PPT Sosisalisasi IUMK Pekanbaru.pdf

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Peran BRI dalam Mendukung Usaha Mikro dan Kecil

Pekanbaru, 4 – 5 Juni 2015

Pengertian IUMK dan Kartu IUMK PENGERTIAN IUMK dan KARTU IUMK

IUMK adalah Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya

disingkat dengan IUMK merupakan tanda legalitas kepada

seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk

izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

Kartu IUMK adalah Kartu Co-Branding Debit BRI yang berfungsi

sebagai ID Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang telah memiliki

IUMK dilengkapi berbagai fasilitas dan manfaat Kartu Debit

BRI.

Latar belakang Kebijakan IUMK

a. perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan

mengembangkan usaha mikro dan kecil;

b. Pedagang usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam

akses pembiayaa;

c. Usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas

hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk mendapatkan

kepastian dan perlindungan dalam berusaha;

Latar Belakang dan Kebijakan IUMK

Dasar Hukum

UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah 1

Perpres RI No. 98 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin

Usaha Mikro dan Kecil

2

Permendagri RI No.83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin

Usaha Mikro dan Kecil

3

DASAR IMPLEMENTASI

MOU antara Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negri

Tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Daerah Tanggal 30 Januari 2015 di Jakarta

IUMK

OP & BRI

PKS antara Menteri Koperasi dan UKM Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negri dengan Direktur Utama BRI

Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Tanggal 30 Januari 2015 di Jakarta

Manfaat IUMK

kepastian dan perlindungan

dalam

berusaha

pendampingan untuk

pengembangan

usaha

kemudahan dalam akses pembiayaan

kemudahan dalam

pemberdayaan

MANFAAT IUMK

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Menyusun program dan melaksanakan sosialisasi IUMK di daerah

Memfasilitasi percepatan pendelegasian kewenangan penerbitan IUMK kepada camat dan atau lurah/kepala desa

Memfasilitasi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberian IUMK;

Melakukan monitoring dan evaluasi dalam mendukung pemberian IUMK.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah memiliki tugas:

KEMENTERIAN KOPERASI & UKM

Mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan

Melaksanakan sosialisasi penerbitan IUMK melalui pola pendampingan

Melakukan penguatan kelembagaan UMK yang telah memiliki IUMK

Melakukan koordinasi dengan perbankan dan non perbankan dalam rangka peningkatan akses pembiayaan dan akses ke sumberdaya produktif lainnya bagi UMK yang telah memiliki IUMK

Melakukan monitoring dan evaluasi pola pendampingan pemberian IUMK.

Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha memiliki tugas:

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memiliki tugas:

Menyusun program dan melaksanakan sosialisasi kebijakan penerbitan IUMK

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan penerbitan IUMK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan akses pasar bagi UMK yang telah memiliki IUMK

PERAN BRI

BRI sebagai bank yang fokus terhadap UMKM mendukung rencana implementasi peraturan tersebut melalui :

Menyediakan sistem database para pelaku usaha mikro dan kecil(PUMK).

Menyediakan sistem aplikasi IUMK mulai dari fungsi admin pada level kecamatan /kelurahan/kantor desa hingga fungsi pelaporan dan monitoring bagi Kementerian terkait.

Mendukung penerbitan kartu IUMK yang berfungsi sebagai ID PUMK sekaligus mendapat manfaat kartu debit BRI yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi.

Memberikan kemudahan akses fasilitas kredit bagi para PUMK .

Manfaat Bagi Kementerian : 1. Tersedia sistem aplikasi manajemen IUMK yang dapat di akses pada tingkat

kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian. 2. Tersedia database PUMK secara detail by name by address. 3. Kemudahan dalam melakukan monitoring terhadap sebaran dan

perkembangan PUMK di Indonesia sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Manfaat Bagi PUMK : 1. Mendapatkan Kartu IUMK yang praktis dan mudah dibawa sebagai ID pelaku

usaha yang memiliki izin resmi. 2. Memperoleh berbagai manfaat Kartu Debit BRI. 3. Mendapat kemudahan akses pembiayaan dan berkesempatan memperoleh

penjaminan kredit dari ASIPPINDO.

FILLER

14

PENGAJUAN IUMK KECAMATAN

15

PENGAJUAN IUMK KECAMATAN (Lanjutan)

16

PENGAJUAN IUMK KECAMATAN (Lanjutan)

DATABASE IUMK

Secara otomatis data akan tersimpan ke dalam database IUMK

17

PUMK membawa naskah IUMK dan KTP

PROSES PEMBUATAN KARTU IUMK DI UKER

PUMK menuju Unit Kerja BRI yang ditunjuk admin

kecamatan

DATABASE IUMK

Melakukan interface terhadap

Database IUMK

18

Setiap level pemerintahan melakukan Monitoring, Analisis, dan Evaluasi berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada sistem melalui user dan password yang diberikan sesuai level kewenangan.

PROSES MONITORING, EVALUASI, dan ANALISA

PU

SAT/

KEM

ENTE

RIA

N

PR

OV

INSI

KA

BU

PATE

N/K

OTA

KEC

AM

ATA

N/K

ELU

RA

HA

N

Aksesibilitas Database IUMK

gender

umur Modal

Sarana usaha Klasifikasi usaha

lokasi

migrasi

Terima Kasih

19

[email protected] 0812 711 9990

Lampiran

20

Dasar Hukum

UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

1

Perpres RI No. 98 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

1. IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam mengembangkan usahanya. 2. Tujuan Pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk: a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank da non bank d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemberintah daerah dan/ atau lembaga lainnya

2

LATAR BELAKANG

Permendagri RI No.83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

1. Melakukan pengisian formulir (Nama, nomor KTP, Nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan, dan jumlah modal usaha)

3

2. Syarat-syarat PUMK untuk mendapatkan IUMK : - Surat pengantar RT/RW terkait lokasi usaha - KTP dan KK termasuk Pas Photo terbaru - Mengisi formulir (nama; no telp; kegiatan usaha; sarana usaha; dan jumlah modal

usaha)

3. Yang menerbitkan IUMK adalah Bupati/ Walikota dapat didelegasikan ke kecamatan dan kelurahan, berupa naskah 1 lembar

4. Hak PUMK (Pelaku Usaha Mikro dan Kecil) - Melakukan kegiatan usaha, - Mendapat informasi dan sosialisasi terkait kegiatan usaha, - Mendapat pembinaan dan pemberdayaan dari pemerintah dan lembaga lainnya, - Kemudahan akses pembiayaan)

5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Memperoleh Database)

- Kementrian, Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan

23

E-Channel 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(Target)

ATM 6.085 7.292 14.292 18.292 20.792 22.792

EDC 12.719 31.590 44.715 85.936 131.204 207.704

CDM 39 89 92 192 392 892

E-Buzz 2 19 42 50 55 57

Total E-Channel 18.845 38.990 59.141 104.470 152.443 231.445

Pekerja 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(Target)

Jumlah Pekerja 75.712 85.530 99.512 112.854 127.070 134.637

Rasio Pekerja per Outlet 11 11 11 11 4 2

JARINGAN KERJA BRI

Outlets 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Target)

Kantor Pusat 1 1 1 1 1 1

Kantor Wilayah 18 18 18 18 19 19

Kantor Inspeksi 14 15 16 17 18 19

Kantor Cabang 413 431 446 453 461 466

Kantor Cabang Pembantu 470 502 545 565 584 609

BRI Unit 4.649 4.849 5.000 5.144 5.293 5.360

Kantor Kas 822 870 914 950 971 991

Teras BRI 617 1.304 1.778 2.206 2.457 2.575

Teras Mobile - 100 350 465 610 719

Total Kantor 7.004 8.090 9.068 9.819 10.414 10.759

Agen BRILink - - - - 20.683 50.000

Total Outlet (Kantor + Agen) 7.004 8.090 9.068 9.819 31.097 60.759

Simplicity & Accessibility

24

JARINGAN KERJA BRI

Kantor Wilayah Kantor Cabang BRI Unit Teras BRI

Kantor Kas Kantor Cabang Pembantu

Teras Mobile Teras Kapal

BRI berkomitmen memperbaiki layanan sampai ke seluruh wilayah kepulauan Indonesia dengan penguatan sistem teknologi informasi dan komunikasi melalui kepemilikan satelit pada tahun 2016

25

Divisi Bisnis Pangan dan Kemitraan

941 Account Officer Pangan Seluruh Indonesia

19 Kabag Pangan di 19 Kantor Wilayah

22 Staff Pangan di 19 Kantor Wilayah

DIVISI BISNIS PANGAN DAN KEMITRAAN

Pinjaman

Kemitraan BRI KKPEBRI S-SRGBRI

Sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan, BRI menyalurkan berbagai skim Kredit antara lain Kredit Pangan, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG), dan Pinjaman Kemitraan BRI.

Bantuan

Cuma Cuma

Bantuan Dana

Bergulir

Pinjaman

Bersubsidi

Pinjaman

Komersial

Khusus

Pinjaman

Komersial

penuh

Kemampuan Usaha

A

B

C

D

E

Pola Pembiayaan VS Kemampuan Usaha

Po

la P

em

bia

yaan

K

om

ers

ial

Tidak seluruh jenis usaha dapat dibiayai dengan pola kredit komersial. BRI memiliki dua pola pembiayaan: subsidized basis dan commercial basis

Commercial line

Dukungan Pembiayaan BRI

Peran Pendamping yang diharapkan

Tenaga pendamping menjadi konsultasn pelaku usaha dalam mendukung sistem perdagangan online BRI bagi para pelaku usaha....

Membantu pengurusan izin usaha

Mendampingi pengembangan usaha

Menjembatani pelaku usaha dengan perbankan BRI