KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2017 Jakarta, 20 April 2016 Disampaikan Oleh Wakil Menteri Keuangan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017
28
Embed
PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/161234-[_Konten_... · PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN 2017
Jakarta, 20 April 2016
Disampaikan Oleh Wakil Menteri Keuangan Pada
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017
POKOK BAHASAN
3. KEBIJAKAN DAN POSTUR PAGU INDIKATIF 2017
1. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN TERKINI
2
2. TANTANGAN APBN DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL
KE DEPAN
4. LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
3
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN TERKINI
11
4
• Perekonomian AS menunjukkan perbaikan.
• Pertumbuhan PDB AS pada Q4 2015 direvisi menjadi 1% qoq dari rilis sebelumnya0.7 % qoq.
• Data perekonomian Eropa menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi yang lebih baik, tercermin dari berlanjutnya peningkatan hasil survei terhadap aktivitas manufaktur dan jasa
• Pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh utang (debt financed growth) meningkatkan kekhawatiran terjadinya Bubble perekonomian.
• Meskipun ada sinyal perbaikan, perekonomian Jepang masih tertahan.
• Bank of Japan (BoJ) menerapkan kebijakan suku bunga negatif untuk mengatasideflasi.
• Tiga Faktor Risiko yang perlu diwaspadai:
• Perlambatan Perekonomian TiongkokTiongkok menurunkan target pertumbuhannya menjadi 6.5%-7% untuk 2016.
• Kecenderungan harga komoditas yang masih melemah.
• Kenaikan suku bunga The FedMenurut rapat FOMC, kemungkinan kenaikan sukubunga baru akan dinaikkan pada bulan Juni 2016, dilakukan denganmemperhatikan outlook dan risiko ekonomi global.
Perkembangan Perekonomian Global
5
• Konsumsi Pemerintah mengalami peningkatan signifikan
seiring dengan penyerapan belanja yang meningkat
• PMTB tumbuh cukup tinggi didukung oleh telah
berjalannya program pembangunan infrastruktur
• Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sedikit lebih rendah
dibandingkan tahun 2014 karena aktivitas ekonomi yang
relatif menurun
• Sektor eksternal masih menunjukkan pelemahan
• Harga komoditas mengalami penurunan sehingga
mempengaruhi ekspor
• Rendahnya pertumbuhan impor didorong oleh
penurunan impor non-migas
5,6 5,6 5,55,6
5,15,0
4,9 5,0
4,7 4,7 4,7
5,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2013 2014 2015
YoY (%) Tahunan (%)5,6
5,0
4,8
Pertumbuhan PDB Indonesia 2015 mencapai 4,8%
Q2 Titik Balik Pertumbuhan
KomponenPengeluaran (YoY)
2013 2014 2015 2015
Yearly Yearly Q1 Q2 Q3 Q4 Yearly Kont. (%)
Kons. RT 5.4 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 56
Kons. LNPRT 8.2 12.4 (8.3) (7.9) 6.4 8.3 (0.6) 1
Kons. Pemerintah 6.9 1.9 2.2 2.3 6.6 7.3 5.4 10
PMTB 5.3 4.1 4.4 3.6 4.6 6.9 5.1 13
Ekspor 4.2 1.0 (0.9) (0.1) (0.7) (6.4) (2.0) 21
Impor 1.9 2.2 (2.3) (6.8) (6.1) (8.1) (5.8) (21)
PDB 5.6 5.0 4.7 4.7 4.7 5.0 4.8
Investment 34.6%
Household55.2%
Government8.5%
Non Profit1.1%
Kontribusi Terhadap PDB Tahun 2015
Source: BPS
Note: Investment includes statistical discrepancy
6
6
24,5 23,1 23,0
24,9 24,7
27,326,7
0,71,1
1,8
2,2 2,32,53
2,2
0%
1%
2%
3%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
2010 2011 2012 2013 2014 2015Preliminary
2016Budget
Government Debt to GDP Fiscal surplus / (Deficit) (% of GDP)
Tren Pertumbuhan Positif Investasi Langsung
Defisit APBN yang Sehat dan Terjaga
Source: BPS
Tingkat Inflasi yang Terkendali
(IDR tn)
Kondisi Fundamental Ekonomi Makro Nasional Cukup Kuat
• Keseimbangan primer menuju positifdalam jangka menengah.
• Melanjutkan kebijakan fiskal ekspansidengan tetap menjaga keberlanjutanfiskal.
• Defisit Anggaran dikendalikan pada kisaran 2,3-2,6% PDB.
• kebijakan fiskal ekspansi dalam rangka memberikan stimulus bagi perekonomian
Jangka Menengah2018—2020
2017
• Mendukung pembangunaninfrastruktur PMN dan BLULembaga Manajemen Aset Negara
• Mendukung program sejutarumah BLU PPDPP
• Menyediakan pembiayaan untuk BPJS melalui PMN
13
ARAH KEBIJAKAN FISKALJANGKA MENENGAH 2017—2020
• Alokasi belanja negara pada kisaran13,8—15,4% PDB.
• Mendukung pendanaan penyelenggaraanpemerintahan dan program-program prioritas nasional (infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hankam, dll).
• Mempertahankan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.
• Mengarahkan DAK untuk mendorongpertumbuhan ekonomi dan pembangunandaerah yang sejalan dengan prioritasnasional.
BelanjaNegara
PendapatanNegara
• Tax ratio (definisi luas) diarahkan semakin meningkat;
•Kebijakan perpajakan untuk mengendalikan konsumsi dan barang yang bersifat eksternalitas negatif.
•menyempurnakan administrasi pengelolaan PNBP agar lebih optimal danberbasis IT
• Tax ratio (definisi luas) diarahkan untuk optimal;
• Memperluas Tax base;• Meningkatkan kepatuhan WP melalui
law enforcement• Optimalisasi sumber PNBP lainnya
(SDA Nonmigas dan Laba BUMN).
Jangka Menengah2018-2020
2017
1. Mendukung pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terutama di daerah perbatasan.
2. Melanjutkan efisiensi belanja operasional, penajaman belanja non operasional, serta modal non infrastruktur di K/L.
3. Pengalokasian subsidi yang tepat sasaran.4. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
kenaikannya lebih besar dari kenaikan Belanja K/L.
5. Pengalokasian DAK untuk mendorongpertumbuhan ekonomi daerah.
6. Meningkatkan alokasi Dana Desa mencapai10% dari dan di luar Transfer ke Daerah.
14
KEBIJAKAN DAN POSTUR PAGU INDIKATIF 2017
13
15
ARAHAN PRESIDEN
Prioritas dalam 5 tahun kedepan : deregulasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur
Salah satu reform yang ditekankan adalah reformasi anggaran Rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang
telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat Prinsip money follow function, money follow organization harus mulai
ditinggalkan, menjadi money follow programme
Kementerian dalam menyusun rencana anggaran menghilangkan kata-kata yang tidak jelas, yang absurd
Lebih memperbesar belanja modal dan melakukan efisiensi pada belanja barang
Seluruh Kementerian/Lembaga memberikan perhatian pada Papua, NTT, kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya
Subsidi Energi Anggaran Pendidikan Anggaran Infrastruktur Anggaran Kesehatan Dana Desa
- Pemenuhan 20% anggaran pendidikan dan 5% anggaran kesehatan
- Peningkatan anggaran infrastruktur- Subdidi yang lebih tepat sasaran
Arah Kebijakan Belanja Negara 2017
19
Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2017
Belanja K/L Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah a.l gaji ke-13. Melanjutkan efisiensi dan penajaman belanja non operasional (a.l. pengendalian
belanja perjalanan dinas, moratorium gedung). Melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk
memperbaiki kualitas pembangunan (kereta api, bandara, jalan, jembatan), kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.
Mendukung pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan/energi.
Mendukung penegakan hukum (penanganan perkara) serta stabilitas pertahanan dan keamanan (alutsista dan pencegahan terorisme), politik dan demokrasi.
Belanja Non K/L Efisiensi pembayaran bunga utang a.l. melalui pemilihan komposisi instrumen
utang yang optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai.
Menyediakan cadangan belanja (a.l. risiko fiskal, cadangan ketahanan energi dancadangan BBM Pemerintah).
Belanja hibah kepada pemda terutama untuk pembangunan infrastruktur (daripinjaman/hibah LN, dan pendapatan negara).
Mendukung kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur.
20
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat 2010—2016 & Proyeksi Kapasitas Fiskal 2017
10,9
26,7
14,4 12,5 5,8
(2,5)
12,9
(1,6)
-120,0
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016APBN
2016ProyeksiRAPBNP
2017Proyeksi
PaguIndikatif
%Triliun Rupiah
Belanja K/L Belanja Non-K/L Pertumbuhan BPP
1,8-5,8
Pagu Indikatif Belanja K/L akan meningkat dari proyeksi RAPBNP 2016 ...
21
Pokok-Pokok Kebijakan Subsidi Tahun 2017
• Melanjutkan pemberian subsidiyang lebih tepat sasaran untuk BBM dan LPG Tabung 3 kg.
• Memperbaiki mekanisme penyaluran dan akurasi data penerima subsidi listrik yang lebih tepat sasaran.
• Melanjutkan pemberian subsidiuntuk pelanggan rumah tanggamiskin dan rentan dengan daya 900 VA .
• Mengembangkan energi baru dan terbarukan
• Meningkatkan ketepatanpenyaluran subsidi pangan(raskin) kepada Rumah TanggaSasaran (RTS) melalui perbaikanmekanisme penyaluran danpeningkatan akurasi datapenerima;
• Melaksanakan secara bertahapmekanisme subsidi pupuk melaluisubsidi langsung kepada petani;
• Melanjutkan dukungan bagipelaksanaan Program Satu JutaRumah bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR).
Kebijakan Subsidi Non- Energi
KebijakanSubsidi Energi
22
Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah & Dana Desa 2017
Transfer ke Daerah Dana Desa• Meningkatkan alokasi DAK melalui
pengalihan dana dekonsentrasi dan tugaspembantuan di K/L yang telah menjadikewenangan daerah.
• Memperkuat sistem pengalokasian DAKfisik berdasarkan kebutuhan daerah(proposal based).
• Meningkatkan kualitas penganggaran danpenyaluran DBH dan penguatan DAUsebagai instrumen equalization grant.
• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dana otsus Provinsi Papua, Papua Barat, danProvinsi Aceh, serta Dana KeistimewaanDIY.
• Meningkatkan alokasi DID untuk memberikan penghargaan kepada daerahyang memiliki kinerja baik.
• Meningkatkan alokasi Dana Desa2017 sehingga secara bertahapmencapai 10 persen dari dan diluar transfer ke daerah.
• Mendorong peningkatan kualitasfiskal daerah.
23
Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017... Meningkat lebih tinggi dari Belanja K/L
332,9
417,6
489,4
582,9
577,2
724,7
748,6
773,5790,2
344,7
411,3
480,6
513,3
573,7
623
758,1
750,3780,9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Perbandingan Belanja K/L dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2010 - 2017
(dalam triliun rupiah)
Belanja K/L Transfer ke Daerah dan Dana Desa
2010-2015: Realisasi2016 : Proyeksi RAPBNP
Perkembangan Dana Transfer Ke Daerah 2010-2016 & Proyeksi 2017
19,3%16,9%
6,8%
11,8%
8,6%
23,6%21,7%
1,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
2010LKPP
2011LKPP
2012LKPP
2013LKPP
2014LKPP
2015Real 31 Des
2016APBN
2016ProyeksiRAPBNP
2017Pagu
IndikatifTransfer ke Daerah Dana Desa Pertumbuhan
753,5 - 770,2 770,3 - 800,9
738,6 - 758,6 748,1 – 768,1
24
Pokok-Pokok Kebijakan Pembiayaan Anggaran 2017
Mengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas yang aman.
Mendukung pendanaan dalam rangka penyediaan tanah bagi pembangunan infrastruktur BLU Lembaga Manajemen Aset Negara.
Menampung kebutuhan untuk BLU PPDPP(FLPP) dalam rangka program sejutarumah.
Menyediakan pembiayaan untuk cadanganBPJS.
Mendukung peningkatan kapasitas DanaPengembangan Pendidikan Nasionalterutama untuk meningkatkan aksesterhadap pendidikan tinggi.
Memprioritaskan skema KerjasamaPemerintah Swasta (KPS) untuk mendukungpembangunan infrastruktur.
Perkembangan Pembiayaan Anggaran 2010-2016 & Proyeksi 2017
1. Pagu Indikatif Tahun 2017 akan segera ditetapkan, dan menjadibahan dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antaraKementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan K/L.
2. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM& PPKF) 2017 akan disampaikan kepada DPR RI selambatnya 20Mei 2016, guna dilakukan pembahasan dalam PembicaraanPendahuluan.
3. Dalam Pembicaraan Pendahuluan & Pembahasan KEM & PPKF2017, K/L diharapkan mempersiapkan dengan baik, khususnya saatmelakukan pembahasan rencana kerja K/L bersama Komisi mitrakerjanya.
4. Rencana Kerja K/L harus sejalan dengan arahan Presiden, sertadengan memperhatikan prioritas pembangunan dan tugas masing-masing K/L untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2017.
5. Dalam hal terdapat usulan tambahan anggaran K/L, seyogyanyadilakukan satu pintu melalui Pemerintah (c.q. KementerianKeuangan dan Bappenas)
27
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERTEMUAN TIGA PIHAK
1. Melanjutkan kebijakan efisiensi belanja operasional, perjalanandinas, rapat/konsinyering, dan belanja kurang produktif lainnya(termasuk pengadaan kendaraan dinas dan pembangunan gedungkantor).
2. Melakukan penataan dan penyempurnaan informasi kinerja(output, outcome dan indikator kinerja) dalam Renja K/L dan RKA-K/L.
3. Melakukan penataan nomenklatur (mata anggaran) sejalan denganpenyempurnaan informasi kinerja.