-
@utf!/1/JUt4 W'uw.Wz6i '0ae-talt r:V'ClUldQ%bI~ota-
ofi,ltaua
PERATURA GUBER UR PROVI 81 DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA
o OR 214 TAHU 201 0
TENTANG
PEDO A PE BERIA RE U ERASI PEGA '/AI TETAP 01 PEGA AI NEGERI
SIPILPUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
DE GAN RAH A TUHA YANG AHA ESA
GUBERNUR PROVI SI DAERAH KHUSUS lBUKOTA JAKAR A.
Menimbang
\t1engingat
a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian layanCln
kesehatanepada masyarakat, pe diberikan penghargaan kepada
pegawai
yang bertugas berupa rernunerasi yang besarannya
disesuaikandengan pendapatan operasional masing-masing Pusat
Kesehatan
asyarakat Kecamatan;
b. bahwa berdClsar1
-
\t1enelapkan
2
6. Peraluran Pemerintah Namar 23 Tahun 2005 tenlang
PengelalaanKeuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomar 24 Tahun 2005 tentang
StandarAkuntansi Pemerintah;
8. Peraluran PemeMntah Nomar 58 Tahun 2005 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah;
9. Peraturan MenteM Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006
tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah
dengan Peraturan MeoteM Oalam Negeri Namar 59 Tahun2007:
10. Peraturan Menteri Oalam Negeri Namar 61 Tahun 2007
tentangPedoman Teknis Pengelalaan Keuangan Badan Layanan
UmumOaerah;
11. Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokokPengekJlaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomar 10 Tahun 2008 tentang
OrganisasiPerangkat Daerah;
13. Peraturan Gubemur Namar 106 Tahun 2008 tenlang
PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Namar 130 Tahun 2008 tentang Tata
CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah
ProvinsiDaerah Khusus lbukata Jakarta sebagaimana telah diubah
denganPeraturan Gubemur Namar 174 Tahun 2009;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOM'IN PEMBERIAN REMUNERASIPEGAWAI
TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPll PUSAT KESEHATANMASYARAKAT
KECAMATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukala Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubem r dan Perangkat Oaerahsebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubemur adalah Kepala Daerah Pravinsi Daerah Khusus lbukataJa
arta.
IIIIIIIIIII
-
34. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya
disebutPuskesmas Kecamatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat
yangberada pada Tingkat Kecamatan di Provinsi Daerah Khususlbukala
Jakarta, termasuk Puskesmas Kelurahan.
5. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya dislngkat
BLUDadalah Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPO) atau Unit
KerjaPerangkat Oaerah (UKPD) yang mempunyai tugas dan
fungs;memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaanbarang dan/atau jasa yang djjual tanpa mengutamakan
mencarikeuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
padaprinsip efisiensi. efektivitas dan produktivitas serta
menerapkanpola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pejabat Penge[ola BLUD yang selanjutnya disebut
Pej8batPengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung
jawabterhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas
Pemimpin,Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya
dapatdisesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD
yangbersangkutan.
7. Pegawai Tetap on Pegawai Negeri Sipil Pusat
KesehalanMasyarakal Kecamatan adalah Pegawai yang bertugas di
PusatKesehatan Masyarakat selain Pegawai Negeri Sipil
diantaranyaPegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil, tenaga lepas
harian dantenaga kontrak.
8. Gaji ada[ah imba[an finansial bersih yang diterima setiap
bulanoteh Pejabal Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
9. Remunerasi adalah Imbalan kcrja yang dapat berupa
gaji,honorarium, tunjangan letap, insentif, bonus atas
prestasi,pesangon danJatau pensiun.
BAB II
PENETAPAN
Pasa12
(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, kepada Pegawai Tetap
NonPegawai Negeri Sipil dapat diberikan remunerasi berdasarkan
skarindividual (Row Score).
(2) Pemberian remunerasi kepada Pegawai Tetap Non PegawaiNegeri
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakanfannula
perhitungan :
a. 50% untuk Puskesrnas Kategori I;b. 55% untuk Puskesmas
Kategori II; danc. 60% untuk Puskesmas Kategari Ill.
(3) Penetapan kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),sesuai yang tercantum dalam Lampiran J Peraturan Gubernur
ini.
-
4Pasal3
(1) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat
(2)huruf a, sekurang-kurangnya sarna dengan Upah Minimum
Provinsi.
(2) Pemberian remunerasi kepada Pegawai Tetap Non PegawaiNegeri
Sipil sebagaimana dimaksud daJam aya! (1), menggunakanformula
perhitungan :
xy x {(50%, 55%, 60% x Pendapatan) - (GT + HPK)}
Keterangan :
x
y
:::: Total Skor Individual (Row Score) PegawaiTetap Non Pegawai
Negeri Sipi!.
:::: Total Skor keseluruhan -Pegawai Tetap NonPegawai Negeri
Sipi!.
Pendapatan == Jumlah seluruh pendapatan yang diterima olehBLUD
yang berasal dari barang dan/atau jasalayanan yang diberikan kepada
masyarakal,hasil kerja sarna BLUD dan/atau hasil usahalainnya,
selain pendapatan yang berasal dari APBD,
GT ::: Gaji dan Tunjangan (pensiun, kesehatan danpesangon)
Pegawai Tetap Non Pegawai NegeriSipil.
HPK ::: Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk upahTenaga
Kontrak dan Tenaga Harian Lepas.
(3) Contoh simulasi formula penghitungan remunerasi
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) sesuai yang tercantum dalam
Lampiran IIPeraturan Gubernur ini.
BAB III
KRITERIA PENGHITUNGAN SKOR INDIVIDUAL
Pasal4
(1) Untuk menetapkan skor individual (Row Score)
sebagaimanadimaksud dalam Pasal2 ayat (1), masing-masing Kepala
PuskesmasKecamalan, menghitungnya berdasarkan indikator peniJaian
sekurang-kurangnya terdiri dari :
a. pengalaman dan masa kerja (basic index);b. keterampilan, ilmu
pengetahuan dan perilaku (competency index);c. resiko kerja (risk
index);
-
5d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);8. jabatan yang
disandang (position index);f. hasillcapaian kinerja (performance
index); dang. kehadiran (absensi) serta ketepatan waktu tiba dan
pulang
kantor.
(2) Penghitungan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
masing-masing Puskesmas Kecamatan.
BABIV
BENTUK REMUNERASI
Pasal5
(1) Seniuk pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalamPasal
2 ayat (1), adalah berupa insentif atas jasa layanan kesehatanyang
diberikan pada masyarakat.
(2) Untuk gaji Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan
UpahTenaga Konlrak serta Upah Tenaga Harian Lepas
sekurang-kurangnya jumlahnya sarna dengan Upah Minimum
Provinsi.
(3) Dalam rangka kelancaran pemberian remunerasl Pegawai
TetapNon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),terlebih dahuJu Kepala BLUD menetapkan status Pegawai
NonPegawai Negeri Sipil BLUD sebagai tenaga harian lepas atautenaga
kontrak atau Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil.
BABV
PENGENDALIAN
Pasal6
(1) Dalam rangka pengendalian kinerja masing-masing
PuskesmasKecamatan, terkait dengan pemberian remunerasi, perlu
dilakukanbimbingan dan konsultasi teknis yang dilakukan oleh
Tim.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya
terdiridari SKPO/UKPD terkait yang pembentukannya ditetapkan
olehGubernur.
(3) Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan bimbingan
dankonsultasi teknis dibebankan pada pendapatan
operasionalmasing-masing Puskesmas Kecamatan.
BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal7
(1) Pemberian remunerasi kepada Pegawai Tetap Non PegawaiNegeri
Sipil dievaluasi setiap tahun.
-
((2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
dilaporkankepada Gubem r melalui Se e aris Daera
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal8
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam
Serita DaerahProvins; Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakartapada anggal 20 Desember 2010
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBU TA JAKARTA,
Diundangkan di Jakartapadatanggal 29 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVI SI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA.
FADJAR PA JAITANIP 195508261976011001
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2010
NOMOR 218
-
Lampiran I: Peraturan Gubemur Provinsi Daerah KhususIbukota
Jakarta
NomorTanggal
214 TAHUN 201020 Desember 2010
DAFTAR PUSKESMAS PER KATEGORI
I. Daftar Puskesmas pada Kategori 11.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.11.12.13.14.15.
Puskesmas TebetPuskesmas TamboraPuskesmas PalmerahPuskesmas
Tanjung PriokPuskesmas CilincingPuskesmas KramatJatiPuskesmas
KojaPuskesmas KembanganPuskesmas CengkarengPuskesmas Cempaka
PutihPuskesmas Keban JerukPuskesmas CiracasPuskesmas
KalideresPuskesmas Grogol PetamburanPuskesmas Pasar Minggu
\1. Daftar Puskesmas pada Kategori II
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
Puskesmas PadernanganPuskesmas PenjaringanPuskesmas Kelapa
GadlngPuskesmas KemayoranPuskesmas Tanah AbangPuskesmas
GambirPuskesmas SenenPuskesmas Sawah BesarPuskesmas Taman
SariPuskesmas Kebayoran LamaPuskesmas Kebayoran BaruPuskesmas
PesanggrahanPuskesmas JagakarsaPuskesmas Mampang PrapatanPuskesmas
PancoranPuskesrnas Setia BudiPuskesmas CakungPuskesmas Pasar
RebaPuskesmas CipayungPuskesmas MakasarPuskesrnas Matraman
III. Daftar Puskesmas pada Kategori III
1. Puskesmas Menteng2. Puskesmas Johar Baru3. Puskesmas Pulau
Seribu Utara4. Puskesmas Pulau Seribu Selatan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUK TA JAKARTA,
F UZI 0
-
Lampiran II: Peraturan Gube'rnur Provinsi Daerah KhususIbukota
Jakarta
Nomor 214 TA1WN 2010Tanggal 20 Desember 2010
CONTOH SIMULASJ PENGHITUNGAN REMUNERASIPUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KECAMATAN MENTENG
(PENDAPATAN :s; 1 M)
Dengan Formula sebagai berikut :
x-- X {(60% X Pendapatan) - (GT + HPK)}
y
Non Pegawai Negeri Sipil
1. dr. James Christian
14--. X (33.970.750)
150
0,09333333333 x (33.970.750) =3.170.603,333223.170.603,- (hasH
pembulatan)
2. Sri Laksmi Oktaviyanti
10-- X (33.970.750)
150
0,06666666666 x (33.970.750) =2.264,7166662.264.717,- (hasH
pembulatan)
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUK TA JAKARTA,