Top Banner

of 12

Politik Keuangan Daerah

Oct 19, 2015

Download

Documents

pebridwi

Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-society Relation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Slide 1

Astari Puja Seraya1216021019

Politik Keuangan DaerahKajian desentralisasi sudah tidak lagi di monopoli oleh disiplin ilmu politik dan administrasi negara, tetapi juga telah menarik disiplin ilmu lain akibatnya konsep desentralisasi dan otonomi daerah di rumuskan dalam bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan ilmu yang mengkajinya.Setiap ilmu yang mengkaji tentang desentralisasi memiliki perbedaan dalam mendefinisikan tujuan dan definisi dari desentralisasi.

Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-society RelationSebagai contoh perspektif desentralisasi politik menjelaskan desentralisasi sebagai revolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah.Sedangkan perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan pada desentralisasi sebagai delegasi wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Masyarakat belajar mengenali dan memahami berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, yang mereka hadapi dan menghindari memilih pemimpin yang tidak berkompetenSebagai sarana untuk melatih kepemimpinan para politisi dan birokrat sebelum mereka menduduki posisi penting di tingkat nasional.Menciptakan stabilitas politik.

3 Tujuan Desentralisasi Menurut Smith:

Mewujudkan persamaan politik masyarakat.Dapat lebih mengetahui keinginan dan hak hak dari masyarakat lokal serta dapat mengontrol pelaksanaan pemerintah daerah.Dapat mengetahui permasalah yang ada di daerah dan tau bagaimana cara penanganannya.

Kepentingan Pemerintah:Keberadaan desentralisasi adalah untuk mendekatkan negara kepada masyarakat.Berfikir melalui perspektif State-society Relation bisa mengartikan desentralisasi bukan sebagai tujuan akhir tetapi hanya alat atau sarana menuju kedaulatan rakyat.Perspektif State-society RelationDalam rezim demokrasi pola interaksi ini terjadi suatu interaksi dua arah baik dalam pengambilan keputusan maupun pada tahan implementasi kebijakan.Praktek desentralisasi dalam rezim demokrasi di dasari pada interaksi dua arah antara state dan society.Desentralisasi Dan Pola Interaksi State Society Dalam Rezim DemokrasiPada umumnya rezim otoriter di kuasai sepenuhnya oleh negara.Di rezim ini pemerintah daerah lebih di fungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi.Desentralisasi Dan Pola Interaksi State Society Dalam Rezim OtoriterPada priode transisi sifar otoriter pemimpin belum sepenuhnya hilang.Mulai bergesernya pola interaksi menuju pola interaksi dua arah meskipun belum seimbang dalam pelaksanaannya antara negara dan masyarakat.

Desentralisasi Dan Pola Interaksi State Society Pada Priode TransisiDominasi peran pemerintah pusat masih sangat kuat.Pendekatan dalam implementasi kebijakan desentralisasi mulai bergeser dari pola lama yang bersifat monopolitik menuju sifat holistikMasyarakat mulai dilibatkan dalam kebijakan desentralisasi.3 Karakter Utama Desentralisasi Pada Priode Transisi:Priode orde baru Indonesia di labeli sebagian besar pengamat sebagai negara yang di pimpin oleh rezim otoriter dan setidaknya ada 3 model pendekatan yang di gunakan dalam mejelaskan desentralisasi di Indonesia.Pendekatan pertama adalah Model state-qua state mengaitkan priode orde baru dengan masa kolonialDinamika Desentralisasi IndonesiaPendekatan selanjutnya adalah pendekatan model bureaucratic polity menjelaskan bahwa pemerintah lebih dominan dalam memerintah dalam artian otoriter.Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan model bureaucratic authoritarian menjelaskan pemerintah yang menekan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

.....Lanjutan