1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember 2009 Pendahuluan Berdasarkan surat KMP PNPM Mandiri Perkotaan No. 069/KMP/PNPM/IV/2009 tanggal 28 April 2009 perihal: Closing/Penutupan Aplikasi Versi 3 D, yang meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur (dulu KWW 15 P2KP 2, KMW 16 P2KP 2 dan KMW Provinsi JATIM P2KP 2), Provinsi KALTIM (dulu KMW 13 P2KP 3), Provinsi KALTENG (dulu KMW 3 P2KP 2), Provinsi KALSEL (dulu KMW 4 P2KP 2), Provinsi Bali (dulu KMW 10 P2KP 2), Provinsi NTB (dulu KMW 10 P2KP 2), dan Provinsi NTT (dulu KMW 12 P2KP 3). Hal ini dilakukan karena per 01 April 2009 telah dilakukan mobilisasi terhadap OC/KMW 6 dan OC/KMW 7 sehingga bila ada pengaduan baru yang masuk mulai tanggal tersebut maka untuk sementara menggunakan manual menunggu pelatihan/coaching PPM dilakukan di OC/KMW 6 dan 7. Sedangkan untuk OC/KMW 8 berdasarkan surat KMW PNPM Mandiri Perkotaan No. 237/KMP/PNPM/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 perihal: Closing/Penutupan Aplikasi Versi 3 D, meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo (dulu KMW 5 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Tengah (dulu KMW 6 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Barat dan sebagian Provinsi Sulawesi Selatan (dulu KMW 7 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Selatan (dulu KMW 8 P2KP 2) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (dulu KMW 9 P2KP 2). Hal ini dikarenakan per 01 Juni 2009 telah dilakukan mobilisasi terhadap OC/KMW 8 sehingga bila ada pengaduan baru yang masuk mulai tanggal tersebut maka untuk sementara menggunakan manual menunggu pelatihan/coaching PPM dilakukan di OC/KMW 8. Pada pertengahan bulan Maret 2009 telah terbentuk Konsultan Manajemen Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (KMP PNPM Mandiri Perkotaan). Pengelolaan Pengaduan Masyarakat masuk dalam struktur organisasi yang ada di PNPM Mandiri Perkotaan selanjutnya disebut PPM Pusat. Adapun PPM Pusat dalam implementasinya nantinya akan menerima dan mendata setiap pengaduan yang masuk dari aplikasi PPM yang didistribusikan kepada satuan wilayah kerja atau konsultan manajemen wilayah (KMW) yang menjadi cakupan KMP PNPM Mandiri Perkotaan dan kepada Koordinator Kota yang menjadi cakupan KMP Advance (Paket, Channeling, Replikasi, dan ND/PLPBK). Pada tanggal 04 Agustus 2009 PPM Pusat telah mengirim melalui email aplikasi PPM versi 1.1 (pengganti aplikasi versi 3 D) ke OC/KMW 6, OC 7 dan OC 8. Diharapkan pada bulan September 2009 laporan progres PPM bulan Agustus untuk OC/KMW tersebut sudah dapat diperoleh.
97
Embed
Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8)
Periode Nopember 2009
Pendahuluan Berdasarkan surat KMP PNPM Mandiri Perkotaan No. 069/KMP/PNPM/IV/2009 tanggal 28 April 2009 perihal: Closing/Penutupan Aplikasi Versi 3 D, yang meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur (dulu KWW 15 P2KP 2, KMW 16 P2KP 2 dan KMW Provinsi JATIM P2KP 2), Provinsi KALTIM (dulu KMW 13 P2KP 3), Provinsi KALTENG (dulu KMW 3 P2KP 2), Provinsi KALSEL (dulu KMW 4 P2KP 2), Provinsi Bali (dulu KMW 10 P2KP 2), Provinsi NTB (dulu KMW 10 P2KP 2), dan Provinsi NTT (dulu KMW 12 P2KP 3). Hal ini dilakukan karena per 01 April 2009 telah dilakukan mobilisasi terhadap OC/KMW 6 dan OC/KMW 7 sehingga bila ada pengaduan baru yang masuk mulai tanggal tersebut maka untuk sementara menggunakan manual menunggu pelatihan/coaching PPM dilakukan di OC/KMW 6 dan 7.
Sedangkan untuk OC/KMW 8 berdasarkan surat KMW PNPM Mandiri Perkotaan No. 237/KMP/PNPM/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 perihal: Closing/Penutupan Aplikasi Versi 3 D, meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo (dulu KMW 5 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Tengah (dulu KMW 6 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Barat dan sebagian Provinsi Sulawesi Selatan (dulu KMW 7 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Selatan (dulu KMW 8 P2KP 2) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (dulu KMW 9 P2KP 2). Hal ini dikarenakan per 01 Juni 2009 telah dilakukan mobilisasi terhadap OC/KMW 8 sehingga bila ada pengaduan baru yang masuk mulai tanggal tersebut maka untuk sementara menggunakan manual menunggu pelatihan/coaching PPM dilakukan di OC/KMW 8.
Pada pertengahan bulan Maret 2009 telah terbentuk Konsultan Manajemen Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (KMP PNPM Mandiri Perkotaan). Pengelolaan Pengaduan Masyarakat masuk dalam struktur organisasi yang ada di PNPM Mandiri Perkotaan selanjutnya disebut PPM Pusat.
Adapun PPM Pusat dalam implementasinya nantinya akan menerima dan mendata setiap pengaduan yang masuk dari aplikasi PPM yang didistribusikan kepada satuan wilayah kerja atau konsultan manajemen wilayah (KMW) yang menjadi cakupan KMP PNPM Mandiri Perkotaan dan kepada Koordinator Kota yang menjadi cakupan KMP Advance (Paket, Channeling, Replikasi, dan ND/PLPBK).
Pada tanggal 04 Agustus 2009 PPM Pusat telah mengirim melalui email aplikasi PPM versi 1.1 (pengganti aplikasi versi 3 D) ke OC/KMW 6, OC 7 dan OC 8. Diharapkan pada bulan September 2009 laporan progres PPM bulan Agustus untuk OC/KMW tersebut sudah dapat diperoleh.
2
Saat ini PPM Pusat masih memperoleh data pengaduan dari ex wilayah P2KP 2 (termasuk KMW Provinsi) dan ex wilayah P2KP 3. Untuk lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan mencakup 11.014 Kelurahan yang tersebar di 267 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi yang akan dibagi menjadi 9 (sembilan) OC/Konsulatan Manajemen wilayah (KMW), yaitu OC/KMW 1 (satu) meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. OC/KMW 2 (dua) meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung dan Bengkulu. OC/KMW 3 (tiga) meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat. OC/KMW 4 (empat) meliputi Provinsi Jawa Barat. OC/KMW 5 (lima) meliputi Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. OC/KMW 6 (enam) meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. OC/KMW 7 (tujuh) meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. OC/KMW 8 (delapan) meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. OC/KMW 9 (sembilan) meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.
Adapun progres ini merupakan hasil dokumentasi fasilitasi pengaduan di seluruh ex wilayah P2KP 2 (termasuk ex wilayah KMW Provinsi) dan ex wilayah P2KP 3 serta wilayah OC 6, OC 7 dan OC 8 sampai dengan periode bulan Oktober 2009. Diharapkan dengan adanya dokumentasi ini, dapat menjadi sumber informasi dan pembelajaran seluruh pihak dalam upaya untuk mengelola setiap perbedaan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan kegiatan-kegiatan lainnya.
A. Progres PPM di Wilayah Ex P2KP 2 Periode Nopember 2009 1. Gambaran Umum Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di 16 KMW ex wilayah P2KP 2 (per 01 April 2009 Aplikasi PPM versi 3 D ditutup untuk KMW 3, KMW 4, KMW 10, KMW 15 dan KMW 16 sedangkan per 01 Juni 2009 Apliksi PPM versi 3 D ditutup untuk KMW 5, KMW 6, KMW 7, KMW 8 dan KMW 9) dan tingkat KMP. Sampai dengan bulan Nopember 2009, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah ex P2KP 2 berjumlah 16.482 pengaduan. Angka ini bertambah 259 pengaduan, dibandingkan dengan total pengaduan bulan sebelumnya yang berjumlah 16.223 pengaduan. Dari total pengaduan sebesar 16.482 pengaduan (selesai 16.475 pengaduan dan proses 7 pengaduan), berupa; pengaduan informatif (15.388 pengaduan) dan pengaduan masalah (1.094 pengaduan). Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut:
NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL 1 Mek.& Prosedur 562 1 563 2 Penyimpangan Dana 234 5 239 3 Intervensi Negatif. 61 0 61 4 Perubahan Kebijakan 25 0 25 5 Kode Etik 20 0 20 6 Force Majeur 3 0 3 7 Lainnya 182 1 183
Sub Total 1.087 7 1.094 TOTAL KESELURUHAN 16.475 7 16.482
Berdasarkan tabel di atas untuk kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 9.472 pengaduan (selesai 9.472, proses 0 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan mekanisme dan prosedur sebesar 563 pengaduan (selesai 562, proses 1 pengaduan). Untuk kategori yang bersifat masalah yang terkait dengan PENYIMPANGAN DANA ada 5 pengaduan yang masih berstatus proses, yaitu:
No. Nomor Register Masalah KMP/KMW Pelaku Proses
Tanggal Pengaduan
1 0049-4032-1206 Pemanfaatan Dana BLM KMW-03 Faskel 16 Des 06 2 0055-4032-1207 BLM tahap 3 KMW-03 Faskel 05 Des 07 3 0056-4032-1207 DANA BLM Tahap 3 KMW-03 Faskel 05 Des 07 4 1159-2132-0709 Penyimpangan dana UPK KMW-13 Faskel 04 Jul 09 5 1171-2132-0709 Penyimpangan dana Perguliran KMW-13 KMW 26 Jul 09
Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis sebesar 11.788 pengaduan (selesai 11.787 pengaduan dan proses 1 pengaduan, informatif 11.246 pengaduan dan masalah 542 pengaduan. Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3. Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis (11.787 pengaduan) yang sering muncul antara lain: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.a.)
JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN Informatif Masalah Selesai Proses
10 Pengembangan UP-UP ke BKM 238 13 251 0 251 11 Channeling BKM / UP BKM 55 9 64 0 64 12 Program Paket 702 12 714 0 714 13 Peran serta Pemda 57 3 60 0 60 14 Sinergi Pronangkis Daerah 54 2 56 0 56 15 Pelaksana/Pelaku Kegiatan 3269 220 3488 1 3489 16 Lainnya adm. 3956 170 4126 0 4126
TOTAL 11.246 542 11.787 1 11.788
4
Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup administrasi teknis ternyata pengaduan terbanyak adalah kegiatan lainnya sebanyak 4.126 pengaduan (Selesai 4.126; Proses 0 pengaduan; Informatif 3.956, Masalah 170 pengaduan) yang berarti ada pengaduan berupa kategori kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang telah disediakan. Sedangkan untuk lingkup keuangan sebesar 4.694 pengaduan (selesai 4.688 pengaduan dan proses 6 pengaduan, informatif 4.142 pengaduan dan masalah 552 pengaduan). Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4. Untuk lingkup keuangan (4.694 pengaduan) sebagai berikut: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.a.)
JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN Informatif Masalah Selesai Proses
TOTAL 4.142 552 4.688 6 4.694Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup keuangan terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak terkait dengan kegiatan pemanfaatan dana BLM sebanyak 3.139 pengaduan (Selesai 3.134, Proses 5 pengaduan; Informatif 2.699, Masalah 440 pengaduan).
Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan
KMP & KMW UPP-2
5
Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa KMW yang paling banyak menginput data pengaduan di wilayah kerjanya adalah KMW 13 sebanyak 5.727 pengaduan. Tabel Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP 2 Periode 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009
TOTAL 15.388 1.094 16.482 KMW 13 memiliki jenis pengaduan informatif dan masalah terbanyak masing-masing sebesar 5.487 pengaduan dan 240 pengaduan dengan total pengaduan 5.727 pengaduan. Diagram Batang Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP 2
(Misalnya terjadi pengaduan di bulan September 2009 atau Oktober 2009 baru di input kegiatan tersebut di bulan Nopember 2009) Catatan: Untuk (KMW 3, KMW 4, KMW 10, KMW 15 dan KMW 16 per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 5, KMW 6, KMW 7, KMW 8 dan KMW 9 per 1 Juni 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak).
Tabel 2 : Rasio Jumlah Pengaduan terhadap jumlah Kelurahan
Jumlah Jumlah Pengaduan Rasio jumlah pengaduan yang KMW Kelurahan yang telah dikelola dikelola terhadap jumlah kelurahan
Jumlah 2.049 15.928 Rata-rata 7,77 (Catatan: status jumlah Kelurahan/Desa Tahun 2007)
Tingkat perhatian KMW terhadap implementasi PPM, salah satunya dapat dilihat dari rasio jumlah pengaduan yang telah dikelola terhadap jumlah kelurahan wilayah kerjanya. Dengan asumsi setiap kelurahan telah mengelola satu pengaduan, diketahui bahwa sudah seluruh KMW telah melakukan dokumentasi fasilitasi PPM di setiap wilayah kelurahannya. Berturut-turut tiga KMW yang memberikan perhatian tertinggi terhadap implementasi PPM adalah KMW 13 dengan rasio
7
25,34 (tiap kelurahan rata-rata telah mengelola lebih dari 25 pengaduan), KMW 11 dengan rasio 17,75 dan KMW 12 dengan rasio 13,26. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.
2. Pengaduan Berdasarkan Lingkup Kegiatan
Berdasarkan lingkup kegiatan, pengaduan dikelompokkan menjadi dua, administrasi teknis dan keuangan. Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk administrasi pencairan BLM.
Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan lingkup dan bidang kegiatannya adalah sebagai berikut : A. Lingkup Administrasi Teknis Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Administrasi Teknis
Pengaduan dalam lingkup administrasi teknis berjumlah 11.788 pengaduan atau 71,52% dari total pengaduan. (selesai 11.787 pengaduan dan proses 1 pengaduan, informatif 11.246 pengaduan dan masalah 542 pengaduan).Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup administrasi teknis sebagai berikut:
Sub Total 11.246 0 11.246 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Mekanisme/Prosedur 335 0 335 2 Penyimpangan Dana 2 0 2 3 Intervensi (Negatif) 36 0 36 4 Perubahan Kebijakan 25 0 25 5 Kode Etik 20 0 20 6 Force Majeur 3 0 3 7 Lainnya 120 1 121
Sub Total 541 1 542 TOTAL KESELURUHAN 11.787 1 11.788
Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 6.614 pengaduan (selesai 6.614 pengaduan dan proses 0 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori mekanisme & prosedur sebanyak 335 pengaduan (selesai 335 pengaduan dan proses 0 pengaduan). Pada lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan administrasi teknis dan kategori pengaduan pada tabel 3.a di bawah ini.
Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan administrasi teknis dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 2.364 pengaduan berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan lainnya (di luar kategori lingkup kegiatan administrasi teknis yang disediakan). Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 136 pengaduan terkait mekanisme dan prosedur serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pelaksana atau pelaku kegiatan.
Tabel Lingkup Administrasi Teknis Per KMP & KMW
Berdasarkan tabel lingkup administrasi teknis per KMP & KMW di atas, maka KMW 13 memiliki pengaduan terbanyak sebesar 1.794 pengaduan yang terkait dengan kategori pelaksana atau pelaku kegiatan.
LINGKUP ADMINISTRASI TEKNIS KMP/KMW Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya
Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya
12
Grafik Lingkup Administrasi Teknis Per KMP & KMW
1 1
40
71 66
10
20 24
1
10
2837
22 22 21
1 1
4
1
20
1
3
10
46
1
13
1
2
7
13
26
7 7
12
3
5
18
62 73
26
1625
1
9
20
80
9
20
5
2
710
78
4234
59
21
7
14
68
224313
139
69 77
1 1
2
36
8154
13 13
1
12
20
6
2
5
22 22
485
45
4
2
1
11
20
1
2
1
1522
4
2
17
87 92
213
1.794
39
196128
37 38
343
57
1.357
242
690
7
1
10
100
1.000
10.000
09 10 11 12 13 14 15 16
Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya
13
B. Lingkup Keuangan Tabel 4. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Keuangan
Pengaduan dalam lingkup keuangan berjumlah 4.694 pengaduan atau 28,48% dari total pengaduan. (selesai 4.688 pengaduan dan proses 6 pengaduan, informatif 4.142 pengaduan dan masalah 552 pengaduan). Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup keuangan sebagai berikut:
Sub Total 4.142 0 4.142 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Mekanisme/Prosedur 227 1 228 2 Penyimpangan Dana 232 5 237 3 Intervensi (Negatif) 25 0 25 4 Perubahan Kebijakan 0 0 0 5 Kode Etik 0 0 0 6 Force Majeur 0 0 0 7 Lainnya 62 0 62
Sub Total 546 6 552 TOTAL KESELURUHAN 4.688 6 4.694
Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 2.858 pengaduan
14
(selesai 2.858, proses 0 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori penyimpangan dana sebanyak 237 pengaduan (selesai 232, proses 5). Di lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan keuangan dan kategori pengaduan pada tabel 4.a di bawah ini.
Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan keuangan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 1.930 pengaduan berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan berupa pemanfaatan dana BLM. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 197 pengaduan (selesai 193, proses 4 pengaduan) terkait penyimpangan dana serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dana BLM.
KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH
Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Lingkup Kegiatan Status
Kritik Saran Pertanyaan Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan
Berdasarkan tabel lingkup keuangan per KMP & KMW di atas, maka KMW 13 memiliki pengaduan terbanyak sebesar 678 pengaduan yang terkait dengan kategori pemanfaatan dana BLM.
BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya
18
Grafik Lingkup Keuangan Per KMP & KMW
2
1
3 3
30
7
11
5
2
11 1
45
2
4
50
120
173
409
678
154
223
206
2
12
3
5
80
5
3
7
20
115
19
501
37
225
11
10
100
1.000
09 10 11 12 13 14 15 16
BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya
19
3. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah
Tabel 5. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah
Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan.
Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam empat tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2 : tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 3 : tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 4 : Tingkat Pusat.
Dari total pengaduan (16.482), 14.991 (91%) diantaranya merupakan pengaduan yang terjadi dan dapat dikelola di tingkat Kelurahan/Desa. Di tingkat ini, 14.985 pengaduan (99,95%) telah selesai dikelola dan 6 (0,05%) pengaduan masih dalam proses. Pengaduan dengan derajat masalah tingkat Kota/Kabupaten berjumlah 562 pengaduan (3,4%), telah selesai dikelola 562 (100%) pangaduan. Adapun pengaduan dengan derajat kewenangan fasilitasi di tingkat KMW/Propinsi berjumlah 430 (2,6%) pengaduan dan semua telah selesai difasilitasi.
Pengaduan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat pusat berjumlah 499 (3%) pengaduan, 498 (99,80%) diantaranya telah selesai dikelola dan satu pengaduan
20
masih dalam proses. Dibawah ini pada tabel 5.a derajat masalah pada tiap KMW periode Februari 2004 s/d Nopember 2009.
Tabel 5.a Derajat Masalah pada tiap KMW periode 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009
DERAJAT MASALAH Kab-Kota No. KMP/KMW Status
Kel/Faskel / Korkot
Provinsi/KMW Pusat Jumlah
Selesai 85 5 36 428 554 1. KMP Proses 0 0 0 0 0
554
Selesai 708 10 0 0 718 2. I Proses 0 0 0 0 0
718
Selesai 1437 16 16 2 1471 3. II Proses 0 0 0 0 0
1471
Selesai 123 8 58 0 189 4. III Proses 3 0 0 0 3
192
Selesai 359 49 97 2 507 5. IV Proses 0 0 0 0 0
507
Selesai 571 21 3 7 602 6. V Proses 1 0 0 0 1
603
Selesai 77 2 0 0 79 7. VI Proses 0 0 0 0 0
79
Selesai 484 15 14 15 528 8. VII Proses 0 0 0 0 0
528
Selesai 407 6 12 3 428 9. VIII Proses 0 0 0 0 0
428
Selesai 95 32 7 3 137 10. IX Proses 0 0 0 0 0
137
Selesai 291 21 2 1 315 11. X Proses 1 0 0 0 1
316
Selesai 919 1 1 2 923 12. XI Proses 0 0 0 0 0
923
Selesai 1273 5 33 2 1313 13. XII Proses 0 0 0 0 0
1313
Selesai 5441 165 108 11 5725 14. XIII Proses 1 0 0 1 2
5727
Selesai 723 63 8 6 800 15. XIV Proses 0 0 0 0 0
800
Selesai 1481 65 29 15 1590 16. XV Proses 0 0 0 0 0
1.590
Selesai 511 78 6 1 596 17. XVI Proses 0 0 0 0 0
596
14.991 562 430 499
Selesai 14.985 562 430 498 16.475 TOTAL Proses 6 0 0 1 7
16.482
21
Berdasarakan tabel derajat masalah di atas, terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak berada pada tingkat kelurahan/desa/faskel sejumlah 14.991 pengaduan. Dimana KMW 13 memperoleh pengaduan di tingkat ini sebesar 5.442 pengaduan (Selesai 5.441 dan Proses 1 Pengaduan).
Tabel 6 : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian
Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain : Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX; Faximile, Website. Atau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. (lihat tabel 6 dan 6.a)
JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. MEDIA PENYAMPAIAN Informatif Masalah Selesai Proses
10 Temuan Lapangan 721 101 822 0 82211 Lainnya 551 112 663 0 663
TOTAL 15.388 1.094 16.475 7 16.482Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebesar 13.018 pengaduan (Selesai 13.014, Proses 4; Informatif 12.337, Masalah 681 pengaduan).
23
Tabel 6.a Tabulasi Silang: Media Penyampaian/Kategori Pengaduan Tanggal: 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009
KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH
Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Media
Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara media penyampaian pengaduan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 7.898 pengaduan (selesai 7.898, proses 0 pengaduan) berupa pertanyaan dan media penyampaian berupa tatap langsung. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 354 pengaduan (selesai 353, proses 1 pengaduan) terkait mekanisme dan prosedur serta media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung.
Tabel Media Penyampaian Pengaduan Per KMP & KMW UPP 2 KMW TatapLangsung BukuAdu KotakAdu Telepon Fax Surat Email Web SMS TemuanLap Lainnya
KMP 1 0 0 5 4 2 7 167 350 1 17
01 555 136 2 15 0 0 1 0 7 1 1
02 1385 1 0 53 0 11 0 0 11 5 5
03 129 9 1 11 0 0 0 0 6 28 8
04 245 0 1 39 0 9 0 12 164 16 21
05 422 1 0 22 6 9 8 0 8 53 74
06 69 0 0 3 0 4 0 0 1 1 1
07 349 6 15 8 0 6 0 5 7 37 95
08 234 1 28 1 11 5 0 5 8 19 116
09 44 14 1 10 1 12 1 1 17 28 8
10 205 35 4 9 0 14 0 0 12 7 30
11 882 0 1 4 1 5 0 3 10 10 7
12 1267 0 1 13 0 6 0 0 25 0 1
13 4815 41 117 34 0 15 1 2 65 576 61
14 544 56 9 47 0 9 1 0 71 12 51
15 1410 11 2 6 0 14 0 0 9 11 127
16 462 1 4 40 0 7 0 9 16 17 40
Total 16.482
Berdasarkan tabel di atas media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan berupa tatap langsung dan satuan wilayah kerja yang paling banyak menggunakan media tersebut adalah KMW 13 sebesar 4.815 pengaduan.
TatapLangsung BukuAdu KotakAdu Telepon Fax Surat Email Web SMS TemuanLap Lainnya
26
5. Pengaduan Periode Bulan Nopember 2009
Jumlah pengaduan yang terdokumentasikan selama periode bulan Nopember 2009 (tgl 1- 30) di seluruh wilayah Ex P2KP 2 berjumlah 259 pengaduan, dengan rincian sebagai berikut murni di bulan Nopember 2009 sebesar 220 pengaduan (informatif 220, masalah 0, status selesai 220, proses 0 pengaduan). Rincian untuk tiap KMW sebagai berikut;
Catatan: Untuk KMW 3, KMW 4, KMW 10, KMW 15 dan KMW 16 per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 5, KMW 6, KMW 7, KMW 8 dan KMW 9 per 1 Juni 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak).
Berdasarkan tahapan kegiatan, lingkup administrasi teknis pada periode ini (1-30 Nopember 2009) berjumlah 177 pengaduan (informatif 177, masalah 0, proses 0, selesai 177).
13. Peran serta Pemda 0 0 0 0 0 14. Sinergi Program Nangkis Daerah 1 1 0 1 0 15. Pelaksana/Pelaku Kegiatan 39 39 0 39 0 16. Lainnya 76 76 0 76 0 177 0 177 0 Total
177 177 Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup administrasi teknis ternyata pengaduan terbanyak terkait kegiatan lainnya (diluar kategori yang disediakan) sebanyak 76 pengaduan (Selesai 76, Proses 0; Informatif 76, Masalah 0 pengaduan).
Sedangkan yang berkaitan lingkup keuangan, jumlah pengaduan 60 (informatif 60, masalah 0, proses 0, selesai 60 pengaduan).
No. Kegiatan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. BOP Pemda 0 0 0 0 0 2. Pembiayaan Proyek Kepada Konsultan 0 0 0 0 0 3. Pembiayaan oleh Konsultan 0 0 0 0 0 4. Pemanfaatan Dana BLM 18 18 0 18 0 5. Pemanfaatan Dana Channeling 0 0 0 0 0 6. Pemanfaatan Dana Paket 4 4 0 4 0 7. Lainnya 21 21 0 21 0 43 0 43 0 Total 43 43 Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup keuangan ternyata pengaduan terbanyak terkait kegiatan lainnya (diluar kategori yang disediakan) sebanyak 21 pengaduan (Selesai 21, Proses 0 pengaduan; Informatif 21, Masalah 0 pengaduan).
Media penyampaian pengaduan sebanyak 220 pengaduan (informatif 220, masalah 0, proses 0, selesai 220 pengaduan).
No. Media Penyampaian Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. Tatap Langsung 179 179 0 179 02. Buku Pengaduan 1 1 0 1 03. Kotak Pengaduan 9 9 0 9 04. Telepon 3 3 0 3 05. Faksimil 0 0 0 0 06. Surat 0 0 0 0 07. Email 0 0 0 0 08. Website P2KP 0 0 0 0 09. SMS 7 7 0 7 010. Temuan Lapangan 21 21 0 21 011. Lainnya 0 0 0 0 0
220 0 220 0Total 220 220 Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebesar 179 pengaduan (Selesai 179, Proses 0 pengaduan; Informatif 179, Masalah 0 pengaduan).
28
6. Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Januari 2008 s/d Desember 2008 Ex P2KP 2. CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER KMW P2KP 2 TH. 2008
(berupa hard copy)
No. KMW JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS September Oktober Nopember Desember
1 I Ada
030608 Ada 030608 Ada 030608 Ada
030608
Ada 171108
(2) Ada 171108
(2)
Ada 171108
(2) Ada 171108
(2) Ada 171108
(2) Ada
171108 (2)
2 II Laporan PPM di gabung Januari 2008 s/d
Maret 2008 ada 120808 Ada
280508 Laporan PPM di gabung Mei 2008 s/d
Juli 2008 ada 120808 Ada 091008
3 III
4 IV Ada (3) 200208 Ada 240308
Ada (2)250408
Ada 090608
Ada 150708
Ada 120908 (2)
Ada 120908
(2) Ada 031108 (2) 251108 Ada 031108
Ada 190109 (2)
210109
Ada 190109 (2)
210109 Ada (2) 230209
5 V Ada
070408 Ada 280508 Ada110608 Ada
070708 Ada 120808 Ada 231008 Ada 231008
6 VI Ada
280508 Ada 280508 Ada 280508 Ada
240608 Ada
240608 Ada 251108
(2)
Ada 251108
(3) Ada 251108 (3)
Ada 251108 (3)
Ada 110209
Ada 130109
Ada 140509
7 VII Ada (2) 200208 Ada 290408
Ada 280508
Ada 240608 Ada 120808
Ada 260808 Ada 160908
Ada 231008 (2)
Ada 251108
Ada 041208 (2)
111208 Ada
130109
8 VIII Ada digabung Januari s/d Maret 280508
9 IX Ada (5) 250308
Ada (5) 250308 Ada 290408
Ada 280508
Ada 240608 Ada 120808 Ada 231008
Ada 041208 (2)
Ada 210109
Ada 210109
10 X Ada (2) 250308
Ada (2) 250308 Ada 100209
Ada 100209
Ada 100209 Ada 100209
Ada 100209 Ada 100209 Ada 100209
Ada 100209
Ada 100209
Ada 100209
11 XI
12 XII Ada
200208 Ada (2) 250308 Ada 290408
Ada 280508
Ada 240608 Ada 120808
Ada 260808 (2) Ada 231008 Ada 231008
Ada 251108
Ada 210109
Ada 210109
13 XIII Ada
070408 Ada 070408 Ada 280508 Ada
030608 Ada (2) 311008
Ada 231008 Ada 231008 Ada 041208
Ada 041208
Ada 110209
Ada 040309
14 XIV Ada
070408 Ada 070408 Ada 280508 Ada
120808 Ada
120808 Ada 120808 Ada
041208 Ada 041208 Ada 041208 Ada
041208 Ada
231208 (7) Ada (7) 230109
15 XV Ada
280508 Ada 091208 Ada 280508 Ada
110608
Ada 260808
(2) Ada 260808
(2) Ada
091208 Ada 091208 Ada 091208 Ada
091208
16 XVI Ada
130109 Ada
130109 Ada
130109 Ada 130109
29
Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Desember 2008 s/d Oktober 2009 Ex P2KP 2. CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER KMW P2KP 2 TH. 2008 dan 2009
(berupa hard copy) No. KMW Desember
2008 Januari
2009 Februari
2009 Maret 2009 April 2009 Mei 2009 Juni 2009 Juli 2009 Agst 2009 Sept 2009 Okt 2009
1 I
2 II
Ada 160609 Ada 160609 Ada 150709 Ada 011009 Ada 181109
3 III
4 IV Ada (2) 230209
Ada (2) 230209
5 V Ada
040309 Ada 270509 Ada 170609 Ada 170609
6 VI Ada 140509 Ada
290609 Ada 290609 Ada 290609 Ada 290609 Ada 150709
7 VII Ada 130109
8 VIII
9 IX Ada 210109 Ada
260209 Ada 190309 Ada 240409
10 X Ada 100209 Ada
181109 Ada 181109 Ada 181109
11 XI
12 XII Ada 210109 Ada
260209 Ada 070409 Ada 270509 Ada 210709 Ada 260809 Ada 181109 Ada 181109
13 XIII Ada 040309 Ada
180309 Ada 140409 Ada 220509 Ada 061009
14 XIV Ada (7) 230109
Ada (7) 200209
Ada (7) 130309
Ada (7) 130409 Ada 160609 Ada 160609 Ada 030909 Ada 030909 Ada 181109 Ada 181109 Ada 201109
15 XV
16 XVI
Berdasarkan data terakhir (tanggal 21 Desember 2009), KMW-KMW yang belum memberikan laporan bulanan PPM secara tertulis berupa cetakan kepada PPM Pusat adalah : KMW 1 (bulan Nopember 08, Desember 08, Januari 09 s/d Oktober 09), KMW 2 (bulan September s/d Desember 08, Januari 09 s/d Maret 09, Juli 09 dan Oktober 09), KMW 3, KMW 4 (bulan Februari 09 s/d Maret 09), KMW 5 (bulan Februari, Juli, Oktober s/d Desember 08 dan Mei 09), KMW 7 (bulan Februari 08, Januari 09 s/d Mei 09), KMW 8 (bulan April s/d Desember 08, Januari 09 s/d Mei 09), KMW 9 (bulan Juli dan Agustus 08, April 09 dan Mei 09), KMW 11, KMW 12 (bulan Februari 09, Mei 09 dan Agustus 09), KMW 13 (bulan Mei 08 dan April 09 s/d Juli 09, September 09 dan Oktober 09), KMW 15 (bulan Nopember, Desember 08, Januari 09 s/d Maret 09) dan KMW 16 (bulan Februari, Maret, Juli s/d Desember 08, Januari 09 s/d Maret 09). Catatan: Untuk KMW 3, KMW 4, KMW 10, KMW 15 dan KMW 16 per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 5, KMW 6, KMW 7, KMW 8 dan KMW 9 per 1 Juni 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak).
30
B. Progres PPM di Wilayah EX KMW Provinsi P2KP Periode Nopember 2009
1. Gambaran Umum
Ex KMW Provinsi terdiri dari KMW Provinsi Banten & DKI, KMW Provinsi Jawa Barat, KMW Provinsi Jawa Tengah, KMW Provinsi DI Yogyakarta dan KMW Provinsi Jawa Timur. Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di 5 KMW Provinsi P2KP dan tingkat KMP. Mulai per 01 April 2009 telah dilakukan mobilisasi terhadap OC/KMW 6 yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Maka sejak tanggal tersebut KMW Provinsi Jawa Timur P2KP Extension di demobilisasi (berakhir masa kontrak).
Aplikasi PPM KMW Provinsi P2KP Ext (5 KMW) dikirimkan kepada masing-masing KMW Provinsi melalui surat elektronik (e-mail) pada tanggal 06 Maret 2007. Dan laporan progresnya untuk periode ini dibuat setelah kelima KMW Provinsi telah mengirimkan laporannya melalui database aplikasi PPM.
Dari total pengaduan sebesar 1.008 pengaduan (selesai 999 pengaduan dan proses 9 pengaduan), berupa; pengaduan informatif (739 pengaduan) dan pengaduan masalah (269 pengaduan). Adapun rinciannya berupa matrik sebagai berikut:
Sub Total 737 2 739 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Mek.& Prosedur 124 2 126 2 Penyimpangan Dana 64 4 68 3 Intervensi Negatif. 7 0 7 4 Perubahan Kebijakan 6 0 6 5 Kode Etik 12 0 12 6 Force Majeur 0 0 0 7 Lainnya 49 1 50
Sub Total 262 7 269 TOTAL KESELURUHAN 999 9 1.008
Berdasarkan tabel di atas untuk kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 380 pengaduan (selesai 377, proses 2 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan mekanisme dan prosedur sebesar 126 pengaduan (selesai 124, proses 2 pengaduan). Untuk kategori yang bersifat masalah yang terkait dengan PENYIMPANGAN DANA ada 4 pengaduan yang masih berstatus proses, yaitu:
No. Nomor Register Masalah KMP/KMW Pelaku Proses
Tanggal Pengadua
n 1 0288-0000-0109 Penyalahgunaan Dana Sosialisasi KMP/KMW Prov. JATIM KMW 27 Jan 09 2 0122-1010-0908 Dana BLM KMW Banten & DKI Faskel 04 Sep 08
31
3 0123-1010-0908 Dana BLM KMW Banten & DKI Faskel 04 Sep 08 4 0207-1020-1009 Penyimpangan Dana KMW Jawa Barat Korkot 06 Okt 09
Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis sebesar 716 pengaduan (selesai 714 pengaduan dan proses 2 pengaduan, informatif 561 pengaduan dan masalah 155 pengaduan. Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3. Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis (716 pengaduan) sebagai berikut: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.a.)
JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN Informatif Masalah Selesai Proses
10 Pengembangan UP-UP ke BKM 1 1 2 0 2 11 Channeling BKM / UP BKM 0 0 0 0 0 12 Program Paket 18 5 23 0 23 13 Peran serta Pemda 2 0 2 0 2 14 Sinergi Pronangkis Daerah 4 1 5 0 5 15 Pelaksana/Pelaku Kegiatan 162 66 227 1 228 16 Lainnya adm. 252 54 305 1 306
TOTAL 561 155 714 2 716Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup administrasi teknis ternyata pengaduan terbanyak adalah kegiatan lainnya sebanyak 306 pengaduan (selesai 305, proses 1 pengaduan; Informatif 252, Masalah 54 pengaduan), yang berarti ada pengaduan berupa kategori kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang telah disediakan. Sedangkan untuk lingkup keuangan sebesar 292 pengaduan (selesai 285 pengaduan dan proses 7 pengaduan, informatif 178 pengaduan dan masalah 114 pengaduan). Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4. Untuk lingkup keuangan (292 pengaduan) sebagai berikut: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.a.)
JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN Informatif Masalah Selesai Proses
TOTAL 178 114 285 7 292Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup keuangan ternyata pengaduan terbanyak adalah pemanfaatan dana BLM sebanyak 145 pengaduan (selesai 140, proses 5 pengaduan; Informatif 82, Masalah 63 pengaduan).
32
Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan
Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa KMW yang paling banyak menginput data pengaduan di wilayah kerjanya adalah ex KMW Provinsi Banten & DKI sebanyak 216 pengaduan (selesai 212, proses 4 pengaduan).
Tabel Batang Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP Provinsi
Periode 01 Mei 2005 s/d 30 Nopember 2009 KMW INFORMATIF MASALAH TOTAL KMP 381 2 383
KMP memiliki jenis pengaduan informatif terbanyak sebesar 381 pengaduan, sedangkan ex KMW Provinsi Jawa Tengah memiliki jenis pengaduan masalah terbanyak sebesar 96 pengaduan.
33
Diagram Batang Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) Ex P2KP Provinsi Periode 01 Mei 2005 s/d 30 Nopember 2009
(Misalnya terjadi pengaduan di bulan Oktober 2009 baru di input kejadian tersebut di bulan Nopember 2009) Catatan: Untuk KMW Provinsi Jawa Timur P2KP Extension per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak) Berdasarkan jumlah pengaduan yang telah dikelola, tidak ada KMW yang aktif (adanya penambahan pengaduan tiap bulannya selama 6 bulan). Lihat tabel 1 dan tabel 1.a.
2. Pengaduan Berdasarkan Lingkup Kegiatan
Berdasarkan lingkup kegiatan, pengaduan dikelompokkan menjadi dua, yaitu; administrasi teknis dan keuangan. Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk administrasi pencairan BLM.
Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan lingkup dan bidang kegiatannya adalah sebagai berikut :
34
A. Lingkup Administrasi Teknis Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Administrasi Teknis
Pengaduan dalam lingkup administrasi teknis berjumlah 716 pengaduan atau 71,03% dari total pengaduan. (selesai 714 pengaduan dan proses 2 pengaduan, informatif 561 pengaduan dan masalah 155 pengaduan).Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup administrasi teknis sebagai berikut:
Sub Total 561 0 561 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Mekanisme/Prosedur 93 1 94 2 Penyimpangan Dana 0 0 0 3 Intervensi (Negatif) 3 0 3 4 Perubahan Kebijakan 6 0 6 5 Kode Etik 12 0 12 6 Force Majeur 0 0 0 7 Lainnya 39 1 40
Sub Total 153 2 155 TOTAL KESELURUHAN 714 2 716
Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 285 pengaduan (selesai 285, proses 0 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori mekanisme & prosedur sebanyak 94 pengaduan (selesai 93,
35
proses 1 pengaduan). Pada lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan administrasi teknis dan kategori pengaduan pada tabel 3.a di bawah ini.
Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan administrasi teknis dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 155 pengaduan berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan lainnya (di luar kategori lingkup kegiatan administrasi teknis yang disediakan). Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 40 pengaduan (selesai 39, proses 1 pengaduan) terkait mekanisme dan prosedur serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pelaksana atau pelaku kegiatan.
Berdasarkan tabel lingkup administrasi teknis per KMP & KMW di atas, maka KMP memiliki pengaduan terbanyak sebesar 133 pengaduan yang terkait dengan kategori lainnya (di luar kategori lingkup kegiatan administrasi teknis yang disediakan).
38
Grafik Lingkup Administrasi Teknis
11 12
6
1 1
2
5
3
75
11 1
22
1
2
1
10
3
2
11
2
35
16
67
3
1 1
3
5
12
2
1
2
4
1
110
38 38 35
6
1
133
84
49
23
710
1
10
100
1.000
KMP 01 02 03 04 05
Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya
39
B. Lingkup Keuangan Tabel 4. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Keuangan
Pengaduan dalam lingkup keuangan berjumlah 292 pengaduan atau 28,97% dari total pengaduan. (selesai 285 pengaduan dan proses 7 pengaduan, informatif 178 pengaduan dan masalah 114 pengaduan). Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup keuangan sebagai berikut:
Sub Total 176 2 178 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Mekanisme/Prosedur 31 1 32 2 Penyimpangan Dana 64 4 68 3 Intervensi (Negatif) 4 0 4 4 Perubahan Kebijakan 0 0 0 5 Kode Etik 0 0 0 6 Force Majeur 0 0 0 7 Lainnya 10 0 10
Sub Total 109 5 114 TOTAL KESELURUHAN 285 7 292
Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 95 pengaduan (selesai
40
93, proses 2 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori penyimpangan dana sebanyak 68 pengaduan (selesai 64, proses 4 pengaduan). Di lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan keuangan dan kategori pengaduan pada tabel 4.a di bawah ini.
Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan keuangan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 43 pengaduan (selesai 41, proses 2 pengaduan) berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan berupa pemanfaatan dana BLM. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 39 pengaduan (selesai 37, proses 2 pengaduan) terkait penyimpangan dana serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dana BLM.
KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH
Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Lingkup Kegiatan Status
Kritik Saran Pertanyaan Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan
Berdasarkan tabel lingkup keuangan per KMW di atas, maka KMW Provinsi Banten & DKI memiliki pengaduan terbanyak sebesar 37 pengaduan yang terkait dengan kategori pemanfaatan dana BLM.
43
Grafik Lingkup Keuangan
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
KMP 01 02 03 04 05
0 0 0 01 1
42
0 0 0 01
20 0
10 0
34
37 3
6 34
2 20
1
9
2
5
01
14
22
18 1
6
11
BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya
44
3. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah
Tabel 5. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah
Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan.
Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam empat tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2 : tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 3 : tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 4 : Tingkat Pusat.
Dari total pengaduan (1.008), 551 (54,7%) diantaranya merupakan pengaduan yang terjadi dan dapat dikelola di tingkat Kelurahan/Desa. Di tingkat ini, 545 pengaduan (98,73%) telah selesai dikelola dan 6 pengaduan (1,27%) masih dalam proses. Pengaduan dengan derajat masalah tingkat Kota/Kabupaten berjumlah 98 pengaduan (9,7%). Pada tingkat ini 96 (98,95%) pengaduan diantaranya telah selesai dikelola dan 2 pengaduan masih dalam proses.
Adapun pengaduan dengan derajat kewenangan fasilitasi di tingkat KMW/Propinsi berjumlah 75 (7,4%) pengaduan. Di tingkat ini 75 (100%) telah selesai difasilitasi. Pengaduan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat pusat berjumlah 284 (28,2%) pengaduan. Di tingkat ini pengaduan telah selesai dikelola sebanyak 283
45
pengaduan dan 1 pengaduan masih dalam proses. Dibawah ini pada tabel 5.a derajat masalah pada tiap KMW periode 01 Mei 2005 s/d 30 Nopember 2009.
Tabel 5.a Derajat Masalah pada tiap KMW periode 01 Mei 2005 s/d 30 Nopember 2009
Berdasarkan tabel derajat masalah di atas, terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak berada pada tingkat kelurahan/desa/faskel sejumlah 551 pengaduan. Dimana ex KMW Provinsi Banten & DKI memperoleh pengaduan di tingkat ini sebesar 196 pengaduan (selesai 192, proses 4 pengaduan).
46
Grafik Derajat Masalah
0
50
100
150
200
250
300
KMP 01 02 03 04 05
73
196
121
98
43
20
0
11
56
23
08
27
9
2214
1 2
283
0 0 1 0 0
Kelurahan Kab/Kota Propinsi Pusat
47
4. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian
Tabel 6 : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian
Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain : Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX; Faximile, Website. Atau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. (lihat tabel 6 dan 6.a)
JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. MEDIA PENYAMPAIAN Informatif Masalah Selesai Proses
10 Temuan Lapangan 1 1 2 0 211 Lainnya 12 14 26 0 26
TOTAL 739 269 999 9 1.008Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan adalah melalui SMS sebanyak 508 pengaduan (Status Selesai 502, proses 6 pengaduan; Informatif 404, Masalah 104 pengaduan).
48
Tabel 6.a Tabulasi Silang: Media Penyampaian/Kategori Pengaduan Tanggal: 01 Mei 2005 s/d 30 Nopember 2009
KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH
Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Media
Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara media penyampaian pengaduan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 219 pengaduan (selesai 218, proses 1 pengaduan) berupa pertanyaan dan media penyampaian melalui SMS. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 55 pengaduan (selesai 55, proses 0 pengaduan) terkait mekanisme dan prosedur serta media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung.
Berdasarkan tabel di atas media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan melalui SMS dan satuan wilayah kerja yang paling banyak menerima penggunaan media tersebut adalah KMP sebesar 337 pengaduan.
Tabel Media Penyampaian Pengaduan Per KMP & KMW UPP EX
KMW TatapLangsung BukuAdu KotakAdu Telepon Fax Surat Email Web SMS TemuanLap Lainnya KMP 0 0 0 0 0 1 6 39 337 0 0
DKI/BTN/1 165 1 5 9 1 2 2 5 21 1 4
JABAR/2 26 0 0 11 1 23 17 17 92 0 12
JATENG/3 47 0 1 9 0 4 9 7 56 0 3
DIY/4 37 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1
JATIM/5 12 2 0 3 0 1 1 2 2 1 6
Total 1.008
50
Grafik Media Penyampaian Pengaduan
1
10
100
1000
00 01 02 03 04 05
0
165
26
47 3
7
12
0 1 0 0 0
2
0
5
0 1 0 00
9
11
9
3 3
0 1 1 0 0 01
2
23
4
0 1
6
2
17
9
1 1
39
5
17
7
2 2
337
21
92
56
0
2
0 1 0 0 0 10
4
12
3
1
6
TatapLangsung BukuAdu KotakAdu Telepon Fax Surat Email Web SMS TemuanLap Lainnya
51
5. Pengaduan Periode Bulan Nopember 2009 Jumlah pengaduan yang terdokumentasikan selama periode bulan Nopember 2009 (tgl 1-30) di seluruh wilayah ex P2KP Provinsi berjumlah 9 pengaduan, dengan rincian sebagai berikut murni di bulan Nopember 2009 sebesar 6 pengaduan (informatif 6, masalah 0, status selesai 6, proses 0 pengaduan). Rincian untuk tiap KMW sebagai berikut;
Bulan Nopember 2009 (tgl 1 – 30) No. Nama Kosultan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. KMP 6 6 0 6 0
6 0 6 0 Total (1) 6 5 Bulan sebelumnya
Total (2) 3 Grand Total (1 + 2) 9
Tabel Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan (Berdasarkan terjadinya pengaduan pada bulan tersebut)
Catatan: Untuk KMW Provinsi Jawa Timur P2KP Extension per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Berdasarkan tahapan kegiatan, lingkup administrasi teknis pada periode ini (1-30 Nopember 2009) berjumlah 6 pengaduan (informatif 6, masalah 0, proses 0, selesai 6). No. Kegiatan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. Pelaksanaan Sosialisasi 0 0 0 0 0 2. Pelaksanaan Pelatihan 0 0 0 0 0 3. Pelaksanaan Rembuk Kesiapan Masyarakat 0 0 0 0 0 4. Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan 0 0 0 0 0 5. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya 0 0 0 0 0 6. Pembentukan BKM 0 0 0 0 0 7. Penyusunan PJM Pronangkis 0 0 0 0 0 8. Pembentukan KSM 0 0 0 0 0 9. Pencairan Dana BLM Ke BKM 0 0 0 0 0 10. Pengembangan UP-UP Ke BKM 0 0 0 0 0 11. Pelaksanaan Channeling BKM/UP BKM 0 0 0 0 0 12. Pelaksanaan Program Paket 0 0 0 0 0 13. Peran serta Pemda 0 0 0 0 0 14. Sinergi Program Nangkis Daerah 0 0 0 0 0 15. Pelaksana/Pelaku Kegiatan 1 1 0 1 0 16. Lainnya 5 5 0 5 0 6 0 6 0 Total 6
6
Sedangkan yang berkaitan lingkup keuangan, jumlah pengaduan 0 (informatif 0, masalah 0, proses 0, selesai 0 pengaduan).
52
No. Kegiatan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. BOP Pemda 0 0 0 0 0 2. Pembiayaan Proyek Kepada Konsultan 0 0 0 0 0 3. Pembiayaan oleh Konsultan 0 0 0 0 0 4. Pemanfaatan Dana BLM 0 0 0 0 0 5. Pemanfaatan Dana Channeling 0 0 0 0 0 6. Pemanfaatan Dana Paket 0 0 0 0 0 7. Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0
Media penyampaian pengaduan sebanyak 4 pengaduan (informatif 4, masalah 0, proses 0, selesai 4 pengaduan).
No. Media Penyampaian Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. Tatap Langsung 0 0 0 0 02. Buku Pengaduan 0 0 0 0 03. Kotak Pengaduan 0 0 0 0 04. Telepon 0 0 0 0 05. Faksimil 0 0 0 0 06. Surat 0 0 0 0 07. Email 0 0 0 0 08. Website P2KP 6 0 0 0 09. SMS 0 6 0 6 010. Temuan Lapangan 0 0 0 0 011. Lainnya 0 0 0 0 0
6 0 6 0Total 6 6 Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan melalui SMS sebesar 6 pengaduan (Selesai 6, Proses 0 pengaduan; Informatif 6, Masalah 0 pengaduan). 6. Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Januari 2008 s/d
Desember 2008 Ex P2KP Extension. CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER KMW P2KP 2 TH. 2008
(berupa hard copy)
No. KMW JAN FEB MAR APR MEI
JUNI JULI AGST SEPT Okt Nop Des
1 Banten/DKI
Ada 101108 (2)2511
08
Ada 101108 (2)2511
08
Ada 10110
8 (2)251108
Ada 151208 (2)
Ada 151208 (2)
Ada 15070
9
Ada 150709
Ada 150709
Ada 150709
Ada 150709
Ada 150709
Ada 150709
2 Jawa Barat Ada
120808 Ada
120808
Ada 12080
8
Ada 1208
08
Ada 12080
8
Ada 12080
8
Ada 160908
Ada 231008 (2) 251108
Ada 251108
Ada 251108
Ada 210109
3 Jawa
Tengah Ada
290408 Ada
290408
Ada 29040
8
Ada 2406
08
Ada 260808 (2)
4 DI Yogya
5 Jawa Timur
53
Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Desember 2008 s/d Oktober 2009 Ex P2KP Extension. CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER KMW P2KP 2 TH. 2008 dan TH.2009
(berupa hard copy)
No. KMW Desember 08
Januari 09
Februari 09
Maret 09
April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09 Ags 09 Sep 09 Okt 09
1 Banten/
DKI Ada
150709 Ada
150709 Ada
150709 Ada
150709 Ada
150709 Ada
260809 Ada
260809 Ada
260809 Ada
181109
2 Jawa Barat
Ada 210109
Ada 060409
Ada 310809
Ada 070909
Ada 201009
3 Jawa
Tengah
4 DI
Yogya
5 Jawa Timur
Berdasarkan data terakhir (tanggal 21 Desember 2009), KMW-KMW yang belum memberikan laporan bulanan PPM secara tertulis berupa cetakan kepada PPM Pusat adalah : KMW Prov. Banten/DKI (bulan September 09 dan Oktober 09), KMW Prov. Jawa Barat (bulan Nopember 08, Januari 09, Maret 09 s/d Mei, September 09 dan Oktober 09), KMW Prov. Jawa Tengah (bulan Mei, Juli s/d Desember 08, Januari 09 s/d September 09), KMW Prov. DI. Yogyakarta, dan KMW Prov. Jawa Timur. Catatan: Untuk KMW Provinsi Jawa Timur P2KP Extension per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak).
7. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM) P2KP 2
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA Status tgl 29 Juli 2008
PPM di tingkat Kab/Kota
Ada No. KMW Nama Provinsi Nama Kab/Kota
Aktif Pasif Tidak
1 I Kalimantan Barat Kab. Bengkayang v 2 Kalimantan Barat Kab. Landak v
3 II Kalimantan Barat Kota Pontianak v 4 Kalimantan Barat Kab. Ketapang v 5 Kalimantan Barat Kab. Sanggau v 6 Kalimantan Barat Kab. Sekadau v
7 III Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya v 8 Kalimantan Tengah Kab. Barito Utara v 9 Kalimantan Tengah Kab. Kapuas v
10 IV Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala v 11 Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin v 12 Kalimantan Selatan Kab. Tanah Laut v
54
13 Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan v 14 Kalimantan Selatan Kab. Tabalong v
15 V Gorontalo Kota Gorontalo v 16 Sulawesi Utara Kota Manado v 17 Sulawesi Utara Kota Tomohon v 18 Gorontalo Kab. Gorontalo v 19 Gorontalo Kab. Bone Bolango v 20 Sulawesi Utara Kab. Minahasa Utara v 21 Sulawesi Utara Kota Bitung v 22 Sulawesi Utara Kab. Sangihe Talaud v
23 VI Sulawesi Tengah Kab. Banggai v 24 Sulawesi Tengah Kota Palu v
25 VII Sulawesi Selatan Kab. Maros v 26 Sulawesi Selatan Kab. Barru v 27 Sulawesi Selatan Kota Makassar v 28 Sulawesi Selatan Kab. Sidenreng Rappang v 29 Sulawesi Selatan Kab. Enrekang v 30 Sulawesi Selatan Kab. Luwu Utara v 31 Sulawesi Selatan Kab. Luwu Timur v 32 Sulawesi Selatan Kota Palopo v 33 Sulawesi Barat Kab. Majene v 34 Sulawesi Barat Kab. Polewali Mandar v 35 Sulawesi Barat Kab. Mamuju v 36 Sulawesi Selatan Kab. Tana Toraja v
37 VIII Sulawesi Selatan Kab. Takalar v 38 Sulawesi Selatan Kab. Gowa v 39 Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng v 40 Sulawesi Selatan Kab. Jeneponto v 41 Sulawesi Selatan Kab. Selayar v 42 Sulawesi Selatan Kab. Bulukumba v 43 Sulawesi Selatan Kab. Sinjai v 44 Sulawesi Selatan Kab. Bone v
45 IX Sulawesi Tenggara Kab. Buton v 46 Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Utara v 47 Sulawesi Tenggara Kota Kendari v 48 Sulawesi Tenggara Kota Baubau v 49 Sulawesi Tenggara Kab. Muna v 50 Sulawesi Tenggara Kab. Konawe v 51 Sulawesi Tenggara Kab. Bombana v
52 X Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat v 53 Nusa Tenggara Barat Kota Mataram v 54 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Tengah v 55 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Timur v 56 Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa v 57 Nusa Tenggara Barat Kota Bima v
55
58 Nusa Tenggara Barat Kab. Bima v 59 Bali Kab. Badung v 60 Bali Kota Denpasar v 61 Bali Kab. Gianyar v 62 Bali Kab. Klungkung v 63 Bali Kab. Buleleng v
64 XI Jawa Barat Kab. Sukabumi v 65 Jawa Barat Kota Sukabumi v
66 XII Jawa Barat Kab. Garut v 67 Jawa Barat Kab. Tasikmalaya v 68 Jawa Barat Kota Tasikmalaya v 69 Jawa Barat Kota Banjar v
70 XIII Jawa Tengah Kab. Purbalingga v 71 Jawa Tengah Kab. Banyumas v 72 Jawa Tengah Kab. Kebumen v 73 Jawa Tengah Kab. Magelang v 74 Jawa Tengah Kab. Boyolali v
75 XIV Jawa Tengah Kab. Klaten v 76 Jawa Tengah Kab. Sukoharjo v 77 Jawa Tengah Kab. Karanganyar v 78 Jawa Tengah Kab. Wonogiri v 79 Jawa Tengah Kab. Sragen v 80 Jawa Tengah Kab. Grobogan v
81 XV Jawa Timur Kab. Tulungagung v 82 Jawa Timur Kab. Ponorogo v 83 Jawa Timur Kab. Kediri v
84 XVI Jawa Timur Kab. Jombang v 85 Jawa Timur Kab. Blitar v 86 Jawa Timur Kota Blitar v 87 Jawa Timur Kab. Lumajang v 88 Jawa Timur Kab. Pamekasan v 89 Jawa Timur Kab. Sumenep v
90 Banten Banten Kab. Pandeglang v 91 Banten Kab. Lebak v 92 Banten Kab. Serang v 93 Banten Kota Cilegon v 94 Banten Kab. Tangerang v 95 Banten Kota Tangerang v 96 DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan v 97 DKI Jakarta Kota Jakarta Timur v 98 DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat v 99 DKI Jakarta Kota Jakarta Barat v
100 DKI Jakarta Kota Jakarta Utara v
56
101 Jawa Barat Jawa Barat Kab. Bandung v 102 Jawa Barat Kab. Bekasi v 103 Jawa Barat Kab. Bogor v 104 Jawa Barat Kab. Cirebon v 105 Jawa Barat Kab. Indramayu v 106 Jawa Barat Kab. Karawang v 107 Jawa Barat Kab. Purwakarta v 108 Jawa Barat Kab. Subang v 109 Jawa Barat Kota Bandung v 110 Jawa Barat Kota Bekasi v 111 Jawa Barat Kota Bogor v 112 Jawa Barat Kota Cimahi v 113 Jawa Barat Kota Cirebon v 114 Jawa Barat Kota Depok v 115 Yogyakarta DI. Yogyakarta Kab. Kulon Progo v 116 DI. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul v 117 DI. Yogyakarta Kab. Sleman v 118 DI. Yogyakarta Kab. Bantul v 119 DI. Yogyakarta Kota Yogyakarta v 120 Jawa Timur Jawa Timur Kab. Banyuwangi v 121 Jawa Timur Kab. Bondowoso v 122 Jawa Timur Kab. Situbondo v 123 Jawa Timur Kab. Probolinggo v 124 Jawa Timur Kab. Pasuruan v 125 Jawa Timur Kota Probolinggo v 126 Jawa Timur Kota Malang v 127 Jawa Timur Kota Pasuruan v 128 Jawa Timur Kabupaten Malang v 129 Jawa Timur Kota Batu v 130 Jawa Timur Kab. Mojokerto v 131 Jawa Timur Kota Mojokerto v 132 Jawa Timur Kab. Sidoarjo v 133 Jawa Timur Kota Surabaya v 134 Jawa Timur Kab. Lamongan v 135 Jawa Timur Kab. Gresik v 136 Jawa Timur Kab. Bojonegoro v 137 Jawa Timur Kab. Tuban v 138 Jawa Tengah Jawa Tengah Kab. Brebes v 139 Jawa Tengah Kota Tegal v 140 Jawa Tengah Kab. Tegal v 141 Jawa Tengah Kab. Pemalang v 142 Jawa Tengah Kab. Batang v 143 Jawa Tengah Kab. Pekalongan v 144 Jawa Tengah Kota Pekalongan v 145 Jawa Tengah Kab. Semarang v 146 Jawa Tengah Kota Salatiga v 147 Jawa Tengah Kab. Jepara v 148 Jawa Tengah Kab. Demak v
57
149 Jawa Tengah Kota Semarang v 150 Jawa Tengah Kab. Kendal v 151 Jawa Tengah Kab. Blora v 152 Jawa Tengah Kab. Rembang v 153 Jawa Tengah Kab. Pati v 154 Jawa Tengah Kab. Kudus v Catatan: Keberadaan PPM di tingkat Kab/Kota yang dibangun oleh P2KP atau Pemda dan PPM yang direvitalisasi oleh P2KP *) Aktif = keberadaan PPM di tingkat Kab/Kota masih berfungsi/berjalan *) Pasif = keberadaan PPM di tingkat Kab/Kota ada tapi tidak berfungsi/berjalan *) Tidak = belum dibangun PPM di tingkat Kab/Kota
58
C. Progres PPM di Wilayah Ex P2KP 3 Periode Nopember 2009
1. Gambaran Umum Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di ex 15 KMW wilayah P2KP 3 dan tingkat KMP. Dokumentasi di tingkat KMP, berisi fasilitasi pengaduan tingkat Pusat (derajat 4) dari P2KP 3. Sampai dengan bulan Nopember 2009, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh ex wilayah P2KP 3 berjumlah 7.383 pengaduan. Angka ini bertambah 203 pengaduan, dibandingkan dengan total pengaduan bulan sebelumnya yang berjumlah 7.180 pengaduan.
Dari total pengaduan sebesar 7.383 pengaduan (selesai 7.373 pengaduan dan proses 10 pengaduan), berupa; pengaduan informatif (6.663 pengaduan) dan pengaduan masalah (720 pengaduan). Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut:
Sub Total 6.660 3 6.663 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Mek.& Prosedur 333 2 335 2 Penyimpangan Dana 156 3 159 3 Intervensi Negatif. 55 1 56 4 Perubahan Kebijakan 21 0 21 5 Kode Etik 26 0 26 6 Force Majeur 9 0 9 7 Lainnya 113 1 114
Sub Total 713 7 720 TOTAL KESELURUHAN 7.373 10 7.383
Berdasarkan tabel di atas untuk kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 5.435 pengaduan (selesai 5.433, proses 2 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan mekanisme dan prosedur sebesar 335 pengaduan (selesai 333, proses 2 pengaduan). Untuk kategori yang bersifat masalah yang terkait dengan PENYIMPANGAN DANA ada 3 pengaduan yang masih berstatus proses, yaitu:
No. Nomor Register Masalah KMP/KMW Pelaku Proses
Tanggal Pengaduan
1 0032-2040-0907 Penyimpangan BLM I KMW-04 Faskel 20 Sep 07 2 0034-2040-1007 Penyimpangan dana BLM KMW-04 Faskel 01 Okt 07 3 0012-3103-0809 Indikasi Penggunaan Dana Bergulir KMW-10 Faskel 30 Agust 09
Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis sebesar 5.671 pengaduan (selesai 5.664 pengaduan dan proses 7 pengaduan, informatif 5.259 pengaduan dan masalah 412 pengaduan. Informasi selanjutnya dapat dilihat
59
pada tabel 2. Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis (5.671 pengaduan) sebagai berikut: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.a.)
JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN Informatif Masalah Selesai Proses
10 Pengembangan UP-UP ke BKM 32 2 34 0 34 11 Channeling BKM / UP BKM 48 2 50 0 50 12 Program Paket 58 3 61 0 61 13 Peran serta Pemda 29 4 33 0 33 14 Sinergi Pronangkis Daerah 19 2 21 0 21 15 Pelaksana/Pelaku Kegiatan 2223 151 2371 3 2374 16 Lainnya adm. 1712 149 1857 4 1861
TOTAL 5.259 412 5.664 7 5.671Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup administrasi teknis ternyata pengaduan terbanyak adalah terkait dengan pelaksana/pelaku kegiatan sebanyak 2.374 pengaduan (selesai 2.371, proses 3 pengaduan; Informatif 2.223, Masalah 151 pengaduan). Sedangkan untuk lingkup keuangan sebesar 1.712 pengaduan (selesai 1.709 pengaduan dan proses 3 pengaduan, informatif 1.404 pengaduan dan masalah 308 pengaduan). Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3. Untuk lingkup keuangan (1.712 pengaduan) sebagai berikut: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.a.)
JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN Informatif Masalah Selesai Proses
TOTAL 1.404 308 1.709 3 1.712Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup keuangan terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak terkait dengan kegiatan pemanfaatan dana BLM sebanyak 1.181 pengaduan (selesai 1.178, proses 3 pengaduan; Informatif 939, Masalah 242).
60
Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan
Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa KMW yang paling banyak menginput data pengaduan di wilayah kerjanya adalah KMW 6 sebanyak 4.624 pengaduan.
Tabel Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP 3 Periode 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009
KMW 6 memiliki jenis pengaduan informatif terbanyak sebesar 4.593 pengaduan sedangkan KMW 3 memiliki jenis pengaduan masalah terbanyak sebesar 135 pengaduan.
Diagram Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP 3
Periode 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009
1
10
100
1.000
10.000
KMP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
357
169 139
230
67
121
4.593
4267
214
80
341
63
121
8
51
9
32 33
135
4976
31 3252
6748 42 42
1611
45
INFORMATIF MASALAH
Tabel 1.a : Perbandingan Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan (Berdasarkan pengaduan yang terjadi di bulan kini dan bulan lalu)
(Misalnya terjadi pengaduan di bulan September 2009 atau Oktober 2009 baru di input kejadian tersebut di bulan Nopember 2009) Catatan: Untuk KMW 12 (NTT) dan KMW 13 (KALTIM) per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 8 (Bengkulu) per 30 April 2009 di demobilisasi (berakhri masa kontrak). Maka KMW 7 (Bengkulu) mengelola pengaduan di ex lokasi sasaran KMW 8. Berdasarkan jumlah pengaduan yang telah dikelola, ada empat KMW yang aktif (adanya penambahan pengaduan tiap bulannya selama 6 bulan) antara lain KMW 2, KMW 3, KMW 4, KMW 5, KMW 6, dan KMW 9. Lihat tabel 1 dan tabel 1.a.
62
Tabel 1.b : Rasio Jumlah Pengaduan terhadap jumlah Kelurahan
Jumlah Jumlah Pengaduan Rasio jumlah pengaduan yang KMW Kelurahan yang telah dikelola dikelola terhadap jumlah kelurahan
Jumlah 1725 7017 Rata-rata 4,07 (Catatan: status jumlah Kelurahan/Desa Tahun 2007)
Tingkat perhatian KMW terhadap implementasi PPM, salah satunya dapat dilihat dari rasio jumlah pengaduan yang telah dikelola terhadap jumlah kelurahan wilayah kerjanya. Dengan asumsi setidaknya setiap kelurahan telah mengelola satu pengaduan, diketahui bahwa belum seluruh KMW telah melakukan dokumentasi fasilitasi PPM di setiap wilayah kelurahannya. KMW yang memberikan perhatian tertinggi adalah KMW 6 dengan rasio 43,21 (tiap kelurahan rata-rata telah mengelola lebih dari 43 pengaduan).
Sedangkan KMW yang lain belum secara optimal memfasilitasi terimplementasinya PPM di wilayah kerjanya adalah KMW 7, KMW 10, dan KMW 14. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.b
2. Pengaduan Berdasarkan Lingkup Kegiatan
Berdasarkan lingkup kegiatan, pengaduan dikelompokkan menjadi dua, yaitu administrasi teknis dan keuangan. Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk administrasi pencairan BLM.
Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan lingkup dan bidang kegiatannya adalah sebagai berikut :
63
A. Lingkup Administrasi Teknis Tabel 2. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Administrasi Teknis
Pengaduan dalam lingkup administrasi teknis berjumlah 5.671 pengaduan atau 76,81% dari total pengaduan. (selesai 5.664 pengaduan dan proses 7 pengaduan, informatif 5.259 pengaduan dan masalah 412 pengaduan).Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup administrasi teknis sebagai berikut:
Sub Total 5.256 3 5.259 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Mekanisme/Prosedur 232 2 234 2 Penyimpangan Dana 0 0 0 3 Intervensi (Negatif) 33 1 34 4 Perubahan Kebijakan 21 0 21 5 Kode Etik 26 0 26 6 Force Majeur 6 0 6 7 Lainnya 90 1 91
Sub Total 408 4 412 TOTAL KESELURUHAN 5.664 7 5.671
Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 4.286 pengaduan (selesai
64
4.284, proses 2 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori mekanisme & prosedur sebanyak 234 pengaduan (selesai 232, proses 2 pengaduan). Pada lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan administrasi teknis dan kategori pengaduan pada tabel 2.a di bawah ini.
Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan administrasi teknis dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 1.805 pengaduan (selesai 1.805, proses 0 pengaduan) berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan terkait dengan pelaksana/pelaku kegiatan. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 87 pengaduan (selesai 85, proses 2 pengaduan) terkait mekanisme dan prosedur serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pelaksana atau pelaku kegiatan.
Tabel Lingkup Administrasi Teknis Per KMP & KMW
Berdasarkan tabel lingkup administrasi teknis per KMP & KMW di atas, maka KMW 6 memiliki pengaduan terbanyak sebesar 1.755 pengaduan yang terkait dengan kategori pelaksana atau pelaku kegiatan.
Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya
68
Grafik Lingkup Administrasi Teknis
26
3
9
2
7
1
3
4
3
6
1
4
1
2
1
2
1 1 1
4
6
4
3
1
2
1
2
8
1 1 1
22
1
2
3
23
9
42
9
7
1
3
4
1 1 1
2
11 1
22
3
1
2 2
1 1 1
55
21
80
28 26
5
7
37
23
91
24 22
5
26
1
10
100
09 10 11 12 13 14 15
Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya
69
B. Lingkup Keuangan Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Keuangan
Pengaduan dalam lingkup keuangan berjumlah 1.712 pengaduan atau 23,19% dari total pengaduan. (selesai 1.709 pengaduan dan proses 3 pengaduan, informatif 1.404 pengaduan dan masalah 308 pengaduan). Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup keuangan sebagai berikut:
Sub Total 1.404 0 1.404 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Mekanisme/Prosedur 101 0 101 2 Penyimpangan Dana 156 3 159 3 Intervensi (Negatif) 22 0 22 4 Perubahan Kebijakan 0 0 0 5 Kode Etik 0 0 0 6 Force Majeur 3 0 3 7 Lainnya 23 0 23
Sub Total 305 3 308 TOTAL KESELURUHAN 1.709 3 1.712
Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 1.149 pengaduan (selesai
70
1.149, proses 0 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori penyimpangan dana sebanyak 159 pengaduan (selesai 156, proses 3). Di lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan keuangan dan kategori pengaduan pada tabel 3.a di bawah ini.
Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan keuangan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 762 pengaduan (selesai 762, proses 0 pengaduan) berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan berupa pemanfaatan dana BLM. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 134 pengaduan (selesai 131, proses 3 pengaduan) terkait penyimpangan dana serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dana BLM.
KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH
Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Lingkup
Kegiatan Status
Kritik Saran Pertanyaan Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan
Berdasarkan tabel lingkup keuangan per KMP & KMW di atas, maka KMW 6 memiliki pengaduan terbanyak sebesar 545 pengaduan yang terkait dengan kategori pemanfaatan dana BLM.
Tabel Lingkup Keuangan LINGKUP KEUANGAN
KMW
BOPPemda Pembiayaan ke Konsultan
Pembiayaan oleh
Konsultan Pemanfaatan
Dana BLM
Pemanfaatan Dana
Channeling Pemanfaatan Dana Paket Lainnya
Total
KMP 0 14 8 30 0 0 2 54
01 1 3 3 53 0 0 10 70
02 0 0 2 40 0 0 13 55
03 2 0 4 66 0 0 14 86
04 0 0 0 50 0 0 9 59
05 1 0 2 27 0 0 9 39
06 29 3 1 545 1 8 238 825
07 1 0 0 21 0 0 6 28
08 0 0 1 32 0 0 7 40
09 1 2 0 70 0 0 43 116
10 0 0 3 44 0 0 10 57
11 2 2 6 101 0 1 23 135
12 0 0 1 27 0 0 5 33
13 1 12 1 36 0 0 12 62
14 0 0 0 5 0 0 1 6
15 1 1 0 34 0 0 11 47
TOTAL 39 37 32 1.181 1 9 413 1.712
73
Grafik Lingkup Keuangan
1
2
1
29
1
14
3 3
8
3
2
4
2
1 1
30
53 4
0
66 5
0
27
545
21
32
8
2
10
13
14
9 9
238
67
1
10
100
1.000
KMP 01 02 03 04 05 06 07 08
BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya
74
Grafik Lingkup Keuangan
1
2
1 1
2 2
12
1
3
6
1 1
70
44
101
27
36
5
34
43
10
23
5
12
1
11
1
10
100
1.000
09 10 11 12 13 14 15
BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya
75
3. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah
Tabel 4. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah
Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan.
Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam empat tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa, Derajat 2 : tingkat Kabupaten/Kota, Derajat 3 : tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 4 : Tingkat Pusat.
Dari total pengaduan (7.383), 6.417 pengaduan (86,9%) di antaranya merupakan pengaduan yang terjadi dan dapat dikelola di tingkat Kelurahan/Desa. Di tingkat ini, 6.410 pengaduan (99,83%) telah selesai dikelola dan 7 (0,17%) pengaduan masih dalam proses. Pengaduan dengan derajat masalah tingkat Kota/Kabupaten berjumlah 333 pengaduan (4,5%), 331 (99,07%) pengaduan telah selesai dikelola dan 2 pengaduan masih dalam proses.
Adapun pengaduan dengan derajat fasilitasi di tingkat KMW/Propinsi berjumlah 317 (4,3%) pengaduan, 316 (99,35%) pengaduan telah selesai dikelola dan 1 pengaduan masih dalam proses. Pengaduan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat pusat berjumlah 316 (4,3%) pengaduan, 316 (100%) pengaduan telah selesai dikelola. Dibawah ini pada tabel 4.a derajat masalah pada tiap KMW periode Januari 2006 s/d Nopember 2009.
76
Tabel 4.a Derajat Masalah pada tiap KMW periode 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009
Berdasarakan tabel derajat masalah di atas, terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak berada pada tingkat kelurahan/desa/faskel sejumlah 6.417 pengaduan. Dimana KMW 6 memperoleh pengaduan di tingkat ini sebesar 4.523 pengaduan.
DERAJAT MASALAH
Kab-Kota No. KMP/KMW Status
Kel/Faskel / Korkot Provinsi/KMW Pusat
Jumlah
Selesai 86 0 20 260 366 1. KMP Proses 0 0 0 0 0
366
Selesai 98 35 57 11 201 2. I Proses 0 0 0 0 0
201
Selesai 76 14 78 4 172 3. II Proses 0 0 0 0 0
172
Selesai 294 55 15 0 364 4. III Proses 1 0 0 0 1
365
Selesai 82 17 14 1 114 5. IV Proses 2 0 0 0 2
116
Selesai 168 15 11 3 197 6. V Proses 0 0 0 0 0
197
Selesai 4523 74 13 14 4624 7. VI Proses 0 0 0 0 0
4.624
Selesai 57 8 5 4 74 8. VII Proses 0 0 0 0 0
74
Selesai 102 5 11 1 119 9. VIII Proses 0 0 0 0 0
119
Selesai 211 33 28 9 281 10. IX Proses 0 0 0 0 0
281
Selesai 96 20 9 2 127 11. X Proses 1 0 0 0 1
128
Selesai 319 27 34 3 383 12. XI Proses 0 0 0 0 0
383
Selesai 91 5 8 1 105 13. XII Proses 0 0 0 0 0
105
Selesai 114 16 6 0 136 14. XIII Proses 0 1 0 0 1
137
Selesai 15 1 1 0 17 15. XIV Proses 2 0 0 0 2
19
Selesai 78 6 6 3 93 16. XV Proses 1 1 1 0 3
96
6.417 333 317 316
Selesai 6.410 331 316 316 7.169 TOTAL
Proses 7 2 1 0 11
7.383
77
Grafik Derajat Masalah
8698
76
295
84
168
4523
57
102
211
97
319
91114
17
79
35
14
55
1715
74
8
5
33
20
27
5
17
1
7
20
57
78
15 1411
13
5
11
28
9
34
8
6
1
7
260
11
4
1
3
14
4
1
9
2
3
1
3
1
10
100
1000
10000
KMP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Kelurahan Kab/Kota Propinsi Pusat
78
4. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian
Tabel 5. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian
Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain : Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX, Faximile, Website. Atau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. (lihat tabel 5 dan 5.a)
JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. MEDIA PENYAMPAIAN Informatif Masalah Selesai Proses
10 Temuan Lapangan 139 119 254 4 25811 Lainnya 19 25 44 0 44
TOTAL 6.663 720 7.373 10 7.383Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebesar 6.069 pengaduan (Selesai 6.066, Proses 3 pengaduan; Informatif 5.740, Masalah 329 pengaduan).
79
Tabel 5.a Tabulasi Silang: Media Penyampaian/Kategori Pengaduan Tanggal: 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009
KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH
Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Media
Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara media penyampaian pengaduan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 4.894 pengaduan (selesai 4.893, proses 1 pengaduan) berupa pertanyaan dan media penyampaian berupa tatap langsung. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 169 pengaduan (selesai 169, proses 0 pengaduan) terkait mekanisme dan prosedur serta media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung.
Berdasarkan tabel di atas media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan berupa tatap langsung dan satuan wilayah kerja yang paling banyak menggunakan media tersebut adalah KMW 6 sebesar 4.555 pengaduan.
TatapLangsung BukuAdu KotakAdu Telepon Fax Surat Email Web SMS TemuanLap Lainnya
82
5. Pengaduan Periode Bulan Nopember 2009
Jumlah pengaduan yang terdokumentasikan selama periode bulan Nopember 2009 (tgl 1-30) di seluruh wilayah ex P2KP 3 sebesar 203 pengaduan sedangkan pengaduan murni di bulan Nopember berjumlah 199 pengaduan (Informatif 189 pengaduan, Masalah 10, Status selesai 198 dan Proses 1 pengaduan). Rincian untuk tiap KMW sebagai berikut;
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat KMW yang ada pengaduan tiap bulannya (rutin) selama 6 bulan adalah KMW 2, KMW 3, KMW 4, KMW 6, dan KMW 9. Catatan: Untuk KMW 12 (NTT) dan KMW 13 (KALTIM) per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 8 (Bengkulu) per 30 April 2009 di demobilisasi (berakhri masa kontrak). Maka KMW 7 (Bengkulu) mengelola pengaduan di ex lokasi sasaran KMW 8.
Berdasarkan tahapan kegiatan, lingkup administrasi teknis pada periode ini (1-30 Nopember 2009) berjumlah 172 pengaduan (informatif 166, masalah 6, proses 1, selesai 171).
No. Kegiatan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. Pelaksanaan Sosialisasi 0 0 0 0 0 2. Pelaksanaan Pelatihan 0 0 0 0 0 3. Pelaksanaan Rembuk Kesiapan Masyarakat 0 0 0 0 0 4. Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan 0 0 0 0 0
83
5. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya 0 0 0 0 0 6. Pembentukan BKM 10 10 0 10 0 7. Penyusunan PJM Pronangkis 1 1 0 1 0 8. Pembentukan KSM 0 0 0 0 0 9. Pencairan Dana BLM Ke BKM 13 13 0 13 0 10. Pengembangan UP-UP Ke BKM 0 0 0 0 0 11. Pelaksanaan Channeling BKM/UP BKM 0 0 0 0 0 12. Pelaksanaan Program Paket 0 0 0 0 0 13. Peran serta Pemda 0 0 0 0 0 14. Sinergi Program Nangkis Daerah 0 0 0 0 0 15. Pelaksana/Pelaku Kegiatan 67 64 3 67 0 16. Lainnya 81 78 3 80 1 166 6 171 1 Total 172 172 Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup administrasi teknis ternyata pengaduan terbanyak terkait Kegiatan Lainnya (di luar kategori yang disediakan) sebanyak 81 pengaduan (Selesai 80, Proses 1 pengaduan; Informatif 78, Masalah 3 pengaduan). Sedangkan yang berkaitan lingkup keuangan, jumlah pengaduan 27 (informatif 23, masalah 4, proses 0, selesai 27 pengaduan). No. Kegiatan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. BOP Pemda 0 0 0 0 0 2. Pembiayaan Proyek Kepada Konsultan 1 0 1 1 0 3. Pembiayaan oleh Konsultan 1 1 0 1 0 4. Pemanfaatan Dana BLM 19 17 2 19 0 5. Pemanfaatan Dana Channeling 0 0 0 0 0 6. Pemanfaatan Dana Paket 0 0 0 0 0 7. Lainnya 6 5 1 6 0 23 4 27 0 Total 27 27 Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup keuangan ternyata pengaduan terbanyak terkait kegiatan lainnya (di luar kategori yang disediakan) sebanyak 19 pengaduan (Selesai 19, Proses 0 pengaduan; Informatif 17, Masalah 2 pengaduan).
Media penyampaian pengaduan sebanyak 199 pengaduan (informatif 189, masalah 10, proses 1, selesai 198 pengaduan).
No. Media Penyampaian Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. Tatap Langsung 164 157 7 163 12. Buku Pengaduan 1 0 1 1 03. Kotak Pengaduan 0 0 0 0 04. Telepon 2 2 0 2 05. Faksimil 0 0 0 0 06. Surat 0 0 0 0 07. Email 0 0 0 0 08. Website P2KP 0 0 0 0 09. SMS 13 13 0 13 010. Temuan Lapangan 19 17 2 19 011. Lainnya 0 0 0 0 0
189 10 198 1Total 199 199 Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebesar 164 pengaduan (Selesai 163, Proses 1 pengaduan; Informatif 157, Masalah 7 pengaduan).
84
6. Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Januari 2008 s/d Desember 2008 P2KP 3
CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER Ex KMW P2KP 3 TH. 2008 (berupa hard copy)
No. KMW JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
1 I Ada (9) 270208
Ada (9) 150408
Ada (8) 080408
Ada (8) 080508
Ada (8) 090708
Ada (9) 080908
Ada (9) 080908
Ada (9) 120908 Ada (9) 291008
Ada (9) 171108
Ada (9) 191208
Ada (9) 230109
2 II Ada 280208 Ada 260308 Ada 160608 Ada
230508 Ada
200608 Ada
210708 Ada
050908 Ada 061008 Ada 301008 Ada 061108 Ada 151208 Ada 230109
3 III Ada (1) 180208 Ada 140308 Ada 140408
Ada 150508
Ada 090608
Ada 100708
Ada 120808 Ada 270109 Ada 201008 Ada 270109 Ada 151208 Ada 270109
4 IV Ada (1) 240308
Ada 160608
Ada 090708 Ada 270209 Ada 270209
5 V Ada (14) 230408
Ada (14) 180608
Ada (14) 180608
Ada (15)
241008
Ada (15)2410
08 Ada
(15)291008 Ada
(15)291008 Ada (15) 020209
Ada (15) 020209 Ada 120309
6 VI Ada (4) 280208
Ada (4) 180308
Ada (4) 230408
Ada (4) 260508
Ada (4) 260608
Ada (4) 220708
Ada (4) 290808
Ada (5) 250908 Ada (5) 031108
Ada (5) 271108
Ada (5) 040209
Ada (5) 040209
7 VII Ada (14) 140208
Ada (14) 230408
Ada (14) 230408
Ada (14) 120508
Ada (14) 130608
Ada (14)
160708 Ada (14) 290808
Ada (14) 150908
Ada (14) 151008
Ada (14) 131108
Ada (14) 091208
Ada (14) 210109
8 VIII Ada 190509 Ada 190509 Ada 190509 Ada
190509 Ada
190509 Ada
190509 Ada
190509 Ada 190509 Ada 190509 Ada 190509 Ada 190509 Ada 190509
9 IX Ada (5) 270208
Ada (5) 240308
Ada (5) 170408
Ada (5) 190508
Ada (5) 160908
Ada (5) 160908
Ada (5) 160908
Ada 121108 (4) 171108 Ada (5) 031108
Ada (4) 261108
Ada (4) 241208
Ada (4) 230109
10 X
Ada 060409 Ada 060409
11 XI Ada (4) 101008
Ada (4) 101008
Ada (4) 291008 (10)
311008
Ada (4) 291008
(10) 311008
Ada (4) 291008
(10) 311008
Ada (5) 031108
Ada (5) 031108
Ada (5) 031108
Ada (4) 291008 (10) 311008
Ada (3) 030309
Ada (3) 030309
Ada (3) 030309
12 XII Ada (4) 120309
Ada (4) 120309
13 XIII Ada (4) 220508
Ada (3) 020708
Ada (3) 170708
Ada (4) 141008 Ada (4) 191109
Ada (5) 191109
Ada (5) 060109
Ada (5) 120209
14 XIV
15 XV Ada (4) 120309
85
Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Desember 2008 s/d Oktober 2009 Ex P2KP 3
CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER KMW P2KP 3 TH. 2008 dan TH 2009 (berupa hard copy)
No. KMW DES 08 JAN 09 FEB 09 MARET 09
APRIL 09 MEI 09 Juni
09 Juli 09 Ags 09 Sep 09 Okt 09
1 I Ada (9) 230109
Ada (10) 250209
Ada (10) 240309
Ada (10) 240409
Ada (9) 140509
Ada (9) 220609
ada (9) 060809
Ada (10)
030909 Ada (9) 181109
2 II Ada
230109 Ada (2) 190209
Ada (2) 190309
Ada (2) 130409
Ada (2) 070509
Ada (2) 160609
Ada (2) 130709
Ada 181109
Ada 181109
Ada 181109
Ada 181109
3 III Ada
270109 Ada
060409 Ada
120309 Ada
130409 Ada
190509 Ada
030909 Ada
270709 Ada
030909 Ada
141209 Ada
141209 Ada
301109
4 IV Ada
270209 Ada
270209 Ada
170309 Ada
290509 Ada
030909
5 V Ada
120309 Ada
120309 Ada
290509 Ada
290509 Ada
100609 Ada
300709 Ada300709
Ada (15)
071009 Ada (15) 071009
Ada (3) 181109
Ada (3) 181109
6 VI Ada (5) 040209
Ada (5) 190209
Ada (6) 060409
Ada (6) 130409
Ada (6) 190509
Ada (5) 100909
Ada (5) 100909
Ada (5) 100909
Ada (6) 051009
Ada (6) 181109
Ada (5) 091209
7 VII Ada (14) 210109
Ada (14) 050209
Ada (14) 190309
Ada 240409
Ada (2) 190509
Ada 290609
Ada 150709
Ada 030909
Ada (2) 290909
Ada 181109
Ada (2) 201109
8 VIII Ada
190509 Ada
190509 Ada
190509 Ada
190509 Ada
010709
9 IX Ada (4) 230109
Ada (5) 200209
Ada (5) 060409
Ada (5) 080409
Ada (5) 110509
Ada (4) 150609
Ada (4) 030909
Ada (4) 240809
Ada (4) 100909
Ada (4) 181109
Ada (5) 191109
10 X Ada
060409 Ada (2) 060409
Ada 181109
Ada 091209
11 XI Ada (3) 030309
12 XII Ada (4) 120309
13 XIII Ada (5) 120209
14 XIV
15 XV Ada (4) 120309
Ada (4) 120309
Ada (4) 170309
Ada (3) 060409
Ada (2) 080509
Ada 100609
Ada 130709
Ada (3) 130809
Ada (3) 070909
Ada (4) 181109
Berdasarkan data terakhir (tanggal 21 Desember 2009), KMW-KMW yang belum memberikan laporan bulanan PPM secara tertulis berupa cetakan kepada PPM Pusat adalah : KMW 1 (bulan September 09 dan Oktober 09), KMW 4 (bulan Februari, Maret, Juni s/d Oktober 08 dan April 09, Juni s/d Oktober 09), KMW 5 (bulan Januari 08 dan Februari 08), KMW 10 (Januari s/d Oktober 08, Februari 09 s/d Oktober 09), KMW 11 (bulan Januari 09 s/d Oktober 09), KMW 12 (bulan Januari s/d Oktober 08, Januari 09 s/d Maret 09), KMW 13 (bulan Januari s/d Maret, Juli 08, Januari 09 s/d Maret 09), KMW 14 dan KMW 15 (bulan Januari s/d Nopember 08 dan Oktober 09). Catatan: Untuk KMW 12 (NTT) dan KMW 13 (KALTIM) per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 8 (Bengkulu) per 30 April 2009 di demobilisasi (berakhri masa kontrak). Maka KMW 7 (Bengkulu) mengelola pengaduan di ex lokasi sasaran KMW 8.
86
7. PENGADUAN VIA SMS PUSAT PADA BULAN JANUARI 2008 S/D NOPEMBER 2009
Layak Jawab
Bulan Tidak diteruskan (jawab ke pengadu)
Diteruskan ke KMP/KMW
Tidak Layak Jawab
Jumlah Pengaduan
1 2 3 4 5 Januari 80 21 58 159 Februari 57 20 84 161 Maret 195 37 3 235 April 188 28 3 219 Mei 123 32 4 159 Juni 100 45 0 145 Juli 66 19 0 85 Agustus 73 13 0 86 September 46 18 0 64 Oktober 137 13 0 150 Nopember 230 31 0 261 Desember 175 29 0 204 Januari 09 151 25 0 176 Februari 09 195 44 0 239 Maret 09 172 44 0 216 April 09 140 46 0 186 Mei 09 175 40 0 215 Juni 09 171 21 0 192 Juli 09 121 20 0 141 Agustus 09 118 25 0 143 Sept 09 79 19 0 98 Okt 09 89 9 0 98 Nop 09 114 13 0 127 Total 2.995 612 152 3.759
87
DIAGRAM PENGADUAN VIA SMS PERIODE BULAN JANUARI 2008 S/D NOPEMBER 2009
159 161
235219
159145
85 86
64
150
261
204
176
239
216
186
215
192
141 143
98 98
127
0
50
100
150
200
250
300
1
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Januari 09
Februari 09
Maret 09
April 09
Mei-09
Jun-09
Jul-09
Agust-09
Sep-09
Okt-09
Nop-09
88
8. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota.
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM) P2KP 3 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Status tgl 29 Juli 2008 PPM di tingkat
Kab/Kota Ada No. KMW Nama Provinsi Nama Kab/Kota
Aktif Pasif Tidak
1 I Nanggroe Aceh Darussalam Kota Banda Aceh v 2 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Jaya v 3 Nanggroe Aceh Darussalam Kota Sabang v
4 II Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat v 5 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Nagan Raya v
6 III Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Gayo Lues v 7 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Tenggara v 8 Nanggroe Aceh Darussalam Kota Lhokseumawe v 9 Nanggroe Aceh Darussalam Kota Langsa v
10 IV Sumatera Utara Kabupaten Karo v 11 Sumatera Utara Kabupaten Langkat v 12 Sumatera Utara Kota Medan v 13 Sumatera Utara Kabupaten Simalungun v 14 Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi v 15 Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang v
16 V Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan v 17 Sumatera Utara Kabupaten Dairi v 18 Sumatera Utara Kota Sibolga v 19 Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu v 20 Sumatera Utara Kabupaten Asahan v 21 Sumatera Utara Kota Tanjung Balai v
22 VI Sumatera Barat Kab. Pesisir Selatan v 23 Sumatera Barat Kota Padang v 24 Sumatera Barat Kab. Solok v 25 Sumatera Barat Kab. Sawahlunto/Sijunjung v 26 Sumatera Barat Kota Sawah Lunto v 27 Sumatera Barat Kab. Lima Puluh Kota v 28 Sumatera Barat Kota Payakumbuh v 29 Sumatera Barat Kab. Kepulauan Mentawai v 30 Sumatera Barat Kota Padang Panjang v 31 Sumatera Barat Kota Pariaman v 32 Sumatera Barat Kab. Agam v 33 Sumatera Barat Kota Bukittinggi v
34 VII Bengkulu Kab. Bengkulu Utara v 35 Bengkulu Kota Bengkulu v
89
36 Bengkulu Kab. Rejang Lebong v
37 VIII Bengkulu Kab. Seluma v 38 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan v 39 Bengkulu Kab. Kaur v
40 IX Jambi Kab. Muaro Jambi v 41 Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur v 42 Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat v 43 Jambi Kota Jambi v 44 Jambi Kab. Kerinci v 45 Jambi Kab. Merangin v 46 Riau Kab. Indragiri Hilir v 47 Riau Kab. Pelalawan v 48 Riau Kab. Siak v 49 Riau Kab. Bengkalis v 50 Kepulauan Riau Kab. Karimun v 51 Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang v 52 Jambi Kab. Sarolangun v 53 Jambi Kab. Batang Hari v 54 Jambi Kab. Bungo v
55 X Sumatera Selatan Kota Palembang v 56 Sumatera Selatan Kab. Banyuasin v 57 Sumatera Selatan Kab. Lahat v 58 Sumatera Selatan Kota Pagar Alam v 59 Sumatera Selatan Kota Lubuk Linggau v 60 Bangka Belitung Kab. Bangka v 61 Bangka Belitung Kab. Belitung v 62 Bangka Belitung Kab. Bangka Barat v 63 Bangka Belitung Kab. Bangka Tengah v 64 Bangka Belitung Kab. Belitung Timur v 65 Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang v 66 Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ulu v 67 Sumatera Selatan Kab. Muara Enim v 68 Sumatera Selatan Kota Prabumulih v
69 XI Lampung Kabupaten Lampung Selatan v 70 Lampung Kota Bandar Lampung v 71 Lampung Kabupaten Tanggamus v 72 Lampung Kabupaten Lampung Utara v
73 XII Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan v 74 Nusa Tenggara Timur Kab. Belu v 75 Nusa Tenggara Timur Kota Kupang v 76 Nusa Tenggara Timur Kab. Sikka v 77 Nusa Tenggara Timur Kab. Ende v 78 Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ngada v 79 Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai v 80 Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Barat v
90
81 Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Timur v
82 XIII Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur v 83 Kalimantan Timur Kabupaten Malinau v 84 Kalimantan Timur Kota Tarakan v 85 Kalimantan Timur Kota Bontang v 86 Kalimantan Timur Kabupaten Pasir v 87 Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat v 88 Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser Utara v 89 Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kertanegara v 90 Kalimantan Timur Kota Samarinda v
91 XIV Maluku Utara Kab. Halmahera Barat v 92 Maluku Utara Kab. Halmahera Utara v 93 Maluku Utara Kab. Halmahera Selatan v 94 Maluku Utara Kab. Kepulauan Sula v 95 Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan v
96 XV Maluku Kab. Maluku Tengah v 97 Maluku Kab. Buru v 98 Maluku Kota Ambon v 99 Irian Jaya Barat Kota Sorong v
100 Papua Kab. Nabire v 101 Papua Kab. Biak Numfor v 102 Papua Kota Jayapura v Catatan: Keberadaan PPM di tingkat Kab/Kota yang dibangun oleh P2KP atau Pemda dan PPM yang direvitalisasi oleh P2KP *) Aktif = keberadaan PPM di tingkat Kab/Kota masih berfungsi/berjalan *) Pasif = keberadaan PPM di tingkat Kab/Kota ada tapi tidak berfungsi/berjalan *) Tidak = belum dibangun PPM di tingkat Kab/Kota
91
D. Progres PPM di Wilayah OC 6, OC 7 dan OC 8 PNPM Mandiri Perkotaan Periode Nopember 2009 1. Gambaran Umum Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di 3 OC/KMW (OC 6, OC 7 dan OC 8) di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan dan tingkat KMP. Sampai dengan bulan Nopember 2009, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah 2.049 pengaduan. Angka ini bertambah 440 pengaduan, dibandingkan dengan total pengaduan bulan sebelumnya yang berjumlah 1.609 pengaduan. Dari total pengaduan sebesar 2.049 pengaduan (selesai 1.978 pengaduan dan proses 71 pengaduan), berupa; pengaduan informatif 1.973 pengaduan dan pengaduan masalah 76 pengaduan. Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut:
Sub Total 1.919 54 1.973 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Mek.& Prosedur 12 3 15 2 Penyimpangan Dana 5 7 12 3 Intervensi Negatif. 3 1 4 4 Perubahan Kebijakan 4 1 5 5 Kode Etik 14 2 16 6 Force Majeur 0 0 0 7 Lainnya 21 3 24
Sub Total 59 17 76 TOTAL KESELURUHAN 1.978 71 2.049
Berdasarkan tabel di atas untuk kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 1.071 pengaduan (selesai 1.046, proses 25 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan lainnya (di luar kategori yang disediakan) sebesar 24 pengaduan (selesai 21, proses 3 pengaduan). Untuk kategori yang bersifat masalah yang terkait dengan PENYIMPANGAN DANA ada 7 pengaduan yang masih berstatus proses, yaitu:
No. Nomor Register Masalah PST/PRV Pelaku Proses
Tanggal Pengaduan
1 0003-13505-1009 Klarifikasi Klarifikasi PRV-JATIM Faskel 15 Okt 09 2 0003-13505-0909 pencatatan fiktif PRV-JATIM Faskel 04 Sep 09 3 0008-13576-1109 PENYIMPANGAN DANA PRV-JATIM Faskel 16 Nop 09 4 0005-15304-0809 BKM yg tidak terpilih menahan dana pengembalian PRV-NTT Faskel 02 Agust 09 5 0001-17302-0809 keg sosial orang tua jompo yg tdk tepat sasaran PRV-SULSEL Faskel 04 Agust 09 6 0010-13576-1009 Penyimpangan Dana PRV-JATIM Faskel 29 Okt 09 7 0011-13576-1009 Penyimpangan Dana PRV-JATIM Faskel 21 Okt 09
92
Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan
Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa KMW yang paling banyak menginput data pengaduan di wilayah kerjanya adalah Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebanyak 1.647 pengaduan. Tabel 1.a : Perbandingan Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan
(Berdasarkan pengaduan yang terjadi di bulan kini dan bulan lalu) (Periode 01 Juni 2009 s/d 30 Nopember 2009)
(Misalnya terjadi pengaduan di bulan September 2009 atau Oktober 2009 baru di input kegiatan tersebut di bulan Nopember 2009)
Total pengaduan 2.049 terdiri dari pengaduan yang terjadi di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 1.883 pengaduan dan di wilayah P2KP Advanced sebanyak 166 pengaduan (terkait dengan PAKET ada 161 pengaduan dan terkait dengan ND/PLP-BK ada 5 pengaduan). Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut:
93
Tabel 1.b: Komposisi Pengaduan P2KP Advanced (Berdasarkan pengaduan yang terjadi di bulan kini dan bulan lalu)
(Periode 01 Juni 2009 s/d 30 Nopember 2009)
Program KMP P2KP
OC/ KMW SULTENG SLTRA SULBAR SULSEL BATEN JATIM JATENG SUMBAR JABAR TOTAL
PAKET 2 Nop-09 2 6 3 1 12 22 39 59 15 161
ND/PLP-BK - Okt-09 - - 1 - - - 4 - - 5
2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan
Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: pengadaan (1), manajemen proyek (2) dan partisipasi masyarakat (3). Bidang Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. termasuk administrasi pencairan BLM. Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan bidang pengaduan adalah sebagai berikut : Tabel 2. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan
Pengaduan dalam bidang partisipasi masyarakat berjumlah 1.972 pengaduan (selesai 1910 pengaduan dan proses 62 pengaduan). Untuk bidang manajemen proyek sebanyak 40 pengaduan (selesai 38 pengaduan dan proses 2 pengaduan),
94
sedangkan untuk bidang pengadaan berjumlah 37 pengaduan (selesai 30 dan proses 7 pengaduan). Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah
Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan.
Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam empat tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2 : tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 3 : tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 4 : Tingkat Pusat.
Dari total pengaduan (2.049), 1.947 pengaduan diantaranya merupakan pengaduan yang terjadi dan dapat dikelola di tingkat Kelurahan/Desa. Di tingkat ini, 1.889 pengaduan telah selesai dikelola dan 58 pengaduan masih dalam proses. Pengaduan dengan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat Kecamatan berjumlah 24 pengaduan. Di tingkat ini, 24 pengaduan telah selesai dikelola. Sedangkan pengaduan dengan derajat masalah tingkat Kota/Kabupaten berjumlah 47 pengaduan, telah selesai dikelola 43 pangaduan dan 4 pengaduan masih dalam proses. Adapun pengaduan dengan derajat kewenangan fasilitasi di tingkat KMW/Propinsi berjumlah 12 pengaduan. Di tingkat ini, 3 pengaduan telah selesai dan 9 masih dalam proses. Pengaduan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat pusat berjumlah 19 pengaduan, dan telah selesai dikelola.
95
4. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian
Tabel 4 : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian
Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain : Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX; Faximile, Website. Atau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. (lihat tabel 4)
STATUS PENANGANAN NO. MEDIA PENYAMPAIAN Selesai Proses
JUMLAH
1 Tatap Langsung 1876 61 19372 Buku Pengaduan 6 0 63 Kotak Pengaduan 8 0 84 Telepon 18 3 215 Faksimil 0 0 06 Surat 1 0 17 Email 0 0 08 WEB 5 0 59 SMS 25 7 32
TOTAL 1978 71 2049Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebesar 1.937 pengaduan (Selesai 1.876 pengaduan, Proses 61 pengaduan).
96
Penutup
Dalam penulisan laporan ini data diperoleh dari database aplikasi PPM PNPM Mandiri Perkotaan progres bulan Nopember 2009. Untuk data kuantitatif berupa tabulasi silang terdapat persamaan penekanan pada jenis pengaduan yang bersifat masalah untuk lingkup administrasi teknis, yaitu pengaduan paling banyak dengan kategori mekanisme dan prosedur dengan lingkup kegiatan yang terkait dengan pelaksana/pelaku kegiatan di ex wilayah P2KP Extension (KMW Provinsi), ex wilayah P2KP 2 dan ex wilayah P2KP 3. Berdasarkan data kuantitatif berupa tabulasi silang terdapat persamaan penekanan pada jenis pengaduan yang bersifat masalah untuk lingkup keuangan, yaitu pengaduan paling banyak dengan kategori penyimpangan dana dengan lingkup kegiatan pemanfaatan dana BLM di ex wilayah P2KP 2, ex wilayah P2KP Extension (KMW Provinsi) dan ex wilayah P2KP 3. Begitu juga dengan media penyampaian pengaduan terdapat perbedaan penekanan pada media yang digunakan, yaitu pengaduan paling banyak dengan menggunakan media tatap langsung di ex wilayah P2KP 2 dan ex wilayah P2KP 3 sedangkan pengaduan paling banyak dengan menggunakan media SMS di ex wilayah P2KP Extension (KMW Provinsi). Untuk pengaduan via SMS, total pengaduan yang masuk berjumlah 127 pengaduan. Dalam progres PPM di ex wilayah P2KP 2, diketahui bahwa seluruh KMW telah melakukan dokumentasi fasilitasi PPM di setiap wilayah kelurahannya. KMW yang memberikan perhatian tertinggi terhadap implementasi PPM adalah KMW 13. Laporan hardcopy (cetakan) bulanan PPM KMW Provinsi periode Januari 08 sampai dengan Oktober 09 yang belum diterima PPM Pusat status per tanggal 21 Desember 2009. Untuk Ex P2KP Extension, yaitu: KMW Prov. Banten/DKI (bulan September 09 dan Oktober 09), KMW Prov. Jawa Barat (bulan Nopember 08, Januari 09, Maret 09 s/d Mei, September 09 dan Oktober 09), KMW Prov. Jawa Tengah (bulan Mei, Juli s/d Desember 08, Januari 09 s/d September 09), KMW Prov. DI. Yogyakarta, dan KMW Prov. Jawa Timur. Catatan: Untuk KMW Provinsi Jawa Timur P2KP Extension per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Ex P2KP 2, yaitu: KMW 1 (bulan Nopember 08, Desember 08, Januari 09 s/d Oktober 09), KMW 2 (bulan September s/d Desember 08, Januari 09 s/d Maret 09, Juli 09 dan Oktober 09), KMW 3, KMW 4 (bulan Februari 09 s/d Maret 09), KMW 5 (bulan Februari, Juli, Oktober s/d Desember 08 dan Mei 09), KMW 7 (bulan Februari 08, Januari 09 s/d Mei 09), KMW 8 (bulan April s/d Desember 08, Januari 09 s/d Mei 09), KMW 9 (bulan Juli dan Agustus 08, April 09 dan Mei 09), KMW 11, KMW 12 (bulan Februari 09, Mei 09 dan Agustus 09), KMW 13 (bulan Mei 08 dan April 09 s/d Juli 09, September 09 dan Oktober 09), KMW 15 (bulan Nopember, Desember 08, Januari 09 s/d Maret 09) dan KMW 16 (bulan Februari, Maret, Juli s/d Desember 08, Januari 09 s/d Maret 09)
97
Catatan: Untuk KMW 3, KMW 4, KMW 10, KMW 15 dan KMW 16 per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 5, KMW 6, KMW 7, KMW 8 dan KMW 9 per 1 Juni 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Dalam progres PPM ex wilayah P2KP 3, diketahui bahwa belum seluruh KMW telah melakukan dokumentasi fasilitasi PPM di setiap wilayah kelurahannya. KMW yang memberikan perhatian tertinggi terhadap implementasi PPM adalah KMW 6. Untuk laporan tertulis PPM bulanan (hard copy), berdasarkan data terakhir (tanggal 21 Desember 2009), KMW-KMW yang belum memberikan laporan bulanan PPM secara tertulis berupa cetakan kepada PPM Pusat adalah : KMW 1 (bulan September 09 dan Oktober 09), KMW 4 (bulan Februari, Maret, Juni s/d Oktober 08 dan April 09, Juni s/d Oktober 09), KMW 5 (bulan Januari 08 dan Februari 08), KMW 10 (Januari s/d Oktober 08, Februari 09 s/d Oktober 09), KMW 11 (bulan Januari 09 s/d Oktober 09), KMW 12 (bulan Januari s/d Oktober 08, Januari 09 s/d Maret 09), KMW 13 (bulan Januari s/d Maret, Juli 08, Januari 09 s/d Maret 09), KMW 14 dan KMW 15 (bulan Januari s/d Nopember 08 dan Oktober 09). Catatan: Untuk KMW 12 (NTT) dan KMW 13 (KALTIM) per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 8 (Bengkulu) per 30 April 2009 di demobilisasi (berakhri masa kontrak). Maka KMW 7 (Bengkulu) mengelola pengaduan di ex lokasi sasaran KMW 8. Progres rekapitulasi dokumen hasil PPM di 3 OC/KMW (OC 6, OC 7 dan OC 8) di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan dan tingkat KMP. Sampai dengan bulan Nopember 2009, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah 2.049 pengaduan. Dari total pengaduan sebesar 2.049 pengaduan (selesai 1.978 pengaduan dan proses 71 pengaduan), berupa; pengaduan informatif (1.973 pengaduan) dan pengaduan masalah (76 pengaduan). Berdasarkan kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 1.071 pengaduan (selesai 1.046, proses 25 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan lainnya sebesar 24 pengaduan (selesai 21, proses 3 pengaduan). Demikian laporan yang dapat disampaikan. Untuk perbaikan ke depan saran dan masukan terhadap laporan ini sangat diharapkan.