PRINSIP KONSTITUSIONALISME DALAM ... - Universitas Indonesia

PRINSIP KONSTITUSIONALISME DALAM PIAGAM MADI-NAH DAN RELEVANSINYA BAGI KONSTITUSI INDONESIA

Himas M. I. El Hakim, S.H.

AbstractConstitutionalism is an idea that use a constitution as an instrumen for limiting state power and pro-tect human rights. Limiting state power and protect human rights is a principles of constitution that contained at every constitution. Medina’s Charter as a constitution is the first written constitution that contain it. With unique and different implementation of constitutionalism, Medina’s Charter afford good progress either state power limitation and human right protection. Syuro’ or high forum is one of the unique implementation for limiting state power and human rights protection. The result of constitutionalism of Medina’s Charter give many principle and relevance for another constitutional-ism implementation. Indonesia as a constitutional state can learn something from Medina’s Charter constitutionalism. There is formal and subsctance relevancies that was taken from Medina’s Charter constitutionalism pinciples and it can be applied at indonesia constitution. Keywords : Constitutionalism, Medina Charter, Indonesia Constitution

Mei 2017 Edisi 7

Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal

41 Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam

FHUI

LATAR BELAKANG MASALAH Setiap negara terlahir dengan memiliki cita-cita yang disusun oleh pendi-rinya. Indonesia sebagai negara yang merdeka juga memiliki cita-cita tersebut. Cita-cita terbentuknya Indonesia dapat dilihat dalam kostitusi sebagai dokumen hukum tertinggi suatu negara. Supreme Goals suatu negara bisa ditemukan dalam Pembukaan konstitusinya.1 Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : ”...yang melindungi se-genap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...” menjadi cita terlahirnya Indonesia. Tujuan inilah yang menja-di salah satu faktor penting dari eksistensi negara Indonesia dan pemerintahannya. Tujuan yang tertera dalam konstitusi tersebut jelas memerlukan adanya kerjasama baik antara pemegang kekuasaan dalam hal ini negara dengan rakyat yang juga menjadi salah satu unsur eksistensi negara. Negara yang dijalank-an oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial memerlukan peran serta dari rakyat sebagai salah satu subyek sekaligus obyek dalam pembangunan nega-ra. Posisi rakyat di mata penguasa di negara Indonesia juga tidak kalah penting mengingat kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana tertera dalam ketentuan Pas-al 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akan tetapi relasi antara negara dan rakyat tidak selamanya berjalan dengan baik. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa gerakan yang pecah pada 1966 maupun 1998 merupakan bentuk kekecewaan rakyat kepada negara. Hal ini juga diperparah dengan disintegrasi antar rakyat sendiri. Konflik yang disebabkan isu suku, agama, ras dan adat (selanjutnya disebut SARA) juga mewarnai perjalanan Indonesia. Pem-berontakan hingga tindakan terorisme merupakan buah dari benih-benih perpecahan. Perpecahan ini sendiri yang menjadikan identitas Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana tertera di Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipertanyakan. Benarkah Indonesia merupakan negara kesat-uan jika perpecahan terus terjadi? Dan dalam kondisi seperti ini apakah cita - cita didirikannya suatu negara bisa diwujudkan baik oleh pemerintah maupun rakyat?

Hal yang berbeda terjadi pada negara yang berdiri ribuan tahun si- 1 Liav Orgad, The Preambule in Constitutional Interpretation, Oxford University Press, 2010, h. 4.

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

lam. Negara Madinah merupakan salah satu negara yang mampu menja-di peradaban besar hingga berabad-abad. Salah satu peristiwa yang men-jadi landas pacu dari kemajuan tersebut adalah lahirnya Piagam Madinah. Negara Madinah mampu memperjuangkan cita-citanya hingga ke pelosok Eropa.

Komposisi rakyat Madinah yang diisi baik oleh kaum pen-datang Muhajirin dan kaum aslinya Anshar serta heterogenitas ag-ama yang membuahkan Piagam Madinah sebagai kesepakatan kenega-raan sebagai salah satu faktor yang mendukung kemajuan negara tersebut.

Hal yang menarik adalah adanya persamaan antar Negara Indonesia den-gan Negara Madinah. Kesamaan tesebut setidaknya adalah komposisi muslim se-bagai mayoritas dan heterogenitas kesukuan yang ada didalamnya. Akan tetapi Negara Madinah terbukti dalam sejarah mampu mengembangkan dan mengek-spansi pengaruhnya, sedangkan Indonesia jika ditinjau dari Indeks Pembangu-nan Manusia ada di peringkat ke-108 dari 187 negara pada 2013.2 Menjelang 70 tahun kemerdekaan, Indonesia masih berada di posisi yang belum cukup strat-egis dibandingkan dengan tetangganya, Singapura dan Malaysia. Hal ini juga lebih berat di kemudian hari mengingat beban persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Community) yang juga diberlakukan akhir tahun 2015.

Pada sisi yang lain, Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ter-tera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indone-sia Tahun 1945 memiliki konstitusi sebagai dasar bernegara. Sementara Negara Madinah juga memiliki dokumen yang disebut sebagai Piagam Madinah, piag-am tersebut pada hakikatnya adalah konstitusi sebagaimana pendapat Ahmad Sukardja yakni : “Piagam Madinah adalah Konstitusi Negara Madinah, yang dibentuk pada awal masa klasik Islam, tepatnya sekitar tahun 622 M”.3 Akan tetapi apakah Piagam Madinah dapat diklasifikasikan sebagai konstitusi se-bagaimana Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

Piagam Madinah menurut Jimly merupakan : “Piagam tertulis pertama dalam

2 “IPM Indonesia Stagnan di Peringkat 108”, www.republika.co.id, 24 Juli 2014, dikunjungi pada tanggal 1 November 2014. 3 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang -Undang Dasar NRI 1945.Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h. 6.

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern...”.4 Perbedaan agama (diantaranya Islam, Yahudi, dan Nasrani di Yas-trib) maupun Suku (Quraisy Muhajirin, Auz, Khazraj, dan sebagainya) tidak menjadi penghalang tercapainya konsensus politis hingga terlahirnya Piagam Madinah. Tata negara Madinah sendiri selain ditopang Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis, juga ditopang oleh konstitusi lain seperti Al Qur’an dan sunnah sebagaimana diatur dalam pasal 23 dalam Piagam Madinah yang jika diterjemahkan bebas : ”Dan sesung-guhnya bila kalian berbeda (pendapat) mengenai suatu urusan, maka dasar menyele-saiannya ada pada (ketentuan) Allah (Al Qur’an) dan pada Muhammad (Sunnah)”.

Maka berdasarkan ketentuan ini, Al Qur an dan Sunnah juga berkedudu-kan sebagai konstitusi yang menjadi bagian yang memperjelas, menjabar-kan, dan melengkapi Piagam Madinah. Hal ini sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa : ”...Suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia dit-ulis dalam suatu naskah atau beberapa (cetak tebal oleh penulis) naskah..”.5

Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah dapat dikatakan bagian dari Piagam Ma-dinah sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie terkait peraturan dasar yang terdi-ri dari naskah induk, naskah perubahan, dan naskah pelengkap.6 Adapun posisi Al Qur’an dan Sunnah jika ditinjau dari stufentheorie Hans Kelsen, ada pada tataran staatgrundnorm. Hal ini disebabkan dasar pembentukan dan semangat dari Piagam Madinah sendiri dilandasi dari keduanya. Piagam Madinah yang kemudian menja-di Grundgezets dan juga sebagai political legal documents antar rakyat Madinah.

Berdasarkan pemaparan tersebut Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai konstitusi modern di zamannya. Piagam Madinah sebagaimana konstitusi pada umumnya di dunia modern pasti mengandung prinsip konstitusionalisme. Prinsip konstitusionalisme inilah yang akan dikaji dalam penelitian untuk ditemukan un-sur-unsurnya dan diperbandingkan dengan prinsip konstitusionalisme di Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi modern.

4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konpres, Jakarta, 2005, (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I) h. 13. 5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, (Selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie II) h. 148. 6 Jimly Asshiddiqie I, op. cit., h. 254.

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

Piagam Madinah sendiri berlaku sejak kepemimpinan Rasulullah di Madi-nah hingga berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Hal ini disebabkan setelah berdirinya monarki Abbasiyah yang dipelopori oleh Muaw-iyah, Piagam Madinah diamandemen secara total dengan ketentuan yang berbeda.

Hal ini sama seperti konstitusi Indonesia ketika baru berdiri dan digan-ti dengan Undang – Undang RIS maupun 1950. Meskipun Piagam Madinah ti-dak lagi diberlakukan namun sebagai political legal documents yang memiliki konten yang luar biasa dan implikasi besar pada penerapan kenegaraannya, Piag-am Madinah tetap dianggap konstitusi idealis bagi kaum muslimin yang men-jadi contoh dalam pembentukan khilafah islamiyah ‘ala minhajin nubuw-wah,7 terutama penerapan kehidupan bernegara yang heterogen dan majemuk.

Hal yang menjadi pertanyaan dari latar belakang tersebut adalah apakah ter-dapat prinsip – prinsip konstitusionalisme yang terkandung dalam konstitusi yang lahir di abad ketujuh tersebut, seperti apa pula bentuk prinsip konstitusionalisme dan implikasinya? Kemudian hal – hal apa yang memiliki relevansi bagi konstitusi Indonesia, mengingat Indonesia sendiri secara komposisi demografis juga negara yang heterogen?

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian mengenai prinsip konstitusionalisme antara Piagam Madinah dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indone-sia Tahun 1945 tersebut diharapkan mampu menjadi alternatif solusi – solusi guna mengurai permasalahan konstitusional sekaligus memperkaya khazanah keilmuan konstitusional khususnya di Indonesia yang heterogen dan majemuk sebagaimana Negara Madinah di era pemberlakuan Piagam Madinah.

7 Khilafah Islamiyah ‘ala Minhajin Nubuwwah : Kepemimpinan Islam di atas Jalan Kena-bian (berdasarkan ajaran Nabi)

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan – rumusan masalah yang akan diulas dalam penelitian ini antara lain :

a. Apakah terdapat Prinsip Konstitusionalisme di dalam Piagam Madinah?

b. Relevansi apa saja bagi Konstitusi Indonesia yang didapatkan dari adan-ya Prinsip Konstitusionalisme di dalam Piagam Madinah?

METODE PENELITIAN

Socio-legal research merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Kajian literatur tekstual yang dielaborasi dengan konsep dan prinsip teori ketataneg-araan menjadi bahan yang memperkaya penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach, conceptual approach dan historical approach.

PRINSIP – PRINSIP KONSTITUSIONALISME

Konstitusionalisme sebagai prinsip dapat didefinisikan sebagai gagasan yang berkaitan erat dengan kekuasaan penguasa dan perlindungan terhadap rakyat. Jika dijabarkan lagi, terdapat kata “konstitusi” dalam konstitusionalisme. Konstitusi se-bagai peraturan dasar sekaligus landasan dari peraturan perundang – undangan lain-nya merupakan unsur utama dalam konstitusionalisme. Hal ini disebabkan konstitusi jika didefinisikan merupakan Political Legal Document memiliki posisi yang tinggi, fundamen dan strategis dalam suatu negara. Kontrak dan kesepakatan antara penguasa sebagai pengelola negara dengan rakyat sebagai unsur utama negara menjadi konten yang penting dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk hukum yang mengand-ung makna – makna historis dan filosofis sebagai landasan legalitas suatu negara.8

Substansi dari perjanjian antar – manusia yang diwakili dengan pe-megang kekuasaan melahirkan konstitusionalisme sebagai instrumen pem-

8 Soetandyo, Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, h. 60.

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

batas kekuasaan agar negara tetap pada jalan yang benar. Konstitusional-isme merupakan bentuk konstitusionalisasi dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara didasarkan pada perjanjian antar – manusia dan ideologinya.9

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie ten-tang mengatur kekuasaan negara bahwa konstitusionalisme adalah ga-gasan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan untuk tujuan to keep government in order.10 Senada dengan Jimly, terkait pembatasan kekuasaan mer-upakan salah satu poin yang penting dalam prinsip konstitusionalisme menurut Daniel S. Lev adalah masalah pembagian kekuasaan dan wewenang.11

Urgensi dari pembatasan kekuasaan dari negara sendiri sebagaima-na disebut diawal, ditujukan agar tidak ada kesewenang – wenangan da-lam tindak penguasa. Tindakan negara yang sewenang – wenang itulah yang pasti berimplikasi terhadap hak – hak warga negara. Inilah relasi riil antara membatasi kekuasaan negara dengan terlindunginya hak warga negara.

Muhammad Alim berpendapat bahwa konstitusionalisme berkaitan erat den-gan perlindungan rakyat sebagai obyek kebijakan negara : “ ... untuk melindun-gi hak – hak yang diperintah dan membatasi kekuasaan yang memerintah.”12

Hal perlindungan hak warga negara melalui pembatasan kekuasaan nega-ra senada dengan pendapat yang dilayangkan oleh Carl J. Friedrich yaitu : ... ga-gasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diseleng-garakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin, bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerin-tahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang berhak untuk memerintah.13

Pendapat yang lebih komprehensif mengenai prinsip konstitusionalisme dikemukakan oleh Muhammad Alim bahwa, “Gagasan konstitusionalisme adalah

9 Ibid, h. 60. 10 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2004, h. 20. 11 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990, h. 514-515. 12 Muhammad Alim, Asas – Asas Negara Hukum Modern dalam Islam : Kajian Komprehen-sif Islam dan Ketatanegaraan, LKiS, Yogyakarta, 2010, h. 9. 13 Ibid, h. 63.

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

gagasan yang membuat konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah se-demikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang – wenang dan dengan demikian diharapkan hak – hak warga negara akan lebih terlindungi.14”

Berdasarkan definisi gramatikal serta pendapat ahli tata negara tersebut seti-daknya terdapat dua prinsip utama yang ada dalam konstitusionalisme, yakni :

1. Pembatasan kekuasaan lembaga negara; guna

2. Melindungi dan menjamin hak – hak warga negara.

Kedua elemen inilah yang harus ada dalam konstitusi sebuah negara yang menganut gagasan konstitusionalisme. Konstitusionalisme dalam prinsip – prin-sipnya harus diatur dalam konstitusi negara. Konstitusi sebagai aturan hukum tert-inggi sekaligus fundamental dalam suatu negara merupakan instrumen utama dalam bukti nyata penerapan konstitusionalisme dalam suatu negara.

Konstitusionalisme merupakan konsep yang menjadi keniscayaan diberlaku-kan di negara modern.15 Implikasi dari eksistensi konstitusionalisme pada suatu negara jelas memberikan perbedaan dengan negara yang tidak menerapkan konsti-tusionalisme di dalamnya. Konsep negara hukum atau rechtstaat yang salah satunya menghendaki perlindungan hak asasi manusia warga negara jelas memerlukan kon-stitusionalisme sebagai prinsip yang menjiwai negara tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan negara kekuasaan belaka atau machtstaat yang cenderung bersifat tirani dan mengesampingkan rakyat dibanding urusan penguasa.

Revolusi Perancis pada abad pertengahan atau reinnessance merupakan salah satu bukti bahwa machtstaat yang tidak mengakomodasi konstitusionalisme di da-lam negaranya dapat menimbulkan kekecewaan dari rakyat. Kekecewaan itulah yang menggerakkan rakyat baik kelas bawah maupun berkepentingan seperti kelas pemodal mengupayakan perlindungan hak mereka dari kesewenang – wenangan penguasa. Kejadian – kejadian semacam ini kemudian lahir di berbagai wilayah lain di dunia dan di waktu yang terus bergulir hingga saat ini seperti Arab Spring. Kon-stitusionalisme yang tidak diakomodasi oleh konstitusi dan tidak dijalankan pengua-sa dengan serius akan melahirkan kekacauan di negara tersebut. 14 Ibid, h. 62. 15 Jimly Asshiddiqie I, op. cit., h. 20.

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

PRINSIP KONSTITUSIONALISME PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah merupakan Political Legal Document yang menjadi cikal bakal kelahiran dari Negara Madinah pada abad ke – 7 masehi. Hal ini sejalan den-gan konsep Hobbes mengenai kontrak sosial antar rakyat guna mencapai tujuan bersama. Yastrib yang sebelumnya menjadi domisili kabilah multietnik dan agama jelas memerlukan kesepakatan agar terjadi perlindungan baik bagi kaum pendatang (Muhajirin), kaum penerima (Anshor), maupun penduduk Yastrib sendiri.

Konstitusionalisme dalam Piagam Madinah jelas memiliki perbedaan den-gan konstitusi lain khususnya di dunia modern. Hal ini disebabkan Piagam Madinah sendiri merupakan terobosan di masanya. Gentlements agreement yang berbuah po-litical legal document antara Muhajirin, Anshor dan penduduk asli merupakan ben-tuk kesamaan visi dan misi dalam membentuk masyarakat madani guna mencapai tujuan bersama seperti keamanan, kesejahteraan dan keadilan.

Konsep kedaulatan yang diakomodasi di Negara Madinah memilik perbe-daan jika dibandingkan dengan konsep negara sekuler. Kekuasaan menurut Negara Madinah pada dasarnya milik Tuhan yang didelegasikan kepada pemimpin negara (ulil amri) guna kepentingan rakyat (ummah).

Kedaulatan semacam inilah yang melahirkan sistem teodemokrasi maupun nomokrasi dalam Negara Madinah yang didasarkan pada ajaran Islam sebagai sta-atfundamentalnorm-nya dan Piagam Madinah sebagai Grundnorm yang berlaku

Prinsip konstitusionalisme secara kelembagaan prinsip konstitusionalisme terhadap Piagam Madinah menghasilkan konsep musyawarah sebagai instrumen dalam menguji kebijakan negara yang akan dilaksanakan. Musyawarah sebagai in-strumen legislatif juga memiliki fungsi check and balances dalam memperkuat atau mengubah kebijakan dari ulil amri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ulil amri meskipun sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga tidak lepas dari instrumen musyawarah dan pengawasan dari rakyat. Hal ini disebabkan ulil amri mendapat-kan kewenangan berkuasanya juga didasarkan dari kontrak sosial dari rakyat salah satunya melalui bai’at.

Absolutisme yang dikhawatirkan semakin tereduksi ketika warga negara

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

mendapat implikasi dari prinsip konstitusionalisme dalam Piagam Madinah. Penga-kuan hak asli suku, kabilah dan golongan menunjukkan bahwa pelaksanaan Piagam Madinah jelas memerlukan seluruh pihak yang berkepentingan di dalamnya. Adan-ya keberatan atas kebijakan kenegaraan bahkan oleh seorang individu, akan dibawa ke ranah musyawarah dan memungkinkan adanya perubahan dari kebijakan yang akan dilaksanakan oleh ulil amri.

Piagam Madinah sebagai konstitusi yang dibentuk oleh rakyat Madinah baik pendatang maupun masyarakat aslinya, memiliki substansi dalam hal kekuasaan. Kekuasaan dalam negara Madinah sangat dipengaruhi dengan kondisi perpolitikan dan sosial yang ada di arab pada saat itu. Kuatnya peran kepala suku dan kabilah menjadikan Madinah, yang sebelumnya bernama Yastrib, menjadi arena pertempu-ran antar suku diantaranya Auz dan Khazraj. Madinah sebelum kehadiran Muhajirin dapat dikatakan sangat tidak stabil dalam hal perpolitikan.

Rasulullah sebagai pemimpin Muhajirin menyadari hal tersebut, yakni labil-itas perpolitikan di Madinah. Maka dalam rangka meminimalisir pergolakan poli-tik dan perebutan kekuasaan di Madinah, beliau berinisiasi untuk membangun titik temu pada seluruh pihak yang berkepentingan mengenai kekuasaan di Madinah. Piagam Madinah mau tidak mau harus mengandung prinsip dalam aspek kekuasaan.

Implikasi dari kondisi sosial politik ini melahirkan Piagam Madinah yang disepakati oleh suku dan kabilah besar dan berpengaruh di Madinah. Yahudi sendiri dianggap sebagai golongan yang besar dan memiliki massa yang banyak di Madi-nah. Pergolakan politik antar kabilah dan suku juga menjadi poin penting yang harus diatasi terlebih dahulu di dalam Piagam Madinah. Maka dapat dijumpai beberapa pengaturan yang bersifat yudisial lebih dominan dari pengaturan eksekutif maupun legislatif.

Hal inilah yang bisa jadi menjadi salah satu alasan mengapa urusan dalam golongan dikembalikan ke masing – masing golongan. Instrumen penyelesaian sengketa internal golongan pada dasarnya sesuai dengan adat masing – masing. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Sukardja :

Penyebutan nama – nama suku dalam Piagam Madinah dan disebutkannya beberapa adat yang berlaku di lingkungan suku – suku itu menjadi bukti bahwa Mu-

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

hammad saw. bersikap sangat realistis. Ia mengakui eksistensi dan pengaruh suku – suku dan membolehkan adat yang dianggap baik berjalan terus.16

Adapun sengketa yang terjadi antar suku dan kabilah memiliki instrumen berbeda dalam upaya penyelesaiannya. Hal ini dapat ditinjau dari klausul Pasal 23 dan 42 yang berbunyi :

Pasal 23 : Dan sesungguhnya bila kalian berbeda (pendapat) mengenai suatu urusan, maka dasar menyelesaiannya ada pada (ketentuan) Allah dan pada Muhammad.

Pasal 42 : Dan sesungguhnya jika di antara rakyat Piagam ini terdapat peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (didasarkan pada) ketentuan Allah dan Muhammad Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi was salam dan sesungguhnya Allah melindungi dan memandang kebaikan pada Piagam ini.

Rasulullah sebagai kepala negara (ulil amri) memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara antar suku dan kabilah yang bersengketa jika didasarkan kepa-da ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan posisi ulil amri sebagai lembaga peme-gang kekuasaan yudisial yang memiliki fungsi eksekusi yang tinggi pula. Adanya fungsi eksekusi ini sangat logis mengingat suatu putusan akan memberi arti dan dampak jika penegakkan hukumnya juga kuat.

Pembatasan kekuasaan dalam Piagam Madinah merupakan salah satu hal yang sangat menarik. Hal ini disebabkan pengaturan yang sederhana mengenai kekuasaan atau dapat dikatakan hanya prinsipnya saja yang diatur di dalamnya. Kondisi sosial yang ada di Negara Madinah sedikit banyak membantu berjalannya kenegaraan tanpa harus secara rinci diatur. Warga negara mendapat implikasi dari penerapan prinsip konstitusionalisme melalui pencantuman klausul dalam Pasal 46 Piagam Madinah yang berbunyi :

Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan peran bernegara seperti 16 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indo-nesia tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.99.

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

check and balances terhadap kebijakan dari ulil amri, setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengajukan keberatan maupun masukan mengenai kebijakan negara yang akan dilakukan. Musyawarah sebagai instrumen pengawasan juga memberikan ruang lebih bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya dalam membentuk kebijakan yang terbaik, tentu juga didasari dari latar belakang kemampuan dan keilmuan orang tersebut.17

Musyawarah sebagai instrumen pembatasan kekuasaan juga secara tersirat ada dalam dua klausul Piagam Madinah yakni :18

Pasal 12 : Seorang yang beriman tidak boleh mengikat perjanjian den-gan persekutuan orang beriman lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu darinya.

Pasal 17 : Dan sesungguhnya perdamaian orang – orang beriman adalah satu, tidak dibenarkan seorang beriman membuat perjanjian damai sendiri tanpa persetujuan orang beriman lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan keadilan di antara mereka.

Kedua klausul di atas secara langsung menunjukkan pencegahan tindak ke-sewenang – wenangan yang dikhawatirkan merugikan pihak lain. Persetujuan dari pihak lain secara langsung juga menunjukkan kewajiban adanya persetujuan dan kesepakatan bersama dalam mengambil kebijakan strategis. Hal inilah yang men-jadikan musyawarah sebagai instrumen pembatasan yang kuat dan khas di dalam Negara Madinah. Warga negara Madinah dapat turut serta secara langsung dalam pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah.

Hal ini disebabkan terdapat latar belakang yang masih kuat dari budaya kekabilahan. Sistem kabilah menghendaki adanya pemimpin tertinggi sebagai pe-megang kekuasaan. Selain itu penerapan prinsip pembatasan kekuasaan ini juga dilatarbelakangi karena kondisi yang mendesak dibentuknya konstitusi agar ada ke-pastian hukum di antara pengelolaan negara walau bersifat sederhana.

Pengaturan yang minimalis mengenai kekuasaan ini telah disepakati oleh

17 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, UIP, Jakarta, 2011, h. 16. 18 Muhammad Alim, op. cit., h. 165.

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

rakyat Negara Madinah jika didasarkan pada pembukaan atau Mukadimah Piagam Madinah. Sebagaimana konsep Hobbes mengenai kontrak sosial maka secara po-litical legal Piagam Madinah tidak memerlukan pengaturan kekuasaan yang rigid dan detail mengingat budaya yang ada sudah mendukung teknis penyelenggaraan kekuasaan. Piagam Madinah mencukupkan pengaturan kekuasaan sebagaimana yang dikehendaki dan dipahami oleh rakyat Madinah sendiri.

Klausul yang dijabarkan di dalam pengaturan hak – hak suku, kabilah dan golongan di Piagam Madinah memang banyak yang sama dan diulang. Hal ini menunjukkan adanya persamaan penghormatan atas masing – masing pihak. Salah satu contoh klausul yang banyak diulang adalah :

... tetap mempunyai hak asli mereka; saling menanggung uang tebusan da-rah (diyat) di antara mereka dan setiap keluarga dapat membayar tebusan dengan baik dan adil di kalangan orang – orang beriman.

Klausul di atas diulang setidaknya di 9 (sembilan) tempat di dalam Piag-am Madinah mulai dari Pasal 2 hingga 10 Piagam Madinah. Secara tersurat hal ini menunjukkan adanya penegasan dari perlindungan hak warga negara di dalam Piag-am Madinah sebagai Political Legal Document di Negara Madinah.

Klausul lain yang diulang – ulang berbicara mengenai perlakuan yang sama antar pihak khususnya golongan Yahudi sebanyak 6 (enam) ketentuan mulai dari Pasal 26 hingga 31 seperti :

Kaum Yahudi dari Bani Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Bani Auf.

Pengaturan ini secara tegas menunjukkan bahwa Yahudi sebagai entitas so-sial – politik yang berkepentingan di Madinah juga dihormati hak – haknya se-bagaimana suku lain. Pencantuman khusus dan berulang ini juga sebagai bentuk perlindungan dari diskriminasi yang kuat di tengah budaya fanatisme suku yang kuat pada saat itu. Piagam Madinah melalui klausul tersebut menghendaki adanya perlindungan hak yang sama pada semua pihak dan golongan.

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

Piagam Madinah secara terperinci menyebutkan kabilah dan suku yang ada dalam Negara Madinah mengenai hak asli (former condition) masing – masing. Se-lain itu juga terdapat penegasan dalam salah satu klausul mengenai hak kebebasan beragama khususnya beribadah kaum Yahudi. Hal ini secara tersirat menunjukkan adanya upaya perlindungan hak asasi manusia secara pasif dalam konstitusi. Kondi-si budaya yang ada dalam Negara Madinah juga tidak menuntut perlindungan hak warga negara yang rigid, namun justru lebih menekankan pengakuan dari suatu golongan. Hal ini bisa jadi dengan adanya pengakuan maka hak – hak yang dimi-likinya tetap terjamin. Lain halnya jika tidak diakomodasi pengakuan yang akan menyebabkan tidak jelasnya status dan tidak adanya jaminan perlindungan hak mer-eka. Hal inilah yang menjadi ciri khas perlindungan hak warga negara dalam Piag-am Madinah.

Perlindungan hak warga negara khususnya hak golongan dalam Piagam Ma-dinah menjadi poin utama di dalam konstitusi tersebut. Hal ini berbeda dengan pen-gaturan perlindungan hak asasi manusia (human rights) yang pada dasarnya menja-di staatgrundnorm melalui ajaran hukum Islam yang diterapkan di Negara Madinah maupun sudah terakomodasi dalam hukum adat masing – masing golongan. Perlind-ungan warga negara ditegaskan melalui pengakuan konstitusional (constitutional recognition) dalam Piagam Madinah.

Prinsip konstitusionalisme baik mengenai pengaturan kekuasaan maupun perlindungan hak warga negara dalam Piagam Madinah dapat dikatakan sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan kebutuhan yang ada pada saat itu. Pen-gaturan kekuasaan secara prinsipil dan global sedangkan perlindungan hak warga negara diatur rinci dan fokus pada pengakuan hak golongan, suku dan agama men-jadi ciri khas konstitusionalisme dalam Piagam Madinah.

RELEVANSI BAGI KONSTITUSI INDONESIA

Konstitusionalisme yang ada di dalam konstitusi Indonesia pada dasarnya dapat dikatakan sudah sesuai dengan konsep konstitusi negara hukum modern yang menitik beratkan pada prinsip – prinsip penyelenggaraan kekuasaan dan perlindun-

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

gan hak rakyat yang detail. Hal ini wajar mengingat konstitusi Indonesia khususnya Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri telah men-galami fase – fase yang cukup dinamis dalam pelaksanaannya. Proses panjang itulah yang hari ini membentuk konsitusionalisme di Indonesia dengan segala dinamika pelaksanaannya.

Mengingat proses yang panjang dari pembentukan konstitusionalisme di da-lam konstitusi Indonesia guna mendapatkan tujuan murni dari supreme goals yang disusun oleh para the founding fathers Indonesia maka diperlukan penelaahan kem-bali sejarah pembentukan dan peristiwa – peristiwa penting yang melahirkan kon-stitusi Indonesia sekarang.

Piagam Madinah merupakan dokumen yang lahir jauh sebelum lahisnya kon-stitusi Indonesia. Akan tetapi hal ini tidak serta merta menjadikan hal – hal yang terkandung di dalam Piagam Madinah sama sekali tidak memiliki relevansi dengan konstitusi Indonesia. Piagam Madinah sebagai salah satu konstitusi memiliki rele-vansi secara prinsipil yang dapat diambil pelajaran bagi konsitusi lainnya, termasuk konstitusi Indonesia.

Setidaknya terdapat beberapa relevansi konstitusionalisme Piagam Madinah yang dapat dijadikan pelajaran dalam konstitusi Indonesia yakni :

1. Relevansi Formal

2. Relevansi Substansial

Relevansi formal konstitusionalisme Piagam Madinah adalah bentuknya yang prinsipil, sederhana namun efektif sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini sebe-narnya sudah dicoba diterapkan di dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang masih belum terakomodasi salah satunya adalah pengakuan hak adat.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mencantumkan dalam satu klausul yakni Pasal 18B ayat (2). Hak adat dapat di-analogikan dengan hak asli dalam Piagam Madinah. Hal ini penting untuk ditinjau kembali secara formal mengingat secara historis Indonesia merupakan negara yang plural dan heterogen terutama dalam aspek kesukuan. Perlindungan dan pengakuan

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

hak adat yang lebih di dalam konstitusi akan memberikan tanggung jawab bersama pada masing – masing suku dalam upaya menjalankan hak dan kewajibannya se-bagai rakyat.

Pelanggaran terhadap hak adat juga jelas terbatasi secara sempit jika penga-turan mengenai hak adat dicantumkan di dalam konstitusi. Relevansi ini tidak hanya dapat dilakukan melalui amandemen namun juga dapat melalui upaya konstitusion-al lain seperti konvensi. Hal yang terpenting adalah jaminan secara yuridis menge-nai hak warga negara khususnya hak adat dalam konstitusi Indonesia sebagaimana Piagam Madinah memberikan “hak adat” masing – masing suku, golongan dan ag-ama sesuai dengan asalnya. Hukum adat di dalam Konstitusi Indonesia memerlukan penegasan untuk tidak di intervensi oleh pemegang kekuasaan.

Adapun relevansi substansial yang dapat dijadikan pelajaran dari konstitu-sionalisme Piagam Madinah bagi konstitusi Indonesia adalah penjagaan stabilitas politik dalam rangka menjalankan konstitusi secara bertanggungjawab. Selain itu juga diperlukan adanya penjiwaan kembali konsitusi di dalam peraturan perundang – undangan yang di bentuk oleh lembaga negara. Penyelarasan kepentingan pengua-sa dan rakyat merupakan salah satu bentuk penerapan relevansi substansial Prinsip Konstitusionalisme bagi Konstitusi Indonesia. Konsep musyawarah yang menjadi ciri khas konstitusionalisme Piagam Madinah memberikan ruang bertemu yang le-luasa bagi penguasa dan rakyat. Hal ini perlu dijadikan pelajaran bagi pelaksanaan konstitusi Indonesia secara substansial yakni kebijakan – kebijakan yang didasarkan pada kepentingan rakyat.

Optimalisasi lembaga perwakilan rakyat sebagai representasi warga negara perlu diperkuat kembali sebagai bentuk pelaksanaan konstitusi secara konsekuen. Pembagian yang jelas antar kewenangan lembaga negara serta pelaksanaan kompro-mi sebelum bertikai di ranah litigasi jelas memberikan kewibawaan yang tinggi bagi lembaga – lembaga negara. Hal ini jelas akan memberikan efek yang lebih stabil antara penguasa dan rakyat mengingat kebijakan yang dihasilkan adalah hasil kedua belah pihak secara nyata.

Selain lembaga legislatif, lembaga yuridis juga dapat mengambil relevan-si konstitusionalisme Piagam Madinah. Keadilan dan kepastian hukum yang ada

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

didalam Piagam Madinah didasarkan pada kebutuhan dan dinamika masyarakatnya. Salah satu hal yang patut dikaji ulang dalam sistem peradilan khususnya peradilan konstitusi di Indonesia adalah sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding. Hal ini disebabkan kondisi yang dinamis pada masyarakat dari waktu ke waktu jelas menghendaki adanya penyesuaian hukum agar hukum memberikan keadilan dan kepastian disaat yang sama. Artinya Putusan MK memang final and binding untuk ketentuan Undang – Undang tersebut namun tidak menutup kemun-gkinan jika terdapat permasalahan sama dengan latar belakang berbeda dapat dikaji ulang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing – masing kasus.

Konstitusionalisme Piagam Madinah yang mengandung relevansi bagi konsti-tusi Indonesia jelas merupakan tugas besar baik bagi penguasa maupun rakyat. Hal ini logis mengingat penguasa dan rakyat adalah unsur utama dalam konstitusion-alisme dan pelaksanaannya. Pemerintah yang tidak dipatuhi oleh warga negara di sebabkan tindakan kenegaraan yang inkonstitusional jelas akan memberikan reaksi dari warga negara yang berpengaruh terhadap stabilitas negara. Maka dibutuhkan constitutional awareness baik dari warga negara terutama bagi lembaga negara se-bagai pemegang kekuasaan yang di amanahkan secara konstitusional.

PENUTUP

Kajian mengenai perbandingan prinsip konstitusionalisme di dalam Piagam Madi-nah dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta implikasinya memang memiliki kekayaan substansi dan diantara kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Terdapat prinsip konstitusionalisme yang berlaku di dalam Piagam Madinah. Prinsip konstitusionalisme tersebut terdiri dari adanya pembatasan kekuasaan serta perlindungan hak rakyat. Prinsip Konstitusionalisme yang ada dalam Piagam Madinah berbentuk sederhana dan prinsipil pada pelaksanaannya mengenai pembatasan kekuasaan disebabkan latar belakang kondisi sosial politik dan sistem budaya di Negara Madinah. Adapun prinsip konstitusional-isme dalam perlindungan hak rakyat pada Piagam Madinah diatur rinci men-genai hak asli suku, golongn dan agama yang ada dalam Negara Madinah

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

serta disebutkan secara tekstual masing – masing pihak;

2. Relevansi konstitusionalisme yang terdapat di dalam Piagam Madinah bagi konstitusi Indonesia dapat ditinjau dari relevansi formal dan relevansi sub-stansial. Relevansi formal dari eksistensi prinsip konstitusionalisme Piag-am Madinah menghendaki adanya pengaturan mengenai kekuasaan dan hak warga negara secara yuridis di dalam konstitusi yang didasarkan pada latar belakang budaya dan kebutuhan rakyat suatu negara. Hal ini memiliki rele-vansi bagi lembaga negara di Indonesia yang seharusnya lebih memperhati-kan kepentingan masyarakat Salah satu relevansi yang dapat diangkat adalah peninjauan kembali sifat final and binding dari Putusan Mahkamah Konstitusi mengingat dinamika masyarakat yang terus berkembang. Adapun relevansi substansial dari prinsip konstitusionalisme Piagam Madinah bagi konstitusi Indonesia berfokus pada proses penerapan dan penegakan amanah konstitu-si terhadap seluruh lembaga negara. Lembaga negara di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk bertindak sesuai dengan substansi konstitusi baik yang terkandung secara filosofis di dalam Preambule maupun tertulis secara jelas di dalam batang tubuh konstitusi Indonesia.

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan untuk pelbagai pihak antara lain:

1. Penelitian dan kajian lebih dalam dan komprehensif mengenai konstitusi – konstitusi negara di dunia dalam rangka pembangunan sistem hukum nasi-onal khususnya dalam perspektif konstitusional baik secara formal maupun substansial serta peninjauan kembali fungsi – fungsi kelembagaan yang tidak mengakomodasi kebutuhan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Realisasi dari upaya - upaya perbaikan terhadap pelaksanaan konstitusi di In-donesia. Salah satu contoh dari implementasi konkretnya adalah peninjauan kembali sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Final dan Mengikat. Hal ini disebabkan Konstitusi Indonesia sendiri memiliki sifat yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sifat Putusan MK tersebut lebih layak disesuaikan dengan kasus yang bersangkutan, fleksibel dan tidak disamara-

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

takan meski didasarkan pada aturan yang sama disebabkan heterogenitas mas-yarakat Indonesia. Hal ini jika ditinjau dari relevansi Piagam Madinah adalah pelaksanaan konstitusi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang baik sosial, agama hingga budaya masyarakat Madinah.

3. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi konstitusi oleh seluruh komponen bangsa baik institusi kekuasaan, akademik maupun masyarakat melalui program – program seperti kajian ilmiah tentang konstitusi, diskusi antar – stakeholders di dalam konstitusi Indonesia hingga penyuluhan konstitusi Indonesia pada seluruh elemen rakyat guna semakin meningkatkan kesadaran konstitusional masyarakat.

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

DAFTAR PUSTAKABukuAhmad, Zainal Abidin, Piagam Madinah : Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia,

Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2014.

Alim, Muhammad, Asas – Asas Negara Hukum Modern dalam Islam : Kajian Kom-prehensif Islam dan Ketatanegaraan, LKiS, Yogyakarta, 2010.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, Politik Islam : Ta’liq Siyasah Syar’iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Griya Ilmu, jakarta, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konpres, Jakarta, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Astuti, Ngudi, Pancasila dan Piagam Madinah : Konsep, Teori, dan Analisis Mewu-judkan Masyarakat Madani di Indonesia, Media Bangsa, Jakarta, 2012.

Azhary, Tahir, Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip – Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implememtasinya pada Periode Negara Madi-nah dan Masa Kini, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Dicey, A.V., Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Nusamedia, Bandung, 2014.

Fuad, Ahmad Nur, Cekli Setya Pratiwi dan M. Syaiful Aris, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, LPSHAM Muhammadiyah Jatim – MADANI, Malang, 2010.

Hamzah, Fahri, Negara, Pasar dan Rakyat, Faham Indonesia, Jakarta, 2010.

Mahendra, Yusril Ihza, Dinamika Tatanegara Indonesia, Gema Insani Pers, Jakarta, 1996.

Mas’udi, Masdar Farid, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam, Media Alvabet, Jakar-ta, 2013.

Mubarakfuri, Safiur Rahman, History of Madinah Munawwarah, Maktaba Darus Salam, Riyadh, 2004.

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

Nasution, Adnan Buyung, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia (Stu-di Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959), PT Grafiti Pers, Jakarta, 1995.

Imarah, Muhammad, Islam dan Keamanan Sosial, Gema Insani Pers, Jakarta, 1999.

Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2007.

Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, UIP, Jakarta, 2011.

Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Strong, C.F., Konstitusi – Konstitusi Politik Modern : Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, Nusamedia, Bandung, 2014,

Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah & Undang – Undang Dasar NRI 1945 : Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Wigjnosoebroto, Soetandyo, Hukum, Paradigma, Metode dan Permasalahan, EL-SAM dan HUMA, Jakarta, 2002.

MakalahAsshiddiqie, Jimly, Gagasan Negara Hukum Indonesia.

Emon, Anver, Reflections On The “Constitution of Medina” : An Essay On Meth-odology And Ideology In Islamic Legal History, JINEL UCLA, Los An-geles, 2002.

Orgad, Liav, The Preambule in Constitutional Interpretation, Oxford University Press, 2010.

Mei 2017 Edisi 7



FHUI

PRINSIP KONSTITUSIONALISME DALAM ... - Universitas Indonesia

Documents