PERSYARATAN PENDIRIAN DAN PERIZINAN LPPL ... PROSES PERIZINAN SEBELUMNYA 105 Pemohon KPID Menteri Pembayaran SPP IPP Oleh Menteri ISR,Infrastruktur lainya Uji Coba EVALUASI Penolakan

PERSYARATAN PENDIRIAN DAN PERIZINAN LPPL

WORKSHOP PENYIARAN PERBATASAN

DASAR HUKUM

UU 32/2002 tentang PenyiaranPP No. 11,12,13,50, 51, 52 tahun 2005 tentang

Penyelenggaraan Penyiaran LPP, LPS, LPK dan LPB

PP No.38/2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Permen Kominfo No. 28/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan PenyelenggaraanPenyiaran

Permen No. 18/PER/M.KOMINFO/03/2009

• Independen, netral, dan tidakkomersialSifat• Sebagai media informasi, pendidikan, hiburanyang sehat, kontrol dan perekat sosial, sertapelestari budaya bangsa, dengan senantiasaberorientasi kepada kepentingan seluruh lapisanmasyarakat

Fungsi

•Menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnyasikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangkamembangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dansejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Tujuan•Menyelenggarakan kegiatan siaran lokal

• Untuk menunjang peningkatan kualitas operasionalpenyiaran, LPPL dapat menyelenggarakan kegiatansiaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkaitdengan penyelenggaraan penyiaran.

Kegiatan

KEBIJAKAN DAN REGULASI

DIBIDANG PENYIARAN

Industri penyiaran merupakan industri yang sangat strategis bagi terlaksananya pemerataan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Secara global, konvergensi terhadap teknologi telekomunikasi, penyiaran dan internet telah menjadi tren saat ini, dimana teknologi sudah memungkinkan untuk dapat mengakses layanan telekomunikasi, penyiaran dan internet pada suatu jaringan dan perangkat yang sama.

Dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi

perkembangan konvergensi teknologi dan industri

penyiaran, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap

kebijakan dan regulasi di bidang penyiaran, khususnya

yg menyangkut isu-isu strategis di bidang penyiaran

antara lain:

1. Migrasi penyiaran analog ke digital;

2. Penguatan kelembagaan KPI;

3. Penataan industri penyiaran;

4. Pembatasan penguasaan kepemilikan lembaga penyiaran;

5. Penyederhaan proses perizinan penyiaran;

6. Antisipasi konvergensi penyiaran, telekomunikasi, dan

internet;

7. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran.

Masyarakat dengan terwujudnya masyarakat

yang informatif;

Negara dengan meningkatkan penerimaan

negara melalui PNBP bidang Penyiaran;

Lembaga Penyiaran dengan terwujudnya

industri penyiaran yang sehat, antisipasi

perkembangan teknologi (digitalisasi), dan

digital devident; dan

Penyedia Konten dengan terwujudnya konten

penyiaran yang sehat.

PENERIMA MANFAAT

Dalam melaksanakan perizinan penyelenggaraan

penyiaran, dg jumlah yg sangat banyak dan

dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, tentunya

harus dipikirkan bagaimana cara agar program

tersebut dapat diselesaikan tepat cakupan (on

scope), tepat waktu (on time), dan tepat anggaran

(on budget).

permasalahan yang umum terjadi dalam pelayanan

perizinan penyelenggaraan penyiaran antara lain:

1. Dari sisi waktu, penyelesaian Pelayanan Perizinan

lebih lama dari waktu yang telah ditentukan

dikarenakan birokrasi yang terlalu panjang dan

melibatkan banyak

institusi.

PELAYANAN PERIZINAN DI

BIDANG PENYIARAN

2. Belum optimalnya daya dukung sistem informasi

manajemen perizinan penyelenggaraan penyiaran

terhadap pelayanan perizinan penyelenggaraan

penyiaran.

3. Dari sisi target pelaksanaan kegiatan, meleset dari

target

yang diinginkan, bahkan bisa juga tidak sesuai

dengan

apa yang diinginkan.

LANJUTAN

Berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasusul masyarakat

Belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di wilayahlayanan siaran tersebut.

Tersedianya alokasi atau kanal frekuensi sesuai dengan suratketerangan ketersediaan alokasi frekuensi dari DirekturJenderal Pos dan Telekomunikasi

Operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.

Bentuk usulan masyarakat adalah usulan tertulis dari perorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ditujukankepada Gubemur/Bupati/Walikota.

LPPL dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota jika: (a) belum

ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut; (b)

tersedianya alokasi frekuensi; (c) tersedianya sumber daya manusia yang

profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik

lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari

untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi

siaran yang proporsional; (d) operasional siaran diselenggarakan secara

berkesinambungan.

Lembaga Penyiaran Publik lokal yang telah beroperasi sebelum stasiun

penyiaran RRI dan/atau TVRI didirikan di daerah layanan siaran Lembaga

Penyiaran Publik Lokal tersebut, tetap dapat melaksanakan operasinya.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat bekerjasama hanya dengan RRI untuk

Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga

Penyiaran Publik Lokal televisi.

• Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran PubIik

Lokal, Pemohon mengajukan pennohonan izin tertuIis kepada Menteri melalui KPI

dengan mengisi fomulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan

• Permohonan dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirimkan masing-masing kepada

Menteri dan KPI dengan melampirkan persyaratan administratif, program siaran

dan teknik penyiaran sebagai berikut:

a. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi,

misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;

b. susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran;

c. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja

terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja;

d. uraian tentang waktu siaran, prosentase mata acara, pola acara siaran, sumber

materi acara, khalayak sasaran;

e. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan (termasuk peralatan

studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya

investasinya);

f. gambar tata ruang studio dan stasiun pemancar, peta lokasi studio dan stasiun

pemancar, wilayah jangkauan, dan wilayah layanannya;

g. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diingginkan; h. spesifikasi

teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem

• Setelah menerima berkas surat permohonan, KPI melakukan: (a) evaluasi

kelengkapan persyaratan dan uji substantif permohonan sesuai dengan

kewenangan KPI; (b) Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan Pemohon setelah

diterimanya berkas permohonan yang telah lengkap.

• Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, KPI

memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar persyaratan

tersebut dipenuhi.

• Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, Pemohon

dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri.

• Selanjutnya hasil evaluasi dengar pendapat dengan Pemohon, KPI menerbitkan

Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) dan disampaikan

kepada Menteri, dan mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi

radio kepada Menteri.

• Selanjutnya Menteri mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan

Forum Rapat Bersama (FRB) yang diadakan khusus untuk perizinan.

• Menteri menerbitkan keputusan penolakan atau persetujuan Izin Penyelenggaraan

Penyiaran (IPP) sesuai hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama disampaikan

kepada pemohon melalui KPI.

Hal-hal yg menjadi fokus revisi Permen 28/2008:

1. Pendelegasian kewenangan dari Menteri Kominfo

kepada Dirjen PPI;

2. Pemangkasan waktu untuk proses perizinan dari 105

hari menjadi 56 hari;

3. Usulan Pencabutan Peraturan Menteri No. 18 Tahun

2009 Tentang Tata Cara dan Proses Perizinan

Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemda Provinsi dan

Pemda Kabupaten/Kota;

4. Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penyiaran.

REVISI PERMEN 28/2008

PELUANG

USAHA

5 tahun sekali

untuk Radio

10 tahun sekali

untuk TV

Chek

Prog

EDP

Rek,

Kelayakan

Chek

ADM

& TEK

Rek,

Kelengkapan

ADM & TEK

Pemda

Penolakan

FRB

ALUR PROSES PERIZINAN

SEBELUMNYA

105

Pemohon KPID Menteri

Pembayaran

SPP

IPP Oleh

Menteri

ISR,Infrastruktur

lainya

Uji Coba

EVALUASI

Penolakan

Pembayaran SPP

IPP Tetap oleh

MENTERI

30 HARI

15 HARI

30 HARI

? HARI

? HARI

30 HARI

Radio 6 Bulan

TV 1 Tahun (PP

11,50,51,52)

30 HARI

14 HARI

PENERBITAN SPP

----

----

----

----

----

--

-------------------

----

----

----

----

---

PRA

FRB

? HARI

? HARI

? HARI

? HARI

? HARI

? HARI

? HARI

? HARI30 hari : Pemeriksaan kelengkapan

15 hari : Menteri mengundang KPI dan instansi terkait untuk FRB

30 hari : penerbitan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran/Penolakan

Total: 75 hari

14 HARI

----------------

PELUANG

PENYELENGGARAAN

PENYIARAN

LPS DAN LPB

TERESTRIAL

Cek

Prog

EDP

6 hari

RK

FRBPEMOHON

1KPID

2

Dirjen

4

Penerbitan IPP Prinsip

Uji Coba Siaran

Radio 6 Bulan

TV 1 Tahun

(PP)

2 hr

KPI P

Penerbitan SPP biaya izin

Prinsip

Penerbitan SPP Biaya

IPP Tetap

Cek

Adm

dan

Teknik

5

KPI P

3

Pleno EUCS

Permohonan diproses

setelah ditutupnya

peluang penyelenggaraan

penyiaran

Tidak Lengkap

Seleksi

7 Hari

No

Surat penolakan 7 Hari

Pembayaran

SPP

1

1

Pembayaran

SPP1

2 hr

Pemohon mengajukan

EUCS 1 bulan sebelum

berakhirnya IPP Prinsip

1

Lewat dari 1 bulan,

tidak diproses

Yes

No

Pemberitahuan

melengkapi

2 hr

Leng

kap

Yes

No

Pemohon dianggap

mengundurkan diri

Yes

6 HARI

Yes

NoRekomendas

Ketidaklayakan

2 hr4

2 hr 2 hr

15 hr

Yes

No

3 hr

Yes

Pemohon dianggap

mengundurkan diri

dan keputusan FRB

batal demi hukum5 hr

KPIP

KPID

Pemohon

2 hr

2 hr

2 hr

Yes

No

2 hr

Evaluasi oleh masing-masing anggota

tim dalam waktu 20 hari

No

3 hr

6 hr

No

YesDianggap

mengundurkan diri

5 hr

2 hr

IPP

TetapKPI P

PEMOHON

2 hr

KPI D

2 hr

5 hr

15 hr (PP)

2 hr

5 hr

10 hr

Dalam 15 hari

melengkapi

Catatan:

56 hari dihitung sampai dengan

penerbitan IPP Prinsip dalam

keadaan normal

ALUR PROSES PERIZINAN

SETELAH REVISI

56

• Setelah mendapatkan IPP, Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melalui masa uji coba

siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk penyiaran radio dan paling lama 1 (satu)

tahun untuk penyiaran televisi, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan

penyiaran dari Menteri.

• Masa uji coba siaran termasuk digunakan untuk pelaksanaan pembangunan

infrastruktur, pengurusan proses penetapan frekuensi, pelaksanaan uji coba siaran

dan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.

• Setelah melalui masa uji coba dan menyatakan siap untuk dievaluasi, Pemohon

mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dilakukan Evaluasi Uji Coba Siaran

(EUCS).

• Untuk melaksanakan EUCS dibentuk tim uji coba siaran yang terdiri atas unsur

Pemerintah dan KPI yang ditetapkan oleh Menteri.

• Selama masa uji coba siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang: (a)

menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan masyarakat; (b) memungut

biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran.

• Penetapan kelulusan masa uji coba siaran meliputi: (a) persyaratan adminnistratif, (b)

program siaran; dan (c) Teknik Penyiaran.

• LPPL dinyatakan tidak lulus Uji Coba siaran karena: (a) tidak memenuhi kriteria

administratif, program siaran dan teknisselama masa uji coba siaran. (b) melanggar

ketentuan larangan pada masa uji coba siaran, baik menyelenggarakan siaran iklan,

maupun memungut biaya berkenanaan dengan penyiaran.

• Menteri menerbitkan keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran

setelah uji coba siaran dinyatakan lulus

• Menteri mencabut keputusan izin penyelenggaraan penyiaran setelah

uji coba siaran dinyatakan tidak lulus

• Keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan

keputusan izin penyelenggaraan penyiaran disampaikan kepada

Pemohon melalui KPI.• Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran untuk RRI, TVRI dan

Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah: (a) Lima tahun untuk izin

penyelenggaraan penyiaran radio; (b) Sepuluh tahun untuk izin

penyelenggaraan penyiaran televisi.

• Jangka waktu berlakunya izin diperpanjang secara langsung oleh Menteri

setelah mendapat laporan dari RRI, TVRI atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal

tentang berakhirnya jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Socialization

(Sosialisasi)

Social Surveillance (Pengawas

Sosial)

Social Correlation (KorelasiSosial)

LPPL DIHARAPKAN MAMPU MEMERANKAN DIRI

SEBAGAI….

Sumberdaya Manusia LPPL Berkualitas

Broadcasting skill

Memahamikarakteristi

k media penyiaran

Memahamidan

mendalamipotensi

lokal

PENINGKATAN SDM LPPL

SPECIAL

PERSONAL TRAITS