Presentase Penanganan Pelanggaran Pemilihan GBW

1

Penanganan Pelanggaran

Pemilihan GBW (Gubernur-Bupati-Walikota)

Oleh: Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Divisi PP

2

UU No. 15/2011 ttg Penyelenggara Pemilu(pasal 73 ayat 4 butir a dan b)

UU No. 8/2015 j.o UU No.1/2015 ttg pemilihan G B W.(pasal 134)

Perbawaslu No.11/2014 ttg pengawasan Pemilu

Dasar Hukum

3

Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan per-UU-an terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Penindakan adalah serangkaian proses Penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Pengertian

4

Laporan Hasil Pengawasan dituangkan dalam Formulir model A (vide : PerBawaslu 11/2014)

Hasil Pengawasan yang mengandung temuan dugaan pelanggaran diputuskan menjadi temuan dugaan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu melalui Rapat Pleno.

Berdasarkan Keputusan Pengawas Pemilu temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran selambat-lambatnya 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran dengan mengisi formulir model A-2.

Tindak Lanjut Temuan

5

Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran Pemilihan berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan.

Laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu diteruskan kepada Pengawas Pemilihan yang berwenang.

Prinsip Penerimaan Laporan

6

WNI yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat.

Pemantau Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota.

Peserta Pemilihan GBW.

P e l a p o r

7

Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilihan sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui/ditemukannya pelanggaran.

Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan GBW yang diterima oleh Pengawas Pemilihan paling lama 1 X 24 Jam disampaikan kepada Sentra Gakkumdu.

Laporan Pelanggaran

8

Pelapor mengisi dan menandatangani formulir penerimaan laporan Pelanggaran Pemilu (Model A-1).

Formulir Laporan Pelanggaran memuat:- Nama dan alamat pelapor;- Waktu dan tempat peristiwa;- Nama dan alamat terlapor;- Nama dan alamat saksi-saksi;- Uraian kejadian; dan- Tandatangan pelapor.

Pelapor menyertakan Fotocopy Identitas/Pasport.

Formulir Penerimaan Laporan

9

Pada saat penyerahan laporan, Pelapor akan diberikan sebuah tanda terima, Formulir Model A-3.

Pengawas Pemilihan memberikan bukti tanda penerimaan laporan pelanggaran Pemilu tersebut.

Pengawas Pemilihan dalam waktu 1X24 jam segera menyampaikan laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu.

Bukti Pelaporan

10

Pengawas Pemilihan mengkaji setiap temuan/laporan yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti paling lama 3 hari setelah laporan diterima.

Dalam hal Pengawas Pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, keputusan dilakukan paling lama 5 hari setelah laporan diterima.

Pengawas Pemilihan dapat mengundang pihak pelapor dan terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk dimintakan keterangannya dalam klarifikasi atas laporan yang diterima.

Waktu Penanganan Pelanggaran

11

Setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran memenuhi syarat formal dan materil, petugas penerima laporan melakukan pemberkasan laporan dugaan pelanggaran.

Berkas temuan atau laporan dugaan pelanggaran dilakukan pengkajian sebagaimana formulir Kajian dugaan pelanggaran Model A-8.

Kajian bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno.

Penomoran formulir Model A-8, menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model A.1 untuk Laporan dugaan pelanggaran atau formulir Model A.2 untuk Temuan dugaan pelanggaran.

Penanganan Dugaan Pelanggaran

12

BA klarifikasi menggunakan formulir model A-7.

BA klarifikasi dibuat rangkap dan dibubuhi tanda tangan di atas materai.

Pihak terklarifikasi dan klarifikator membubuhkan paraf setiap halaman dan menandatangani BA Klarifikasi.

Pengawas Pemilu/pengklarifikasi menyerahkan salinan BA klarifikasi kepada pihak terklarifikasi.

Klarifikasi

13

Hasil Kajian terhadap Temuan/Laporan dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir A-9.

Kategori hasil kajian : a. Pelanggaran Pemilu. b. Bukan pelanggaran Pemilu. c. Sengketa Pemilu.

Hasil Kajian

14

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau

Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Jenis-jenis Pelanggaran Pemilihan

15

TerimakasihAtas

PerhatiannyaSALAM

AWASLU……..