i esuai amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Penilaian Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara periodic meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun (2005 - 2025), sebagai acuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional. Pada saat ini memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga ( 2015 —2019 ) dan setiap kementerian/lembaga diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 2015-2019, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil (capaian kinerja) yang ingin dicapai oleh Balai Besar POM di Pekanbaru selama kurun waktu tertentu (1 sampai dengan 5 tahun) secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan yang berkelanjutan selama lima tahun kedepan (2015-2019) dengan target - target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pekanbaru, 20 April 2015 Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. H. Indra Ginting, Apt, MM NIP. 19561227 198802 1 001 S KATA PENGANTAR
94
Embed
KATA PENGANTAR S - Badan Pengawas Obat dan Makananpom.go.id/ppid/2015/rbalai/pekanbaru.pdf · pengawasan Obat dan Makanan sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kelembagaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
esuai amanat Undang-Undang No. 25
tahun 2004 tentang Sistem Penilaian
Perencanaan Pembangunan Nasional
yang disusun secara periodic meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20
tahun (2005 - 2025), sebagai acuan untuk
mewujudkan cita-cita dan tujuan
pembangunan nasional.
Pada saat ini memasuki Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga ( 2015 —2019 ) dan
setiap kementerian/lembaga diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra)
untuk jangka waktu 2015-2019, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut
Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil (capaian
kinerja) yang ingin dicapai oleh Balai Besar POM di Pekanbaru selama kurun waktu
tertentu (1 sampai dengan 5 tahun) secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam
perencanaan yang berkelanjutan selama lima tahun kedepan (2015-2019) dengan target -
target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
Pekanbaru, 20 April 2015 Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. H. Indra Ginting, Apt, MM NIP. 19561227 198802 1 001
S
KATA PENGANTAR
ii
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1
I.1. Kondisi Umum .............................................................. 1
I.2. Potensi dan Permasalahan .......................................... 15
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BBPOM DI PEKANBARU .............. 45
II.1. Visi ............................................................................... 45
II.2. Misi .............................................................................. 47
II.3. Budaya Organisasi ....................................................... 51
II.4. Tujuan ........................................................................... 52
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Pekanbaru
Lampiran 2. Logical Framework Renstra BBPOM di Pekanbaru
Lampiran 3. Kamus Indikator Rentrsa BBPOM di Pekanbaru 2015-2019
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. KONDISI UMUM
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional
disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana
Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan
arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan
nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya adalah
RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-
2025. Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN tahap ketiga ditujukan
untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia
berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus
meningkat.
Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian
program-program prioritas pemerintahBBPOM di Pekanbaru sesuai
kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra)
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan
BBPOM di Pekanbaru untuk periode 2015-2019. Penyusunan BBPOM di
Pekanbaru ini berpedoman pada RPJMN periode 2015-2019. Proses
penyusunan Renstra BBPOM di Pekanbarutahun 2015-2019 dilakukan sesuai
dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi
pencapaian kinerja tahun 2010-2014, serta melibatkan pemangku kepentingan
yang menjadi mitra BBPOM di Pekanbaru. Selanjutnya Renstra BBPOM di
Pekanbaru periode 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkankinerja BBPOM
di Pekanbaru dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Adapun kondisi umum BBPOM di Pekanbaru pada saat ini berdasarkan
peran, tupoksi dan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:
A. Peran BBPOM di Pekanbaru berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan
Badan POMadalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
(LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen
kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi dan
kewenangan Badan POMdiatur dalam Keputusan PresidenNomor 103 Tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir
kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Sesuai amanat ini,
BBPOM di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi: (1) pengkajian dan
penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (2)
pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (3)
koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BBPOM di Pekanbaru;
(4) pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan
instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
(5) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidangperencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan
rumah tangga.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM di
Pekanbaru melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala
Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor Nomor : 05018/SK/KBPOM tahun
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Badan POM, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan
produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional,
kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.
Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan POM RI tersebut di atas, tugas
tiap bidang sebagai berikut :
1. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan
pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang
produk terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk
Komplemen.
2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program,
evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium,
pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta
pemeriksaan laboratorium pengujian dan pengendalian mutu di bidang
mikrobiologi.
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan
laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil
pengujian pangan dan bahan berbahaya
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan
pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian
mikrobiologi.
Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari :
a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program,
evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu
hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.
b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan
laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil
pengujian mikrobiologi.
3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan
setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana
produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus
pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan
zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan
dan bahan berbahaya.
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan
makanan
b. Pemeriksaan setempat pengambilan contoh untuk pengujian, dan
pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan
dibidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan
bahan berbahaya.
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
c. Pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk
terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat
tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya
d. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat
dan makanan.
Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :
a. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan
setempat pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan
sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang produk
terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat
tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan
berbahaya.
b. Seksi Penyidikan, mempunyai tugas melakukan penyidikan kasus
pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika
dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen,
pangan dan bahan berbahaya.
4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan
pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu,
serta layanan informasi konsumen.
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan
informasi konsumen
b. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu
c. Pelakasanaan Layanan Informasi Konsumen
d. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan
informasi konsumen.
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari :
a. Seksi Sertifikasi, mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk,
sarana produksi dan distribusi tertentu
b. Seksi Layanan Informasi Konsumen, mempunyai tugas melakukan
layanan informasi konsumen.
5. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
dan administrasi di lingkukan Balai Besar POM
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Dilihat dari fungsi BBPOM di Pekanbaru secara garis besar, terdapat 3
(tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga BBPOM di Pekanbaru, yakni: (1)
Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market)
melalui: a) Pengambilan sampel dan pengujian; b) Peningkatan cakupan
pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Propinsi Riau,
termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya; c) Investigasi awal dan
penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Pusat dan Balai;
d) Penguatan kapasitas laboratorium BBPOM di Pekanbaru. (2) Pemberdayaan
masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan
kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka
meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai
melalui: a) Public Warning; b) Pemberian Informasi dan
Penyuluhan/Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat dan
pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, serta; c) Peningkatan Pengawasan
terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan kegiatan BBPOM di
Pekanbaru Sahabat Ibu, dan advokasi kepada masyarakat.
Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BBPOM di Pekanbaru sebagai
lembaga pemerintah yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan
terhadap konsumen. Di sisi lain, tupoksi BBPOM di Pekanbaru ini juga sangat
penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas
Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo,
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
khususnya pada butir 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,
khususnya di sektor kesehatan; pada butir 2: Membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya; pada butir3:
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka Negara kesatuan; pada butir 6: Meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; serta pada butir 7:
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan setor-sektor strategis
ekonomi domestik. Oleh karena itu, BBPOM di Pekanbaru sebagai lembaga
pengawasan Obat dan Makanan sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi
kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung
lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya dan lain
sebagainya, untuk mendukung tugas-tugasnya tersebut.
BBPOM di Pekanbaru idealnya dapat menjalankan tugasnya secara lebih
proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang
dilaporkan.Namun, dengan luas wilayah darat dan perairan di Propinsi Riau
yang mencapai luas lebih kurang 8.915.015,09 Ha (89.150 Km2)km²,
merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi BBPOM di Pekanbaru
melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Propinsi Riauberbentuk
kepulauan yang tentu saja terdapat banyak pintu masuk bagi berbagai Obat dan
Makananke Propinsi Riau. Namun hal ini tidak menjadi hambatan, bahkan
justru menjadi tantangan tersendiri bagi BBPOM di Pekanbaru untuk
melakukan revitalisasi tehadap kinerjanya dalam hal mengawasi Obat dan
Makanan, baik produksi dalam negeri maupun impor yang beredar di
masyarakat.
Di sisi lain, tuntutan modernisasi suatu bangsa juga berpengaruh pada
pola hidup masyarakatnya. Dengan perkembangan modernisasi tersebut,
menjaga pola hidup sehat juga menjadi semakin sulit untuk dipenuhi oleh
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, terutama pemenuhan
standar kesehatan, dimana peredaran makanan yang tidak begitu baik bagi
kesehatan juga hampir-hampir tidak bisa dihindari.
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Pekanbaru disusun
berdasarkan Keputusan Keputusan Kepala Badan POM Nomor
HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
Badan POM RI Nomor Nomor : 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.
Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1.1, secara
garis besar unit-unit kerja BBPOM di Pekanbaru dapat dikelompokkan sebagai
berikut:
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
Gambar 1.1.Struktur Organisasi BBPOM DI PEKANBARU
Untuk mendukung tugas-tugas BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan
peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan
Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya
diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang
baik.Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru untuk melaksanakan tugas
dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2014 adalah sejumlah
92 orang. Adapun jumlah pegawai BBPOM di Pekanbaru yang tersebar baik di
tingkat pusat maupun daerah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan
pada tabel 1.1 di bawah ini:
Kepala
Bidang
Pengujian
Produk Teranokoko
Bidang Sertifikasi dan
Layanan Informasi Konsumen
Sub Bagian Tata Usaha
Bidang Pemeriksaan
dan Penyidikan
Bidang
Pengujian
Pangan, BB, dan Mikrobiologi
Seksi Pengujian Pangan dan BB
Seksi Mikrobiologi
Seksi Penyidikan
Seksi
Pemeriksaan
Seksi
Sertifikasi
Seksi
LIK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
Tabel 1.1
Profil pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1 S3 0
2 S2 9
3 Apoteker/ Profesi 25
4 S1 11
5 Non Sarjana 47
Total 92
0%
12%
31%
15%
42%
Profil Pegawai BBPOM di Pekanbaru
S3
S2
Apoteker/ Profesi
S1
Non Sarjana
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
Gambar 1.2. Profil Pegawai BBPOM di Pekanbaru berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2014
Dari Gbr.1.2DAN Tabel 1.1. di atas dapat diketahui bahwa 42%pegawai
BBPOM di Pekanbaru adalah non sarjana.
Dari komposisi SDM BBPOM di Pekanbaru sampai dengan tahun 2014
sesuai dengan tabel 1.1 di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan
lingkungan strategis yang semakin dinamis,khususnya perubahan lingkungan
strategis eksternal, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitasmaupun
kualitas SDM BBPOM di Pekanbaru, agar dapat mengantisipasi perubahan
lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi
dalam lima tahun kedepan.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S3 S2 Ap
t
S1 B
iolo
gi
S1 la
in
D3
Far
mas
i
D3
Um
um
SMF
SMA
K
SPK
SLTA
Um
um
SLTA
Kej
uru
an
SLTP
Um
um
SLTP
Kej
uru
an SD
Pendidikan
Jum
lah
Profil Pegawai berdasarkan pendidikan dan unit kerja
KepalaSub. Bag TUBidang Pemeriksaan dan PenyidikanBidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan MikrobiologiBidang Pengujian Prod. Terapetik, OT, Kosmetik dan Produk KomplemenBidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
C. Hasil Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru periode 2010-2014
Sesuai dengan peran dan kewenangannya, BBPOM di Pekanbaru
mempunyai tugas mengawasi peredaran Obat dan Makanan di wilayah Propinsi
Riau. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, maka terdapat beberapa tujuan
yang akan dicapai dalam Renstra BBPOM di Pekanbaru 2010-2014, yaitu: 1)
Post-marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium,
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum;
2) Pre-reviu dan pasca-audit iklan dan promosi produk; 3) Komunikasi,
informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.
Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan
BBPOM di Pekanbaru tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaianindikator
kinerja utama sesuai sasaran strategis pada tabel 1.2di bawah ini.
Tabel 1.2 Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaruperiode 2010-2014
Persentase kenaikan Obat tradisional yang memenuhi standar
97.86
bas
elin
e
0.40 0.60 0.80 1
bas
elin
e
5,62 6,39 -8.05 1
bas
elin
e
2.248 1.278 59,08 701
3.
kenaikan kosmetik yang memenuhi standar
98.57
bas
elin
e
0.40 0.60 0.80 1
bas
elin
e
6,79 6,72 -1.34 1
bas
elin
e
2.726 1.344 924,76 750
4.
Persentase kenaikan suplemen makanan yang memenuhi standar
97.62
bas
elin
e
0.50 1 1.5 2
bas
elin
e
1,12 1,87 -5.09 2
bas
elin
e
224 187 84,05 102,5
5.
Persentase kenaikan makanan yang memenuhi standar
83,99
bas
elin
e
6 9 12 15
bas
elin
e
0,38 7,91 2.08 15
bas
elin
e
10,13 105,47 60,89 20,3
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
Sebagaimanatabel 1.2 terkait pencapaian kinerja pada Renstra tahun
2010-2014 tersebut di atas, kinerja BBPOM di Pekanbaru telah menunjukkan
perbaikan yang semakin signifikan.Hal ini bisa dilihat dari seluruh kinerja
BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan tugas utamanya melakukan pengawasan
Obat dan Makanan. Adapun penjelasan pencapaian masing-masing indikator
tersebut adalah sebagai berikut: Untuk indikator kinerja Obat yang beredar telah
memenuhi syarat tercapai sebesar 99,43%, sedangkan Obat Tradisional beredar
telah tercapai memenuhi syarat 80,20%, untuk kinerja Kosmetik beredar telah
memenuhi syarat sebesar 98,84%, dan kinerja Suplemen Makanan tercapai
sebesar 99,23%, dan Makanan beredar yang memenuhi syarat sebesar
83,94%.Berdasarkan hasil tersebut, pengawasan Obat dan Makanan tetap
menjadi mainstreaming di Renstra 2015-2019.Dibawah ini pada gambar 2.2
dapat dilihat secara grafik pencapaian kinerja BBPOM di Pekanbaru dari tahun
2010-2014.
Gambar 1.3 Rasio pencapaian kinerja BBPOM di Pekanbaru periode 2010-2014
-20.00
-10.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
2011 2012 2013 2014
Ratio
Persentase kenaikan Obat yang memenuhi standar
Persentase kenaikan Obat tradisional yang memenuhi standar
kenaikan kosmetik yang memenuhi standar
Persentase kenaikan suplemen makanan yang memenuhi standar
Persentase kenaikan makanan yang memenuhi standar
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
Berdasarkan capaian kinerja utama BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan
tabel1.2 dan gambar1.3di atas, terlihat bahwa kinerja BBPOM di Pekanbaru
telah menunjukkan hasil yang cukup baik sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.Sehinggahal ini menjadikan peran BBPOM di Pekanbaru harus
selalu mengalami peningkatan melalui perubahan lingkungan strategis yang
sangat dinamis.BBPOM di Pekanbaru diharapkan terus menjaga kinerja yang
telah dicapai saat ini sesuai harapan masyarakat, yaituagar pengawasan Obat
dan Makanan terus lebih dimaksimalkan untuk melindungi kesehatan
masyarakat.
D. Isu-isu Strategis sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangan BBPOM di
Pekanbaru
Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di
Pekanbaru tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan
target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih
menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan
masyarakat, antara lain:(1) belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan
pasca beredar di masyarakat (post-market) dan (2) belum efektifnya
pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam
rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Dari
permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang
dianggap sangat krusial dan strategis bagi peran BBPOM di Pekanbaru dalam
melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian
kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini pada gambar 1.4terdapat
diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu
strategissesuai dengan tupoksi dan kewenangan BBPOM di Pekanbaru sebagai
berikut:
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
Gambar 1.4: Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya
Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas BBPOM
di Pekanbaru sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu
terus dilakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi
manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang
semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat
dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, mutu serta
khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, yang pada akhirnya diharapkan
dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan
masyarakat.
PERAN BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU
Penguatan kebijakan teknis pengawasan
(RegulatorySystem)
Pembinaan dan bimbingan kepada
pemangku kepentingan
BELUM OPTIMALNYA PERAN BBPOM DI PEKANBARU
DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
Belum optimalnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
Belum optimalnyapembinaan dan bimbingan kepada
pemangku kepentinganmelalui
Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik
Masih terbatasnya kapasitas
kelembagaan
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang
dihadapi BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan peran dan kewenangannya agar
lebih optimal, yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa
yang akan datang sebagai berikut:
1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian
pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan
serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku
kepentingan,
3. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Pekanbaru, serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.
Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, BBPOM
di Pekanbaru perlu terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara
kelembagaan serta penguatan regulasi, khususnya peraturan perundang-
undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping
itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat,
menuntut BBPOM di Pekanbaru dapat melakukan evaluasi dan mampu
beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan
kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi
katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.
I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun
global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin
kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas
distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang
berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak
pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang
memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas
antarnegara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, mencerminkan
rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh BBPOM di Pekanbaru. Hal ini
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BBPOM di Pekanbaru
dalam mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan. Konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kemampuan
mengoptimalkan partisipasi masyarakat, akan menjamin tercapainya
penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang
dihadapi oleh BBPOM di Pekanbaru terdiri atas 2(dua) isu mendasar, yaitu
kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan yang akan diulas disini adalah Sistem
Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Sedangkan terkait globalisasi, akan diulas tentang perdagangan bebas,
komitmen internasional, post MDGs 2015, perubahan iklim dan demografi.Isu-
isu tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Adapun lingkungan strategis
yang mempengaruhi peran BBPOM di Pekanbaru baik internal maupun
eskternal adalah sebagai berikut:
1.2.1. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah
pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa
Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem
SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi
berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan
dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii)
ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii)
perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan
obat penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang
kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini
saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat
diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna. Sistem Kesehatan
Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan
pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan
kesehatan.
Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan
sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam
berbagai sistem kemasyarakatan. SKN merupakan bagian dari sistem
kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam
mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif
masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut.
Upaya pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh semua
pihak (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) melalui peningkatan
kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Bentuk
pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan
kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu.
Di sisi lain, menjamurnya sistem dan model serta klinik-klinik kesehatan
dan pengobatan alternatif juga makin menambah beban dan daya jangkau
BBPOM di Pekanbaru untuk makin melebarkan sayap dan menajamkan
matanya dalam melakukan pengawasan yang lebih komprehensif.
Semakin banyak pelayanan kesehatan yang disediakan, maka akan
semakin mempengaruhi kebutuhan pelayanan pendukung kepada kesehatan
masyarakat tersebut, yang antara lain tentunya adalah kebutuhan akan obat
semakin meningkat. Penjaminan mutu obat merupakan bagian yang tidak
terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal ini
merupakan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh BBPOM di Pekanbaru
dalam penyediaan obat-obatan yang aman dan bermutu.
Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut.Beberapa
permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu
obat adalah semakin meluasnya penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta
pengobatan secara tradisional di masyarakat yang memerlukan peningkatan
penelitian ilmiah lebih lanjut.
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
Di samping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang
dulu pernah ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit
kembali. Penyakit ini, baik menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari
adanya perubahan iklim secara global, fluktuasi ekonomi, model perdagangan
bebas dan kemajuan teknologi maupun transisi dari demografi, juga turut
mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakat di Propinsi Riau dalam
mengkonsumsi Obat dan Makanan.
Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BBPOM di
Pekanbaru untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam
mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi
masyarakat, BBPOM di Pekanbaru selama inimelakukan pengawasan secara ketat
terhadap produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Selain itu, BBPOM di
Pekanbaru juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat
mengenai produk obat yang aman , bermutu, dan berkhasiat.
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru merupakan
penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan,
utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat
dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan
Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem
tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yaitu:
No
Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan
mutu Obat dan Makanan yang beredar
No Upaya terkait kemandirian Obat dan
Makanan.
1 Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab.
1 Pembinaan industri farmasi dalam negeri agar mampu melakukan produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.
2 Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli dan referensi ilmiah, kerjasama internasional, laboratorium pengujian mutu yang
2 Pengembangan pemanfaatan obat tradisional yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, bermutu tinggi, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan kesehatan
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
No
Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan
mutu Obat dan Makanan yang beredar
No Upaya terkait kemandirian Obat dan
Makanan.
kompeten, independen, dan transparan.
formal.
3 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Upaya ini merupakan suatu kesatuan utuh, dilakukan melalui penilaian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, surveilans dan uji setelah pemasaran, serta pemantauan label atau penandaan, iklan dan promosi.
4 Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal.
5 Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
6 Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan.
Beberapa upaya tersebut di atas, telah dilakukan oleh BPOM dan ke
depan harus lebih ditingkatkan melalui pembinaan, pengawasan dan
pengendalian secara profesional, bertanggungjawab, independen, transparan
dan berbasis bukti ilmiah, sesuai dengan amanat dalam SKN.
1.2.2 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak
menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan.
Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak
langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah
meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam
maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat
untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan
diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya
peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan.
Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya
peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.
Tingginya demand Obat akan mendorong banyak industri farmasi
melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan
perluasan sarana yang dimiliki. Denganadanya peningkatan kapasitas dan
fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi
CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BBPOMakansemakin besar,antara
lain adalah peningkatan pengawasan post-market melalui intensifikasi
pengawasan obat pasca beredar.
Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas
laboratorium pengujian BBPOM di Pekanbaru harus terus diperkuat. Begitu
pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat
dan Makanan (penguji, pengawas obat dan makanan), serta kuantitas SDM yang
harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.
1.1.1 Agenda Sustainable Development Goals (SDGs)
Dengan akan berakhirnya agenda Millennium Development
Goals (MDGs) pada tahun 2015, banyak negara mengakui
keberhasilan dari MDGs sebagai pendorong tindakan-tindakan
untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan
masyarakat. Khususnya dalam bentuk dukungan politik. Kelanjutan
program ini disebut Sustainable Development Goals (SDGs), yang
meliputi 17 goals. Dalam bidang kesehatan, faktanya individu yang
sehat akan memiliki kemampuan fisik dan daya pikir yang lebih
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
kuat, sehingga dapat berkontribusi secara produktif dalam
pembangunan masyarakatnya.
Terkait Goal 2. End hunger, achieve food security and improved
nutrition, and promote sustainable agriculture, selain ketahanan
pangan, kondisi yang harus diciptakan antara lain adalah
masyarakat miskin, kelompok rentan termasuk bayi memiliki akses
untuk mendapatkan makanan yang aman, bergizi dengan jumlah
yang cukup sesuai kebutuhannya. Kontribusi terhadap kondisi ini
adalah tersedianya pangan dengan nilai gizi yang cukup, misalnya
pangan diet khusus mengandung Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang
cukup untuk pasien diabetes, garam dan terigu difortifikasi dengan
mikronutrisi, AKG tertentu dalam susu formula bayi dan lansia. Hal
ini hanya dapat terjadi jika produsen pangan olahan yang telah
diinspeksi dan dibina BPOM menerapkan Good Manufacturing
Practices (GMP) dan menjamin mutu produknya termasuk nilai
nutrisi sesuai dengan kebijakan teknis yang dibuat BPOM/Standar
Nasional Indonesia/standar internasional. Tantangan bagi BPOM ke
depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar
gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan
pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
Terkait Goal 3.Ensure healthy lives and promote well-being for
all at all ages, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah
pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap
obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Asumsinya,
jaminan kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan dan
menggunakan hanya obat atau vaksin yang aman, efektif, dan
bermutu untuk upaya kesehatan preventif, promotif, maupun
kuratif, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Kontribusi
untuk mencapai kondisi ini adalah ketersediaan Obat yang aman,
berkhasiat, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan. Hal ini bisa
tercapai hanya jika Industri Farmasiyang telah diintervensi (diawasi
dan dibina BPOM) mempraktekkan GMP dalam produksi Obat yang
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
aman, berkhasiat, dan bermutu dan PBF serta rantai distribusi obat
menerapkan Good Distribution Practices untuk mengawal mutu Obat
JKN. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah intensifikasi
pengawasan pre-market dan post-market, serta pembinaan pelaku
usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.
1.2.3 Agenda Sustainable Development Goals (SDGs)
Dengan akan berakhirnya agenda Millennium Development Goals (MDGs)
pada tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai
pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan pembangunan masyarakat. Khususnya dalam bentuk dukungan
politik. Kelanjutan program ini disebut Sustainable Development Goals (SDGs),
yang meliputi 17 goals. Dalam bidang kesehatan, faktanya individu yang sehat
akan memiliki kemampuan fisik dan daya pikir yang lebih kuat, sehingga dapat
berkontribusi secara produktif dalam pembangunan masyarakatnya.
Terkait Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition,
and promote sustainable agriculture, selain ketahanan pangan, kondisi yang
harus diciptakan antara lain adalah masyarakat miskin, kelompok rentan
termasuk bayi memiliki akses untuk mendapatkan makanan yang aman, bergizi
dengan jumlah yang cukup sesuai kebutuhannya. Kontribusi terhadap kondisi
ini adalah tersedianya pangan dengan nilai gizi yang cukup, misalnya pangan
diet khusus mengandung Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang cukup untuk pasien
diabetes, garam dan terigu difortifikasi dengan mikronutrisi, AKG tertentu
dalam susu formula bayi dan lansia. Hal ini hanya dapat terjadi jika produsen
pangan olahan yang telah diawasi dan dibina BBPOM di Pekanbaru menerapkan
Good Manufacturing Practices (GMP) dan menjamin mutu produknya termasuk
nilai nutrisi sesuai dengan kebijakan teknis yang dibuat BPOM/Standar
Nasional Indonesia/standar internasional. Tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru
ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi
pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta
KIE kepada masyarakat.
Terkait Goal 3.Ensure healthy lives and promote well-being for all at all
ages, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 2
BAB I PENDAHULUAN
dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan
bermutu. Asumsinya, jaminan kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan
dan menggunakan hanya obat atau vaksin yang aman, efektif, dan bermutu
untuk upaya kesehatan preventif, promotif, maupun kuratif, sehingga kualitas
hidup masyarakat meningkat. Kontribusi untuk mencapai kondisi ini adalah
ketersediaan Obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu di sarana pelayanan
kesehatan. Hal ini bisa tercapai hanya jika Industri Farmasiyang telah
diintervensi (diawasi dan dibina BBPOM) mempraktekkan GMP dalam produksi
Obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu dan PBF serta rantai distribusi obat
menerapkan Good Distribution Practices untuk mengawal mutu Obat JKN.
Tantangan bagi BBPOM ke depan adalah intensifikasi pengawasanpost-market,
serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.
1.2.4 Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional
Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas,
yang mencakup ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan.
Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi
dan transportasi yang sangat cepat dan masif akhir-akhir ini dan
berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era
globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan
kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan,
sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang
responsif.
Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi
tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian
internasional, khususnya ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan
bebas (Free Trade Area). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei
Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand), Free Trade
(empowering).Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi.
Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses
bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai
organisasi.
Misi BBPOM di Pekanbaru merupakan langkah utama yang
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Pekanbaru.
Pengawasan post-marketyang berstandar internasional diterapkan dalam
rangka memperkuat BBPOM di Pekanbaru menghadapi tantangan
globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang
konsisten, yaitu memenuhi standar aman,berkhasiat/ bermanfaat dan
bermutu, diharapkan BBPOM di Pekanbaru mampu melindungi masyarakat
dengan optimal.
BBPOM di Pekanbarujuga melakukan kemitraan dengan pemangku
kepentingan terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi
dan sebagainya yang merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu
dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan
pengetahuan yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di
pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari
produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku berbahaya dan
ilegal.
Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan
tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi
pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu, maka BBPOM di
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 51
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BBPOM DI PEKANBARU
Pekanbaru perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge
sharing).
II.3. BUDAYA ORGANISASI
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus
dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan
tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi
menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan
berkarya.
1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas,
ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan
internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang
baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 52
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BBPOM DI PEKANBARU
II.4. TUJUAN
Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan,
maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman,
bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan
masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan
global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya
iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat
dan Makanan di pasar lokal dan global.
Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas,
diusulkan sebagai berikut :
1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan
bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan
indikator:
Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BBPOM di
Pekanbaru;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan
global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi atau terciptanya
iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat
dan Makanan di pasar lokal dan global.
a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam
memenuhi ketentuan;
b. Tingkatkepuasan pelaku usaha terhadap pemberian
bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.
II.5. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin
dicapai BBPOM di Pekanbaru, dengan mempertimbangkan tantangan masa
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 53
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BBPOM DI PEKANBARU
depan dan sumber daya sertainfrastruktur yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru.
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) kedepan diharapkan BBPOM di
Pekanbaru akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut :
1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh
BBPOM di Pekanbaru merupakan suatu proses yang komprehensif dan
bersifat full spectrum, mencakup pengawasan post-market. Sistem itu
terdiri dari: pertama,pengawasan setelah beredar (post-market control)
yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan
yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan
Makanan. Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling
berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui
apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan,
khasiat/ manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar
ilmiah yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan produk yang
tidak memenuhi syarat dan kemudian akan ditarik dari peredaran. Ketiga,
adalah penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam
bisnis Obat dan Makanan yang relatif menjanjikan keuntungan yang besar,
rentan terhadap pelanggaran dari pelaku usaha. Untuk itu diperlukan
adanya suatu penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terkait Obat
dan Makanan.
Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat
indikator sebagai berikut :
1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target
98% pada akhir 2019.
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan
target 84% pada akhir 2019.
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target
93% pada akhir 2019.
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat,
dengan target 98% pada akhir 2019.
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 54
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BBPOM DI PEKANBARU
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target
90,10% pada akhir 2019.
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan
pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat.
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang
terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah.
Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
yang baik. Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah
masyarakat sebagai konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan
diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak
memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih
dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan
bermutu. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat
dan Makanan yang memenuhi syarat, BBPOM di Pekanbaruharus
memberikan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi,
layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).
Di samping itu, pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan
oleh pelaku usaha baik produsen, distributor, dan pelaku usaha lain.
Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dari
sebelum sampai sesudah produk beredar, salah satunya adalah meliputi
pengawasan Obat dan Makanan di sarana produksi dan sarana distribusi.
Produsen mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan
Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat, dan
bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dari sisi
pemerintah, BBPOM di Pekanbaru bertugas dalam menyusun kebijakan
dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku
usaha.
Paradigma BBPOM di Pekanbaru sebagai lembaga pengawas dan
ditakuti oleh pelaku usaha selama ini mulai berubah, dengan adanya upaya
yang dilakukan BBPOM di Pekanbaru dalam menjalin hubungan yang lebih
harmonis dengan para pelaku usaha. Tanpa meninggalkan tugas utama
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 55
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BBPOM DI PEKANBARU
pengawasan, BBPOM di Pekanbaru berupaya memberikan dukungan
kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam
usahanya.Salah satunya melalui jaminan kualitas (quality assurance)
pengawasan, melalui pendampingan regulatory (regulatory assistance).
Masing-masing kedeputian di BBPOM di Pekanbaru mempunyai upaya
yang berbeda dalam memberikan dukungan regulatory, sesuai dengan
bidang lingkupnya.
Sasaran strategis ini berupaya untuk mengakomodasi kegiatan yang
mendukung pada peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan mutu
Obat dan Makanan.Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus
didukung dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas. Salah satunya
adalah dengan memberikan dukungan regulatory (sistem pengawasan)
kepada pelaku usaha dengan insentif. Sementara terkait dengan faktor lain
yang menjadi variabel penentu dalam meningkatkan kemudahan usaha,
adalah daya saing.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini,
maka dibuat indikatornya sebagai berikut :
1. Jumlah industri farmasi yang meningkat kemandiriannya,
2. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB,
3. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan,
4. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin
keamanan pangan,
5. Peningkatan indeks kesadaran masyarakat, dan
6. Persentase pencapaian kerja sama terhadap target kerja sama yang
ditetapkan.
3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di
Pekanbaru
Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and
machine) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal
ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 56
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BBPOM DI PEKANBARU
penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah
dan kualitasnya, maka BBPOM di Pekanbaruharus mampu mengelola
sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung
terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada
akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat
penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.
BBPOM di Pekanbaru untuk melaksanakan tugas masih
memerlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Kelembagaan tersebut
meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan
efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini,
maka dibuat indikatornya adalah :
1. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BBPOM di
Pekanbaru,
2. Opini Laporan Keuangan BBPOM di Pekanbarudari BPK,
3. Nilai SAKIP BBPOM di Pekanbarudari MenPAN dan RB,
Adapun Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja BBPOM di Pekanbaru periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di
atas, adalah sebagai berikut :
RENSTRA Balai Besar POM di Pekanbaru 57
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BBPOM DI PEKANBARU
Tabel 2.1 :
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Pekanbaru
Periode 2015-2019
VISI MISI TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa
Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
1. Persentase obat yang memenuhi syarat;
2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat;
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat;
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat;
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.
Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat melaluikerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
1. Tingkat Kepuasan Masyarakat
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan BBPOM DI PEKANBARU
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM DI PEKANBARU
1. Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM
2. Opini laporan keuangan BBPOM di Pekanbaru dari BPK.
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM
di Pekanbaru
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan
makanan di seluruh Indonesia
LAMPIRAN 2. LOGICAL FRAMEWORK RENSTRA BALAI BESAR POM di PEKANBARU
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan
1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar
4. Meningkatnya
hasil tindaklanjut penyidikan terhadap
Pelanggaran Obat dan Makanan
2. Meningkatnya kualitas
sarana produksi yang
memenuhi standard
3. Meningkatnya kualitas
sarana distribusi
yang memenuhi standard
5. Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan
edukasi
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian
pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
SS
7. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keu
angan dan Evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu
6. Pengadaan Sarana dan
Prasarana yang Terkait
Pengawasan Obat dan Makanan
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan
Balai BPOM
SP
SK
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku
usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan
Balai BPOM
IKK1.1.Jumlah
sample yang diuji
menggunakan parameter
kritis
1.2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik
(Instalasi Farmasi Kabupaten)
2.1. Persentase cakupan
pengawasan sarana produksi
Obat dan Makanan
3.1. Persentase cakupan
pengawasan sarana
distribusi Obat dan Makanan
4.1.Jumlah Perkara di
bidang obat dan makanan
5.1.Jumlah layanan Publik
BB/BPOM
6.1. Persentase pemenuhan
sarana prasarana
sesuai standar
7.1.Jumlah dokumen
perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi yang dilaporkan tepat
waktu
5.2. Jumlah Komunitas yang
diberdayakan
2015 2016 2017 2018 2019
1 Menguatnya
sistem pengawasan
Obat dan Makanan.
1.1. Persentase obat
yang memenuhi syarat
a. obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM.
b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras,
psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)
c. obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium.
d. Data baseline produk obat MS diambil dari data SBD tahun 2012
e. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling.
Produk obat yang
MS pada tahun berjalan
Jumlah seluruh
obat yang diuji (sampel yang
diuji)a. Produk obat yang MS diambil
dari data SBD tahun 2012
1 Menguatnya
regulatory
system dalam
pengawasan Obat dan Makanan.
1 Meningkatnya
persentase
produk Obat yang
memenuhi syarat
Jumlah produk Obat yang aman/bermutu dibagi jumlah sampel Obat yang diuji dikali 100%
Produk Obat aman/bermutu adalah produk MS melalui uji laboratorium.
Produk Obat yang
aman/bermutu
Jumlah sampel
Obat yang
disampling dan
diuji
Persentase
produk tembakau
yang memenuhi ketentuan
a. Diukur berdasarkan jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan
dibandingkan dengan jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi.
b. Target jumlah label dan iklan yang diawasi 20.000 per tahun.
jumlah label dan
iklan produk
tembakau yang memenuhi
ketentuan
jumlah label dan
iklan produk
tembakau yang diawasi
1.2. Persentase
produk Obat Tradisional yang memenuhi
syarat
a. Obat Tradisional yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.
b. Persentase dihitung melalui perbandingan antara jumlah Obat Tradisional yang memenuhi syarat dengan jumlah total Obat Tradisional yang disampling pada tahun berjalan (n).
Obat Tradisional
yang memenuhi syarat
Total Obat
Tradisional yang disampling pada tahun berjalan
(n)
Program
Pengawasan Obat dan
Makanan
Baseline
/2014
TARGET
PENANG
GUNG JAWAB
PRAKIRAAN MAJU
LAMPIRAN 3.KAMUS INDIKATOR RENSTRA BBPOM DI PEKANBARU 2015-2019
a. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.
b. Persentase dihitung melalui perbandingan antara jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah total Kosmetik yang disampling pada tahun berjalan (n).
Kosmetik yang
memenuhi syarat
Total Kosmetik
yang disampling
pada tahun berjalan (n)
1.4. Persentase
produk Suplemen
Kesehatan yang memenuhi
syarat
a.Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.
b. Persentase dihitung melalui perbandingan antara jumlah Suplemen Kesehatan yang
memenuhi syarat dengan jumlah total Suplemen Kesehatan yang disampling pada tahun berjalan (n).
Suplemen
Kesehatan yang memenuhi syarat
Total Suplemen
Kesehatan yang disampling pada
tahun berjalan (n)
1.5. Persentase
makanan yang memenuhi syarat
a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM.
b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium.
c. Data baseline makanan MS diambil dari data Badan POM tahun 2013
d.Kategori produk makanan yang diuji disesuaikan dengan kategori pangan.
Makanan yang MS
pada tahun berjalan
Jumlah seluruh
sampel Makanan yang diuji
2 2.1. Jumlah industri
farmasi yang meningkat
kemandiriannya
a. Kemandirian adalah kemampuan Industri Farmasi untuk menjaga mutu.
b. Kriteria mandiri: Tingkat kepatuhan industri farmasi secara mandiri terhadap peraturan terkait dalam
pembuatan Obat yang baikc. Berdasarkan kriteria mandiri tersebut, industri farmasi dibagi ke dalam beberapa level kemandirian (Maturity level)
2.2. Persentase
industri pangan
olahan yang mandiri dalam rangka menjamin
keamanan
pangan
Jumlah sarana industri pangan olahan berisiko tinggi dan fortifikasi wajib (kecuali garam)
yang memenuhi ketentuan Program Manajemen Risiko (PMR) dibandingkan dengan jumlah
sarana industri pangan olahan berisiko tinggi dan fortifikasi wajib
Jumlah sarana
industri pangan
olahan berisiko tinggi dan fortifikasi wajib (kecuali garam)
Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertfikat CPOTB
2.4. Jumlah industri
kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan
ketentuan
Jumlah industri kosmetika yang menerapkan CPKB
2.5. Tingkat
Kepuasan
Masyarakat
Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang
diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman terkini
2.6. Jumlah Provinsi
dan
Kabupaten/Kota yang
memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan
Obat dan
Makanan
dengan
memberikan alokasi anggaran pelaksanaan
regulasi Obat
dan Makanan
Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur
Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratifdi Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Kota.
Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan
atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim
terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan.
Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daeran baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
3 3.1. Nilai SAKIP
BPOM
Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM
Pengawasan
Obat dan
Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM
1 Jumlah sampel
yang diuji
menggunakan parameter kritis
Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan,
manfaat, dan mutu produk yang diuji
Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji
Diukur berdasarkan jumlah sampel yang diambil pada IFK (termasuk gudang obat KB) dibandingkan
dengan target sampel yang harus disampling di sarana sektor publik di masing-masing balai.
Target sampel yang harus disampling di sarana sektor publik untuk masing-masing balai ditetapkan
dalam Pedoman Sampling.
jumlah sampel
yang diambil pada
IFK
target sampel
yang harus
disampling di sarana sektor
publik di masing-masing balai
…..
3 Persentase
cakupan pengawasan
sarana produksi Obat dan Makanan
a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi (Industri Farmasi, Industri Obat
Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD).
b. Cakupan pengawasan sarana produksi adalah kumulatif pemeriksaan sarana produksi pertahun c. Cakupan pengawasan sarana produksi pertahun dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah target sarana produksi yang terdapat di wilayah tersebut
d. Target sarana produksi adalah jumlah total sarana produksi yang diinspeksi sampai dengan 2019 dan ditetapkan secara statistik serta berbasis risiko
Jumlah sarana
produksi yang diperiksa
Jumlah sarana
produksi yang terdapat di
wilayah tersebut
Obat: 207 sarana
Pangan: 2700 sarana
OT:
…
4 Persentase
cakupan pengawasan
sarana distribusi Obat dan Makanan
Sarana distribusi Obat dan Makanan yang menjadi cakupan pengawasan termasuk tetapi tidak terbatas
pada sarana berikut:a. Sarana distribusi Obat adalah jumlah sarana distribusi Obat (PBF dan Instalasi Farmasi
Pemerintah) dan sarana Pelayanan Kesehatan (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas).b. Target sarana distribusi obat adalah jumlah total sarana distribusi yang diinspeksi sampai dengan
2019 dan ditetapkan secara statistik serta berbasis risikoc. Sarana Distribusi OT, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan adalah badan usaha atau perorangan
yang melakukan aktivitas importasi; penyaluran; jual beli obat tradisional; suplemen kesehatan dan/atau kosmetik.Sarana distribusi terdiri dari:
--> Distributor adalah sarana distribusi yang dalam aktivitasnya memerlukan langkah lebih lanjut
untuk menyalurkan produknya kepada konsumen, contoh: Pedagang Besar, Agen, Toko Grosir
--> Pengecer adalah sarana distribusi yang berhubungan langsung dengan konsumen, contoh: Toko
Tradisional, Stokis MLM, Klinik Kecantikan, Salon dan Spa. d. Sarana distribusi resmi bahan berbahaya adalah distributor dan pengecer yang memiliki SIUP-B2, serta importir terdaftar bahan berbahaya, baik perusahaan induk maupun perusahaan cabang. e. Sarana Distribusi Pangan adalah tempat penjualan atau peredaran makanan (pangan olahan) di
tingkat akhir yang dapat berupa importir/distributor, toko modern atau toko tradisional. Toko
Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket), atau grosir yang berbentuk perkulakan.f. Cakupan populasi sarana distribusi pangan yang diawasi adalah 1 juta sarana.(tidak termasuk P & D
(Toko Kelontong)
Sarana Distribusi yang menjual lebih dari satu komoditi tetap dihitung menjadi 1 (satu) sarana dan
jumlah temuan. Temuan komoditi lainnya pada sarana yang diperiksa dilaporkan sebagai temuan lainnya.
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.
Gedung
Meubelairalat pengolah data
Standar Sarpras mengacu pada PEDOMAN STANDAR SARANA PRASARANA KERJADI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Diukur dari inventarisasi pemenuhan sarana prasarana setiap tahun termasuk pengadaan alat
laboratorium sesuai standar GLP untuk 15 alat utama:1. Timbangan (Semi mikro, mikro, analitik, top loading)2. FTIR
3. HPLC4. GC
5. GCMS6. LCMSMS
7. AAS8. Alat uji disolusi9. UPLC
10. TLC System (Automatic TLC System)11. Inkubator
12. LAF13. Autoclaf14. Spektrofotometer
15. Protein Analyzer
sarana dan
prasarana yang
diadakan
standar yang
ditetapkan
…
7 Jumlah layanan
publik BB/BPOM
Layanan publik terdiri dari Layanan informasi dan Layanan Sertifikasi.
Layanan Informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindaklanjut pengaduan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM baik penyuluhan langsung atau melalui media
cetak/elektronik.
Jenis layanan Informasi antara lain:Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi, tindaklanjut
pengaduan, BB/BPOM sebagai Narasumber,
Untuk Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi
targetnya frekuensi Untuk pengaduan targetnya jumlah pengaduan
Layanan Sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan MD, audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, Pemenuhan
pendirian PBF, IKOT, UMOT, Kosmetik, Laporan Hasil Pengujian Pihak Ketiga, SKI/SKE
…
8 Jumlah
Komunitas yang
diberdayakan
Komunitas adalah gabungan dari kelompok orang di desa/kelurahan/pasar yang diberdayakan
Program Pengawasan Obat dan Makanan.
Satu desa/kelurahan/pasar dihitung sebagai satu komunitas
Jenis pemberdayaan diatur dalam Pedoman/Juknis terkait.
115 131 131 131 131
9 Jumlah dokumen
perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu
diukur berdasarkan jumlah dokumen yang dihasilkan Balai, meliputi Renstra, RKT tahun n+1, PK
tahun n, POA/Renlak tahun n, LAKIP tahun n-1, LAPTAH tahun n-1, RKAKL/DIPA tahun n+1, laporan