skema Bantuan PHK-IDir

Kelembagaan dan Kerja sama,

Ditjen Dikti Kemdiknas

(dana APBN)

Lembaga Penyelenggara

Program/Perguruan Tinggi

Penerima Dana

Dana Bantuan/ Hibah PHKI/PHP-PTS

Pegawai, Tenaga Ahli, Narasumber, dll (PNS

& nonPNS)

Badan Penyedia Jasa, (Pelatihan, Workshop,

Seminar dll)

Material/Barang : Lelang & Nonlelang (Perpres 54/2010)

Upah/Honorarium

Fee

Pembelian

PENDANAAN PENDIDIKAN (UU no. 20/2003)oPasal 46 ayat (1) pendanaan pendidikan

menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

oPasal 48 ayat (1) pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan, dan akuntabilitas publik.

oPasal 49 ayat (3) dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara

1. Efektif Penggunaan keuangan negara harus memberi

hasil dan manfaat yang optimal bagi organisasi sesuai dengan sasaran, peruntukan, dan kebutuhan yang direncanakan.

2. Efisien Penggunaan keuangan negara harus diusahakan

dengan se-hemat mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil dan manfaat untuk menghindari terjadinya pemborosan.

3. Transparan Data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara terbuka bagi berbagai pihak yang mempunyai

akses, sesuai ketentuan peraturan perundangan. Penggunaan dana bantuan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan baik kepada pemberi bantuan maupun kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengeluaran dana bantuan harus memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.Ketua Lembaga sebagai penerima dana bantuan sosial bertanggungjawab penuh atas pengeluaran dana bansos.

4. Akuntabel Dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan faktual baik

mengenai proses, prosedur, capaian kinerja, maupun daya serap,

serta pengadministrasian pengelolaan keuangannya.

1.Tepat SasaranPenggunaan keuangan negara (anggaran) sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan DIPA RKA-KL

2.Tepat WaktuPelaksanaan kegiatan/program dan penyusunan/penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai jadual yang telah ditetapkan

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Negara

3. Tepat PeruntukanPenggunaan keuangan negara (anggaran) sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja berdasarkan perencanaannya.

4.Tepat Prosedur dan Mekanismeo Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata cara

dan syarat yang telah ditentukan dalam pedoman dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan.

o Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan harus berpedoman pada SAI

5.Tepat AcuanPelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan harus merujuk pada dasar hukum yang tepat dan relevan, baik yang bersifat umum maupun teknis.

6.Tepat PengadministrasianPengelolaan keuangan harus sesuai dengan ketentuan penatausahaan, baik yang berupa cash flow in (CFI) maupun cash flow out (CFO) dengan komponen pertanggungjawaban yang baik (pencatatan, pembukuan, penyediaan, bukti, dan pelaporan)

1. Perencanaano Tidak didasarkan pada data yang akurato Tidak berdasarkan pada analisis kebutuhano Tidak memperhitungkan kendala dan resiko

yang timbulo Tidak mengantisipasi dinamika/perubahano Penyusunan rencana dilakukan secara subyektifo Tidak didukung referensi yang memadaio Kurangnya peran pimpinan dalam

mengendalikan perencanaan

Kelemahan Dalam Pengelolaan Keuangan

Negara

2. Pelaksanaano Ketidaktaatan terhadap jadual pelaksanaan

kegiatano Kurangnya pengendalian pimpinan dalam

mengendalikan pelaksanaano Tidak berjalannya evaluasi secara periodik

menurut tahapan-tahapan kegiatano Penugasan/penunjukan personel kurang sesuai

dengan tuntutan pelaksanaan kegiatan (tidak kompeten)

o Pelaksana kurang memahami perangkat pelaksanaan kegiatan, seperti petunjuk teknis, pedoman operasional, dan lain-lain

o Tidak tegasnya pimpinan terhadap penyimpangan bawahan

o Pemberian kewenangan yang berlebihan kepada bawahan.

o Bawahan melakukan tindakan-tindakan di luar otoritasnya.

o Pelaksanaan secara sengaja dan terencana melakukan penyimpangan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu.

o Pelaksana dan pimpinan kurang memiliki tanggungjawab.

o Melaksanakan kegiatan tanpa memperhitungkan resiko.

o Adanya kebiasaan untuk menunda-nunda kegiatan.

1. Persyaratan Khusus o Memiliki ijin pendirian dan penyelenggaraan dari

Ditjen Dikti Kemdiknas.o Memiliki statuta.o Memiliki RIP dan/atau Renstra.o Tidak dalam sengketa.o Telah menyerahkan laporan EPSBED2009—

2010.o Prioritas PTS yang belum pernah mendapat

hibah.

Bantuan PHKI Perguan Tinggi

2.Mekanisme Pemberian bantuan o Menyusun proposal sesuai kebutuhan yang

dirinci dalam RAB-Perguruan Tinggi Pengusul.o Mengajukan proposal kepada Direktorat

Kelembagaan dan Kerja sama, Ditjen Diktio Review Proposal:

a) kepemimpinan dan komitmen institusi (20%).b) kualitas laporan evaluasi diri (25%)c) mutu dan relevansi program yang diusulkan (35%) d) kelayakan implementasi dan keberlanjutan program yang diajukan (20%)

oPenilaian proposal oleh Tim Reviewer dengan memperhatikan kriteria dan syarat yang telah ditentukan.oMenerbitkan keputusan pemberian bantuan terhadap pemohon yang memenuhi kelayakan.oPenyampaian/pengiriman fotokopi rekening bank atas nama PTS/N pengusul PHK-I kepada Direktorat

Kelembagaan dan Kerja sama, Ditjen Dikti o Mencairkan dana bantuan melalui KPKN, kemudian menstrafernya ke rekening perguruan tinggi

penerima hibah sesuai anggaran yang disetujui (RAB).

Kewajiban Penerima Bantuan

1. Menggunakan bantuan sesuai dengan rencana penggunaan yang tercantum dalam proposal (RAB).

2. Menyampaiakan laporan (pertanggungjawaban) penggunaan bantuan kepada Direktorat Kelembagaan dan Kerja sama, Ditjen Dikti.

3. Bersedia untuk diaudit (dilakukan pengawasan dan pemeriksaan) oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

4. Mengembalikan seluruh atau sebagian uang bantuan apabila tidak dipergunakan atau hanya dipergunakan sebagian.

PENYALURAN DANAoSetelah SK Penetapan dan MoU/akad

kerja sama ditandatangani, diusulkan ke KPKN untuk membayarkan dana ke rekening lembaga penerima (PTS/N pengusul)

oDana ditransfer melalui rekening masing-masing perguruan tinggi penerima hibah

oPaling lambat satu minggu setelah menerima dana hibah kegiatan harus segera dilaksanakan sesuai jadwal yang disetujui.

1. Legalitas lembaga dari segi pendirian.2. Prosedur pengusulan proposal.3. Kepatuhan terhadap perjanjian.4. Proporsionalitas alokasi bantuan.5. Lembaga fiktif, kegiatan fiktif, atau sasaran

fiktif.6. Penggunaan dana tidak sesuai RAB yang

tercantum dalam proposal.7. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan.8. Keterlambatan pertanggungjawaban.9. Ketidakbenaran isi laporan.10.Ketidaklengkapan bukti penggunaan dana.11.Ketidakpatuhan mengembalikan dana yang

tidak digunakan.

Potensi Penyimpangan

Sistem pembukuan dalam pengelolaan uang negara mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) Surat Keputusan Menkeu Nomor KEP-332/M/V/9/1968, bertanggal 26 September 1968 yang menyatakan: “setiap Bendaharawan atau pemegang Kas yang mengurus uang Negara harus mempunyai Buku Kas Umum (BKU) dan mencatat semua transaksi baik Cash Flow In (CFI) maupun Cash Flow Out (CFO), yang pencatatannya dilakukan sebelum pembukuan dalam buku-buku kepala dan register lainnya”.

Sistem Pembukuan Pengelolaan Keuangan

Negara

KOMPETENSI PENGELOLA PROGRAM1.Apakah ada panitia pengelola program

(Tarskforce) 2.Apakah ketua panitia pengadaan barang/jasa

pemerintah mempunyai sertifikat (Keppres 80/2003 atau Perpres 54/2010)

3.Apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan Perpres 54/2010

4.Apakah penerima honor sudah dikenai pajak yang sesuai (PPh 21)

5.Apakah pembelian barang yang nilainya di atas 1 juta sudah dikenai PPN 10% + PPh 1.5% = 11.5%

PENCATATAN DAN PEMBUKUAN1.Apakah semua transaksi dibukukan dalam

BKU2.Apakah potongan pajak telah dipungut dan

disetorkan ke Kas Negara3.Apakah dana PHK-I atau PHP-PTS 2011 yang

diterima disimpan di Bank atas nama lembaga/perguruan tinggi penerima hibah

4.Apakah dana yang diambil dari Bank secara keseluruhan diambil sekaligus atau per kegiatan/kebutuhan

5.Apakah pembelanjaan sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam RAB-PT

PEMERIKSAAN FISIK BARANG1.Apakah volume barang/jasa yang diadakan

sudah sesuai jumlahnya 2.Apakah barang/jasa yang diadakan sudah

sesuai spesifikasinya 3.Apakah barang/jasa yang diadakan sudah

diberi label bantuan PHK-I atau PHP-PTS/2011 Direktorat Kelembagaan dan Kerja sama, Ditjen Dikti

4.Apakah barang yang diadakan sudah dicatat dalam buku inventaris

5.Apakah barang yang diadakan ditempatkan secara benar

RINCIAN DANA 1.Dipergunakan untuk apa saja dana

pendamping yang disediakan oleh perguruan tinggi

2.Setelah semua kegiatan terpenuhi, apakah masih terdapat sisa dana lebih yang tidak terserap

3. Apakah setelah pengadaan barang/jasa terpenuhi secara jumlah (volume) masih terdapat sisa dana

4.Apakah ada potongan bantuan PHK-I/biaya administrasi yang diberikan kepada oknum tertentu

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi

materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai

3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti.

4. Realisasi pengadaan barang/jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan

5. Seluruh peneriman dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam buku penerimaan dan pengeluaran (Buku Kas Umum)

6. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus dibukukanatau dicatat sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.

7. Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan dicocokkan dengan saldo yang ada, baik yang ada di Kas maupun yang ada di Bank, kemudian dilaporkan kepada penanggung jawab kegiatan

8. Buku Kas Umum harus ditulis dengan rapi, tidak boleh di-tip ex atau dihapus. Jika terjadi kesalahan agar dicoret dengan dua garis dan diparaf, kecuali jika dilakukan dengan komputer harus di-printout.

o Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran

o Bukti transaksi lainnyao Semua dokumen yang ditandatangani oleh

pimpinan perguruan tinggi penerima hibah harus dicap dengan stempel perguruan tinggi.

1. Pahami dan waspadai bahwa pemanfaatan APBN diawasi secara berlapis, yaitu: Pengawasan oleh masyarakat termasuk LSM Pengawasan oleh lembaga legislatif (DPR,

DPRD) Pengawasan eksternal (BPK ) Pengawasan oleh BPKP Pengawasan oleh aparat penegak hukum Pengawasan oleh APIP (Itjen dll)

2. Lakukan perencanaan dan pemanfaatan secara cermat

3. Setiap transaksi lakukan pencatatan/pembukuan secara tertib dan benar (akuntabel).

Anjuran Terhadap Pengelola/Penerima Hibah