Prensentasi hasil survey kesiapan badan publik

Indonesia Corruption Watch 2012

Mengetahui Kesiapan badan publik dalam menyiapkan mandat UU KIP khususnya penunjukan PPID dan SOP Pelayanan Informasi

Mengetahui kinerja badan publik dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat sesuai amanat UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi

Mengetahui Komitmen pemerindah daerah yang disurvei, khususnya daerah yang Komisi Informasi Daerahnya telah terbentuk, ataupun sedang dalam proses pembentukan

Diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholder yang memiliki komitmen untuk mengawal efektifitas pelaksanaan UU KIP, baik pemerintah pusat/daerah dan Komisi Informasi Pusat/ daerah. Sehingga jaminan hak atas informasi bisa benar-benar dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Survey ini dilakukan terhadap seluruh badan publik pemerintah daerah pada level propinsi ditambah kabupaten/kota untuk memenuhi sampel survey.

Hasil survey ini diharapkan dapat menggambarkan kualitas kinerja badan publik, kemudian dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi tugas dan tanggungjawabnya.

Lokasi Survey : Survey dilakukan terhadap badan-badan publik yang terdapat di 5 daerah

diantaranya Kota Medan Sumatera Utara, Kota Semarang Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kota Makassar Sulawesi Selatan, Kota Denpasar Bali.

Waktu Survey : Survey dilakukan pada Oktober – November Tahun 2011 Responden Survey : PPID, Pejabat Humas, Pegawai yang terkait dengan pelayanan informasi publik atau

pegawai yang ditunjuk di instansi yang di survey. Satu instansi : 1 responden Teknik Sampling : Purposive Sampling artinya responden atau instansi dipilih dengan tujuan tertentu.

Dalam survey ini, instansi yang dipilih adalah instansi yang tergabung dalam struktur pemerintah daerah, propinsi, kabupaten dan kota.

Jumlah Responden : Tiap daerah 300 responden, total responden di 5 daerah 1500 Metode Pengumpulan data : Wawancara dengan kuetioner Variabel Alat Ukur : Semua Jenis Informasi publik, pengetahuan responden atas informasi publik,

prosedur permintaan informasi, kesungguhan lembaga mengimplementasikan informasi publik

Profil Responden Kebijakan/ Aturan Kapasitas Badan Publik Jenis Informasi Informasi yang Dikecualikan Pengaturan Informasi yang Dikecualikan Mekanisme Memperoleh Informasi Komisi Informasi Akuntabilitas Badan Publik

59.53%

40.47%

Posisi Jabatan

terkait

tidak

Berdasarkan hasil survey, dari 1500 responden di badan publik yang diwawancarai atau pun yang ditugaskan untuk menjawab wawancara, 59,53%

adalah petugas yang jabatannya berkaitan langsung dengan pelayanan informasi. Sedangkan 40,47% lainnya tidak terkait dengan pelayanan

informasi.

Profil Responden

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

70.73%

29.00%

37.73%

25.33%

Terkait pengetahuan responden tentang kebijakan/ aturan yang mengatur tentang pelayanan informasi, diketahui bahwa 70,73% (1061 orang) menyatakan mengetahui nya dari UU 14 Tahun 2008. Kemudian yang mengetahui dari PP 61/ 2010 sebesar 29% (435 orang), mengetahui dari PERKIP tahun 2010 sebesar 37,73% (566), serta mengetahui dari Permendagri 35/ 2010 sebanyak 25,33% (380 orang).

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

55.80%

33.21%

Menyangkut keberadaan aturan internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi panduan petugas badan publik dalam memberikan pelayanan informasi, ternyata 55,80% (837 orang) responden menyatakan lembaga tempat kerjanya sudah memiliki SOP. Namun dari 55,80% tersebut, hanya 33,21% (278 orang) responden yang menyatakan SOP tersebut disusun berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat

Menurut hasil survey, badan publik yang telah mengangkat petugas pelayanan informasi dan dokumentasi hanya 14,53% atau 218 badan publik saja dari 1500 badan publik yang disurvey. Kemudian dari 14,53% (218 badan publik), yang mengakui telah memberikan tunjangan khusus bagi petugas pelayanan informasinya hanya sebanyak 41 badan publik atau 18,81%. Begitu juga dari 14,53% (218 badan publik) yang menyatakan telah memberikan pelatihan bagi petugasnya hanya sebanyak 92 badan publik atau (42,20%). 0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

14.53%

18.81%

42.20%

6.20%

Pejabat

Tunjungan

Pelatihan

Alokasi Dana

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Berkala

76.73%

95.05%

87.75%

40.83% 44.22%

93.05%

Informasi Berkala

Profil

Kegiatan & Kinerja

Info Keuangan

Lainnya

Sarana

Menurut hasil survey diketahui bahwa dari 1500 responden ternyata 76,73% (1151 orang) menyatakan telah menyediakan informasi yang bersifat berkala. Dari 76,73% responden yang menyatakan bahwa tersedia informasi berkala tersebut: 95,05% terkait dengan profil lembaga, 87,75% terkait kegiatan dan kinerja, 40,83% Informasi tentang keuangan sedangkan 44,22% berisi tentang informasi lain-lain Kemudian sekitar 93,05% menyatakan jika badan publik menyediakan sarana untuk mensosialisasikan informasi tersebut

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Serta-Merta

53.07%

93.09%

Informasi

Sarana

Untuk informasi yang wajib diumumkan secara serta merta diketahui bahwa 53,07 % atau 796 dari 1500 responden menyatakan tersedia informasi yang sifatnya serta-merta. Kemudian dari 53,07% responden yang menyatakan bahwa tersedia informasi serta merta, 93,09% (741 responden) menyatakan bahwa ada sarana untuk mengumumkan informasi tersebut.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

54.80%

74.57%

69.22%

59.37%

46.47%

67.64%

71.05%

63.14%

90.75%

Informasi Setiap Saat

Keputusan

Dokumen Pendukung

Rencana Kerja

Perjanjian Rekanan

Informasi Pejabat

Prosedur Kerja

Laporan Pelayanan

Sarana

Menurut hasil survey, diketahui dari 1500 badan publik yang disurvey ternyata hanya 54,80 % atau 822 badan publik yang menyediakan informasi setiap saat dari 54,80 % responden tersebut, kategori informasi yang tersedia setiap saat, antara lain terdiri : 74,57% (613 orang), tentang hasil keputusan badan publik. 69,22% (569 orang), tentang kebijakan dan dokumen pendukungnya. 59,37% (488 orang), rencana kerja proyek dan prakiraan pengeluaran anggarannya. 46,47% (382 orang), perjanjian badan publik dan pihak ketiga. 67,64% (556 orang), informasi/ kebijakan yang disampaikan pejabat publik 71,05% (584 orang), tentang prosedur kerja 63,14% (519 orang), tentang laporan pelayanan akses informasi publik. 90,75% (746 orang) menyatakan bahwa ada sarana untuk mengumumkan informasinya

24.60%

19.60%

46.60%

66.67%

39.12%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Uji Konsekuensi

Mengatur

Mengetahui

Melaksanakan

Lolos Uji

Bisa diakses

Menurut hasil survey terhadap sekitar 1500 badan publik, setidaknya terdapat hanya 24,60% (369 responden) menyatakan bahwa institusinya mengatur tentang informasi yang dikecualikan. Sedangkan hanya 19,60% (294 responden) menyatakan telah memahami tentang uji konsekuensi Dari 19,60% (294) tersebut ; 46,60% (137) menyatakan telah menguji konsekuensi terhadap informasi yang dikategorikan di kecualikan 66,67% (196) menyatakan informasi yang lolus uji konsekuensi telah diberikan surat keputusan dari pimpinan badan publik 39,12% (115 ) menyatakan informasi yang dikecualikan memiliki batas waktu

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Mekanisme Memperoleh Informasi

66.07%

85.57%

74.27%

14.83%

49.04%

2.72%

Mengatur

Tertulis

Datang Langsung

Ada Formulir

Keberatan keterlambatan

Biaya Salinan

Menurut hasil survey terhadap 1500 responden di badan publik, diketahui bahwa 66,07% atau 991 badan publik menyatakan bahwa telah mengatur mekanisme untuk mendapatkan informasi. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut ; 85,57% (848 reponden) mengutamakan permohonan informasi secara tertulis. 74,27% (836 responden) menyatakan bahwa pemohon dapat datang langsung. 14,83% (147) menyatakan menyediakan formulir permohonan secara resmi 49,04% (486) mengatur mekanisme complain atau keberatan bila ada masyarakat yang tidak puas atas pelayanan informasi 2,72% (27 responden) menyatakan bahwa kantor bandan publiknya membebankan biaya salinan

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Komisi Informasi Pusat

49.27%

94.05%

83.22% 80.11%

72.67%

Tahu

Melaksanakan UU KIP

Menerima Aduan

Menyelesaikan Sengketa

Melaksanakan Ajudikasi

Ada/ Berdiri

Menurut hasil survey terhadap 1500 keberadaan KIP hanya diketahui 49,27% atau 739 responden saja ;

94,05% (665 orang) tahu Tugas KI Pusat Sesuai UU 14 tahun 2008 83,22% (613 ) tahu KI memiliki tugas Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi 80,11% (592) menyatakan tugas KIP Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi didampingi penegak hukum 72,67% (537 orang) menyatakan tugas KIP adalah Melakukan ajudikasi litigasi

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Komisi Informasi Daerah

41.87%

89.17% 83.12%

79.14%

70.54%

63.69%

Tahu

Melaksanakan UU KIP

Menerima Aduan

Sengketa Informasi

Ajudikasi

Ada/ Berdiri

Menurut hasil survey dari 41,87% (628 ) yang menyatakan bahwa tahu tentang Komisi Informasi Daerah ; 89,17% (560) tahu jika tugas KID adalah menjalankan UU KIP dan peraturannya 89,17% (560 orang) tahu fungsi KID tugasnya menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi Publik di melalui mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi. 79,14% (497 responden) Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi didampingi penegak hukum. 79,14% (497 responden) yang menyatakan tugas KIP adalah Melakukan ajudikasi litigasi

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Laporan Periodik

64.93%

46.40%

16.20%

61.73%

Laporan Periodik

Diumumkan

Dilaporkan KIP/ KID

Evaluasi Pimpinan

Menurut Hasil Survey terhadap 1500 responden di ketahui ; Sebesar 64,93% (974 orang) menyatakan bahwa lembaga anda membuat laporan tentang pelaksanaan layanan informasi secara periodik Sebesar 46,40% (696 orang) menyatakan bahwa laporan akhir tahun terkait pelayanan informasi diumumkan kepada masyarakat. Sebesar 16,20% (243 orang) menyatakan bahwa salinan laporan pelaksanaan layanan informasi disampaikan kepada komisi informasi pusat/daerah. Sebesar 61,73% (926 orang) menyatakan bahwa pimpinan lembaganya melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi publik pada instansinya

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pengetahuan Aturan

99%

76%

36%

58% 64%

Sumatera Utara

Jawa Tengah

Bali

Sulawesi Selatan

Yogyakarta

Jika hasil survey di 5 (lima) daerah dibandingkan ternyata hasil pengetahuan responden terhadap kebijakan/aturan terkait keterbukaan informasi sangat beragam dimana

pengetahuan responden di wilayah Sumatera Utara ternyata sangat tinggi mencapai 99%, Jawa Tengah 76%, Diikuti Yogyakarta 64%, Sulawesi Selatan 58% dan Bali 36%.

Tingginya pengetahuan responden terhadap kebijakan/ aturan ini diuga karena anya polemik

pembentukan Komisi Informasi Daerah Sumatera Utara yang tak kunjung usai

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Alokasi Anggaran

40%

80%

70%

50%

60%

Sumatera Utara

Jawa Tengah

Bali

Sulawesi Selatan

Yogyakarta

Terkait komitmen terhadap alokasi anggaran ternyata hasil survey di lima daerah menunjukan jika propinsi jawa tengah ternyata yang paling tinggi prosentasenya dengan 80%, kemudian

diikuti berturut-turut oleh Bali 70%, Yogyakarta 60%, Sulawesi Selatan 50 % dan Sumatera 40%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Informasi setiap saat

6%

64% 60%

66%

50%

Sumatera Utara

Jawa Tengah

Bali

Sulawesi Selatan

Yogyakarta

Untuk informasi yang tersedia setiap saat, Komitmen tertinggi ditunjukan badan publik di Sulawesi selatan dengan (66%), diikuti Jawa tengah (64%), Bali

(60%), Yogyakarta (50%) dan Sumatera Utara (6%).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Informasi Berkala

99%

76%

36%

58% 64%

Sumatera Utara

Jawa Tengah

Bali

Sulawesi Selatan

Yogyakarta

Untuk informasi berkala, ternyata badan publik di sumatera utara cukup responsif. Ini diketahui dari prosentase hasil survey yang paling tinggi dengan (99%), di ikuti Jawa tengah (76%), Yogyakarta (64%), Sulawesi Selatan (58%) dan Bali (36%).

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Informasi Dikecualikan

8%

30% 30%

25%

15% Sumatera Utara Jawa Tengah Bali Sulawesi Selatan Yogyakarta

Untuk pengaturan informasi yang dikecualikan (dirahasiakan) atau uji konskuensi diketahui jika badan publik di propinsi jawa tengah dan bali mendapatkan

prosentase (30%), Sulawesi Selatan (25%), Yogyakarta (15%) dan Sumatera Utara (8%).

Pasca dua tahun implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi ternyata kesiapan badan publik di daerah dalam merespon UU tersebut masih sangat rendah. Hal tersebut paling tidak ditunjukan dari hasil survey di 5 daerah yang menggambarkan beberapa problematika, diantaranya ; Petugas yang bertanggungjawab memberikan pelayanan informasi relatif

banyak yang jabatannya tidak berkaitan dengan pelayanan informasi dan dokumentasi di instansinya masing-masing.

Pengetahuan petugas informasi di badan publik masih terbatas pada UU KIP, sedangkan peraturan lain seperti PP, Permendagri dan PERKIP belum banyak yang menguasai

Badan publik di daerah di 5 daerah yang memiliki SOP pelayanan informasi juga terbilang masih minim yaitu sekitar 55, 8 % dari 1500 instansi yang di survey

Komitmen badan publik untuk menunjuk PPID juga masih sangat rendah hanya sekitar 14,53% dari 1500 instansi. Dari jumlah tersebut tetap ada upaya untuk memberikan pelatihan, alokasi dana dan tunjangan bagi PPIDnya

Komitmen badan publik dalam menyediakan informasi berkala sudah cukup baik namun demikian untuk khusus untuk informasi yang berkaitan dengan keuangan masih sangat tertutup.

Untuk informasi yang harus tersedia setiap saat dan serta merta, badan publik didaerah ternyata juga belum memberikan respon positif

Sekitar 24,6% badan publik yang mengatur informasi pengecualian, namun sayangnya yang memahami mekanisme uji konskuensi juga sangat rendah sekitar 19,6%

Pengetahuan responden tentang komisi informasi pusat maupun daerah masih sangat rendah. Hal ini bisa dikarenakan Komisi informasi belum menjalankan fungsi sosialisasinya secara maksimal ataupun karena masih banyaknya KI daerah yang belum terbentuk

Daerah yang telah memiliki komisi informasi daerah, keterbukaan informasi di badan publik pemerintahnya relatif lebih baik dibanding daerah lain khususnya dalam pengetahuan akan kebijakan dan aturan, penyediaan informasi serta penyediaan anggaran. Pengecualian bagi Sumut, polemik pembentukan KI Daerah yang tak kunjung usai, diduga menjadi faktor X yang mempengaruhi responden dalam menjawab quetioner

Terimakasih